PADANG, — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang memperketat pengamanan malam akhir pekan melalui patroli intensif guna menekan angka kriminalitas jalanan. Langkah preventif ini digencarkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman kejahatan konvensional.

Timsus URC  Polresta Padang menggelar apel hari Kamis 09/9/2026 malam hari untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fokus utama pengamanan kali ini menyasar aksi balap liar, tawuran antar-remaja, serta bentuk pelanggaran hukum lainnya di wilayah hukum setempat.

Apel kesiapan pasukan yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Perwira Pengawas (Pawas) Iptu Aria Ashari, Kehadiran jajaran perwira pengendali memastikan seluruh personel memahami pedoman operasional di lapangan secara presisi.

Sebanyak 17 personel gabungan diterjunkan dalam operasi malam itu, disiagakan untuk merespons cepat setiap laporan maupun potensi kerawanan sosial.

Dalam arahannya saat apel pengecekan kekuatan, Iptu Aria Ashari menekankan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap prosedur tugas berdasarkan surat perintah resmi. Ia mengingatkan seluruh personel agar senantiasa mengutamakan keselamatan diri dalam melakukan tindakan kepolisian di lapangan.

Operasi penertiban yang digelar sepanjang malam tersebut membuahkan hasil signifikan dengan diamankannya empat unit kendaraan roda dua. Keempat motor tersebut terjaring razia karena diduga kuat berkaitan dengan aktivitas balap liar yang meresahkan pengguna jalan lain.

Berdasarkan data kepolisian, para pemilik kendaraan yang diamankan merupakan pemuda asal Kabupaten Tanah Datar, yakni M (21), H (21), (20), dan (18). Seluruh barang bukti kendaraan kini telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Langkah tegas yang diambil oleh Timsus URC Polresta Padang ini mendapatkan apresiasi positif dari warga Kota Padang yang merindukan situasi kondusif.

Kehadiran aparat kepolisian di titik-titik rawan terbukti mampu meminimalisir ruang gerak kelompok premanisme jalanan dan pelaku aksi ugal-ugalan.

Rangkaian kegiatan patroli dan penindakan ini resmi berakhir pada pukul 05.00 WIB menjelang pagi hari dalam keadaan aman dan terkendali. Polresta Padang berkomitmen untuk terus konsisten menggelar operasi serupa demi menjaga stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat. (**)

 

PADANG- Ingin memperjuangkan hak dan tidak diberhentikan sepihak, persatuan Buruh melakukan aksi damai di gedung DPRD Sumbar. 

Dalam orasinya, perwakilan driver Maxim, Darma, menyampaikan keluhan terkait potongan aplikasi saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar, Kamis (10/9/2026). 

Darma mengatakan pajak aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan pada para driver dengan ekonomi menengah ke bawah.

Sekitar setengah jam berorasi, perwakilan DPRD Sumbar datang menemui massa. Akan tetapi, massa ingin Ketua DPRD Sumbar yang menemui mereka.

Aksi berlanjut dan berhenti saat azan zuhur, setelah itu aksi kemudian berlanjut dan Wakil Ketu DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra beserta beberapa perwakilan Komisi II dan Komisi III dan Sekretaris DPRD, turun menemui masaa aksi. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra menerima tuntutan dan disambut tepuk tangan oleh para massa. 

Adapaun tuntutan peserta aksi unjuk rasa, untuk lebih menjamin mereka dalam melakukan aktifitas dan tidak memberatkan. 

Berikut 10 tuntutan massa aksi:

1. Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan - Pro Buruh.

2. Menjamin Kepastian Kerja, Menghentikan Eksploitasi, Sistem Outsourcing, PKWT, dan Mencegah Penyalahgunaan Pemagangan.

3. Menjamin Hak Upah Buruh Secara Layak & Bermartabat.

4. Menjamin & Melindungi Pekerja Platform, dan Pekerja Terdampak Transisi Iklim.

5. Menjamin Hak Pesangon Buruh, Mencegah PHK Sepihak.

6. Memperkuat Serikat Pekerja, Menjamin Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok Kerja.

7. Menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Kesejahteraan Pekerja Sebagai Tujuan Utama Pembangunan.

8. Sanksi dan Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pelanggar Hak-Hak Buruh.

9. Jamin dan Lindungi Buruh Perempuan, Buruh Disabilitas, dan Pekerja Rentan Lainnya.

10. Jalankan Program Upskiling dan Reskilling Buruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, wakil ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa, mengatakan akan meneruskan tuntutan tersebut pada yang berkompeten untuk bisa menjamin kenyamanan para pekerja. 

"Kami akan meneruskan hal ini pada yang berkompeten, sehingga kawan-kawan semua lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan yang terbaik," ucap Iqra, siamabut gemuruh teriakan senang para peserta aksi. 

Ia juga menambahkan, kewajiban anggota DPRD Sumbar untuk dapat memperjuangkan masyarakatnya, dalam mencari kehidupan yang layak dengan rasa nyaman. 

"Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman," tambahnya. 

Aksi berakhir hingga pukul 14.20 WIB, massa tampak mulai membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan telah diterima wakil ketua DPRD Sumbar dan beberapa anggota serta Sekwan. 

Pihak kepolisian yang bertugas juga melakukan apel setelah tuntutan diterima dan aksi berakhir. (****)

 

Peluang, Tantangan, dan Tawaran Kepemimpinan Adat Transformatif

Oleh: Duski Samad

Kemunculan Dr. H. Hendri Yazid, Dt. Rajo Diguci dalam bursa Ketua LKAAM Kota Padang menarik dibaca bukan semata-mata sebagai munculnya seorang calon, tetapi sebagai bagian dari kebutuhan regenerasi dan transformasi kepemimpinan adat di tengah perubahan masyarakat perkotaan.

Pertanyaan utamanya bukan hanya siapa yang akan menjadi Ketua LKAAM Kota Padang, tetapi kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa adat Minangkabau menghadapi masyarakat kota yang semakin heterogen, profesional, digital, dan terhubung secara nasional bahkan global.

Dalam perspektif tersebut, Hendri Yazid memiliki beberapa modal yang menarik: pengalaman birokrasi, kekuatan adat dan syarak, kemampuan berkomunikasi dengan generasi muda, pendidikan, pengalaman organisasi, serta jaringan yang melampaui batas Kota Padang.

