Sumbarnet.id. Mentawai – Program Beasiswa Doktor tahun 2026 yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menuai sorotan publik. Hal ini mencuat setelah salah satu akun Facebook mengunggah informasi terkait data penerima dan mempertanyakan urgensi program tersebut di tengah efisiensi anggaran, Sabtu (8/8/2026).
Unggahan itu langsung ramai dibahas warganet. Banyak yang mempertanyakan transparansi dan prioritas anggaran pendidikan di daerah kepulauan.
Dalam unggahannya, penulis mempertanyakan dasar kebijakan Pemda mengucurkan dana untuk beasiswa jenjang S3.
"Apa urgensinya pemerintah daerah mengambil langkah ini? Udah itu diam-diam lagi. Kalau ingin mengalokasikan dana untuk beasiswa doktor ini jangan tertutup lah seolah-olah ini program pribadi," tulisnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan SDM di Mentawai yang menurutnya lebih mendesak.
"Menurut penilaian saya, makin kesini makin heran aja sama Bupati, kek suka-sukanya buat kebijakan. Dalam kondisi saat ini kita tidak membutuhkan banyak doktor tetapi kita kekurangan dokter. Seharusnya beasiswa dokter yang dianggarkan bukan doktor," lanjutnya.
Penulis juga menyinggung peran DPRD dalam pengesahan anggaran program ini.
"Apakah program ini sudah persetujuan anggota DPRD?? Fungsi anggota DPRD apa sih sebenarnya?? Serius nanya...."
Sorotan utama warganet ada pada 3 poin:
1. Urgensi Program: Apakah beasiswa S3 prioritas di tengah keterbatasan anggaran dan masih kurangnya tenaga kesehatan.
2. Transparansi: Proses seleksi, kriteria, dan data penerima agar diumumkan secara terbuka.
3. Legitimasi Anggaran: Apakah program ini telah dibahas dan disetujui DPRD sesuai mekanisme APBD.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait jumlah penerima, sumber dana, dan mekanisme seleksi beasiswa doktor 2026.
Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan adalah kunci agar program pemerintah tidak menimbulkan salah paham.
"Setiap program yang menggunakan uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Pemda perlu menjelaskan urgensi, manfaat jangka panjang, dan bagaimana seleksinya. DPRD juga punya fungsi pengawasan agar anggaran tepat sasaran," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Sumbarnet.id terus berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Bupati Mentawai, Sekda, Dinas Pendidikan, dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan penjelasan resmi dan data akurat dan perimbangan berita. (Robi)
0 Post a Comment:
Posting Komentar