Solsel - Informasi dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Sungai Bangko, Kabupaten Solok Selatan, langsung ditindaklanjuti Tim Trisula Polres Solok Selatan. Personel harus menempuh medan berbukit dan melewati kawasan yang terdapat jurang untuk mencapai lokasi.

Tim Trisula bergerak pada Selasa (4/8/2026) setelah menerima informasi adanya dugaan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

Perjalanan menuju titik lokasi tidak mudah. Jarak yang cukup jauh ditambah medan berbukit dan kondisi jalan yang menantang tidak menyurutkan langkah personel untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sesampainya di lokasi, petugas justru tidak menemukan aktivitas pertambangan ilegal. Tidak ada pekerja maupun kegiatan penambangan yang sedang berlangsung.

Meski begitu, petugas tidak langsung beranjak. Tim Trisula melakukan penyisiran di sekitar lokasi guna memastikan tidak ada aktivitas tambang ilegal yang luput dari pantauan.

Dalam pengecekan tersebut, petugas memasang police line di area lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Petugas juga memusnahkan dengan cara dibakar asbuk (box) yang telah ditinggalkan di lokasi.

Penyisiran dilakukan di sejumlah titik. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas pertambangan ilegal yang sedang berjalan.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K. melalui Kasat Reskrim AKP Yogie B, S.Tr.K., S.I.K. menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam mencegah dan memberantas aktivitas pertambangan ilegal.

“Ini salah satu bentuk komitmen dan keseriusan Polres Solok Selatan dalam menjaga lingkungan dari aktivitas tambang ilegal,” ujar AKP Yogie.

Dia menegaskan, jauhnya lokasi serta medan yang berbukit dan terdapat jurang bukan menjadi hambatan bagi personel untuk turun langsung melakukan pengecekan.

“Lokasi yang jauh dan menempuh medan yang berbukit serta jurang tidak menjadi hambatan bagi kami untuk melakukan pengecekan,” katanya.

Polres Solok Selatan memastikan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas tambang ilegal akan terus dilakukan.

Kepolisian juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Masyarakat diminta turut berperan aktif dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas tambang ilegal.

“Kami berharap masyarakat ikut bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti,” tegas AKP Yogie.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya kembali aktivitas pertambangan ilegal serta menjaga kawasan Solok Selatan dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan tanpa izin. (Humas)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID – Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat langkah penataan kota dan pengamanan aset daerah sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata. Komitmen tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, dalam jumpa pers bersama insan pers di Aula Balai Kota Bukittinggi, Rabu (5/8/2026).

Dalam paparannya, Sekda menegaskan bahwa wajah kota yang bersih, tertata, indah, dan nyaman menjadi modal utama untuk meningkatkan daya tarik Bukittinggi sebagai destinasi wisata. Menurutnya, semakin tinggi angka kunjungan wisatawan, semakin besar pula dampak positif yang dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.

"Semakin banyak orang berkunjung ke Bukittinggi, semakin banyak yang berbelanja, semakin banyak yang menginap. Pada akhirnya, roda ekonomi masyarakat akan bergerak. Karena itu, kota kita harus menarik, tertata, indah, dan estetik," ujar Rismal Hadi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemko Bukittinggi terus melakukan berbagai pembenahan di kawasan pusat kota. Penataan meliputi pembangunan dan perbaikan pedestrian, trotoar, serta jalan, termasuk penataan jaringan kabel utilitas secara bertahap dengan sistem bawah tanah guna menciptakan kawasan yang lebih rapi dan nyaman dipandang.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pencahayaan kota, mempercantik taman-taman, serta menata kawasan usaha dan keberadaan pedagang agar tetap tertib tanpa mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Semua kita benahi sehingga Bukittinggi menjadi kota yang menarik, indah, tertata, dan mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi," jelasnya.