Reputasi Birokrasi dan Kemampuan Manajerial

Pengalaman Hendri Yazid sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh merupakan modal kepemimpinan yang penting. Memimpin institusi pemerintah membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, sumber daya manusia, regulasi, program, anggaran, pelayanan publik dan koordinasi lintas lembaga.

Rekam kerjanya di Kementerian Agama memperlihatkan perhatian terhadap inovasi pelayanan dan pembinaan masyarakat. Pengalaman seperti ini relevan bagi LKAAM Kota Padang yang ke depan perlu bergerak dari organisasi yang dominan simbolik-seremonial menuju organisasi adat yang profesional, mempunyai data, program, jaringan kerja dan indikator keberhasilan.

LKAAM tentu bukan birokrasi. Karena itu pengalaman birokrasi tidak boleh dibawa menjadi pola komando. Dalam adat, kepemimpinan harus tetap berakar pada musyawarah, penghormatan kepada yang tua, penerimaan kaum dan kemampuan merangkul berbagai kepentingan.

Kekuatan Adat dan Syarak

Modal penting berikutnya adalah pertemuan antara adat dan syarak dalam perjalanan Hendri Yazid.

Sebagai Dt. Rajo Diguci, ia mempunyai identitas dalam struktur sosial adat. Sementara perjalanan kariernya di Kementerian Agama membuatnya berada dalam lingkungan pelayanan kehidupan keagamaan: pendidikan, madrasah, masjid, haji, zakat, wakaf, keluarga dan kerukunan umat.

Kombinasi tersebut mempunyai relevansi khusus dengan filosofi Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Tantangannya adalah bagaimana ABS-SBK tidak berhenti sebagai ungkapan normatif dalam pidato adat. Kepemimpinan LKAAM harus mampu menerjemahkannya menjadi program pendidikan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan surau, perlindungan kaum, penyelesaian konflik, etika sosial dan pembentukan karakter masyarakat perkotaan.

Generasi Muda dan Jembatan Menuju Gen Z

Keuntungan lain Hendri Yazid adalah peluang membangun komunikasi dengan generasi yang relatif lebih muda. Ini penting karena salah satu persoalan besar adat hari ini adalah semakin lebarnya jarak antara pemangku adat dengan Gen Z.

Generasi muda hidup dalam dunia yang berbeda. Identitas mereka tidak hanya dibentuk oleh keluarga, mamak, kaum dan surau, tetapi juga sekolah, kampus, komunitas, media sosial, influencer dan algoritma digital.

Karena itu, kepemimpinan adat tidak dapat hanya meminta generasi muda datang kepada adat. Adat juga harus datang ke ruang kehidupan generasi muda.

Kato nan ampek harus mampu diterjemahkan menjadi etika komunikasi digital. Raso jo pareso perlu menjadi dasar bermedia sosial. Hubungan mamak-kamanakan harus dikembangkan menjadi mentoring generasi muda. Surau perlu kembali menjadi ruang pembentukan karakter, kreativitas dan kepemimpinan.

Kedekatan dengan Gen Z dengan demikian bukan persoalan usia semata. Ukurannya adalah kemampuan mendengar bahasa mereka, memahami dunianya, dan menerjemahkan nilai adat menjadi jawaban terhadap persoalan mereka.

Jaringan Nasional: NU, Kementerian Agama, dan Perantau Padang

Salah satu modal yang perlu diperhitungkan dalam membaca peluang Hendri Yazid adalah jaringan yang tidak berhenti pada lingkungan adat Kota Padang.

Pertama adalah jaringan Nahdlatul Ulama. Keterhubungan dengan jaringan NU membuka ruang komunikasi dengan tokoh agama, pesantren, akademisi, organisasi masyarakat dan jaringan sosial-keagamaan yang tersebar secara nasional. Modal ini penting apabila diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemangku adat, pendidikan generasi muda dan kolaborasi adat-syarak.

Kedua adalah jaringan Kementerian Agama. Pengalaman panjang dalam birokrasi Kementerian Agama memberi akses relasional dengan aparatur dan kelembagaan keagamaan dari tingkat daerah sampai pusat. Jaringan ini mempunyai nilai strategis karena agenda adat bersinggungan langsung dengan pendidikan agama, masjid dan surau, keluarga, kerukunan, zakat, wakaf serta pembinaan masyarakat.

Ketiga yang tidak kalah penting adalah jaringan perantau Padang. Masyarakat Minangkabau mempunyai kekuatan besar pada hubungan ranah dan rantau. Banyak anak nagari Kota Padang hidup dan berhasil di Jakarta, Batam, Pekanbaru, Medan dan berbagai daerah lain, bahkan di luar negeri.

LKAAM Kota Padang ke depan perlu melihat perantau bukan hanya sebagai sumber bantuan ketika ada kegiatan. Perantau adalah modal intelektual, profesional, ekonomi dan jejaring sosial.

Jika ketiga jaringan ini dapat dikonsolidasikan—NU, Kementerian Agama dan perantau Padang—Hendri Yazid mempunyai peluang membangun model kepemimpinan:

kuat di kaum, kokoh di ranah, dan luas di rantau.

Namun jaringan baru mempunyai arti jika menghasilkan manfaat. Ukurannya bukan berapa banyak tokoh nasional yang dikenal, tetapi berapa banyak jaringan yang dapat dikonversi menjadi program untuk kaum dan masyarakat adat Kota Padang.

Tantangan Terbesar: Legitimasi dari Akar Adat

Di balik berbagai modal tersebut terdapat tantangan yang tidak ringan.

Kekuatan birokrasi, pendidikan, organisasi dan jaringan nasional tidak otomatis menjadi legitimasi adat. Adat mempunyai mekanisme penerimaan sendiri. Ada penghulu, ninik mamak senior, kaum, suku, KAN dan berbagai keseimbangan sosial yang harus dihormati.

Karena itu, Hendri Yazid harus mampu menunjukkan bahwa jaringan keluar yang luas diimbangi dengan akar ke dalam yang kuat.

Regenerasi juga tidak boleh dibangun dengan narasi menggantikan kaum tuo. Justru formula yang diperlukan adalah:

kearifan kaum tuo + energi kaum muda + ilmu cadiak pandai + kekuatan alim ulama + kreativitas Gen Z + jaringan rantau.

Di sinilah kemampuan merangkul menjadi ujian kepemimpinan yang sesungguhnya.

