SUMBARNET – Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan bergerak cepat mengamankan seorang perempuan berinisial GN (39) menyusul beredarnya tayangan video berdurasi 14 detik serta foto di media sosial Facebook yang memperlihatkan aktivitas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Selasa sore (06/10) sekira pukul 17.00 WIB.

 

Penindakan yang dipimpin langsung oleh jajaran kepolisian tersebut dilaksanakan di kawasan Kampung Ambacang, Kenagarian Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah petugas melakukan penyelidikan intensif di lapangan.

Berdasarkan kronologis kejadian, penyelidikan bermula dari laporan dan kemunculan konten yang memperlihatkan dua orang perempuan tengah mengonsumsi barang haram. Setibanya di lokasi, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku GN di rumahnya dan langsung melakukan penggeledahan badan serta kediaman.

 

Meski dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika, pengembangan lebih lanjut dilakukan terhadap satu terduga pelaku lainnya berinisial FR, yang dari keterangan orang tuanya diketahui telah berangkat ke Singapura, sehingga orang tua yang bersangkutan turut dibawa ke Mapolres guna dimintai keterangan lebih mendalam.

Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Pesisir Selatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan intensif, tes urine, serta pendalaman kronologis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang berlaku. 

Penanganan kasus ini merupakan wujud respons cepat serta komitmen tegas Polres Pesisir Selatan dalam menindaklanjuti setiap informasi keresahan masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Pesisir Selatan. (**)

SUMBARNET - Pemimpin Cabang BRI Branch Office Painan, Bapak *Helmi Shauman* beserta jajaran menghadiri kegiatan Peresmian dan Serah Terima Pembangunan Musholla RSUD M. Zein Painan, pada Selasa (7/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pembangunan musholla tersebut menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung pembangunan fasilitas publik yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan keagamaan.

Acara diawali dengan prosesi serah terima bangunan musholla dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Branch Office Painan kepada RSUD M. Zein Painan yang diterima langsung oleh Direktur RSUD M. Zein Painan, *dr. Dona Hamrita, M.Kes.* Prosesi tersebut menjadi simbol resmi bahwa pembangunan musholla telah selesai dan siap dimanfaatkan.

Pembangunan musholla ini merupakan realisasi dari Program BRI Peduli TJSL Bantuan Pembangunan Musholla di RSUD M. Zein Painan, sebagai bentuk kepedulian BRI terhadap kebutuhan sarana ibadah yang representatif, bersih, dan nyaman di lingkungan rumah sakit. Keberadaannya diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan yang lebih holistik dengan memperhatikan aspek spiritual bagi pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta masyarakat yang berkunjung.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan yang ditandai dengan penandatanganan dokumen serah terima, penyerahan bantuan secara simbolis, serta foto bersama di depan bangunan musholla yang telah selesai dibangun. Momen ini menjadi bukti sinergi yang baik antara BRI dan RSUD M. Zein Painan dalam menghadirkan manfaat yang berkelanjutan.

Melalui Program BRI Peduli TJSL, BRI terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui berbagai program di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama Indonesia.(***)

SUMBARNET — Kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), kembali diproyeksikan menjadi pusat kegiatan olahraga sekaligus promosi pariwisata melalui PWI Health Fun Run 5K 2026.

Kesiapan pelaksanaan event tersebut ditandai dengan soft launching yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (6/10/2026). Kegiatan ini digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pessel.

Soft launching dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel Zainal Arifin, Staf Ahli Bidang Ekonomi Dailipal, Kepala Disparbudpora Ronald Bernando, Kepala Dinas Kesehatan Agustina Rahmadani, Kepala Dinas Perhubungan  Zoni Eldo, , Kasat Pol PP dan Damkar Dongki Agung Pribumi, Kabag Umum Oriza Dharma, Kabag Prokopin Pupung Indra Jaya  sejumlah kepala OPD terkait, Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza beserta jajaran pengurus.

Sekda Pessel Zainal Arifin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya hadir sebagai undangan, tetapi ikut mengambil bagian dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, PWI Health Fun Run 5K bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi dapat menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi wisata Mandeh sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

«“Event yang digagas PWI Kabupaten Pesisir Selatan bersama Disparbudpora ini perlu kita dukung bersama dan diharapkan dapat menjadi agenda tahunan ke depan,” ujar Zainal Arifin.»

Ia menilai, pelaksanaan fun run di kawasan Mandeh dapat memberikan dampak positif terhadap promosi destinasi wisata dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masyarakat lokal.

“Saya berharap seluruh OPD bisa kompak dan memberikan kontribusi untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.

Untuk memperluas gaung kegiatan, Zainal meminta PWI Pessel, Disparbudpora dan Diskominfo memaksimalkan seluruh jaringan publikasi yang dimiliki.

Promosi, katanya, dapat dilakukan melalui baliho, spanduk, brosur hingga pemberitaan di berbagai media massa dan platform digital.

“Semakin masif informasi disampaikan, semakin luas masyarakat mengetahui event ini. Karena itu, seluruh jaringan yang ada harus dimanfaatkan,” katanya.

Selain dukungan pemerintah daerah, Sekda juga berharap pihak ketiga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga pelaksanaan PWI Health Fun Run 5K dapat berlangsung lebih maksimal.

Lintasan 5 Kilometer di Kawasan Mandeh

Kepala Disparbudpora Pessel Ronald Bernando mengatakan, PWI Health Fun Run 5K 2026 akan dipusatkan di kawasan objek wisata Mandeh.

Lintasan lomba akan mengambil titik start dari Amphitheater Puncak Paku Mandeh, kemudian peserta bergerak menuju kawasan Rumah Gadang Mandeh dan kembali ke Amphitheater Puncak Paku sebagai titik finis.

