SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan dukungan penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan, khususnya yang digerakkan oleh perempuan. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Koperasi Salimah Nasional (SILATKOS) sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT) INKOSSUMA Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan secara offline di Semarang,  namun Nevi hadir secara online dalam penyampaian sambutannya.

Polotisi PKS ini  menyampaikan apresiasi atas konsistensi INKOSSUMA dalam menyelenggarakan RAT tepat waktu sebagai wujud tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

“Penyelenggaraan RAT ini menjadi bukti bahwa INKOSSUMA dikelola secara profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip koperasi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus memperkuat peran koperasi di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Nevi.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi dan UKM, Nevi menegaskan bahwa DPR RI terus mendorong peningkatan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang ditargetkan mencapai 5,5 persen pada tahun 2026. Ia menilai INKOSSUMA memiliki posisi strategis sebagai koperasi sekunder yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dalam pemberdayaan perempuan.

“Koperasi perempuan terbukti lebih tangguh dan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Maka memperkuat INKOSSUMA berarti memperkuat ekonomi keluarga sekaligus fondasi ekonomi nasional,” tegas Legislator Sumbar II ini.

Dalam kesempatan tersebut, Nevi juga menyoroti pentingnya transformasi digital bagi koperasi di era modern. Ia mendorong INKOSSUMA untuk mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan anggota agar lebih efisien dan terintegrasi secara nasional.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan sistem yang terintegrasi, koperasi akan lebih mudah berkembang dan mampu menjawab kebutuhan zaman,” jelas Nevi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI tengah mengawal pembahasan RUU Perkoperasian yang diarahkan pada modernisasi koperasi, termasuk penguatan pengawasan, perluasan akses pembiayaan, serta dukungan terhadap digitalisasi.

Menutup pernyataannya, Nevi berharap forum RAT INKOSSUMA tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga momentum merumuskan strategi ke depan yang adaptif dan inovatif.

“Koperasi harus terus bertransformasi agar mampu menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Saya yakin INKOSSUMA dapat menjadi contoh koperasi perempuan yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kerangka regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai upaya mendorong transformasi koperasi di Indonesia.

Menurut Nevi, inisiatif pemerintah untuk memperbarui regulasi koperasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. 

Politisi PKS ini  menilai, pembaruan regulasi ini penting agar koperasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi berbasis anggota.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mendorong pembaruan regulasi koperasi agar lebih adaptif, modern, dan mampu menjawab tantangan global. Ini adalah momentum penting untuk memperkuat koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

Nevi juga menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi koperasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. 

Menurut aleg perempuan PKS ini, perlindungan pelaku usaha kecil  ini penting agar transformasi yang dilakukan tetap inklusif dan tidak meninggalkan koperasi skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.

“Kita ingin koperasi naik kelas, tetapi tetap berakar pada nilai gotong royong dan keadilan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan mendorong transformasi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nevi mendorong agar proses pembahasan RUU Perkoperasian terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku koperasi di daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan RUU ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat struktur koperasi, tetapi juga mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis koperasi Indonesia akan semakin maju, tangguh, dan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang  diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. 

Politisi PKS ini  menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan  dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. 

Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. 

"Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (**)

 

Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah dalam pembukaan 30.000 lowongan kerja melalui rekrutmen manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Indonesia.

Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda terdidik. Berdasarkan informasi resmi, rekrutmen tahap awal telah dibuka sejak pertengahan April 2026 dan ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi untuk mengisi posisi manajerial di Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah. 

Nevi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang menghadirkan 30.000 peluang kerja ini. Ini bukan sekadar rekrutmen tenaga kerja, tetapi investasi besar dalam membangun kepemimpinan ekonomi di desa-desa Indonesia,” ujar Nevi.

Namun demikian, Nevi mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia yang direkrut. 

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa para manajer Kopdes memiliki kapasitas kewirausahaan, kemampuan manajerial, serta integritas yang kuat dalam mengelola koperasi sebagai entitas bisnis rakyat.

