SUMBARNET – Kapolres Agam AKBP Masnoni, S.I.K., M.M., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam pesan yang disampaikannya, AKBP Masnoni mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menjaga persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Pancasila merupakan perekat bangsa menuju Indonesia Raya. Mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar AKBP Masnoni.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober memiliki kaitan erat dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Peringatan ini kemudian menjadi salah satu momentum nasional untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

AKBP Masnoni mengatakan, nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara teori, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi hal penting di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang sosial.

“Tujuan dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, semangat gotong royong, toleransi, saling menghormati, kepedulian terhadap sesama serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kapolres Agam juga mengajak masyarakat Kabupaten Agam untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan maupun berbagai informasi yang dapat mengganggu persatuan. Menurutnya, masyarakat harus mampu menjaga komunikasi dan kebersamaan agar kehidupan sosial tetap aman, damai dan harmonis.

“Pancasila harus menjadi landasan dalam kita bersikap dan mengambil langkah. Perbedaan merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Karena itu, mari kita rawat persatuan, saling menghargai dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ungkapnya.

Lebih lanjut, AKBP Masnoni menyampaikan bahwa semangat Hari Kesaktian Pancasila juga relevan dengan pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pelayanan, perlindungan dan pengayoman.

“Bagi kami di lingkungan Polri, nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu landasan dalam menjalankan tugas. Kami ingin terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia berharap semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Agam.

 

Dengan kebersamaan antara pemerintah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan seluruh lapisan masyarakat, berbagai tantangan dapat dihadapi secara bersama-sama.

“Harapan kami, melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, semangat persatuan dan kesatuan semakin kuat. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI, menciptakan suasana yang aman dan damai serta membangun Kabupaten Agam dengan semangat gotong royong,” tutur AKBP Masnoni.

Ia juga mengingatkan generasi muda agar memahami sejarah bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

“Generasi muda adalah penerus bangsa. Karena itu, mari kita tanamkan sejak dini rasa cinta Tanah Air, semangat persatuan, toleransi dan kepedulian terhadap sesama. Gunakan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang positif dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya,” katanya.

Tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya” sebelumnya digunakan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025. Namun, untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026, tema resmi pemerintah adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Meski demikian, pesan mengenai Pancasila sebagai perekat dan pemersatu bangsa tetap menjadi bagian penting dari semangat peringatan tersebut.

AKBP Masnoni menegaskan bahwa menjaga persatuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.

“Keamanan dan persatuan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman bersama untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang aman, maju, berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.

Melalui momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Kapolres Agam mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat tersebut, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi pengingat bersama bahwa keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. (**)

 

SUMBARNET - Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Husni Kamil Manik, (Selasa,8/9/2026), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, bersama Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Mona Sisca, memberikan pandangan dan rekomendasi penting terkait peningkatan mutu standar layanan informasi publik. 

Kegiatan yang mengusung tema 'Standar Operasional Prosedur Permintaan Layanan Informasi Publik' ini dihadiri oleh sejumlah stakeholder termasuk anggota KPU, Bawaslu, serta partai politik setempat, dan media. 

Ketua KPU Agam, Herman Susilo, dalam sambutannya menjelaskan kegiatan FGD ini digelar sebagai tindak lanjut dari Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2446/ORT.08-SD/01/2026.

 “Kami berharap kehadiran Komisi Informasi Sumbar dan pihak terkait mampu memberikan masukan dan rekomendasi yang akan menyempurnakan SOP tata kelola pelayanan informasi di KPU Agam," tuturnya. 

Herman menjelaskan, hal ini penting dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh haknya terhadap informasi publik, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan PKPU No 4 tahun 2025 tentang Pengelolaan Informasi Publik KPU. 

Mona Sisca menekankan bahwa penerapan SOP pelayanan informasi publik yang terstandar sangatlah penting. Ia mengaitkan hal ini dengan berbagai regulasi yang berlaku untuk memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. 

“Jika KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mampu menerapkan SOP yang jelas, ini akan mengurangi potensi sengketa informasi publik dan menjaga reputasi serta kinerja KPU. Akibatnya, ini akan meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik,” kata Mona dengan tegas.

 Dalam kesempatan itu, Mona juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan standar layanan informasi publik. Di antaranya adalah menetapkan SOP sebagai lampiran resmi dari keputusan KPU, mengembangkan integrasi sistem layanan digital, serta melakukan penyusunan Dokumen Informasi Publik (DIP) yang komprehensif. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

 Di akhir diskusi, Mona berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi KPU Agam untuk melakukan pembenahan dan mendorong PPID KPU Agam menjadi badan publik yang berpredikat informatif dalam melayani permintaan informasi publik. 

“Mari bersama-sama kita wujudkan tata kelola informasi yang lebih baik,” ujarnya optimis. 

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, mengingat informasi adalah hak setiap warga negara yang harus dipenuhi. (**)

 

SUMBARNET - Anggaran Rp3,4 miliar untuk keikutsertaan Kabupaten Agam pada Porprov Sumbar 2026 diminta tidak dikelola sembarangan. Di tengah perubahan kepengurusan KONI Agam dan hadirnya Caretaker, tata kelola anggaran harus diperjelas sejak awal agar tidak berubah menjadi persoalan hukum.

Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mengingatkan bahwa uang yang bersumber dari APBD merupakan keuangan daerah yang wajib dikelola sesuai aturan, bukan berdasarkan kesepakatan informal atau kepentingan organisasi.

“Harus jelas siapa yang berwenang mengusulkan, memverifikasi, mencairkan, membayar dan mempertanggungjawabkan anggaran. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan antara Caretaker KONI dengan Disparpora,” tegas Tubagus.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti dokumen anggaran dan mekanisme yang berlaku. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah masih berlaku dan menjadi salah satu dasar penting dalam pengelolaan APBD.

“Uang APBD bukan uang pribadi, bukan uang organisasi, dan bukan uang pejabat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Tubagus mengingatkan, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan seperti pembayaran fiktif, mark-up, manipulasi dokumen, penggunaan tidak sesuai peruntukan, atau perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah, persoalannya tidak lagi sekadar administrasi.

“Kalau ditemukan unsur pidana dan kerugian keuangan negara atau daerah, tentu aparat penegak hukum dapat masuk. Ancaman hukumnya bisa serius sesuai ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga meminta jangan sampai perubahan kepengurusan KONI menjadi celah untuk mengaburkan pertanggungjawaban.

“Siapa yang memegang kewenangan, dia harus jelas. Siapa yang menggunakan anggaran, harus jelas. Siapa yang menandatangani pertanggungjawaban, juga harus jelas,” ujarnya.

Karena itu, Tubagus meminta Pemkab Agam dan Disparpora membuka secara terang konstruksi anggaran Rp3,4 miliar tersebut, termasuk DPA, peruntukan anggaran, mekanisme pencairan, pelaksana kegiatan, pembayaran serta mekanisme pertanggungjawaban.

“Jangan tunggu sampai BPK atau aparat penegak hukum menemukan persoalan. Pencegahan harus dilakukan sebelum uang dibelanjakan,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan administrasi dapat berujung pada kewajiban koreksi atau pengembalian apabila ditemukan ketidaksesuaian. Namun apabila ditemukan unsur kesengajaan dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, risikonya bisa meningkat menjadi perkara hukum.