“Jarak yang ditempuh sepanjang lima kilometer. Pelaksanaan dijadwalkan Sabtu, 7 November 2026,” kata Ronald.

Menariknya, event tersebut tidak hanya menyasar peserta dari Pesisir Selatan. PWI Health Fun Run 5K ditargetkan diikuti peserta dari empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu.

Selain itu, kegiatan juga melibatkan jajaran OPD, camat se-Kabupaten Pessel, wali nagari, instansi terkait serta perwakilan sekolah.

Ronald memastikan persiapan sarana dan prasarana maupun personel pendukung telah dibahas bersama OPD terkait.

“Yang pasti, PWI Health Fun Run 5K di Kabupaten Pesisir Selatan telah siap dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsep pembukaan juga telah dipersiapkan dengan melibatkan pelaku UMKM, masyarakat lokal serta unsur Forkopimcam di kawasan Mandeh.

Keterlibatan masyarakat lokal tersebut diharapkan tidak hanya membuat kegiatan semakin semarak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi warga sekitar.

PWI Pessel Masifkan Promosi

Sementara itu, Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza menegaskan, pihaknya bersama Pemkab Pessel melalui OPD terkait telah mematangkan persiapan pelaksanaan PWI Health Fun Run 5K.

Untuk memperluas peserta, PWI Pessel telah melakukan komunikasi dan menyampaikan undangan kepada jajaran PWI dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI se-Sumatera Barat, termasuk PWI kabupaten/kota tetangga.

“Melalui jaringan PWI yang ada, kami akan terus menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan ini. Kita ingin PWI Health Fun Run 5K benar-benar menjadi event olahraga dan pariwisata yang membawa nama Pesisir Selatan lebih luas,” ujar Robby.

Promosi juga akan dilakukan melalui media sosial resmi PWI Pessel, seperti Instagram dan Facebook, serta diperkuat dengan publikasi melalui media massa.

Robby menegaskan, PWI Pessel akan terus berkoordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pessel agar pelaksanaan kegiatan berjalan sukses, tertib, lancar dan aman.

“Ini bukan hanya kegiatan PWI. Ini momentum bersama untuk mempromosikan Mandeh, menggerakkan UMKM dan memperkenalkan Pesisir Selatan kepada masyarakat yang lebih luas,” tegasnya.

Dengan menggabungkan olahraga, pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, PWI Health Fun Run 5K 2026 diharapkan menjadi agenda yang tidak hanya meriah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi promosi destinasi wisata Mandeh dan perekonomian masyarakat Pesisir Selatan.(***)

Lokasi: Pesisir Selatan, Sumatera Barat

PAINAN, PESSEL – Warga Pancuran Bunga, Kenagarian Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menyampaikan kekecewaan terhadap aktivitas penambangan galian C oleh PT Sarana Bangun Pasisia yang beroperasi sangat dekat dengan permukiman warga.

Dalam video amatir milik warga yang diterima tim awak media, terlihat aktivitas alat berat mengeruk tanah urug hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumah penduduk. Warga menilai aktivitas tersebut menjadi penyebab utama banjir yang terus merendam rumah mereka setiap musim hujan.

Tak hanya itu, warga juga menduga pihak perusahaan telah melakukan alih fungsi jalur evakuasi tsunami masyarakat menjadi lokasi penambangan.

"Kami sangat kecewa. Tambang itu persis di belakang rumah kami. Setiap hujan lebat, rumah kami kebanjiran lumpur dan pasir dari lokasi tambang," ungkap seorang warga dalam video tersebut.

Pantauan di video juga memperlihatkan beberapa warga terdampak sedang membersihkan sisa material banjir berupa lumpur dan pasir yang masuk ke dalam rumah. Kondisi ini diperparah karena sebagian besar rumah warga berada di dataran lebih rendah dari lokasi tambang.

Warga Jadi Langganan Banjir

Darlis, salah seorang warga Painan, mengatakan keresahan warga mulai memuncak karena banjir menjadi langganan sejak adanya aktivitas galian C tersebut.

Darlis - Warga Painan

"Sejak ada tambang galian C dekat permukiman ini, kami jadi resah. Lokasi tempat tinggal kami jadi langganan banjir setiap musim penghujan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Nagari Painan, Ferdiansyah Saputra, saat dikonfirmasi membenarkan adanya puluhan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Ia menyebut penyebab banjir kuat diduga berasal dari aktivitas penambangan tersebut.

Ferdiansyah Saputra - Sekretaris Nagari Painan

"Ada sekitar puluhan KK yang terdampak banjir. Penyebabnya diduga dari aktivitas galian C itu. Air dan material langsung turun ke permukiman warga," ujarnya.

ESDM Sumbar Akan Turun Lapangan

Menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat, Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Insuddin, menyatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan.

 Insuddin - Kabid Pertambangan Dinas ESDM Sumbar

Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas untuk menghentikan aktivitas tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam keselamatan warga. (***)

Pesisir Selatan, Melalui Program Kementrian Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 5 Tahun 2026, sebanyak 6 paket Pelatihan.

Adapun Program Batch 5 tahun 2026 terdiri dari Service Kenderaan Bermotor Konvensional, Perbaikan dan Pemeliharaan AC untuk Rumah Tangga, Fillet Welder SMAW 3F/PF, Pembuatan Konten Pemasaran Berbasis Aplikasi  SmartPhone, Merias Pengantin dan Hantaran dan Asisten Pembuat Pakaian. 

Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syamwil S.STP, MM, di aula BLK Painan, 30 September 2026

Turut hadir dalam pembukaan pelatihan, Kabid Tenaga Kerja, Afrizal, SE, Kepala UPTD BLK Painan, Yul widya Isfa Putra, SE., M. Si, KTU UPTD BLK, Yulianda Sundari, S. Sos dan Instruktur BLK Painan

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Kopukmnakertrans berpesan kepada peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan semaksimal mungkin. 

