SUMBARNET – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyalurkan bantuan logistik makanan untuk mendukung dapur umum bagi warga terdampak banjir di Kota Padang, Minggu (11/10/2026).

‎

‎Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui dapur umum, mengingat sebagian korban kesulitan memasak akibat rumah dan lingkungan mereka terdampak banjir.

‎

‎Salah satu lokasi penyaluran bantuan berada di Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah dengan menyalurkan 40 karung beras dan bantuan pendukung. 

‎

‎Wilayah tersebut termasuk daerah yang terdampak banjir setelah hujan lebat mengguyur Kota Padang pada hari sebelumnya.

‎

‎Menurut Rahmat, dalam situasi darurat, kebutuhan makanan perlu menjadi perhatian utama karena tidak semua warga dapat menyiapkan makanan secara mandiri. 

‎

‎Karena itu, bantuan logistik pangan didahulukan agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terbantu.

‎

‎“Ketika banjir terjadi, salah satu kebutuhan yang harus segera dipenuhi adalah makanan. Warga yang rumahnya terdampak belum tentu bisa memasak seperti biasa. Karena itu, bantuan logistik untuk mendukung dapur umum perlu diprioritaskan,” ujarnya.

‎

‎Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi dampak langsung bencana. 

‎

‎Selain kebutuhan pangan, kondisi warga terdampak juga memerlukan perhatian agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan setelah situasi memungkinkan.

‎

‎Namun, penanganan banjir tidak cukup hanya berfokus pada bantuan ketika bencana terjadi. 

‎

‎Rahmat menilai, kejadian banjir yang berulang setiap kali hujan lebat perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak selalu menghadapi risiko yang sama.

‎

‎“Banjir yang berulang setiap kali hujan lebat perlu menjadi perhatian bersama. Penanganannya harus dievaluasi secara menyeluruh, sehingga kita tidak hanya bergerak ketika banjir sudah terjadi, tetapi juga mencari tahu apa yang perlu dibenahi agar risikonya bisa dikurangi,” katanya.

‎

‎Evaluasi tersebut perlu diarahkan untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan banjir terus terjadi, sekaligus menilai efektivitas langkah penanganan yang selama ini dilakukan. 

‎

‎"Dengan begitu, penanganan banjir tidak berhenti pada respons darurat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perbaikan dalam jangka panjang. Persoalan banjir berulang membutuhkan penanganan yang lebih terencana lagi dan koordinasi berbagai pihak sesuai kewenangannya," pungkasnya. (**)

 

SUMBARNET - Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menetapkan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI masa bakti 2026–2031, Selasa (29/9/2026).

Penetapan itu tertuang dalam keputusan Munas X AMPI yang dibacakan pada sidang pleno penutupan. Dalam keputusan tersebut, Munas X AMPI menetapkan Zigo Rolanda sebagai Ketua Umum DPP AMPI dan keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada 29 September 2026.

Zigo terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat pencalonan. Politikus Partai Golkar asal Sumatera Barat itu sebelumnya mengantongi dukungan dari 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI tingkat provinsi.

Jumlah dukungan tersebut melampaui syarat minimal pencalonan yang ditetapkan panitia Munas X AMPI. Seluruh dokumen pencalonan Zigo juga telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan organisasi.

Ketua Panitia Pelaksana Munas X AMPI, Muhammad Syafii, sebelumnya menyatakan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan organisasi. Panitia juga telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap dokumen yang diajukan calon ketua umum.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP AMPI, Zigo menyampaikan rasa syukur dan menerima amanah yang diberikan peserta munas.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah sebagai Ketua Umum DPP AMPI dan akan mengibarkan panji-panji AMPI di seluruh penjuru Indonesia,” kata Zigo.

Dalam pidatonya, Zigo menegaskan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah. Ia ingin menjadikan AMPI sebagai organisasi yang lebih inklusif dan memberi ruang lebih luas bagi kader muda untuk berkembang.

Menurutnya, pengurus daerah harus mendapatkan peran yang lebih besar dalam berbagai agenda strategis organisasi maupun Partai Golkar. Karena itu, penguatan struktur organisasi dan soliditas kader menjadi fokus utama kepemimpinannya.

“AMPI harus menjadi organisasi yang terbuka dan inklusif. Semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memimpin,” ujarnya.

Selain memperkuat organisasi, Zigo juga menargetkan AMPI menjadi wadah kaderisasi yang mampu melahirkan pemimpin muda berkualitas dan siap menghadapi berbagai agenda politik nasional ke depan.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Zigo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014–2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2019–2024 sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI.

Terpilihnya Zigo menandai babak baru kepemimpinan AMPI di tingkat nasional. Dukungan dari 26 DPD AMPI menunjukkan kuatnya dukungan daerah terhadap kepemimpinan politikus muda asal Sumatera Barat tersebut. (***)

 

Jakarta, – Dukungan mayoritas daerah mengantarkan Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda sebagai satu-satunya calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar Selasa (29/9/2026).

Politikus Partai Golkar asal Sumatera Barat itu maju sebagai calon tunggal setelah mengantongi dukungan dari 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI tingkat I di berbagai provinsi.

Ketua Panitia Pelaksana Munas X AMPI, Muhammad Syafii, mengatakan hingga penutupan pendaftaran pada Senin (28/9/2026) pukul 00.00 WIB, Zigo menjadi satu-satunya bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran.

“Penutupan pendaftaran bakal calon Ketua Umum AMPI periode 2027–2031 ditutup pada hari ini, 28 September 2026 pukul 00.00. Besok, 29 September 2026, kami akan melanjutkan agenda dengan pelaksanaan Munas X AMPI,” kata Syafii dalam keterangannya di Jakarta.

Sekretaris Steering Committee (SC) Munas X AMPI, Steven Risakotta, menyebut seluruh dokumen pencalonan Zigo telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Sementara itu, Panitia SC Munas X AMPI, Fidya Faraid Sabban, menjelaskan syarat pencalonan mengharuskan setiap kandidat memperoleh dukungan sedikitnya dari 12 DPD AMPI tingkat I.