Tawaran Kepemimpinan: Dari Network Menjadi Benefit

Jika maju dalam bursa Ketua LKAAM Kota Padang, diferensiasi Hendri Yazid sebaiknya bukan sekadar sebagai calon yang relatif muda, birokrat atau mempunyai jaringan luas. Tawaran yang lebih substantif adalah kepemimpinan adat transformatif.

LKAAM dapat diarahkan kepada beberapa agenda besar: Satu Kaum Satu Data, Mamak Asuh Kamanakan, Sakolah Adat Kota, Pemangku Adat Digital, Klinik Adat dan Keluarga, Ninik Mamak Masuk Sekolah dan Kampus, kaderisasi penghulu muda, serta Ranah-Rantau Peduli Kaum.

Jaringan NU dapat memperkuat dimensi sosial-keagamaan. Jaringan Kementerian Agama dapat memperluas kolaborasi pendidikan, surau, keluarga dan pemberdayaan umat. Jaringan perantau dapat dihimpun menjadi sumber mentoring, beasiswa, investasi sosial, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan generasi muda.

Inilah transformasi yang diperlukan:

NETWORK → TRUST → COLLABORATION → PROGRAM → BENEFIT UNTUK KAUM.

Bukan Sekadar Menjadi Ketua

Secara analitis, Hendri Yazid memiliki kombinasi modal yang cukup lengkap: adat, syarak, birokrasi, pendidikan, generasi muda dan jaringan ranah-rantau serta nasional.

Tetapi semua itu tetap merupakan modal awal, bukan tiket otomatis untuk menjadi pemimpin adat.

Ujian sesungguhnya adalah apakah ia mampu mengubah modal personal menjadi kekuatan kolektif; mengubah jaringan menjadi manfaat; menghubungkan kaum tuo dengan Gen Z; menyatukan adat dan syarak dalam program; serta menjadikan LKAAM rumah besar yang dapat diterima semua unsur adat Kota Padang.

Karena itu, tawaran kepemimpinan Hendri Yazid dapat dirumuskan dalam enam kata kerja:

BERAKAR – MERANGKUL – MENGHUBUNGKAN – MELAYANI – BERINOVASI – MEREGENERASI.

Jika keenamnya dapat diwujudkan, pencalonannya tidak hanya menawarkan pergantian Ketua LKAAM, tetapi menawarkan kemungkinan lahirnya model baru kepemimpinan adat perkotaan: berakar kuat pada adat dan syarak, dekat dengan generasi muda, profesional dalam organisasi, luas dalam jaringan nasional, serta mampu menghubungkan kekuatan ranah dengan rantau.

Pada akhirnya, pemimpin adat tidak dinilai dari seberapa luas jaringan yang dimilikinya, tetapi dari seberapa besar jaringan itu menghadirkan manfaat bagi kaum, kamanakan dan masyarakat.

Kuat di adat, kokoh di syarak, dekat dengan generasi, luas di jaringan, dan nyata manfaatnya bagi kaum.10092026. 

 

SUMBARNET — PT Semen Padang terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Salah satunya diwujudkan melalui pelatihan pemanfaatan produk turunan daun kaliandra menjadi pakan ternak dan pakan ikan bagi masyarakat di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Pelatihan yang digelar di Amal Plaza pada 10-11 September 2026 tersebut, menjadi bagian dari upaya PT Semen Padang dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal agar tidak hanya dimanfaatkan dalam bentuk bahan baku energi terbarukan pengganti batu bara, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan berpotensi mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Kegiatan dibuka Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes. Hadir dalam kesempatan tersebut Manajer Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Pudirman, Perwakilan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Padang Pariaman Syafruddin, Perwakilan Camat IV Koto Aur Malintang Sumardi, serta para peserta pelatihan yang berasal dari Kelompok Tani Kaliandra.

PT Semen Padang juga menghadirkan dua narasumber dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP), yakni Prof. Ramaiyulis yang memberikan materi terkait pemanfaatan kaliandra untuk pakan ternak serta Auzia Asman yang menyampaikan materi mengenai pengolahan kaliandra sebagai bahan pakan ikan.

Tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pada kesempatan tersebut PT Semen Padang turut menyerahkan bantuan sarana produksi,, berupa satu unit mesin pencacah, mesin pembuat pelet, serta 10 unit stup up madu galo-galo.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program TJSL perusahaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Menurutnya, pelaksanaan program dilakukan melalui kolaborasi dengan PPNP sebagai institusi pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan teknologi pertanian dan peternakan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang aplikatif kepada masyarakat, khususnya petani kaliandra dan kelompok masyarakat yang memiliki potensi mengembangkan usaha berbasis komoditas lokal.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendorong masyarakat agar potensi kaliandra yang ada dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Hernes.

Ia menjelaskan, pemanfaatan kaliandra menjadi pakan ternak dan pakan ikan merupakan salah satu bentuk inovasi dalam mengembangkan komoditas lokal. Tanaman kaliandra yang selama ini dikenal sebagai energi terbarukan pengganti batu bara dan juga lebih banyak dimanfaatkan sebagai sumber hijauan, memiliki peluang untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat menjadi bagian dari bahan baku pakan.

Karena itu, lanjut Hernes, pendekatan pemberdayaan yang dilakukan PT Semen Padang tidak berhenti pada pemberian bantuan sarana dan prasarana. Perusahaan juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Program TJSL PT Semen Padang tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemberdayaan dapat memberikan dampak berkelanjutan,” ujarnya.

Hernes berharap, peserta yang mengikuti pelatihan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan sehari-hari. Dengan dukungan mesin pencacah dan mesin pembuat pelet, masyarakat juga diharapkan memiliki sarana untuk mulai mengembangkan pengolahan kaliandra secara lebih efektif dan produktif.

“Harapannya, setelah mengikuti pelatihan ini masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengolah kaliandra menjadi pakan ternak maupun pakan ikan. Ke depan tentu diharapkan dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif. Apalagi didukung dengan bantuan alat pencacah dan pembuat pelet,” katanya.

Ia menambahkan, Kabupaten Padang Pariaman, termasuk kawasan Aur Malintang, memiliki berbagai potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pengetahuan, teknologi pengolahan dan penguatan kelembagaan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Potensi lokal yang dimiliki masyarakat tentu perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Dengan begitu, sumber daya yang tersedia tidak hanya memiliki nilai guna, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi,” tuturnya.

