SUMBARNET - Musyawarah Nasional (Munas) X Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menetapkan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI masa bakti 2026–2031, Selasa (29/9/2026).

Penetapan itu tertuang dalam keputusan Munas X AMPI yang dibacakan pada sidang pleno penutupan. Dalam keputusan tersebut, Munas X AMPI menetapkan Zigo Rolanda sebagai Ketua Umum DPP AMPI dan keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada 29 September 2026.

Zigo terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat pencalonan. Politikus Partai Golkar asal Sumatera Barat itu sebelumnya mengantongi dukungan dari 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI tingkat provinsi.

Jumlah dukungan tersebut melampaui syarat minimal pencalonan yang ditetapkan panitia Munas X AMPI. Seluruh dokumen pencalonan Zigo juga telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan organisasi.

Ketua Panitia Pelaksana Munas X AMPI, Muhammad Syafii, sebelumnya menyatakan seluruh tahapan pencalonan berjalan sesuai ketentuan organisasi. Panitia juga telah menyelesaikan proses verifikasi terhadap dokumen yang diajukan calon ketua umum.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP AMPI, Zigo menyampaikan rasa syukur dan menerima amanah yang diberikan peserta munas.

“Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah sebagai Ketua Umum DPP AMPI dan akan mengibarkan panji-panji AMPI di seluruh penjuru Indonesia,” kata Zigo.

Dalam pidatonya, Zigo menegaskan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah. Ia ingin menjadikan AMPI sebagai organisasi yang lebih inklusif dan memberi ruang lebih luas bagi kader muda untuk berkembang.

Menurutnya, pengurus daerah harus mendapatkan peran yang lebih besar dalam berbagai agenda strategis organisasi maupun Partai Golkar. Karena itu, penguatan struktur organisasi dan soliditas kader menjadi fokus utama kepemimpinannya.

“AMPI harus menjadi organisasi yang terbuka dan inklusif. Semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memimpin,” ujarnya.

Selain memperkuat organisasi, Zigo juga menargetkan AMPI menjadi wadah kaderisasi yang mampu melahirkan pemimpin muda berkualitas dan siap menghadapi berbagai agenda politik nasional ke depan.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Zigo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014–2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2019–2024 sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI.

Terpilihnya Zigo menandai babak baru kepemimpinan AMPI di tingkat nasional. Dukungan dari 26 DPD AMPI menunjukkan kuatnya dukungan daerah terhadap kepemimpinan politikus muda asal Sumatera Barat tersebut. (***)

 

Jakarta, – Dukungan mayoritas daerah mengantarkan Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda sebagai satu-satunya calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar Selasa (29/9/2026).

Politikus Partai Golkar asal Sumatera Barat itu maju sebagai calon tunggal setelah mengantongi dukungan dari 26 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI tingkat I di berbagai provinsi.

Ketua Panitia Pelaksana Munas X AMPI, Muhammad Syafii, mengatakan hingga penutupan pendaftaran pada Senin (28/9/2026) pukul 00.00 WIB, Zigo menjadi satu-satunya bakal calon yang mengembalikan formulir pendaftaran.

“Penutupan pendaftaran bakal calon Ketua Umum AMPI periode 2027–2031 ditutup pada hari ini, 28 September 2026 pukul 00.00. Besok, 29 September 2026, kami akan melanjutkan agenda dengan pelaksanaan Munas X AMPI,” kata Syafii dalam keterangannya di Jakarta.

Sekretaris Steering Committee (SC) Munas X AMPI, Steven Risakotta, menyebut seluruh dokumen pencalonan Zigo telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

Sementara itu, Panitia SC Munas X AMPI, Fidya Faraid Sabban, menjelaskan syarat pencalonan mengharuskan setiap kandidat memperoleh dukungan sedikitnya dari 12 DPD AMPI tingkat I.

“Setelah kami verifikasi, jumlah dukungan yang masuk sebanyak 26 DPD AMPI tingkat I dan dinyatakan lolos persyaratan,” ujarnya.

Zigo mendatangi panitia penyelenggara Munas X AMPI didampingi sejumlah pengurus DPD AMPI dari berbagai daerah serta tim pendukungnya. Ia berharap seluruh tahapan pelaksanaan munas berjalan lancar hingga proses pemilihan kepemimpinan organisasi.

“Saat ini sedang diverifikasi dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar serta sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menuju pembukaan munas besok pagi,” kata Zigo.

Sebelum pendaftaran ditutup, nama Zigo telah menguat sebagai calon Ketua Umum AMPI. Ia aktif melakukan konsolidasi dengan pengurus daerah, termasuk bertemu jajaran AMPI Sumatera Utara pada 21 September 2026.

Dalam visi yang diusungnya, mantan Ketua DPD AMPI Sumatera Barat itu menekankan pentingnya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke daerah. Ia juga ingin mendorong AMPI menjadi organisasi yang lebih inklusif dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kader muda.

Menurutnya, pengurus daerah perlu mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pembahasan berbagai agenda strategis di Partai Golkar. Karena itu, ia berkomitmen memperkuat struktur internal organisasi dan membangun tim yang solid di tingkat pusat maupun daerah.

“Ini membuktikan bahwa Golkar itu, ya, AMPI juga ke depan kami dorong menjadi AMPI yang inklusif, tidak hanya kelompok-kelompok saja yang bisa memimpin di AMPI,” ujarnya.

Selain memperkuat organisasi, Zigo juga menekankan pentingnya menjaga soliditas kader AMPI menghadapi berbagai agenda politik nasional, termasuk Pemilu 2029.

Diketahui, sebelum menjadi anggota DPR RI, Zigo pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2014–2019. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan periode 2019–2024 sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI.