“Manajer Kopdes harus mampu menjadi penggerak ekonomi lokal. Mereka tidak hanya mengelola administrasi, tetapi harus punya visi bisnis, mampu membangun jaringan, dan menghidupkan potensi desa,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Sumatera Barat II ini juga mendorong pemerintah untuk memastikan adanya sistem pelatihan, pendampingan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Hal ini penting agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi benar-benar berkembang menjadi pusat distribusi, produksi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Nevi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi serta operasional Kopdes, agar kepercayaan publik terhadap program ini dapat terjaga.

“Kita ingin Kopdes Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa yang inklusif dan berkeadilan. Karena itu, tata kelola yang baik adalah kunci utama keberhasilan,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. 

Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.

Politisi PKS ini menyampaikan  bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. 

"Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu", ungkapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.

“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.

Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.

“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.

Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.

“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.

Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.

“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, memberi catatan bahwa transformasi digital BUMN harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, bukan hanya mencatatkan kinerja korporasi yang kuat di tingkat nasional.

Hal ini disampaikan Nevi dalam rangka pengawasan terhadap peran PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Pengelola (BP) BUMN dan PT Danantara Asset Management dalam memperkuat ekosistem digital di daerah seperti Lampung.

Nevi mengapresiasi kinerja Telkom yang tetap solid di tengah tekanan industri telekomunikasi. 

Namun, politisi PKS ini mengingatkan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga kinerja keuangan, melainkan memastikan transformasi menuju digital telco benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi ini mampu meningkatkan produktivitas UMKM, memperluas akses pasar, dan menciptakan nilai tambah ekonomi di daerah,” ujar Nevi.

Berdasarkan kajian yang dihimpun Komisi VI, penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 80 persen, namun masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk di Sumatera . Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan digital bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas dan pemanfaatannya.

Legisaltor asal Sumbar II ini i juga menyoroti pentingnya peran BP BUMN dalam memastikan arah kebijakan investasi BUMN digital, termasuk Telkom, tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki indikator dampak ekonomi daerah yang terukur.

Sementara itu, kepada PT Danantara Asset Management, Nevi menekankan pentingnya pengelolaan investasi yang disiplin dan terarah, terutama dalam mendukung pengembangan infrastruktur strategis seperti data center dan ekosistem digital di luar Pulau Jawa.

“Investasi digital harus diarahkan untuk menciptakan multiplier effect, seperti penguatan sektor pertanian, logistik, dan UMKM di daerah. Lampung memiliki potensi besar yang harus didorong melalui integrasi teknologi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nevi meminta Telkom untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemerataan jaringan, serta memastikan digitalisasi UMKM tidak hanya sebatas onboarding, tetapi mampu meningkatkan omzet dan efisiensi usaha.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan siber dan pengembangan talenta digital daerah sebagai fondasi utama keberhasilan transformasi digital nasional.

“Tanpa SDM yang siap dan sistem yang aman, transformasi digital tidak akan optimal. Kita butuh ekosistem yang utuh, dari infrastruktur hingga manusia yang mengelolanya,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

Jakarta — Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik berkepanjangan kini menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan  kesadaran publik mesti kuat, karena menjadi langkah penting agar masyarakat dapat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Politisi PKS ini mengapresiasi komitmen pemerintah yang memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang belum menunjukkan tanda mereda.

“Komitmen ini patut diapresiasi, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan komunikasi publik yang transparan, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa strategi komunikasi menjadi kunci utama dalam mitigasi krisis energi. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan global akibat konflik, dampaknya terhadap Indonesia, serta langkah-langkah yang telah dan akan diambil.

Selain itu, Nevi menilai pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis dalam mengampanyekan gaya hidup hemat energi secara luas dan masif.

Lebih lanjut, Kapoksi VI FPKS ini mengingatkan bahwa dampak konflik global terhadap sektor energi sangat serius dan bersifat sistemik. Gangguan jalur distribusi minyak dan gas, terbatasnya ekspor dari negara produsen, hingga fluktuasi harga energi berpotensi memicu kenaikan harga BBM, tarif listrik, serta biaya logistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menegaskan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Ia mengajak masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana, seperti menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi.

“Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia. Padahal, energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nasional sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, yang membahas evaluasi kinerja korporasi serta roadmap pengembangan usaha ke depan .

