PASAMAN BARAT – Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan pesisir Kabupaten Pasaman Barat, khususnya ruas Jalan Sasak–Maligi, menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Pengerjaan jalan yang dilaksanakan oleh Group PT SMS di bawah naungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat tersebut mendapat perhatian dan apresiasi dari masyarakat setempat.


Bagi masyarakat Sasak dan Maligi, keberadaan jalan yang layak bukan sekadar kebutuhan infrastruktur, melainkan merupakan akses utama yang memiliki peran besar dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari.


Selama ini, akses transportasi yang memadai menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama dalam mendukung kelancaran mobilitas warga, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, aktivitas perdagangan, pendidikan, hingga akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan.


Dengan adanya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi semakin baik, aman, dan nyaman untuk dilalui berbagai jenis kendaraan.


Masyarakat Apresiasi Pembangunan Jalan

Sejumlah masyarakat menyambut baik pelaksanaan pembangunan Jalan Sasak–Maligi. Mereka menilai perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas BMCKTR merupakan langkah positif dalam menjawab kebutuhan infrastruktur masyarakat di kawasan pesisir Pasaman Barat.


Salah seorang warga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas BMCKTR, serta pihak pelaksana Group PT SMS yang telah mengambil bagian dalam pengerjaan pembangunan jalan tersebut.


"Kami sebagai masyarakat tentu sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan jalan di daerah kami. Jalan ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dengan kondisi jalan yang semakin baik, tentu aktivitas warga menjadi lebih mudah, perjalanan lebih nyaman, dan perekonomian masyarakat juga diharapkan semakin meningkat," ungkapnya.


Menurut masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah pesisir.


Mereka berharap pembangunan tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi investasi infrastruktur yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.


Memperlancar Perekonomian dan Aktivitas Masyarakat

Ruas Jalan Sasak–Maligi memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas kawasan pesisir Kabupaten Pasaman Barat.


Selain menjadi akses penghubung antarkawasan permukiman, jalan tersebut juga memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.


Dengan kondisi jalan yang semakin baik, proses pengangkutan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai komoditas usaha masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih lancar.


Biaya transportasi dan waktu perjalanan juga diharapkan dapat ditekan sehingga memberikan dampak positif terhadap aktivitas perekonomian warga.


Masyarakat menilai pembangunan jalan ini harus menjadi perhatian berkelanjutan karena infrastruktur transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor utama dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah.


"Kami berharap dengan semakin baiknya akses jalan Sasak–Maligi, perekonomian masyarakat semakin berkembang. Hasil usaha masyarakat bisa lebih mudah dibawa dan dipasarkan. Anak-anak yang pergi sekolah, masyarakat yang bekerja, maupun warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan juga bisa menikmati akses transportasi yang lebih baik," tambah warga tersebut.


Group PT SMS Diharapkan Utamakan Kualitas Pekerjaan

Di sisi lain, masyarakat juga berharap Group PT SMS selaku pihak pelaksana dapat menjalankan pekerjaan dengan mengutamakan kualitas, ketepatan spesifikasi teknis, serta memperhatikan standar keselamatan selama proses pengerjaan berlangsung.


Menurut masyarakat, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dinilai dari cepat atau lambatnya pekerjaan diselesaikan, tetapi juga dari kualitas hasil pekerjaan yang mampu bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.


Karena itu, pengawasan dari Dinas BMCKTR Sumbar sebagai instansi yang membawahi kegiatan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.


Masyarakat juga berharap koordinasi antara pihak pemerintah, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan seluruh unsur yang terlibat dapat terus terjalin dengan baik.


Dengan demikian, setiap tahapan pekerjaan dapat terlaksana secara optimal dan menghasilkan infrastruktur jalan yang benar-benar berkualitas.


Harapan Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun pembangunan jalan tersebut mendapat sambutan positif, masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap ruas Jalan Sasak–Maligi tidak berhenti pada satu tahapan pekerjaan saja.


Mereka menginginkan adanya program pembangunan yang berkelanjutan hingga seluruh akses jalan dapat ditingkatkan secara bertahap dan merata.


Pasalnya, keberadaan jalan yang baik sangat berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai akan membuka peluang investasi, memperlancar perdagangan, meningkatkan akses pelayanan publik, serta mendukung pengembangan potensi pariwisata kawasan pesisir.