Tak hanya fokus pada penataan fisik kota, Pemko Bukittinggi juga terus memperkuat pengamanan seluruh aset daerah. Rismal Hadi menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memastikan seluruh aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pengamanan aset dilakukan terhadap seluruh barang milik daerah, mulai dari tanah, bangunan, hingga kendaraan dinas. Proses tersebut mengacu pada ketentuan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

"Semua aset pemerintah daerah kita lakukan pengamanannya. Sesuai ketentuan, seluruh aset akan ditata dan diamankan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Melalui penataan kota yang berkelanjutan serta pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, Pemerintah Kota Bukittinggi optimistis mampu memperkuat daya saing daerah sebagai kota wisata unggulan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meminta seluruh pihak tidak mengganggu pelaksanaan rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Gunung Nago dan Koto Tuo setelah sempat muncul aktivitas pengambilan batu di lokasi proyek. Ia menegaskan proyek pengendalian banjir senilai lebih dari Rp100 miliar itu harus berjalan sesuai rencana demi kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Zigo saat melakukan Peninjauan Rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo dalam rangka Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat Limau Manis.

Sebelum meninjau kawasan Gunung Nago, Zigo bersama rombongan lebih dahulu mengunjungi Jembatan Kalawi di Limau Manis. Ia memastikan pembangunan jembatan baru tersebut telah masuk dalam DIPA Tahun Anggaran 2027.

"Kami mengecek langsung kebutuhan penambahan lahan. Alhamdulillah, masyarakat secara sukarela bersedia menghibahkan tanahnya sehingga proses pembangunan Jembatan Kalawi bisa berjalan lebih lancar," ujarnya.

Usai dari Jembatan Kalawi, Zigo meninjau lokasi rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo. Menurutnya, proyek pengendalian banjir di kawasan Gunung Nago dan Batang Kuranji akan segera memasuki tahap tender.

"Proses tender akan dimulai pada Agustus ini. Karena nilai anggarannya di atas Rp100 miliar, prosesnya ditangani di tingkat kementerian, bukan di balai. Kami akan terus mendorong agar prosesnya cepat, paling lama sekitar dua bulan, sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai," katanya.

Zigo mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk proyek tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat bersama-sama menjaga kelancaran pelaksanaan pembangunan.

"Kemarin sempat viral adanya aktivitas pengambilan batu di lokasi. Kami juga mendapat informasi saat penanganan darurat sempat ada beberapa pihak yang mengganggu pekerjaan. Kami ingin memastikan kepada masyarakat bahwa proyek ini benar-benar berjalan dan anggarannya sudah tersedia," ucapnya.

Ia mengingatkan agar ulah segelintir oknum tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

"Jangan sampai gara-gara satu atau dua oknum, masyarakat yang lebih banyak justru dirugikan. Kalau proyek ini sudah berjalan, masyarakat lokal tentu akan dilibatkan sesuai kebutuhan pekerjaan. Tetapi jangan sampai gangguan seperti saat penanganan darurat kembali terjadi dan menghambat pembangunan," tegasnya.

Menurut Zigo, rehabilitasi D.I. Gunung Nago dan Koto Tuo merupakan proyek prioritas untuk mengurangi risiko banjir di kawasan Limau Manis dan sekitarnya. Karena itu, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Dalam kesempatan itu, Zigo juga menerima aspirasi warga terkait kualitas air yang mengandung kadar besi tinggi. Sebagai solusi sementara, ia meminta pemerintah menyiapkan program sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

"Nanti akan dilakukan pendataan melalui kelurahan dan kecamatan, kemudian diproses di Pemerintah Kota. Sebagian bisa ditindaklanjuti melalui dinas terkait atau BPBD, dan jika diperlukan kami akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat," tutupnya. (***)

 

SUMBARNET - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar acara silaturahmi bersama insan pers se-Sumatera Barat dengan mengusung tema "Duduak Basamo Kapolda Sumbar jo Insan Pers Se-Sumatera Barat", Rabu, 5 Agustus 2026, di Restoran Suaso Padang.

Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., didampingi oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta Kabidhumas Polda Sumbar. Hadir pula Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies, bersama para pengurus PWI, jajaran insan pers, dan pimpinan redaksi media dari berbagai platform di Sumbar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan silaturahmi bertajuk "Duduak Basamo" ini. Menurutnya, pers dan kepolisian merupakan dua institusi penting yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat.

"Pers dan kepolisian merupakan dua institusi yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, sementara kami dari pers menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan penyampaian informasi kepada publik, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegas Widya Navies.