“Setelah kami verifikasi, jumlah dukungan yang masuk sebanyak 26 DPD AMPI tingkat I dan dinyatakan lolos persyaratan,” ujarnya.

Zigo mendatangi panitia penyelenggara Munas X AMPI didampingi sejumlah pengurus DPD AMPI dari berbagai daerah serta tim pendukungnya. Ia berharap seluruh tahapan pelaksanaan munas berjalan lancar hingga proses pemilihan kepemimpinan organisasi.

“Saat ini sedang diverifikasi dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar serta sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menuju pembukaan munas besok pagi,” kata Zigo.

Sebelum pendaftaran ditutup, nama Zigo telah menguat sebagai calon Ketua Umum AMPI. Ia aktif melakukan konsolidasi dengan pengurus daerah, termasuk bertemu jajaran AMPI Sumatera Utara pada 21 September 2026.

Dalam visi yang diusungnya, mantan Ketua DPD AMPI Sumatera Barat itu menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah. Ia juga ingin mendorong AMPI menjadi organisasi yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kader muda.

Menurutnya, pengurus daerah perlu mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pembahasan berbagai agenda strategis di Partai Golkar. Karena itu, ia berkomitmen memperkuat struktur internal organisasi dan membangun tim yang solid di tingkat pusat maupun daerah.

“Ini membuktikan bahwa Golkar itu, ya, AMPI juga ke depan kami dorong menjadi AMPI yang inklusif, tidak hanya kelompok-kelompok saja yang bisa memimpin di AMPI,” ujarnya.

Selain memperkuat organisasi, Zigo juga menekankan pentingnya menjaga soliditas kader AMPI menghadapi berbagai agenda politik nasional, termasuk Pemilu 2029.

Diketahui, sebelum menjadi anggota DPR RI, Zigo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014–2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2019–2024 sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI.

Munas X AMPI dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9/2026) untuk menetapkan kepemimpinan organisasi periode 2027–2031. (***)

Padang - Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk tetap mengusut tuntas dan transparan penanganan isu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di masyarakat.

Namun, Rahmat juga mengapresiasi langkah cepat perusahaan tersebut dalam memeriksa serta menguji laboratorium kualitas BBM di Sumatera Barat.

​Rahmat menilai respons Pertamina yang langsung menindaklanjuti laporan warga melalui pengambilan sampel uji pada enam SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam serta melibatkan badan independen seperti Lemigas merupakan wujud keterbukaan yang baik.

​"Kita menghargai langkah responsif Pertamina yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan kroscek dan menguji sampel ke laboratorium, termasuk melibatkan pihak Lemigas. Langkah ini penting untuk memberikan kepastian teknis kepada publik," kata Rahmat dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, (28/9/2026).

​Namun, Rahmat 

mengingatkan agar pengawasan dan pengujian tidak cuma berhenti pada pemeriksaan sampel pasca-kejadian.

​Dia menegaskan keluhan serta rekaman visual mengenai dugaan kontaminasi Pertalite yang sempat meresahkan pemilik kendaraan di lapangan mesti tetap mendapat perhatian serius dan ditelusuri akar penyebabnya.

​"Pengujian laboratorium yang akurat tentu sangat kita dukung. Namun, mengingat pemeriksaan ini berawal dari adanya aduan masyarakat serta video keluhan konsumen yang beredar, penelusuran secara menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat penyaluran sebelumnya harus tetap dilakukan," tuturnya.

​Menurut Rahmat, kepastian dari hasil evaluasi sangat ditunggu oleh masyarakat demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas BBM bersubsidi.

​Dia berharap Pertamina konsisten memperketat pengawasan di rantai pasok, mulai dari penerimaan hingga ke nosel SPBU.

​"Prinsipnya kita ingin perlindungan konsumen dan kualitas layanan BBM terjamin dengan baik. Kita tunggu hasil resmi pengujian dari pihak-pihak terkait secara transparan demi kebaikan dan kenyamanan masyarakat bersama," pungkanya.

​Sebelumnya, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyampaikan telah melakukan sampling awal di sejumlah SPBU dan tidak menemukan kandungan air pada sampel Pertalite yang diperiksa, dengan nilai density sesuai spesifikasi standar.

​Untuk memastikan kualitas secara menyeluruh, Pertamina juga membawa sampel dari enam titik SPBU di Kota Padang dan Kabupaten Agam untuk diuji lebih lanjut di Integrated Terminal Teluk Kabung dan Lemigas ESDM. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan memulai reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat pada akhir Oktober 2026. Program tersebut akan mengaktifkan kembali jalur kereta api lama yang menghubungkan Kayu Tanam, Padang Panjang, Bukittinggi, Limbangan, Batu Tabal, Solok, Muaro Kalaban hingga Sawahlunto.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dari Sumatera Barat, Andre Rosiade, mengatakan reaktivasi jalur kereta api tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat Sumbar karena menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat meningkatkan konektivitas dan pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, kabar baik untuk masyarakat Sumatera Barat. Pemerintah Presiden Prabowo akan memulai proses reaktivasi jalur kereta api Sumbar, dari Kayu Tanam menuju Padang Panjang, Solok hingga Sawahlunto. InsyaAllah ditargetkan mulai akhir Oktober 2026," kata Andre.

Menurut Andre, program tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Sumatera Barat.

Reaktivasi jalur kereta api tersebut mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dalam rencana yang disiapkan pemerintah, total panjang jalur yang masuk program reaktivasi mencapai 248,5 kilometer.

Jalur tersebut terdiri dari ruas Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi–Limbangan sepanjang 162 kilometer, Padang Panjang–Batu Tabal 18 kilometer, Batu Tabal–Solok 34 kilometer, Solok–Muaro Kalaban 24 kilometer, serta Muaro Kalaban–Sawahlunto sepanjang 4 kilometer.

Andre yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menyebut pemerintah menargetkan peluncuran aktivasi jalur tersebut pada 21–22 Oktober 2026. Ia berharap proses persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga masyarakat kembali dapat memanfaatkan moda transportasi kereta api sebagai sarana mobilitas antardaerah.

"Kita ingin jalur kereta api kembali menjadi penghubung antardaerah, membuka akses mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar," ujarnya.

