Sumbar Net: FWP Sumbar

Tampilkan postingan dengan label FWP Sumbar. Tampilkan semua postingan

Padang, – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memenangkan gugatan yang diajukan PT Hidayah Syariah Hotel (HSH) terkait penertiban bangunan hotel di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Dalam putusan yang dibacakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada Kamis (18/6/2026), majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat sekaligus mencabut penetapan penundaan pelaksanaan objek sengketa.

Putusan tersebut dinilai menjadi landasan hukum bagi Pemprov Sumbar dalam menindak bangunan yang dinilai melanggar ketentuan tata ruang. Meski demikian, pemerintah daerah belum dapat melakukan eksekusi karena pihak penggugat masih memiliki hak mengajukan banding dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Mashri Yanda Boy, mengatakan putusan PTUN Padang memberikan kepastian hukum terhadap langkah penertiban yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Mashri, pokok persoalan dalam perkara tersebut bukan terkait kepemilikan lahan, melainkan legalitas pembangunan dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Ia menjelaskan bangunan hotel tersebut tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sehingga tidak memenuhi syarat dasar untuk memperoleh izin pembangunan.

Selain itu, lokasi pembangunan berada di kawasan lindung yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Karena itu, Pemprov Sumbar akan melakukan koordinasi lintas sektor sebagai persiapan penertiban sambil menunggu kepastian apakah pihak penggugat menempuh upaya hukum lanjutan.

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, mengapresiasi putusan PTUN Padang yang memenangkan Pemprov Sumbar. Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan tata ruang harus menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan pembangunan.

Adrian menilai kawasan Lembah Anai memiliki fungsi strategis sebagai kawasan lindung sekaligus daerah yang rawan bencana. Karena itu, setiap aktivitas pembangunan harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.

"Putusan ini memberikan pesan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan. Kami mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang konsisten menjaga kawasan yang memiliki nilai ekologis penting bagi daerah," ujar Adrian pada Sabtu, (20/6/2026).

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB), Novrianto. Ia menilai putusan tersebut memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan.

Menurut Novrianto, kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Karena itu, setiap pelaku usaha harus memastikan seluruh proses pembangunan telah memenuhi persyaratan administrasi, perizinan, serta ketentuan tata ruang sebelum memulai kegiatan usaha.

"Putusan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kami mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan di Sumatera Barat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas," katanya.

Putusan PTUN Padang tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan di kawasan strategis dan rawan bencana harus mengedepankan aspek legalitas, tata ruang, serta keselamatan masyarakat demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan publik. (***)

Padang – Wartawan senior Sumatera Barat, Novrianto yang akrab disapa Ucok, menyatakan dukungan penuh atas disahkannya Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian Polri dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan nasional.

Ucok yang kini menjabat sebagai Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB), Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), serta Pembina Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat (PJKIP), menilai kehadiran undang-undang ini akan menjadi landasan kuat bagi Polri untuk bekerja lebih profesional.

“Kami mendukung sepenuhnya disahkannya Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, Polri diharapkan semakin mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ucok, Kamis (11/6).

Ia menekankan, keamanan daerah merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, peran Polri dalam menjaga situasi kamtibmas harus terus diperkuat melalui regulasi yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Ucok menambahkan, terciptanya keamanan di tingkat daerah akan berdampak langsung terhadap stabilitas nasional. Kondisi tersebut sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta program pembangunan pemerintah.

“Ketika keamanan di daerah terjaga dengan baik, maka stabilitas nasional juga akan semakin kuat. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap pengesahan undang-undang ini menjadi momentum bagi Polri untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Ucok menyampaikan ucapan selamat atas diresmikannya undang-undang tersebut. Ia berharap regulasi ini dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

“Selamat atas disahkannya Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Semoga Polri semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, dan semakin optimal dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” pungkasnya. (Grp)

Serang, – Anggota Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumatera Barat melakukan studi tiru ke DPRD Provinsi Banten, Rabu (11/2/2026). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi media dan lembaga legislatif.

Rombongan FWP Sumbar hadir bersama staf Humas DPRD Sumbar, yakni Arnelly Amran, Ida Wulansari, dan Supriyadi. Sebanyak 19 anggota FWP dari unsur media cetak, online, dan elektronik ikut dalam kegiatan tersebut.

Kabag Persidangan, Aspirasi dan Humas DPRD Provinsi Banten, Ibud Sihabudin, menyambut langsung rombongan. Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan wartawan.

“Memang menjalin hubungan dengan wartawan di Provinsi Banten pada tahun pertama saya cukup sulit. Namun setelah delapan tahun menjalani, Alhamdulillah hubungannya dekat dan erat,” ujar Ibud.

Ia menilai media membantu sekretariat dan anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Ketua FWP Sumbar, Novrianto, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan DPRD Banten. Ia mengaku banyak mendapatkan wawasan baru, terutama dalam pola kerja sama dan dukungan kelembagaan terhadap media.