Widya juga berharap kepemimpinan Kapolda Sumbar yang baru di bawah komando Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dapat terus mendorong transparansi informasi kepada publik sehingga masyarakat luas mendapatkan akses berita yang kredibel. PWI Sumbar berkomitmen untuk terus mendukung sinergi yang konstruktif, profesional, serta saling menguatkan dalam koridor kemitraan yang sehat demi kemajuan Sumatera Barat yang aman, tertib, dan kondusif.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy menyampaikan apresiasi atas kehadiran para jurnalis dalam forum silaturahmi perdana yang diinisiasi ini. Ia berharap kemitraan antara Polda Sumbar dan insan pers yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan ke depannya.

"Komunikasi yang terbuka, saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing, serta penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan berimbang akan menjadi momen penting dalam membangun kepercayaan publik," ujar Kapolda.

Ketua PWI Sumbar Widya Navies  juga menekankan agar keterbukaan informasi publik di lingkungan kepolisian semakin dioptimalkan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong (hoaks) maupun disinformasi.

Di sisi lain, Kapolda turut menyambut baik pers yang bertindak konstruktif, memberikan kritik membangun, serta apresiasi terhadap kinerja kepolisian.(*)

 

SUMBARNET - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar acara silaturahmi bersama pimpinan organisasi profesi, pemimpin redaksi, serta jurnalis media cetak, elektronik, dan online se-Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kehangatan tersebut dihelat di Restoran Suaso, Padang, pada Rabu (5/8/2026).

Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, di antaranya Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, Dir Krimsus, serta Wadir Lantas.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengenang awal penugasannya di Sumbar sebagai perwira pertama di Polres Padang hingga pernah bertugas sebagai Kapolsek Tanah Datar dan Payakumbuh, sebelum akhirnya kembali memimpin Polda Sumbar setelah malang melintang di berbagai wilayah strategis, termasuk menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya.

Kapolda juga menyambut baik tingginya antusiasme insan pers di Sumatera Barat yang dinilainya sangat unik dan kooperatif. Menurutnya, Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tanpa dukungan penuh dari media massa.

“Tugas kepolisian dalam rangka mengelola situasi kamtibmas tentu tidak bisa bekerja sendiri. Banyak informasi yang harus disajikan kepada masyarakat terkait tugas-tugas yang kami lakukan. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi rekan-rekan media untuk berdiskusi, bersilaturahim, dan membangun komunikasi demi kepentingan masyarakat luas di Sumatera Barat,” ujar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K.

Di hadapan puluhan pemimpin redaksi dan jurnalis, Kapolda Sumbar juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak main-main dengan pelanggaran hukum, disiplin, maupun keterlibatan dalam peredaran narkotika.

Kapolda juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi oknum anggota kepolisian yang mencederai kepercayaan publik.

“Jangan memberikan celah, apalagi terkait dengan narkoba. Saya tidak segan-segan akan menindak tegas, bahkan memberhentikan pejabat hingga level direktur atau kepala kepolisian jika terbukti terlibat,” tegasnya.

Kapolda turut menginstruksikan para Kapolres dan pimpinan satuan kerja di jajaran Polda Sumbar agar bertindak tegas dalam menangani berbagai persoalan sosial, mulai dari penambangan liar tanpa izin, masalah lingkungan, hingga kriminalitas demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pimpinan media dan jurnalis dalam forum silaturahmi tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mempererat kemitraan strategis guna memastikan arus informasi kepolisian tersampaikan secara objektif dan cepat kepada masyarakat.

“Kehadiran rekan-rekan media hari ini merupakan wujud nyata kemitraan yang solid antara Polda Sumbar dan insan pers. Kami di Bidhumas siap terus membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya agar informasi penegakan hukum dan pelayanan kepolisian dapat tersampaikan secara objektif, cepat, dan akurat kepada masyarakat,” ungkap Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Acara silaturahmi ditutup dengan sesi dialog interaktif, ramah tamah, serta diskusi terbuka yang menampung berbagai masukan dan kritik konstruktif dari para jurnalis demi kemajuan institusi kepolisian di wilayah hukum Sumatera Barat.(*) 

 

Pesisir Selatan--Kapolres Pesisir Selatan AKBP Ricky Ricardo, S.I.K.,S.H.,M.H, Rabu (5/7/2026) bersama Wakapolres Kompol Syafrizen, S.H dan beberapa orang PJU Polres Pessel menyambangi Mako Satpolairud di Pelabuhan Panasanahan. 