Munas X AMPI dijadwalkan berlangsung pada Selasa (29/9/2026) untuk menetapkan kepemimpinan organisasi periode 2027–2031. (***)

 

SUMBARNET - Konsolidasi menuju AMPI yang lebih solid terus dilakukan. Calon Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Zigo Rolanda melakukan kunjungan silaturahmi ke Sumatera Utara dan bertemu jajaran pengurus AMPI Sumut setelah lebih dahulu berziarah ke makam tokoh pendiri organisasi, Manahan Lubis, Senin (21/9/2026).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengawali kunjungannya dengan berziarah ke makam almarhum Manahan Lubis, salah satu tokoh pendiri AMPI Sumatera Utara. Menurut Zigo, ziarah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para senior yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan organisasi.

“Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada almarhum Bapak Manahan Lubis. Beliau memiliki jasa besar dalam membangun dan membesarkan AMPI di Sumatera Utara. Semangat pengabdian beliau harus terus menjadi inspirasi bagi seluruh kader,” kata Zigo.

Usai berziarah, Zigo melanjutkan agenda dengan mengunjungi Kantor DPD AMPI Sumatera Utara di Medan. Kedatangannya disambut Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther bersama jajaran pengurus dan kader AMPI Sumut.

Dalam suasana penuh keakraban, Zigo berdialog dengan para pengurus mengenai penguatan organisasi, konsolidasi kader, serta peran AMPI dalam menjawab tantangan generasi muda di masa depan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan silaturahmi yang kuat menjadi modal penting dalam membangun organisasi yang solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin terus mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi dengan seluruh keluarga besar AMPI di berbagai daerah. Organisasi yang kuat lahir dari kebersamaan, kekompakan, dan semangat untuk terus berkarya,” ujarnya.

Zigo menegaskan AMPI memiliki peran strategis sebagai wadah kaderisasi pemuda yang dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan. Karena itu, konsolidasi organisasi harus terus diperkuat hingga ke seluruh daerah.

“AMPI harus menjadi rumah besar bagi anak-anak muda yang ingin berkontribusi untuk bangsa. Melalui konsolidasi yang kuat, kita dapat menyatukan energi dan gagasan untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kunjungan ke Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarkader sekaligus menyerap berbagai masukan dari daerah untuk kemajuan organisasi ke depan.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan menyatukan semangat seluruh kader AMPI. Dengan kebersamaan dan soliditas, saya yakin AMPI akan semakin maju dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Pertemuan antara Zigo Rolanda dan jajaran DPD AMPI Sumatera Utara diharapkan semakin memperkuat sinergi organisasi dalam menghadapi berbagai agenda strategis AMPI ke depan. (***)

 

SUMBARNET - Nama Zigo Rolanda semakin mengemuka dalam bursa calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI). Politikus muda asal Sumatera Barat itu dinilai memiliki bekal yang lengkap untuk memimpin organisasi kepemudaan nasional, mulai dari pengalaman organisasi, rekam jejak politik, hingga kemampuan membangun komunikasi yang merangkul berbagai kalangan.

Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai retorika keras dan perdebatan tajam, Zigo justru dikenal dengan karakter yang santun. Ia tidak dikenal sebagai sosok yang gemar melontarkan pernyataan kontroversial atau membangun popularitas melalui sensasi. Sebaliknya, Zigo lebih memilih menyampaikan gagasan secara terukur, berbasis data, dan fokus pada solusi.

Karakter tersebut membuatnya diterima di berbagai lingkungan. Bagi banyak kader dan koleganya, Zigo merupakan figur muda yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mengambil keputusan dan kemampuan merangkul berbagai pandangan.

Selain santun, Zigo juga dinilai memiliki visi yang jelas dalam melihat masa depan organisasi dan pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, penguatan kapasitas kader, serta peran anak muda dalam menjawab tantangan bangsa yang terus berkembang.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjang yang ia jalani sejak usia muda. Perjalanan politik Zigo tidak dibangun secara instan. Putra Solok Selatan itu mengawali pengabdiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014–2019. Di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, ia banyak terlibat dalam pembahasan isu pembangunan daerah, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terus mengiringi langkahnya. Pada Pemilu 2019, Zigo terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan. Tidak lama berselang, ia dipercaya menjadi Ketua DPRD Solok Selatan periode 2019–2024. Pada usia yang relatif muda, ia menjadi salah satu Ketua DPRD termuda di Sumatera Barat.

Posisi tersebut menjadi ujian kepemimpinan yang penting. Selama memimpin DPRD Solok Selatan, Zigo aktif mengawal pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut semakin mengasah kemampuannya dalam membangun komunikasi, menyatukan berbagai kepentingan, dan mencari titik temu dalam setiap persoalan.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, Zigo memperoleh kepercayaan masyarakat Sumatera Barat I untuk menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029. Di Komisi V DPR RI, ia membidangi sektor infrastruktur, perhubungan, kawasan permukiman, dan kebencanaan.

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Zigo aktif mengawal berbagai kebutuhan pembangunan Sumatera Barat. Mulai dari peningkatan jalan nasional dan daerah, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengendalian banjir, pembangunan kawasan permukiman, hingga berbagai program yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya teruji di dunia politik, Zigo juga memiliki rekam jejak organisasi yang panjang. Ia pernah menjadi Sekretaris AMPG Sumatera Barat, Ketua BPD HIPMI Sumatera Barat, Ketua DPD Partai Golkar Solok Selatan, hingga dipercaya mengemban berbagai amanah organisasi lainnya.

Pengalaman tersebut semakin lengkap ketika ia dipercaya memimpin DPD AMPI Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumbar terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Pada 28 Agustus 2026 lalu, Zigo memimpin langsung Rapat Pleno dan Konsolidasi Organisasi DPD AMPI se-Sumatera Barat di Padang. Forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program kerja strategis sekaligus memperkuat koordinasi dan soliditas organisasi di seluruh daerah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan kepengurusan kepada DPD AMPI kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen membangun organisasi yang tertata, aktif, dan memiliki arah gerak yang jelas.