“Jangan sampai Rp3,4 miliar yang seharusnya menjadi biaya perjuangan atlet Agam justru berubah menjadi bom waktu hukum setelah Porprov selesai,” pungkas Tubagus.(*)

 

Palupuh,  -- Rumah Ernida (56 tahun) di Sawah Kareh Jorong Palupuh, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, mengalami kebakaran. (3/9/26).

Diperkirakan kebakaran ini sekitar jam 14.10 WIB, hal ini pertamakali diketahui oleh Hendri Yanto. Dimana Hendri melihat api di atas atap seng rumah korban, selanjutnya saksi menghubungi tetangga sebelah rumahnya dan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut menyampaikan langsung kepada Kapolsek Palupuh. 

Mendapat informasi tersebut, Kapolsek Palupuh bersama 2 (dua) orang personel piket langsung menuju TKP.

Selanjutnya, Kapolsek Palupuh menghimbau warga sekitar TKP melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan sumber air kolam yang berada di belakang rumah yang terbakar, sedangkan 1 (satu) orang personel lainnya melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

Diperkirakan pada jam 14.50 WIB, api yang membakar rumah korban dapat dijinakkan dan dipadamkan.

Sekitar jam 15.05 WIB, 3 (tiga) unit mobil Damkar Kabupaten Agam dan 1 (satu) unit mobil Damkar Kota Bukittinggi,  selanjutnya petugas Damkar langsung melakukan upaya pemadaman secara menyeluruh terhadap lokasi kebakaran.

Selain rumah permanen berukuran berukuran 8 x 10 meter, satu unit mobil Honda Jazz Nomor Polisi BA 1290 LK, turut terbakar, diperkirakan 20 tabung gas dan perabotan rumah serta barang dagangan berupa makanan kucing hangus terbakar.

"Sekira pukul 15.30 WIB, api telah padam secara total, sedangkan kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)." ungkap Kapolsek Palupuh.

Setelah api dinyatakan padam, Kapolsek Palupuh bersama jajaran melakukan pengamanan TKP dengan memasang Police Line di lokasi kejadian. 

Dugaan sementara, api berasal dari konsleting arus listrik, tutup IPTU. M Raufudin Silitonga, S.H. (**)

 

AGAM – Sebuah jabatan bisa berakhir melalui keputusan organisasi. Namun pekerjaan yang telah dilakukan selama menjalankan amanah tidak serta-merta hilang dari catatan.

Itulah konteks yang layak diberikan terhadap perjalanan Revdi Iwan Syahputra sebagai Ketua Caretaker KONI Kabupaten Agam berdasarkan SK Ketua Umum KONI Sumatera Barat Nomor 131 Tahun 2026.

SK tersebut kini telah dicabut seiring terbitnya SK Ketua Umum KONI Sumbar Nomor 144 Tahun 2026 tanggal 3 September 2026 yang menetapkan Syahindra Nurben, SH., MH., C.Med sebagai Ketua Caretaker KONI Kabupaten Agam yang baru.

Namun pergantian tersebut tidak menghapus satu fakta penting: selama SK 131 berlaku, Revdi telah menjalankan mandat yang diberikan kepadanya, terutama menjaga agar roda organisasi tetap bergerak dan persiapan Kabupaten Agam menghadapi PORPROV XVI Sumatera Barat 2026 tidak kehilangan momentum.

SK 131 sendiri memberikan mandat kepada caretaker untuk menjalankan kewenangan operasional dan administrasi organisasi, menjaga keberlangsungan pembinaan olahraga, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, KONI Sumbar dan Pengurus Cabang Olahraga, serta memastikan kesiapan dan keikutsertaan Agam dalam Porprov.

Dalam waktu yang relatif singkat, Revdi memilih menjalankan mandat tersebut dengan satu prinsip: kepentingan atlet harus tetap berada di depan.

Ia membangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Agam, jajaran caretaker dan sejumlah Pengcab. Koordinasi dilakukan untuk memastikan persiapan kontingen tetap berjalan, termasuk menyangkut dukungan pembiayaan.

Revdi juga menyampaikan bahwa hasil koordinasinya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Agam memberikan kepastian bahwa anggaran untuk pembiayaan atlet Agam telah tersedia dalam APBD 2026 sebesar Rp3,4 miliar.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda Agam soal Porprov dan keuangannya, sudah dijamin Sekda. Saya juga intensif berkoordinasi dengan pengurus caretaker dan beberapa Pengcab. Insya Allah kita ikut Porprov, jangan ragu,” ujar Revdi.

Pesan tersebut menggambarkan arah kerja yang dipilihnya. Di saat dinamika organisasi berlangsung, Revdi berusaha memastikan atlet tidak ikut terseret dan persiapan Porprov tetap berjalan.

Bukan Soal Kursi, Melainkan Amanah

Posisi caretaker sejak awal bukanlah kepengurusan definitif. Ia merupakan mandat sementara untuk menjaga keberlangsungan organisasi sampai proses organisasi berikutnya berjalan.

Karena itu, keberhasilan seorang caretaker semestinya tidak diukur dari lamanya seseorang berada di kursi tersebut, melainkan dari bagaimana mandat yang diberikan dapat dijalankan.

Dalam SK 131, caretaker diberikan kewenangan menjalankan administrasi dan kegiatan rutin KONI Agam serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembinaan olahraga.

Bahkan caretaker diwajibkan bertanggung jawab kepada Ketua Umum KONI Sumatera Barat serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

Dengan kerangka itu, langkah Revdi memprioritaskan persiapan Porprov merupakan bagian dari pelaksanaan mandat, bukan agenda pribadi.

“Yang paling penting bagi kami adalah atlet. Mereka sudah berlatih dan mempersiapkan diri. Jangan sampai persoalan organisasi mengganggu kesempatan mereka untuk bertanding dan membawa nama Kabupaten Agam,” ujarnya.

Kalimat tersebut sekaligus menjadi garis merah selama ia menjalankan tugas: organisasi boleh mengalami dinamika, tetapi atlet tidak boleh kehilangan kesempatan.

Kini Syahindra Melanjutkan Estafet

Terbitnya SK Nomor 144 Tahun 2026 menjadi babak baru bagi KONI Agam.

Dalam surat keputusan tersebut, KONI Sumbar menjelaskan bahwa kepengurusan KONI Agam masa bakti 2022–2026 telah berakhir pada 31 Agustus 2026, sehingga sejak 1 September terjadi kekosongan kepengurusan yang perlu segera diisi untuk menjamin keberlangsungan administrasi organisasi, pembinaan olahraga dan persiapan Porprov. SK 144 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK Nomor 131 Tahun 2026.

Syahindra Nurben kemudian dipercaya memimpin caretaker baru, didampingi dr. Hendri Rusdian sebagai Wakil Ketua, H. Defriandi sebagai Sekretaris, Fatmiarti sebagai Wakil Sekretaris dan Yeni Rosanti sebagai Bendahara.