" Ikutilah pelatihan ini semaksimal mungkin, serap ilmu yang didapat, semoga dapat bermanfaaf untuk rekan-rekan sebagai peningkatan kualitas diri"

"Program ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat  pessel yang sejahterah, semoga tidak hanya habis di sesi pelatihan, merupakan pengantar Bapak Ibuk utk mencari pekerjaan/ menciptakan lapangan kerja sehingga ekonomi dapat meningkat" tambah Kadis 

Seluruh rangkaian dari program pelatihan tidak dipungut biaya dan gratis, peserta diberikan uang saku, Konsumsi makan siang, seragam pelatihan, modul pelatihan, E-Sertifikat pelatihan dan sertifikat BNSP

Peserta pelatihan berjumlah  sebanyak 88 orang, pelatihan dimulai pada 30 September sampai dengan 28 Oktober 2026

Kepala UPTD berharap dengan program pelatihan ini, agar dapat menurunkan angka pengguran dan meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja masa kini, tutup Yulwidya. (**)

SUMBARNET - Masjid tidak hanya menjadi tempat menegakan ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun moral, menjaga anak kemenakan dan mencegah penyakit masyarakat (pekat).

 

Semangat inilah yang melandasi kerja sama Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pengurus Masjid Nurul Ulum Barung-Barung Belantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui kerja sama tersebut, Waka Polres Pesisir Selatan, Kompol H. Syafrizen, SH, Datuk Rang Batuah, di hadirkan sebagai penceramah dalam rangkaian Salat Jumat di Masjid Nurul Ulum Barung-Barung Belantai, Jumat 25 September 2026.

Kehadiran perwira kepolisian tersebut di harapkan dapat membuka mata dan meningkatkan kesadaran para jemaah mengenai pentingnya pengawasan terhadap anak kemanakan. Terlebih, upaya menjaga keamanan lingkungan dan mencegah kriminalitas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat.

Dalam konteks adat Minangkabau, anak kemanakan bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral kaum. Niniak mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan generasi muda memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang aman serta membentengi generasi penerus dari berbagai pengaruh negatif.

Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena itu, pengawasan terhadap pergaulan, aktivitas dan lingkungan anak kemanakan perlu di tingkatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak dini.

Ketua LAN Kabupaten Pesisir Selatan, Marwan Anas, SE, M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Masjid Nurul Ulum Barung-Barung Belantai mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan penceramah dari Kepolisian Resor Pesisir Selatan sebagai bentuk kerja sama dalam memperkuat pencegahan penyakit masyarakat.

“Kami ingin membuka kesadaran masyarakat bahwa menjaga anak kemanakan merupakan tanggung jawab bersama. Niniak mamak, orang tua, tokoh agama dan seluruh unsur masyarakat harus ikut mengawasi serta membina generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam kriminalitas dan narkotika,” ujar Marwan Anas.

Menurutnya, kawasan Barung-Barung Belantai membutuhkan perhatian bersama dalam mengantisipasi berbagai potensi kriminalitas dan penyakit masyarakat. Untuk itu, pendekatan keagamaan, adat dan pembinaan masyarakat harus berjalan beriringan.

Marwan menegaskan, pemberantasan pekat tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang saling mengawasi, saling mengingatkan dan tidak membiarkan anak kemanakan berjalan tanpa pembinaan.

“Jangan sampai kita baru peduli setelah terjadi masalah. Pengawasan dan pembinaan harus di mulai dari keluarga, kaum dan lingkungan nagari. Masjid harus menjadi salah satu benteng moral dalam menjaga anak kemanakan dari ancaman narkotika dan penyakit masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap kerja sama antara LAN Pessel, Pengurus Masjid Nurul Ulum dan kepolisian dapat terus di kembangkan. Dengan menguatkan peran masjid, niniak mamak, alim ulama dan seluruh elemen masyarakat, gerakan pencegahan narkotika dan pekat di harapkan semakin menyentuh akar rumput.

Menjaga anak kemanakan bukan sekadar kewajiban adat, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan masa depan generasi muda Ranah Pasie-Pasie, tukasnya. (**)

 

Pesisir Selatan – Tim Opsnal Satreskrim Polres Pesisir Selatan berhasil mengamankan seorang tersangka pelaku tindak pidana pencurian berinisial RDH, Kamis dini hari (24/9). 

Penangkapan terhadap remaja asal Kabupaten Pasaman tersebut dipimpin oleh jajaran Satreskrim sekira pukul 02.00 WIB di kawasan pusat oleh-oleh jalan lintas Padang–Painan Km 21, Kampung Gunuang-Gunuang, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. 

Tindakan tegas kepolisian ini merupakan respons atas laporan musibah pencurian barang berharga yang menimpa salah seorang warga saat berada di area rumah sakit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku pada Selasa (15/9) di dalam kamar rawat inap Kamboja RSUD Dr. M. Zein Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. 

Pelaku secara sengaja datang dari Kota Padang menggunakan angkutan umum untuk memantau situasi di lingkungan rumah sakit dan menyasar barang milik pengunjung yang tengah tertidur. 

Dari aksi tersebut, pelaku menggasak sebuah tas dompet berisi dua unit ponsel serta uang tunai milik korban yang sedang mendampingi kerabatnya berobat, sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke arah Kota Padang.

Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu unit ponsel merk iPhone 11 warna putih milik korban. 

Penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan kini telah membawa pelaku ke Unit Resum untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Penanganan kasus ini menjadi pengingat bagi pengelola fasilitas umum dan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. (**)

PESISIR SELATAN - Sinergitas aparat penegak hukum di Kabupaten Pesisir Selatan kembali diperkuat. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Painan bersama TNI dan Polri menggelar kegiatan pengamanan, pencegahan dan deteksi dini gangguan keamanan, Selasa malam, 22 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.15 WIB hingga 21.45 WIB di Rutan Kelas IIB Painan tersebut diawali dengan apel gabungan di halaman depan rutan. Apel dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Painan, Hastono, A.Md.IP, S.IP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kodim 0311/Pesisir Selatan yang diwakili Batih Ops Serka Septa beserta anggota, Polres Pesisir Selatan yang diwakili KBO Sat Reskrim Iptu Dozi Sarjono, S.H. bersama personel Regu Siaga B, serta seluruh petugas pengamanan Rutan Painan.

Dalam arahannya, Karutan Hastono menegaskan bahwa penggeledahan rutin wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu sesuai arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan melibatkan personel gabungan TNI-Polri.

"Kegiatan penggeledahan merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Ini langkah antisipatif untuk mencegah penyalahgunaan blok hunian dan mencegah masuknya barang-barang terlarang," ujar Hastono.

Sasaran razia meliputi blok hunian, kamar hunian, kamar kosong, serta tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk menyembunyikan barang terlarang. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urine terhadap warga binaan sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkotika oleh tim medis Rutan.

Karutan juga menekankan agar seluruh personel bertindak cermat, profesional, proporsional dan humanis dengan mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan ketegangan di dalam rutan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang beredar di dalam rutan, di antaranya:

1.  Gelas kaca

2.  Gunting kecil dan pisau/cutter kecil

3.  Korek api/gas

4.  Gulungan lakban

5.  Kawat logam berbentuk lingkaran dan beberapa potongan besi

6.  Alat cukur/pisau cukur

7.  Sendok makan

8.  Botol parfum dan kartu permainan

Seluruh temuan telah didata, didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang untuk penanganan lebih lanjut.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah gangguan kamtib, mengantisipasi upaya pelarian, penyelundupan barang terlarang, serta memastikan situasi Rutan Kelas IIB Painan tetap aman dan kondusif.

Kegiatan berakhir dalam keadaan aman dan tertib. Sinergitas antara Rutan, TNI dan Polri diharapkan terus terjaga dalam menciptakan stabilitas keamanan di Pesisir Selatan. (*)

 

Pesisir Selatan - Audensi dan silahturahmi Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Selasa (15/9/2026) di Aula Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Ditemani kopi hangat silahturahmi dan audensi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Mohd Radyan,S.H.,M.H, bersama jajaran dan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, beserta penggurus PWI Pessel.

Dalam kata sambutanya, Mohd Radyan mengucapkan terima kasih pada pengurus PWI Pessel telah menggagas audensi dan silahturahmi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. Moment ini cukup penting, dalam rangka menjalin kemitraan lebih erat lagi.

Disampaikan Kajari, peran media sekarang ini cukup vital dalam ikut mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, penyajian berita sesuai fakta dan data berimbang, 

dan tidak menyajikan berita yang hoax.

Dan, harapan kami dari Kejari Pessel pada PWI Pessel bisa edukasi pada masyarakat, menjadi kekuatan baru untuk mengimbangi pemberitaan hoax. 

" Kejari Pessel akan terbuka setiap informasi publik, dan telah terbuka menerima masukan, saran dan kritikan sifatnya membangun untuk kebaikan Kejari Pessel kita akan terima," tegas Mohd Radyan.

Setiap penanganan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan akan disampaikan secara aturan dan tahapan, serta proses diatur dalam Undang - Undang. " Kita pastikan Kejari Pessel komit dalam Penegakan Hukum,".

Kajari Pessel, berharap melalui audensi dan silahturahmi ini ada masukan, saran dan semakin memperkuat sinergitas serta kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. 

Kedepan tidak berhenti disini saja, namun bisa dilaksanakan dengan kegiatan non formal ke depanya,"  sampainya.

Sementara itu Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan menerima audensi dan silahturahmi PWI Pessel periode 2026 - 2029.

Robby menuturkan, sebagai sosial control media memiliki peran penting dalam menyajikan suatu peristiwa secara akurat, berimbang dan sesuai data kenyataan dilapangan. Tentu dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik dan UU Pers.

" Kedepan Audensi, silahturahmi dan kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel bisa terus terjalin lebih erat lagi,"  kata Robby.

PWI juga akan menerima masukan jika ada pengurus PWI Pessel yang dalam melaksanakan tugas peliputan pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik, untuk kebaikan PWI Pessel kedepanya.

Pada kesempatan itu Ketua PWI Pessel menyampaikan beberapa program PWI Pessel, salah satunya kegiatan KOPI - Pessel.

Acara dilanjutkan tanya jawab dipandu sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal. Dilanjutkan foto bersama. (Re)

Pesisir Selatan --Dipaparkan melalui pertemuan silahturahmi " Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan bersama Kadis Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan dan Olahaga ( Disparporabud) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, paparkan program Blue Ekonomi.

Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, dihadiri Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza beserta penggurus PWI Pessel lainya.

Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, didampingi Sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal memaparkan ruang lingkup dan tujuan KOPI - PESSEL, dilaksanakan PWI Pessel.

Dikatakan Rega, wadah KOPI - PESSEL ini sebagai ajang dan wadah sebagai ruang dialog , informasi, dan solusi untuk pembangunan daerah, salah satunya seiring dengan visi dan misi bupati Pesisir Selatan, yaitu Nagari Sehat.

Selain itu, melalui KOPI Pessel, menjadi diskusi konstruktif, kolaborasi bersama, solusi untuk daerah, pesisir selatan lebih baik.

" Melalui KOPI - PESSEL, bisa menjadi wadah bagi OPD untuk menyampaikan program - program yang telah dilaksanakan, sedang berjalan dan akan dilaksanakan, " tegas Rega.