Konsolidasi tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Zigo yang mengedepankan kebersamaan, komunikasi, dan penguatan kelembagaan. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumatera Barat diarahkan menjadi organisasi kepemudaan yang solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pengalaman memimpin organisasi, mengelola dinamika politik, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tingkat daerah hingga nasional menjadi modal penting yang dibawa Zigo dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI. Banyak kader melihatnya sebagai representasi pemimpin muda yang tidak hanya memiliki gagasan dan visi, tetapi juga telah teruji dalam berbagai medan pengabdian.

Karena itu, munculnya nama Zigo Rolanda dalam bursa Ketua Umum DPP AMPI bukan sekadar tentang regenerasi kepemimpinan. Lebih dari itu, banyak pihak melihatnya sebagai sosok yang memadukan karakter santun, visi yang jelas, serta rekam jejak yang teruji. Kombinasi itulah yang membuat langkahnya menuju kursi Ketua Umum DPP AMPI mendapat perhatian luas dari kader AMPI di berbagai daerah. (***)

 

SUMBARNET - Di tengah harapan keluarga yang menunggu kabar orang-orang tercinta, musibah terbaliknya KM Virgo Transport 8 dalam pelayaran dari Surabaya menuju Kalimantan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kapal yang mengangkut ratusan penumpang dan awak kapal itu dilaporkan mengalami insiden di tengah laut saat kondisi gelombang cukup tinggi. Hingga kini, tim gabungan masih melakukan proses evakuasi dan pencarian korban.

Bagi banyak keluarga penumpang, kabar dari laut bukan sekadar informasi. Setiap perkembangan menjadi penentu harapan. Karena itu, Zigo menilai fokus utama saat ini harus tertuju pada keselamatan korban serta percepatan proses evakuasi.

"Kami di Komisi V DPR RI sangat prihatin dan terus memantau perkembangan evakuasi korban KM Virgo Transport 8. Keselamatan jiwa penumpang adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar-tawar. Kami mendesak agar investigasi menyeluruh segera dilakukan terkait kelaikan kapal serta kesiapan mitigasi darurat saat kejadian," ujar Zigo Rolanda di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan dan transportasi, Zigo meminta seluruh penumpang dan awak kapal yang berhasil diselamatkan mendapatkan pelayanan medis, bantuan logistik, serta pendampingan psikologis yang memadai. Menurutnya, penanganan pascakejadian tidak kalah penting dibanding proses penyelamatan di lapangan.

Selain itu, Zigo yang juga politisi asal Sumatera Barat itu menilai insiden ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran nasional. Ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan audit terhadap kelaikan kapal, kelengkapan fasilitas keselamatan, serta kesiapan sistem mitigasi saat menghadapi cuaca buruk.

"Otoritas pelabuhan harus lebih ketat dalam menerbitkan izin berlayar dengan berpijak pada data valid prakiraan cuaca dari BMKG guna menghindari kecelakaan serupa akibat gelombang tinggi," tegasnya.

Zigo juga menyampaikan apresiasi kepada tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan seluruh petugas yang terlibat dalam proses evakuasi korban. Menurutnya, respons cepat di lapangan menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa para penumpang.

Ia memastikan Komisi V DPR RI akan mengawal proses evaluasi dan investigasi hingga tuntas. Namun, terkait penyebab pasti insiden, Zigo meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Kami akan membawa persoalan ini ke dalam agenda pengawasan Komisi V DPR RI untuk memastikan evaluasi berjalan tuntas dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Terkait penyebab pasti tenggelamnya kapal kita harus menunggu investigasi dari KNKT, apakah memang murni karena faktor cuaca atau ada faktor lain," pungkasnya. (***)

 

SUMBARNET - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan rapat dengar pendapat dengan lembaga mitra untuk membahas evaluasi anggaran tahun berjalan serta rencana program tahun depan, Selasa (1/9/2026).

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, mengatakan rapat tersebut melibatkan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Transmigrasi.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).

"Komisi V DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama para menteri mitra dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG serta Kepala BNPP/Basarnas di Ruang Rapat Komisi V DPR RI," kata Zigo Rolanda.

Menurut Zigo, agenda utama rapat membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran 2026. Pembahasan juga mencakup penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027.

Ia menjelaskan, pembahasan anggaran menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI. Melalui rapat tersebut, Komisi V memastikan program yang dijalankan kementerian dan lembaga mitra tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.

"Rapat ini membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran 2026, sekaligus pembahasan dan penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2027," ujarnya.

Zigo menegaskan, Komisi V DPR RI berkomitmen mengawal penggunaan anggaran negara agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan program dan anggaran kementerian maupun lembaga mitra Komisi V dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Komisi V DPR RI membidangi urusan infrastruktur, transportasi, perumahan, pembangunan kawasan permukiman, pembangunan desa, transmigrasi, kebencanaan, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan. Hasil pembahasan anggaran tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pada tahun 2027. (***)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meninjau pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta pekerjaan rekonstruksi jalan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026 di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sabtu (29/8/2026).

Kunjungan kerja tersebut difokuskan untuk memastikan program infrastruktur dan layanan dasar yang didukung pemerintah pusat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada agenda pertama, Zigo bertemu dengan masyarakat penerima manfaat Program PAMSIMAS di Jorong Galagah. Saat ini, pekerjaan program tersebut telah mulai dilaksanakan, meliputi pembangunan intake, satu unit ground reservoir, serta 200 sambungan rumah (SR).

Dari total 200 sambungan rumah tersebut, sebanyak 35 sambungan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 165 sambungan lainnya dibangun melalui swadaya masyarakat.

Menurut Zigo, program PAMSIMAS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak, terutama di kawasan pedesaan.

"Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh akses air bersih yang memadai dan berkelanjutan," ujar Zigo Rolanda.