"Kami berharap pemerintah provinsi melalui Dinas BMCKTR terus memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di wilayah Sasak dan Maligi. Kalau akses jalan bagus, tentu banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Kami juga berharap pihak pelaksana tetap menjaga kualitas pekerjaan sehingga hasil pembangunan ini bisa bertahan lama," harapnya.


Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Jalan Sasak–Maligi menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat.


Dukungan pemerintah melalui Dinas BMCKTR Sumbar serta keterlibatan Group PT SMS dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas infrastruktur daerah.


Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari terselesaikannya pekerjaan secara fisik, melainkan juga dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.


Masyarakat Sasak dan Maligi berharap pembangunan tersebut menjadi awal dari semakin terbukanya aksesibilitas kawasan pesisir, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta terwujudnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.


Apresiasi masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga memiliki arti penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.


Harapannya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas BMCKTR, Group PT SMS, serta seluruh elemen masyarakat terus terjaga demi mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Pasaman Barat. (**)



SUMBARNET - Anggota DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatannya. 


Pernyataan itu muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 terkait polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden.


Rahmat berpandangan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, melainkan juga menyangkut etika serta tanggung jawab seorang pemimpin negara.


Ketua Umum Gema Keadilan itu mengemukakan tiga persoalan yang menurutnya harus menjadi perhatian. Pertama, Rahmat mempertanyakan proses pencalonan Gibran yang dinyatakan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). 


Sebab, menurutnya, putusan MA memperlihatkan bahwa kepemilikan ijazah setara SMA oleh Gibran tidak dapat dibuktikan.


“Kelas wakil presiden bisa lolos oleh KPU dan sudah dibantah oleh putusan MA bahwa beliau tidak bisa dibuktikan memiliki ijazah setara SMA. Itu pelanggaran,” ujar Rahmat di Jakarta, Kamis (5/11/2026).


Kedua, Rahmat menyoroti putusan MA yang dinilainya semakin memperkuat persoalan pengakuan penyetaraan ijazah menggunakan surat keterangan (suket) dari Kementerian Pendidikan. 


Rahmat menilai polemik tersebut telah berdampak terhadap kredibilitas sejumlah lembaga negara.


“Ini sudah menampar beberapa lembaga,” tegasnya.


Ketiga, Rahmat meminta agar proses pencalonan Gibran di KPU dievaluasi. 


Selain itu, kementerian yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan ijazah juga perlu mendapatkan sanksi atas persoalan tersebut.


Rahmat menegaskan, pengunduran diri merupakan langkah paling terhormat yang semestinya diambil Gibran. 


Menurutnya, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus mencerminkan etika dalam kepemimpinan.


“Yang terhormat yang perlu dilakukan Gibran, Wakil Presiden kita, adalah mundur. Menunjukkan etika, menunjukkan beliau wakil presiden yang cacat secara etika,” ungkapnya.


Rahmat Saleh, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Gema Keadilan, turut mengajak fraksi-fraksi di DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan memanfaatkan instrumen yang tersedia. 


Langkah tersebut antara lain melalui penggunaan hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus).


Ia menginginkan DPR mengambil sikap dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya, langkah serius diperlukan agar polemik itu tidak menjadi preseden buruk bagi perjalanan demokrasi Indonesia.


“Saya sebagai Ketua Gema Keadilan mendorong fraksi di DPR untuk melakukan fungsinya, hak angket, pansus, langkah-langkah supaya masyarakat Indonesia tidak punya riwayat pembiaran terhadap pimpinan yang cacat secara etika,” tutupnya. (**)



SUMBARNET - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan sikap tegas untuk mengawal ketat seluruh penggunaan material pada proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.


Bupati DPD LSM LIRA Pesisir Selatan, *Rega Desfinal, S.T.*, menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan penggunaan material pasir, batu dan sirtu yang berasal dari quarry yang tidak memiliki izin resmi.


"Kami menerima laporan masyarakat bahwa ada material yang digunakan di proyek diduga berasal dari galian C yang tidak mengantongi SIPB / IUP. Kami tidak menuduh, tapi kami minta APH dan Dinas terkait untuk memeriksa," ujar Rega Desfinal.


Menurutnya, penggunaan material yang diduga ilegal tidak hanya merugikan dari sisi kualitas pekerjaan, tetapi juga berpotensi merugikan negara karena tidak adanya pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ke kas daerah.


"Material yang tidak jelas asal-usulnya, kualitasnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau konsultan pengawas dan PPK diam saja, ini yang kami persoalkan. Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk pekerjaan asal jadi," tegasnya.


