SUMBARNET - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin meninjau langsung lokasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Padang Panjang–Bukittinggi, Jorong Pincuran Tinggi, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Senin (26/1/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Dalam peninjauan tersebut, Wakapolda Sumbar memantau langsung kondisi tempat kejadian perkara (TKP) serta proses penanganan awal yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian, dan langkah-langkah yang telah diambil di lapangan.

Kecelakaan melibatkan satu unit truk trailer bermuatan pupuk, satu unit truk box, serta kendaraan roda dua. Berdasarkan informasi awal yang diterima di lapangan, truk trailer dengan nomor polisi BK 9634 XA yang melaju dari arah Bukittinggi menuju Padang Panjang diduga mengalami hilang fungsi pengereman (rem blong).

Akibatnya, truk trailer menabrak bagian belakang truk box BA 8089 NU yang berada di depannya. Benturan tersebut menyebabkan truk box terdorong dan menyerempet sejumlah sepeda motor yang berada di jalur yang sama.

Kendaraan trailer kemudian menabrak sepeda motor Honda Vario BA 6624 LAD, pangkalan ojek, serta beberapa pejalan kaki dan warung warga di sisi kiri jalan, sebelum akhirnya berhenti di pekarangan rumah warga.

Wakapolda Sumbar menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV yang telah diamankan, kendaraan trailer melaju dengan kecepatan cukup tinggi saat kejadian.

“Dugaan sementara, kendaraan trailer mengalami rem blong. Namun demikian, hal tersebut masih kami dalami lebih lanjut melalui proses penyelidikan,” ujar Wakapolda Sumbar di lokasi kejadian.

Dalam insiden tersebut, lima korban dinyatakan meninggal dunia, masing-masing diinisialkan YRF (32) selaku pengendara sepeda motor, EFB sebagai penumpang, DF pejalan kaki, BHS (37) pengemudi truk trailer, serta satu korban lainnya yang masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, empat korban lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis.

Lebih lanjut, Wakapolda Sumbar menegaskan bahwa lokasi kejadian merupakan jalur rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang menurun dan cukup terjal. Oleh karena itu, pihaknya kembali mengingatkan para pengemudi, khususnya kendaraan besar, agar meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi ketentuan berlalu lintas.

“Kami mengimbau seluruh pengguna jalan, terutama kendaraan besar dari luar daerah, agar selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kecepatan, serta mematuhi rambu lalu lintas. Jalur ini merupakan jalur padat aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” tegasnya.

Ke depan, Polda Sumatera Barat bersama pemerintah daerah akan mengkaji pengaturan jam operasional kendaraan berat guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembatasan waktu melintas bagi kendaraan bermuatan berat seperti pupuk dan semen.

“Atas nama Polda Sumatera Barat dan Bapak Kapolda, kami menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Diharapkan kejadian ini menjadi yang terakhir serta keselamatan berlalu lintas dapat terus terjaga melalui peran dan kesadaran bersama,” tutup Wakapolda Sumbar. (**)

 

SUMBARNET – Ikatan Alumni Universitas Andalas (IKA UNAND) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat.

 IKA UNAND turut membersamai pembangunan Hunian Sementara Sehat dan Layak (Hunsela) di Kampung Talang Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sejak tahap perencanaan hingga hunian tersebut berdiri dan siap ditempati.

Puncak dari proses tersebut ditandai dengan penyerahan kunci 11 unit Hunsela kepada 11 Kepala Keluarga (KK) yang dilaksanakan pada Senin, 25 Januari 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan dihadiri oleh Rektor Universitas Andalas, Prof. Dr. Efa Yonedi, S.E., M.P.P.M., Ak.    unsur pemuka masyarakat, serta para donatur yang terlibat dalam pembangunan.

Kehadiran IKA UNAND dalam program ini tidak sebatas dukungan simbolik, melainkan terlibat aktif sejak ide awal lahirnya konsep hunian sementara yang sehat, aman, dan layak huni bagi warga terdampak.

 Kolaborasi lintas pihak antara alumni, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kekuatan utama terwujudnya Hunsela di kawasan tersebut.