Selain meninjau PAMSIMAS, Zigo juga melihat langsung progres rekonstruksi Jalan Simpang Batu Bagiriak–Galagah yang dikerjakan melalui dukungan DAK Fisik Tahun Anggaran 2026.

Ruas tersebut merupakan satu dari lima ruas jalan di Kabupaten Solok yang mendapatkan alokasi DAK Fisik tahun ini. Empat ruas lainnya yakni Jalan Batu Bagiriak–Taratak Gulundi, Jalan Convention Hall–Taratak Gulundi, Jalan Taratak Pauh–Simpang Tanjung Nan Ampek, serta Jalan Usak–Alahan Panjang.

Zigo mengatakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi faktor penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus mengawal pelaksanaan program pembangunan ini agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses, mobilitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Solok," katanya.

Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan akses air bersih maupun infrastruktur jalan yang lebih baik. (***)

 

Solok, - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan. Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kunjungan kerja ke Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Sabtu (29/8/2026).

Agenda utama kunjungan kerja ini difokuskan untuk meninjau langsung lokasi rencana peningkatan dan preservasi Jalan Ruas Rimbo Data–Kapujan. Proyek strategis tersebut akan direalisasikan melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD).

"Saat ini, masih terdapat sekitar 5,6 kilometer ruas jalan yang belum teraspal. Pada tahun 2026, perbaikan dan pengaspalan untuk jalan ini akan dilaksanakan dengan pekerjaan yang direncanakan mulai pada Oktober 2026," ujar Zigo.

Selain ruas Rimbo Data–Kapujan, Zigo memaparkan bahwa berbagai program pembangunan infrastruktur lainnya juga terus berjalan secara masif di Kabupaten Solok. Melalui sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, terdapat sejumlah program peningkatan, DAK Fisik untuk 5 kegiatan, serta penanganan jalan dan longsoran di Kawasan Air Dingin yang telah dimulai sejak 2025 dan direncanakan berlanjut hingga 2027.

Di sektor sumber daya air, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, alokasi pembangunan mencakup Pengelolaan Air Baku Sapan Kayu Manang, penanganan sungai-sungai di Kabupaten Solok lewat kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP), serta Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang tersebar di 21 titik.

Sementara itu, di sektor perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengguyur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 450 unit rumah bagi masyarakat setempat.

Dukungan infrastruktur dasar lainnya juga mencakup Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang. Selain itu, terdapat Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang menjangkau jalur Nagari Alahan Panjang–Nagari Air Dingin serta Nagari Sarik Alahan Tigo–Nagari Talang Babungo.

Zigo memastikan pihaknya bersama mitra kerja terkait akan terus mengawal seluruh rangkaian program pembangunan tersebut agar pelaksanaannya tepat sasaran, berjalan sesuai rencana, serta memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok. (***)

 

Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di pintu masuk jalan tol guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menekan pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Pernyataan itu disampaikan Zigo saat Panitia Kerja (Panja) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Rapat tersebut membahas penerapan dan pengawasan SPM jalan tol, berbagai aspek keselamatan transportasi, serta evaluasi terhadap sejumlah kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol.

Menurut Zigo, penyebab kecelakaan di jalan tol tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi. Ia menilai pengelola jalan tol juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kendaraan yang masuk telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Kalau misalnya penyebabnya ODOL, jangan 100 persen menyalahkan sopirnya. Artinya, pengawasan sebelum kendaraan masuk jalan tol juga harus ditingkatkan," ujar Zigo dalam rapat tersebut.

Politisi Partai Golkar asal Sumatera Barat itu mengatakan pengawasan di gerbang masuk tol perlu diperketat melalui berbagai langkah, termasuk mempertimbangkan keberadaan jembatan timbang di setiap pintu masuk jalan tol.

Menurutnya, upaya pencegahan harus dimulai sejak kendaraan akan memasuki ruas tol, sehingga potensi risiko kecelakaan dapat dikurangi lebih awal.

"Tadi Pak Edi menyampaikan, apakah memungkinkan jembatan timbang ditempatkan di masing-masing pintu masuk jalan tol. Diperketat saja, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi," katanya.

Zigo juga mengingatkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, terdapat tiga komponen utama Standar Pelayanan Minimal jalan tol, yakni kondisi jalan, prasarana keselamatan dan keamanan, serta prasarana pendukung layanan jalan tol.

Ketiga aspek tersebut, kata dia, merupakan tanggung jawab pengelola jalan tol dan harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

"Kita ingin memastikan jalan tol tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan dan keselamatan bagi setiap pengguna jalan," ujarnya.

Zigo menilai berbagai persoalan keselamatan di jalan tol akan lebih mudah diurai apabila pengawasan sejak pintu masuk diperkuat dan pengelola jalan tol menjalankan seluruh kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku. (***)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, menghadiri Opening Ceremony The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat komitmen pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden INAGA Julfi Hadi, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani, serta kepala daerah dan pelaku industri energi global.

Mengusung tema “Energy Self-Sufficiency for a Stronger Indonesia”, forum internasional tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan sektor energi, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan investor guna membahas percepatan pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Zigo Rolanda menilai geothermal atau energi panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang.

“Geothermal merupakan salah satu energi strategis yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Potensi yang kita miliki sangat besar dan harus terus didorong agar mampu mendukung target transisi energi Indonesia,” kata Zigo Rolanda di sela kegiatan.

Politisi asal Sumatera Barat itu mengatakan pengembangan energi panas bumi tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan investasi di berbagai wilayah yang memiliki potensi geothermal.

Ia menegaskan bahwa pengembangan energi panas bumi perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pengembangan geothermal perlu terus didorong sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan IIGCE 2026, Zigo berharap lahir berbagai inovasi dan kerja sama yang mampu mempercepat pengembangan sektor panas bumi nasional. Ia juga optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pemanfaatan energi geothermal mengingat besarnya potensi yang dimiliki. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta seluruh pihak tidak mengganggu pelaksanaan rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Gunung Nago dan Koto Tuo setelah sempat muncul aktivitas pengambilan batu di lokasi proyek. Ia menegaskan proyek pengendalian banjir senilai lebih dari Rp100 miliar itu harus berjalan sesuai rencana demi kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Zigo saat melakukan Peninjauan Rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo dalam rangka Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat Limau Manis.