Kedatangan Kapolres Pessel disambut langsung Kasat Polairud IPTU Jamaluddin, KBO Satpolairud H.Galung,S.H. 

Pertemuan dengan personil Polairud Polres Pessel sore itu dilaksanakan di Aula Tahtya Sudhirajati, lantai II Mako Polairud.

Disampaikan Kapolres, kegiatan kunjungan ke Satpolairud Polres Pessel dalam rangka memantau situasi keamanan, cek fasilitas markas dan fasilitas yang ada di Mako Polairud.

Menurutnya, kehadiran personel di lapangan harus mampu memberikan rasa aman, cepat merespons setiap potensi gangguan kamtibmas, serta membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kamtibmas yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, setiap personel harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, meningkatkan patroli, deteksi dini, dan menjalin sinergi dengan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh stakeholder di wilayah masing-masing,” tegas Kapolres dalam arahannya.

Selain itu, AKBP Ricky Ricardo menegaskan komitmen zero violation bagi seluruh personel—khususnya larangan keras terhadap keterlibatan narkoba, judi online, KDRT.

Acara dilanjutkan makan bersama di Aula Tahtya Sudhirajati. (Re)

 

Padang, – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, memastikan pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, terus dikawal hingga memasuki tahap konstruksi. Proyek senilai sekitar Rp25,4 miliar itu menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Sumatera Barat.

Hal itu disampaikan Zigo saat menggelar Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa, BPJN, BWS Sumatera V, anggota DPRD Kota Padang Fraksi Golkar, serta masyarakat Limau Manis.

Zigo menjelaskan perjuangan membangun Jembatan Kalawi telah dimulai sejak sebelum banjir besar melanda Kota Padang pada November 2025. Namun, bencana tersebut membuat seluruh desain harus dikaji ulang agar lebih aman dan tahan terhadap banjir.

"Awalnya sudah ada rancangan pembangunan Jembatan Kalawi. Tetapi setelah banjir, desain harus ditinjau kembali. Salah satu perubahan penting adalah menaikkan elevasi jembatan sekitar dua meter agar lebih aman," kata Zigo.

Jembatan baru itu akan memiliki bentang sepanjang 70 meter dengan konstruksi rangka baja kelas B, lebar enam meter. Selain membangun jembatan, pemerintah juga menyiapkan normalisasi sungai, pengaman tebing, dan pembebasan lahan seluas 448 meter persegi.

Menurut Zigo, seluruh tahapan perencanaan, mulai dari survei hingga kajian teknis, telah rampung. Bahkan, anggaran proyek sudah masuk dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum.

"Biasanya sangat sulit sebuah proyek bisa masuk pada pagu indikatif awal. Alhamdulillah, Jembatan Kalawi sudah masuk. Tinggal pendalaman pembahasan anggaran. Kalau seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pekerjaan fisik bisa dimulai pada Februari dan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 10 bulan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi warga Limau Manis yang bersedia menghibahkan sebagian lahannya demi mendukung pembangunan jembatan. Menurutnya, kontribusi tersebut layak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang.

Selain Jembatan Kalawi, Zigo mengatakan Komisi V DPR RI juga mengawal penanganan banjir di Air Dingin, Batang Maransi, hingga Surau Gadang. Berdasarkan kajian Balai Wilayah Sungai (BWS), volume sedimentasi yang harus dikeruk mencapai lebih dari 2 juta meter kubik, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dari bagian hulu.

"Ini merupakan hasil kajian teknis para ahli. Penanganan dimulai dari hulu agar material tidak terus terbawa ke hilir dan pekerjaan menjadi lebih efektif," katanya.

Ia menambahkan rehabilitasi Daerah Irigasi Gunung Nago dan Daerah Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus. Sementara pembangunan Jembatan Surau Gadang akan didahului dengan pengendalian banjir agar infrastruktur yang dibangun lebih aman.

Zigo menegaskan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Menurutnya, bersama Kementerian PU dan Komisi V DPR RI, pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp17,8 triliun untuk penanganan pascabencana hingga 2029.

"Kami memohon dukungan masyarakat agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar. Infrastruktur yang dibangun ini bukan hanya untuk memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan," tutup Zigo. (***)

Padang, – Jaringan Pemred Sumbar (JPS) menilai pemerintah harus segera mengevaluasi dan mencabut izin tambang yang diduga menjadi penyebab kerusakan kawasan hulu sungai. Desakan itu menguat setelah banjir kembali melanda Kota Padang dan memicu kerugian di sejumlah wilayah.