“Terima kasih kepada seluruh pihak Sekretariat DPRD Banten. Alhamdulillah kami disambut dan dijamu dengan baik untuk belajar ke sini,” ujar Novrianto.

Ia juga menyoroti adanya dukungan anggaran bagi media dalam mengawal kegiatan reses anggota dewan di Banten.

“Kami juga baru mengetahui adanya dana reses untuk teman-teman media dalam mengawal anggota dewan di Banten yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar," kata Novrianto.

"Anggaran itu tentu bukan sekadar angka, tetapi bentuk komitmen lembaga dalam memastikan setiap kegiatan reses terdokumentasi, terpublikasi, dan sampai informasinya kepada masyarakat secara luas, tentu kita akan coba jadikan referensi di DPRD Sumbar” ungkapnya.

Novrianto menambahkan, dukungan anggaran tersebut bisa menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem kemitraan yang profesional dan transparan.

“Dengan dukungan anggaran yang jelas dan terukur, hubungan antara sekretariat dewan dan media bisa berjalan lebih tertata. Wartawan dapat bekerja optimal dalam mengawal kegiatan anggota dewan di lapangan, sementara publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. Ini tentu menjadi bahan pembelajaran penting bagi kami di Sumatera Barat,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung dalam suasana ramah dan penuh keakraban. Acara ditutup dengan penyerahan cendera mata dari perwakilan DPRD Sumbar kepada DPRD Provinsi Banten sebagai simbol silaturahmi dan penguatan kerja sama antarlembaga. (***)

SUMBARNET - Anggota Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumatera Barat melakukan studi tiru ke DPRD Provinsi Banten, Rabu (11/2/2026). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi media dan lembaga legislatif.

Kabag Persidangan, Aspirasi dan Humas DPRD Provinsi Banten, Ibud Sihabudin, menyambut langsung rombongan. Ia menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan wartawan.

“Memang menjalin hubungan dengan wartawan di Provinsi Banten pada tahun pertama saya cukup sulit. Namun setelah delapan tahun menjalani, Alhamdulillah hubungannya dekat dan erat,” ujar Ibud.

Ia menilai media membantu sekretariat dan anggota dewan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Terima kasih kepada seluruh pihak Sekretariat DPRD Banten. Alhamdulillah kami disambut dan dijamu dengan baik untuk belajar ke sini,” ujar Novrianto.

Ia juga menyoroti adanya dukungan anggaran bagi media dalam mengawal kegiatan reses anggota dewan di Banten.

“Kami juga baru mengetahui adanya dana reses untuk teman-teman media dalam mengawal anggota dewan di Banten yang dianggarkan sekitar Rp1 miliar," kata Novrianto.

Novrianto menambahkan, dukungan anggaran tersebut bisa menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem kemitraan yang profesional dan transparan.

PADANG--Kian hari semakin banyak korban berjatuhan karena keberibgasan pelajar, yang tergabung dalam berbagai kelompok "jalanan"

Baru-baru ini, dua pelajar tewas karena korban tawuran, namun itu tidak akan berhenti, kalau tidak ada tindakan tegas dari pengambil kebijakan didaerah masing-masing.

Sekaitan dengan makin maraknya tawuran, ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP-SB) Novrianto, SP, meminta pada pengambil kebijakan, berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) segera memberlakukan jam malam bagi remaja, khususnya pelajar.

Selain berkordinasi dengan Forkompinda, pengambil kebijakan di daerah yakni, Gubernur, Bupati dan walikota, juga melakukan kordinasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan , baik organisasi adat, agama, maupun sosial, agar ikut mendukung kebijakan yang akan dibuat yakni pe.berlakukan jam malam, serta sanksinya.

Menurut Novrianto, jika ada yang melanggar ketentuan tersebut, bukan hanya pelaku saja yang mendapat sanksi, tapi orang tua-nya juga harus mendapat sanksi, sehingga bisa mengawasi anak-anak dengan ketat.

Ia juga meminta, adanya instruksi dari aparat keamanan pada masyarakat untuk melakukan pamswakarsa, dengan tidak memberikan peluang daerah mareka dijadikan tempat berkumpul dengan kegiatan yang tidak jelas.

"Pengambil kebijakan, yakni kepala daerah semua tingkatan harus berani memberlakukan jam malam pada remaja, khususnya pelajar, serta melakukan kordinasi dengan semua elemen, jika ada yang melanggar, bukan hanya pelaku yang diberi sanksi, termasuk orang tuanya juga dikenakan sanksi, sehingga pengawasan orang tua semakin ketat", ungkap Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, Sabtu (13/9/2025).

Ditambahkannya, selain sanksi terhadap pelanggaran jam malam, anak tersebut juga harus mendapat sanksi dari sekolahnya, jika tidak lagi bersekolah maka sanksinya lebih keras lagi.