Wali Kota Padang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Ia menilai peran IKA UNAND dan Universitas Andalas sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Ini adalah contoh kolaborasi yang ideal. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari perguruan tinggi, alumni, dan para donatur sangat berarti, terutama dalam situasi pemulihan dan penyediaan hunian yang layak bagi warga,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menegaskan bahwa keterlibatan sivitas akademika dan alumni merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kampus. Universitas tidak hanya hadir melalui pendidikan dan riset, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Hj. Vita Gamawan Fauzi, Hj. Maizarnis (Bu Je), serta Dr. Wiwik Marlis Rahman, yang ikut memberikan dukungan dan perhatian terhadap program kemanusiaan tersebut.

Pemuka masyarakat Kampung Talang Batu Busuak menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Kehadiran Hunsela dinilai memberikan harapan baru dan rasa aman bagi warga penerima manfaat.

Dengan selesainya pembangunan dan penyerahan Hunsela ini, IKA UNAND menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam berbagai program sosial dan kemanusiaan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Anak Nagori Koto Nan Ompek, Kota Payakumbuh meradang dan memastikan akan melaporkan oknum Ninik Mamak dan oknum pejabat Pemko Payakumbuh ke Polda Sumbar karena dalam memproses sertifikat HP Pasar Syarikat telah mencatut nama KAN dan nama nagari, dan menuntut pembatalan sertifikat HP tersebut ke BPN karena sebelumnya Anak Nagori sudah memasukkan Surat Permohonan Blokir.

Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum adat Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH yang memimpin rombongan Anak Nagori Koto Nan Ompek mendatangi Kantor BPN Kota Payakumbuh di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin (26/1/2026) untuk menanyakan kepastian penerbitan Sertifikat HP Pasar Syarikat.

Dr. Wendra Yunaldi merupakan anak nagori Cadiak Pandai Koto Nan Ompek yang juga Pakar Hukum Adat dari Universitas Muhammadiyah ini telah mengonfirmasi langsung kepada Kepala BPN Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa sertifikat Hak Pakai (HP) Pasar Syarikat atas nama Pemko Payakumbuh sudah diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2026 yang lalu. Dr. Wendra Yunaldi didampingi Dt. Simarajo Lelo, Dt. Bangso Nan Putiah para Paga Nagari.

Menurut Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH., Kantor BPN dalam keterangannya hanya bersifat pasif. Dan yang menjadi dasar BPN Kota Payakumbuh mengeluarkan sertifikat HP adalah karena sudah terpenuhi minimal tiga syarat administrasi yang diperkuat oleh Surat Pernyataan bertanggungjawab dari pemohon Pemko Payakumbuh.

Menurut Dr. Wendra Yunaldi yang didampingi Dt. Simarajo Lelo, yang ia merasa heran dan curiga pasti ada yang tidak beres dalam pemberkasan surat-surat administrasi Sertifikat HP tersebut. Karena sudah jelas dan terbuka telah terjadi penolakan keras dari Ompek Jinih dan Anak Nagori Koto Nan Ompek yang sudah dipublis kepada publik. Penolakan itu sudah diantarkan langsung dalam bentuk Surat Pemblokiran terhadap BPN Kota Payakumbuh tanggal 13 Desember 2025 yang diperkuat oleh tanda terima surat resmi.

"Kami yakin telah terjadi pencatutan sepihak nama KAN dan nagari oleh segelintir oknum Niniak Mamak untuk membuat kesepakatan sepihak dengan Pemko Payakumbuh. Pencatutan nama KAN dan Nagari ini adalah tindak pidana  dan akan kami laporkan kepada Polda Sumbar," kata Dr. Wendra Yunaldi, yang paham dengan aturan hukum dan prosedur administrasi dalam hal penerbitan sertifikat tanah yang benar kepada media, Selasa (27/1/2026). 

Anak Nagori Koto Nan Ompek telah menyiapkan Tim Hukum, dan akan menyiapkan  gugatan hukum ke PTUN untuk membatalkan Sertifikat HP Pasar Syarikat Payakumbuh tersebut. Karena dilihat secara prosedur banyak kejanggalan yang terjadi sehingga ujug ujug saja Sertifikat HP Pasar Syarikat bisa diterbitkan. 

"Kami akan membongkar habis pelanggarannya serta menguliti kejanggalan ini nanti di meja pengadilan. Kami tidak menolak pembangunan pasar dan juga mendukung pemanfaatan tanah ulayat nagori ini, tetapi ikutilah prosedur dan adat salingka nagori yang ada di Koto Nan Ompek, mari kita kita hargai tanah ulayat," tegas Dr. Wendra Yunaldi mantan Dekan Hukum Universitas Muhammadiyah tersebut.