Sebelum meninjau kawasan Gunung Nago, Zigo bersama rombongan lebih dahulu mengunjungi Jembatan Kalawi di Limau Manis. Ia memastikan pembangunan jembatan baru tersebut telah masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2027.

"Kami mengecek langsung kebutuhan penambahan lahan. Alhamdulillah, masyarakat secara sukarela bersedia menghibahkan tanahnya sehingga proses pembangunan Jembatan Kalawi bisa berjalan lebih lancar," ujarnya.

Usai dari Jembatan Kalawi, Zigo meninjau lokasi rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo. Menurutnya, proyek pengendalian banjir di kawasan Gunung Nago dan Batang Kuranji akan segera memasuki tahap tender.

"Proses tender akan dimulai pada Agustus ini. Karena nilai anggarannya di atas Rp100 miliar, prosesnya ditangani di tingkat kementerian, bukan di balai. Kami akan terus mendorong agar prosesnya cepat, paling lama sekitar dua bulan, sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai," katanya.

Zigo mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk proyek tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat bersama-sama menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan.

"Kemarin sempat viral adanya aktivitas pengambilan batu di lokasi. Kami juga mendapat informasi saat penanganan darurat sempat ada beberapa pihak yang mengganggu pekerjaan. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa proyek ini benar-benar berjalan dan anggarannya sudah tersedia," ucapnya.

Ia mengingatkan agar ulah segelintir oknum tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

"Jangan sampai gara-gara satu atau dua oknum, masyarakat yang lebih banyak justru dirugikan. Kalau proyek ini sudah berjalan, masyarakat lokal tentu akan dilibatkan sesuai kebutuhan pekerjaan. Tetapi jangan sampai gangguan seperti saat penanganan darurat kembali terjadi dan menghambat pembangunan," tegasnya.

Menurut Zigo, rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo merupakan proyek prioritas untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Limau Manis dan sekitarnya. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Dalam kesempatan itu, Zigo juga menerima aspirasi warga terkait kualitas air yang mengandung kadar besi tinggi. Sebagai solusi sementara, ia meminta pemerintah menyiapkan program sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

"Nanti akan dilakukan pendataan melalui kelurahan dan kecamatan, kemudian diproses di Pemerintah Kota. Sebagian bisa ditindaklanjuti melalui dinas terkait atau BPBD, dan jika diperlukan kami akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat," tutupnya. (***)

 

Padang, – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, memastikan pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, terus dikawal hingga memasuki tahap konstruksi. Proyek senilai sekitar Rp25,4 miliar itu menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Zigo saat menggelar Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, BPJN, BWS Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat Limau Manis.

Zigo menjelaskan perjuangan membangun Jembatan Kalawi telah dimulai sejak sebelum banjir besar melanda Kota Padang pada November 2025. Namun, bencana tersebut membuat seluruh desain harus dikaji ulang agar lebih aman dan tahan terhadap banjir.

"Awalnya sudah ada rancangan pembangunan Jembatan Kalawi. Tetapi setelah banjir, desain harus ditinjau kembali. Salah satu perubahan penting adalah menaikkan elevasi jembatan sekitar dua meter agar lebih aman," kata Zigo.

Jembatan baru itu akan memiliki bentang sepanjang 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B, lebar enam meter. Selain membangun jembatan, pemerintah juga menyiapkan normalisasi sungai, pengaman tebing, dan pembebasan lahan seluas 448 meter persegi.

Menurut Zigo, seluruh tahapan perencanaan, mulai dari survei hingga kajian teknis, telah rampung. Bahkan, anggaran proyek sudah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum.

"Biasanya sangat sulit sebuah proyek bisa masuk pada pagu indikatif awal. Alhamdulillah, Jembatan Kalawi sudah masuk. Tinggal pendalaman pembahasan anggaran. Kalau seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik bisa dimulai pada Februari dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 bulan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi warga Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya demi mendukung pembangunan jembatan. Menurutnya, kontribusi tersebut layak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang.

Selain Jembatan Kalawi, Zigo mengatakan Komisi V DPR RI juga mengawal penanganan banjir di Air Dingin, Batang Maransi, hingga Surau Gadang. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), volume sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari 2 juta meter kubik, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dari bagian hulu.

"Ini merupakan hasil kajian teknis para ahli. Penanganan dimulai dari hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir dan pekerjaan menjadi lebih efektif," katanya.

Ia menambahkan rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Daerah Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus. Sementara pembangunan Jembatan Surau Gadang akan didahului dengan pengendalian banjir agar infrastruktur yang dibangun lebih aman.

Zigo menegaskan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Menurutnya, bersama Kementerian PU dan Komisi V DPR RI, pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk penanganan pascabencana hingga 2029.

"Kami memohon dukungan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar. Infrastruktur yang dibangun ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan," tutup Zigo. (***)

Solok, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memastikan sejumlah program strategis pemerintah mulai direalisasikan di Kabupaten Solok pada 2026. Program tersebut meliputi pengendalian banjir di tujuh sungai, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepastian itu disampaikan Zigo saat meninjau lokasi pembangunan pengendalian banjir di Batang Paninggahan dalam rangka reses perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Paninggahan, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, Forkopimca, serta masyarakat Nagari Paninggahan.

Dalam kesempatan itu, Zigo mengatakan pemerintah akan menangani tujuh sungai di Kabupaten Solok sebagai bagian dari program pengendalian banjir pascabencana dengan total Rp161 Miliar.