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, mengatakan penyelamatan lingkungan harus menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penanganan banjir di hilir, tetapi juga harus membenahi akar persoalan di kawasan hulu.

"Kalau memang ada izin tambang yang terbukti merusak lingkungan, selamatkan lingkungan dengan mencabut izin itu. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban setiap musim hujan," ujar Adrian, pada Rabu, (5/8/2026).

Adrian menegaskan, pemerintah harus memastikan proses penegakan hukum berjalan hingga tuntas, bukan berhenti pada tindakan administratif semata.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyegelan. Harus ada tindak lanjut yang memberikan kepastian agar pelanggaran tidak terus berulang," katanya.

Desakan tersebut sejalan dengan temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat. Organisasi itu menilai banjir yang kembali melanda Kota Padang bukan semata dipicu curah hujan tinggi, melainkan diperparah kerusakan kawasan hulu akibat aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumbar, Tommy Adam, mengatakan kawasan Gunung Sarik merupakan daerah tangkapan air yang memiliki fungsi penting menahan limpasan air menuju permukiman di hilir.

"Ini bukan sekadar bencana hidrometeorologi, tetapi akumulasi bencana ekologis. Hujan memang menjadi pemicu, tetapi kerusakan kawasan hulu membuat dampaknya jauh lebih besar," kata Tommy dikutip dari media antar-nusa.com.

WALHI mencatat sedikitnya terdapat lima izin tambang andesit di sekitar Gunung Sarik. Sebagian lokasi tambang tersebut diketahui pernah disegel Kementerian Lingkungan Hidup pada 2025. Namun, hingga kini izin pertambangannya disebut belum dicabut.

"Kalau memang ditemukan pelanggaran, mestinya tidak berhenti pada penyegelan. Pemerintah harus mengevaluasi, bahkan mencabut izin yang terbukti bermasalah," ujarnya.

Menurut Tommy, aktivitas pertambangan di kawasan hulu mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Akibatnya, air mengalir lebih cepat ke sungai hingga meningkatkan potensi banjir saat hujan deras.

Ia juga menyoroti keberadaan tambang ilegal di Sumatera Barat yang diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu hektare. Sebagian besar aktivitas itu berada di kawasan hutan dan daerah aliran sungai sehingga mempercepat kerusakan lingkungan.

"Kalau kawasan hulu terus dibuka, jangan heran banjir akan terus berulang. Yang berubah hanya lokasi dan tingkat kerusakannya," katanya.

Selain itu, WALHI menilai terdapat aktivitas tambang yang berjarak kurang dari 45 meter dari permukiman warga. Padahal, menurut Tommy, jarak aman kegiatan pertambangan seharusnya sekitar 500 meter dari kawasan permukiman.

Atas kondisi tersebut, WALHI berencana melaporkan persoalan bencana ekologis di Sumatera Barat kepada Kementerian Dalam Negeri. Organisasi itu meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola perizinan pertambangan di kawasan hulu serta memprioritaskan pemulihan daerah tangkapan air agar bencana serupa tidak terus berulang. (***)

Solok, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memastikan sejumlah program strategis pemerintah mulai direalisasikan di Kabupaten Solok pada 2026. Program tersebut meliputi pengendalian banjir di tujuh sungai, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepastian itu disampaikan Zigo saat meninjau lokasi pembangunan pengendalian banjir di Batang Paninggahan dalam rangka reses perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Paninggahan, Anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, Forkopimca, serta masyarakat Nagari Paninggahan.

Dalam kesempatan itu, Zigo mengatakan pemerintah akan menangani tujuh sungai di Kabupaten Solok sebagai bagian dari program pengendalian banjir pascabencana dengan total Rp161 Miliar.

"Ada lima sungai yang akan kita tangani, yaitu Batang Peninggahan, Batang Muaro Pingai, Batang Sumani, Batang Saniangbaka, dan Batang Limau. Ditambah Batang Lembang dan Batang Gawan, sehingga total ada tujuh sungai yang akan mendapatkan penanganan di Kabupaten Solok," ujar Zigo.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen besar terhadap percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Khusus melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp17,8 triliun yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029.