Tokoh anak nagori Koto Nan Ompek yang juga Niniak Mamak Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt. Hitam, yang saat ini sedang Jeddah Saudi Arabia juga menyatakan protes keras penerbitan Sertifikat Hak Pakai (HP) karena tidak akan mungkin sertifikat HP bisa diterbitkan kalau tidak terjadi cacat prosedur dalam hal pemberkasan syarat administrasinya, apakah itu berupa tanda tangan, mencatut nama Nagari atau KAN oleh para oknum Niniak Mamak dan oknum pejabat Pemko Payakumbuh.

Oleh karena itu, Dr. Anton Permana Dt. Hitam sangat mendukung Anak Nagori Koto Nan Ompek melaporkan oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran secara resmi kepada Polda Sumbar, atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh beberapa oknum Niniak Mamak dan oknum Pejabat Pemko Payakumbuh, yang telah mencatut nama, dan membuat kesepakatan sepihak yang merugikan kepentingan nagori.

"Penerbitan sertifikat yang mencatut nama KAN dan nagori ini tidak bisa dibiarkan. Ini sama saja ada oknum yang berkhianat dan menjual tanah ulayat milik nagari dengan murah, dan untuk itu mereka harus membayar mahal atas ulah mereka dengan kita laporkan kepada aparat hukum," tegas Anton Permana Dt. Hitam aktifis nasional yang juga alumni Lemhannas RI ini.

Tanah ulayat adalah tanah pusako tinggi, yang menjadi identitas dan kehormatan nagari yang juga dijamin oleh konstitusi dan UUPA nomor 5 tahun 1960. Karena itu Anton Permana Dt. Hitam menyayangkan Pemko Payakumbuh mengabaikan itu karena tidak mengikuti musyawarah dengan Niniak Mamak dan tidak mengikuti Adat Salingka Nagori Koto Nan Ompek.

Langkah hukum akan diambil oleh Niniak Mamak dan Anak Nagari, baik itu berupa gugatan perdata, PTUN, maupun laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan ataupun pencatutan nama KAN dan nagori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Dr. Anton Permana Dt. Hitam, tanah ulayat Pasar Syarikat Payakumbuh adalah benteng terakhir kedaulatan tanah ulayat nagori di Payakumbuh. Kalau ini jebol, maka seluruh tanah ulayat seperti Gelanggang Kubu Gadang gelanggang niscaya juga akan bernasib sama. 

"Kami Anak Nagori Koto Nan Ompek belajar dari peristiwa Lapangan Poliko yang dulu sempat berpolemik juga dan sekarang sudah menjadi Kantor Walikota Payakumbuh. Dan hal seperti ini kami tidak rela terjadi di tanah ulayat nagori Pasar Syarikat," kata Anton Permana Dt. Hitam. (*)

 

Way Kanan - Dengan mendapat dukungan dari pimpinan Kecamatan (PK) 15 (lima belas) Kecamatan, unsur organisasi pendiri Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar dan organisasi sayap KPPG dan AMPG, Dr. (Can) Darlian Pone, S.E, S.H, M.M terpilih secara aklamasi hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke VI (enam) Partai Golkar Kabupaten Way Kanan yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Way Kanan di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada Minggu (25/1/2026). 

Adapun putusan dan penetapan hasil sidang pada Musda ke VI yang dipimpin oleh Bambang Purwanto, S.E, M.M yaitu menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Partai Golkar Kabupaten Way Kanan periode 2020-2025, kemudian Bambang menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian pengurus periode 2020-2025. 

"Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) 02 tahun 2025, pasal 58, maka pengurus partai Golkar Kabupaten Way Kanan periode 2020-2025 dinyatakan demisioner, selanjutnya rapat Paripurna ke 4 (empat) dilanjutkan dengan agenda pemilihan ketua dan membentuk tim formatur serta rapat formatur tentang susunan pengusur dan personalia", kata Bambang. 

Kemudian imbuh Bambang, hasil proses pemilihan ketua melalui 3 (tiga) tahapan yaitu mulai dari tahap penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihan.

Untuk diketahui berdasarkan Juklak 02/DPP/IV/2025, maka dibacakan oleh steering committee atau tim penjaringan yang disampaikan oleh Sayu Masih mewakili tim penjaringan. 