"Ada lima sungai yang akan kita tangani, yaitu Batang Peninggahan, Batang Muaro Pingai, Batang Sumani, Batang Saniangbaka, dan Batang Limau. Ditambah Batang Lembang dan Batang Gawan, sehingga total ada tujuh sungai yang akan mendapatkan penanganan di Kabupaten Solok," ujar Zigo.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar terhadap percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Khusus melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,8 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

Menurut Zigo, program pengendalian banjir di kawasan Paninggahan sempat menghadapi sejumlah kendala. Namun, setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak, program tersebut dipastikan tetap berjalan.

"Selama tidak ada masalah di lapangan, saya yang akan bertanggung jawab. Saya memberikan jaminan agar program ini tetap berjalan," katanya.

Ia menyebut proses tender untuk Batang Gawan dan Batang Lembang telah lebih dahulu berjalan. Sementara pekerjaan pengendalian banjir di Batang Paninggahan ditargetkan mulai dilaksanakan paling lambat pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Selain pengendalian banjir, Zigo juga memastikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat. Ia mengajak seluruh unsur nagari, termasuk para perantau, mendukung penyediaan lahan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

"Pembangunan SPAM ini berasal dari Kementerian melalui program CSR. Yang menjadi tantangan adalah pembebasan lahan. Saya berharap masyarakat bersama-sama mendukung agar program ini bisa segera terealisasi," ujarnya.

Zigo menilai, menghibahkan lahan untuk kepentingan SPAM merupakan investasi sosial yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Kalau lahan yang dihibahkan digunakan untuk pembangunan SPAM, kemudian airnya dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk masjid dan tempat berwudu, insya Allah menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir," katanya.

Selanjutnya, Zigo juga memastikan peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, jika pada 2025 Sumatera Barat hanya memperoleh sekitar 826 unit, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 8.471 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Solok diproyeksikan menerima sekitar 280 unit bantuan bedah rumah.

Menurutnya, pemerintah juga memperbaiki mekanisme pendataan penerima BSPS. Kini setiap usulan wajib dilengkapi foto rumah yang diunggah melalui aplikasi sehingga proses verifikasi menjadi lebih objektif dan transparan.

"Perubahan ini dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Banyak evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sistem pendataannya kini semakin baik," jelasnya.

Di akhir kegiatan, Zigo mengajak pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal seluruh program tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Solok. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, mendorong pembangunan nagari di Sumatera Barat dilakukan berbasis data dan kajian akademik. Untuk mewujudkan hal itu, ia menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar setiap usulan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Zigo mengatakan, beberapa pekan lalu dirinya bersama Rektor UNP melepas sekitar 5.200 mahasiswa KKN yang ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat hingga tingkat nagari dan jorong.

"Kami bersama Rektor UNP melepas lebih kurang 5.200 mahasiswa KKN. Mereka dikirim kampus ke kabupaten, kota, nagari hingga jorong agar dapat melihat langsung kebutuhan masyarakat," kata Zigo.

Menurutnya, hasil pengamatan mahasiswa tidak berhenti sebagai laporan akademik. Seluruh temuan di lapangan akan dipadukan dengan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan yang diperjuangkan ke pemerintah pusat melalui mitra kerja Komisi V DPR RI.

"Kami ingin usulan dari nagari tidak hanya berdasarkan kondisi di lapangan, tetapi juga diiringi kajian akademik. Informasi dari masyarakat dipadukan dengan hasil penelitian mahasiswa sehingga menjadi dasar yang kuat dalam memperjuangkan program pembangunan," ujarnya.

Zigo menjelaskan, Komisi V DPR RI bermitra dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan harus memiliki data yang kuat agar peluang direalisasikan semakin besar.

Ia juga berharap pendamping desa aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah nagari untuk mengawal hasil kajian tersebut menjadi usulan pembangunan yang matang.

Selain memperkuat perencanaan berbasis data, Zigo memastikan pemerintah tetap menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,8 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

"Alhamdulillah, Kabupaten Solok sudah masuk tahap pertama. Mulai dari Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Peninggahan, hingga Batang Sumani semuanya sudah masuk tahap pertama," katanya.

Ia menyebut rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Gawan tahun ini dianggarkan sekitar Rp85 miliar hingga Rp95 miliar. Sementara Batang Sumani dan Batang Peninggahan juga telah memperoleh alokasi anggaran tersendiri.

"Seluruh pekerjaan tersebut sudah memasuki tahap kontrak tahun ini dan pelaksanaannya akan berlangsung selama dua tahun anggaran," ujarnya.

Zigo menegaskan, komitmen pembangunan tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dikawal DPR RI agar terlaksana sesuai rencana.

"Bukan kepada saya ucapan terima kasihnya. Tugas saya hanya mengawal dan mengawasi. Komitmen itu datang dari Bapak Presiden, dan kami di DPR RI mengawal agar program tersebut benar-benar berjalan," katanya.

Dalam rangkaian reses tersebut, Zigo juga bertemu langsung dengan masyarakat penerima manfaat Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Ia mendengarkan aspirasi warga sekaligus memastikan program yang telah diperjuangkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap program yang sudah berjalan menjadi bagian penting untuk menyusun kebijakan pembangunan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Zigo juga meminta pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan kelompok masyarakat menyiapkan seluruh persyaratan administrasi setiap usulan pembangunan, mulai dari Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis, pembebasan lahan, hingga persyaratan lainnya.

"Jangan sampai ketika aplikasi sudah dibuka, dokumennya belum siap. Kalau ada satu saja syarat yang tidak lengkap, usulannya bisa tertunda atau bahkan tidak diproses," tegasnya.

Ia menambahkan, hal yang sama berlaku untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun ini Kabupaten Solok memperoleh sekitar 584 unit BSPS dan masih berpeluang mendapatkan tambahan pada tahap berikutnya.