"Sanksi juga harus diterapkan oleh sekolah masing-masing, jika siswanya melanggar jam malam dan tawuran, jika tidak lagi bersekolah sanksi harus lebih keras dan tegas, karena itu buka lagi kenakalan namun sudah kejahatan," tambahnya.

Dia juga menegaskan, adanya tawuran membuat masyarakat resah, takut untuk melakukan kegiatan, khususnya para pedagang yang menunju pasar pada duni hari, sehingga perlu tindakan tegas tanpa ada keraguan lagi.

"Memang terkadang ada lembaga tertentu yang cari panggung jika penerapan jam malam dan sanksi keras diterpakan, dengan dalih HAM, sementara orang yang cemas karena ulah tawuran gak pernah difikirkan kelompok yang cari panggung itu," tegas Novrianto lagi.

Ia juga menyebut, ada sebagian kelompok masyarakat meminta agar pelaku tawuran disamakan dengan penjahat, aparat Kepolisian diminta untuk lakukan tembak ditempat.

"Ada juga kelompok masyarakat yang resah meminta, agar aparat Kepolisian lakukan tembak ditempat pelaku tawuran, jika melawan untuk dibubarkan, biar masyarakat nyaman dan tidak ada rasa cemas," tambah Ucok.

Dia juga menghimbau pada semua komponen masyarakat, agar bisa memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan untuk pemberlakuan jam malam, serta dukungan penuh pada aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tawuran.

"Saya juga menghimbau agar semua komponen memberikan dukungan moral pada pengambil kebijakan serta aparat Kepolisian dalam meberikan sanksi atau tindakan, agar tawuran bisa ditekan bahkan dihabiskan," tutupnya. (**)

SUMBARNET - Latkatpuan Fungsi Intelkam digelar Intelkam Polda Provinsi Sumbar dalam rangka penguatan peran serta masyarakat, wartawan dan mahasiswa untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pada Rabu (29/4/2025) di Hotel Daima Padang.

Direktur Intelkam Polda Provinsi Sumbar yang diwakili oleh Kasubdit I Intelkam Kompol Lija Nesmon

mengatakan, "kegiatan ini sudah rutin menjadi agenda setiap tahun oleh Subdit I yang membidangi politik," katanya.

"Hal ini untuk menjalani hubungan kerja sama yang baik dari unsur mahasiswa, pers dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan agar tetap kondusif," katanya.

Menurut Lija Nesmon, apabila situasi sudah aman, maka semua program bisa berjalan dengan baik.

Lija Nesmon menyebut, "program Asta Cita Presiden RI merupakan arah pembangunan nasional yang menekankan pada pemerintah kuat, ekonomi berdikari dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sebutnya.

Polri sebegai aparat negara memiliki program strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan yang menjadi fondasi utama implementasi Asta Cita. Asta Cita memiliki delapan visi menuju Indonesia Emas 2045.

"Masyarakat, wartawan dan mahasiswa adalah mitra penting dalam menjaga ruang demokrasi sekaligus mengawal agenda Asta Cita," ujarnya.

Ia menambahkan, "kesuksesan program Asta Cita memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa, Selian itu Polri berkomitmen menjadi pengayom yang adil, transparan dan responsif," tambahnya.

"Mari bersama kita kawal pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang aman, adil dan makmur," tutup Lija Nesmon.

Latkatpuan diikuti oleh wartawan, masyarakat, dan mahasiswa di Sumatera Barat. Menghadirkan tiga narasumber yakni Kompol Lija Nesmon S.S dari Subdit 1 Intelkam Polda Sumbar, Ilham Adelano Azre S.IP, MA. selaku Akademisi Universitas Andalas, dan Novrianto S.P., Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar.

Ilham Adelano Azre menyebut, "peran seluruh pihak memang dibutuhkan. Namun sangat penting peran Polri dalam mendukung program Bapak Presiden dan tantangan bagaimana menjaga kondusifitas di tengah masyarakat," sebutnya.

Lebih lanjut, Azre menyoroti ancaman hoaks yang semakin masif melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa informasi dari media pers masih melalui proses penyaringan oleh redaktur, sedangkan media sosial menyebar tanpa kontrol.

"Jika diibaratkan dengan media pers, seluruh berita tetap disaring melalui redaktur, ada tingkatannya. Berbeda dengan media sosial yang tidak melalui saringan dan viral secepat itu. Ini menjadi tantangan bagi kita memerangi hal ini," tegas Azre.

Azre juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.

"Tentu, kita harus mengawal seluruh kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan. Ini bagaimana kita menjaga kenyamanan, keamanan, dan kondusifitas di tengah masyarakat," kata Azre.