Menurut Nevi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri logam, khususnya aluminium dan mineral strategis lainnya. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan strategi yang matang, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku seperti alumina serta memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir.

“Penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan ekspansi produksi, tetapi harus didukung oleh ketahanan energi, efisiensi biaya, serta mitigasi risiko geopolitik yang komprehensif,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai fondasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja BUMN tambang. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko menjadi faktor kunci agar investasi besar di sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan perlunya strategi mitigasi terhadap volatilitas harga energi dan logistik global yang berdampak langsung pada biaya produksi industri aluminium dan mineral. Dalam konteks ini, sinergi antar BUMN, khususnya dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif, menjadi sangat krusial.

Nevi juga mendorong optimalisasi cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi yang tidak terencana dapat mengancam ketahanan sumber daya nasional dalam jangka panjang, sehingga diperlukan keseimbangan antara ekspansi industri dan konservasi.

Di sisi lain, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti pentingnya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar. Penguatan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta kemitraan dengan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat.

“Momentum harga komoditas global harus dimanfaatkan secara bijak, bukan untuk ekspansi jangka pendek semata, tetapi untuk memperkuat fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh pada Holding BUMN Pangan, ID FOOD (PT Rajawali Nusantara Indonesia/Persero), agar mampu menjalankan mandat sebagai penguat ketahanan pangan nasional secara efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT RNI/ID FOOD beserta seluruh subholding pada Senin, 30 Maret 2026 di Gedung Nusantara I. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta roadmap pengembangan usaha tahun 2026 .

Menurut Nevi, Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mengapresiasi capaian kinerja ID FOOD, namun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat peran strategis perusahaan dalam ekosistem pangan nasional.

“Transformasi bisnis ID FOOD harus diarahkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, dengan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini juga menyoroti pentingnya penguatan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari distribusi pangan nasional.

“ID FOOD perlu memberikan dukungan operasional yang terstruktur dan berkelanjutan kepada koperasi desa, mulai dari rantai pasok, logistik, hingga peningkatan kapasitas usaha masyarakat,” tambahnya.

Nevi menegaskan bahwa penguatan sistem distribusi dan logistik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia mendorong optimalisasi infrastruktur seperti pergudangan, armada distribusi, serta pengembangan sistem cold chain guna menekan food loss dan disparitas harga antarwilayah.

“Distribusi pangan harus merata hingga ke pelosok, dengan sistem logistik yang modern dan efisien agar ketersediaan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Nevi juga menekankan pentingnya kemitraan yang lebih kuat antara ID FOOD dengan petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekosistem pangan nasional tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam aspek tata kelola, ia mengingatkan perlunya penyusunan roadmap hilirisasi pangan yang realistis, berbasis kelayakan ekonomi, serta didukung oleh transparansi perhitungan finansial.

Lebih lanjut, Nevi menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI juga mendukung adanya skema pendanaan yang lebih kuat bagi ID FOOD, termasuk melalui subsidi bunga maupun penguatan permodalan, agar perusahaan mampu menjalankan mandat penugasan pemerintah secara optimal.

“ID FOOD harus menjadi stabilisator harga pangan yang efektif, dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, khususnya dalam pengendalian inflasi dan stabilitas harga komoditas strategis,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa perayaan Idul Fitri 1447 H harus dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kepedulian sosial, mempererat persatuan, serta membangun ketahanan bangsa di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Menurut Politisi PKS ini, kondisi dunia saat ini masih diwarnai berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik, krisis energi, hingga tekanan ekonomi global yang berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. 

Oleh karena itu, nilai-nilai Idul Fitri tidak hanya berhenti pada tradisi saling memaafkan, tetapi harus diterjemahkan menjadi energi kolektif untuk saling membantu dan memperkuat solidaritas sosial.

“Idul Fitri adalah momentum kembali kepada fitrah, yaitu kesucian hati dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi global yang penuh tantangan, nilai ini menjadi sangat relevan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Nevi.

Anggota DPR Komisi VI ini menegaskan bahwa semangat berbagi yang tumbuh selama Ramadan harus terus dilanjutkan pasca Idul Fitri. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an, 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat: 10).

