SUMBARNET - Aksi kemanusiaan anak bangsa dalam menanggulangi bencana terus menunjukkan grafik yang mengagumkan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dr. Abdul Muhari, mencatat hingga semalam sudah ada 13.551 relawan yang terdaftar di sistem Desk Relawan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ribuan nyawa yang siap siaga dan bergerak di lapangan demi membantu sesama yang sedang tertimpa musibah.

Dalam laporannya, Abdul Muhari merinci bahwa sebaran relawan ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar saat ini berada di Sumatera Barat yang tengah menghadapi fase pemulihan banjir bandang. Selain itu, basis relawan yang masif juga tercatat berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dukungan lintas provinsi ini menunjukkan betapa kuatnya jejaring persaudaraan nasional saat salah satu wilayah sedang mengalami masa darurat.

Kekuatan relawan ini juga didukung oleh keberadaan 352 lembaga yang secara resmi telah berkarya dan mengintegrasikan aksi mereka dengan BNPB. Lembaga-lembaga ini terdiri dari organisasi nirlaba, komunitas hobi, hingga tim emergency response dari sektor swasta. Sinergi antara individu dan institusi ini memastikan bahwa penanganan di lapangan memiliki struktur yang kuat, mulai dari proses evakuasi hingga pendampingan psikososial bagi para penyintas.

Meskipun ribuan orang telah bergerak, Abdul Muhari memberikan apresiasi khusus bagi mereka yang beraksi dalam diam. Beliau menyebut bahwa ini adalah "Karya Hebat" anak bangsa yang kerap kali tidak mendapatkan porsi pemberitaan di media. Banyak relawan yang bekerja di daerah pelosok, menembus medan berlumpur tanpa mengharap sorotan kamera, semata-mata didorong oleh nurani dan panggilan jiwa untuk menolong korban bencana.

BNPB menyadari bahwa jumlah 13.551 orang tersebut barulah mereka yang terdaftar secara resmi di Desk Relawan. Di lapangan, kenyataannya jauh lebih banyak lagi kelompok masyarakat lokal dan individu yang beraksi secara spontan. Muhari mengajak para relawan yang belum terdata untuk segera melaporkan keberadaan mereka guna mempermudah pemetaan kebutuhan tenaga di titik-titik yang mungkin belum terjangkau bantuan secara maksimal.

Fungsi utama dari pendaftaran di Desk Relawan adalah untuk menjaga efektivitas manajemen bencana. Dengan sebaran per provinsi yang terpantau, BNPB dapat mengarahkan bantuan tenaga ke lokasi yang paling membutuhkan secara presisi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan relawan di satu titik saja, sementara wilayah terdampak lainnya kekurangan tenaga ahli, terutama dalam proses pembersihan sedimen banjir yang membutuhkan banyak tenaga fisik.

Gerakan masif belasan ribu relawan ini menjadi bukti bahwa semangat kebangsaan Indonesia tidak pernah luntur. Dr. Abdul Muhari menekankan bahwa fenomena ini adalah modal sosial paling berharga yang dimiliki negeri ini. Relawan dari provinsi yang tidak terdampak rela menempuh perjalanan jauh menuju Sumatera Barat atau wilayah bencana lainnya, membuktikan bahwa derita satu daerah adalah duka bagi seluruh rakyat Indonesia.

BNPB berharap semangat kolaborasi ini tidak hanya berhenti saat air surut, tetapi berlanjut hingga masa rekonstruksi selesai. Melalui dukungan 13.551 relawan dan 352 lembaga, Indonesia dipastikan memiliki ketangguhan dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan. Mari terus dukung "Karya Hebat" anak bangsa ini agar cahaya kemanusiaan tetap menyala terang di setiap sudut Nusantara yang sedang berduka. (Benk)

 

Jakarta---Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera hingga 18 Desember 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur yang sangat luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa mencapai 1.068 orang, sementara 190 orang masih dinyatakan hilang dan 537.185 jiwa terpaksa mengungsi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala BNPB Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan bahwa penanganan darurat masih terus dilakukan secara intensif, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah dan sulit dijangkau akibat kerusakan akses jalan. “Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dengan mengerahkan seluruh potensi, baik TNI, Polri, relawan, maupun pemerintah daerah,” kata Suharyanto, Kamis (18/12).

Suharyanto mengatakan, berdasarkan rekapitulasi BNPB, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi, yakni 456 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 506.946 orang mengungsi. Di Sumatera Utara tercatat 366 orang meninggal, 75 orang hilang, serta 21.161 orang mengungsi. Sementara itu, Sumatera Barat melaporkan 246 orang meninggal, 84 orang hilang, dan 9.078 orang mengungsi.

Bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan signifikan pada permukiman warga. Di Aceh, sebanyak 46.779 unit rumah mengalami rusak ringan, 22.951 unit rusak sedang, dan 36.328 unit rusak berat. Sumatera Utara mencatat 19.651 unit rusak ringan, 3.899 unit rusak sedang, serta 5.158 unit rusak berat. Adapun di Sumatera Barat, kerusakan rumah meliputi 6.933 unit rusak ringan, 2.959 unit rusak sedang, dan 2.559 unit rusak berat.

"Secara keseluruhan, jumlah rumah yang terdampak bencana di Sumatera mencapai 147.217 unit, dengan rincian 73.363 unit rusak ringan, 29.809 unit rusak sedang, dan 44.045 unit rusak berat," ujar Suharyanto.

Operasi SAR Masih Berlangsung

BNPB melaporkan operasi pencarian dan penyelamatan masih aktif di sejumlah wilayah. Di Aceh, operasi SAR berlangsung di enam kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, dan Nagan Raya. Di Sumatera Utara, pencarian dilakukan pada empat sektor, mencakup dua sektor di Tapanuli Tengah, satu sektor di Tapanuli Selatan, dan satu sektor di Kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, operasi SAR dilaksanakan pada lima sektor, dengan konsentrasi di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar.

Kerusakan Jalan dan Jembatan

Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan turut menghambat distribusi bantuan dan mobilitas warga. Di Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional dan 16 unit jembatan nasional terdampak, serta 20 lokasi jalan daerah dan 42 unit jembatan daerah mengalami kerusakan. Sumatera Utara melaporkan 12 ruas jalan nasional dan empat jembatan nasional terdampak, ditambah 19 ruas jalan daerah dan enam jembatan daerah. Di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 30 ruas jalan nasional, 13 jembatan nasional, 81 lokasi jalan daerah, dan 47 jembatan daerah.

Untuk status jalan nasional, di Aceh terdapat 13 ruas yang masih terputus di tujuh kabupaten, terutama pada jalur lintas tengah. Sementara 25 ruas lainnya telah dapat dilalui, termasuk jalur lintas timur dan lintas barat. Di Sumatera Utara, tiga ruas jalan utama terputus akibat longsor dan jembatan ambruk, sedangkan sembilan ruas lainnya telah kembali berfungsi. 

"Di Sumatera Barat, satu ruas jalan Sicincin–Padang Panjang masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan pembatasan jam dan muatan, sementara 29 ruas jalan lainnya sudah dapat digunakan," katanya.

Distribusi Logistik dan Hunian Sementara

Hingga 17 Desember 2025, total logistik yang masuk ke Posko Klaster Logistik Nasional mencapai 1.189 ton, dengan 1.100,8 ton telah disalurkan ke tiga provinsi terdampak. BNPB juga menyiapkan buffer stock sebanyak 88,2 ton di gudang Halim. Distribusi logistik melalui bandara-bandara utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat mencapai 253,49 ton.

Terkait hunian sementara, Aceh mencatat 17 kabupaten/kota mengajukan pembangunan huntara, dengan empat daerah telah menetapkan lokasi. Di Sumatera Utara, lima dari tujuh daerah terdampak telah mengusulkan lokasi dan jumlah unit huntara, dengan pembangunan di Tapanuli Utara mulai berjalan sejak 13 Desember 2025. Sementara di Sumatera Barat, lima kabupaten/kota telah menyelesaikan pematangan lahan dan memulai pembangunan, termasuk di Kabupaten Agam yang resmi dimulai pada 18 Desember 2025.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan darurat, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. (Deri)

 

Padang - Senja telah merunduk rendah di langit Sumatera ketika tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih tegak, menuntaskan hari panjang di lokasi bencana. Di tengah hujatan yang menyebut BNPB “tak berguna”, kisah kerja tanpa lelah ini justru memperlihatkan wajah lain dari pelayanan publik di garis depan.

Di akun Instagram @lee_agustina, seorang relawan mengunggah cerita tentang rutinitas tim tanggap darurat yang tak pulang berhari-hari demi menangani berbagai bencana alam, dari longsor di Cilacap hingga erupsi Gunung Semeru, dan banjir serta tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

“Kadang tanpa listrik, tanpa sinyal, jauh dari keluarga, berhari-hari bahkan berminggu-minggu,” ujar Lee dalam unggahannya, menyingkap realita keras yang harus dihadapi tim di lapangan. Meski tubuh lelah, semangat mereka terus membara untuk memperbaiki tanggul, membuka akses jalan, dan mengirimkan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Di balik layar kerja keras itu, kritik pedas bermunculan dengan cepat di media sosial. Hujatan seperti “nggak berguna BNPB” atau ajakan untuk “bubarin aja BNPB” sempat membuat beberapa relawan terhenyak. Namun, mereka memilih menanggapi kritik dengan komitmen kerja nyata di lapangan.