Dalam kesempatan ini, Sayu Marsih mengatakan bahwa berkas administrasi pencalonan Dr (Can) Darlian Pone, S.E, S.H, M.M dinyatakan sah. 

Kemudian pengesahaan calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan periode 2026-2031dibacakan langsung oleh Pimpinan sidang yang memutuskan dan mengesahkan Darlian Pone sebagai calon ketua Partai Golkar Kabupaten Way Kanan.

Masih di tempat yang sama, Bambang menerangkan bahwa setelah menyimak atas dukungan yang disampaikan oleh unsur pimpinan Kecamatan, unsur organisasi pendiri Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar dan organisasi sayap KPPG dan AMPG yang mencalonkan dan mendukung Darlian Pone, serta menyimak hasil tim penjaringan yang menyatakan berkas pencalonan Darlian Pone dinyatakan sah, kemudian peserta sidang juga yang menyatakan setuju, maka Darlian Pone dinyatakan terpilih aklamasi sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Way Kanan periode 2026-2031. 

Usai dinyatakan terpilih aklamasi Bambang Purwanto mengumumkan komposisi setruktur formatur hasil Musda VI Partai Golkar Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari Darlian Pone sebagai ketua tim formatur kemudian mewakili dari unsur DPD Partai Golkar Provinsi Lampung diberikan mandat kepada Abi Hasan Muan, S.H sebagai anggota, unsur dari Pimpinan Kecamatan oleh Zainal Arifin dari Kecamatan Baradatu, Nazamudin dari Kecamatan Buay Bahuga, kemudian dari unsur organisasi sayap, organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar yaitu oleh Azwir yang merupakan Ketua DPC MKGR Kabupaten Way Kanan.

 

Selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan pengurus dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan periode 2026-2031 di bawah komando Ketua Darlian Pone pun langsung dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, M.S didampingi, ketua harian, Riza Mirhardi, S.H, Aprozi Alam, S.E sebagai sekretaris dan H. Tony Eka Candra merupakan bendahara serta pengurus dan fungisonaris Partai Golkar Provinsi Lampung lainnya. 

Dalam sambutannya Darlian Pone  menyampaikan ucapan rasa syukur atas sukses dan khidmatnya prosesi acara Musda sampai dengan pelantikan pengurus dan personalia.

 

"Alhamdulillah, hari ini merupakan momentum bagi Partai Golkar dan sejarah bagi saya, karena mendapatkan amanah sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, kedepan  Partai Golkar harus sering turun ke bawah dan melakukan konsolidasi sampai ke tingkat Kecamatan dan Kampung, tidak hanya itu Partai Golkar harus menjadi pohon beringin yang paling aman untuk semua orang", kata Darlian Pone. 

Darlian Pone juga menekankan terkait dengan target politik kedepan Partai Golkar Kabaputen Way Kanan harus mendapat posisi pimpinan di DPRD Kabupaten Way Kanan. 

"Terkait target politik kedepan tentunya yang awalnya dari 3 kursi kemudian menjadi 5 kursi, In Shaa Allah ke depan meraih 11 kursi di DPRD Kabupaten Way Kanan, saya yakin dengan adanya Pak Bambang Irawan dan kawan-kawan maka tidak ada yang tidak mungkin untuk meraih itu. Selanjutnya Kita akan membenahi tata kelola organisasi Partai Golkar Kabuapten Way Kanan sesuai jukllak 02", pungkas Darlian Pone. 

Sementara dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, MS yang diwakili oleh H. Tony Eka Candra sebagai bendahara menyampaikan atas perintah ketua Hanan A Rozak dirinya mengutarakan beberapa pesan dihadapan pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Way Kanan.

"Pak Hanan menyampaikan pesan kepada Saya, pertama atas nama Partai Golkar Provinsi Lampung saya mengucapkan selamat bekerja dan selamat berjuang kepada teman-teman Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, semoga meraih kejayaan Partai Golkar kembali di bawah komandon Darlian Pone, harapannya perpaduan antara generasi muda akan meraih kejayaan Partai Golkar", kata Tony. 

Kemudian, Tony Eka Candra yang sekaligus menutup acara Musda VI Partai Golkar Kabupaten Way Kanan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bambang Irawan dan pengurus yang telah membawa kenaikan suara Partai Golkar pada pemilu 2024, dari 3 kursi menjadi 5 kursi. 