Sementara itu, Manajer Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Purdiman Pirang menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sekaligus memberikan bantuan sarana produksi bagi masyarakat.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi hal penting bagi petani kaliandra karena selain mendapatkan pengetahuan baru, masyarakat juga memperoleh peralatan yang dapat menunjang proses pengolahan produk turunan kaliandra.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat sehingga dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selamat mengikuti pelatihan kepada seluruh peserta,” katanya.

Ia berharap pelatihan dan bantuan peralatan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, khususnya bagi para petani kaliandra.

Apresiasi serupa disampaikan Perwakilan Camat IV Koto Aur Malintang, Sumardi. Ia menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas tersebut.

Menurutnya, pelatihan seperti ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melihat komoditas yang selama ini tersedia di lingkungan mereka dari perspektif yang berbeda, terutama dari sisi pengembangan ekonomi.

Pada sesi pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan materi secara teoritis, tetapi juga diajak mengikuti praktik pengolahan kaliandra menjadi pakan ternak dan pakan ikan.

Prof. Ramaiyulis menjelaskan bahwa daun kaliandra memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan ternak, terutama untuk sapi, kambing dan kerbau. Dalam praktiknya, peserta diperkenalkan dengan teknologi pengolahan berupa silase dan pelet.

Salah satu metode yang diperkenalkan adalah pembuatan silase dengan memanfaatkan daun kaliandra yang dikombinasikan dengan bahan hijauan lainnya. Bahan tersebut dapat berupa batang jagung, rumput gajah maupun jerami padi.

Dalam praktik pembuatan silase berbahan batang jagung dan daun kaliandra, komposisinya dapat menggunakan sekitar 70 persen batang jagung dan 30 persen daun kaliandra. Campuran tersebut kemudian ditambahkan dedak sebagai bagian dari proses fermentasi sebelum dimasukkan ke dalam wadah untuk disimpan selama kurang lebih satu minggu.

Prof. Ramaiyulis menggambarkan peran bahan tersebut secara sederhana. Batang jagung menjadi sumber bahan utama, sementara daun kaliandra berperan sebagai sumber nutrisi tambahan dalam formulasi pakan.

“Potensi kaliandra ini bisa untuk membuat produk makanan ternak, terutama sapi dan kambing,” jelasnya.

Selain silase, peserta juga diperkenalkan dengan pembuatan pakan ternak dalam bentuk pelet. Dalam proses tersebut, daun kaliandra tidak digunakan sebagai satu-satunya bahan, tetapi dikombinasikan dengan bahan hijauan lain seperti serat rumput, batang jagung dan jerami.

Campuran tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan konsentrat dan suplemen yang mengandung nutrisi esensial untuk mendukung pertumbuhan mikroba rumen. Selanjutnya, bahan diolah dan dibentuk menjadi pelet agar lebih mudah dalam penanganan dan pemberian pakan.

Sementara itu, narasumber dari PPNP Auzia Asman memberikan materi mengenai pemanfaatan tepung kaliandra sebagai salah satu bahan dalam formulasi pakan ikan.

Dalam praktik pembuatan pelet ikan, tepung kaliandra dapat dikombinasikan dengan sejumlah bahan lain, di antaranya tepung ikan, tepung jagung, tepung tapioka, minyak ikan serta vitamin dan mineral. Komposisi bahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pakan yang akan diproduksi.

Melalui pelatihan tersebut, peserta mendapatkan gambaran bahwa kaliandra tidak hanya dapat dipandang sebagai tanaman hijauan, tetapi juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki nilai ekonomi.

Pengembangan tersebut sekaligus membuka perspektif baru bagi petani untuk mengoptimalkan potensi komoditas lokal melalui penerapan teknologi sederhana yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi PT Semen Padang, pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan program TJSL yang tidak semata berorientasi pada bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu tumbuh secara mandiri.

Kolaborasi antara perusahaan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, kelembagaan ekonomi masyarakat dan kelompok tani menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pengembangan potensi lokal dapat berjalan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memperoleh dukungan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan produktif.

Pengembangan produk turunan kaliandra di Aur Malintang diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Lebih jauh, program tersebut diharapkan dapat menjadi embrio pengembangan usaha masyarakat berbasis komoditas lokal, baik untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan ikan secara mandiri maupun membuka peluang ekonomi baru.

Dengan adanya peningkatan kapasitas, dukungan teknologi pengolahan dan penguatan kelembagaan, potensi kaliandra diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi produktif di wilayah Aur Malintang. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID — Wali Kota Bukittinggi terbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/239/BPBD/IX-2026 tentang antisipasi dampak kabut asap dan pencegahan kebakaran lahan pada Rabu, 8 September 2026 . Kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak penurunan kualitas udara.

Melalui surat edaran, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Bukittinggi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama pada kelomupok yang rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan asma/PPOK, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar, serta tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Wako meminta masyarakat untuk terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, mata perih, tenggorokan terasa sakit, pusing, atau keluhan kesehatan lainnya yang diduga akibat paparan kabut asap. Serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lainnya yang dapat memicu penurunan kualitas udara.

Masyarakat juga diminta untuk melaporkan jika menemukan adanya titik api atau kebakaran lahan kepada pihak pemerintah, baik itu kelurahan, kecamatan, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran, maupun melalui layanan 112 atau pihak lainnya.

Surat edaran ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara serta mencegah terjadinya kebakaran lahan.(**)

SUMBARNET - Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan pencarian terhadap rombongan lima jurnalis dan tiga kru kapal yang dilaporkan hilang kontak saat melaksanakan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan yang turut dibagikan Metro TV. Menurut Teddy, laporan hilang kontak diterima sejak Senin malam dan Presiden segera memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk mengerahkan seluruh kemampuan pencarian.

"Sejak rombongan lima jurnalis bersama tiga kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian," tulis Teddy di Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis, (10/9/2026)

Menindaklanjuti arahan Presiden, TNI AL langsung mengirimkan sejumlah unsur kapal perang dan kapal pendukung untuk menyisir wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Operasi pencarian dilakukan secara gabungan dengan melibatkan berbagai instansi terkait.