Menariknya, Revdi Iwan Syahputra tetap tercantum dalam struktur baru sebagai salah satu anggota jajaran Pengarah.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa pergantian caretaker tidak harus dibaca sebagai pertarungan siapa menang dan siapa kalah. Ada kesinambungan kerja yang tetap diperlukan, khususnya ketika agenda Porprov sudah berada di depan mata.

SK 144 memberikan tugas kepada caretaker baru untuk menjalankan administrasi organisasi, menjaga kesinambungan pembinaan olahraga, melakukan koordinasi dengan Pemkab Agam, KONI Sumbar dan Pengcab, serta menjamin kesinambungan persiapan dan keikutsertaan Agam dalam Porprov.

Caretaker baru juga diberi tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Musorkab sesuai ketentuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, caretaker diwajibkan menjaga independensi, objektivitas, netralitas dan perlakuan yang setara kepada seluruh anggota dan cabang olahraga.

Satu Periode, Satu Amanah

Dengan terbitnya SK 144, babak Revdi sebagai Ketua Caretaker berdasarkan SK 131 memang berakhir.

Tetapi berakhirnya mandat tidak berarti pekerjaan yang telah dilakukan harus dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia.

Revdi datang ketika organisasi membutuhkan kepastian. Ia bekerja ketika waktu persiapan Porprov semakin sempit. Dan selama mandat berada di tangannya, fokus yang dikedepankan adalah bagaimana Agam tetap memiliki kesempatan mengirim atletnya ke arena Porprov.

Kini estafet itu berpindah kepada caretaker baru.

Dan justru di titik inilah kedewasaan organisasi diuji: tidak perlu ada yang kehilangan muka ketika sebuah mandat berakhir. Yang penting, olahraga Agam tetap berjalan, atlet tetap bertanding dan organisasi tetap menemukan jalan menuju Musorkab.

Bagi Revdi, barangkali catatan terbaik dari periode tersebut bukanlah soal berapa lama ia menjadi caretaker, melainkan bahwa ia telah menerima sebuah amanah dan berusaha menjalankannya sesuai ruang kewenangan yang diberikan.

Sebab jabatan hanyalah sementara.

Amanah yang dijalankan dengan baik, itulah yang menjadi catatan.

Dan ketika estafet kini berpindah, Revdi tetap berada di dalam struktur sebagai bagian dari Pengarah. Artinya, kepentingan olahraga Agam jauh lebih besar daripada sekadar pergantian nama di dalam sebuah surat keputusan.

Porprov harus jalan. Atlet harus berjuang. KONI Agam harus tetap tegak.

Itulah pekerjaan yang belum selesai—dan menjadi tanggung jawab bersama.(*)

AGAM, SUMBARNET — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan warga di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, semakin menjadi perhatian masyarakat. Pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga warga lainnya dilaporkan mengalami sejumlah keluhan kesehatan seperti muntah, diare, pusing, dan gejala lainnya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama setelah adanya informasi bahwa sejumlah siswa juga mengalami keluhan serupa.

Seorang guru yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya siswa yang mengalami muntah dan diare. Bahkan, dalam keterangannya, guru tersebut menyebut kondisi yang dialami sejumlah siswa itu sebagai keracunan.

Keterangan dari pihak sekolah tersebut semakin menambah perhatian terhadap peristiwa gangguan kesehatan yang terjadi di wilayah Palupuh. Masyarakat kini berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan secara bersamaan di tengah warga.

Menurut keterangan guru tersebut, pihak sekolah mengetahui adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah muncul laporan mengenai keluhan muntah dan diare.

Kondisi itu tentu menjadi perhatian serius, mengingat siswa merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus terhadap kesehatan dan keamanan pangan.

Orang tua yang setiap hari mempercayakan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah pun mulai mempertanyakan penyebab sebenarnya dari gangguan kesehatan tersebut.

Terlebih, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa, termasuk makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan secara pasti bahwa gangguan kesehatan yang dialami warga dan para siswa tersebut disebabkan oleh makanan dari program MBG.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab sebelum adanya hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium dari pihak berwenang.

Wali Murid Khawatir dengan Kondisi Anak-anak

Salah seorang wali murid yang anaknya mengalami keluhan kesehatan mengaku sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi.

Menurutnya, kesehatan anak-anak harus menjadi perhatian utama, terutama apabila terdapat dugaan bahwa gangguan kesehatan tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi.

Ia berharap pemerintah segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut.

“Yang kami takutkan tentu kesehatan anak-anak. Kalau memang ada makanan yang diduga menyebabkan anak sakit, kami berharap pemerintah segera turun tangan dan mencari tahu penyebab sebenarnya. Jangan sampai menunggu korban bertambah baru dilakukan pemeriksaan,” ujar salah seorang wali murid.

Ia mengatakan, sebagai orang tua, masyarakat tentu berharap setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak, terutama melalui program pemerintah, benar-benar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak harus dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan.

Wali murid tersebut juga meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan imbauan kepada masyarakat, tetapi segera melakukan langkah konkret berupa pemeriksaan terhadap seluruh kemungkinan penyebab.

“Kalau memang bukan karena MBG, tentu harus dibuktikan juga. Kami sebagai orang tua hanya ingin ada kejelasan. Apa penyebab anak-anak sampai muntah dan diare, dan apakah makanan yang mereka konsumsi aman,” katanya.

Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan.

Menurutnya, transparansi dari pemerintah dan instansi terkait sangat penting untuk memberikan kepastian kepada warga, khususnya para orang tua yang memiliki anak terdampak.

Guru Benarkan Ada Siswa Mengalami Muntah dan Diare

Informasi mengenai adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan juga dibenarkan oleh seorang guru yang dikonfirmasi media ini.

Guru tersebut menyebut adanya siswa yang mengalami keluhan muntah dan diare setelah munculnya peristiwa gangguan kesehatan di tengah masyarakat.

Bahkan, guru tersebut menggunakan istilah keracunan untuk menggambarkan kondisi yang dialami sejumlah siswa.

Namun demikian, istilah tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan penyelidikan resmi oleh instansi kesehatan yang berwenang.

Sebab, muntah dan diare dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari makanan, minuman, infeksi, kondisi lingkungan, hingga penyebab lainnya.

Keterangan dari pihak sekolah tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat untuk meminta pemerintah segera melakukan investigasi secara menyeluruh.

Tidak hanya terhadap makanan yang dikonsumsi siswa, tetapi juga terhadap kemungkinan sumber lain yang dapat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan secara bersamaan pada banyak warga.

Lebih dari 100 Warga Dilaporkan Mengalami Gejala Serupa

Sebelumnya, Walinagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Novri Agus Parta Wijaya, S.Pd., menyebut lebih dari 100 warga di wilayahnya mengalami gejala gangguan kesehatan yang serupa.

Warga dilaporkan mengalami muntah, diare, pusing, serta sejumlah keluhan lainnya.

Menurut informasi yang diperoleh, keluhan kesehatan tersebut mulai muncul sejak Selasa malam, 1 September 2026.

Jumlah warga yang mengalami gejala serupa dalam waktu yang hampir bersamaan kemudian menimbulkan perhatian dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Tidak hanya orang dewasa, laporan gangguan kesehatan juga disebut terjadi pada kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah daerah serta instansi kesehatan.