Selain itu, Nevi juga mengutip hadits Rasulullah SAW, “Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim), sebagai pengingat bahwa solidaritas sosial merupakan bagian dari keimanan.

Dalam konteks budaya Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa tradisi seperti balimau, mudik, serta halal bi halal mencerminkan kekayaan nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang harus terus dijaga. Tradisi ini tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

“Nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi silaturahmi dan gotong royong sejalan dengan ajaran Islam. Ini menjadi modal sosial yang sangat kuat untuk membangun masyarakat yang tangguh,” tambahnya.

Nevi berharap Idul Fitri 1447 H menjadi titik awal bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat optimisme, menjaga persatuan, serta mendorong kebangkitan ekonomi nasional melalui semangat kebersamaan dan kepedulian.

“Dengan hati yang bersih dan semangat kebersamaan, kita optimis Indonesia mampu menghadapi tantangan global dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

Sumatera Barat — Bulan suci Ramadan dimaknai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Melalui berbagai kegiatan di sejumlah daerah di Sumatera Barat, Nevi bersama relawan dan kader PKS melaksanakan rangkaian aktivitas sosial dan keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyerahan bantuan ambulans kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Payakumbuh. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi masyarakat.

“Ambulans ini diharapkan dapat membantu PMI Kota Payakumbuh dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi darurat dan kegiatan kemanusiaan,” ujar Nevi.

Selain itu, Anggota DPR yang kini duduk di komisi VI ini juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat melalui DPD PKS Kabupaten Lima Puluh Kota. Bantuan ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan warga selama menjalani ibadah Ramadan.

Menurut Nevi, Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan saling berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Semangat berbagi di bulan Ramadan harus terus kita hidupkan. Kepedulian sosial menjadi bagian penting dari nilai-nilai kebersamaan yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat II tersebut.

Kegiatan berbagi juga dilakukan melalui pembagian takjil kepada para pengendara yang melintas di depan Rumah Aspirasi Hj. Nevi Zuairina di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Aksi berbagi ini disambut antusias oleh masyarakat yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Tidak hanya kegiatan sosial, Nevi juga menghadiri kegiatan keagamaan seperti dauroh Al-Qur’an di Kota Padang yang diikuti oleh para generasi muda dan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai spiritual di bulan Ramadan.

Di Kota Pariaman, kader PKS bersama relawan juga melaksanakan kegiatan pembagian takjil di empat kecamatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, Nevi turut menghadiri rangkaian kegiatan remaja masjid di Masjid Baiturrahman Kalampaian, Pasar Kambang, Kota Padang, sekaligus meninjau kesiapan Posko Mudik PKS yang disiapkan untuk membantu masyarakat selama arus mudik Lebaran.

Nevi berharap berbagai kegiatan Ramadan ini dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat nilai ibadah sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. 

Namun demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Nevi menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan. 

Selain itu, lanjut Nevi, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun politisi PKS ini mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan. 

"Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan," katanya.

 Selain itu, lanjutnya,  pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.

Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Ia menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.

“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan. 

"Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan," tutup Nevi Zuairina. (**)

 

Bekasi — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya. 

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini,  keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini  juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

"Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat," tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. 

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah. 

Anggta FPKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya di Jakarta.

Politisi PKS ini menjelaskan bahwa panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, Legislator asal Sumbar II ini mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina. (**)

  

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh sektor transportasi nasional dalam menghadapi arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal Maret 2026.

Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini, pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan. Jumlah tersebut menuntut kesiapan yang matang dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya BUMN yang bergerak di sektor transportasi darat, laut, dan udara.

“Momentum mudik adalah peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kualitas pelayanan harus benar-benar dipastikan sejak jauh hari,” ujar Nevi.

Politisi perempuan Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Komisi VI DPR RI melakukan dialog dan pendalaman bersama sejumlah mitra kerja strategis, antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelola BUMN, PT DAM, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Pelita Air, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), PT IAS, PT Angkasa Pura, PT Pertamina, serta Perum Bulog.