"Terimakasih kepada pengurus Partai Golkar Kabupaten Way Kanan sebelumnya, target politik ke depan harus mencapai  11 kursi, ini merupakan hal yang mungkin, untuk Partai Golkar dengan kolaborasi dan kesolitan bersama, saya yakin dan percaya dengan kerja keras bersama, kita akan meraih pimpinan baik di legislatif maupun eksekutif", ujar Tony.  

Dia juga menyarankan bahwa kunci kemenangan salah satunya yakni menjadikan kantor Partai Golkar sebagai rumah besar dan rumah bersama bagi keluarga Partai Golkar harus guyub untuk merumuskan kemenangan bersama, kemudian kantor Partai Golkar dapat menampung aspirasi bagi masyarakat Kabupaten Way Kanan, disitulah kita berinterkasi dengan masyarakat Kabupaten Way Kanan guna menampung aspirasi masyarakat", imbuh Tony.  

Tony menambahkan sebagaimana tagline Partai Golkar yakni, Golkar Solid, Indonesia maju, maka harus dipertahankan kesolidan ini demi kemenangan dan kejayaan Partai Golkar Kabupaten Way Kanan dan Indonesia.

"Jadi setelah Pelantikan ini harus segera konsolidasikan pengurus di segala tingkatan dari Kecamatan sampai Kelurahan/Desa/Kampung dan RT", imbuh Tony. (*)

 

Tarutung - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung kembali melaksanakan kegiatan panen sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan panen ini dilaksanakan di area sarana asimilasi dan edukasi Rutan Tarutung dengan melibatkan petugas serta WBP yang mengikuti program pembinaan, Senin (26/01).

Kegiatan diikuti langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, didampingi Kepala Subseksi Pengelolaan, Mian Halomoan Ronald Simarmata, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Jonias B. Pakpahan, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, Azis Idris dan Edward Sianturi selaku petugas yang mengelola ketahanan pangan di Rutan Tarutung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Hutatoruan X Kecamatan Tarutung, Frisco Samosir, S.H., personel Kodim 0210/TU Praka Rizki Rezeki Sitorus, personel Polres Tapanuli Utara Bripda Eric Lumbantobing, serta Warga Binaan Pemasyarakatan yang berperan aktif dalam pengelolaan lahan ketahanan pangan.

Dalam kegiatan panen tersebut, Rutan Tarutung berhasil memanen sebanyak 18 kilogram sayur pakcoy dan 5 kilogram bawang prei. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras dan ketekunan warga binaan dalam mengelola kegiatan pertanian secara berkelanjutan di bawah bimbingan petugas.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menyampaikan bahwa kegiatan panen ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan kemandirian serta bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan.

“Kegiatan ini bentuk dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka sekaligus mendukung Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto dan Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Mashudi khususnya dalam pemberdayaan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Evan Karutan Tarutung. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno memberikan apresiasi atas capaian yang diraih Rutan Tarutung.

“Program pembinaan kemandirian seperti ini harus terus dikembangkan karena memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang berguna sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat,” tegasnya.

Hasil panen tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal Rutan Tarutung serta mendukung keberlangsungan kegiatan pembinaan. Ke depan, Rutan Tarutung berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembinaan produktif guna menciptakan WBP yang mandiri, berdaya guna, dan siap berkontribusi positif di lingkungan masyarakat.

Seluruh rangkaian kegiatan panen berjalan dengan aman, tertib, dan lancar dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran Rutan Tarutung. (Indra)

SUMBARNET - Awal tahun 2026 menjadi momentum istimewa bagi Bank Nagari. Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini kembali menorehkan prestasi gemilang, baik di tingkat nasional maupun regional, melalui raihan sejumlah penghargaan bergengsi yang menegaskan konsistensi kinerja, kepemimpinan visioner, serta transformasi berkelanjutan di bidang perbankan syariah dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pada ajang 6th Anniversary Indonesia 20 Top Syariah Awards 2026 dan 6th Anniversary 20 Best CEO Syariah Awards 2026, Bank Nagari berhasil meraih dua penghargaan sekaligus. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (22/1) di Auditorium Lantai 3 Gedung A, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah RI, Jakarta.

Dua penghargaan prestisius yang diraih yakni Indonesia 20 Top Syariah Awards 2026 untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari, serta 20 Best CEO Syariah Awards 2026 yang dianugerahkan kepada Gusti Candra sebagai Direktur Utama Bank Nagari.

