Padang — Menyusuri perbukitan, menembus kawasan hutan, melintasi sungai, hingga menapaki jalan raya sejauh kurang lebih 40 kilometer. Bagi ratusan pecinta alam yang mengikuti Lomba Lintas Alam Telusur Jejak Perjuangan Harimau Kuranji (LLA-TJPHK) V Tahun 2026, perjalanan ini bukan sekadar menguji ketahanan fisik, tetapi juga menelusuri kembali jejak perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasco Ruseimy, membuka kegiatan tersebut di SMAN 11 Padang, kawasan Bungus Teluk Kabung, Jumat malam (9/10/2026). Ia mengingatkan para peserta agar menjadikan kecintaan terhadap alam sebagai komitmen nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan.

Menurut Vasco, kegiatan lintas alam harus menjadi ruang untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan dan menanamkan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa, khususnya perjuangan Batalyon Harimau Kuranji.

“Sebagai pecinta alam, saya berpesan agar kita saling tolong-menolong, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan etika saat berada di alam. Alam juga memiliki aturan yang harus kita perhatikan dan indahkan,” pesannya.

Ia juga meminta peserta memahami nilai sejarah di balik kegiatan tersebut. Semangat perjuangan Harimau Kuranji, yang dikenal sebagai bagian dari perlawanan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, diharapkan terus hidup di kalangan generasi muda.

 324 Pecinta Alam, 81 Tim, dan Tantangan 40 Kilometer

LLA-TJPHK V 2026 diikuti 324 peserta yang tergabung dalam 81 tim. Peserta terdiri atas 46 tim pelajar dan 35 tim kategori umum. Mereka berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, serta daerah tetangga, yakni Pekanbaru, Riau, dan Kerinci, Jambi.

Ketua KPA Bias, Khalid Saifullah Rajo Basa, mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat cukup signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Menurut Khalid, setiap tim terdiri atas empat orang, dengan pembagian satu orang official dan tiga anggota peserta. Kehadiran peserta lintas daerah menunjukkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ruang pertemuan komunitas pecinta alam untuk memperluas persahabatan dan pengalaman.

“Sekarang total peserta 81 tim, yang terdiri dari pelajar 46 tim dan umum 35 tim,” ujar Khalid.

Tahun ini, peserta memperebutkan total hadiah Rp106 juta yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman. Hadiah untuk kategori terbaik I sebesar Rp10 juta, terbaik II Rp7,5 juta, dan terbaik III Rp6 juta.

Panitia juga menyiapkan 45 item doorprize dengan total nilai Rp10 juta.

Namun, tantangan utama lomba bukan hanya hadiah. Peserta harus menaklukkan jalur lintas alam sepanjang kurang lebih 40 kilometer dengan medan yang bervariasi, mulai dari perbukitan, kawasan hutan, telusur sungai, hingga jalan raya.

Evi Yandri: Bukan Sekadar Adu Ketahanan Fisik

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mengatakan LLA-TJPHK memiliki misi lebih luas daripada sekadar menguji kemampuan fisik dan memacu adrenalin peserta.

Menurutnya, kegiatan yang mengusung kepedulian terhadap lingkungan tersebut juga menjadi sarana mengenalkan kembali sejarah perjuangan Batalyon Harimau Kuranji kepada generasi muda.

“Batalyon Harimau Kuranji merupakan laskar perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Padang,” kata Evi Yandri.

Ia menjelaskan, dukungan terhadap kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan aktivitas positif bagi generasi muda melalui olahraga, kecintaan terhadap alam, dan pembelajaran sejarah.

Keterlibatan peserta dari luar Sumbar juga menjadi perkembangan tersendiri. Tahun ini, dua tim berasal dari Pekanbaru, Riau, sedangkan satu tim berasal dari Kerinci, Jambi.

Evi Yandri menyebutkan, terdapat pula minat dari 10 tim asal Sumatera Utara untuk mengikuti kegiatan tersebut. Keinginan mereka diharapkan dapat diakomodasi pada penyelenggaraan tahun berikutnya.

Dua Etape Menyusuri Jejak Perjuangan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar, Tasliatul Fuadi, menjelaskan bahwa LLA-TJPHK dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan, membentuk disiplin, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan wawasan kebangsaan.

Secara khusus, kegiatan ini mengangkat sejarah perjuangan Batalyon Harimau Kuranji dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Fuadi menerangkan, lokasi awal kegiatan semula direncanakan berada di kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Solok. Namun, karena kawasan tersebut dilanda bencana longsor, lokasi pembukaan sekaligus start dipindahkan ke Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Perjalanan lomba dibagi menjadi dua etape.

Etape pertama dimulai dari SMAN 11 Padang di Bungus, kemudian memasuki kawasan hutan Baringin, Lubuk Kilangan (Luki), dan berakhir di Gua Kelelawar, Padayo, Luki.

Pada etape kedua, peserta kembali bergerak dari Gua Kelelawar Padayo, menembus kawasan hutan Gaduik sekitar tiga kilometer, lalu menuju Pauh V hingga mencapai garis finis di Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Jalur tersebut bukan rute baru bagi penyelenggara. Menurut panitia, lintasan serupa pernah digunakan pada LLA-TJPHK III tahun 2024.

Pada pelaksanaan tahun ini, penilaian lomba berfokus pada kecepatan waktu, sedangkan unsur ketepatan waktu ditiadakan.

Untuk memperkuat pemahaman sejarah, peserta juga mendapatkan pembekalan melalui diskusi sejarah yang menghadirkan dosen sejarah Universitas Andalas, Hari Efendi Iskandar, serta mengikuti technical meeting sebelum lomba dimulai.

 Merawat Alam, Menghidupkan Ingatan Sejarah

Bagi penyelenggara, keberhasilan LLA-TJPHK tidak hanya ditentukan oleh tim yang mencapai finis paling cepat. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan meninggalkan pengalaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, membangun solidaritas, dan memahami perjuangan generasi terdahulu.

Pesan tersebut menjadi penekanan Wagub Vasco Ruseimy saat membuka kegiatan. Ia berharap para peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman menaklukkan medan, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan menghormati sejarah bangsa.

Dengan melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah, LLA-TJPHK V 2026 menjadi pertemuan antara olahraga petualangan, pendidikan lingkungan, dan pengenalan sejarah perjuangan lokal.

Dari Bungus, melewati hutan dan perbukitan hingga Kuranji, perjalanan 40 kilometer itu mengingatkan bahwa kecintaan terhadap alam dan penghargaan terhadap sejarah dapat berjalan beriringan sebagai bekal membangun karakter generasi muda. (drd)

 

PADANG, - Komitmen besar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel kembali ditegaskan di Ranah Minang. Seluruh jajaran pimpinan daerah se-Sumatera Barat berkumpul dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar secara khidmat di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).

Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kabupaten/kota serius dalam membentengi tata kelola anggaran daerah dari praktik penyimpangan. Momentum penting ini dihadiri langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) untuk memperkuat arah kebijakan pencegahan korupsi di daerah.

Kehadiran Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., bersama para Kepala Daerah se-Sumbar menegaskan soliditas antara legislatif dan eksekutif. Sinergi ini ditujukan untuk memperketat tata kelola APBD, menjaga integritas para pejabat publik, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Acara berskala besar ini turut dihadiri oleh pejabat penting dari berbagai instansi pusat dan daerah. Tampak hadir Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, pejabat Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, serta Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar.

Dari jajaran daerah, tampak hadir secara kompak para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, hingga para Sekretaris Daerah beserta jajaran pejabat eselon II se-Sumatera Barat. Kehadiran seluruh elemen kunci ini mencerminkan tekad bersama dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang transparan dan bebas korupsi.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menegaskan kembali komitmen Pemprov Sumbar untuk terus menjaga marwah tata kelola pemerintahan. Gubernur menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Dr. Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi ini merupakan bagian vital dari upaya pencegahan (prevention). Penguatan pemahaman mengenai regulasi pencegahan tindak pidana korupsi diharapkan dapat membentengi para pejabat daerah dari potensi pelanggaran hukum.

Ketua KPK menekankan agar dokumen komitmen bersama yang telah ditandatangani tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan diterapkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari. Fokus utama implementasi tersebut mencakup kepatuhan anggaran, pengadaan barang dan jasa, transparansi mutasi dan rotasi jabatan, hingga kedisiplinan pelaporan LHKPN.

Melalui sinergi erat antara Ketua DPRD Sumbar Muhidi, Pemprov Sumbar, KPK, Kemendagri, dan BPKP, rakor ini diharapkan mampu memantapkan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat yang makin maju. Langkah bersama ini menjadi modal berharga dalam menghadirkan iklim investasi yang sehat dan pelayanan masyarakat yang optimal tanpa rasa cemas akan praktik korupsi. (*)

 

PADANG, – Ketahanan keluarga tidak hanya dibangun dari komitmen suami dan istri, tetapi juga membutuhkan dukungan lingkungan, nilai-nilai adat, serta bimbingan para tokoh yang dihormati masyarakat. Di Minangkabau, peran ninik mamak dan bundo kanduang menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan membentuk generasi yang bermartabat.

Semangat itulah yang mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas dan Peran Ninik Mamak dan Bundo Kanduang dalam Pendampingan Keluarga dan Calon Pengantin yang dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP., di salah satu hotel di Kota Padang, baru-baru ini.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kemampuan ninik mamak dan bundo kanduang dalam mendampingi keluarga, terutama pasangan yang sedang mempersiapkan diri memasuki kehidupan pernikahan. Pembekalan tersebut diharapkan membantu calon pengantin memahami pentingnya kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis, kokoh, dan berketahanan.

Pernikahan bukan sekadar menyatukan dua insan, melainkan juga mempertemukan dua keluarga dengan latar belakang, kebiasaan, dan tanggung jawab yang harus dijalani bersama. Karena itu, pendampingan dari orang-orang yang memahami nilai adat dan kehidupan bermasyarakat dapat menjadi bekal penting dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Dalam tatanan adat Minangkabau, ninik mamak memiliki peran dalam membimbing kemenakan, sedangkan bundo kanduang menjadi figur penting dalam keluarga dan pewarisan nilai-nilai kehidupan. Keterlibatan keduanya diharapkan mampu memperkuat komunikasi, menanamkan tanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan keluarga.

Bimtek ini juga merupakan bagian dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Evi Yandri Rajo Budiman sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Program tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap penguatan peran tokoh adat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam membangun keluarga yang siap menghadapi tantangan zaman.

Penguatan kapasitas para tokoh adat menjadi penting agar pendampingan terhadap keluarga dan calon pengantin dapat berjalan lebih terarah. Dengan pemahaman yang semakin baik, ninik mamak dan bundo kanduang diharapkan dapat menjadi mitra keluarga dalam menanamkan nilai saling menghormati, tanggung jawab, dan kebersamaan.

Lebih jauh, keluarga yang harmonis diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang berkarakter, menghargai adat, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya. Sinergi antara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat pun menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Minangkabau di tengah perubahan zaman.

Melalui kegiatan ini, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa ketahanan keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Ketika ninik mamak dan bundo kanduang menjalankan perannya dengan baik, nilai adat dapat terus hidup dalam keluarga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Adat kuat, keluarga hebat, generasi bermartabat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

 

PADANG, - Di balik semangat anak-anak berkebutuhan khusus menuntut ilmu, terdapat kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP, saat meninjau SLB Negeri 1 Padang, baru-baru ini. 

Kunjungan tersebut dilakukan setelah Evi Yandri menerima berbagai aspirasi dari para guru mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dinilai memprihatinkan. Keluhan itu mendorongnya untuk melihat langsung keadaan di lapangan.

Bagi para guru, fasilitas pendidikan bukan sekadar pelengkap kegiatan belajar mengajar. Ketersediaan sarana yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam beberapa hari terakhir, Evi Yandri mengaku mendengar langsung keluhan para guru. Salah satu persoalan yang mencuat adalah minimnya fasilitas belajar yang disebut belum pernah tersentuh bantuan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Berangkat dari aspirasi tersebut, Evi Yandri memilih memastikan sendiri kondisi sekolah. Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk memahami kebutuhan yang disampaikan para pendidik sekaligus melihat persoalan yang perlu mendapat perhatian.

"Saya datang untuk memastikan secara langsung kondisi yang disampaikan para guru. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang layak," ujar Evi Yandri.

Pernyataan itu menegaskan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman diharapkan dapat membantu peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih baik, sekaligus mendukung tugas para guru dalam mendampingi mereka.

Evi Yandri juga menyatakan bahwa aspirasi para guru akan menjadi perhatian serius agar kebutuhan sarana dan prasarana SLB Negeri 1 Padang dapat segera diperjuangkan. Harapan tersebut menjadi penting bagi sekolah yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut dari aspirasi tersebut. Peninjauan Evi Yandri diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong perhatian terhadap kebutuhan SLB Negeri 1 Padang, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan yang lebih layak, aman, dan nyaman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

PADANG — Menjadi guru bukan sekadar berdiri di depan kelas dan menyampaikan pelajaran. Lebih dari itu, seorang pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk cara berpikir, karakter hingga masa depan peserta didik.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026).

Menurut Muhidi, guru memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang akan membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Tantangan tersebut semakin besar karena perubahan dunia berlangsung sangat cepat dan menyentuh hampir seluruh bidang kehidupan.