Pertemuan tersebut membahas secara komprehensif kesiapan sektor transportasi, energi, dan pangan dalam menghadapi momentum Idul Fitri 2026 yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta kebutuhan logistik secara signifikan.

Nevi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada titik-titik tertentu yang berpotensi menjadi bottleneck transportasi nasional.

“Kita tidak hanya bicara jumlah armada, tetapi juga bagaimana sistem koordinasi antar moda berjalan dengan baik. Integrasi informasi jadwal, pengaturan arus penumpang, dan manajemen operasional harus dilakukan secara terpadu,” jelasnya.

Selain aspek operasional transportasi, Nevi juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi energi dan ketersediaan pangan selama periode Lebaran. Menurutnya, kesiapan pasokan BBM serta stabilitas stok bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan libur Idul Fitri.

Legislator PKS yang dikenal aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor ekonomi dan pelayanan publik ini juga menilai pentingnya penguatan sistem pemantauan secara real-time selama periode puncak mudik melalui dashboard monitoring terpadu antar BUMN.

“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Ini penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat,” tambahnya.

Nevi juga mengingatkan agar seluruh operator transportasi memastikan standar keselamatan sebelum armada dioperasikan, termasuk melalui pemeriksaan kelaikan operasional secara menyeluruh.

“Saya berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina. 

Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, bantuan paket Ramadan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pasaman Barat.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Paket yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Dalam keterangannya, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. 

Politisi PKS itu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen untuk terus membersamai masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan menguatkan solidaritas. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di pusat, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah-tengah warga,” ujar Nevi.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat yang mewakili penyaluran bantuan tersebut menyampaikan bahwa amanah dari Hj. Nevi Zuairina adalah agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan penuh empati. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan warga menjadi momen berharga untuk mendengar kondisi dan harapan mereka.

Salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu kebutuhan keluarga menjelang dan selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Nevi Zuairina di wilayah Sumatera Barat II. 

"Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Pasaman Barat," tutup Nevi Zuairina. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa rencana pemerintah melalui PT Agrinas untuk mengimpor mobil operasional bagi Koperasi Merah Putih perlu ditelaah secara cermat dan hati-hati. 

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Nevi menyampaikan bahwa sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang dimaksud tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama. 

Politisi PKS ini menilai, berbagai pabrikan otomotif yang beroperasi di Indonesia telah memiliki fasilitas manufaktur dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi. 

Legislator Sumbar II ini  menambahkan bahwa sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi memang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Ketua Poksi VI FPKS tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, serta rantai pasok dalam negeri. 

Menurutnya, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.

Nevi menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penguatan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ia pun menegaskan bahwa setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus melindungi kepentingan nasional. 

“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” pungkas Nevi Zuairina. (**)

 

Pasaman Barat – Nevi Zuairina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat wawasan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Acara berlangsung di Sekolah Alam Ainur Rahmah dan dihadiri oleh masyarakat umum, para guru, serta kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kabupaten Pasaman Barat.

 

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Nevi Zuairina menekankan pentingnya keempat pilar tersebut sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan membangun karakter bangsa yang kuat.

 

Para peserta antusias mengikuti rangkaian materi yang disampaikan, serta berdiskusi aktif mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan pendidikan dan sosial masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar guru, kader PKS, dan komunitas masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

 

Nevi Zuairina menegaskan bahwa peningkatan kesadaran atas Empat Pilar Kebangsaan sangat vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara, terutama di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial saat ini. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat terus mengawal nilai-nilai tersebut demi terciptanya Pasaman Barat yang lebih maju, harmonis, dan berkeadaban. (Fwi)

 

SUMBARNET - Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini diperingati  sudah yang ke 80 kali. Setiap 9 Februari HPN diperingati insan pers di tanah air.

Pada HPN 2026, puncak peringatinya di Serang Banten, hadir banyak stakholder dan wartawan seluruh Indobesia.

"HPN adalah momentum bagi insan pers untuk terus bekerja mengabarkan peristiwa, mengungkap fakta dan data, pers penyambung aspirasi rakyat yang tersumbat "ujar Anggota DPR RI Hj Nevi Zuairina, Selasa 10/1-2026 di Jakarta.