Selain mendukung mobilitas masyarakat, keberadaan kereta api juga diharapkan menjadi alternatif distribusi logistik yang lebih efisien. Moda transportasi berbasis rel dinilai mampu memperlancar pergerakan barang dan menekan biaya distribusi di sejumlah wilayah.

Andre menilai reaktivasi jalur kereta api tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang luas. Selain mendukung aktivitas perdagangan, proyek itu juga diyakini mampu mendorong sektor pariwisata di daerah yang dilalui jalur kereta api.

"Ini komitmen kami, komitmen Presiden Prabowo untuk terus mengawal agar konektivitas dan pembangunan di Sumatera Barat benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Dengan dimulainya reaktivasi jalur kereta api pada akhir Oktober 2026, masyarakat Sumatera Barat diharapkan kembali menikmati layanan transportasi yang menghubungkan sejumlah daerah strategis sekaligus menghidupkan kembali jalur bersejarah yang pernah menjadi tulang punggung konektivitas di Ranah Minang. (***)

Padang - Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk mengambil tindakan tegas dan memberikan sanksi berat terhadap Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sumbar jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap kualitas BBM.

‎

‎Dari informasi di sosial media, diduga peristiwa itu terjadi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang diduga tercampur material asing menyerupai semen.

‎

‎Langkah tegas ini diambil merespons keresahan masyarakat setelah beredarnya video viral yang diunggah salah satunya, akun media sosial @travelkampus_2nr. 

‎

‎Dalam video tersebut, sejumlah pemilik kendaraan memperlihatkan BBM mengandung diduga semen yang sudah agak mengeras.

‎

‎Rahmat menegaskan, Pertamina Patra Niaga selaku pengelola distribusi tidak boleh tinggal diam dan harus mengusut tuntas temuan ini.

‎

‎"Kami mendesak Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi tegas terhadap SPBU yang ternyata terbukti terdapat kandungan pencampuran terhadap Pertalite di Kota Padang," ujar Rahmat di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

‎

‎Jika hasil investigasi membuktikan adanya unsur kelalaian dari internal Pertamina, Rahmat akan menjadi inisiator agar Komisi VI DPR RI memanggil jajaran direksi Pertamina Patra Niaga ke Senayan. 

‎

‎Pemanggilan tersebut guna meminta pertanggungjawaban resmi atas buruknya pengawasan distribusi BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat.

‎

‎"Kalau seandainya kesalahan terjadi di pihak Pertamina, kami akan memanggil Patra Pertamina untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kelalaian pencampuran Pertalite di Padang maupun daerah lain di Sumbar. Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat," tegasnya.

‎

‎Guna memperkuat bukti dan mengawal proses ganti rugi, Rahmat mengimbau para pemilik kendaraan yang menjadi korban agar segera melaporkan kasus yang mereka alami. 

‎

‎Warga dapat menyampaikan aduan beserta bukti pendukung melalui kanal komunikasi resminya maupun saluran pengaduan publik lainnya.

‎

‎"Kami meminta kepada masyarakat yang menjadi korban agar bisa melapor, baik melalui akun kita ataupun metode yang lain. Dengan begitu, kita punya basis data yang akurat mengenai korban-korban yang mengalami kerugian akibat dampak Pertalite bercampur ini," kata Rahmat.

‎

‎Kasus dugaan pencampuran Pertalite ini menjadi perhatian serius publik karena berdampak langsung pada mobilitas harian warga dan berpotensi merusak komponen mesin kendaraan secara permanen. (**)

‎

Solok - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana galodo di Kabupaten Solok, tepatnya di Kayu Aro yang menjadi daerah terdampak dari bencana tersebut.

‎

‎Proses penyaluran bantuan tersebut disalurkan oleh Tim Tenaga Ahli Dapil Rahmat Saleh  pada Rabu (23/9/2026) pagi. 

‎

‎Rombongan membawa logistik langsung menuju Kabupaten Solok dan menyerahkannya secara berjenjang melalui DPC PKS Gunung Talang sebelum diteruskan ke posko-posko pengungsian.

‎

‎"Untuk saat ini kita fokus pemenuhan logistik kebutuhan makanan bagi para korban, mudah-mudahan dapat sedikit banyaknya meringankan kebutuhan para korban galodo," kata Rahmat dalam keterangannya.

‎

‎Pada tahap awal ini, bantuan difokuskan pada bahan pangan pokok berupa 100 karung beras dan 50 kardus mie instan. 

‎

‎"Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Pasokan beras dan mi instan ini diharapkan bisa menyokong kebutuhan korban maupun dapur umum beberapa hari ke depan," ujar Rahmat.

‎

‎Tak berhenti pada pengiriman logistik, Rahmat Saleh menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan. 

‎

‎"Tentunya kita terus mendorong peran semua stakeholder, kita sangat apresiasi yang sampai saat ini terus berjibaku, apalagi mengingat adanya potensi cuaca yang masih akan melanda daerah Sumbar, ini juga menjadi perhatian kita," pungkasnya. (**)

 

SUMBARNET - Konsolidasi menuju AMPI yang lebih solid terus dilakukan. Calon Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Zigo Rolanda melakukan kunjungan silaturahmi ke Sumatera Utara dan bertemu jajaran pengurus AMPI Sumut setelah lebih dahulu berziarah ke makam tokoh pendiri organisasi, Manahan Lubis, Senin (21/9/2026).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengawali kunjungannya dengan berziarah ke makam almarhum Manahan Lubis, salah satu tokoh pendiri AMPI Sumatera Utara. Menurut Zigo, ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para senior yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan organisasi.

“Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada almarhum Bapak Manahan Lubis. Beliau memiliki jasa besar dalam membangun dan membesarkan AMPI di Sumatera Utara. Semangat pengabdian beliau harus terus menjadi inspirasi bagi seluruh kader,” kata Zigo.

Usai berziarah, Zigo melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kantor DPD AMPI Sumatera Utara di Medan. Kedatangannya disambut Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther bersama jajaran pengurus dan kader AMPI Sumut.