Saat matahari terbit di posko darurat, anggota tim kembali berkumpul, saling menguatkan satu sama lain untuk memulai hari baru. Mereka tidur seadanya di posko, gudang logistik, atau bahkan di bawah langit malam yang dingin, demi memastikan bantuan berjalan terus tanpa jeda.

Keterbatasan fasilitas, medan yang berat, serta kondisi tak bersahabat tak membuat mereka mundur. Partisipasi mereka mencakup dapur umum, distribusi logistik, serta posko bantuan yang menjadi pusat kegiatan kemanusiaan di tengah kehancuran.

Namun kisah ini bukan sekadar tentang kerja fisik yang berat. Banyak di antara mereka yang terus memikirkan keluarga di kampung halaman yang juga terdampak bencana. Kekhawatiran ini turut membalut setiap langkah mereka di lapangan, menciptakan campuran antara dedikasi dan kecemasan pribadi.

Ada yang jatuh sakit karena kelelahan, sementara beberapa lainnya harus kembali lebih dulu karena menerima kabar duka tentang orang tua yang berpulang. Meski demikian, solidaritas di antara tim membuat mereka tetap teguh menjalankan tugas kemanusiaan.

Lee, perwakilan relawan yang juga merupakan saksi kerja tim BNPB, menyampaikan permohonan maaf jika masih banyak kekurangan dalam penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen BNPB telah bekerja semampu dan sekuat tenaga demi membantu masyarakat terdampak.

Di tengah derasnya kritik dan harapan yang bertumpuk, satu hal tetap jelas: tim tanggap darurat BNPB terus bekerja tanpa henti, menunjukkan bahwa di balik setiap hujatan ada kerja keras yang tak terlihat — kerja yang berbicara lebih keras daripada kata-kata di dunia maya. (*)

 

SUMBARNET - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih sangat serius. Hingga Selasa, 16 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.053 orang, sementara 200 orang masih dinyatakan hilang dan 606.040 warga terpaksa mengungsi.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan seluruh sumber daya nasional terus dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban, distribusi logistik, serta pemulihan akses wilayah terdampak. “Operasi kemanusiaan masih berlangsung secara intensif di tiga provinsi utama terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.

Berdasarkan data BNPB, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan jumlah korban paling tinggi. Hingga pertengahan Desember, tercatat 449 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 571.201 warga mengungsi akibat banjir bandang dan longsor.

Operasi pencarian dan pertolongan di Aceh tersebar di sejumlah kabupaten, meliputi Bener Meriah (14 orang hilang), Aceh Utara (6 orang), Aceh Tengah (4 orang), Bireuen (3 orang), Nagan Raya (3 orang), serta Aceh Tamiang.

Dalam mendukung kebutuhan dasar pengungsi, BNPB mencatat distribusi logistik di Aceh telah mencapai 20,40 ton, terdiri dari 15 sorti jalur udara seberat 14,57 ton dan 1 sorti jalur darat seberat 5,83 ton. “Distribusi sempat terkendala cuaca ekstrem yang membatasi operasional pesawat dan helikopter,” kata Suharyanto.

Sejumlah ruas jalan nasional di Aceh masih dalam tahap perbaikan. Jalur Pidie Jaya–Bireuen kini telah tersambung melalui Jembatan Krueng Meureudu dan dapat difungsikan secara terbatas. Ruas Langsa–Kuala Simpang tengah dibersihkan dari sedimen dengan target rampung pada 19 Desember 2025.

Sementara itu, ruas Geumpang–Pameue–Genting Gerbang–Simpang Uning masih terputus akibat tiga jembatan rusak dan longsor. BNPB menargetkan jalur Pameue–Takengon dapat dilalui kendaraan roda empat pada 20 Januari 2026, setelah pemasangan jembatan bailey dan penimbunan badan jalan.

Untuk ruas Batas Gayo Lues–Kutacane, dua jembatan putus telah ditangani dengan pemasangan jembatan bailey. Target fungsional ditetapkan pada 27 Desember 2025.