Dalam rilis ini, LSM LIRA Pesisir Selatan secara resmi meminta:


*1.* Kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, dan Inspektorat untuk turun langsung mengawal, mengawasi dan mengaudit proyek fisik di Pessel.


*2.* Kepada Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan Dinas Pendidikan agar memperketat pengawasan dan tidak asal menerima hasil pekerjaan.


*3.* Kepada seluruh rekanan / kontraktor agar dapat menunjukkan dokumen legalitas material berupa kontrak dengan quarry berizin, invoice, bukti bayar pajak MBLB, dan Surat Keterangan Asal Material.


"Kami LSM LIRA akan menjadi garda terdepan untuk melaporkan jika ada dugaan penyimpangan. Kami sudah mengantongi beberapa nama proyek yang akan kami laporkan ke Kejari Pessel dalam waktu dekat," tutup Rega.


LSM LIRA Pesisir Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait proyek bermasalah. Masyarakat dapat melaporkan melalui Sekretariat DPD LSM LIRA Pessel.(***)

 


SUMBARNET — Senyum bahagia terpancar dari wajah 70 anak dari keluarga rumah tangga miskin di sekitar wilayah operasional Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang. Bagi mereka, bantuan berupa seragam sekolah, tas, sepatu, buku, dan alat tulis bukan sekadar perlengkapan belajar, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.


Bantuan tersebut disalurkan melalui program Kelompok Peduli Sosial (KPS) Saiyo Sakato Teluk Bayur yang didukung PT Semen Padang. Penyerahan berlangsung di Kantor Lurah Teluk Bayur, Jumat (30/10/2026), sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar wilayah operasional perusahaan.


Bantuan diserahkan oleh Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang Nurwan dan Firma Yudi, didampingi perwakilan Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang. Bantuan diterima Ketua KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur Eva Indra dan disaksikan Lurah Teluk Bayur Gusdi Arman, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Teluk Bayur Afriza Yanti, serta warga setempat.


Salah seorang warga, Yudarlis, mengaku bersyukur atas bantuan yang disalurkan melalui KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur. Ia hadir mendampingi cucunya untuk menerima perlengkapan sekolah tersebut.


“Saya hari ini menemani cucu untuk mengambil bantuan peralatan sekolah dari PT Semen Padang melalui KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur,” ujarnya.


Menurut Yudarlis, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Ia juga berharap kepedulian PT Semen Padang terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga yang merasakan manfaatnya.


Kegembiraan serupa dirasakan Putri Amelia, siswi kelas VI sekolah dasar yang menjadi salah seorang penerima bantuan. Ia mengaku senang mendapatkan perlengkapan sekolah yang dapat menunjang kegiatan belajarnya.


“Terima kasih PT Semen Padang. Saya senang mendapat bantuan ini dan semakin semangat untuk bersekolah dan belajar,” ungkap Putri.


Muhammad Arka Putra, siswa kelas III sekolah dasar, juga mengaku senang menerima bantuan tersebut. Perlengkapan sekolah yang diperolehnya menjadi penyemangat untuk mengikuti kegiatan belajar.


Bagi Putri, Arka, dan anak-anak penerima lainnya, bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendidikan sekaligus memberikan dorongan untuk terus belajar di tengah keterbatasan ekonomi keluarga.


Ketua KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur Eva Indra mengatakan bahwa dukungan PT Semen Padang memungkinkan kelompok masyarakat menjalankan sejumlah program berdasarkan kebutuhan warga. Pada 2026, total bantuan yang diterima KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur dari PT Semen Padang mencapai Rp61.875.000.


Dari jumlah tersebut, Rp22.500.000 dialokasikan untuk perbaikan jalan dan riol di lingkungan masyarakat, sedangkan Rp39.375.000 digunakan untuk pengadaan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari rumah tangga miskin.


Menurut Eva, kolaborasi antara perusahaan dan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur menjadi bagian penting dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur lingkungan maupun dukungan pendidikan.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung kegiatan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin sejak lama ini dapat terus dipertahankan,” ujar Eva.


Ia berharap kemitraan tersebut juga dapat memperkuat peran kelompok masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan program yang mendukung kesejahteraan warga di sekitar Packing Plant Teluk Bayur PT Semen Padang.