Berdasarkan laporan KSAL, sedikitnya 11 kapal gabungan diterjunkan dalam operasi pencarian tersebut. Unsur yang dikerahkan terdiri dari kapal perang TNI AL, kapal SAR, serta kapal patroli yang menyisir sejumlah sektor pencarian di Selat Sunda.

Sebanyak 11 kapal yang terlibat antara lain KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer I-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, dan KP Sanjaya-7017.

Foto-foto yang dirilis Sekretariat Kabinet memperlihatkan personel TNI AL melakukan pemantauan dari anjungan kapal, pengawasan menggunakan teropong, serta koordinasi pencarian melalui sistem radar dan peta navigasi digital. Pencarian dilakukan dengan pola penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan berdasarkan titik terakhir komunikasi rombongan.

Selain mengerahkan armada laut, tim gabungan juga melakukan pemantauan menggunakan perangkat navigasi dan pemetaan untuk mempersempit area pencarian di sekitar perairan Selat Sunda.

Teddy mengajak masyarakat untuk turut mendoakan keselamatan seluruh rombongan yang masih dalam pencarian.

"Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat," tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, operasi pencarian masih berlangsung dan tim gabungan terus melakukan penyisiran di wilayah perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. (***)

 

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi serta keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui kegiatan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026), dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di lingkungan Pemko Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri, serta sejumlah perwakilan OPD dan Perumda.

Kegiatan literasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada jajaran aparatur mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pengelolaan keuangan.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pembangunan serta tata kelola pemerintahan tetap berjalan selaras dengan landasan agama dan budaya yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kota Padang.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai digulirkan secara bertahap sejak Juli 2026.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong penguatan ekonomi syariah, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan membangun pemahaman yang sama di kalangan aparatur.

"Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat," ujar Maigus Nasir.

Penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut, lanjut Maigus, menjadi salah satu bukti bahwa komitmen Pemko Padang dalam mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dalam rangkaian peringatan 17 Agustus lalu.

Namun, Maigus menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah tersebut dapat benar-benar dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Karena itu, kegiatan peningkatan literasi menjadi penting untuk memastikan penerapan kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran aturan maupun instruksi dari pimpinan.

"Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama," katanya.

Maigus menjelaskan, salah satu tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah adalah masih adanya keterbatasan pemahaman di tengah masyarakat maupun aparatur. Kondisi tersebut membuat edukasi dan sosialisasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi.

Pemko Padang, kata dia, ingin membangun kesadaran bahwa pengelolaan keuangan berbasis syariah bukan semata-mata kewajiban yang harus dilakukan karena adanya instruksi pemerintah, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipahami secara bersama.

"Jadi, kita tidak ingin penerapannya hanya karena ada perintah dari pimpinan. Kita ingin tumbuh kesadaran dari masing-masing individu dan setiap jajaran bahwa prinsip pengelolaan keuangan syariah ini memang penting untuk diterapkan," tuturnya.

Ia berharap, pemahaman yang diperoleh para peserta dalam kegiatan tersebut dapat diteruskan kepada seluruh jajaran di instansi masing-masing. Dengan demikian, proses penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Para perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti kegiatan juga diamanahkan untuk kembali melakukan sosialisasi kepada jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Materi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan setiap instansi.

Menurut Maigus, penguatan literasi menjadi fondasi penting agar kebijakan yang telah dicanangkan Pemko Padang dapat diterapkan secara lebih efektif. Kesamaan pemahaman antara pimpinan dan jajaran pelaksana akan memudahkan proses implementasi sekaligus mencegah adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan.

Lebih jauh, penerapan prinsip syariah diharapkan tidak hanya dipandang dari sisi teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki nilai, integritas, transparansi dan tanggung jawab.

Pemko Padang menilai bahwa keberhasilan penerapan ekonomi dan keuangan syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN melalui edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu langkah yang terus didorong.

Kegiatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antar-OPD dan Perumda mengenai arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang sedang dikembangkan pemerintah daerah.

Dengan adanya pemahaman yang seragam, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung program tersebut.

Maigus menambahkan, Pemko Padang ingin agar semangat penerapan ekonomi syariah dapat menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Artinya, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diterapkan ketika ada program tertentu, tetapi menjadi bagian dari kesadaran dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Ia berharap capaian Pemko Padang sebagai Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan.

"Harapan kita, penghargaan yang sudah diraih ini menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan sampai penghargaan hanya menjadi simbol, tetapi harus kita buktikan melalui implementasi yang semakin baik dan konsisten," kata Maigus.

Dengan pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan, Pemko Padang optimistis penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin dipahami oleh aparatur sekaligus memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga berharap jajaran OPD dan Perumda dapat menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman tersebut kepada lingkungan kerja masing-masing, sehingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi berkembang menjadi kesadaran bersama.

Langkah tersebut sekaligus mempertegas arah Pemko Padang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga memperhatikan nilai agama, budaya, integritas dan kemaslahatan masyarakat.

Melalui sinergi seluruh jajaran, Pemko Padang menargetkan implementasi ekonomi dan keuangan syariah dapat terus diperkuat, sehingga capaian yang telah diraih saat ini menjadi pijakan untuk menghasilkan berbagai inovasi dan kebijakan syariah yang lebih baik pada masa mendatang. (AdF)

SUMBARNET - Sebanyak 3 orang atlit Padang Climber Dharmasraya hari ini berangkat menuju kota Sawahlunto untuk mengikuti kejuaraan provinsi  panjat tebing. Pelepasan keberangkatan tim langsung dilepas oleh pembina klub Padang Climber sendiri,yakni AKBP Kartiyana Widyarso Wardoyo Putro,S.I.K.,M.A.P.,M.H. di depan Mapolres Dharmasraya.

Kejurprov panjat tebing ini akan dilaksanakan di veneu panjat tebing pengcab FPTI Sawahlunto, dimana nantinya ratusan atlit-atlit panjat tebing terbaik se Sumatra Barat akan bertarung merebut peringkat terbaik pemanjat Sumatra Barat.

Dari Padang Climber sendiri nantinya akan mengirim atlit terbaiknya yang akan bertanding dinomor U11,U13 dan U15.

Untuk atlit yang akan bertanding dinomor under 11 tahun nantinya, Padang Climber mengutus 2 orang atlitnya yang akan diwakili oleh Muhammad Hamka Erdogan yang saat ini masih berusia 8tahun yang merupakan siswa kelas 3B SDN 19 Pulau Punjung yang pada kejurda sebelumnya berhasil meraih juara 3 atau medali perunggu dinomor yang sama pada bulan Juli lalu.