Pemeriksaan terhadap warga terdampak dinilai penting untuk mengetahui pola penyakit, jumlah korban, tingkat keparahan, serta kemungkinan adanya hubungan antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Selain itu, pemeriksaan terhadap sumber makanan, minuman, sanitasi, dan kondisi lingkungan juga diharapkan dapat dilakukan untuk menemukan penyebab sebenarnya.

Masyarakat Minta Pemerintah Tidak Menunggu Korban Bertambah

Sejumlah warga berharap pemerintah tidak menunggu hingga jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan semakin bertambah.

Menurut warga, langkah cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan meluasnya kejadian tersebut.

Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, pihak sekolah, pemerintah nagari, dan instansi terkait lainnya diharapkan segera melakukan koordinasi.

Selain memberikan pelayanan medis kepada warga yang telah mengalami gejala, pemerintah juga diminta melakukan penelusuran epidemiologi untuk mengetahui sumber dan pola kejadian.

Warga berharap setiap kemungkinan dapat diperiksa secara objektif dan profesional.

Apabila nantinya ditemukan adanya masalah pada makanan atau minuman tertentu, masyarakat meminta agar sumber tersebut segera diamankan dan dihentikan sementara penggunaannya.

Sebaliknya, apabila penyebabnya berasal dari faktor lain, masyarakat juga meminta agar informasi tersebut disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi informasi simpang siur.

“Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut. Pemerintah harus turun, periksa semua kemungkinan, lalu sampaikan hasilnya kepada masyarakat,” kata seorang warga.

Keamanan Pangan Harus Menjadi Perhatian

Peristiwa ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan, terutama makanan yang dikonsumsi secara массовal oleh anak-anak dan masyarakat.

Makanan yang disiapkan untuk siswa harus melalui proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian yang memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan.

Setiap dugaan gangguan kesehatan yang muncul setelah konsumsi makanan tertentu harus ditelusuri secara ilmiah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Masyarakat pun diminta untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tidak mengabaikan kekhawatiran warga dan segera melakukan langkah investigasi.

Kejelasan mengenai penyebab gangguan kesehatan dinilai penting bukan hanya untuk menangani warga yang telah terdampak, tetapi juga untuk mencegah munculnya korban baru.

Menunggu Keterangan Resmi Pemerintah dan Hasil Pemeriksaan

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti ratusan warga di Kecamatan Palupuh mengalami muntah, diare, pusing, dan keluhan kesehatan lainnya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Belum dapat dipastikan apakah kejadian tersebut berkaitan dengan makanan tertentu, termasuk makanan Program Makan Bergizi Gratis, atau disebabkan oleh faktor lainnya.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi kesehatan segera memberikan penjelasan resmi berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Wali murid juga meminta agar keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama.

Mereka berharap pemerintah dapat bertindak cepat, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, serta menyampaikan hasil investigasi kepada masyarakat secara terbuka.

Peristiwa ini kini menjadi perhatian serius warga Palupuh. Dengan jumlah masyarakat yang dilaporkan mengalami gejala serupa mencapai lebih dari seratus orang, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk mengungkap penyebab sebenarnya dan memastikan kondisi serupa tidak terus meluas.

Redaksi masih berupaya menghimpun keterangan dari Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Kesehatan, pihak puskesmas, serta instansi terkait mengenai penanganan dan penyebab pasti kejadian tersebut. (Mira S)

  

SUMBARNET - Ketua Gadang KOARSA, Yv Tri Saputra, mengajak masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kembali Masjid Al Ihsan di Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang hancur akibat bencana galodo pada November 2025 lalu.

Menurut Yv Tri Saputra, meski bencana telah berlalu, masyarakat Jorong Labuah hingga kini masih berjuang bangkit dari dampak musibah yang melanda kawasan tersebut. Salah satu fasilitas yang terdampak parah adalah Masjid Al Ihsan, satu-satunya masjid di jorong tersebut yang selama ini menjadi pusat kegiatan ibadah, pendidikan, adat, dan kemasyarakatan.

“Masjid Al Ihsan bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Setelah diterjang galodo pada 26 dan 27 November 2025, bangunan masjid nyaris rata dengan tanah dan hanya menyisakan kubah yang menjadi saksi kuatnya ujian yang dihadapi warga,” kata Yv Tri Saputra kepada wartawan, Rabu, (15/7/2026).

Ia menjelaskan, semangat masyarakat untuk bangkit tidak pernah surut. Dengan mengandalkan gotong royong dan kebersamaan, warga telah memulai upaya membangun kembali rumah ibadah tersebut meskipun dihadapkan pada keterbatasan dana.

Melihat kondisi itu, KOARSA Foundation memutuskan menjadikan pembangunan kembali Masjid Al Ihsan sebagai salah satu program penggalangan dana melalui infaq, sedekah, dan wakaf.

“Kami tidak ingin masyarakat Jorong Labuah berjuang sendiri. Bagi KOARSA, ini adalah ladang amal yang harus didukung bersama. Karena itu, kami membuka penggalangan dana untuk membantu percepatan pembangunan kembali Masjid Al Ihsan,” ujarnya.

Yv menegaskan seluruh dana yang dititipkan melalui rekening resmi KOARSA akan disalurkan sepenuhnya untuk pembangunan masjid tanpa dipotong biaya operasional kegiatan.

Sementara itu, panitia pembangunan Masjid Al Ihsan menyebut masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pendidikan Al-Qur'an bagi generasi muda dan wadah mempererat ukhuwah Islamiyah.

“Setiap bata yang terpasang dan setiap bagian masjid yang dibangun kembali akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu mewujudkan berdirinya kembali Masjid Al Ihsan,” ungkap panitia pembangunan.

Yv Tri Saputra berharap gerakan gotong royong tersebut dapat menjadi jalan bagi terwujudnya kembali Masjid Al Ihsan yang lebih layak dan representatif bagi masyarakat Jorong Labuah.

“Semoga ikhtiar ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan pembangunan Masjid Al Ihsan dapat segera terwujud. Berapa pun bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi masyarakat Jorong Labuah,” tutupnya. (***)

SUMBARNET - Perubahan cuaca mendadak di 2 (dua) Tanah Suci Medinah dan Mekah mempengaruhi kesehatan beberapa jemaah calon haji  Kloter -06PDG yang berasal dari Kabupaten Agam dan Kota Padangpanjang . 

dr.Virna Zufti Pratiwi Puti Bungsu minang dari Pelembayan ini selalu meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan jemaah calon haji yang di bantu oleh NS Dona sebagai tenaga Perawat yang selalu membatu tugas dokter.

Duo Srikandi ini sepertinya diberi kelebihan oleh Allah SWT untuk selalu siap memberikan bantuan di setiap jamaah yang membutuhkan bantuan mereka, tidak kenal waktu mereka selalu siap luangkan waktu untuk memantau kesehatan jemaah.

"Secara umum kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi baik, makanya ķami petugas kesehatan selalu menyarankan agar jemaah mengikuti saran agar tetap sehat saat melakukan ibadah, agar selalu memakai masker saat keluar hotel atau pergi melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram. Cuaca  dengan suhu panas mencapai 41⁰-42⁰c bisa membuat dehidrasi," ujarnya saat ditanya media ini, pada Sabtu (16/5).