Apresiasi juga disampaikan Lurah Teluk Bayur Gusdi Arman. Menurutnya, keterlibatan PT Semen Padang dan kelompok masyarakat membantu pemerintah kelurahan dalam menjangkau sebagian kebutuhan warga, terutama keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.


“Atas nama pemerintah, kami merasa sangat terbantu dengan dukungan PT Semen Padang. Pemerintah tidak bisa meng-cover seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga dukungan seperti ini sangat berarti bagi warga,” katanya.


Gusdi juga berpesan kepada anak-anak penerima bantuan agar memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan sebaik-baiknya, rajin belajar, dan tidak menyerah dalam mengejar cita-cita. Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu anak-anak terus mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.


Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa dukungan terhadap masyarakat di sekitar Packing Plant Teluk Bayur merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitarnya.


Menurut Win, kontribusi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan operasional dan bisnis, tetapi juga melalui dukungan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.


“Keberlanjutan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, PT Semen Padang terus berupaya membangun hubungan yang saling memberikan nilai dan manfaat,” ujar Win Bernadino.


Ia menambahkan, dukungan terhadap pendidikan anak-anak merupakan salah satu bentuk kontribusi sosial yang diharapkan dapat membantu membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.


Melalui sinergi dengan KPS Saiyo Sakato Teluk Bayur dan pemerintah kelurahan, PT Semen Padang berharap program sosial yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. (*)



SUMBARNET – Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) TMMD ke-130 Mayor Inf Birmanto memimpin rapat persiapan penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Rapat tersebut dilaksanakan di Posko TMMD Kodim 0319/Mentawai, Desa Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara, Kamis (5/11/2026).


Dalam kegiatan tersebut, paparan terkait persiapan penutupan TMMD ke-130 disampaikan oleh Pasiter Kodim 0319/Mentawai Kapten Inf Baringbing. Paparan meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan serta kesiapan seluruh rangkaian menjelang penutupan program TMMD.


Rapat ini menjadi bagian dari koordinasi antara Satgas TMMD dan pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan penutupan berjalan tertib, lancar, dan sukses.


Melalui sinergi TNI dan pemerintah daerah, diharapkan hasil pelaksanaan TMMD ke-130 dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Roby)



SUMBARNET - Polres Pasaman Barat terus memperkuat jalinan komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat guna menjaga kondusifitas wilayah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan "Kumpul Bersama Masyarakat" yang digelar di Kedai Uda Nias, kawasan Komplek Pertanian, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Rabu (4/11/2026).


Kegiatan tatap muka dan silaturahmi yang dimulai pukul 09.00 WIB ini merupakan bagian dari implementasi Program Prioritas Kapolri Jendaral Polisi Suyudi Ario Seto bertajuk "Polisi Bersama Masyarakat".


Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H serta dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat. Di antaranya Kabag SDM Kompol Tarpi Miswar, Kasat Reskrim Iptu A. Agung Santa Subrata, S.Tr.K, Kasat Samapta AKP Dwi Rahmat Hadi Yanto, Kasat Binmas Iptu Zulfi, Kapolsek Pasaman AKP Bermana Manda, serta dihadiri juga oleh unsur pemerintahan Nagari, tokoh masyarakat, serta warga setempat.


Dalam sambutan dan arahannya, Kapolres menekankan pentingnya sinergi antara Kepolisian, pemerintah nagari, dan elemen masyarakat dalam mengantisipasi berbagai bentuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


"Kedatangan kami ke tengah-tengah masyarakat Nagari Aur Kuning hari ini adalah untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi aspirasi, keluhan, maupun kendala keamanan yang dihadapi warga sehari-hari. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan aktif dari tokoh masyarakat dan perangkat nagari," ujar AKBP Agung Tribawanto.


Secara khusus, Kapolres menyoroti maraknya ancaman kenakalan remaja yang kian memprihatinkan, seperti aksi balap liar, tawuran antar kelompok, hingga penyalahgunaan Narkotika dan pergaulan bebas. Beliau mendorong perangkat nagari dan Wali Nagari terpilih untuk mengambil langkah konkret melalui regulasi di tingkat lokal.


"Kami menyarankan dan mengajak para pejabat nagari bersama Wali Nagari terpilih untuk merumuskan Peraturan Nagari (Pernag) yang secara spesifik mengatur serta mengawasi perilaku remaja. Bahaya narkoba harus menjadi prioritas perhatian kita bersama karena kerusakan pada generasi muda akan berdampak langsung pada stabilitas kamtibmas di daerah kita," tegas Kapolres.