Ia berharap Latkatpuan ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mampu menangkal dan mengantisipasi penyebaran berita hoaks di tengah masyarakat. (**)

SUMBARNET - Kenakalan remaja terus menjadi perhatian banyak kalangan. Wujudnya bisa dilihat dalam bentuk aksi tawuran dan balap liar, dua bentuk kenakalan remaja yang belakangan marak jadi perbicangan dan kekhawatiran para orang tua.

Seperti dirasakan oleh salah seorang warga Andalas, Kota Padang, yang tidak mau disebut namanya, remaja pelaku tawuran seolah bebal dengan berbagai imbauan.

"Buktinya kemarin, di Simpang Haru, ramai juga anak-anak ini tawuran. Sudah ditertibkan oleh polisi, sudah diimbau oleh sekolah, kok masih saja mereka begitu. Meresahkan!" ujar dia, Kamis (6/3/2025).

W (45), warga By Pass Ketaping, juga mengemukakan kekhawatirannya.

"Sampai kapan tawuran ini, entahlah. Di By Pass ini, tengah-tengah malam, sudahlah tu. Siap-siap saja mendengar suara batu dilempar, atau apa lah," ungkap W, yang hanya ingin disebut inisial namanya.

Beranjak dari kejadian di Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, baru-baru ini, yang bisa dilihat di tayangan sejumlah akun media sosial, dengan ramainya remaja ikut tawuran, banyak pihak merasa khawatir. Seperti tenaga pengajar, di SMP 31 Padang, misalnya, tegas mengimbau para wali murid untuk mengawasi putera-puteri mereka, agar memastikan bahwa seusai agenda salat Tarawih di masjid selama Ramadan ini, anak mereka sudah berada di rumah.

*Olah raga solusi yang tepat*

Mencermati situasi belakangan yang menunjukkan masih adanya kecenderungan remaja untuk melakukan tawuran, Kabid Wushu Indonesia wilayah Sumbar Novrianto, yang juga Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar, mengatakan, orang tua harus waspada dengan situasi yang berkembang belakangan ini, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, remaja memang berada di fase usia pancaroba, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif.

"Remaja itu mudah terpengaruh. Hal-hal negatif, yang merusak, sangat mudah diadaptasi oleh remaja, terutama mereka yang butuh pelepasan emosi, aktualisasi diri. Orang tua harus "aware", bantu anak untuk melepaskan emosi, aktualisasi diri. Salah satu caranya adalah dengan meng-olahraga-kan anak. Misalnya dimasukkan dalam kegiatan wushu, atau olah raga lainnya. Dengan rutin latihan wushu, misalnya, mereka punya saluran melepas emosi, mengembangkan diri, dan pastinya lingkungan positif," sebut pria yang aktif dengan sapaan Ucok ini.

Ditambahkan, wushu bukan sekadar olahraga atau teknik pertahanan diri, melainkan sebuah disiplin yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kesabaran, pengendalian diri, dan rasa hormat.

Melalui latihan rutin, remaja tidak hanya mengasah kemampuan fisik, tetapi juga mengadopsi nilai-nilai etika dan moral yang esensial.

"Kegiatan ini memberikan ruang bagi remaja untuk menyalurkan energi dan emosi secara konstruktif, sehingga mengurangi kemungkinan terjerumus pada perilaku negatif," tukas wartawan senior ini.

Di sisi lain, Sekum Wushu Indonesia Kota Padang Rahmat Fajri, menyampaikan, latihan wushu mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki. Di dalam komunitas latihan, para peserta belajar untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai perbedaan.

"Pembentukan karakter melalui olahraga ini dapat menjadi fondasi bagi remaja untuk membangun identitas positif serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar," sebutnya.

*Kabid Humas Polda Sumbar: Ayo para remaja, berolah raga lewat bela diri!*

Membenarkan, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menyatakan sepakat bahwa olah raga bisa mendorong remaja untuk aktualisasi diri dan mengalihkan energi negatif mereka menjadi energi positif dalam berbagai bentuk kegiatan olah raga.

"Ayo para remaja, berolahraga! Itu membuat badan sehat, pikiran positif, emosi tersalurkan. Pokoknya keren _lah_!" ujar Dwi.

Pihak Polda Sumbar sendiri, dikatakan Dwi, intens melakukan upaya untuk mengantisipasi kenakalan remaja, terutama yang belakangan marak terjadi, tawuran dan balap liar.

"Kita rutin menggelar patroli tiap malam saat Ramadan ini. Dalam patroli Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) itu, tim kita kerahkan ke lokasi-lokasi yang dinilai rawan, menggunakan kendaraan roda dua serta roda empat," ungkap Dwi lagi.

Diakui Dwi, potensi kenakalan remaja pasti ada. Karena itu, semua pihak harus berkolaborasi meningkatkan kewaspadaan. Jadi ini bukan hanya tugas guru di sekolah, juga keluarga dan lingkungan sekitar.