“Pendidik bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan. Kita harus mampu mengubah pola pikir peserta didik, membangun karakter dan adab mereka, serta mengolah ilmu menjadi kompetensi yang memberikan manfaat,” kata Muhidi.

Ia menilai, sekolah harus menjadi ruang yang mampu menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri anak-anak. Karena itu, peserta didik perlu terus dimotivasi agar memiliki kemauan untuk belajar, berani berkembang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.

Muhidi juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam mendidik generasi muda. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru, tetapi membutuhkan hubungan yang kuat antara sekolah, peserta didik, orang tua dan lingkungan masyarakat.

“Kalau kita mengelola anak-anak, tidak bisa sendiri. Kebersamaan dan silaturahmi menjadi kunci. Dengan komunikasi yang baik, banyak hal positif yang bisa kita bangun bersama,” ujarnya.

Ia mengingatkan, Indonesia tengah menuju momentum 100 tahun kemerdekaan pada 2045. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus dipersiapkan sejak sekarang agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru menjadi tantangan.

Karena itu, generasi yang dipersiapkan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik. Anak-anak juga harus memiliki kekuatan iman, akhlak yang mulia, wawasan luas serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa.

“Kita berharap dalam 10 tahun ke depan bisa mencetak SDM yang unggul. Generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmu pengetahuannya dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan,” tuturnya.

Muhidi menyebut perubahan global yang semakin cepat membuat dunia pendidikan harus ikut beradaptasi. Perkembangan teknologi, perubahan pola kerja dan disrupsi di berbagai sektor menuntut lahirnya sumber daya manusia yang fleksibel, kreatif dan mampu mengikuti perkembangan tanpa kehilangan nilai-nilai dasar.

“Kita membutuhkan SDM yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi jangan sampai terbawa oleh perubahan. Ini menjadi tugas penting dunia pendidikan,” katanya.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Indonesia juga harus didukung oleh kualitas manusia yang mampu mengelolanya. Jika sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, potensi yang dimiliki daerah maupun negara dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi.

Di sinilah, kata Muhidi, pendidikan memegang peranan penting.

Ia berharap para guru PPPK terus meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat keteladanan dalam menjalankan tugas. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik dalam sikap, disiplin dan kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi. Guru harus mampu memberikan keteladanan dan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadi bekal anak-anak menghadapi masa depan,” tegasnya.

Melalui peningkatan kompetensi guru, Muhidi berharap kualitas pendidikan di Sumatera Barat semakin kuat dan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, berdaya saing dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta pembangunan bangsa.

“Guru hari ini sedang menyiapkan generasi yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, tugas seorang pendidik adalah tugas besar yang harus dijalankan dengan ilmu, keteladanan dan keikhlasan,” pungkasnya. (**)

 

PADANG — Membayar pajak kendaraan bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Di balik pajak yang dibayarkan, ada kontribusi masyarakat yang ikut mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan di Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, saat menghadiri kegiatan Gebyar Pajak, Sabtu (3/10/2026). Ia mengajak masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap kemajuan daerah.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Muhidi.

Menurutnya, kegiatan seperti Gebyar Pajak memiliki arti penting untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan informasi perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran bersama.

Muhidi menyebut pajak menjadi salah satu sumber penting yang membantu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang, Sumatera Barat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Salah satu sumber yang memiliki peran penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penerimaan dari sektor ini menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang kemudian mendukung berbagai kebutuhan pembangunan.

Karena itu, Muhidi berharap kesadaran membayar pajak dapat tumbuh secara perlahan dan menjadi kebiasaan baik di tengah masyarakat.

“Kita tentu ingin masyarakat membayar pajak bukan hanya karena takut terkena sanksi. Lebih dari itu, kita ingin tumbuh kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kontribusi kita untuk pembangunan daerah,” ujarnya.

Menurut Muhidi, semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya tepat waktu, semakin besar pula ruang yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

Ia juga melihat pembayaran pajak memiliki kaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, terutama jalan, akan membantu memperlancar mobilitas, distribusi barang dan kegiatan usaha.

"Dengan demikian, manfaat pajak tidak hanya dirasakan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha," katanya.

Muhidi menilai, upaya meningkatkan kesadaran pajak perlu dibarengi dengan pelayanan yang semakin mudah.

Masyarakat harus mendapatkan kemudahan ketika ingin memenuhi kewajibannya. Karena itu, berbagai inovasi pelayanan, seperti Samsat keliling, pelayanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat serta layanan digital, perlu terus dikembangkan.

“Semakin dekat dan mudah pelayanan, tentu akan semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.

Selain pelayanan, komunikasi mengenai pajak juga perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Muhidi mendorong agar edukasi perpajakan tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga memanfaatkan berbagai ruang komunikasi yang banyak digunakan masyarakat saat ini.

"Media sosial, video pendek, radio, komunitas otomotif, kegiatan masyarakat hingga kolaborasi dengan generasi muda dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai pajak dengan cara yang lebih menarik," ujarnya.

Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara sederhana kapan pajak harus dibayarkan, bagaimana proses pembayarannya, di mana layanan dapat diakses serta bagaimana pajak tersebut memberikan manfaat bagi daerah.

Karena itu, Muhidi berharap Gebyar Pajak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi awal dari gerakan bersama untuk membangun kebiasaan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Pesan yang disampaikan melalui kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan menjangkau masyarakat hingga ke nagari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas,” ujarnya.

Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.

"Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat," sebutnya 

Di sisi lain, Muhidi mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu merasa bahwa kontribusinya dihargai. Sementara bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan pemberian informasi harus tetap dikedepankan.

Menurutnya, pelayanan yang baik, edukasi yang berkelanjutan dan penerapan aturan secara proporsional dapat berjalan beriringan.

Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.

DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.

Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya tentang angka penerimaan. Lebih dari itu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.

“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya. (**)

 

PADANG, - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., mendapat tugas membacakan naskah Ikrar pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026).

Pembacaan ikrar berlangsung dalam suasana khidmat. Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga Pancasila, persatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika zaman. 

Bersamaan dengan itu, peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81 menjadi momentum refleksi perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat membangun Sumatera Barat. Tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh” turut mengemuka dalam rangkaian peringatan tahun ini. 

Muhidi bersama jajaran pemerintahan dan unsur terkait menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan. Peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi juga ruang untuk mengenang perjuangan pendahulu dan menatap masa depan Sumbar.

Upacara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala OPD, unsur Forkopimda Sumbar, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan kuatnya kebersamaan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar.