Selain mendorong pembentukan regulasi nagari, Kapolres Pasaman Barat juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Kepolisian yang telah disediakan agar penanganan masalah di lapangan dapat merespon secara cepat.


"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila membutuhkan bantuan Kepolisian atau melihat potensi gangguan keamanan di lingkungannya, agar tidak ragu mempergunakan layanan Hotline 110. Petugas kami siap merespon dan hadir di tengah masyarakat," tambahnya.


Melalui dialog interaktif yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini, tercapai sejumlah poin penting, di antaranya terjalinnya saluran komunikasi yang lebih terbuka dan responsif antara warga dengan jajaran Polres Pasaman Barat. 


Selain itu, lahir komitmen bersama antara pihak Kepolisian, pemerintah nagari, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai bentuk potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas di Kabupaten Pasaman Barat. (HumasResPasbar)



SUMBARNET - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang mengamankan seorang pemuda berinisial FNR (22) di sebuah hotel di kawasan Padang Barat, Kota Padang. Pria yang berstatus sebagai mahasiswa tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan atau perdagangan orang (TPPO) serta eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.


Pengungkapan kasus ini dikonfirmasi oleh Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polresta Padang, IPDA Surya Dini, saat dikonfirmasi, Rabu, (4/11/2026).


"Benar, tim kami telah mengamankan seorang laki-laki berinisial FNR yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur," ujar IPDA Surya Dini.


IPDA Surya Dini menjelaskan, penangkapan ini bermula dari informasi yang diterima pihak kepolisian dari masyarakat terkait adanya dugaan praktik eksploitasi seksual di sebuah Hotel Jalan Parak Kerambil I No. 11, Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.


Menindaklanjuti informasi tersebut, tim di bawah pimpinan IPDA Surya Dini langsung bergerak melakukan penyelidikan di lokasi. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, petugas mendapati terduga pelaku (yang berperan sebagai mucikari) bersama seorang korban perempuan di bawah umur berinisial SH (17) sedang berada di dalam kamar hotel.


"Saat dilakukan pengecekan di lokasi, kami mendapati pelaku dan korban berada di dalam kamar hotel yang diduga tengah melakukan transaksi eksploitasi seksual. Keduanya langsung kami amankan tanpa perlawanan," tambahnya.


Dari tangan terduga pelaku FNR, yang merupakan warga Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit handphone merek OPPO A6X warna hitam, satu unit handphone merek Redmi 13C warna hitam, satu buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku, satu buah kunci kamar hotel, satu kotak kondom merek Sutra berisi 5 set, serta uang tunai sebesar Rp400.000.


Sementara itu, korban berinisial SH diketahui merupakan seorang remaja berusia 17 tahun asal Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.


Saat ini, terduga pelaku bersama korban dan seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani pemeriksaan intensif, penyelidikan, serta penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan atau pihak lain yang mungkin terlibat. (**)



Pesisir Selatan--" Polisi Bersama Masyarakat", Kapolres Pesisir Selatan AKBP Ricky Ricardo, S.I.K.,SH.,MH mengajak komunitas ojek Se - Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, kopi bareng. Rabu (4/11/2026).


Kopi hangat menemani silahturahmi antara Kapolres bersama komunitas ojek Se - Kecamatan IV Jurai. Mencair antara  komunitas ojek bersama Kapolres Pesisir Selatan.


Hadir Kabag Ops AKP Hardi Yasmar, SH, Kasat Binmas AKP Zairul, bersama anggota dan personil Satlantas Polres Pessel.


Berbagai masukan, saran dan pertanyaan di sampaikan beberapa orang perwakilan komunitas ojek.

 

Dalam bincang ringan pagi itu, Kapolres Pesisir Selatan menyampaikan beberapa hal penting pada komunitas ojek. 


Hal penting disampaikan tentang Harkamtibmascar di wilayah Hukum Polres Pesisir Selatan.


Yaitu, narkotika, judol, judi, balap liar, kriminalitas, dan kelengkapan ketertiban berkendara di jalan raya.


" Kita, berharap dukungan dan kerjasama, dari rekan - rekan komunitas ojek berbagi informasi tentang kejadian sekecil apapun di wilayah masing - masing, dalam menciptakan Harkamtibmascar,"  tegasnya.


Selain itu, Kapolres Pesisir Selatan juga berharap komunitas ojek bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan, mendukung kegiatan positif Polres Pessel.