*Wushu: taolu dan sanda*

Dijelaskan oleh Sekum Wushu Indonesia Kota Padang Rahmat Fajri, wushu sendiri terdiri dari dua jenis yang bisa diikuti oleh anak-anak dan remaja. Seperti kegiatan latihan wushu yang dikoordinirnya di sasana UNP Padang, ada wushu taolu (seni) dan sanda (tarung).

"Wushu taolu ini wushu seni. Di sasana kami di UNP sendiri, diikuti oleh anak mulai usia 6 tahun, sampai remaja dan mahasiswa. Dalam taolu, meskipun seni, tapi unsur-unsur gerakannya merupakan unsur-unsur gerakan bela diri, yang harus dilakukan dengan _power_, dan jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk perlindungan diri," jelas pelatih yang pernah mendapat anugerah Pelatih Olah Raga Terbaik Kota Padang ini.

Kemudian, wushu Sanda, dijelaskan Fajri, wushu sanda merupakan bela diri yang menggabungkan unsur teknik serang dan bertahan secara komprehensif. Sebagai disiplin yang dinamis, sanda tidak hanya menekankan pada teknik pukulan yang tajam seperti dalam _boxing_, tetapi juga mengintegrasikan tendangan dan teknik lutut yang khas dari muay thai.

"Wushu Sanda menghadirkan sebuah perpaduan modern antara kecepatan, kekuatan, dan kelincahan," sebut Fajri.

Fajri mengatakan, sasana UNP membuka pintu selebar-lebarnya, bagi anak-anak dan remaja yang ingin mengaktualisasi diri melalui olah raga. Di hari selain dalam Ramadan, mereka latihan tiga kali seminggu, dengan latihan gabungan satu kali sebulan. Bagi yang ingin mendaftar, bisa hubungi nomor 082375796447.

"Di sini, kita lebih untuk prestasi. Tapi mau curhat-curhatan juga boleh. Yang pasti, kalian para remaja, bisa _enjoy_, melatih disiplin, menciptakan _vibe_ positif, menyembuhkan rasa minder, dan banyak manfaat bagus lainnya dari berlatihan wushu. Ayo latihan wushu!" ajaknya. (**)

SUMBARNET - Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) secara langsung menyambut hangat kedatangan Forum Wartawan Parlemen Sumbar (FWP Sumbar) di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Sambutan tersebut berlangsung usai FWP Sumbar beserta Staf Humas dan Protokoler DPRD Sumbar melaksanakan studi tiru di kantor DPRD Kaltim pada Senin, 10 Juni 2024.

Selain menjabat sebagai Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otoda). Hal yang lebih membanggakan ialah Akmal Malik juga merupakan putra asli Sumbar.

Pada kesempatan tersebut, Akmal Malik berpesan agar Sumbar harus dapat memanfaatkan potensi wisatanya secara lebih komersil.

Menurutnya, Sumbar dapat belajar dari Kaltim yang telah mengelola Sungai Mahakam menjadi potensi wisata yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Saat ini, objek wisata berkeliling sungai menggunakan kapal telah memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi masyarakat sekitar Mahakam. Selain itu, juga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Hal ini diungkapkannya usai menjamu FWP Sumbar dengan berkeliling menggunakan kapal memutari sungai Mahakam di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Hal-hal kecil dapat dimulai oleh Sumbar, seperti halnya kita disini yang memanfaatkan potensi sungai menjadi objek wisata yang “Mahal”.

Misalnya, mengajak wisatawan naik kapal sambil menikmati makanan diatas kapal. Hal itu nilai jualnya dapat lebih tinggi dari objek wisata yang lain,” ujarnya Akmal.

Sebelumnya, FWP Sumbar melakukan kunjungan ke Kaltim dalam rangka studi tiru terkait pengelolaan liputan dan kerja sama dengan media.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Pertemuan Sekretariat DPRD Kaltim dan diikuti oleh 20 orang anggota FWP Sumbar yang diketuai oleh Novrianto Ucok serta didampingi oleh Humas dan Protokoler DPRD Sumbar, Arnely Amran dan Ida Wulansari.

Sedangkan dari Sekretariat DPRD Kaltim dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan Sekretarian Kaltim, Andi Rajak.

Turut hadir juga Tenaga Ahli DPRD Kaltim, yang juga Ketua Forum Jurnalis Perempuan Provinsi Kaltim, Tri Wahyuni.

Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya ialah gagasan terkait kemitraan bersama wartawan serta pengelolaan berbagai informasi yang berkaitan dengan kedewananan.

Selain itu, Ketua FWP Sumbar juga menyampaikan harapannya agar DPRD Kaltim dapat memfasilitasi wartawa di lembaga tersebut, termasuk mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Ia juga berharap DPRD Kaltim dapat membentuk organisasi wartawan, agar mereka dapat aktif terlibat langsung dalam melakukan peliputan kedewanan untuk disampaikan ke masyarakat luas. (**)

SUMBARNET - Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) melakukan Studi Tiru ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan diskusi yang berlangsung hangat di ruang pertemuan sekretariat DPRD Kaltim berlangsung hangat.