Pesan kebangsaan juga menjadi bagian penting dari peringatan tersebut. Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Jadi Sumbar menjadi momentum memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan usia 81 tahun, Sumatera Barat memasuki fase penting untuk terus memperkuat pembangunan manusia, ekonomi, kebudayaan, pelayanan publik dan ketangguhan masyarakat. Semangat menjaga Pancasila dan membangun daerah pun menjadi pesan kuat dari peringatan yang berlangsung khidmat tersebut. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

 

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81, Kamis (1/10/2026), di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Sumatera Barat sekaligus melihat berbagai capaian pembangunan dan tantangan yang masih harus dihadapi daerah ke depan.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan peringatan Hari Jadi Sumatera Barat bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menengok kembali perjalanan masa lalu dan keteladanan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi daerah.

"Peringatan Hari Jadi mengajak kita untuk menengok sejenak masa lalu. Sumatera Barat hari ini merupakan warisan dari generasi yang lebih dahulu bekerja, para pendiri dan pahlawan bangsa," kata Muhidi dalam sambutannya.

Menurutnya, Sumatera Barat dibangun melalui kontribusi berbagai elemen masyarakat. Mulai dari ulama, pendidik, pejuang, saudagar, intelektual, ninik mamak, bundo kanduang hingga masyarakat umum yang bersama-sama menyusun perjalanan sejarah daerah.

Ia menegaskan, keteladanan kepemimpinan para pendahulu harus menjadi pijakan bagi generasi saat ini dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Barat.

"Masa lalu dengan teladan kepemimpinan itu adalah pondasi kita. Ia menjadi pijakan bagi langkah kita hari ini sekaligus memberi arah bagi perjalanan kita ke masa depan," ujarnya.

Muhidi juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh yang pemikirannya tidak hanya berpengaruh di tingkat daerah, tetapi juga melampaui batas wilayah.

"Sumatera Barat pernah melahirkan banyak tokoh yang pemikirannya melampaui batas daerah. Mereka tidak hanya berbicara tentang kampung halaman, tetapi ikut memikirkan Indonesia dan bahkan dunia," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menyampaikan bahwa Sumatera Barat terus mengalami perkembangan dalam berbagai indikator pembangunan.

Ia menyebutkan, salah satu capaian yang patut diapresiasi terlihat dari pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat telah mencapai 77,27, yang menempatkan Sumbar pada peringkat keenam tertinggi secara nasional.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Sumatera Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 5,27 persen. Adapun Indeks Gini berada pada angka 0,285, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah.

"Capaian itu patut kita syukuri. Namun sesuai dengan semangat untuk terus tumbuh, kita masih menghadapi tantangan," tegas Muhidi.

Menurutnya, sejumlah pekerjaan rumah masih perlu menjadi perhatian bersama. 

Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong agar mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih luas. Di sisi lain, pemerataan pembangunan antarwilayah juga masih perlu diperkuat.

Persoalan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah, lanjutnya, juga menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui kebijakan yang tepat dan terukur.

Karena itu, Muhidi menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri.

"Capaian hari ini bukan titik akhir. Capaian adalah pijakan untuk melangkah lebih jauh," ujarnya.

Ia berharap momentum Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 dapat memperkuat semangat seluruh elemen daerah untuk melanjutkan pembangunan dengan berpedoman pada keteladanan para pendahulu, sekaligus menjawab tantangan masa depan.

Peringatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan Sumatera Barat yang semakin maju, merata dan sejahtera.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka, tetapi harus mampu membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Kita terus berupaya membangun perekonomian Sumbar yang kuat, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya dari pertumbuhan ekonomi tersebut,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I 2026 mencapai 4,77 persen. Pertumbuhan triwulan II tersebut juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 3,70 persen.

Dari sisi kesejahteraan, jumlah penduduk miskin Sumbar pada Maret 2026 tercatat 311,14 ribu orang atau 5,27 persen, turun dibandingkan September 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 juga turun menjadi 5,51 persen, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 3,06 juta orang atau meningkat sekitar 85,75 ribu orang dibandingkan Februari 2025.

Perkembangan positif juga terlihat pada pembangunan manusia. IPM Sumbar tahun 2025 mencapai 77,27, meningkat dari 76,43 pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan perkembangan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Namun, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumbar juga harus memperhitungkan karakteristik daerah yang memiliki risiko bencana tinggi. Pengalaman bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Sumbar pada penghujung 2025 menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan ekonomi dan ketangguhan bencana harus berjalan beriringan.

“Sumbar harus terus menjadi daerah yang responsif dalam menghadapi bencana. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, serta seluruh lembaga terkait terus kita perkuat,” katanya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgri), Bima Arya, Duta Besar Palestina dan Duta Besar Belarusia, Gunernur dan Wagub Sumbar, Bupati/Walikota se Sumbar serta para tamu undangan lainnya.(**)

PADANG, - Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tahun 2026 berlangsung dalam suasana penuh makna. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, 1 Oktober 2026, menjadi momentum untuk melihat capaian pembangunan sekaligus menatap tantangan Sumbar ke depan.

Rapat paripurna tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting. Di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri RI Dr. H. Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta Tan Sri Dato’ Seri Panglima Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Malaysia periode 2020–2023 yang hadir melalui Zoom Meeting.

Selain itu, hadir pula unsur Forkopimda Sumbar, anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Sekda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, organisasi keagamaan serta tokoh masyarakat.

Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi dalam pidatonya menegaskan bahwa usia 81 tahun bukan sekadar angka. Hari Jadi Sumbar menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan daerah, capaian pembangunan, tantangan yang dihadapi, sekaligus memikirkan warisan yang akan diberikan kepada generasi berikutnya.

Muhidi juga menyoroti ketangguhan masyarakat Sumatera Barat dalam melewati berbagai ujian. Gempa bumi 2009, pandemi Covid-19, hingga bencana hidrometeorologi menjadi bagian dari perjalanan yang disebut sebagai pelajaran penting dalam membangun Sumbar yang semakin siap menghadapi perubahan.

Dari sisi pembangunan manusia, pidato pimpinan DPRD mencatat IPM Sumatera Barat mencapai 77,27. Sementara tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen dan Indeks Gini tercatat 0,285. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran pembangunan Sumbar pada momentum Hari Jadi ke-81.

Perhatian juga diarahkan pada pendidikan, generasi muda dan UMKM. Muhidi menekankan pentingnya memperluas keterampilan, membuka ruang kreativitas dan inovasi, serta mendorong UMKM naik kelas melalui pengetahuan, teknologi, pembiayaan, akses pasar, digitalisasi dan pendampingan.

Tak kalah penting, identitas budaya Minangkabau turut menjadi perhatian. Nilai Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah disebut sebagai bagian dari jati diri yang harus tetap hidup di tengah perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan zaman.

Muhidi juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ketangguhan menghadapi bencana. Risiko gempa, tsunami, letusan gunung api, longsor dan banjir menjadi alasan pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan serta pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana sejak awal.