Usai menerima penghargaan, Gusti Candra menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

“Terima kasih atas dukungan pemegang saham, Bank Indonesia, OJK, KNEKS, KDEKS Sumbar, Dewan Pengawas Syariah, mitra, nasabah, serta seluruh pegawai Bank Nagari. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Bank Nagari Syariah terus berjaya dengan segudang capaian dan prestasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Unit Usaha Syariah Bank Nagari kembali mencatatkan kinerja terbaik di antara UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. Berdasarkan data kinerja terbaru, UUS Bank Nagari mencatat pangsa aset tertinggi terhadap induk usaha sebesar 19,31 persen, sekaligus membukukan laba tertinggi dibandingkan UUS BPD lainnya.

Sepanjang periode pelaporan, UUS Bank Nagari berhasil meraih laba (unaudited) sebesar Rp224,6 miliar, mencerminkan pertumbuhan usaha yang solid dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional. Kontribusi signifikan ini semakin memperkuat posisi Bank Nagari sebagai motor penggerak ekonomi syariah daerah.

Keberhasilan tersebut tak lepas dari strategi pengembangan bisnis syariah yang dijalankan secara konsisten, mulai dari fokus pembiayaan sektor produktif, penguatan dana pihak ketiga berbasis syariah, hingga optimalisasi layanan perbankan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pencapaian ini menjadi pertanda bahwa Allah SWT meridhai konsep syariah yang kami jalankan di Bank Nagari,” tambah Gusti Candra.

Penghargaan ini diberikan oleh The Iconomics, didukung kajian The Iconomics Research, sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan pimpinan yang berkontribusi nyata dalam industri syariah. Acara ini juga dirangkaikan dengan Marketing & Halal Summit 2026, yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah dan industri nasional.

Tidak hanya bersinar di sektor bisnis dan kepemimpinan syariah, Bank Nagari juga kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang transformasi Human Capital. Bank Nagari dianugerahi penghargaan “The Most Brilliant Human Capital Digitalization of The Year 2025 – Regional Champion” dengan Predikat Diamond, sebagai pengakuan atas inovasi dan digitalisasi pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Prestasi tersebut semakin lengkap dengan diraihnya penghargaan The Most Brilliant Chief Human Capital Officer of The Year 2025 – Regional Champion oleh Zilfa Efrizon, yang dinilai berhasil mendorong penguatan SDM Bank Nagari agar semakin profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dengan rangkaian pencapaian ini, Bank Nagari menegaskan posisinya sebagai pionir perbankan syariah daerah yang berdaya saing nasional, sekaligus institusi keuangan yang serius membangun kualitas SDM melalui transformasi digital dan tata kelola modern.

Bank Nagari terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang amanah, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Bank Nagari — Tumbuh Bersama Daerah, Berjaya Secara Nasional. (**)

 

SUMBARNET - Dilansir dari Antara News Sumbar mengenai laporan terkini insiden kecelakaan beruntun di jalan raya Padang Panjang–Bukittinggi, jumlah korban jiwa dinyatakan bertambah. Peristiwa tragis yang terjadi tepat di depan Masjid Nurul Ikhlas, Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, pada Senin pagi (26/01/2026) ini melibatkan truk trailer bermuatan pupuk, truk boks, dan sejumlah kendaraan roda dua. Total korban meninggal dunia kini tercatat sebanyak enam orang, sementara empat orang lainnya sedang menjalani perawatan akibat luka-luka.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang, AKP Pifzen Finot, menjelaskan bahwa seluruh korban telah dievakuasi ke RS Yarsi dan RSUD Padang Panjang. Bertambahnya jumlah korban jiwa ini dipastikan setelah petugas berhasil mengevakuasi satu korban terakhir dari dalam kendaraan yang terjepit, yang diduga merupakan pengemudi truk trailer. Beberapa di antara para korban diketahui merupakan warga setempat yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Meski penyebabnya belum bisa dipastikan, polisi telah mengamankan dua unit sepeda motor yang rusak berat ke Polres Padang Panjang sebagai barang bukti demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Untuk kondisi arus lalu lintas, pihak Satlantas sempat memberlakukan sistem buka-tutup demi kelancaran proses evakuasi kendaraan yang terlibat. Saat ini, jalur utama yang menghubungkan Padang Panjang dan Bukittinggi tersebut sudah kembali normal, namun para pengendara tetap diimbau untuk waspada mengingat kendaraan yang mengalami kecelakaan masih dalam proses pemindahan dari lokasi.