Dalam suasana penuh keakraban, Zigo berdialog dengan para pengurus mengenai penguatan organisasi, konsolidasi kader, serta peran AMPI dalam menjawab tantangan generasi muda di masa depan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan silaturahmi yang kuat menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin terus mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi dengan seluruh keluarga besar AMPI di berbagai daerah. Organisasi yang kuat lahir dari kebersamaan, kekompakan, dan semangat untuk terus berkarya,” ujarnya.

Zigo menegaskan AMPI memiliki peran strategis sebagai wadah kaderisasi pemuda yang dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga ke seluruh daerah.

“AMPI harus menjadi rumah besar bagi anak-anak muda yang ingin berkontribusi untuk bangsa. Melalui konsolidasi yang kuat, kita dapat menyatukan energi dan gagasan untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kunjungan ke Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarkader sekaligus menyerap berbagai masukan dari daerah untuk kemajuan organisasi ke depan.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan menyatukan semangat seluruh kader AMPI. Dengan kebersamaan dan soliditas, saya yakin AMPI akan semakin maju dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Pertemuan antara Zigo Rolanda dan jajaran DPD AMPI Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat sinergi organisasi dalam menghadapi berbagai agenda strategis AMPI ke depan. (***)

SUMBARNET - Transparansi data dan tata niaga impor gula menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Impor Gula Komisi VI DPR RI bersama Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2026).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengatakan kebijakan impor gula perlu didasarkan pada kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan produksi dan stok dalam negeri. 

Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar kebijakan impor tidak mengabaikan hasil produksi petani.

“Impor harus berbasis kebutuhan skala nasional. Produksi dan stok yang ada juga harus diperhatikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak mengganggu penyerapan produksi petani,” kata Rahmat saat RDPU.

Rahmat juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai gula yang masuk ke Indonesia. 

Transparansi, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui jenis gula yang diimpor, mekanisme masuknya, serta volume impor yang dilakukan.

“Harus transparan, jenis gulanya apa, masuknya seperti apa, volumenya berapa. Ini penting supaya tata niaga impor gula dapat diawasi dengan baik,” ujarnya.

Rahmat menyebut terdapat sejumlah persoalan dalam tata niaga gula yang perlu mendapat perhatian, meski tidak terdapat impor gula subsidi. 

Karena itu, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya subsidi, tetapi juga bagaimana mekanisme impor tersebut berjalan dan berdampak terhadap pasar domestik.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlanjutan industri. 

”Harga gula diharapkan tetap berada pada tingkat yang wajar, sementara industri tetap memperoleh kepastian untuk menjalankan usahanya,” katanya.

Selain persoalan gula, pembahasan juga menyentuh kebijakan subsidi pupuk. 

Rahmat mendorong adanya pendalaman terhadap formula subsidi agar pemenuhan kebutuhan pupuk petani dapat menjadi pertimbangan utama.

Dia juga menyinggung informasi mengenai ketersediaan pupuk yang disebut mengalami surplus hingga terdapat yang diekspor. Kondisi tersebut dinilai perlu dilihat bersama dengan kebutuhan petani di dalam negeri.

“Standar baku dan formula pemenuhan kebutuhan harus jelas, sehingga kebijakan pupuk benar-benar menjawab kebutuhan petani,” katanya.

Rahmat berharap dengan adanya transparansi dan pembenahan tata kelola, dapat memberikan efek positif yang tidak hanya ke petani, tapi juga secara tata niaga.

”Kita harapkan hal-hal ini nantinya dapat dilaksanakan agar petani juga tenang, secara tata niaga juga berkelanjutan, termasuk pemerintah transparan,” harapnya. (**)

SUMBARNET - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, memimpin langsung upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Kader Partai Gerindra Sumbar di Camping Ground Kandih, Kota Sawahlunto, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumbar.

Upacara pembukaan turut disaksikan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, sejumlah anggota DPR RI, DPRD Sumbar, serta DPRD kabupaten dan kota se-Sumbar. Para peserta berasal dari DPC Partai Gerindra dan kalangan generasi muda yang mengikuti proses pengaderan partai.

Andre Rosiade mengatakan Diklat Laskar Gerindra merupakan bagian penting dari upaya membangun kader yang memiliki disiplin, loyalitas, integritas, dan pemahaman kuat terhadap nilai-nilai perjuangan partai.

“Diklat Laskar ini merupakan bagian penting dari proses pengaderan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Kita ingin kader-kader yang mengikuti kegiatan ini memiliki disiplin, loyalitas, integritas, serta memahami nilai-nilai perjuangan partai,” kata Andre.

Andre mengaku bersyukur upacara pembukaan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin langsung upacara sebagai bagian dari ikhtiar membentuk kader yang solid, militan, dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, upacara pembukaan Diklat Laskar Gerindra Sumatera Barat telah dilaksanakan. Saya dipercaya untuk memimpin langsung upacara ini sebagai bagian dari ikhtiar membentuk kader yang disiplin, solid, militan, dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Andre, kader Gerindra harus mampu hadir di tengah masyarakat dan memahami berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemahaman tersebut penting agar kader dapat menjelaskan program-program pemerintah secara tepat kepada masyarakat.

“Kita juga ingin kader memahami program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ketika berada di tengah masyarakat, mereka mampu menjelaskan program tersebut dengan baik. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kapasitas dan kualitas kader Gerindra di Sumatera Barat,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

PIC Badiklat DPP Partai Gerindra di Sumbar, Masrul, menegaskan diklat tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengaderan untuk menciptakan kader yang militan. Menurutnya, militansi kader tidak hanya ditunjukkan melalui semangat, tetapi juga melalui pemahaman organisasi, kedisiplinan, dan komitmen terhadap perjuangan partai.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Diklat Laskar Gerindra Sumbar, Hidayat, mengatakan peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari AD/ART Partai Gerindra, manifesto perjuangan partai, hingga pembentukan karakter kader yang disiplin, berintegritas, berwawasan, dan memahami platform perjuangan partai.

Ia berharap para peserta dapat menjadi ujung tombak partai di tengah masyarakat serta mampu menyampaikan berbagai program strategis nasional kepada masyarakat secara baik dan benar.