Dalam kesempatan yang sama, DPRD Sumbar menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau. Semangat bergerak bersama dinilai menjadi bagian penting dalam membangun Sumatera Barat yang tumbuh sekaligus tangguh.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-81 bukan hanya seremoni tahunan. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan sejarah, menghargai jasa pendahulu, mensyukuri capaian dan melakukan refleksi terhadap tantangan pembangunan yang masih harus dijawab.

Mahyeldi memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sumbar. IPM 2025 mencapai 77,27, tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 5,27 persen, sementara ekonomi Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Ia menegaskan capaian tersebut harus diikuti peningkatan kesempatan kerja, pendapatan riil dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Mahyeldi kemudian menegaskan pesan utama Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, yakni “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.” Sumbar Tumbuh dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda. Sedangkan Sumbar Tangguh berarti kemampuan menghadapi tantangan, bangkit dari kesulitan serta memperkuat fondasi sosial, budaya dan pemerintahan.

Pesan Hari Jadi Sumbar ke-81 akhirnya bermuara pada satu agenda besar: pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan perantau didorong terus memperkuat kolaborasi agar Sumatera Barat semakin maju, sejahtera, berbudaya dan tangguh menghadapi masa depan. (*)

 

PADANG — Lautan manusia memadati kawasan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (30/9/2026) pagi. Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah mengikuti Jalan Sehat Bersama Parlemen, bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun 2026.

Di balik meriahnya kegiatan tersebut, Sekretaris DPRD Sumatera Barat Drs. Maifrizon, M.Si. menjadi salah satu aktor penting dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagai penanggung jawab, Maifrizon memastikan kegiatan yang mempertemukan masyarakat, legislatif, eksekutif, pelaku UMKM dan berbagai unsur lainnya itu berlangsung semarak.

Antusiasme peserta bahkan sudah terlihat sejak pagi. Meski langit Kota Padang tampak mendung, cuaca yang relatif bersahabat membuat ribuan warga tetap bersemangat mengikuti jalan sehat.

Peserta dilepas dari halaman parkir DPRD Sumbar. Mereka kemudian menyusuri Jalan S. Parman, Belanti Raya, Khatib Sulaiman, sebelum kembali menuju halaman DPRD Sumbar sebagai titik finis.

Bagi Maifrizon, kegiatan tersebut bukan sekadar olahraga bersama. Jalan sehat juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi sekaligus memperlihatkan kolaborasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga kegiatan jalan sehat dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ini dapat terlaksana. Ini merupakan bentuk kolaborasi menuju Sumbar Tumbuh dan Tangguh,” ujar Maifrizon.

Tak Sekadar Jalan Sehat, UMKM Ikut Bergerak

Semarak kegiatan semakin terasa karena penyelenggara tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga. Maifrizon juga menekankan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta kuliner lokal Kota Padang.

Beragam makanan tradisional khas Minangkabau disediakan secara gratis bagi peserta. Sajian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah kepada masyarakat luas.

“Selain jalan sehat, kita juga memberdayakan UMKM dan kuliner yang ada di Kota Padang. Berbagai makanan tradisional disajikan untuk peserta,” jelasnya.

Kehadiran UMKM membuat halaman DPRD Sumbar tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya peserta jalan sehat. Kawasan tersebut juga berubah menjadi ruang promosi bagi produk dan kuliner lokal.

Konsep ini membuat perayaan Hari Jadi Sumbar ke-81 terasa lebih dekat dengan masyarakat. Olahraga, silaturahmi dan pemberdayaan ekonomi lokal berjalan dalam satu kegiatan.

Puluhan Hadiah Tambah Semarak

Kemeriahan Jalan Sehat Bersama Parlemen semakin lengkap dengan puluhan hadiah hiburan yang disiapkan untuk peserta.

Hadiah yang disediakan cukup beragam, mulai dari mesin cuci, kulkas, rice cooker, kompor gas, sepeda motor, motor listrik hingga berbagai hadiah menarik lainnya.

Menurut Maifrizon, hadiah tersebut merupakan bentuk dukungan dan partisipasi anggota DPRD Sumbar, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah instansi dan pihak terkait.

Dengan hadiah yang beragam, peserta semakin antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga kembali ke halaman DPRD Sumbar.

Muhidi: Momentum Mendekatkan Parlemen dengan Masyarakat

Ketua DPRD Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, MM, turut mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat.

Menurut Muhidi, Jalan Sehat Bersama Parlemen menjadi salah satu momentum untuk mempererat kedekatan lembaga legislatif dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi turut hadir dan melepas peserta jalan sehat. Kehadiran gubernur bersama jajaran DPRD Sumbar dan unsur pemerintah daerah memperlihatkan sinergi antarlembaga dalam menyemarakkan hari jadi provinsi.

Dari halaman DPRD Sumbar, ribuan peserta kemudian bergerak mengikuti rute yang telah ditentukan. Di sepanjang perjalanan, suasana penuh kebersamaan terasa di tengah masyarakat.

Jalan sehat akhirnya bukan hanya menjadi agenda olahraga massal. Kegiatan ini berkembang menjadi ruang perjumpaan antara masyarakat, parlemen, pemerintah daerah, UMKM dan berbagai elemen masyarakat.

Semangat kolaborasi itulah yang menjadi pesan utama peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81: membangun daerah bukan hanya melalui kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat secara langsung.

Di tengah keramaian ribuan warga, Maifrizon menegaskan bahwa kebersamaan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan Sumatera Barat yang terus tumbuh dan tangguh. (**)

 

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak masyarakat mengikuti Aksi Sehat Bersama Parlemen yang digelar DPRD Sumbar untuk memeriahkan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, Rabu (30/9). 

“Saya mewakili unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbar mengajak masyarakat ikut. Acara ini terbuka untuk umum dan banyak hadiah yang menanti,” kata Muhidi, Senin(28/9) 

Muhidi menjabarkan, mengusung tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh” masyarakat yang sehat menjadi salah satu kekuatan penting bagi Sumatera Barat untuk bangkit dan terus tumbuh. 

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan masyarakat yang sehat, produktif dan memiliki semangat untuk bergerak bersama.

“Kalau masyarakat kita sehat, tentu kita memiliki kekuatan untuk bangkit. Sumbar yang sehat akan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Sumbar yang tumbuh dan tangguh,” ujar Muhidi.

Untuk diketahui, Aksi Sehat Bersama Parlemen digelar Rabu (30/9/2026), dengan titik start dan finish di Kantor DPRD Sumbar yang dimulai pukul 07.00 WIB.

Selain jalan sehat, panitia juga menyiapkan cek kesehatan gratis dan donor darah. Masyarakat dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut karena acara dibuka untuk umum.

Muhidi berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berolahraga bersama keluarga, teman maupun komunitas sekaligus mempererat silaturahmi.