Distribusi Energi Aceh Gunakan Jalur Darat, Laut, hingga Udara

Di tengah keterbatasan akses, distribusi energi di Aceh tetap berjalan. Pasokan BBM untuk Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen dialihkan melalui jalur laut dari Lhokseumawe. Di Bireuen, distribusi LPG bahkan dilakukan dengan metode penyeberangan tali baja akibat jembatan terputus.

Untuk wilayah Bener Meriah, pengiriman LPG menggunakan helikopter dengan metode sling load. Sedangkan Aceh Timur dan Langsa masih dapat dilayani melalui jalur darat dari Aceh Tamiang.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa yang dijadwalkan tiba 20 Desember 2025. Total bantuan LPG yang telah disalurkan mencapai 983 tabung, termasuk 739 tabung Bright Gas 12 kilogram untuk dapur umum.

Sumatera Utara: SAR Terfokus di Empat Sektor.

Di Sumatera Utara, BNPB mencatat 360 orang meninggal dunia, 79 orang hilang, dan 21.579 warga mengungsi. Operasi SAR dibagi ke dalam empat sektor utama.

Di Tapanuli Tengah, pencarian dilakukan di Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair, dengan 45 orang hilang. Di Tapanuli Selatan, pencarian terpusat di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, dengan 30 orang hilang. Sementara di Kota Sibolga, satu orang masih dinyatakan hilang di kawasan Pancuran Gerobak.

Distribusi logistik di Sumut telah dilakukan melalui empat sorti jalur udara dengan total berat 1,93 ton. Selain itu, perbaikan jembatan bailey dan jalan dilakukan di enam titik kritis. BNPB juga mengerahkan 3 helikopter, 1 kapal laut, serta 31 truk untuk mendukung operasi darurat dan modifikasi cuaca.

Sumatera Barat: Jalur Strategis Masih Diperbaiki

Di Sumatera Barat, bencana menyebabkan 244 orang meninggal dunia, 90 orang hilang, dan 13.260 warga mengungsi. Operasi SAR tersebar di lima sektor, meliputi Kabupaten Agam, Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, dengan fokus pencarian di aliran Sungai Batang Anai dan kawasan Malalak–Palembayan.

Distribusi logistik di Sumbar mencapai 11,2 ton, terdiri dari 6 sorti jalur udara seberat 4,4 ton dan 2 trip jalur darat seberat 6,8 ton.

Akses jalan nasional Padang–Bukittinggi via Lembah Anai masih dalam tahap akhir perbaikan dengan progres 92 persen. Jalur tersebut telah dapat dilalui truk material, namun belum dibuka penuh untuk umum. BNPB menetapkan skema buka-tutup mulai 16–21 Desember, dengan akses terbatas pada sore hingga pagi hari.

Untuk jalan provinsi Padang Pariaman–Agam via Malalak, terdapat 9 titik longsor dan terban. Hingga kini, 5 titik telah dibuka untuk kendaraan roda empat, 1 titik untuk roda dua, dan 2 titik masih dalam proses penanganan. Satu titik jalan terban sepanjang 200 meter di ruas Koto Mambang–Balingka telah mencapai progres 85 persen.

BNPB Pastikan Operasi Terus Berjalan

Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa seluruh operasi penanganan bencana masih akan terus diperkuat, baik dari sisi pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, maupun pemulihan infrastruktur. “Prioritas utama kami adalah keselamatan masyarakat dan percepatan akses agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak,” ujarnya.

BNPB juga mengerahkan dukungan operasi modifikasi cuaca, alutsista udara, laut, dan darat untuk menekan potensi bencana susulan, sekaligus mempercepat pemulihan di Sumatera. (Deri)

 

Aceh - Tenda bertuliskan BNPB terpasang rapi di jembatan sungai Tamiang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto, Jumat (12/12).

Salah satu warga, Amri, mengatakan sudah seminggu lebih mengungsi di jembatan ini. 

"Hari pertama di atas titi ini numpang-numpang lah, kalau tenda BNPB ini baru ini. Baru satu jam lalu," kata Amri saat ditemui di jembatan sungai Tamiang, Rabu (10/12/2025).

Amri menjelaskan satu tenda diisi oleh 4 kepala keluarga (KK) saat ia menumpang. Namun di tenda BNPB yang baru dipasang ini, mereka tidur satu tenda satu keluarga.

"Saat itu kami 4 KK tidur dalam satu tenda, macam ikan dalam fiber itu disusun gitu, kalau ini (tenda BNPB) isinya satu tenda satu keluarga, ada 4 orang, 3 orang, 2 orang," ucapnya.