Lebih lanjut dr.Virna menjelaskan, dari 398 orang yang tergabung pada kloter 06 PDG memang ada beberapa orang jemaah  asal Kab.Agam yang perlu diperhatikan kesehatannya sejak dari Medinah dan Mekah. Disamping Usia lanjut dan  penyakit Resiko Tinggi (Resti) seperti riwayat sakit jantung tentu perlu perhatian khusus. 

Saat ini ada 3 jemaah calon haji yang rujuk ke Rumah Sakit di Mekah dan tetap kita pantau kondisi kesehatannya, kita semua berharap semua  jemaah calon haji Kolter-06 PDG tetap sehat.

Sementara ketua Kloter 06PDG Editiyawarman  mengatakan,   melihat kekompakan jemaah calon haji  dalam kloternya yang saling bantu menjadi sitawa sidingin, semoga seluruh jemaah calon haji bisa laksanakan wukuf di Arafah dan kegiatan lainnya di Muzdalifah dan Mina pada tanggal 8,9,10,11,12 dan 13 zdulhijah mendatang, ujarnya. (TPS)

 

SUMBARNET - Di kandang-kandang peternak lereng bukit dan lembah Agam, dua sapi berbobot jumbo kini menjadi perhatian. Hewan kurban pilihan itu disiapkan Pemerintah Kabupaten Agam untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satunya diproyeksikan menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto dan akan dipotong di kawasan terdampak bencana hidrometeorologi.

Kepala Dinas Pertanian Agam, Arief Restu, mengatakan dua sapi tersebut merupakan hasil ternak warga lokal dengan bobot masing-masing di atas 1,2 ton. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra sapi potong di Sumatera Barat.

Sapi pertama milik Arief Muchlar Alia, peternak di Kapalo Koto, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua. Jenisnya persilangan simental dan brangus, dengan bobot sekitar 1.270 kilogram. Nilainya ditaksir mencapai Rp100 juta.

Sapi kedua milik Anita Sari, peternak dari Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan. Jenis Belgian Blue itu memiliki bobot sekitar 1.200 kilogram dengan nilai sekitar Rp95 juta. Tubuhnya besar dan berotot, ciri khas ras yang dikenal unggul dalam produksi daging.

Dari dua kandidat tersebut, sapi Belgian Blue dipilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Sementara sapi persilangan simental dan brangus disiapkan sebagai kurban Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Arief menjelaskan, sebelumnya terdapat tujuh ekor sapi dari sejumlah kecamatan yang diajukan sebagai calon. Hewan-hewan itu berasal dari Lubuk Basung, Manggopoh, Baso, Kamang Magek, Matua, Sungai Pua, hingga Palembayan. Namun dua sapi dengan bobot terbesar akhirnya diprioritaskan.

Saat ini, kedua sapi tersebut telah dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat. Tim verifikasi lapangan dari provinsi maupun pusat dijadwalkan turun untuk memastikan kelayakan hewan kurban.

Yang membuat penyaluran tahun ini terasa istimewa adalah lokasi pemotongan. Bantuan kemasyarakatan presiden itu direncanakan dipotong di Masjid Darul Aman, Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur. Kawasan itu merupakan daerah yang terdampak banjir bandang pada akhir November 2025.

Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada warga sekitar. Bagi masyarakat yang sempat menghadapi masa sulit akibat bencana, momen Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi penanda pulihnya semangat kebersamaan.

Bagi Agam sendiri, terpilihnya sapi lokal untuk kurban presiden bukan cerita baru. Tahun lalu, satu ekor sapi dari daerah itu juga dipilih dan dipotong di Pasar Palembayan. Hampir setiap tahun, nama Agam masuk daftar penyedia hewan kurban nasional.

Di balik kandang sederhana para peternak, Agam terus menunjukkan bahwa kualitas ternak daerah mampu berdiri sejajar di panggung nasional. (***)

 

Pekanbaru – Bupati Agam melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Polda Riau pada Minggu (19/4/2026) dalam rangka menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Agam. Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Irwasda Polda Riau.

Kunjungan ini menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Agam atas dukungan dan respons cepat jajaran Polda Riau dalam membantu proses penanganan bencana, baik dalam evakuasi, pengamanan, maupun pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Agam disambut oleh Irwasda Polda Riau beserta jajaran. Turut hadir dalam pertemuan itu di antaranya Kbp. Wahyu K., Anggota DPRD Kabupaten Agam H. Hanafi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPBD, perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Kesra, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan institusi kepolisian dalam menghadapi dan menangani situasi bencana.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Agam dan Polda Riau dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam upaya penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Agam- Keluarga Besar Rang Caniago KBRC Agam  menyewa alat berat dan menyalurkan kebutuhan pokok untuk warga yang terkena dampak bencana hidrometeorologi (seperti banjir atau longsor) di wilayah Kabupaten Agam.

"Kita sengaja mengumpulkan dana untuk sewa alat berat  400 jam sekaligus kumpulkan donasi Rp 50.000 atau Rp 100.000 saja per orang," ujar Septa Ronald Ketua KBRC Agam melalui keterangan tertulis kepada media, Sabtu, 21 Februari 2026.

Menurut Septa Ronal, pihaknya bertujuan pemperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar sesama dunsanak ditambah lagi di bulan Ramadhan 1447H/2026, kepedulian harus ditingkatkan.

" KBRCID masih memanggil hati-hati yang peduli untuk tetap membantu keluarga-keluarga kita yang berada di lokasi-lokasi bencana di seluruh Indonesia," ujar Septa Ronal

Bantuan dapat dikirimkan melalui POSKO KBRC AGAM Peduli di Wahid Hotel & Convention Hall Lubuk Basung jl tuanku nan renceh no 736 Lubuk Basung Kabupatan

Agam Sumatera Barat atau dapat pula melalui rekening:

YYS Sinergi Estetika Makmur bank nagari cab syariah Padang nomor 71000220707076. (**)

Agam - Anies Baswedan bermalam bersama warga yang terdampak galodo di Hunian Sementara (Huntara) Jorong Labuah, Nagari Sungai Batang, Agam pada Minggu, 21 Desember 2025 dinihari. 

Tujuan kedatangan Anies yang didampingi relawan NTCzen Humanity adalah untuk mengunjungi dan berdialog langsung dengan warga korban "Galodo" Di Jr. Labuah Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. 

Dihadapan warga, Anies menyampaikan, "Kami tiba malam ini untuk menyampaikan titipan rakyat Indonesia yang peduli dengan ujian berat yang sedang bapak dan ibu rasakan dan telah mencontohkan bagaimana kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini". 

"Kekuatan dan ketabahan Bapak dan ibu semoga mendapat pengganti yang lebih baik lagi dan mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya," tambah Anies  melanjutkan.

Afdinal, salah seorang warga dalam kesempatan itu menyampaikan, "Kebutuhan kami yang mendesak saat ini adalah air bersih". 

"Kami membutuhkan program transmigrasi Pak," lanjut Riko Rajo Bungsu, warga lainnya menyampaikan dihadapan Anies. 

Saat ini huntara yang ditempati warga berukuran 20x10 meter, dibangun melalui swadaya masyarakat. 