Sementara itu, Ronald Bernando mengatakan, ada empat hal penting secara langsung melekat dan menjadi prioritas pada dinasnya.

Pertama Pariwisata, ada dua prioritas destinasi wisata akan menjadi potensi dikembangkan, kawasan wisata Carocok Painan dan Mandeh. Selain potensi wisata lainya ada di wilayahnya.

"Penataan, pembenahan sarana dan prasarana akan kita lakukan secara bertahap, tentu disesuaikan dengan skala prioritas," tegasnya.

Dinas nya juga akan berfocuskan pelaksanaan program Blue Ekonomi, program blue ekonomi ini digagas atas arahan dan bimbingan Bunda Lisda Hendrajoni dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.

Program Blue Ekonomi ini sangat cocok dengan geografis wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang, tujuan untuk menghidupkan UMKM, pelaku usaha, dan kepariwisataan lainya.

" Blue Ekonomi, tentunya untuk meningkatkan PAD, serta mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, dan lainya. Ini seiring dengan visi dsn misi bupati Nagari Sehat,"  tegas Ronald Bernando.

Program Blue Ekonomi ini bukan menjadi tugas dari dinas nya semata, namun ada peran presure dari pimpinan kepala daerah pada OPD untuk bersama - sama mendukung program blue ekonomi, yang mana didalamya ada peran seluruh OPD.

" Insyah Allah dengan dukungan semua pihak, dan rekan PWI Pessel kita akan melaksanakan evend berskala nasional, dengan tema " KHARISMA EVEND NUSANTARA,". Jika, terlaksana ini yang pertama," ujarnya.

Evend ini sebagai ajang promosikan pariwisata, budaya dan kuliner. Agar, Kabupaten Pesisir Selatan sebutan Negeri Sejuta Pesona memang benar -  benar menjadi magnet tujuan wisatawan.

Focus lainya, yaitu tentang kebudayaan dan olahraga juga sedang berjalan. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Gor H Ilyas Yakub Rawang Painan dan Gor Zeini Zen Pincuran Boga Painan. Ini, sebagai wujud nyata Pemda Pessel, melalui Disparporabud dalam mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Pessel, sekaligus kesiapan Pemkab Pessel sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov 2026 untuk cabor Takraw dan Catur.

" Kita berharap dukungan dari PWI Pessel mendukung kegiatan yang ada pada dinasnya. Tanpa dukungan rekan - rekan media, apa - apa yang kita lakukan masyarakat tidak akan tau," tutupnya

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza pada Disparporabud Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan KOPI Pessel bersama PWI Pessel, sebagai tindak lanjut rapat bersama Sekdakab Pessel beberapa minggu yang lalu.

Melalui silahturahmi, dan kemitraan ini terjalin kearaban, serta koordinasi lebih masif kedepanya antara OPD bersama PWI Pessel.

Acara KOPI Pessel PWI Pessel bersama Disparporabud berjalan mencair, penuh kekeluargaan. Acara, ditutup dengan ngopi bareng dan foto bersama.(Re)

 

Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kunjungan ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center, pada Senin (14/09).

Kunjungan dipimpin anggota Bawaslu Nurmaidi dan Bambang Putra Niko,  serta didampingi Kepala Sekretariat Rinaldi dan staf Naimul Qisman. Rombongan diterima oleh Ketua PWI Robby Oktora Romanza, Sekretaris Rega Desfinal dan Bendahara Riko, serta sejumlah pengurus lainnya.

Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan insan pers dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Menurut Niko, pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu kepemiluan, terutama mengenai peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

“Media memiliki posisi strategis dalam mengawal demokrasi. Pemberitaan yang berpedoman pada fakta dan kode etik jurnalistik dapat membantu masyarakat memahami proses Pemilu sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang keliru atau menyesatkan,” kata Niko.

Ia menjelaskan, pengawasan Pemilu dari perspektif hukum tidak semata-mata berkaitan dengan menemukan dan menindak dugaan pelanggaran. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan kepemiluan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, mengatakan terdapat kesamaan nilai yang menjadi benang merah antara Bawaslu dan PWI, yakni sama-sama memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Menurutnya, sejarah mencatat reformasi telah membuka ruang kebebasan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebebasan tersebut, kata dia, perlu diiringi dengan tanggung jawab agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

“Oleh karena itu, sinergi Bawaslu dan PWI diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum Pemilu, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan,” ujar Nurmaidi.

Ia menambahkan, media memiliki peran penting sebagai mitra Bawaslu dalam menyampaikan informasi pengawasan kepada masyarakat. Di sisi lain, media membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar menghasilkan pemberitaan kepemiluan yang berkualitas.

“Bawaslu membutuhkan media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi pengawasan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan pemberitaan yang berkualitas,” ungkapnya.

Nurmaidi berharap komunikasi dan kolaborasi antara Bawaslu dan PWI setempat dapat terus diperkuat. Sinergi dinilai penting untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan mendorong terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan, Robby Oktora Romanza, menyambut baik kunjungan jajaran Bawaslu Pesisir Selatan.

Ia mengatakan pengurus PWI sejak awal berkomitmen membangun soliditas, baik di internal organisasi maupun dalam hubungan eksternal dengan berbagai pihak.

“PWI Pesisir Selatan terus berupaya membangun soliditas internal sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Robby.

Ia berharap PWI Pesisir Selatan dapat meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, penguatan hubungan tersebut tetap harus berjalan dengan menjaga independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Hubungan kelembagaan perlu terus dibangun, tetapi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial harus tetap dijaga,” tutupnya. (**)

Pesisir Selatan — Manajer SPBU 13.256.507 PT. Punggasan Linggosari, Diral Saputra,S.Pi, angkat bicara terkait isu pengisian BBM menggunakan jirigen yang sempat beredar.

Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin, 13 September 2026, Diral menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengisian ke jirigen di SPBU Lagan telah dilakukan sesuai prosedur.

"Bahwa kami melakukan pengisian jirigen sesuai dengan prosedur menggunakan barcode yang ada di surkom bg," ujar Diral.

Menurutnya, pengisian tersebut tidak dilakukan sembarangan. Setiap jirigen yang diisi wajib melampirkan surat rekomendasi atau "surkom" resmi dari instansi terkait. Barcode yang tertera di surat itulah yang menjadi dasar validasi sebelum BBM disalurkan.

"Kami berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku dari Pertamina maupun pemerintah daerah dalam penyaluran BBM," tambah Diral.

SPBU 13.256.507 PT. Punggasan Linggosari sendiri berlokasi di wilayah Lagan dan menjadi salah satu lembaga penyalur BBM di Kabupaten Pesisir Selatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SPBU menyatakan terbuka untuk berkoordinasi dengan aparat dan instansi terkait guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. (***)

 

SUMBARNET - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Barat menggelar aksi simpatik dengan membagikan sebanyak 20.000 masker gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat di kawasan Jalan Kartini, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada Jumat (11/9/2026).

Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPW PSI Sumatera Barat yang juga Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, S.H., M.H., sebagai langkah responsif terhadap penurunan kualitas udara yang memburuk akibat bencana asap di wilayah tersebut.

"Mengingat kualitas udara yang buruk saat ini, kami ingin mengingatkan masyarakat untuk kembali disiplin menggunakan masker. Pembagian 20.000 masker ini merupakan langkah konkret dan antisipasi kita terhadap dampak kesehatan dari bencana asap yang melanda hari ini," ujar Hendrajoni di sela-sela kegiatan.

Melihat kondisi yang merata di sejumlah titik, Hendrajoni menginstruksikan seluruh jajaran pengurus DPD PSI di kabupaten/kota terdampak untuk turun ke jalan dan melakukan aksi serupa di wilayah masing-masing.

Ia menegaskan komitmen PSI untuk terus berdiri di garis depan membantu warga yang terdampak bencana. "PSI akan selalu hadir di setiap bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Ke depan, PSI berkomitmen untuk terus berada di tengah-tengah masyarakat Sumbar, baik dalam kondisi suka maupun duka," pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, DPW PSI Sumbar berharap kesadaran masyarakat menjaga kesehatan pernapasan meningkat serta mengimbau semua pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan guna meminimalisir kepulan asap.(***)

 

Pesisir Selatan— Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan lanjutan Pasar Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (10/9/2026).

Pembangunan lanjutan Pasar Surantih tersebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp6,1 miliar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pembangunan pasar ini kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda dan terkatung-katung selama kurang lebih lima tahun.

Bupati Hendrajoni mengatakan, pasar memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama bagi pedagang dan pelaku usaha yang menggantungkan aktivitas ekonominya di pasar.

“Pasar merupakan jantung perekonomian masyarakat,” ujar Hendrajoni.

Menurutnya, revitalisasi Pasar Surantih diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat berbelanja maupun bagi pedagang dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

“Dengan revitalisasi pasar Surantih ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena pengunjung akan lebih nyaman,” katanya.

Hendrajoni berharap setelah pembangunan selesai, Pasar Surantih dapat menjadi salah satu pasar terbaik di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Nantinya akan menjadi salah satu pasar terbaik di Pesisir Selatan,” ujar dia.

Ia juga meminta para pedagang dan masyarakat setempat ikut menjaga serta merawat fasilitas pasar setelah pembangunan selesai agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Sementara itu, tokoh masyarakat Surantih, Jamalus, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni atas komitmennya melanjutkan pembangunan Pasar Surantih.

“Atas nama masyarakat Surantih, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Hendrajoni atas komitmennya untuk masyarakat Surantih,” kata Jamalus.

Menurut Jamalus, masyarakat sangat bersyukur karena pembangunan pasar yang selama lima tahun tidak jelas dan terkatung-katung akhirnya kembali dilanjutkan oleh pemerintah daerah.

“Masyarakat sangat bersyukur akhirnya pembangunan pasar ini dilanjutkan, karena sudah lima tahun tidak jelas dan terkatung-katung,” ujarnya.

Jamalus juga memastikan persoalan status lahan Pasar Surantih telah diselesaikan dan tidak lagi menjadi persoalan dalam kelanjutan pembangunan.

“Status tanah tersebut sudah clean and clear,” tegas Jamalus.

Dengan dimulainya kembali pembangunan tersebut, masyarakat berharap Pasar Surantih dapat segera memiliki fasilitas yang lebih baik dan nyaman, sekaligus menjadi pusat aktivitas perdagangan yang mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sutera dan sekitarnya.(***)

SUMBARNET – Lembaga Swadaya Masyarakat  LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan resmi melaporkan dugaan korupsi di Industri Kecil Menengah IKM Gambir Sutera ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat ditujukan ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Laporan tersebut terkait dugaan markup anggaran dan sejumlah penyimpangan dalam proyek IKM Gambir Sutera yang berlokasi di Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Ketua LSM LIRA Rega Desfinal ST menyampaikan, fokus pada laporan adalah alokasi anggaran sebesar *Rp2,2 miliar* untuk program penguatan kapasitas kelembagaan yang diduga fiktif atau tidak dilaksanakan sesuai perencanaan awal.

Selain itu, LIRA juga menyoroti indikasi *ketidaksesuaian spesifikasi mesin produksi* yang diadakan melalui proyek Dana Alokasi Khusus DAK tahun anggaran 2023 dan 2024. Proyek ini disebut menelan anggaran puluhan miliar rupiah namun dinilai belum efektif meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Dugaan kami ada 3 poin. Pertama pengadaan mesin tidak sesuai standar, kedua program fiktif, ketiga inefisiensi anggaran puluhan miliar yang tidak berdampak signifikan,” ujar Rega Desfinal.