Andre pun berharap seluruh peserta mengikuti proses diklat dengan sungguh-sungguh dan mampu menjadi bagian dari kekuatan Gerindra yang terus berjuang serta bekerja untuk masyarakat di Sumatera Barat. (***)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Wakil Bupati Agam, Kepala Dinas Perkimtan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama Hutama Karya, serta Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melakukan dialog dan diskusi dengan niniak mamak, wali nagari, serta masyarakat Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu, Kabupaten Agam pada Jum'at, (18/9/2026). Pertemuan itu membahas rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi dan akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak sepanjang sekitar 6,5 kilometer.

Dalam pertemuan tersebut, Andre menegaskan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas infrastruktur di Sumatera Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdialog langsung dengan niniak mamak, wali nagari, dan masyarakat untuk membahas rencana Tol Sicincin–Bukittinggi serta akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Dialog seperti ini penting agar pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Andre.

Menurut Andre, pemerintah pusat memiliki komitmen besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Salah satunya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan berlangsung hingga tahun 2028 dengan total anggaran mencapai Rp19 triliun.

Ia menjelaskan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga perbaikan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jaringan PDAM yang rusak akibat bencana.

“Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan kembali Sumatera Barat secara bertahap hingga 2028. Ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan infrastruktur penting lainnya,” ujarnya.

Andre menyebut sejumlah proyek sudah berjalan. Perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak bencana memasuki tahap pertama dengan nilai sekitar Rp370 miliar, sementara tahap kedua senilai sekitar Rp300 miliar akan segera ditenderkan.

Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Malalak yang menurutnya sulit direalisasikan tanpa dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Selain membahas pembangunan jalan tol, Andre juga menjelaskan berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, terutama persoalan pembebasan lahan.

Menurutnya, banyak proyek strategis nasional membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan karena pemerintah pusat hanya dapat membiayai pembangunan fisik infrastruktur.

“Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan,” katanya.

Andre juga menjelaskan ruas Tol Padang Panjang–Bukittinggi yang panjangnya sekitar 19,6 kilometer dirancang dengan berbagai flyover dan terowongan. Infrastruktur itu dibangun untuk memastikan tidak ada kampung, nagari, atau jorong yang terpisah akibat keberadaan jalan tol.

“Setiap sekitar dua kilometer akan ada flyover atau terowongan penghubung. Jadi pembangunan tol ini bukan untuk membelah kampung, tetapi untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Selain jalan tol, Andre mengungkapkan pemerintah pusat juga memiliki rencana mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Program tersebut mencakup jalur Kayu Tanam–Sawahlunto–Sijunjung serta Kayu Tanam menuju Limapuluh Kota sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi di Pulau Sumatera.

Ia berharap dialog yang dilakukan bersama masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Sumatera Barat.

“Tujuan kita sama, yaitu membangun kampung halaman agar lebih maju, akses semakin baik, dan ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat. Karena itu pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan mendengar aspirasi masyarakat,” tutup Andre. (***)

 

SUMBARNET - Nama Zigo Rolanda semakin mengemuka dalam bursa calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI). Politikus muda asal Sumatera Barat itu dinilai memiliki bekal yang lengkap untuk memimpin organisasi kepemudaan nasional, mulai dari pengalaman organisasi, rekam jejak politik, hingga kemampuan membangun komunikasi yang merangkul berbagai kalangan.

Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai retorika keras dan perdebatan tajam, Zigo justru dikenal dengan karakter yang santun. Ia tidak dikenal sebagai sosok yang gemar melontarkan pernyataan kontroversial atau membangun popularitas melalui sensasi. Sebaliknya, Zigo lebih memilih menyampaikan gagasan secara terukur, berbasis data, dan fokus pada solusi.

Karakter tersebut membuatnya diterima di berbagai lingkungan. Bagi banyak kader dan koleganya, Zigo merupakan figur muda yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mengambil keputusan dan kemampuan merangkul berbagai pandangan.

Selain santun, Zigo juga dinilai memiliki visi yang jelas dalam melihat masa depan organisasi dan pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, penguatan kapasitas kader, serta peran anak muda dalam menjawab tantangan bangsa yang terus berkembang.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjang yang ia jalani sejak usia muda. Perjalanan politik Zigo tidak dibangun secara instan. Putra Solok Selatan itu mengawali pengabdiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014–2019. Di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, ia banyak terlibat dalam pembahasan isu pembangunan daerah, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terus mengiringi langkahnya. Pada Pemilu 2019, Zigo terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan. Tidak lama berselang, ia dipercaya menjadi Ketua DPRD Solok Selatan periode 2019–2024. Pada usia yang relatif muda, ia menjadi salah satu Ketua DPRD termuda di Sumatera Barat.

Posisi tersebut menjadi ujian kepemimpinan yang penting. Selama memimpin DPRD Solok Selatan, Zigo aktif mengawal pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut semakin mengasah kemampuannya dalam membangun komunikasi, menyatukan berbagai kepentingan, dan mencari titik temu dalam setiap persoalan.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, Zigo memperoleh kepercayaan masyarakat Sumatera Barat I untuk menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029. Di Komisi V DPR RI, ia membidangi sektor infrastruktur, perhubungan, kawasan permukiman, dan kebencanaan.

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Zigo aktif mengawal berbagai kebutuhan pembangunan Sumatera Barat. Mulai dari peningkatan jalan nasional dan daerah, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengendalian banjir, pembangunan kawasan permukiman, hingga berbagai program yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya teruji di dunia politik, Zigo juga memiliki rekam jejak organisasi yang panjang. Ia pernah menjadi Sekretaris AMPG Sumatera Barat, Ketua BPD HIPMI Sumatera Barat, Ketua DPD Partai Golkar Solok Selatan, hingga dipercaya mengemban berbagai amanah organisasi lainnya.

Pengalaman tersebut semakin lengkap ketika ia dipercaya memimpin DPD AMPI Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumbar terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Pada 28 Agustus 2026 lalu, Zigo memimpin langsung Rapat Pleno dan Konsolidasi Organisasi DPD AMPI se-Sumatera Barat di Padang. Forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program kerja strategis sekaligus memperkuat koordinasi dan soliditas organisasi di seluruh daerah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan kepengurusan kepada DPD AMPI kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen membangun organisasi yang tertata, aktif, dan memiliki arah gerak yang jelas.

