PADANG – Pemerintah Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan sungai yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Upaya tersebut mencakup pengerukan sedimentasi sungai, pembangunan check dam dan sabo dam, perbaikan tanggul, hingga penataan aliran sungai guna mengurangi risiko banjir berulang di Kota Padang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang Fadly Amran dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Minggu (11/10/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang Tommy TRD, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi, khususnya terhadap sungai dan kawasan yang terdampak kerusakan. Penanganan ini dinilai mendesak mengingat banjir yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan, penanganan sungai harus dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan infrastruktur sungai akibat bencana serta penumpukan sedimentasi perlu segera ditangani agar risiko banjir dapat ditekan.
Fadly mendorong BWS Sumatera V untuk mempercepat pengerukan sedimentasi sungai secara masif. Ia menilai, bencana yang terjadi berulang kali menyebabkan material sedimen kembali menumpuk sehingga mengurangi kapasitas aliran sungai dan membutuhkan penanganan yang komprehensif.
“Kami juga mendorong BWS V untuk terus melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara masif, karena bencana yang berulang menyebabkan sedimen kembali menumpuk. Perlu penanganan secara menyeluruh, jika memungkinkan melibatkan pihak swasta,” ujar Fadly.
Menurutnya, pengerukan sedimentasi tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan sesaat. Penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sungai, termasuk memperhatikan perubahan alur, kondisi tanggul, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Selain pengerukan, pembangunan check dam dan sabo dam juga menjadi bagian dari pembahasan. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan aliran air dan material sedimen dari kawasan hulu, sehingga dampak banjir terhadap wilayah yang lebih rendah dapat diminimalkan sesuai dengan perencanaan teknis.
Fadly menegaskan, Pemerintah Kota Padang siap mendukung langkah BWS Sumatera V dalam pelaksanaan program rehab-rekon pascabencana. Dukungan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai pekerjaan fisik yang direncanakan dapat berjalan sesuai tahapan dan kebutuhan di lapangan.
Pemko Siap Dukung Pembebasan Lahan dan Relokasi Warga
Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, persoalan pembebasan lahan dan relokasi warga di kawasan terdampak juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Fadly menyampaikan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan arahan teknis dari BWS Sumatera V untuk menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat segera dilaksanakan.
“Kami membutuhkan dukungan dari BWS dalam menentukan kawasan-kawasan yang perlu direlokasi agar pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kami juga akan mendukung dalam proses pembebasan lahan, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” kata Fadly.
Ia menilai, kejelasan mengenai kawasan yang membutuhkan penataan atau relokasi merupakan bagian penting dari persiapan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, proses pembebasan lahan diharapkan dapat dipersiapkan lebih awal sehingga tidak menjadi kendala ketika pekerjaan fisik dimulai.
Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen mendukung koordinasi lintas perangkat daerah untuk membantu pelaksanaan program penanganan sungai. Sinergi tersebut diperlukan agar pekerjaan teknis yang menjadi kewenangan BWS Sumatera V dapat berjalan seiring dengan dukungan administratif dan fasilitasi dari pemerintah kota.
Meski demikian, penentuan lokasi relokasi dan pelaksanaan pembebasan lahan tetap membutuhkan kajian serta koordinasi lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi masyarakat yang terdampak.
Rehab-Rekon Dijadwalkan Mulai November 2026
Sementara itu, Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 28 November 2025 menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap sejumlah wilayah dan infrastruktur sungai di Kota Padang.
Menurut Reski, pascabencana tersebut, wilayah terdampak masih berada dalam masa tanggap darurat. Oleh karena itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan mulai November 2026.
Ia menjelaskan, selama masa tanggap darurat, BWS Sumatera V telah melakukan sejumlah pekerjaan fisik sebagai langkah awal untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Pekerjaan tersebut difokuskan pada perbaikan tanggul yang mengalami limpasan serta perbaikan dan pengembalian alur sungai.
Langkah awal tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi sungai dan mengurangi potensi ancaman terhadap kawasan di sekitarnya, sembari mempersiapkan tahapan penanganan yang lebih menyeluruh.
Reski menyebutkan, pekerjaan fisik yang dijadwalkan mulai November 2026 akan mencakup penanganan Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Dingin, serta sejumlah anak sungai lainnya.