Ricky Ricardo juga mengucapkan terima kasih atas masukan, saran dari rekan - rekan komunitas ojek. 


Pada kesempatan itu, Kasat Binmas Polres Pessel menyerahkan simbolis rompi pada perwakilan komonuitas ojek, di halaman belakang parkir Polres Pesisir Selatan.(Re)



MENTAWAI, SUMBARNET – Penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pemerintahan menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan setiap pekerjaan fisik terlaksana sesuai spesifikasi teknis, kualitas konstruksi, serta waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.


Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan dua paket pekerjaan fisik di kawasan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui Bidang Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2026.


Dua pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai yang merupakan bangunan eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta penataan halaman dan pembangunan pagar rumah dinas.



Berdasarkan nilai kontrak, total anggaran yang dialokasikan untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp797.923.000. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.


Dengan nilai anggaran yang hampir menyentuh Rp800 juta, pelaksanaan kedua proyek tersebut diharapkan mendapat perhatian serius, khususnya dalam aspek pengawasan teknis, mutu material, kesesuaian volume pekerjaan, hingga penyelesaian sesuai jadwal kontrak.


Paket pekerjaan pertama berupa rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dikerjakan oleh CV. Tirik Pondonan Jaya dengan nilai kontrak Rp399.501.000.


Pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak SP-11/PPK-DAU/Kon-RehabRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026, dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender. Sementara itu, konsultan pengawas yang ditunjuk dalam kegiatan tersebut adalah CV. Luas Engineering Consultan.


Adapun paket kedua berupa penataan halaman dan pembangunan pagar Rumah Dinas DPRD Mentawai dilaksanakan oleh CV. Ukranesia dengan nilai kontrak Rp398.422.000.




Pekerjaan tersebut berdasarkan nomor kontrak SP-12/PPK-DAU/Kon-PagarRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026, dengan sumber pendanaan yang sama, yakni APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.


Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Mentawai, Jumesri Sirisagu, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah dinas saat ini masih berada pada tahapan pembongkaran bangunan.


Menurutnya, rehabilitasi tersebut mencakup sejumlah pembenahan fasilitas bangunan, mulai dari pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, hingga penambahan fasilitas WC dan menara air.


"Untuk rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai, saat ini masih dalam tahap pembongkaran. Nantinya gedung tersebut akan dilakukan sejumlah pembenahan, seperti pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, serta penambahan fasilitas WC dan menara air," ungkap Jumesri kepada media, Rabu (4/11/2026).


Sementara untuk pekerjaan penataan halaman dan pagar, Jumesri menyebut pelaksanaan saat ini masih dalam proses pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar. Setelah tahapan tersebut selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan pagar.



Ia menyampaikan, kedua pekerjaan mulai dilaksanakan pada September 2026 dan ditargetkan rampung pada 26 Desember 2026, dengan masa pelaksanaan masing-masing selama 90 hari kalender.


Pengawasan Mutu dan Ketepatan Waktu Jadi Perhatian

Melihat besarnya anggaran yang digunakan, pengawasan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.


Pengawasan tidak hanya sebatas memastikan aktivitas pekerja berlangsung di lokasi proyek, tetapi juga harus menjamin seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta standar kualitas konstruksi yang berlaku.


Pada pekerjaan rehabilitasi rumah dinas, misalnya, kualitas pemasangan plafon, instalasi kelistrikan, pekerjaan pengecatan, pembangunan fasilitas WC, hingga pemasangan menara air perlu dipastikan memenuhi standar teknis dan dapat difungsikan dengan baik.


Begitu pula pada pekerjaan penataan halaman dan pagar. Pembuatan kolom pedestal serta pemasangan pagar harus memperhatikan kualitas material, ukuran, kekuatan konstruksi, dan kesesuaian dengan perencanaan teknis.




Kehadiran konsultan pengawas pada paket rehabilitasi juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, mencatat perkembangan fisik, serta memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.


Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak terkait di lingkungan DPUPR Mentawai juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Aspek ketepatan waktu juga menjadi perhatian mengingat kedua pekerjaan memiliki target penyelesaian pada 26 Desember 2026. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara percepatan progres fisik dan kualitas hasil akhir.


Jangan sampai upaya mengejar target penyelesaian justru mengabaikan mutu konstruksi maupun kelengkapan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.