“Mari kita ramaikan bersama. Kita olahraga, menjaga kesehatan, sekaligus bersilaturahmi. Ini bagian dari semangat kita untuk membangun Sumbar bersama-sama,” katanya.

Untuk menambah semarak kegiatan, panitia juga menyediakan berbagai doorprize menarik bagi peserta.

Sekretaris DPRD Sumatera Barat Maifrizon mengatakan, peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 akan dikemas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain agenda rapat paripurna yang rutin digelar setiap tahun, DPRD Sumbar juga menyiapkan kegiatan “Aksi Sehat Bersama Parlemen” pada 30 September 2026.

“Kegiatan ini terdiri dari jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah. Kami ingin peringatan hari jadi provinsi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Maifrizon.

Menurutnya, DPRD Sumbar juga melibatkan pelaku UMKM melalui penyediaan makanan dan produk yang mengangkat potensi serta kearifan lokal Sumatera Barat. Sebanyak sekitar 7.000 paket snack disiapkan untuk peserta kegiatan.

Selain itu, panitia juga menyediakan sejumlah doorprize menarik bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan, di antaranya sepeda listrik, sepeda, dan kompor gas.

“Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk datang dan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar dan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara parlemen dengan masyarakat,” ujarnya.

Maifrizon menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Sumbar untuk lebih dekat dengan masyarakat. DPRD tidak hanya hadir melalui agenda persidangan, tetapi juga turun dan berbaur secara langsung dengan masyarakat.

“Motivasi utama kegiatan ini adalah bagaimana anggota DPRD Sumbar bisa hadir dan berbaur di tengah masyarakat. Jangan sampai ada kesan bahwa DPR hanya bersidang dan bersidang. Ada bentuk kegiatan lain yang memungkinkan anggota DPRD berinteraksi langsung, bercengkerama, berdiskusi, sekaligus melihat situasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Terkait keterlibatan UMKM, Maifrizon menyebut DPRD Sumbar bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Pelaku UMKM yang dilibatkan akan menyajikan berbagai produk, termasuk makanan yang mencerminkan potensi dan kearifan lokal daerah.

“Kami sudah melakukan rapat persiapan terakhir. Alhamdulillah, seluruh persiapan sudah dilakukan. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti semua dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Untuk pembukaan kegiatan, DPRD Sumbar mengundang Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur, serta jajaran Forkopimda. Para pimpinan daerah tersebut juga diharapkan dapat hadir sekaligus melepas peserta jalan santai.

“Insyaallah kami mengundang Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur dan Forkopimda untuk hadir bersama-sama sekaligus melepas peserta jalan santai,” kata Maifrizon. (**)

 

AROSUKA — Bencana galodo dilaporkan menerjang kawasan Kantor Bupati Solok, Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam. Material berupa batu, lumpur dan tanah dilaporkan terbawa arus hingga menggenangi sejumlah kawasan perkantoran dan meluber ke badan Jalan Raya Solok–Padang.

Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP., mengimbau masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah rawan bencana, untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan.

Nanda meminta masyarakat tidak panik, namun tetap siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan maupun pergerakan material dari kawasan yang terdampak.

“Untuk masyarakat, kami mengimbau agar tetap berhati-hati dan siaga. Jika berada di kawasan yang berpotensi terdampak, segera mencari tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” ujar Nanda.

Selain itu, Nanda juga meminta tim gabungan yang berada di lokasi untuk segera melakukan penanganan dan memastikan keselamatan warga, terutama apabila masih terdapat masyarakat yang terjebak atau membutuhkan pertolongan.

Ia meminta unsur terkait, mulai dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan serta relawan untuk berkoordinasi dalam proses evakuasi dan penanganan dampak bencana.

“Yang paling utama saat ini adalah keselamatan masyarakat. Tim gabungan harus bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih terjebak dan memastikan mereka mendapatkan pertolongan,” tegasnya.

Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati lokasi aliran galodo maupun daerah yang masih berisiko, karena kondisi di lapangan dapat berubah sewaktu-waktu.

Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan cepat dan terkoordinasi, sementara masyarakat diminta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan petugas terkait kondisi terkini di lapangan.

Hingga laporan awal diterbitkan, kondisi wilayah terdampak dan kemungkinan adanya korban masih dalam pendataan serta penelusuran lebih lanjut. Nanda juga menghibau warga segera laporkan ke BPBD Kab. Solok jika masih ada warga terjebak. (*)

 

SOLOK — Kondisi kabut asap yang terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Barat menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswippetra, Dt Mjj Alam menyalurkan 20 ribu masker untuk masyarakat dan pelajar di Kota dan Kabupaten Solok.

Sebanyak 10 ribu masker sebelumnya telah dibagikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, 10 ribu masker disalurkan ke sekolah-sekolah untuk membantu pelajar menghadapi kondisi udara yang kurang baik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi kabut asap.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya melaporkan adanya sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat. Kondisi atmosfer yang relatif kering selama musim kemarau disebut turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan serta meluasnya sebaran asap.

BMKG juga mengingatkan bahwa kabut asap dapat berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang dan aktivitas transportasi. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, perlu mendapat perhatian ketika kondisi udara memburuk.

Kondisi serupa juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada 17 September 2026 mengeluarkan kebijakan penyesuaian pembelajaran setelah kualitas udara di daerah tersebut terdampak kabut asap selama beberapa pekan. ISPU di wilayah tersebut dilaporkan berada pada kategori tidak sehat.

Atas kondisi itu, pembelajaran PAUD dan TK di Solok Selatan diliburkan, sementara siswa SD dan SMP diarahkan belajar dari rumah pada 18–19 September 2026.

H. Daswippetra mengatakan kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap masyarakat perlu dilakukan, terutama bagi anak-anak yang tetap harus mengikuti kegiatan pendidikan.

“Kita melihat sendiri bagaimana kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang bisa langsung membantu masyarakat,” ujar Daswippetra.

Menurutnya, masker memang bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. Namun, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Anak-anak kita harus tetap belajar, tetapi kesehatan mereka jangan sampai dikorbankan. Masker ini salah satu ikhtiar sederhana untuk memberikan perlindungan,” katanya.

Daswippetra mengatakan perhatian terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Menurutnya, persoalan yang dirasakan masyarakat perlu mendapat respons, tidak hanya dalam bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui tindakan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan.

“Bagi saya, ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan, wakil rakyat harus hadir. Tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi harus ada tindakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap 20 ribu masker yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelajar, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan.

Daswippetra juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara memburuk dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

“Kita tentu berharap kondisi ini segera membaik. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan menjadi bentuk kepedulian kita terhadap kondisi yang sedang mereka hadapi,” katanya.