Konsolidasi tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Zigo yang mengedepankan kebersamaan, komunikasi, dan penguatan kelembagaan. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumatera Barat diarahkan menjadi organisasi kepemudaan yang solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pengalaman memimpin organisasi, mengelola dinamika politik, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tingkat daerah hingga nasional menjadi modal penting yang dibawa Zigo dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI. Banyak kader melihatnya sebagai representasi pemimpin muda yang tidak hanya memiliki gagasan dan visi, tetapi juga telah teruji dalam berbagai medan pengabdian.

Karena itu, munculnya nama Zigo Rolanda dalam bursa Ketua Umum DPP AMPI bukan sekadar tentang regenerasi kepemimpinan. Lebih dari itu, banyak pihak melihatnya sebagai sosok yang memadukan karakter santun, visi yang jelas, serta rekam jejak yang teruji. Kombinasi itulah yang membuat langkahnya menuju kursi Ketua Umum DPP AMPI mendapat perhatian luas dari kader AMPI di berbagai daerah. (***)

 

SUMBARNET - Di tengah harapan keluarga yang menunggu kabar orang-orang tercinta, musibah terbaliknya KM Virgo Transport 8 dalam pelayaran dari Surabaya menuju Kalimantan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan awak kapal itu dilaporkan mengalami insiden di tengah laut saat kondisi gelombang cukup tinggi. Hingga kini, tim gabungan masih melakukan proses evakuasi dan pencarian korban.

Bagi banyak keluarga penumpang, kabar dari laut bukan sekadar informasi. Setiap perkembangan menjadi penentu harapan. Karena itu, Zigo menilai fokus utama saat ini harus tertuju pada keselamatan korban serta percepatan proses evakuasi.

"Kami di Komisi V DPR RI sangat prihatin dan terus memantau perkembangan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Keselamatan jiwa penumpang adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar-tawar. Kami mendesak agar investigasi menyeluruh segera dilakukan terkait kelaikan kapal serta kesiapan mitigasi darurat saat kejadian," ujar Zigo Rolanda di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan dan transportasi, Zigo meminta seluruh penumpang dan awak kapal yang berhasil diselamatkan mendapatkan pelayanan medis, bantuan logistik, serta pendampingan psikologis yang memadai. Menurutnya, penanganan pascakejadian tidak kalah penting dibanding proses penyelamatan di lapangan.

Selain itu, Zigo yang juga politisi asal Sumatera Barat itu menilai insiden ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran nasional. Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan audit terhadap kelaikan kapal, kelengkapan fasilitas keselamatan, serta kesiapan sistem mitigasi saat menghadapi cuaca buruk.

"Otoritas pelabuhan harus lebih ketat dalam menerbitkan izin berlayar dengan berpijak pada data valid prakiraan cuaca dari BMKG guna menghindari kecelakaan serupa akibat gelombang tinggi," tegasnya.

Zigo juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan seluruh petugas yang terlibat dalam proses evakuasi korban. Menurutnya, respons cepat di lapangan menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa para penumpang.

Ia memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal proses evaluasi dan investigasi hingga tuntas. Namun, terkait penyebab pasti insiden, Zigo meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Kami akan membawa persoalan ini ke dalam agenda pengawasan Komisi V DPR RI untuk memastikan evaluasi berjalan tuntas dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Terkait penyebab pasti tenggelamnya kapal kita harus menunggu investigasi dari KNKT, apakah memang murni karena faktor cuaca atau ada faktor lain," pungkasnya. (***)

 

Pesisir Selatan--Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal inilah yang menjadi semangat utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P., Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin, 14 September 2026.Guru,kepala sekolah dan, wali nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan tampak antusias hadir dan mengikuti jalannya sosialisasi dari awal hingga akhir.

Empat Pilar yang menjadi fokus dalam agenda ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya merupakan fondasi bangsa yang harus terus dipahami dan diamalkan, terutama di element pendidikan dan di nagari sebagai akar rumput. 

H. Alex Indra Lukman menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi sesederhana dulu. Globalisasi, perbedaan pandangan politik, hingga penyebaran hoaks di media sosial menjadi ujian nyata bagi persatuan.“Tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus kembali kepada jati diri bangsa. 

Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati konstitusi UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, dan merawat kebhinekaan. Itu kunci agar bangsa ini tetap kokoh,” ujar Pak Alex di hadapan peserta.Beliau juga mengingatkan bahwa keberagaman di Pesisir Selatan, khususnya di Koto XI Tarusan, adalah anugerah yang harus dijaga. Perbedaan suku, dan latar belakang tidak boleh menjadi pemecah, melainkan harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama-sama.

“Saya berharap setelah kegiatan ini, semangat nasionalisme dan toleransi semakin tumbuh di tengah masyarakat pesisir. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Persatuan harus tetap kita jaga di tengah perbedaan,” ujar anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I tersebut.

Suasana diskusi berlangsung cair. guru, kepala sekolah dan, wali nagari  Se-Kecamatan Koto XI Tarusan diberi ruang untuk bertanya dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Koto XI Tarusan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan bangsa.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini merupakan bagian dari komitmen H. Alex Indra Lukman sebagai wakil rakyat untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa.(***)

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan, ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersimpan di gudang. 

Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap agar peningkatan produksi tidak justru berujung pada penurunan harga di tingkat produsen, kerugian, hingga terbuangnya hasil pangan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan bersama Komisi VI ke Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu disambut langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Rahmat mengatakan penyerapan hasil produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan masyarakat. 

Ketika hasil panen atau produksi tidak memiliki kepastian pasar, petani dan nelayan dapat menghadapi tekanan harga saat pasokan melimpah.

“Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi bagaimana hasil produksi petani dan nelayan juga bisa terserap dengan baik. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi tidak ada kepastian pasar bagi produsen,” kata Rahmat.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan nelayan. 

Harga yang jatuh ketika hasil produksi tidak terserap dapat membuat biaya produksi sulit tertutup. 