LIRA juga meminta transparansi penuh dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada proyek-proyek pembangunan sektor IKM.

Sebelumnya, masyarakat sipil dan sejumlah elemen LSM di Pesisir Selatan juga menyuarakan tuntutan yang sama. Mereka berharap aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini agar anggaran daerah tidak disalahgunakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut. (***)

 

Pesisir Selatan – Unit I Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan pada sidang agenda pembacaan putusan, Selasa siang (1/9). Persidangan hari kelima yang berlangsung sekira pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri oleh Unit I Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan bersama Bidkum Polda Sumbar dan Sikum Polres Pesisir Selatan. 

Langkah hukum praperadilan ini berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah yang diketahui terjadi di Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima secara keseluruhan. 

Putusan hakim tersebut menguatkan bahwa seluruh tahapan proses hukum, penyelidikan, maupun tindakan kepolisian yang telah dijalankan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan sudah sah demi hukum, transparan, serta sepenuhnya berpedoman pada aturan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Hasil persidangan ini menegaskan komitmen Polres Pesisir Selatan dalam memberikan kepastian hukum yang akuntabel dan profesional kepada masyarakat. 

Pihak kepolisian menghormati penuh seluruh proses hukum di persidangan sebagai bentuk kewajiban dalam menegakkan keadilan secara objektif. Seluruh rangkaian kegiatan persidangan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Painan tersebut berjalan dengan sangat aman, lancar, dan terkendali. (*)

 

Pesisir Selatan – Bupati Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Kabupaten Pesisir Selatan, *Rega Desfinal, S.T.*, menyampaikan apresiasi kepada Aparat Penegak Hukum di wilayah Pesisir Selatan. 

Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan LSM LIRA terhadap upaya penegakan hukum yang profesional dan humanis di daerah.

“Atas nama LSM LIRA Pesisir Selatan, kami mengapresiasi kinerja APH. Kami melihat ada komitmen kuat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rega Desfinal saat diwawancarai di Painan, Selasa (2/9/2026).

Menurutnya, sinergi antara lembaga swadaya masyarakat, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

“Kami di LSM LIRA memposisikan diri sebagai mitra strategis. Tugas kami mengawal, mengkritisi jika ada yang kurang, dan mengapresiasi jika sudah baik. Ini bukan untuk menjatuhkan, tapi bentuk kecintaan kami agar institusi hukum semakin dipercaya rakyat,” tegasnya.

Rega juga berharap ke depan APH di Pesisir Selatan terus meningkatkan transparansi dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. 

“Pers dan LSM adalah mitra penting dalam menjaga transparansi. Kami siap bersinergi membantu APH dalam memberantas narkoba, pungli, dan pelanggaran hukum lainnya demi Pesisir Selatan yang lebih baik,” pungkasnya.

Dukungan LSM LIRA ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.(***)

 

Pesisir Selatan — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan resmi memulai pembangunan Jembatan Gantung Inunang yang terletak di Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Selasa (1/9/2026). Pembangunan infrastruktur penghubung tersebut diawali dengan acara peletakan batu pertama (groundbreaking).

Prosesi peletakan batu pertama tersebut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Camat Batang Kapas, Wali Nagari IV Koto Hilir, unsur Forkopimca, tokoh masyarakat, bundo kanduang, serta warga setempat.

Pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat Kampung Inunang. Akses penyeberangan utama warga tersebut sebelumnya mengalami kerusakan sejak tahun 2024 dan diperparah hingga hanyut diterjang banjir bandang pada 27 November 2025 lalu, yang sempat melumpuhkan mobilitas harian warga.

Rasa syukur dan haru terpancar dari raut wajah masyarakat setempat. Perwakilan masyarakat Inunang yang diwakili oleh Bundo Kanduang Nagari IV Koto Hilir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H.

"Bupati Hendrajoni dahulu pernah berjanji kepada kami masyarakat Inunang untuk memprioritaskan perbaikan dan pembangunan kembali jembatan ini. Hari ini beliau membuktikan dan menuntaskan janji politiknya tersebut. Kami sangat berterima kasih karena keberadaan jembatan ini betul-betul menjadi penolong bagi warga," ungkap Bundo Kanduang Nagari IV Koto Hilir di lokasi acara.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan gantung ini memberikan dampak yang sangat masif bagi efisiensi transportasi warga, khususnya sektor ekonomi rakyat.

"Sebelumnya, akibat jembatan putus, masyarakat yang mau pergi ke pasar atau mengangkut hasil tani harus memutar jauh menempuh jarak lebih dari 5 kilometer. Dengan dibangunnya kembali jembatan ini, jarak tempuh berhasil dipangkas drastis menjadi hanya 1 kilometer saja. Ini sangat membantu kami," tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni yang dibacakan saat acara, ditegaskan bahwa infrastruktur merupakan urat nadi pembangunan dan penggerak utama perekonomian masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memahami bahwa infrastruktur merupakan urat nadi pembangunan. Keberadaan jembatan yang layak bukan hanya menjadi sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga penunjang aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial ekonomi lainnya," terangnya.

Pembangunan kembali akses ini bersumber dari dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) melalui Dinas PUTR Kabupaten Pesisir Selatan. Jembatan Gantung Inunang dirancang khusus untuk pejalan kaki dengan panjang bentang mencapai 100 meter.

Adapun nilai kontrak proyek ini sebesar Rp3.555.695.874 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV. Taman Karya Manggala dengan masa kerja selama 140 hari kalender terhitung sejak 14 Agustus 2026.