Bagi Daswippetra, kondisi kabut asap juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap masyarakat pesisir dan daerah yang terdampak penurunan kualitas udara. Ia berharap pemerintah terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah yang diperlukan agar dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan (*)

 

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. (**)

 

PADANG - Jangan anggap apel pagi sekadar rutinitas. Di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, apel menjadi momentum untuk mengencangkan kembali barisan, memperkuat disiplin, sekaligus memastikan seluruh aparatur siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

Pesan itu terlihat dalam Apel Pagi Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kamis (17/9/2026). Bertempat di halaman depan lobby Kantor DPRD Sumbar, apel dipimpin langsung Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si.

Kehadiran pimpinan dalam apel tersebut menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Bagi Sekretariat DPRD Sumbar, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pijakan dalam menjalankan pelayanan dan mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Apalagi, Sekretariat DPRD berada di garis penting dalam mendukung berbagai agenda kedewanan. Setiap kegiatan membutuhkan kesiapan aparatur, koordinasi yang kuat, serta kemampuan bekerja secara cepat, tertib, dan profesional.

Karena itu, apel pagi menjadi momentum untuk menyamakan ritme kerja seluruh jajaran. Tidak boleh ada pekerjaan yang berjalan tanpa koordinasi. Tidak boleh pula pelayanan kedewanan kehilangan dukungan hanya karena lemahnya komunikasi internal.

Maifrizon melalui kepemimpinannya di Sekretariat DPRD Sumbar terus menempatkan kedisiplinan sebagai bagian penting dalam membangun kualitas aparatur. Semangat tersebut menjadi modal untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin tertib dan bertanggung jawab.

Dari apel pagi, targetnya bukan sekadar barisan yang rapi. Target utamanya adalah kinerja yang semakin nyata. Setiap aparatur diharapkan memahami tugas masing-masing dan memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung aktivitas kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Koordinasi juga menjadi perhatian penting. Dengan komunikasi yang solid antarbagiannya, berbagai agenda kedewanan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara lebih terarah. Sinergi internal menjadi salah satu kunci agar pekerjaan tidak tersendat.

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, aparatur dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan tanggung jawab. Kehadiran harus berbanding lurus dengan produktivitas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan.

Apel rutin sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan di Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Setiap dukungan administratif, teknis, dan pelayanan memiliki peran dalam memastikan fungsi kelembagaan DPRD dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Semangat kebersamaan yang dibangun melalui apel diharapkan tidak berhenti ketika barisan dibubarkan. Semangat itu harus dibawa ke ruang kerja, diterjemahkan menjadi koordinasi, pelayanan, ketepatan waktu, serta penyelesaian tugas yang bertanggung jawab.

Pesannya jelas: disiplin harus dimulai dari hal sederhana, tetapi dampaknya harus terasa dalam kinerja. Melalui Apel Pagi Rutin, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat barisan aparatur agar semakin solid, profesional, dan siap memberikan dukungan terbaik bagi kelancaran tugas kedewanan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

 

PADANG – Upaya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir terus dilakukan melalui penguatan sektor perikanan budidaya. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan di Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Minggu (13/9/2026).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., hadir langsung dalam penyerahan bantuan tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat produktivitas pembudidaya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan benih dan pakan ikan kerapu tersebut merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Muhidi, dukungan terhadap pembudidaya ikan perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya operasional dalam kegiatan budidaya. Bantuan pakan diharapkan dapat meringankan beban biaya produksi, sementara benih ikan kerapu menjadi modal penting untuk meningkatkan hasil budidaya.

Ia berharap bantuan yang diberikan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi dalam jangka pendek, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Produktivitas budidaya yang meningkat diharapkan berdampak pada bertambahnya pendapatan pembudidaya dan tumbuhnya aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar.

Muhidi juga mengingatkan kelompok pembudidaya agar mengelola bantuan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Kekompakan antaranggota kelompok dinilai penting agar seluruh bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan hasil maksimal.

“Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” pesan Muhidi.

Ia menegaskan, DPRD Sumatera Barat akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan. Dukungan terhadap sektor kelautan dan perikanan dinilai penting dalam memperkuat ekonomi pesisir sekaligus mendorong kemandirian pangan bahari di Sumatera Barat.

Dengan adanya sinergi antara DPRD Sumbar, pemerintah daerah, DKP, dan kelompok pembudidaya, pengembangan budidaya ikan kerapu di Teluk Buo diharapkan dapat terus berkembang. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan potensi kelautan Sumatera Barat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. (*)

 

PADANG- Ingin memperjuangkan hak dan tidak diberhentikan sepihak, persatuan Buruh melakukan aksi damai di gedung DPRD Sumbar. 

Dalam orasinya, perwakilan driver Maxim, Darma, menyampaikan keluhan terkait potongan aplikasi saat menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar, Kamis (10/9/2026). 

Darma mengatakan pajak aplikasi dan fitur turbo sangat memberatkan pada para driver dengan ekonomi menengah ke bawah.

Sekitar setengah jam berorasi, perwakilan DPRD Sumbar datang menemui massa. Akan tetapi, massa ingin Ketua DPRD Sumbar yang menemui mereka.

Aksi berlanjut dan berhenti saat azan zuhur, setelah itu aksi kemudian berlanjut dan Wakil Ketu DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra beserta beberapa perwakilan Komisi II dan Komisi III dan Sekretaris DPRD, turun menemui masaa aksi. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra menerima tuntutan dan disambut tepuk tangan oleh para massa. 

Adapaun tuntutan peserta aksi unjuk rasa, untuk lebih menjamin mereka dalam melakukan aktifitas dan tidak memberatkan. 

Berikut 10 tuntutan massa aksi:

1. Wujudkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan - Pro Buruh.

2. Menjamin Kepastian Kerja, Menghentikan Eksploitasi, Sistem Outsourcing, PKWT, dan Mencegah Penyalahgunaan Pemagangan.

3. Menjamin Hak Upah Buruh Secara Layak & Bermartabat.

4. Menjamin & Melindungi Pekerja Platform, dan Pekerja Terdampak Transisi Iklim.

5. Menjamin Hak Pesangon Buruh, Mencegah PHK Sepihak.

6. Memperkuat Serikat Pekerja, Menjamin Kebebasan Berserikat dan Hak Mogok Kerja.

7. Menjadikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Kesejahteraan Pekerja Sebagai Tujuan Utama Pembangunan.

8. Sanksi dan Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pelanggar Hak-Hak Buruh.

9. Jamin dan Lindungi Buruh Perempuan, Buruh Disabilitas, dan Pekerja Rentan Lainnya.

10. Jalankan Program Upskiling dan Reskilling Buruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, wakil ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa, mengatakan akan meneruskan tuntutan tersebut pada yang berkompeten untuk bisa menjamin kenyamanan para pekerja. 