Menurut Zigo, program pengendalian banjir di kawasan Paninggahan sempat menghadapi sejumlah kendala. Namun, setelah melalui koordinasi dengan berbagai pihak, program tersebut dipastikan tetap berjalan.

"Selama tidak ada masalah di lapangan, saya yang akan bertanggung jawab. Saya memberikan jaminan agar program ini tetap berjalan," katanya.

Ia menyebut proses tender untuk Batang Gawan dan Batang Lembang telah lebih dahulu berjalan. Sementara pekerjaan pengendalian banjir di Batang Paninggahan ditargetkan mulai dilaksanakan paling lambat pada akhir September atau awal Oktober 2026.

Selain pengendalian banjir, Zigo juga memastikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat. Ia mengajak seluruh unsur nagari, termasuk para perantau, mendukung penyediaan lahan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

"Pembangunan SPAM ini berasal dari Kementerian melalui program CSR. Yang menjadi tantangan adalah pembebasan lahan. Saya berharap masyarakat bersama-sama mendukung agar program ini bisa segera terealisasi," ujarnya.

Zigo menilai, menghibahkan lahan untuk kepentingan SPAM merupakan investasi sosial yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Kalau lahan yang dihibahkan digunakan untuk pembangunan SPAM, kemudian airnya dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk masjid dan tempat berwudu, insya Allah menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir," katanya.

Selanjutnya, Zigo juga memastikan peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, jika pada 2025 Sumatera Barat hanya memperoleh sekitar 826 unit, maka pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 8.471 unit. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Solok diproyeksikan menerima sekitar 280 unit bantuan bedah rumah.

Menurutnya, pemerintah juga memperbaiki mekanisme pendataan penerima BSPS. Kini setiap usulan wajib dilengkapi foto rumah yang diunggah melalui aplikasi sehingga proses verifikasi menjadi lebih objektif dan transparan.

"Perubahan ini dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Banyak evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga sistem pendataannya kini semakin baik," jelasnya.

Di akhir kegiatan, Zigo mengajak pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal seluruh program tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kabupaten Solok. (***)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID -Pemerintah Kota Bukittinggi lakukan peninjauan lokasi dan pemasangan papan tanda Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan dipimpin Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias di Padang Hijau, Nagari Gadut, Kabupaten Agam, Selasa, 4 Agustus 2026

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menjelaskan, pemasangan plang tanda kepemilikan sebagai bagian dari pengamanan aset Pemerintah Kota Bukittinggi. Aset Pemko Bukittinggi tersebut memiliki luas 50.400 meter² atau sekitar 5 hektare, berlokasi di Padang Hijau Agam. Tanah ini dibeli Pemko Bukittinggi pada 1996 dan sebelumnya digunakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA).

"Pemasangan tanda ini merupakan bagian dari upaya kita mengamankan aset. Tanah ini dibeli dengan uang pemerintah daerah pada tahun 1996 dan harus kita selamatkan. Pengamanan aset bukan hanya untuk kepentingan satu periode pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan aset tersebut tetap terjaga bagi pemerintahan berikutnya, karena pemerintahan ini berkelanjutan. Karena itu, saya minta dinas terkait menganggarkan dan segera menyelesaikan sertifikat kepemilikannya," ujarnya.

Wako menambahkan, Pemko Bukittinggi akan membahas pemanfaatan aset tersebut bersama Pemerintah Agam, terutama dengan Pemerintah Nagari Gadut, salah satunya, bisa dilakukan untuk lokasi pengolahan sampah. Pengamanan aset juga dilakukan terhadap seluruh aset Pemko yang tercatat, dengan pemasangan tanda kepemilikan pada tanah dan bangunan.

"Seluruh tanah milik Pemerintah Kota Bukittinggi harus diselamatkan, termasuk yang berada di luar daerah. Yang tercatat sebagai aset harus kita amankan. Jadi semua barang tidak bergerak, yang tercatat dalam aset, tentu kita amankan, termasuk juga aset yang berada di luar Kota Bukittinggi," ungkapnya.

Beberapa aset Pemko Bukittinggi, juga terdapar di luar kota. Diantaranya, di kawasan Ngarai, Kubang Putiah dan Gadut.(**)