"Kita berterima kasih pada wartawan parlemen Sumbar atas kunjungan dan diskusi yang kita lakukan. Saling bertukar pikiran membuat kami mendapat banyak masukan dan perbandingan, khususnya dalam pengelolaan peliputan dan kerjasama dengan media," ungkap H. Andi Rajak, Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), saat menerima kunjungan 20 wartawan yang tergabung dalam FWP-SB, Senin (10/6/2024).

Sementara itu, Tri Wahyuni, Tenaga Ahli DPRD Kaltim menjelaskan bahwa saat ini DPRD Kaltim tengah menuju parlemen modern. Karena itu, sekretariat bersama.jajaran Anggota DPRD Kaltim terus berupaya menerapkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kita di sekretariat DPRD Kaltim selalu berupaya bagaimana setiap informasi kedewanan dan kebijakan -kebijakan bisa diketahui masyarakat. Karena itu, website DPRD dan media sosialnya dikelola secara baik, khususnya dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat," ujar Tri yang juga Ketua Forum Jurnalis Perempuan Provinsi Kaltim, didampingi Farah yang juga TA DPRD Kaltim dan sejumlah staf sekretariat lainnya.

Ditambahkan Tri, Sekretariat DPRD Kaltim sangat menghormati kerja dan profesionalisme wartawan. Itu pula yang membuat DPRD Kaltim meraih penghargaan Kemerdekaan Pers 2 kali berturut-turut secara nasional.

"DPRD Kaltim sangat terbuka dengan wartawan dan selalu menjaga profesionalime media dalam melakukan peliputan di DPRD," ucap Tri.

Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB), Novrianto Ucok menerangkan, sejauh ini Sekretariat DPRD Sumbar selalu memberikan kebebasan pada wartawan atau awak media dalam melakukan peliputan. Termasuk dalam memperhatikan kesejahteraan wartawan.

"Sekretariat DPRD Sumbar membuka ruang pada wartawan untuk terlibat dalam peliputan kegiatan kedewanan. Termasuk melibatkan rekan-rekan media dalam mengelola medsos dan majalah DPRD," terang Novrianto yang juga didampingi staf Humas dan Protokol DPRD Sumbar, Arnely Amran dan Ida Wulansari.

Ditambahkan, FWP-SB yang sudah berumur lebih 23 tahun dan berbadan hukum, selalu berupaya mencari ruang sesuai aturan yang berlaku untuk memfasilitasi wartawan, termasuk memfasilitasi anggota FWP-SB mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bekerjasama dengan Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) Jakarta.

"Kita juga berharap, DPRD Kaltim juga memfasilitasi kawan kawan kami yang bertugas lembaga ini, termasuk membentuk organisasi wartawannya," harap Ucok.

Sebelum acara study tiru wartawan Parlemen ditutup dengan foto bersama, staf pendamping Arnely Amran memberikan cendra mata dan Ida Wulansai meberikan oleh-oleh khas Sumatera Barat, yakni kerupuk balado.

Sebelum berpisah, Arnely juga menyampaikan salam dari Sekwan Sumbar,kabag, dan kasubag, tidak bisa ikut serta karena banyaknya pembahasan saat ini di DPRD Sumbar.

Sekretariat DPRD Kaltim juga berkeinginan untuk melakukan hal yang sama dengan Sekretariat DPRD Sumbar,karena banyak program yang harus diserap, termasuk dalam hal menjalin kemitraan dengan wartawan, dan pengelolaan berbagai informasi. (Ms)

SUMBARNET - Sejumlah wartawan yang tergabung di Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) melakukan Studi Tiru ke DPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kunjungan ini dalam upaya menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas penulisan.

Ketua FWP-SB, Novrianto menjelaskan bahwa rombongan FWP-SB terdiri dari wartawan televisi, cetak, elektronik dan online, beserta staf humas DPRD Sumbar. Rombongan diterima oleh Anif Maghfiroh, SS, M.Si, Pranata Humas Ahli Muda di dampingi Haryono Harfiandri, staf humas Sekretariat DPRD Jawa Tengah, Rabu (15/3/2023) di ruang rapat Banggar DPRD Jateng.

"Kunjungan kami ke DPRD Jawa Tengah, yang utama sekali adalah silaturahmi sekaligus saling bertukar pikiran dan informasi Apalagi DPRD Jawa Tengah adalah Tipe A dimana anggota DPRD nya lebih 100 orang sementara DPRD Sumbar 65 anggota," ungkap Novrianto yang didampingi Deny Suryani, mewakili Kasubag Humas dan Protokol, Dahrul Idria, S.STP.