Penanganan pada sungai-sungai tersebut akan menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan dan kebutuhan teknis masing-masing lokasi.
Sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual sungai dan kawasan terdampak. Hasil pengukuran tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pekerjaan dan menyiapkan perencanaan teknis.
Reski juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kota Padang, terutama dalam proses pembebasan lahan serta relokasi warga yang berada di kawasan terdampak pembangunan.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat persoalan lahan maupun penataan kawasan.
Pengendalian Banjir Membutuhkan Studi dan Perencanaan Matang
Reski menegaskan, skala bencana yang terjadi pada November 2025 jauh lebih besar dibandingkan bencana yang terjadi pada 2011–2012. Kondisi tersebut membuat penanganan banjir membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan komprehensif.
“Bencana yang kita alami kali ini berkali lipat lebih besar dibandingkan bencana pada 2011–2012 lalu. Karena itu, kita memerlukan studi yang matang untuk pengendalian banjir. Penanganan banjir membutuhkan perencanaan teknis yang komprehensif, mulai dari penyusunan desain, pembebasan lahan, hingga penganggaran,” ujar Reski.
Ia menjelaskan bahwa pengendalian banjir tidak cukup hanya mengandalkan pekerjaan fisik dalam jangka pendek. Penanganan harus didasarkan pada kajian teknis yang mempertimbangkan karakteristik sungai, kondisi daerah aliran sungai, kapasitas alur, serta potensi perubahan kondisi akibat curah hujan tinggi.
Penyusunan desain teknis, menurutnya, menjadi tahapan penting sebelum pembangunan dilaksanakan. Selain itu, kesiapan lahan dan dukungan anggaran juga harus diperhitungkan agar program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif.
Karena itu, BWS Sumatera V akan melakukan pengukuran dan kajian lapangan sebagai bagian dari persiapan pekerjaan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penentuan bentuk penanganan yang sesuai dengan kebutuhan di setiap sungai, termasuk kemungkinan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan penataan aliran.
Reski menilai, penanganan yang dilakukan secara terencana akan membantu meningkatkan efektivitas upaya pengendalian banjir sekaligus mengurangi risiko kerusakan berulang terhadap infrastruktur dan kawasan permukiman.
Dampak Bencana Agustus 2026 Lebih Rendah
Dalam kesempatan tersebut, Reski juga menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diterima pihaknya, curah hujan pada 3 Agustus 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana pada 28 November 2025. Namun, dampak yang ditimbulkan pada kejadian Agustus tersebut jauh lebih rendah.
“Berdasarkan data terima, curah hujan pada 3 Agustus 2026 lalu tercatat lebih tinggi dibandingkan saat bencana 28 November 2025, tetapi dampak yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Ini menandakan bahwa upaya penanganan yang telah kami lakukan selama ini menunjukkan hasil yang baik,” ungkap Reski.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan memberikan dampak positif dalam mengurangi risiko bencana.
Meski demikian, upaya tersebut tetap perlu dilanjutkan dan diperkuat. Penanganan tanggul, pemulihan alur sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dilakukan secara terintegrasi untuk menghadapi potensi bencana berikutnya.
Pemerintah Kota Padang dan BWS Sumatera V pun perlu terus menyelaraskan program dan tahapan pekerjaan agar penanganan sungai tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi bencana dalam jangka panjang.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Pertemuan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Plt. Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Pemerintah kota mendorong agar percepatan penanganan sungai dapat segera diwujudkan melalui pengerukan sedimentasi, perbaikan alur dan tanggul, pembangunan check dam dan sabo dam, serta penataan kawasan yang membutuhkan penanganan khusus.
Di sisi lain, BWS Sumatera V menekankan pentingnya kajian teknis, pengukuran lapangan, kesiapan desain, pembebasan lahan, dan penganggaran sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
Dengan rehab-rekon yang dijadwalkan mulai November 2026, koordinasi kedua pihak diharapkan dapat memastikan tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Dukungan Pemerintah Kota Padang, terutama dalam urusan lahan dan relokasi, menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penanganan sungai di Kota Padang diharapkan dapat berlangsung lebih menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat upaya mengurangi risiko banjir berulang yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. (**)