Sedangkan atlit U11 yang kedua yang akan berlaga merupakan atlit pendatang baru atau perdana di Padang Climber,yang juga akan mengikuti nomor U11, yakni Cahaya Samudra Penyejuk Jiwa merupakan siswa kelas 5 SDIT Andalas Cendekia Dharmasraya.

Sedangkan untuk atlit andalan Padang Climber yang saat ini menjadi kuda hitam bagi para climber junior dan senior di sumatra barat yakni Rimba Langit Pembawa Berkah, siswa kelas 3 SMPN Unggul Dharmasraya.

Rimba sendiri pada bulan Juni lalu juga berhasil meraih medali perak dinomor Lead dan medali perunggu dinomor Speed.

Pada Kejurprov Sawahlunto 11-13 November besok, Mardi Rosa Tanjung sebagai pelatih telah memasang target khusus untuk Rimba yakni menargetkan 2medali emas dinomor berbeda yang akan diikuti Rimba nantinya.

Untuk ketiga atlit Padang Climber ini,Mardi selaku pelatih dan manager tim Padang Climber memasang target minimal nantinya akan meraih 5 medali dengan rincian minimal 2emas 2perak dan 1perunggu.

Terkhusus untuk Rimba sebagai atlir U11 nantinya ia juga akan bertanding di 5nomor pertandingan,yakni kelas U15,17 dan U19. Berdasarkan grade atau kemampuannya Rimba juga akan diturunkan dikelas diatas usianya yakni akan bertanding dua tingkatan kelas diatasnya yaitu kelas usia U17 dan U19, meskipun usia Rimba saat ini masih 14 tahun,tapi sang pelatih optimis Rimba mampu menyelesaikan tugasnya nantinya.Sesuai dengan porsi latihannya selama ini.

Berdasarkan perkembangan latihan anak-anak, dihadapan pembinanya AKBP Kartyana,sang pelatih meyakini target prestasi anak-anak binaan Kapolres Dharmasraya ini akan berhasil mereka raih.

"Perjuangan tentu tidak akan menghianati hasil" latihan yang keras dan disiplin selama ini tentu jadi pedoman dalam memasang target dan prestasi anak-anak" ujar pelatih Padang Climber ini.

Sang pelatih pun juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada Pembinanya yang telah mensuport para atlit muda kelahiran Dharmasraya ini, baik suport secara mental maupun suport dalam bentuk lainnya dan tak lupa juga terimakasih kepada para gurunya disekolah yang juga ikut mensuport kemudahan dan kelapangan waktu untuk anak-anak berlatih dan mengikuti kejurprov ini.

Sementara itu, AKBP Kartyana berpesan kepada tim official dan atlit, "bertandinglah dengan baik, tampilkan performa terbaikmu dimedan pertandingan, dan junjung tinggi nilai-nilai sportifitas dengan bertanding dengan fair, juara adalah bonus dari latihan yang disiplin dan keras selama ini.

"Mental dan sportifitas yang tinggi harus diutamakan,dan kembali kerumah dengan selamat serta jaga nama baik Klub Padang Climber dan harumkan nama sekolah kalian masing-masing." 

Kartyana pun menyampaikan kepada tim yang bertanding nanti semoga kejuaraan provinsi ini menjadi awal bagi kalian untuk meraih prestasi menjadi atlit juara dunia panjat tebing seperti yang ditunjukan atlit-atlit senior panjat tebing Indonesia saat ini. (**)

SOLOK SELATAN — Dugaan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Multi Karya Sawit Prima (MSP) di Jorong Kampung Baru, Kewalian Lubuk Ulang Aling Induk, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebut kembali marak terjadi di sejumlah kawasan. Masyarakat pun mempertanyakan langkah pengawasan dan pencegahan yang dilakukan terhadap kawasan perkebunan, termasuk areal yang berada dalam penguasaan HGU perusahaan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aktivitas pembakaran diduga terjadi di sekitar kawasan HGU PT MSP yang berada di Jorong Kampung Baru. Munculnya titik-titik kebakaran tersebut membuat masyarakat khawatir api semakin meluas dan berdampak terhadap lingkungan maupun aktivitas warga.

Keresahan warga bukan tanpa alasan. Kebakaran hutan dan lahan berpotensi menimbulkan asap, mengganggu kualitas udara, merusak vegetasi serta ekosistem, dan apabila tidak segera dikendalikan dapat meluas ke kawasan lain.

Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan pihak pemegang HGU terhadap lahan yang berada dalam penguasaannya.

Apalagi, lahan HGU pada prinsipnya merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diberikan kepada pihak tertentu untuk dimanfaatkan bagi kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan status tersebut, pengelolaan lahan HGU bukan semata-mata persoalan kepentingan perusahaan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam menjaga agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Masyarakat Pertanyakan Pengawasan Perusahaan

Di tengah keresahan tersebut, masyarakat mempertanyakan keberadaan sistem pengawasan dan pencegahan Karhutla di kawasan perkebunan.

Jika benar terjadi pembakaran di kawasan yang masuk dalam areal HGU, maka perlu dipastikan siapa yang melakukan pembakaran, untuk kepentingan apa, bagaimana api bisa muncul, serta sejauh mana langkah pengendalian telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan.

Pertanyaan lain yang juga penting dijawab adalah apakah kebakaran tersebut terjadi akibat aktivitas masyarakat, kegiatan perusahaan, ataupun faktor lainnya.

Hal itu penting karena tudingan mengenai adanya "pembiaran" tidak seharusnya berhenti pada dugaan atau informasi dari mulut ke mulut. Harus ada pemeriksaan di lapangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terang mengenai status lahan, lokasi kebakaran, penyebab kebakaran, serta tindakan yang telah dilakukan untuk mencegah api meluas.

Salah seorang warga Kampung Baru mengaku khawatir apabila kebakaran tidak segera ditangani dan api semakin meluas.

"Yang kami khawatirkan api semakin meluas dan asapnya bisa mengganggu masyarakat. Kami berharap pihak perusahaan bersama pemerintah dan aparat terkait segera turun ke lokasi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi," ujar warga tersebut.