Studi tiru ini, lanjut Novrianto, merupakan bagian dari penilaian keaktifan anggota FWP-SB. Saat ini ada sekitar 60 anggota FWP-SB.

"Kita punya ketentuan di FWP-SB, untuk keberangkatan ini bergiliran atau gantian sesuai anggaran yang tersedia," terang Ucok, sapaan akrab Novrianto yang sudah 20 tahun lebih sebagai Ketua FWP-SB.

Terkait dengan publikasi kegiatan-kegiatan kedewanan, lanjut Ucok, baik kegiatan alat kelengkapan dewan, maupun kegiatan anggota DPRD Sumbar dalam masa reses untuk menjemput aspirasi, maka selain bekerjasama dengan sejumlah media televisi, cetak dan radio, juga puluhan media online.

"Selain itu di sekretariat DPRD Sumbar, juga menginformasikan lewat website, Dprdsumbarprov go.id, dan ada podcast di rumah Ketua DPRD Sumbar," lanjut Ucok.

Sementara itu Anif Maghfiroh, SS, M.Si, Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat DPRD Jawa Tengah, di dampingi Haryono Harfiandri, staf humas DPRD Jawa Tengah, mengatakan bahwa sekretariat DPRD Jateng, dalan melayani publikasi kegiatan kedewanan, dilakukan lewat website DPRD Jateng dan Berlian TV DPRD Jateng yang tayang lewat platform youtube.

"Selain itu, humas DPRD Jateg juga punya konten kreator untuk kemasan-kemasan di media sosial. Hal ini untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kedewanan ke masyarakat," ungkap Anif.

Khusus menggawangi pemberitaan ini, lanjut Anif, maka Humas DPRD Jateng memiliki 18 orang anggota tim yang bertugas dalam pembuatan berita kegiatan, pengambilan foto dan video.

"Nah, berita-berita dan video ini kita filter dulu di humas, sebelum di share ke grup kerjasama dengan media. Jadi, dalam setiap kegiatan anggota DPRD Jateng, baik di kantor atau ke lapangan, maka kita yang dari humas mengirim tim secara bergantian. Kawan-kawan media yang kerjasama, nanti bisa mengambil dari grup," ungkap Anif.

Diskusi dan tukar pikiran rombongan FWP-SB berlangsung sangat terbuka terhadap sistem pemberitaan dan kerjasama di kedua lembaga dewan terhormat ini. (ms/ald)

SUMBARNET - Ketua DPRD Sumbar Supardi, termasuk sosok yang sangat terbuka. Supardi bahkan tidak pernah menolak hadir saat ada masyarakat atau aksi mahasiswa yang datang untuk menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Sumbar. Bahkan, jika saat itu sedang bertugas di luar kota, Supardi akan menyiapkan waktu untuk menerima langsung asprasi masyarakat dan mahasiswa itu di hari lain yang disepakati bersama.

Menariknya, sebagai Ketua DPRD Sumbar, Supardi tak segan-segan menandatangani bahkan meneruskan aspirasi masyarakat dan mahasiswa itu, meski mengkritisi kebijakan pemerintah pusat.

"Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD punya tanggungjawab menampung aspirasi masyarakatnya. Bahkan sebagai Ketua DPRD, saya punya hak konstitusi menerima aspirasi masyarakat dan meneruskan ke pemerintah pusat," ungkap Supardi.

Begitu juga soal transparansi dab keterbukaan merupakan informasi di DPRD Sumbar. Supardi menegaskan bahwa tansparansi itu penting bagi pemerintahan, dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan letrbukaan, masyarakat bisa mengakses semua informasi, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.

"Transparansi itu mutlak dilakukan, keterbukaan itu harus dilakukan sehingga program-program dan kegiatan kedewanan dan pemerintahan dengan mudah diakses masyarakat dan DPRD Sumbar telah membuktikan sangat terbuka informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Ketua DPRD Sumbar Supardi saat bersilaturahmi dan diskusi dengan kalangan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Sumbar, Rabu (4/1/2023) di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar.

Dilanjutkan Supardi, keterbukaan informasi di DPRD, termasuk informasi soal APBD, juga terbuka dan boleh diketahui masyarakat. Karena itu, DPRD sangat merasakan pentingnya akan keberadaan wartawan sehingga semua kegiatan DPRD dapat diketahui masyarakat.

"DPRD harus terbuka. Ini komitmen kami. Dia tidak boleh tertutup atau eksklusif. Untuk informasi, masyarakat bisa mengakses website DPRD. Memang, kita terus menerapkan keterbukaan di DPRD Sumbar dan ini bukan mimpi, setidaknya sampai akhir periode kami di DPRD," ungkap Supardi, yang disebut-sebut akan maju mencalonkan diri jadi Walikota Payakumbuh.