Tercatat, 70 unit lebih rumah warga hanyut terkena Galodo dan 80 persen lahan sawah tertimbun material. (**)

SUMBARNET - Bupati Agam Ir. H. Benni Warlis, MM Dt. Tan Batuah menghampiri posko relawan di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya pada Jum'at sore, 19 Desember 2025. 

"Terimakasih atas dedikasi dan bantuan relawan dalam meringankan beban kami," ujar Bupati Benni dihadapan relawan. 

Posko yang dihampiri Bupati Benni adalah Posko MDMC Propinsi Lampung, yang juga mengkoordinir relawan RSU Muhammadiyah Metro dan relawan Muhammadiyah Sijunjung. 

"Ini adalah hari ketiga kita dari Sijunjung mendampingi warga Jorong Labuah dipengungsian dalam rangka pemulihan pasca bencana," demikian dituturkan Ovi Budi Saputra selaku koordinator psikososial dan logistik MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) Sijunjung. 

Diketahui, Kabupaten Agam mengalami dampak luar biasa akibat bencana banjir "Galodo" tanggal 27 Nopember 2025 lalu. 

Tak hanya kerugian materi, Galodo juga menimbulkan kehilangan jiwa di Kabupaten Agam dan lokasi terparah berada di Kecamatan Palembayan. (**)

SUMBARNET - Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus operandi menyembunyikannya dalam paket makanan kembali digagalkan oleh aparat kepolisian. Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polresta Bukittinggi berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap seorang pria berinisial Jlhmi Sgr alias Lay (40), warga Baso, Kabupaten Agam, pada Sabtu malam (15/11/2025).

 

Lay ditangkap di kediamannya di Simpang Tabek Panjang, kurang dari 12 jam setelah dilaporkan oleh petugas jasa pengiriman barang. Ia diduga hendak mengirimkan sabu seberat 50 gram yang disembunyikan di dalam kotak berisi kerupuk Sanjai dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi Tumpas Bandar Mandiri 2025 yang sedang digelar oleh Polresta Bukittinggi.

 

Menurut Kepala Satres Narkoba Polresta Bukittinggi, AKP Nofridal, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan petugas ekspedisi terhadap jawaban Lay yang tidak konsisten saat ditanya mengenai isi paket. "Petugas ekspedisi merasa curiga dan melaporkan hal ini kepada kami. Setelah kami periksa di lokasi, ternyata benar, di dalam kotak kerupuk Sanjai tersebut terdapat sabu," jelas AKP Nofridal.

 

Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengidentifikasi seorang pria berinisial Robi sebagai pemasok sabu. Lay mengaku diperintah oleh Robi untuk mengirimkan sabu tersebut ke Bekasi dan telah melakukan modus ini sebanyak tiga kali.

 

Saat melakukan penggerebekan di rumah Robi, polisi tidak menemukan yang bersangkutan, namun berhasil mengamankan seorang pria bernama Kvin (39) yang kedapatan memiliki ganja dan alat hisap sabu. Robi saat ini berstatus buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian.

 

Sementara itu, Nita, seorang petugas ekspedisi, mengungkapkan bahwa kecurigaannya muncul karena Lay memberikan jawaban yang berbelit-belit saat ditanya tentang isi paket. "Karena curiga, saya melaporkan hal ini ke kantor pusat dan disarankan untuk membuka paket tersebut sambil direkam. Ternyata benar, ada sabu di dalamnya," ungkap Nita.

 

Dalam pemeriksaan, Lay mengakui menggunakan identitas palsu atas nama Linda, warga Panampuang, sebagai pengirim untuk mengelabui petugas. Paket tersebut ditujukan kepada seseorang bernama Laras di Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi.

 

Saat ini, Lay dan Kevin telah ditahan di Mapolresta Bukittinggi dan terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.(**)

 

SUMBARNET - Panglima Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol (TIB), Mayjend Arif Gajah Mada mengunjungi kodim 0304/Agam pada Selasa 5 November 2025.

Pangdam XX Tuangku imam Bonjol Mayjend Arief Gajah Mada,SE.MM bersama Ketua Daerah Persit KCK PD XX / TIB Ny. Anggi Meutia Arief Gajah Mada juga didamping Kasdam XX Tuanku Imam Bonjol Brigjend TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo, Irdam XX Tuanku Imam Bonjol Brigjend TNI Heri Susanto, Kapok Sahli Brigjend TNai Benny Febrianto,S.Sos.M.Iap dan Pejabat Utama Makodam XX / TIB. 

Kehadiran petinggi Makodam XX / TIB tersebut juga dalam penyambutannya dihadiri langsung Dandim 0304/Agam Letkol inf Slamet Dwi Santoso,S.IP ditandai Pengalungan kain songket dan Buket Bunga, Tari pasambahan Siriah carano,  serta Pangdam XX / TIB menyerahkan bingkisan paket sekolah secara simbolis pada anak prajurit

"segala apa dilakukan selaku manusia seijin Allah dan kita tidak dapat mengelak dan 

saya selaku Pangdam XX / TIB saat ini masih seperti dahulu hanya beda pangkat dan jabatan saja dilantik bersama 6 Kotama baru,"ujar arief

" Saat ada 21 kodam tentunya pertahanan keamanan di wilayah NKRI akan  lebih baik lagi dan tentunya isu isu kewilayahan bisa teratasi.dan bisa lebih baik serta lebih bagus lagi dalam bingkai NKRI", imbuhnya.

" Segala sesuatu besar karna team work bagus untuk Capai visi mis dan Kodam XX /TIB bisa bersama sama dengan kodam lain, membesarkan dengan dasar loyalitas tegak lurus, dan jiwa korea dilakukan harus positif dan tidak merusak nama baik kesatuan", terangnya.

Sementara itu,Wali Kota Bukittinggi H.M Ramlan Nurmatias,SH itu sampaikan bahwa " kita dari pemko Bukittinggi sambut baik kehadiran Pangdam XX/TIB"  dan dirinya mengapresiasi kunjungan Pangdam ini.

Disamping Pangdam XX / TIB berikan paparan pada prajurit dan istri Persit Kartika Candra Cabang Dim LVIII 0304/Agam juga istri Ketua Persit  Kodam XX / TIB tinjau Rumah Kreatif Persit Kartika Candra Cabang Dim LVIII 0304/Agam.(**)

SUMBARNET - Dalam rangka "Buru Alek Pasadama" yang akan digelar di jorong Koto Malintang,nagari Koto tangah, kecamatan Tilatang Kamang kabupaten Agam -Sumbar, pada Minggu 2 November 2025, malam ini diselenggarakan penggalangan dana.

Acara penggalangan dana ini, berlangsung dilapangan sepakbola Pasadama, pada Sabtu malam 1 November 2025, yang dibuka oleh Mardanis Dt Singo tokoh masyarakat nagari koto tangah.

Penggalangan dana ini, dilakukan dengan menggelar acara lelang kue dan Singgang Ayam, peserta lelang diberikan kesempatan untuk berjoget ,yang diiringi musik remix .

Acara ini di awali dengan sambutan oleh Armen sebagai ketua pelaksana,Ia mengucapkan terima kasih kepada donatur, serta seluruh pihak yang terkait dengan acara penggalangan dana tersebut.