”Untuk komoditas tertentu yang mudah rusak, lemahnya penyerapan juga meningkatkan risiko hasil produksi terbuang,” sebutnya.

Dalam jangka panjang, persoalan itu dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pangan. 

Petani dan nelayan yang tidak memperoleh kepastian dari hasil produksinya akan menghadapi semakin besar risiko untuk mempertahankan maupun meningkatkan usaha.

“Karena itu, Bulog perlu menjalankan fungsi penyerapan secara optimal, bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan pangan lainnya,” katanya.

Rahmat juga turut menyoroti pentingnya stabilisasi harga dan pasokan secara tepat sasaran, terutama ketika terjadi kelangkaan, kenaikan harga yang tinggi, bencana alam, atau gangguan distribusi.

“Penguatan infrastruktur dan distribusi pangan sangat diperlukan agar hasil produksi dapat bergerak dari sentra produksi menuju pasar secara lebih efisien,” sebutnya.

Di sisi lain, sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan Bulog, BUMN pangan, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui sistem data pangan yang terintegrasi.

“Data yang terintegrasi penting supaya pengadaan dan penyaluran bisa lebih efektif. Kita harus bisa melihat kebutuhan pasar sekaligus memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap,” ujarnya.

Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi gudang dengan stok. 

”Sistem pangan yang sehat juga harus memastikan orang yang memproduksi pangan memperoleh kepastian pasar dan penghasilan yang layak dari hasil kerjanya,” tutupnya. (**)

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendukung langkah tegas Pertamina yang menjatuhkan sanksi kepada 31 SPBU di Sumatra Barat karena terbukti melakukan pelanggaran distribusi BBM bersubsidi. 

‎

‎Rahmat menilai tindakan tegas ini sebagai wujud keberpihakan negara kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.  

‎

‎“Subsidi BBM adalah hak masyarakat kecil. Jangan ada pihak yang meraup keuntungan di atas penderitaan rakyat,” tegas Rahmat di Padang, Minggu (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menekankan, DPR akan terus mengawal kebijakan energi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.  

‎

‎Dia pun menilai, penindakan terhadap SPBU nakal bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial. 

‎

‎Menurutnya, distribusi BBM bersubsidi menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara serius.

‎

‎“Kalau distribusi tidak diawasi ketat, rakyat yang paling menderita. Karena itu, penindakan harus konsisten dan berkelanjutan,” katanya.  

‎

‎Rahmat juga mengingatkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat menimbulkan efek domino. 

‎

‎Mulai dari kelangkaan pasokan, antrean panjang di SPBU, hingga meningkatnya beban ekonomi masyarakat. 

‎

‎“Kita tidak boleh membiarkan subsidi bocor. Negara harus hadir memastikan energi terjangkau bagi rakyat yang membutuhkan dan berhak,” kata Rahmat.  

‎

‎Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga integritas distribusi energi. 

‎

‎Dia mengapresiasi langkah Pertamina yang tidak ragu memberikan sanksi berat, mulai dari penghentian pasokan hingga pencabutan izin operasional. 

‎

‎Menurutnya, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersama BUMN energi tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan publik.  

‎

‎Selain Pertamina, Rahmat juga menyoroti peran Hiswana Migas dan pemerintah daerah. 

‎

‎Dia menilai, asosiasi dan pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. 

‎

‎“Kami di DPR mendukung penuh kerja sama ini. Negara harus hadir memastikan subsidi energi tidak bocor dan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.  

‎

‎Sebelumnya, Pertamina mengumumkan temuan pelanggaran di 31 SPBU di Sumatra Barat, mulai dari penyaluran tidak sesuai ketentuan hingga praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Atas temuan tersebut, perusahaan energi pelat merah langsung menjatuhkan sanksi.  

‎

‎Hiswana Migas Sumbar sendiri juga menegaskan komitmen untuk menertibkan anggotanya, sementara pemerintah daerah memastikan pengawasan akan diperketat. Penindakan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi energi. (**)

SUMBARNET – Dalam rangka HUT ke-9 media online Relasipublik.com, sejumlah tokoh menerima penghargaan atas kepedulian dan perhatian terhadap kiprahnya dalam memperjuangkan hal bagi masyarakat di Sumbar.  

‎

‎Salah satu tokoh yang mendapat penghargaan adalah Rahmat Saleh, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil 1 Sumbar, yang dinilai sebagai Pejuang Anggaran Pertanian dan Nelayan Sumbar.

‎ 

‎Penghargaan tersebut diterima oleh Tenaga Ahli (TA) Dapil Rahmat Saleh, Ikhwan, pada puncak peringatan HUT ke-9 Relasipublik.com, Sabtu (12/9/2026) di Restoran Suasso, Padang. 

‎

‎Pemimpin Redaksi Relasipublik.com, Novrianto menyampaikan penghargaan diberikan kepada tokoh-tokoh yang konsisten menjaga hubungan baik dengan pers serta peduli terhadap perkembangan media di Sumbar.  

‎

‎“Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran para undangan di puncak HUT Relasipublik.com ini. Semoga silaturahmi selalu terjalin erat,” ujar Novrianto.

‎

‎Menurutnya, penghargaan kepada tokoh ini diberikan melihat bagaimana kiprahnya selama ini dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat di Sumbar.

‎

‎"Kita tidak sembarangan memberikan penghargaan, tapi ada indikator yang kita tetapkan. Hasilnya ada empat tokoh, salah satunya Rahmat Saleh, yang kita melihat gigih dalam memperjuangkan sektor pertanian dan kelautan di Sumbar selama ini," katanya.

‎

‎Sementara itu, terpisah, Rahmat Saleh menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.  

‎

‎"Sebelumnya saya berterima kasih atas penghargaan ini, dan memohon maaf belum dapat hadir. Namun, perjuangan untuk anggaran pertanian dan nelayan Sumbar adalah amanah yang akan terus kita jalankan," katanya di Padang, Minggu (13/9/2026).

‎

‎Rahmat menambahkan meski kini berada di Komisi VI dan tidak lagi di Komisi IV, komitmen memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan tetap menjadi prioritasnya.  