Untuk ketersediaan bantuan makanan, Amri menilai sudah terpenuhi untuk makan. Ia hanya meminta adanya persediaan air bersih untuk warga yang mengungsi di atas jembatan.

"Alhamdulillah di sini sudah baik, tinggal selimut aja sama air bersih untuk masak, soalnya jauh ngambilnya ke bawah saat mobil lewat, itupun kami harus dikasih tahu, saya kan udah tua apanya juga bawa air dari sana, jadi lebih baik kalau dibuat penampungan air untuk pengungsi di sini," bebernya.

Hal serupa juga disampaikan oleh warga lain, Suriani. Ia menegaskan jika tenda BNPB baru saja dipasang.

"Yang ini (tenda BNPB)? Baru ini masuk tenda ini, sebelumnya buat tenda sendiri di sini," sebut Suriani.

Suriania awalnya mengungsi di tenda berisikan 7 kepala keluarga, keluarga Suriani sendiri berjumlah 7 orang. Sedangkan di tenda BNPB, mereka diberikan satu tenda satu keluarga.

"Waktu tenda pertama itu 7 kepala keluarga, kalau ini (tenda BNPB) sudah masing-masing keluarga, ku satu keluarga 7 orang," ujarnya.

Untuk makanan, saat ini dinilai sudah mencukupi untuk mereka. Permasalahannya tinggal air bersih bagi para pengungsi.

"Alhamdulillah kalau sekarang untuk makanan aman, nggak terlantar. Yang kami butuhkan sekarang air untuk minum, masak, dan mandi, kadang sekali 2 hari datang mobil air," ucapnya.

Sementara itu, BNPB menyebut bahwa distribusi logistik berupa tenda, baik itu Tenda Pleton (TP) maupun Tenda Keluarga (TK) telah dilakukan sejak akes jalur darat dari Medan menuju Aceh Tamiang mulai terbuka sejak tanggal 6 Desember 2025 lalu.

Dalam 1 minggu ini BNPB telah mengirimkan tidak kurang dari 30 TP dan 1.000 TK, di mana 8 TP dan 664 TK sudah tergelar sejak 9 Desember 2025.

"Tentu saja upaya menggelar TP dan TK tersebut juga perlu waktu dan tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda tersebut siang dan malam (24 jam) agar warga terdampak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak," ujat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, PhD, Junat (12/12).

"Sehingga narasi bahwa pembangunan tenda dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar," lanjutnya.

Penggelaran TP dan TK dilakukan dalam rangka memberikan tempat bernaung yang lebih baik bagi warga terdampak, dan terus akan dilakukan hingga menjangkau seluruh warga yang saat ini masih mengungsi terwadahi. 

"BNPB tentu saja akan terus mengupayakan yang terbaik dan tetap terbuka untuk kritik dan masukan dari masyarakat untuk optimalisasi layanan kepada Saudara-saudara kita yang terdampak bencana," tutup Abdul Muhari. 

Sc : Detik

SUMBARNET - Mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam ke kantor BNPB di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Kunjungan ini bertujuan menyampaikan rencana pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi Desk Karhutla yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polkam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Koordinasi ini penting untuk mengoptimalkan kinerja Desk Karhutla, terutama di provinsi yang telah menyatakan status darurat,” ujar Deputi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono.

Dalam rapat tersebut nantinya akan dibahas evaluasi internal Desk Karhutla, dampak kebakaran di wilayah terdampak, serta pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan sebagai bagian dari langkah antisipatif di lapangan.

Pertemuan turut dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kresno Prawoto. (**)

SUMBARNET - Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni menyerahkan bantuan dari BNPB RI untuk masyarakat Pesisir Selatan yang terkena bencana banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kalaksa BPBD Pesisir Selatan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Sumatera Barat Senin, (11/3).

“Terima kasih Bapak Kepala (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, yang sudah merespon cepat permintaan kami untuk bantuan di Sumbar, terutama di Pessel. Bahkan beliau juga bersedia datang langsung ke Pesisir Selatan untuk meninjau beberapa titik lokasi bencana,” ungkap Lisda.

Bantuan yang diserahkan yakni berupa Dana siap pakai (DSP) sebanyak Rp. 350.000.000 serta 2 Unit Mobil Dapur Umum ditambah dengan logistik.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto yang hadir pada Rakor tersebut, menyebut penanganan bencana harus dilakukan dengan cepat dan tanggap, sehingga menimilasir kemungkinan terjadinya bertambah korban dan mengurangi penderitaan masyarakat. 