Menurut Zigo, seluruh usulan BSPS akan diverifikasi secara ketat, mulai dari status kepemilikan rumah hingga kondisi ekonomi calon penerima.

"Kami menemukan ada rumah yang memang tidak layak huni, tetapi bukan milik sendiri atau status kepemilikannya bermasalah. Kalau seperti itu, saya pastikan usulannya tidak akan lolos," katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah nagari merapikan seluruh data calon penerima bantuan agar peluang memperoleh program pemerintah semakin besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Zigo saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Jorong Ujuang Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Koto Sani, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, unsur Forkopimcam, mahasiswa KKN UNP, serta masyarakat Nagari Koto Sani. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, memastikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Batang Lembang serta Batang Gawan, Tanah Garam di Kota Solok segera dimulai. Saat ini, proyek senilai sekitar Rp170 miliar tersebut telah memasuki proses tender dan akan dikerjakan dengan skema multi years contract selama dua tahun anggaran.

Zigo mengatakan, percepatan pembangunan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.

"Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum telah menyepakati anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekitar kurang lebih Rp17 triliun. Program ini dilaksanakan bertahap hingga tahun 2029 sebagai bentuk komitmen pemerintah memulihkan daerah terdampak bencana di Sumatera Barat," kata Zigo.

Ia menjelaskan, penanganan Batang Lembang dan Batang Gawan awalnya belum masuk prioritas tahap pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat itu, pemerintah hanya memprioritaskan tiga lokasi, yakni Batang Kuranji, Batang Maransi di Kota Padang, serta satu lokasi di Kabupaten Agam.

Namun, menurut Zigo, Pemerintah Kota Solok bersama DPRD dan Forkopimda memberikan jaminan bahwa seluruh proses pembebasan lahan akan diselesaikan sehingga proyek dapat dipercepat.

"Sebelumnya proyek ini masuk tahap kedua. Karena pemerintah daerah menjamin lahannya bersih dan siap, akhirnya bisa dimasukkan ke tahap pertama. Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Kota Solok," ujarnya.

Zigo berharap masyarakat mendukung proses pembangunan, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan apabila masih ditemukan di lapangan.

"Kalau persoalan lahan tidak selesai, pekerjaan yang sudah dikontrak akan terhambat. Kami berharap semua pihak mendukung agar pembangunan berjalan lancar," katanya.

Selain proyek pengendalian banjir, Zigo mengungkapkan Kota Solok juga memperoleh alokasi sekitar 224 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah pada 2026.

Ia menyebut, alokasi BSPS untuk Sumatera Barat meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Dari sekitar 826 unit, kini menjadi sekitar 8.471 unit sebagai bagian dari target pemerintah membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.

"Kami terus mengawal agar masyarakat Kota Solok mendapatkan manfaat program ini. Namun seluruh penerima harus melalui proses verifikasi yang ketat dan berbasis aplikasi agar penyalurannya transparan serta tepat sasaran," jelasnya.

Di sektor air bersih, Zigo menyampaikan usulan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Solok senilai sekitar Rp62 miliar telah lolos dalam sistem pengusulan pemerintah pusat. Jika kondisi fiskal memungkinkan, pembangunan fisiknya ditargetkan dimulai pada 2027, sementara penanganan darurat sudah berjalan.

Untuk mendukung sektor pertanian, Kota Solok juga memperoleh 12 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) guna memperbaiki jaringan irigasi bagi petani.

Zigo juga memastikan terus mengawal percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Menurutnya, seluruh dokumen administrasi telah lengkap dan kini tinggal menunggu penyelesaian kajian teknis antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Keuangan.

Selain itu, ia meminta Pemerintah Kota Solok segera menyelesaikan persoalan administrasi pemanfaatan kios di Terminal Bareh Solok agar program revitalisasi terminal yang telah disiapkan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan.

"Kami optimistis persoalan ini dapat diselesaikan sehingga Kota Solok tidak kehilangan kesempatan memperoleh program revitalisasi terminal yang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Zigo.

Seluruh komitmen tersebut disampaikan Zigo Rolanda saat melaksanakan Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Kota Solok, Selasa (4/8/2026).

Dalam kegiatan itu, ia meninjau Batang Lembang dan Batang Gawan bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Wali Kota Solok, Wakil Bupati Solok, Ketua DPRD Kota, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok, unsur Forkopimda, serta masyarakat setempat. (***)

 

Padang, – Hujan deras yang mengguyur Kota Padang pada Senin (3/8/2026) malam mengubah suasana menjadi penuh kepanikan. Air meluap di sejumlah titik permukiman, merendam rumah warga, jalan utama, hingga memaksa banyak keluarga menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

Di tengah situasi itu, berbagai unsur bergerak cepat. Petugas gabungan, relawan, hingga pemerintah daerah bahu-membahu mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Di antara mereka tampak Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda.

Tak lama setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Ranah Minang, Zigo memilih tidak pulang untuk beristirahat. Ia langsung menuju lokasi banjir dan bergabung bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, serta tim penanganan bencana menyisir kawasan terdampak.

Momen itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Zigo terlihat berjalan menerobos genangan air sambil ikut menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

"Menyisir lokasi banjir & bagikan bantuan malam ini bersama Wali Kota Padang @fadlyamran. Stay safe semuanya, saling menjaga ya!" tulis Zigo dalam unggahan di akun media sosialnya.

Bagi warga yang malam itu berjuang menyelamatkan keluarga dan harta benda, kehadiran para petugas dan para pemimpin di lapangan menjadi suntikan semangat tersendiri. Di tengah derasnya hujan dan arus banjir, masyarakat tidak merasa menghadapi musibah sendirian.