‎

‎“Saya ingin memastikan bahwa suara petani dan nelayan tidak tenggelam di tengah arus kebijakan nasional. Walaupun saya kini bertugas di Komisi VI, saya akan terus menyuarakan aspirasi mereka, baik melalui rapat-rapat resmi maupun komunikasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.  

‎

‎Rahmat juga menegaskan perjuangan ini bukan hanya soal alokasi anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.  

‎

‎“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi dorongan moral agar saya tidak berhenti memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan. Saya percaya, dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menghadirkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tutupnya. (**)

SUMBARNET - Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan Penutupan Penerbangan Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

Penutupan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menyoroti pentingnya perlindungan konsumen. 

Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menegaskan, maskapai penerbangan dan pengelola bandara wajib memberikan perlindungan nyata kepada penumpang yang terdampak. 

“Hak-hak konsumen tetap harus dijamin dan tidak boleh terabaikan,” katanya di Jakarta, Selasa (9/9/2026).

Rahmat menekankan, keselamatan penerbangan memang tidak bisa dikompromikan. 

Namun, ketika terjadi pembatalan atau penundaan, masyarakat sebagai konsumen tetap berhak memperoleh pelayanan layak, informasi transparan, serta kepastian penyelesaian dari maskapai maupun pengelola bandara.

Dukungan juga diberikan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mendorong lima langkah konkret, antara lain pengembalian uang tiket secara penuh tanpa prosedur rumit, penjadwalan ulang penerbangan tanpa biaya tambahan, serta pelayanan layak bagi penumpang yang menunggu di terminal.

Menurutnya, dalam situasi darurat masyarakat membutuhkan kehadiran nyata dari penyedia layanan. 

“Penumpang yang tertahan akibat pembatalan penerbangan harus mendapatkan fasilitas dasar, kepastian informasi, serta akses pengaduan yang mudah dan cepat,” katanya.

Rahmat mengingatkan agar masyarakat yang terdampak bencana tidak menghadapi persoalan baru seperti kesulitan refund tiket, minim informasi, atau tidak adanya layanan pendampingan di bandara. 

Posko pengaduan terpadu di bandara terdampak dinilai penting agar setiap keluhan segera ditangani.

”Komisi VI meminta maskapai dan operator bandara memperkuat standar pelayanan dalam menghadapi kondisi force majeure,” katanya.

Menurutnya, penanganan krisis yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap industri penerbangan nasional.

“Bencana alam memang tidak dapat dihindari, tetapi cara kita melindungi masyarakat menunjukkan kualitas pelayanan dan komitmen terhadap perlindungan konsumen. Transparansi informasi, kemudahan layanan, serta kepastian hak penumpang harus menjadi prioritas utama,” tegasnya. (**)

 

Jakarta - Kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat memunculkan tanda tanya. Pasalnya, di tengah antrean panjang kendaraan pada sejumlah SPBU, stok solar disebut dalam kondisi aman.

Persoalan itu mendapat perhatian Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh. Ia mempertanyakan penyebab kelangkaan solar jika pasokan dari Pertamina masih tersedia.

"Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman," ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).

Menurut Rahmat, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan pada rantai distribusi yang perlu segera ditelusuri. Ia menilai kelangkaan tidak semestinya terjadi apabila pasokan dan stok benar-benar mencukupi.

Rahmat menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi atau penyalahgunaan solar subsidi di lapangan. Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat agar penyaluran berjalan sesuai peruntukan.

"Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya," tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum dilibatkan dalam pengawasan distribusi solar subsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Pertamina semata.

"Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri," ujarnya.

Merespons persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumbar pada Jumat (4/9/2026). Pertemuan itu akan membahas distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran di lapangan.

Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah cepat itu dilakukan setelah laporan mengenai kelangkaan solar di Sumbar sampai kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menanggapi laporan tersebut, Dony langsung meminta jajaran terkait mengambil langkah penanganan.

"Saya panggil segera Dirut Patra Niaga," kata Dony.

Kelangkaan solar sebelumnya dilaporkan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Selain membahas persoalan solar, keduanya juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan daerah. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur. (***)

SUMBARNET - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk maupun bangunan dan gerai yang telah selesai. 

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyebut, program strategis pemerintah tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

‎

‎“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, memiliki aktivitas usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

‎

‎Pada Agustus 2026, KDMP memasuki tahap operasionalisasi dan evaluasi kinerja. 

‎

‎Pemerintah juga telah menyiapkan penguatan SDM, termasuk pelatihan bagi calon manajer koperasi.

‎

‎Karena itu, Kementerian Koperasi diminta memastikan tata kelola koperasi berjalan profesional dan transparan. 

‎

‎"Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif atau sekadar memiliki gedung tanpa model bisnis jelas," jelasnya.

‎

‎Pengurus dan manajer juga harus kompeten, memahami bisnis, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi.

‎

‎Selain itu, KDKMP harus dapat terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional melalui integrasi bersama BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. 

‎

‎Dengan konektivitas tersebut, menurutnya, koperasi dapat menjadi agregator produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa hingga pasar nasional.

‎

‎Hal lain juga dukungan pemerintah berupa modal dan fasilitas juga harus produktif.

‎

‎“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi. Kita ingin melihat berapa omzet koperasi, berapa transaksi yang terjadi, berapa UMKM yang terlibat, berapa masyarakat yang memperoleh manfaat, dan berapa kontribusinya terhadap perekonomian desa," sebutnya.

‎

‎Pandangan tersebut juga mendorong adanya indikator keberhasilan yang terukur. 

‎

‎Evaluasi, menurut Rahmat tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang berdiri, melainkan kinerja bisnis dan manfaat ekonominya.

‎

‎“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi," katanya.

‎

‎Keberhasilan akhirnya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat desa yang ekonominya tumbuh karena koperasi, bukan banyaknya bangunan yang selesai. 

‎

‎"Dengan ukuran tersebut, keberadaan koperasi dapat dinilai dari aktivitas usaha nyata, manfaat yang dirasakan warga, serta kontribusinya terhadap ekonomi desa secara berkelanjutan dan kinerja bisnisnya," harapnya. (**)