Menurutnya, masyarakat tidak ingin menuduh atau menyalahkan pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang jelas. Namun, kondisi di lapangan dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.

"Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kalau memang ada pembakaran, tentu harus diketahui siapa yang melakukan dan untuk apa. Kalau memang bukan karena aktivitas manusia, juga harus dijelaskan apa penyebabnya. Yang penting masyarakat mendapatkan kepastian," katanya.

Warga lainnya juga berharap pengawasan terhadap kawasan perkebunan dapat ditingkatkan, khususnya ketika kondisi cuaca kering dan potensi terjadinya kebakaran meningkat.

"Harapan kami jangan menunggu api membesar baru dilakukan penanganan. Pengawasan dan pencegahan harus dilakukan sejak awal, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan merasa aman," ungkapnya.

Masyarakat juga meminta agar hasil pengecekan di lapangan dapat disampaikan secara terbuka, terutama terkait lokasi kebakaran, luas areal terdampak, penyebab munculnya api, serta status lahan yang terbakar.

"Kami berharap hasil pemeriksaan di lapangan bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran, silakan diproses sesuai aturan. Kalau tidak ada, masyarakat juga perlu diberikan penjelasan agar tidak muncul fitnah atau kesalahpahaman," tambah warga tersebut.

Upaya Konfirmasi kepada PT MSP Belum Mendapat Tanggapan

Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, tim awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak PT Multi Karya Sawit Prima.

Konfirmasi diarahkan kepada Epi dan Asril melalui nomor WhatsApp pribadi yang diketahui terkait dengan pihak perusahaan.

Namun hingga berita ini diturunkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan.

Dengan belum adanya jawaban dari pihak perusahaan, sejumlah pertanyaan mengenai dugaan kebakaran maupun dugaan pembiaran tersebut masih belum memperoleh penjelasan resmi dari manajemen PT MSP.

Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Multi Karya Sawit Prima maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan.

HGU Bukan Berarti Bebas dari Tanggung Jawab

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara bagi kepentingan usaha pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan.

Artinya, pemegang HGU memperoleh hak untuk mengusahakan dan memanfaatkan tanah sesuai peruntukan serta ketentuan yang berlaku, tetapi tanah tersebut bukan berubah menjadi milik pribadi atau milik perusahaan.

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan kawasan HGU tentunya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, pencegahan kebakaran, serta kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.

Karena itu, ketika terjadi kebakaran di kawasan yang diduga berada dalam areal HGU, perhatian publik secara otomatis tertuju kepada sistem pengawasan dan pengelolaan kawasan tersebut.

Bukan berarti setiap kebakaran yang terjadi di dalam kawasan HGU secara otomatis merupakan kesalahan pemegang HGU. Namun, kondisi tersebut patut diperiksa secara serius untuk mengetahui penyebab dan memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran.

Ancaman Karhutla Tidak Boleh Diremehkan

Karhutla merupakan persoalan serius yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Api yang awalnya hanya membakar satu bagian lahan dapat dengan cepat menyebar apabila kondisi cuaca kering, vegetasi mudah terbakar, dan angin cukup kuat.

Selain kerusakan lingkungan, asap akibat kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi, terutama apabila kebakaran terjadi dalam skala luas.

Karena itu, upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas.

Pengawasan kawasan, pembersihan material mudah terbakar, kesiapan personel dan peralatan pemadaman, serta koordinasi dengan masyarakat dan aparat merupakan bagian penting dalam mengantisipasi Karhutla.

Kawasan perkebunan yang luas juga membutuhkan sistem pengawasan yang aktif, bukan hanya bertindak setelah kebakaran terjadi.

Status Lahan Perlu Dipastikan

Di sisi lain, masyarakat juga meminta agar status dan batas-batas lahan yang diduga terbakar diperjelas.

Apabila lokasi tersebut memang masuk dalam areal HGU PT MSP, maka instansi pertanahan maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan mengenai status HGU, luas areal, masa berlaku hak, serta kewajiban pemegang hak dalam mengelola kawasan tersebut.

Hal ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Pemerintah juga memiliki peran penting memastikan tanah yang diberikan melalui HGU benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan.

Jangan Sampai Masyarakat Menanggung Dampaknya

Keresahan masyarakat Kampung Baru harus menjadi perhatian serius.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan pada dasarnya tidak boleh menjadi pihak yang terus-menerus menanggung dampak apabila terjadi kebakaran di kawasan tersebut.

Jika api berasal dari kawasan perkebunan, maka penanganannya harus dilakukan secara cepat dan terukur. Apabila kebakaran disebabkan oleh aktivitas pihak lain, maka pelakunya harus ditindak sesuai hukum.

Yang terpenting, penyebab kebakaran harus diungkap berdasarkan fakta lapangan, bukan sekadar dugaan.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama mencegah agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Menunggu Penjelasan Resmi

Dengan aparat terkait yang telah turun melakukan pengecekan di lapangan, masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan serta penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lokasi kebakaran.

Sejumlah pertanyaan masih menjadi perhatian publik. Apakah kebakaran benar terjadi di dalam kawasan HGU PT MSP? Apa penyebabnya? Apakah terdapat aktivitas pembakaran yang disengaja? Siapa yang bertanggung jawab? Dan langkah apa yang telah dilakukan untuk mencegah serta menangani kebakaran tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan di lapangan.

Sementara itu, belum adanya tanggapan dari pihak perusahaan membuat penjelasan dari manajemen PT MSP masih ditunggu.

Media ini menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai keresahan masyarakat.

Dugaan yang muncul belum dapat disimpulkan sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.

Publik kini menunggu transparansi mengenai hasil pengecekan lapangan serta langkah selanjutnya terkait dugaan kebakaran tersebut.

Sebab, ketika menyangkut kebakaran hutan dan lahan, yang dipertaruhkan bukan hanya status sebuah kawasan atau kepentingan usaha, tetapi juga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Solok Selatan. (**)

             

SIBERUT BARAT DAYA, SUMBARNET.ID — Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 17 Muntei, Dusun Muntei, Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ednida Wisni, S.Pd, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut adanya penggunaan material pasir laut dalam kegiatan pembangunan di lingkungan sekolah.

Ednida dengan tegas membantah adanya penggunaan pasir laut sebagaimana isu yang beredar. Ia menyatakan material yang digunakan dalam pekerjaan sekolah merupakan pasir lokal dan penggunaannya berkaitan dengan kebutuhan pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat dan komite sekolah.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ednida saat ditemui Tim Investigasi Sumbarnet.id di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).