Bencana memang datang tanpa pemberitahuan. Namun, respons cepat dari berbagai pihak menunjukkan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Aparat, relawan, pemerintah daerah, hingga wakil rakyat turun bersama memastikan proses evakuasi berlangsung secepat mungkin dan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Malam itu, banjir bukan hanya menghadirkan cerita tentang genangan air. Di baliknya, ada kisah tentang kepedulian, kebersamaan, dan mereka yang memilih berada di tengah masyarakat saat bantuan paling dibutuhkan. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung kawasan Sekolah Rakyat. Selanjutnya, rombongan Komisi V DPR RI menggelar pertemuan bersama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR serta para pemangku kepentingan guna membahas perkembangan pembangunan dan kesiapan operasional sekolah.

Zigo menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan yang menjadi program pemerintah.

"Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Kota Semarang untuk melihat langsung progres pembangunan. Setelah peninjauan lapangan, kami berdiskusi bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR dan seluruh pihak terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Zigo.

Sekolah Rakyat Kota Semarang merupakan bagian dari pembangunan Tahap II Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 10 lokasi. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan berbagai fasilitas pendukung yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar secara terpadu.

Fasilitas tersebut meliputi gedung belajar, asrama, ruang makan, rumah susun guru, masjid, dapur, gedung serbaguna, guest house, hingga sarana olahraga. Secara keseluruhan, sekolah ini memiliki kapasitas menampung hingga 1.080 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Selain memantau pembangunan fisik, Komisi V DPR RI juga meninjau pelaksanaan kegiatan pendidikan yang telah dimulai. Sejak 13 Juli 2026, Sekolah Rakyat Kota Semarang telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diikuti 263 siswa, terdiri atas 89 siswa SD, 87 siswa SMP, dan 87 siswa SMA.

Seluruh peserta didik kini telah menempati asrama sebagai bagian dari implementasi Program Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berasrama.

Zigo berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai sesuai jadwal sehingga seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"Program ini diharapkan mampu menghadirkan akses pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas yang memadai. Kami akan terus mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik," tutupnya. (***)

 

Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol harus menjadi acuan utama dalam menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Rapat tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Zigo mengatakan, Panja Komisi V DPR RI terus mengawasi penerapan SPM jalan tol agar seluruh ruas tol di Indonesia memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi pengguna.

"Standar Pelayanan Minimal harus benar-benar diterapkan secara konsisten. Masyarakat berhak memperoleh layanan jalan tol yang aman, nyaman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan," kata Zigo.

Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu, pembahasan dalam rapat mencakup berbagai aspek penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan pengguna jalan tol.

Beberapa di antaranya meliputi kondisi jalan, aspek keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, hingga kualitas fasilitas dan pelayanan yang disediakan di setiap ruas jalan tol.

"Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian Panja karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan jalan tol," ujarnya.

Zigo menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPM jalan tol. Pengawasan itu diharapkan mendorong pemerintah dan badan usaha jalan tol meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Ia berharap hasil pembahasan Panja dapat memperkuat implementasi standar pelayanan di seluruh ruas jalan tol sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengajak mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2026 menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, ketahanan pangan, dan penanganan bencana di Sumatera Barat.

Pesan itu disampaikan Zigo saat menjadi narasumber pada acara Pelepasan Mahasiswa KKN UNP Tahun 2026 di Auditorium Kampus UNP, Padang, Kamis (2/7/2026).

Dalam pemaparannya, Zigo menjelaskan pentingnya sinergi antara DPR RI dan mahasiswa melalui Program KKN Berdampak. Menurutnya, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila didukung partisipasi aktif mahasiswa di tengah masyarakat.

"Kami menyampaikan materi mengenai sinergi kebijakan infrastruktur, ketahanan pangan, dan penanganan bencana melalui Program KKN Berdampak di Sumatera Barat. DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sementara mahasiswa menjadi mitra pengabdian yang langsung hadir di lapangan," ujar Zigo.

Politisi Partai Golkar itu menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di setiap nagari. Kehadiran mahasiswa di lapangan diharapkan mampu mempercepat implementasi berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga.

Pada tahun 2026, sebanyak 5.781 mahasiswa UNP akan melaksanakan KKN dengan pendampingan 216 dosen pembimbing lapangan. Mereka akan ditempatkan di 206 nagari yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk menjalankan berbagai program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Zigo berharap para peserta KKN mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kami berharap para mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan begitu, setiap program mampu memberikan manfaat nyata, memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung upaya mitigasi bencana di Sumatera Barat," katanya.

Ia juga mendoakan pelaksanaan KKN UNP Tahun 2026 berjalan lancar dan menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam membentuk karakter generasi yang peduli, inovatif, dan siap mengabdi kepada masyarakat serta bangsa. mahasiswa KKN UNP 2026 mendukung pembangunan, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di Sumbar. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, kembali mendorong percepatan pembangunan feeder Tol Dharmasraya–Rengat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rapat tersebut diikuti Direktorat Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dari seluruh Indonesia. Agenda utama rapat membahas pendalaman program dan anggaran Tahun 2027, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam RDP tersebut, Zigo Rolanda menegaskan pentingnya melanjutkan proses pembangunan feeder Tol Dharmasraya–Rengat yang sebelumnya telah melalui tahap kajian dan masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kami menindaklanjuti usulan pembangunan feeder Tol Dharmasraya–Rengat. Usulan tersebut telah melalui proses kajian dan sudah masuk ke dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum," ujar Zigo.

Menurutnya, pembahasan anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk mendorong proyek tersebut masuk ke tahapan selanjutnya agar segera direalisasikan.

"Kami mendorong agar pembangunan ruas tersebut menjadi prioritas untuk masuk ke tahap berikutnya, sehingga dapat segera direalisasikan guna meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan," katanya.

Zigo menilai kehadiran feeder Tol Dharmasraya–Rengat akan memperkuat jaringan transportasi darat, memperlancar arus logistik, serta membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Sumatera.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal pembahasan program dan anggaran infrastruktur agar proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dapat memperoleh dukungan pemerintah dan masuk dalam prioritas pembangunan nasional Tahun Anggaran 2027. (***)