Sumber: Sumbar Antaranews- Kecelakaan beruntun di panyalaian enam orang meninggal dunia

 

SUMBARNET - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di jalur rawan Pendakian Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tepatnya di dekat Pesantren Nurul Ikhlas. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi (26/1/2026) sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung ditangani oleh jajaran Satlantas Polres Padang Panjang.

Truk Kargo Terguling di Lokasi Kasat Lantas Polres Padang Panjang, AKP Finot, melaporkan bahwa sebuah truk kargo ditemukan terguling di badan jalan akibat insiden tersebut. Polisi bersama warga sekitar segera bahu-membahu melakukan proses evakuasi di tempat kejadian. Ambulans dari Public Safety Center (PSC) 119 Padang Panjang juga diterjunkan ke lokasi untuk membawa para korban ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan perawatan.

Pendataan Korban dan Kendaraan Hingga laporan terakhir diterima, pihak kepolisian masih melakukan pendataan menyeluruh terkait berapa jumlah kendaraan yang terlibat serta mendata para korban, baik yang mengalami luka-luka maupun kemungkinan adanya korban jiwa. Tim di lapangan juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara teliti untuk memastikan kronologi kejadian.

Penyebab Masih Dalam Penyelidikan Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun ini karena masih dalam proses penyelidikan. Masyarakat dan pengguna jalan yang akan melintasi jalur Padang–Bukittinggi diimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman, dan tetap mematuhi arahan dari petugas kepolisian yang berjaga di sekitar area pendakian tersebut.

Data Kejadian:

- Waktu: Senin, 26 Januari 2026, pukul 08.45 WIB.

- Lokasi: Dekat Pesantren Nurul Ikhlas, Pendakian Panyalaian, Tanah Datar.

- Keterlibatan: Truk kargo dan sejumlah kendaraan lainnya (masih didata).

- Penanganan: Polres Padang Panjang dan PSC 119 Padang Panjang.

Sumber: Antara News Sumatera Barat

 

Padang-- Menghadapi even Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar ke-XVI, Pengurus provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia (WI) Sumbar mendesak semua pengurus cabang di daerah untuk segera melengkapi kepengurusnya.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua WI Sumbar, Novrianto Ucok saat dijumpai di Padang, Senin (26/1/2026).

"Memang untuk kepengurusan WI kabupaten kota di Sumbar sudah terbentuk, namun beberapa dari pengurus cabang itu masih ada yang belum lengkap. Jadi hal itu harus segera dilakukan," kata Novrianto.

Ditanya, sejauh ini seperti apa penilaian dari Pengprov WI Sumbar melihat kesiapan sejumlah Pengcab WI kabupaten kota saat ini?

Ia menjawab, untuk segi atlet dirasa sudah siap untuk turun di Porprov Sumbar nanti.

"Namun dari sisi organisasi, kami melihat ada beberapa kepengurusan dari Pengcab WI kabupaten kota ini harus segera dikukuhkan, kalau tidak tentu ndak bisa ikut Porprov Sumbar ini," ujar Novrianto Ucok.

Sementara, lanjutnya, pelaksanaaan Porprov Sumbar ini pada Juni-Juli 2026 ini, mau tak mau tentu ada persiapan untuk ikut iven olahraga terbesar di Sumbar ini.

Untuk itu ia menekan, syarat untuk bisa ikut Porprov Sumbar pada Juni-Juli 2026 itu, kepengurusan Pengcab WI kabupaten kota sudah harus dilantik. 

"Pengcab WI yang sudah di pilih kepengurusannya melalui Muskab dan Muskot Lub di antaranya Kabupaten Padangpariaman, sebelumnya Kota Bukittinggi, dan sebelumnnya lagi Kabupaten Pasaman," ungkapnya.

"Untuk itu, perlu segera pelantikan,dan KONI Kabupaten serta kota, harus mencermati hal ini, sehingga porprov tidak menjadi kendala, karena terlambatnya pengurus dilantik," tutup nya. (tqa)

Wakil Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumbar, Novrianto Ucok. IST

SUMBARNET - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang digelar pada 23 Januari 2026 berlangsung ricuh dan memanas sejak awal. Kericuhan terjadi saat pembacaan keputusan pemegang saham terkait pemberhentian Direktur Utama, Ida Yulita Susanti, yang menimbulkan ketegangan antara direksi dan pemegang saham.