Diskusi bersama puluhan wartawan anggota FWP-SB, berjalan cukup hangat. Terkait pembangunan jalan tol, Supardi memastikan tidak ada masyarakat yang menolak keberadaan jalan tol. Namun permasalahan yang muncul, karena pola komunikasi pemerintah yang kurang tepat, sehingga muncul penolakan.

"Bagai orang minang, tanah Ulayat itu adalah harga diri. Nah, jika komunikasi dengan ninik mamaknya pemilik tanah Ulayat yang terkena pembangunan jalan tol tidak tepat, jelas mereka menolak. Inilah yang mesti diperhatikan pemerintah dengan tim pembebasan lahannya," terang Supardi, yang memastikan, keberadaan jalan tol, akan sangat berdampak pada peningkatan perekonomian Sumbar.

Prihatin Perda Tanpa Pergub

Terkait banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan DPRD, namun tidak bisa dilaksanakan karena belum terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub), Supardi mengaku cukup prihatin. Karena, proses kelahiran perda itu cukup.menguras otak, tenaga dan anggaran.

"Bayangkan, untuk melahirkan satu perda saja, mulai dari pembuatan naskah akademis, pembahasan hingga penetapan sedikitnya menghabiskan anggaran Rp.1,5 miliar. Saat ini, ada puluhan perda tanpa pergub. Karena itu, saya sudah minta bagian perundang-undangan sekretariat DPRD untuk mendatanya. Seharusnya ini kerja bagian hukum Pemprov," ungkap Supardi.

Banyak lagi penjelasan Supardi, menjawab pertanyaan para wartawan, termasuk soal rencana pembangunan hotel berbintang di kawasan Taman Budaya, serta keprihatiannya terhadap PDRB Sumbar yang berada di peringkat 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Acara silaturahmi dihadiri Anggota DPRD Sumbar, Murdani, Kabag Hukum dan Perundangan-undangan, Zardi, Kasubag Humas, Idris dan lainnya. (Fwp)

SUMBARNET.COM - Whatshap Grup Teh telur dan Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB), menggelar buka puasa bersama, di posko Teh Talua, jalan Pramuka, tepatnya warung depan KPU Sumbar, Sabtu (24/4/2021).

Buka puasa tersebut juga dihadiri dan dimotori sesepuh Wag Teh Telur yang juga sekretaris komisi 1 dan Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, HM. Nurnas.

Selain itu juga hadir sesepuh lainnya seperti HM. Syarfie, ketua FWP-SB yang juga admin wag teh Talua Novrianto Ucok, anggota utama Adrian Tuswandi atau Toaix, serta komisioner KPU dan KI.

WAG Teh Telur memang beranggotakan dari berbagai kalangan, baik politisi, pengusaha, akademisi, birokrat, praktisi,Polri, juga wartawan dan pimpinan media massa di Sumatera Barat, sehingga wadah cair untuk diskusi membangun bangsa dan daerah.

Dalam kesempatan buka bersama tersebut HM. Nurnas sebagai motor penggerak Wag teh Talua dan FWP-SB, mengatakan, acara ini digelar guna meningkatkan hubungan silaturahmi, dalam membangun ukuwah Islamiyah, untuk kepentingan Sumatera Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

"Tiap tahun kita mengadakan acara buka bersama, guna menjalin dan memperkuat sikaturahmi dan ukuwah Islamiyah, guna membangun Ranah Minang dan Indonesia, dimana sejarah mencatat kalau daerah ini motor dari kemerdekaan bangsa ini, dengan menghadirkan orang cerdas, salah satu kecerdasan itu datang dengan cara diskusi dan membangun sikaturahmi," ulas Nurnas.

Nurnas juga menambahkan, dengan adanya sikaturahmi, maka komunikasi akan terbangun, sehingga tidak adalagi pertikaian dalam mendapatkan informasi yang akurat, untuk bisa dikonsumsi berbagai lapisan masyarakat.

Suasana penuh keceriaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut, berlangsung amat akrab dan penuh canda-tawa, sehingga tak terasa waktu terus berjalan.

Menyikapi hal tersebut, ketua FWP-SB yang juga admind wag teh Talua Novrianto atau kerap dipanggil Ucok mengatakan, amat bahagia dengan adanya kebersamaan yang terus dijaga, guna membangun ukuwah Islamiyah,

Novrianto juga berterimakasih pada HM. Nurnas yang sudah menjadi motor utama dalam cara buka bersama dan silaturahmi, di posko teh Talua.

"Saya mengucapkan terimakasih tak terhingga pada cak Nurnas yang setiap saat selalu mendukung dan menjadi motor utama dalam kegiatan kita, seperti saat ini, juga terimakasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini,"ulas Novrianto.

Memasuki waktu Isya acara buka bersama dan silaturahmi berakhir, semua tampak dengan senyum sumringah meninggalkan lokasi acara.(teht/fwp-sb)