Mardanis Dt Singo dalam keterangan persnya mengungkapkan, " bahwa dengan di adakannya " Alek Buru babi" ini di Koto Malintang, sangat membantu sekali terhadap tanaman masyarakat yang terkena dampak dari hama Babi tersebut ", ujarnya.

" Karena hama Babi tersebut sangat meresahkan sekali terhadap perkebunan masyarakat,dan bahkan sudah sangat merusak terhadap kebun kebun masyarakat, untuk membasminya,sudah dicoba dengan meracuninya, namun hasilnya tidak efektif ", imbuhnya.

" Kita berharap, dengan diadakannya Alek Buru Babi ini, semoga bisa mengurangi banyaknya hama Babi, yang telah membuat resah warga masyarakat di jorong Koto Malintang ini", harapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ali Amran jorong Koto Malintang, yang menyambut baik digelarnya acara Alek Buru babi ini.

Sementara itu,Pak Guru ketua PORBBI kecamatan Tilatang Kamang,dalam sambutannya mengungkapkan," untuk melaksanakan acara ini,atas permintaan masyarakat,agar digelar juga Alek Buru babi ini, setelah sebelumnya kita sukses membuat acara Alek Nusantara yang diadakan di Pincuran ", katanya.

" Dan untuk terselenggaranya acara penggalangan dana ini, Alhamdulillah dalam kurun waktu dua Minggu, terlaksana acara yang meriah ini,kita aplus terhadap panitia,pemuda dan karang taruna di Pasadama ini ", tambahnya.

Pada kesempatan ini,Ideal Chaniago dari BPJS ketenagakerjaan, memberikan edukasi kepada masyarakat," tentang pentingnya BPJS ketenagakerjaan ini, terhadap kegiatan buru Babi ini, karena ada resiko dibalik kegiatan tersebut", terangnya.

" Dengan ikutnya masyarakat jadi peserta BPJS ketenagakerjaan,baik itu secara per orangan, maupun secara berkelompok, resiko yang terjadi di kegiatan,sudah terjamin semuanya", jelasnya.

Usai kata sambutan dari semua yang terkait di atas, acara dilanjutkan dengan hiburan,dan lelang kue serta Singgang. (Fendy Jambak)

SUMBARNET - Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat,dengan memanfaatkan lahan kosong atau non produktif, Asril SE gagas Pilot projek budidaya belut, oleh Kelompok Tani "Berkah alam mandiri ", yang beralamatkan di RT 04/RW 02 kel.Campago Ipuh, kecamatan MKS kota Bukittinggi.

Sebelumnya, Asril SE sudah Membangun 4 sentra industri untuk 5 tahun ke depan,4 Sentra yang sudah ada,dan dalam bentuk koperasi tersebut adalah:

- Koperasi Petani Kopi Bukittinggi/Agam.

- Koperasi Petani Madu Agam Bukittinggi. 

- Koperasi Rumah makan Ampera Bukittinggi/Agam.

-Koperasi Souvenir Bukittinggi /Agam. 

Dengan mengusung konsep " Agro industri industri",Asril SE anggota DPRD dari fraksi partai NasDem,kucurkan dana Pokir untuk budidaya Belut .

Hal ini disampaikan Asril SE kepada media (30/10),pada sesi obrolan bersama awak media,usai memonitor keberangkatan kelompok tani " Berkah alam mandiri ", yang berangkat ke Bonjol Pasaman Timur, untuk melakukan studi banding, terkait budidaya Belut tersebut.

" Budidaya Belut yang kita rencanakan di Bukittinggi ini,dalam kerangka memanfaatkan lahan lahan yang sempit ,agar lahan lahan masyarakat tersebut menjadi produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat ", ujarnya.

" Kita berharap, dalam pilot projek ini, apabila berhasil,kita akan membuat kawasan, contohnya kawasan setingkat RT,atau setingkat RW, maupun setingkat kelurahan,jadi setiap rumah yang memiliki lahan,bisa mempunyai kolam belut tersebut ", imbuhnya.

" Sehingga setiap rumah bisa mempunyai usaha peternakan belut tersebut,dan apabila ini berhasil,kita bisa membuat kawasan industri, serta mendorong pemerintah melalui APBD kota Bukittinggi maupun APBD provinsi Sumbar,dan usaha itu nanti akan menjadikan sesuatu yang unik di kota Bukittinggi ", jelasnya.

"Kita juga berharap,Kawasan tersebut bisa kita jadikan sentra industri, maupun kawasan wisata, dan untuk budidaya Belut sendiri, masyarakat tidak mengeluarkan modal yang besar, karena kita mempunyai konsep pembuatan kolam belut tersebut, dengan memakai bahan dari terpal, serta memanfaatkan lahan yang sempit ", terangnya.

" Kemudian,dari hasil usaha budidaya Belut tersebut, banyak item produk yang dihasilkan, misalnya pembuatan abon Belut, Belut kering,atau mendistribusikan ke rumah rumah makan dan lain lainnya ", paparnya.

" Jadi, dengan dilakukannya studi banding hari ini ke Bonjol dan insyaallah lanjut ke Rao Pasaman,diharapkan bisa menghasilkan industri produksi Belut, melalui pilot projek budidaya Belut tersebut ", pungkasnya.

Keberangkatan rombongan studi banding kelompok tani Berkah alam mandiri, ke Bonjol Pasaman Timur,dilepas oleh M.Taufik TK Mudo yang mewakili Asril SE dari DPD Nasdem kota Bukittinggi.

(Fendy Jambak)

SUMBARNET - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Agam menyampaikan kinerja selama periode 20 Oktober 2024 sampai 20 Oktober 2025, dalam kurun waktu satu tahun tersebut, berbagai program dan inovasi berhasil dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) disampaikan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim.) Kelas I Non TPI Agam Budiman Hadiwasito pada Selasa 21 Oktober 2025.

Sepanjang periode tersebut, Kakanim Kelas I Non TPI Agam Budiman Hadiwasito di dampingi oleh Bertoni Parluhutan selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Abdul Haji Nurlette selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan, Indolas Rafflesia sebagai Kepala Seksi izin Tinggal dan status Keimigrasian, Putu Agus Sugiarto Jabatan Kepala Seksi Teknologi informasi dan Komunikasi Keimigrasian serta  Deddi sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan.

Dalam hal ini,Imigrasi mencatat peningkatan signifikan dalam penerbitan paspor, baik paspor biasa maupun elektronik. 

"Tercatat sebanyak 39.430 paspor telah diterbitkan, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan ibadah, pendidikan, maupun wisata", ujarnya.

" Selain pelayanan paspor, Kanim Agam juga menunjukkan kinerja positif di bidang keimigrasian lainnya, seperti pengawasan orang asing termasuk Kanim Kela I Non TPI Agam lakukan Projustisia terhadap WNA berkewarganegaraan Bangladesh lakukan pemalsuan pembuatan passport Indonesia yang saat ini berkas perkaranya sudah P21 di Kejaksaan", imbuhnya.

“modus pelaku WNA berkewarganegaraan Bangladesh dalam melancarkan aksinya menggunakan KK, KTP, Akte kelahiran dikeluarkan Disdukcapil Padang ”, terangnya.