"Kami akan meneruskan hal ini pada yang berkompeten, sehingga kawan-kawan semua lebih nyaman dalam bekerja dan mendapatkan yang terbaik," ucap Iqra, siamabut gemuruh teriakan senang para peserta aksi. 

Ia juga menambahkan, kewajiban anggota DPRD Sumbar untuk dapat memperjuangkan masyarakatnya, dalam mencari kehidupan yang layak dengan rasa nyaman. 

"Kami akan selalu melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat, dalam menjalani pekerjaan dengan rasa nyaman," tambahnya. 

Aksi berakhir hingga pukul 14.20 WIB, massa tampak mulai membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan telah diterima wakil ketua DPRD Sumbar dan beberapa anggota serta Sekwan. 

Pihak kepolisian yang bertugas juga melakukan apel setelah tuntutan diterima dan aksi berakhir. (****)

Padang - Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga sekaligus menjadi bagian dari kekuatan pembangunan daerah. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan, dukungan anggaran, hingga akses pasar yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat dalam kegiatan peningkatan ekonomi perempuan, Rabu (9/9/2026).

Ia menekankan, penguatan ekonomi perempuan bukan sekadar mendorong kaum ibu memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga membuka ruang agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan keluarga.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak perempuan di daerah yang memiliki potensi usaha cukup besar, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari terbatasnya akses permodalan, belum meratanya literasi keuangan dan digital, hingga minimnya kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha.

Selain itu, akses pasar dan promosi produk perempuan juga masih perlu diperkuat. Di sisi lain, banyak perempuan harus menjalankan peran ganda, mengurus keluarga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” katanya.

Karena itu, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti sebatas wacana. Peran tersebut dapat dilakukan melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi daerah yang memberikan ruang dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha.

Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD benar-benar memberikan dukungan terhadap program peningkatan ekonomi perempuan. Di antaranya melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan modal serta alat produksi, penguatan literasi keuangan dan digital, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

Dukungan juga perlu diarahkan pada pendampingan usaha secara berkelanjutan, termasuk memperkuat koperasi dan kelompok-kelompok usaha perempuan agar mampu berkembang secara mandiri.

Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

Ia menilai peningkatan ekonomi perempuan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Ketika perempuan semakin mandiri secara ekonomi, ketahanan keluarga ikut menguat dan dampaknya dapat dirasakan terhadap perekonomian daerah.

“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya. (**)

 

PADANG — Mewujudkan sekolah ramah anak bukan sekadar menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman. Lebih dari itu, sekolah diharapkan menjadi ruang yang mampu melindungi, mendidik sekaligus membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak dan memiliki kepercayaan diri.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi saat menghadiri Pelatihan Konvensi Hak Anak dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak melalui pemenuhan dan perlindungan hak anak di Padang, Rabu (9/9/2026).

Muhidi mengatakan, perlindungan terhadap anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. DPRD, menurutnya, memiliki posisi strategis melalui tiga fungsi yang dimiliki, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan.

“Dengan tiga fungsi ini, DPRD bisa membantu memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan. Kalau memang dibutuhkan aturan baru atau penyempurnaan terhadap aturan yang sudah ada, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai masukan yang ada,” ujar Muhidi.

Ia menilai anak merupakan investasi paling berharga bagi keluarga, masyarakat, daerah dan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap anak tidak boleh berhenti pada upaya mencegah kekerasan atau memenuhi hak-haknya, tetapi juga harus diarahkan untuk mengembangkan potensi mereka.

“Kita jangan hanya berpikir bagaimana melindungi anak, tetapi juga bagaimana menumbuhkan mereka sehingga menjadi sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Menurut Muhidi, target Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi yang dipersiapkan hari ini. Anak-anak harus dibekali kecerdasan sekaligus karakter, akhlak dan keimanan yang kuat.

Ia menekankan pentingnya menanamkan iman dan tauhid sejak dini sebagai dasar bagi anak dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan.

“Kalau iman dan tauhidnya kuat, insyaallah cara berpikirnya akan benar. Ketika cara berpikirnya benar, tindakan yang dilakukan juga akan mengarah kepada hal yang benar,” tuturnya.

Selain itu, Muhidi mendorong pendidikan karakter yang membiasakan anak bersikap jujur, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Menurutnya, karakter yang baik akan membuat anak memiliki kepercayaan dari lingkungan sekaligus mampu menjaga dirinya dalam pergaulan.

Ia juga mengingatkan pentingnya ilmu dan budaya membaca. Literasi, katanya, menjadi bekal penting bagi anak untuk memahami dunia, menghadapi perubahan dan mengembangkan kemampuan dirinya.

“Anak-anak harus kita dorong untuk suka membaca. Ilmu akan menjadi bekal mereka untuk sukses dan menghadapi masa depan,” katanya.

Muhidi berharap seluruh pihak dapat menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar ramah bagi anak, sehingga mereka tidak merasa takut atau tertekan ketika berada di lingkungan pendidikan.

“Jadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman. Biarkan anak-anak berkembang, mengenali potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat, Herlin Srihendini, mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan pemahaman seluruh pihak mengenai pemenuhan hak anak.

Menurutnya, anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi bersama. Sekolah menjadi salah satu lingkungan penting karena sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam proses pendidikan.

“Anak-anak adalah aset yang tidak ternilai harganya. Karena itu, hak mereka harus dipenuhi dan mereka harus mendapatkan perlindungan,” ujar Herlin.

Ia mengatakan berbagai persoalan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, termasuk perundungan dan kekerasan, harus menjadi perhatian bersama. Upaya pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, pemerintah dan masyarakat.

“Sekolah ramah anak harus kita wujudkan secara bersama-sama. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah,” katanya.

Herlin berharap penguatan sekolah ramah anak dapat menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Sumatera Barat yang mampu berkontribusi positif terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Tujuan kita adalah menyelamatkan generasi yang akan datang, karena merekalah yang nantinya menjadi penerus kita,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Sumbar, Karyono, mengatakan kegiatan tersebut digelar karena masih ditemukan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah.

“Kami masih menemukan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ini menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak masih perlu diperkuat,” kata Karyono.

Karena itu, peserta diberikan pendampingan dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak menjadi sumber tekanan bagi peserta didik.

Karyono berharap peserta dapat mengikuti pelatihan secara aktif dan membawa pengetahuan yang diperoleh untuk diterapkan di sekolah masing-masing.

“Harapan kami, peserta semakin memahami kondisi anak saat ini dan mampu mengenali persoalan yang mereka hadapi. Dengan begitu, sekolah bisa memberikan respons yang tepat dan menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan sekolah yang bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang bagi anak untuk merasa aman, dihargai, didengar dan diberi kesempatan berkembang. (**)