“Saya dihubungi oleh Buk Lisda pada Jum’at pagi, menyebut ada masyarakat yang kelaparan (akibat bencana) di Pesisir Selatan. Sampai hari ke empat saya masih mendengar ada masyarakat yang belum makan. Tentu ini harus menjadi perhatian. Jangan karena bencana masyarakat kita sampai tidak makan, pemerintah harus hadir disitu,” ungkap Letjen TNI Suharyanto.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan langsung Kepala BNPB RI yang datang langsung ke Sumbar. Buya Mahyeldi menjelaskan 12 Kabupaten dan Kota di Sumbar terkena bencana namun 5 yang dinyatakan tanggap darurat.

“ Berdasakan laporan dan tinjauan kami di lapangan, ada 5 Kabupaten/kota yang terparah sehingga ditetapkan status tanggap darurat. Dengan ini kita juga berpesan kepada masing-masing kepala daerah agar penyaluran dan penggunaan bantuan tersebut dapat dioptimalkan terutama pada daerah yang paling parah terkena musibah,” terang Mahyeldi Ansharullah.

Selain Pemkab Pesisir Selatan, bantuan Dana Siap Pakai juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, masing-masing Rp. 250.000.000 . Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat masing-masing Rp. 150.000.000, serta Polres Pesisir Selatan dan Kodim 0311 Pesisir Selatan masing-masing Rp. 100.000.000.

Total bantuan DSP yang diberikan oleh BNPB RI untuk Sumatera Barat mencapai Rp. 1,7 Miliar.(Re)

SUMBARNET - Gunung Marapi yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, meletus pada hari ini Minggu (3/12) sekitar pukul 14.54 WIB. Meletusnya gunungapi berketinggian 2.891 mdpl ini ditandai dengan adanya muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh.

Menurut hasil perekaman seismogram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi Gunung Marapi terekam dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 4 menit 41 detik.

Peristiwa meletusnya Gunung Marapi ini juga dibenarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Bambang Wasito dalam sambungan telepon.

Saat ini tim BPBD Kabupaten Agam sudah berada di dua wilayah yang paling dekat dengan puncak, yakni Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang.

Dihubungi secara terpisah, tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Agam, Ade Setiawan, menuturkan bahwa hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi dilaporkan terjadi di wilayah Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (3/12).

Laporan langsung dari lapangan oleh tim Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, hujan abu vulkanik itu turun dengan intensitas tinggi hingga membuat suasana Nagari Lasi menjadi sangat pekat dan gelap.

Setibanya di lokasi, tim BPBD Kabupaten Agam bersama dengan PMI segera membagikan masker kepada masyarakat. Di samping itu, mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dulu mengingat intensitas hujan abu vulkanik yang tinggi dan dapat berdampak pada kesehatan.

Sementara itu, hujan abu vulkanik juga terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Pua. Akan tetapi intensitasnya rendah dengan durasi yang tidak terlalu lama. Hal itu diduga karena arah angin yang cenderung mengarah ke wilayah Kecamatan Canduang.

Hingga siaran pers ini diturunkan, Tim BPBD Kabupaten Agam bersama PMI terus menyisir Kecamatan Sungai Pua dan Canduang, guna antisipasi, kaji cepat dan berkoordinasi dengan para wali nagari. Belum ada laporan mengenai dampak korban jiwa maupun kerugian material dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

Sementara itu, menurut keterangan lebih lanjut dari PVMBG gejala peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Marapi yang dapat terjadi erupsi bersifat eksplosif ini sudah berlangsung sejak Januari 2023. Oleh karenanya status tetap di level II (level Waspada), karena sewaktu-waktu dapat erupsi seperti yang terjadi hari ini. 

Di sisi lain, secara intrumental ada peningkatan sedikit dan itupun hanya alat yg di puncak yang merekam, yang mana berarti sumber tekanan relatif dekat puncak/di bawah kawah.

Sebelumnya, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 November 2023, maka tingkat aktivitas Gunungapi Marapi masih tetap pada Level Il (Waspada) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini.

Sehubungan dengan tingkat aktivitas Gunung Marapi pada Level II (Waspada), maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada radius 3 km dari kawah/puncak.

Masyarakat yang ada di sekitar Gunung Marapi diharapkan tenang tidak terpancing isu- isu tentang letusan G. Marapi. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah.

Jika terjadi hujan abu, masyarakat dihimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak abu vulkanik bagi kesehatan. Mengamankan sarana air bersih serta membershkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

PVMBG-Badan Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BNPB, BPBD Provinsi Sumatera Barat, BPBD Kabupaten Agam, dan BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan informasi tentang aktivitas Gunung Marapi.