Aktivitas Pekerjaan Mulai Terlihat di Lapangan

Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas pengerjaan fisik di kawasan Rumah Dinas DPRD Mentawai mulai terlihat. Sejumlah pekerja tampak melakukan pembongkaran pada bangunan eks Kantor DLH sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi.


Sementara itu, pada lokasi pekerjaan penataan halaman dan pagar, aktivitas pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar juga tengah berlangsung sebelum dilanjutkan dengan pemasangan pagar.


Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua paket pekerjaan telah memasuki tahapan pelaksanaan fisik. Namun, perkembangan pekerjaan selanjutnya tetap perlu dipantau secara berkala agar sesuai dengan target progres yang telah direncanakan.


Jumesri mengatakan, kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ia berharap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kedua perusahaan dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.


"Pekerjaan yang dilaksanakan oleh kedua perusahaan ini kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan," tutupnya.


Dengan alokasi anggaran mencapai Rp797,9 juta, masyarakat tentu berharap hasil dari kedua proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menghasilkan fasilitas rumah dinas yang layak, berkualitas, serta dapat digunakan dalam jangka panjang.


Transparansi pelaksanaan, pengawasan yang optimal, dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal penting agar setiap rupiah dari APBD-P Tahun Anggaran 2026 dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi kontrak. (Roby)



MENTAWAI, SUMBARNET – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang Cipta Karya melaksanakan dua paket pekerjaan fisik untuk menunjang kebutuhan fasilitas Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Kedua pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai yang sebelumnya merupakan bekas Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta penataan halaman dan pembangunan pagar di kawasan rumah dinas tersebut.



Pelaksanaan dua kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung fasilitas kedewanan, sehingga rumah dinas dapat difungsikan secara lebih baik dan representatif.


Untuk pekerjaan pertama, yakni rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai (eks Kantor DLH), dikerjakan oleh CV. Tirik Pondonan Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp399.501.000.



Pekerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026, dengan nomor kontrak SP-11/PPK-DAU/Kon-RehabRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026. Adapun konsultan pengawas dalam kegiatan ini adalah CV. Luas Engineering Consultan.


Sementara itu, paket pekerjaan kedua berupa penataan halaman dan pembangunan pagar Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh CV. Ukranesia dengan nilai kontrak Rp398.422.000.



Pekerjaan tersebut juga bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dengan nomor kontrak SP-12/PPK-DAU/Kon-PagarRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026.


Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Mentawai, Jumesri Sirisagu, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah dinas saat ini masih berada pada tahap pembongkaran sebagai persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik berikutnya.


Menurutnya, bangunan tersebut akan mendapatkan sejumlah pembenahan dan perbaikan, mulai dari pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, hingga penambahan fasilitas penunjang berupa WC dan menara air.



"Untuk kegiatan rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai, saat ini masih dalam tahap pembongkaran. Nantinya gedung tersebut akan dilakukan sejumlah pembenahan, seperti pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, serta penambahan fasilitas WC dan menara air," ungkap Jumesri kepada media, Rabu (4/11/2026).


Ia menyampaikan, kedua paket pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada September 2026 dan ditargetkan selesai pada 26 Desember 2026, dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender.


Selain rehabilitasi bangunan, pekerjaan penataan halaman dan pagar juga terus berjalan. Saat ini, pelaksana kegiatan tengah melakukan pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemasangan pagar.


"Untuk pekerjaan penataan halaman dan pagar, saat ini masih dalam proses pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar. Setelah itu, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan pagar," jelasnya.


Jumesri menambahkan, aktivitas pekerjaan fisik di kawasan Rumah Dinas DPRD Mentawai kini mulai terlihat. Sejumlah pekerja tampak melakukan pembongkaran bangunan sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi, sementara pekerjaan penataan halaman dan pagar juga terus berlangsung.


Ia menegaskan, pada Tahun Anggaran 2026 terdapat dua paket pekerjaan fisik yang secara khusus diarahkan untuk mendukung peningkatan fasilitas Rumah Dinas DPRD Mentawai, yakni rehabilitasi bangunan serta penataan halaman dan pagar.


Melalui dua kegiatan tersebut, diharapkan fasilitas rumah dinas dapat menjadi lebih baik, tertata, dan mampu menunjang kebutuhan serta aktivitas kedewanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.


"Kita berharap kedua pekerjaan yang dilaksanakan oleh dua perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, sesuai spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta selesai tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan," tutup Jumesri. (Roby)