"Tanggapan saya, saya tidak pernah memakai pasir laut. Saya memakai pasir lokal. Apa tujuannya di sana bukan untuk yang lain. Pasir lokal ini dipakai oleh masyarakat untuk pembuatan labrik. Pihak sekolah hanya membeli Rp5.000 per buah," ujar Ednida.

Menurutnya, pihak sekolah tidak mengambil atau menentukan secara langsung lokasi pengambilan material pasir yang digunakan masyarakat dalam proses pembuatan labrik. Hal tersebut, kata dia, menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan.

"Jadi dari mana pasir yang mereka ambil itu terserah mereka. Karena yang mereka ambil itu pasir lokal, punya mereka, dari tabungan mereka. Jadi tergantung mereka mau ambil di mana. Sekolah hanya membeli Rp5.000 per buah," jelasnya.

Libatkan Masyarakat dan Komite Sekolah

Ednida menjelaskan bahwa proses pembangunan di SDN 17 Muntei tidak dilakukan secara sepihak oleh pihak sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah melibatkan masyarakat, komite sekolah serta unsur dusun.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari pola kerja bersama untuk menentukan material maupun teknis pekerjaan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kondisi di lapangan.

"SDN 17 Muntei ini menggunakan pasir yang didatangkan walaupun speknya lokal. Karena kami bekerja tim, bekerja bersama-sama dengan masyarakat, ada komite, ada dusun. Jadi merekalah yang menentukan ini yang pantas, ini yang tidak," katanya.

Ia menegaskan, pihak sekolah pada prinsipnya berupaya agar pekerjaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pekerjaan Berdekatan dengan Program Revitalisasi

Lebih lanjut, Ednida juga menjelaskan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang waktunya berdekatan dengan program revitalisasi sekolah.

Ia menyebut, pekerjaan tersebut berkaitan dengan program BOS Afirmasi. Pelaksanaan yang dilakukan dalam waktu berdekatan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya efisiensi agar tenaga tukang yang sudah berada di lokasi dapat sekaligus membantu pekerjaan lainnya.

"Pekerjaan ini ada yang bersamaan dengan revitalisasi, yaitu pengerjaan BOS Afirmasi. Kenapa kami kerjakan berdekatan? Karena istilah Minangnya 'sambil menyelam minum air'. Jadi kita bisa memanfaatkan tukang-tukang ini supaya berswadaya membantu pekerjaan afirmasi kami ini," terangnya.

Dengan pola tersebut, Ednida berharap pekerjaan dapat menghasilkan volume yang lebih banyak tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

"Sehingga hasilnya bagus, volumenya banyak, sementara dananya kami keluarkan sedikit," lanjutnya.

Pembangunan Masih Berlangsung

Ednida juga memberikan penjelasan mengenai kondisi fisik pembangunan gedung sekolah. Ia menyebut pekerjaan yang dilakukan saat ini masih dalam proses dan konsep bangunan yang dikerjakan bersifat semi permanen.

Mayoritas material bangunan yang digunakan, kata dia, merupakan kayu. Sementara pekerjaan yang menggunakan material labrik dan keramik masih dalam tahapan pengerjaan.

"Pengerjaan kami adalah semi permanen. Mayoritas kayu yang kami gunakan di gedung. Hanya pembuatan labrik dan pemasangan labrik, kemudian pemasangan keramik yang belum kami kerjakan sampai sekarang karena kita masih proses pengerjaan," ujarnya.

Ia berharap seluruh rangkaian pekerjaan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi proses belajar mengajar serta kenyamanan siswa dan tenaga pendidik di SDN 17 Muntei.

Bantah Pemberitaan karena Disebut Tak Pernah Dikonfirmasi

Dalam kesempatan tersebut, Ednida juga menyoroti pemberitaan salah satu media yang menurutnya memuat informasi mengenai penggunaan pasir dalam pembangunan di sekolah.

Ia mempertanyakan proses konfirmasi yang dilakukan sebelum berita tersebut diterbitkan. Menurut Ednida, dirinya tidak pernah menerima konfirmasi secara langsung dari pihak media yang dimaksud terkait informasi tersebut.

"Tentang mengenai salah satu media pemberitaan itu, apakah benar atau tidak, menurut saya salah satu media Garda Pers yang memberitakan itu saya bantah. Karena beliau tidak pernah konfirmasi ke saya," tegasnya.

Ednida juga membantah informasi mengenai keberadaan tumpukan pasir sebagaimana yang disebut dalam pemberitaan tersebut.

"Foto ada tumpukan pasir itu tidak benar, tidak pernah datang ke sini. Hanya via dari orang kemudian siap-siap telepon. Memang tidak saya layani karena saya tidak kenal beliau," katanya.

Meski demikian, Ednida menegaskan bahwa dirinya terbuka terhadap pihak yang ingin melihat langsung kondisi sekolah maupun melakukan konfirmasi mengenai kegiatan pembangunan.

Menurutnya, persoalan yang menyangkut penggunaan material maupun pelaksanaan pembangunan sebaiknya dilihat secara langsung di lokasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Maunya saya, kami di sini, lihatlah kami di sini, berkunjunglah ke sini, seperti apa sekolah ini kondisinya dan seperti apa," pungkas Ednida.

Minta Pemberitaan Berimbang

Ednida berharap setiap informasi yang berkaitan dengan SDN 17 Muntei dapat terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan.

Menurutnya, konfirmasi menjadi penting agar informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Ia menegaskan, pihak sekolah tidak keberatan apabila kegiatan pembangunan mendapat perhatian maupun pengawasan dari masyarakat dan media. Namun, menurutnya, pengawasan tersebut harus dilakukan secara berimbang dengan memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

"Kami terbuka. Silakan datang dan lihat langsung kondisi sekolah ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kami siap memberikan penjelasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," demikian penegasan Ednida.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak SDN 17 Muntei berharap tidak terjadi lagi kesimpangsiuran informasi mengenai penggunaan material dalam pembangunan sekolah. Pihak sekolah juga berharap seluruh proses pembangunan yang masih berjalan dapat diselesaikan dengan baik sehingga fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar dapat menunjang kegiatan pendidikan bagi para siswa. (Robi)