Pemkab Pessel menekankan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak kontraktor, dan konsultan pengawas bekerja secara profesional serta tepat waktu demi menjaga kualitas bangunan. Masyarakat Nagari IV Koto Hilir juga diajak untuk bersama-sama mendukung, mengawasi, dan menjaga kelancaran proses pembangunan agar jembatan ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. (***)

 

Pesisir Selatan - Pengadilan Negeri Painan menjadwalkan ulang pelaksanaan eksekusi Putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnn. Eksekusi akan dilaksanakan pada Senin, 31 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi yang diterbitkan pada 20 Agustus 2026 dan ditujukan kepada Sdr. Maysar Binti Mansur yang beralamat di Nagari Tuik IV Koto Mudik, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.

Panitera PN Painan, Baitul Arsyah M., S.H., M.H. menjelaskan, pelaksanaan eksekusi sebelumnya belum dapat dilakukan. Penundaan terjadi karena adanya surat dari Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor STR/212/VIII/OTL.1.2/2026 tanggal 17 Agustus 2026.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Painan menetapkan kembali pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 3.a1/Pen.Pdt/Eks/2024/PN Pnn tanggal 20 Agustus 2026," demikian bunyi surat tersebut.

Eksekusi akan dilakukan di 4 titik lokasi di Nagari Tuik IV Koto Mudik, Kecamatan Batang Kapas, yaitu:

1. *Tumpak 1*: Kampung Kampai Tuik

2. *Tumpak 2*: Ayie Sariek  

3. *Tumpak 3*: Rawang Solok

4. *Tumpak 4*: Solok Rawang

Dalam surat itu, pihak terkait diminta untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan guna menyaksikan pelaksanaan eksekusi putusan perdata tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pokok perkara dari Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Pnn.

Terpisah Keluarga Ani yang akan dieksekusi berharap agar eksekusi ini betul-betul karena perkara ini sebelum pernah di menangkan oleh keluarga yang akan dieksekusi di sebabkan surat yang di pakai untuk menggugat kami surat yang tidak jelas keasliannya. (***)

 

PESISIR SELATAN, — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi kemasyarakatan yang aktif di daerah untuk mengedepankan transparansi kelembagaan dan tertib administrasi.

Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, mengatakan keberadaan LSM dan Ormas merupakan bagian dari elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial serta menyampaikan aspirasi untuk kepentingan publik.

Menurutnya, fungsi tersebut perlu dihormati dan tidak boleh dipersempit hanya karena persoalan tercatat atau tidaknya sebuah organisasi pada instansi pemerintah.

“Pada prinsipnya, kami menghormati keberadaan LSM maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari elemen masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Apalagi ketika sebuah lembaga membawa semangat transparansi dan menyuarakan kepentingan masyarakat, tentu prinsip keterbukaan itu juga seyogianya tercermin dari kelembagaannya sendiri,” ujar Robby.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi adanya LSM yang diketahui aktif menjalankan kegiatan dan menyampaikan berbagai laporan di Kabupaten Pesisir Selatan, namun namanya tidak ditemukan dalam data internal LSM aktif yang tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan hingga 2026.

Robby menegaskan, persoalan tersebut tidak seharusnya diarahkan kepada perdebatan mengenai legal atau ilegalnya suatu organisasi.

Menurutnya, tidak tercatatnya suatu organisasi di Kesbangpol tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan organisasi tersebut tidak memiliki hak melakukan kontrol sosial.

Namun demikian, kata dia, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni keterbukaan identitas kelembagaan dan tertib administrasi.

“Walaupun pendaftaran bukan menjadi dasar untuk menentukan sebuah organisasi boleh atau tidak melakukan kontrol sosial, menurut kami akan lebih baik apabila LSM maupun Ormas yang aktif di Pesisir Selatan menyampaikan keberadaan, susunan kepengurusan dan alamat sekretariatnya kepada Kesbangpol. Ini merupakan bentuk tertib administrasi sekaligus keterbukaan kepada pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Menurut Robby, penyampaian keberadaan organisasi kepada Kesbangpol juga dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai siapa yang menjalankan organisasi tersebut serta pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dengan membawa nama lembaga.

Hal tersebut dinilainya semakin penting ketika sebuah organisasi aktif berhubungan dengan pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum maupun lembaga negara lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.

PWI Pesisir Selatan, lanjut Robby, tidak mempersoalkan hak setiap organisasi ataupun masyarakat untuk menyampaikan kritik, laporan maupun pengaduan kepada lembaga yang berwenang.

Justru, kontrol sosial merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, keterbukaan menurutnya semestinya berlaku bagi seluruh pihak.

“Kalau kita meminta pemerintah transparan kepada masyarakat, tentu akan lebih baik apabila lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial juga menunjukkan semangat yang sama. Siapa pengurusnya, di mana sekretariatnya, dan siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas organisasi tersebut harus terang,” ujarnya.

Menurut Robby, keterbukaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi aktivitas ataupun ruang kritik organisasi masyarakat.

Sebaliknya, transparansi kelembagaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Ini bukan untuk membatasi ruang kontrol sosial. Justru kita ingin membangun kepercayaan dan akuntabilitas bersama. Pemerintah dituntut transparan, pers dituntut profesional dan bertanggung jawab, maka organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial juga seyogianya mengedepankan prinsip keterbukaan,” katanya.

Ia berharap LSM maupun Ormas yang aktif menjalankan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait, termasuk dalam hal administrasi dan informasi kepengurusan.

“Semangatnya sederhana, kita sama-sama menjaga kepentingan masyarakat. Kritik tetap berjalan, pengawasan tetap berjalan, tetapi kelembagaan juga transparan dan administrasi tertib. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai setiap lembaga berdasarkan kerja dan tanggung jawabnya,” tutup Robby. (**)