RUPS yang digelar di kantor PT SPR di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, awalnya berlangsung tertib. Namun, saat agenda pembacaan keputusan dimulai, Ida Yulita merebut dokumen keputusan RUPS yang sedang dibacakan oleh perwakilan pemegang saham.

Tidak hanya itu, ia juga mengusir pejabat yang memimpin rapat, sehingga rapat sempat diskors selama empat jam karena situasi yang tidak kondusif.

“Ini adalah pelaksanaan hak pemegang saham yang sah. Tindakan pengambilan dokumen oleh direksi jelas mengganggu jalannya forum tertinggi perusahaan,” kata seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

Meski sempat terganggu, RUPS akhirnya dilanjutkan pada siang hari dan menghasilkan keputusan pemberhentian Ida Yulita secara hormat sebagai Direktur Utama PT SPR.

Selanjutnya, pemegang saham menunjuk Yan Dharmadi, Komisaris PT SPR, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama hingga terpilihnya direksi definitif melalui proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dalam jangka waktu maksimal enam bulan.

RUPS PT SPR menegaskan bahwa hak pemegang saham meliputi pemberhentian direksi dan penunjukan pengganti, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan tata kelola BUMD.

“RUPS adalah forum tertinggi untuk mengambil keputusan strategis. Kepemimpinan perusahaan harus mencerminkan kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan perusahaan,” ujar narasumber lain.

Kericuhan ini memicu sorotan publik dan pengamat mengenai tata kelola BUMD di Riau. Beberapa pihak menilai bahwa ketegangan antara direksi dan pemegang saham mencerminkan lemahnya komunikasi dan prosedur hukum dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

“Jika forum tertinggi pemegang saham tidak berjalan kondusif dan legitimasi keputusan direksi dipertanyakan, pergantian kepemimpinan menjadi langkah yang wajar untuk menjaga kelangsungan perusahaan,” kata pengamat tata kelola BUMD.

Selain aspek kepemimpinan, RUPS ini juga menimbulkan perdebatan soal kuasa yang digunakan untuk menghadiri rapat. Ida Yulita menilai bahwa kuasa yang disampaikan untuk hadirnya pemegang saham tidak berasal langsung dari Gubernur Riau, sehingga ia menolak beberapa keputusan yang dibacakan dalam rapat. Persoalan ini menegaskan pentingnya legalitas dokumen dan kejelasan prosedur dalam pelaksanaan RUPS.

Dampak dari kericuhan ini juga dirasakan dalam pengelolaan proyek perusahaan. PT SPR, sebagai BUMD yang bergerak di bidang pembangunan, memiliki sejumlah proyek strategis yang harus dikelola secara transparan. Gangguan pada kepemimpinan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.

Menurut pengamat hukum, tindakan direksi yang mengambil dokumen RUPS dan mengusir pemimpin rapat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberi hak pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dan setiap intervensi yang menghambat jalannya RUPS dapat menimbulkan implikasi hukum.

Dengan berakhirnya RUPS LB ini, pemegang saham menegaskan komitmen mereka terhadap tata kelola yang transparan dan kepatuhan terhadap regulasi. Penunjukan Plt Direktur Utama diharapkan dapat menstabilkan manajemen dan memastikan kelanjutan proyek-proyek perusahaan.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang jelas antara pemegang saham dan direksi, serta perlunya prosedur hukum yang tegas agar BUMD dapat berjalan efektif dan aman dari konflik internal. Ke depan, diharapkan perusahaan mampu memperkuat mekanisme RUPS, memperjelas prosedur kuasa pemegang saham, dan menjaga profesionalisme direksi demi kepentingan perusahaan dan publik.

RUPS PT SPR 23 Januari 2026 menegaskan bahwa meski terjadi kericuhan, prinsip tata kelola perusahaan tetap harus dijunjung tinggi. Keputusan pemegang saham untuk memberhentikan direksi dan menunjuk Plt Direktur Utama menunjukkan jalannya mekanisme hukum dan administrasi yang benar, sekaligus memberikan pesan kuat bahwa setiap langkah strategis perusahaan harus berjalan transparan, adil, dan sesuai peraturan yang berlaku. (Samino/Ketua KNPI Larsen Yunus)