Gunung Marapi menjadi salah satu gunungapi yang paling aktif di Pulau Sumatera. Berdasarkan catatan kejadian, gunungapi ini pernah erupsi pada tanggal 8 September 1830 dengan mengeluarkan awan yang berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan 1.500 m di atas kawahnya, disertai dengan suara gemuruh.

Kemudian pada tanggal 30 April 1979 menurut laporan pers pada saat itu disebutkan 60 orang meninggal dunia akibat letusan Gunung Marapi dan disebutkan juga 19 orang pekerja penyelamat terperangkap oleh tanah longsor.

Berikutnya memasuki akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2014, Gunung Marapi menampakkan peningkatan aktivitasnya melalui letusan yang menyemburkan abu dan awan hitam. Menurut catatan di akhir tahun 2011, semburan abu terbawa angin hingga mencapai Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2014, Gunung Marapi meletus pukul 16.15 WIB, melepaskan beberapa material hingga ke wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. 

Adapun tanggal 7 Januari 2023, Gunung Marapi mengalami erupsi pada pukul 06.11 WIB. Saat Gunung Merapi erupsi, diketahui ada sejumlah pendaki yang masih berkemah. Padahal sebelumnya sudah ada imbauan kepada masyarakat, wisatawan maupun pendaki agar tidak mencapi puncak. (AdF/BNPB)

SUMBARNET.COM - Setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/5), Letjen TNI Ganip Warsito resmi menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021.

Letjen TNI Ganip Warsito yang kelahiran Magelang pada tanggal 23 Nopember 1963 ini, dilantik sebagai Kepala BNPB, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, jebolan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Tahiland.

Dengan pengalaman di jabatan dan bermacam penugasan operasi itu, Suami dari Atie Suprijati ini diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Ka BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.

SUMBARNET.COM - Kinerja Kementerian Sosial ( Kemensos) dan Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),  dalam penanganan bencana, dan para korban bencana diapresiasi Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Nasional Demokrat ( Nasdem), Lisda Hendrajoni.

Ketika dikonfirmasi Lisda Hendrajoni, Kamis (16/1) bahwa awal tahun 2020 ini Indonesia dilanda berbagai musibah, mulai dari banjir hingga tanah longsor di beberapa daerah. Dan, kejadian ini cukup menjadi keprihatinan kita bersama, termasuk juga Lisda Hendrajoni.

" Saya turut berduka, namun kita jangan bersedih hati, terus semangat dan bagaimana bisa dapat bersahabat dengan bencana, dalam artian bahwa kita bisa cepat mengenali tanda - tanda untuk dilakukan pencegahan," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI dari Partai Nasional Demokrat ( Nasdem), Lisda Hendrajoni.

Ia, mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) dan BNPB dalam memberikan bantuan serta pembentukan posko evakuasi untuk korban banjir di Solok Selatan, Sumatera Barat.

" Saya melakukan kunjungan di beberapa titik di Jakarta, dan Lebak Banten. Kemensos dan BNPB sangat luar biasa untuk penanganan, baik penampungan, dapur umum, serta kegiatan - kegiatan seperti trauma healing untuk korban," katanya.

Alhamdulillah tanggapanya cepat dan langsung datang bantuan walaupun saat itu, saya tidak bisa mendampingi. Namun setelah itu Legislator Nasdem, Lisda Hendrajoni datang ke Solok Selatan untuk memberikan bantuan sekaligus melakukan pengawasan.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mau bergotong-royong secara sukarela dalam penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

" Kita sangat bersyukur masih banyak pihak lain yang mau membantu saudara - saudara kita yang sedang dalam kesedihan untuk bangkit karena bencana yang menimpa mereka " tekuk Lisda.

Lebih jauh Lisda menyampaikan terkait masalah bencana, Komisi VIII DPR RI telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Kemensos Juliari Peter Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Letjen Doni Monardo, beberapa hari yang lalu di Jakarta. (RD/gl)

SUMBARNET.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, bertambah menjadi 60 orang. Dua orang masih hilang hingga Sabtu (4/1).

Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya 53 korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor.

"Jumlah korban per tanggal 4 Januari 2020, pukul 18.00 WIB, sebanyak 60 orang meninggal dan dua orang hilang," imbuh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo dari keterangan tertulis, Minggu (5/1).

Agus menyatakan tambahan jumlah korban meninggal terjadi di Kabupaten Lebak, Banten.