Hj Nevi Zuairima juga berharap HPN ke 80 menjadi momentun insan wartaan untuk menjadikan pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat.

"Sebagai pilar ke empat negara demokrasi, pers tidak diragukan lagi kerjanya mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia, negara terbesar demokrasi,"ujar wakil rakyat dari Dapil Sumbar I ini.

Tentu kerja di dunia pers penuhi tantangan, mulai dari liputan, ruang redaksi dan komplain atas berita yang tayang, tapi itu harus dilewati, selain itu persaingan informasi yang luar biasa antara media mainstream dengan media sosial.

"Stop saat ini juga intimidasi dan kriminalisasi pers, dan pers jangan kalah dari kutipan narasi di media sosial yang jauh dari kaidah jurnalis. Semua anak bangsa masih percaya pers adalah produk informasi yang patuh pada kaidah dan etika jurnalistik didasari UU Pers,"ujar Hj Nevi.

Terakhir Hj Nevi mengucapkan selamat HPN 2026. "pers jasa mu besar untuk maju nya negeri dan kuatnya demokrasi di negara  ini,"tegasnya.

"Selamat HPN tetaplah jadi profesi yang setia mengawal demokrasi negara, salam pers,"ujar Hj Nevi Zuairina. (***)

SUMBARNET - Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sumbar II, Hj Nevi Zuairina, membagikan sejumlah tips dalam menyambut dan menjalani bulan suci Ramadhan agar lebih bermakna dan berkualitas.

Menurut Hj Nevi, Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan haus, tetapi momentum memperbaiki kualitas ibadah dan kedekatan kepada Allah SWT. Untuk itu, persiapan sejak dini menjadi hal penting agar ibadah selama Ramadhan dapat dijalani secara optimal.

Hj Nevi membagikan 10 tips yang dapat dilakukan masyarakat sebelum dan selama Ramadhan. Ini 10 tips Ramadhan dari Hj Nevi Zuairina. 

1. Jaga Kesehatan

Dari hal kecil olahraga ringan, tidur yang cukup, dan makan bergizi. Tubuh yang prima modal untuk puasa jadi bermakna dan bisa tilawah yang panjang.

2. Siapkan Cheklist Target Ramadhan

Susun amalan dan targetmu selama Ramadhan, supaya terasa realistis dan mudah juga memberi semangat untuk menuntaskan satu per satu.

3. Print doa-doa Ramadhan

Tempelkan di dinding atau sudut rumah. Setiap kali melihatnya, kamu akan teringat untuk selalu membacanya.

4. Hapus Playlist Lagu atau Musik di HP

Hapus playlist musik dan ganti dengan murotal Al-Qur'an, kisah para Nabi, sahabat, dan kajian-kajian Islam.

5. Pelajari Lagi Fiqh Ramadhan

Biar puasanya nggak cuma soal lapar dan haus. Pelajari lagi hal-hal yang membatalkan puasa, dan amalan apa yang bisa melipatgandakan pahala.

6. Latihan Sholat Berjamaah dari Sekarang

Biasakan datang ke masjid di awal waktu dan berjamaah. Baca lagi buku sifat sholat Nabi biar ibadah kita makin berkualitas.

7. Mulai Sholat Dhuha

Coba kamu sisipkan sholat dhuha di sela kesibukanmu. Nggak harus lama, cukup 2 atau 4 rakaat aja tiap pagi.

8. Bangun Lagi Sholat Malam

Coba mulai sholat malam, walau cuma dua rakaat. Pelan-pelan saja, semoga Allah mudahkan langkah kita untuk bangun dan mendekat kepada-Nya.

9. Puasa Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh

Latihan terbaik sebelum Ramadhan tiba. Menahan lapar untuk membiasakan hati lebih bersih, melatih sabar, menjaga lisan.

10. Latih Tanganmu untuk Selalu Bersedekah

Mulai dari sedikit misal seribu, dua ribu, yang penting rutin. Karena di Ramadhan, amal kecil pun Allah lipatgandakan pahalanya.

"Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadhan, dan antarkanlah Ramadhan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadhan," ucapnya dalam akun instagram pribadinya. (*)