Juga dirinya berterima pada masyarakat, termasuk rekan media ikut turut serta mengawasi  WNA dan Dengan capaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam berharap dapat terus menjadi institusi yang humanis, profesional dan berintegritas serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan negara dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati ditandai Pagu Efektif Rp. 6.101.689.000 dengan Realisasi Triwulan III T.A 2025 sebesar Rp. 5,542,160,884 atau 90.83% dengan Rupiah Murni Rp. 4,034,649,513 atau 98% serta PNBP atau Rp. 1,507,511,371 atau 76% berdasarkan Update data terakhir (waktu server) per 20 Oktober 2025.

Dalam hal Alokasi Anggaran setelah kebijakan efisiensi Tahun Anggaran 2025 dari Pagu Awal Rp. 7,373,186,000 terjadi pemblokiran efisiensi anggaran Rp. 2,143,219,000 dan sehingga dari Pagu Efektif didapatkan sejumlah Rp. 6,101,689,000.

Menutup periode kinerja 2024–2025, Kanim Kelas I Non TPI Agam menegaskan tekad untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. 

" Berbagai evaluasi internal telah dilakukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun mendatang agar pelayanan publik semakin optimal, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya", tuturnya. 

Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan ibadah, pendidikan, maupun wisata.

Selain pelayanan paspor, Kanim Agam juga menunjukkan kinerja positif di bidang keimigrasian lainnya, seperti pengawasan orang asing termasuk Kanim Kela I Non TPI Agam lakukan Projustisia terhadap WNA berkewarganegaraan Bangladesh lakukan pemalsuan pembuatan passport Indonesia yang saat ini berkas perkaranya sudah P21 di Kejaksaan

“modus pelaku WNA berkewarganegaraan Bangladesh dalam melancarkan aksinya menggunakan KK, KTP, Akte kelahiran dikeluarkan Disdukcapil Padang.”ujar

Juga dirinya berterima pada masyarakat termasuk rekan media ikut turut serta mengawasi  WNA dan Dengan capaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam berharap dapat terus menjadi institusi yang humanis, profesional, dan berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan negara dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati ditandai Pagu Efektif Rp. 6.101.689.000 dengan Realisasi Triwulan III T.A 2025 sebesar Rp. 5,542,160,884 atau 90.83% dengan Rupiah Murni Rp. 4,034,649,513 atau 98% serta PNBP atau Rp. 1,507,511,371 atau 76% berdasarkan Update data terakhir (waktu server) per 20 Oktober 2025.

" Dalam hal Alokasi Anggaran setelah kebijakan efisiensi Tahun Anggaran 2025 dari Pagu Awal Rp. 7,373,186,000 terjadi pemblokiran efisiensi anggaran Rp. 2,143,219,000 dan sehingga dari Pagu Efektif didapatkan sejumlah Rp. 6,101,689,000", paparnya.

Menutup periode kinerja 2024–2025, Kanim Kelas I Non TPI Agam menegaskan tekad untuk terus berinovasi dan beradaptasi, dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. 

" Berbagai evaluasi internal telah dilakukan sebagai bahan perbaikan untuk tahun mendatang agar pelayanan publik semakin optimal", pungkasnya.(FJ/JM)

SUMBARNET - Tim media kunjungi kantor Imigrasi kelas 1 non TPI Agam, pada Senin 20 Oktober 2025, setelah diperoleh informasi bahwa Nur Amira sudah dideportasi hari Jumat 17/10/25, berangkat dari kantor Imigrasi Agam jam 7.00 wib menuju bandara BIM Padang Pariaman dengan pesawat Airasia AK 407, pukul 11.35 wib.

Alasan Deportasi adalah karena sudah memperoleh surat kelaluan cemas dari perwakilan Malaysia masa berlaku 09 oktober 2025 sampai dengan 09 November 2025, perwakilan Malaysia meminta kami mengambilnya di Medan, maka pihak Imigrasi mengambil ke perwakilan Malaysia di Medan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Putu Agus Sugiarto diruang kerjanya pada Senin 20 Oktober 2025.

"Sebelum di Deportasi,Nur Amira kita tempatkan di ruangan detensi,dan diperlakukan dengan baik,yang mana ruangan tersebut bukan seperti penjara, fasilitasnya ada kasur springbed,wc dan lain sebagainya", ujarnya.

" Kita juga tidak membatasi kunjungan, apabila ada tamu atau pihak keluarga yang ingin menemui Nur Amira", tambahnya.

"Dan untuk kewarganegaraan, bukan pihak imigrasi atau kementerian yang menentukan,tapi negara lah menentukan, yang jelas saat ini status kewarganegaraan Nur Amira adalah warga negara asing (WNA)", terangnya.

" Meski kita sudah melakukan deportasi, namun kita tidak melakukan cekal terhadap Nur Amira,dia boleh masuk kembali ke Indonesia,asal melengkapi surat suratnya,serta mematuhi segala peraturan dan undang undang yang berlaku di negara Indonesia ", tegasnya.

"Sebelumnya,Nur Amira (37) tinggal di kabupaten Lima puluh kota,selama kurang lebih 20 tahun, bersama anak perempuannya Zahira (15),namun karena adanya laporan yang diterima pihak Imigrasi,maka ia dipanggil oleh kantor imigrasi Agam untuk dimintai keterangannya, terkait keberadaannya", jelasnya. 

" Setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Imigrasi, ternyata Nur Amira adalah warga negara asing yang telah habis masa tinggalnya di Indonesia ", pungkasnya. (Fendy Jambak)

 

SUMBARNET - Proyek pembangunan trotoar di Jorong Limo Suku, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, menuai sorotan warga. Pasalnya, proyek yang tampak tengah dikerjakan dipinggir jalan utama tersebut tidak memasang papan proyek atau papan informasi kegiatan (SPK), sebagaimana diwajibkan dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara.

Saat tim awak media mengonfirmasi hal tersebut kepada Ihsan yang disebut sebagai pengawas atau koordinator lapangan (korlap) proyek di Limo Suku, ia mengaku tidak mengetahui adanya papan SPK pada proyek tersebut.

"Saya tidak tahu soal papan proyek itu, karena saya hanya mengawasi pekerjaan di lapangan,” ujarnya singkat pada, Senin (13/10).

Berdasarkan pantauan dilokasi, proyek pembangunan trotoar tersebut sudah berjalan sekitar dua minggu. Meski aktivitas pekerjaan terus berlangsung, namun tidak terlihat adanya papan informasi yang memuat nama kegiatan, nomor kontrak, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, serta nama kontraktor pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Warga menilai, proyek yang bersumber dari uang rakyat seharusnya transparan dan dapat diawasi publik sejak awal pekerjaan.

"Kalau tidak ada papan proyek, masyarakat jadi sulit mengetahui siapa pelaksana dan berapa besar anggarannya. Ini harusnya diawasi pemerintah,” ungkap salah seorang warga setempat.

Ia pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam diharapkan segera turun tangan dan meninjau pelaksanaan proyek tersebut.

"Selain memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, pemerintah juga diharapkan menegur pihak pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Transparansi proyek sangat penting untuk menghindari kecurigaan publik terhadap adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta bersikap tegas terhadap kontraktor yang mengabaikan aturan, agar ke depan tidak terjadi hal serupa di proyek-proyek lain," harap warga tersebut. (Tim)