Sebelumnya, BNPB mencatat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan wilayah terdampak banjir dengan jumlah korban paling banyak, yakni 16 orang.

Disusul oleh Kabupaten Lebak (9 orang), Kota Bekasi (9 orang), Jakarta Timur (7 orang), dan Kota Depok (3 orang).

Agus mengatakan data jumlah korban akibat banjir dihimpun dari data BPBD, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Sementara, jumlah warga terdampak banjir dan longsor di Jabodetabek mencapai 409 ribu jiwa hingga Kamis (2/1) pukul 22.00 WIB. Dari jumlah, lebih dari 173 ribu jiwa ada di tempat-tempat pengungsian.

Namun, kata Agus, saat ini jumlah pengungsi mulai menurun. "Pengungsi di beberapa wilayah mengalami penurunan, karena kembali ke rumahnya masing-masing," ujarnya.

Cuaca Ekstrem

Di sisi lain, Agus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia aktif menginformasikan peringatan dini cuaca ekstrem kepada masyarakat. Melalui peringatan dini tersebut, warga dapat meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga.

Hal tersebut tak terlepas dari hasil analisis BMKG mengenai kondisi dinamika atmosfer terkini. Laporan BMKG hari ini, Minggu (5/1) menunjukkan bahwa potensi hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia masih terjadi dalam sepekan ke depan.

Menurut laporan BMKG, berkurangnya pola tekanan rendah di Belahan Bumi Utara (BBU) dan meningkatnya pola Tekanan Rendah di wilayah Belahan Bumi Selatan (BBS) mengindikasikan terjadinya peningkatan aktivitas Monsun Asia yang dapat menyebabkan penambahan massa udara basah di wilayah Indonesia.

Di samping itu, lanjut Agus, meningkatnya pola tekanan rendah di BBS, di sekitar Australia, dapat membentuk pola konvergensi atau pertemuan massa udara dan belokan angin menjadi signifikan meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia terutama di bagian selatan ekuator.

Berdasarkan model prediksi, aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) fase basah diprediksikan mulai aktif di sekitar wilayah Indonesia selama periode sepekan ke depan. Menurut BMKG, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan cukup signifikan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, BMKG memperkirakan dalam periode sepekan ke depan potensi cuaca ekstrem serta curah hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa wilayah nusantara.

Kondisi cuaca juga memicu terjadinya potensi ketinggian gelombang laut di wilayah Indonesia hingga mencapai lebih dari 2,5 meter di beberapa wilayah perairan untuk sepekan ke depan.

"Semua pihak diimbau untuk waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrem sepekan ke depan," katanya.

Agus mengimbau masyarakat agar waspada dan siap-siap apabila terjadi bencana banjir, longsor dan puting beliung. Masyarakat juga diminta mengamankan dokumen-dokumen penting.

(Source: cnnindonesia.com)

Jakarta.SNet- Dampak dari tsunami yang menerjang pantai di sekitar Selat Sunda, khususnya di Kabupaten Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang terus bertambah.

Tsunami terjadi pada 22 Desember 2018 sekitar pukul 21.27 WIB. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho faktor  penyebab tsunami masih dilakukan penyelidikan oleh BMKG untuk mengetahui secara pasti.

Kemungkinan disebabkan longsor bawah laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan gelombang pasang akibat bulan purnama. “Dua kombinasi tersebut menyebabkan tsunami yang terjadi tiba-tiba yang menerjang pantai. BMKG masih berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk memastikan faktor penyebabnya.” ungkap Sutopo melalui keterangan persnya yang diterima redaksi Indonesia Berita, Minggu (23/12/2018).

Sementara itu lanjut Sutopo dampak tsunami menyebabkan korban jiwa dan kerusakan. “Hingga 23/12/2018 pukul 07.00 WIB, data sementara dampak tsunami di Selat Sunda: 43 orang meninggal dunia, 584 orang luka-luka dan 2 orang hilang. Kerugian fisik meliputi 430 unit rumah rusak berat, 9 hotel rusak berat, 10 kapal rusak berat dan puluhan rusak.” lanjutnya.

Penanganan darurat masih terus dilakukan oleh BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, Tagana, PMI, relawan dan masyarakat. Bantuan logistik disalurkan. Sementara itu Jalan Raya penghubung Serang-Pandeglang putus akibat tsunami.

Dirinya mengatakan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu yang menyesatkan. “Update penanganan darurat akan terus disampaikan.” pungkas Sutopo.

Berita ini telah tayang di Indonesiaberita.com dengan judul : korban tsunami selat sunda 43 orang meninggal dunia

# SNet - Red