BUKITTINGGI, SUMBARNET.ID – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers yang bertugas di wilayah Kota Bukittinggi, Selasa (17/3/2026).

Kegiatan yang dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran SKPD tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan media.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini berperan aktif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, media memiliki posisi strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

“Pers memiliki peran penting dalam mendorong transparansi serta menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik ini terus terjalin dan semakin kuat,” ujar Ramlan.

Dalam kesempatan itu, Ramlan juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi ke depan. Salah satunya adalah penataan dan pengelolaan lahan parkir.

Ia menjelaskan, pengelolaan parkir nantinya akan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub). Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, transparansi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, pemerintah daerah juga memberi perhatian serius terhadap persoalan pengelolaan sampah. Berbagai langkah strategis tengah disiapkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Kami berkomitmen menghadirkan solusi konkret terkait persoalan sampah, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat hingga pembenahan sistem pengelolaan,” katanya.

Acara buka puasa bersama tersebut turut diisi dengan dialog santai antara pemerintah dan insan pers. Para jurnalis diberi ruang untuk menyampaikan masukan serta pertanyaan terkait berbagai isu pembangunan di Kota Bukittinggi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan insan pers semakin solid dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan berkelanjutan. (*)

 

Pasaman Barat,   – Setelah menunggu sekian lama tanpa perbaikan memadai, kondisi Jembatan Roba Julu Rojang yang menghubungkan Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Koto Balingka kini semakin memprihatinkan. 

Jembatan vital ini mengalami longsor dan kerusakan struktural parah sejak November 2025, sehingga akses kendaraan roda empat lumpuh total, sementara pengendara sepeda motor pun berisiko tinggi saat melintas.

Misbun Warga Roba Julu Saat melintas Mengatakan "Jembatan ini merupakan arteri utama bagi warga dua kecamatan untuk mobilitas sehari-hari, distribusi hasil pertanian, dan kegiatan ekonomi. Pantauan lapangan menunjukkan struktur penyangga ambruk akibat faktor cuaca ekstrem dan kurangnya pemeliharaan, memaksa masyarakat bergantung pada jalur darurat yang tidak aman. 

Misbun Mengaku , telah melaporkan kejadian ini ke instansi terkait sejak awal kerusakan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut perbaikan signifikan.

Misbun, mendesak Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan instansi provinsi untuk segera mengalokasikan anggaran darurat guna merehabilitasi jembatan. "Kami harap pemerintah turun tangan cepat agar aktivitas warga kembali normal dan mencegah kecelakaan fatal," ujar Misbun. (**)

 

SUMBARNET - Di tengah harapan besar yang dipupuk selama puluhan tahun, proyek pembangunan jalan Bukit Kandung–Penjalangan justru memantik amarah warga. Sorotan paling keras datang dari Nasripul Romika Datuak Bagindo Sutan, tokoh adat yang dikenal luas di Kabupaten Solok.

Dengan nada tegas, Nasripul mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap mutu pekerjaan proyek senilai Rp9,6 miliar yang dinilai tidak sesuai harapan. Ia menyebut, perhatian Bupati Jon Firman Pandu terhadap kawasan Bukit Kandung sudah sangat baik, namun jangan sampai niat baik itu tercoreng oleh pelaksana proyek yang dianggap tidak profesional.

“Perhatian Bupati Jon Firman Pandu ini jangan dinodai. Sejak zaman Gamawan, kami menanti jalan ini. Jangan ulangi kesalahan lama,” tegasnya saat diwawancarai, Minggu (7/12/2025).

Proyek ini dikerjakan oleh PT Aska Beton Utama dan diklaim telah sesuai gambar teknis. Namun, sejumlah warga menyangsikan kualitasnya. Mereka menduga penggunaan material, seperti campuran semen, terlalu tipis, bahkan digambarkan seperti perbandingan “1 banding 5” — jauh dari standar ideal, terlebih untuk daerah rawan longsor.

“Jan sampai lado satu kilo, diagiah tujuh ons,” sindir seorang warga, mengkritik mutu material yang digunakan.

Pengawasan yang seharusnya dilakukan konsultan pelaksana, PT EXXO dan PT ARCI, juga dinilai sangat lemah. Ketidakhadiran pengawasan ketat sejak awal proyek membuat warga mencium potensi penyimpangan dalam pengerjaan.

Yang membuat keresahan warga makin membara adalah penurunan anggaran dari nilai awal Rp11,2 miliar menjadi Rp9,6 miliar tanpa penjelasan terbuka. Nasripul menyebut hal ini sebagai tanda tanya besar, apalagi proyek dimulai menjelang akhir tahun — waktu yang sering diidentikkan dengan pengerjaan terburu-buru.

“Anggaran turun, waktu mepet, kualitas dipertanyakan. Pemerintah harus jujur kepada rakyat,” ujarnya.

Bagi masyarakat Bukit Kandung, jalan ini bukan sekadar akses fisik. Ia menjadi urat nadi ekonomi dan penghubung strategis lintas daerah: dari Tanah Datar ke Bukit Kandung, Cubadak Limo, Aripan, hingga ke Solok.

“Jangan beri kami jalan yang bagus di gambar, tapi rapuh di kenyataan,” tutur Nasripul, mengingatkan pentingnya kualitas di atas formalitas.

Lebih lanjut, ia menyinggung pengorbanan masyarakat yang telah menyerahkan tanah ulayat tanpa tuntutan. “Kami sudah serahkan tanah kami tanpa syarat. Jangan jadikan itu tumbal proyek yang asal jadi,” ujarnya dengan nada emosional.

Masyarakat mendesak pihak balai dan pemerintah kabupaten untuk segera turun ke lokasi dan melakukan audit fisik serta teknis. Mereka tak ingin jalan impian berubah menjadi simbol kegagalan. (**)

SUMBARNET – Tak semua krisis hadir dalam gemuruh. Sebagian datang perlahan, lewat pembiaran. Itulah yang kini menggantung di atas proyek Jalan Bukit Kandung–Penjalangan di Kabupaten Solok. Usai longsor terjadi di ruas tersebut pada Minggu (5/1/2025), sorotan publik tak hanya tertuju pada dampak fisik bencana, melainkan juga pada sikap negara yang dinilai abai terhadap risiko yang telah lama diketahui.

Proyek jalan senilai Rp 9,6 miliar yang bersumber dari APBN ini awalnya dimaksudkan untuk membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, alih-alih memberikan rasa aman, jalur ini kini menyisakan ketakutan. Jalan penghubung itu berubah menjadi jalur berisiko tinggi, terutama setelah longsor menerjang salah satu titik yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan.

“Risiko longsor sudah disuarakan jauh hari. Namun pengedaman tak tuntas dilakukan. Ketika bencana benar-benar terjadi, maka ini bukan sekadar kelalaian, tapi bisa jadi bentuk pengabaian,” ujar seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.

Masyarakat mempertanyakan keputusan melanjutkan pembangunan jalan meski pengamanan belum memadai. Dalam kacamata hukum dan tata kelola, pembiaran terhadap risiko yang telah diketahui bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian serius. Kondisi inilah yang menimbulkan keresahan di tengah warga.

Ketua RT di kawasan terdampak bahkan menyatakan bahwa masyarakat telah kehilangan kepercayaan. “Kami tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Jalan ini sangat dibutuhkan, tapi kami juga takut. Anak-anak kami melintas di atas bahaya setiap hari,” ujarnya.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal, Ardi Yulian, menegaskan bahwa situasi ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk audit menyeluruh, bukan hanya keuangan, tetapi juga keputusan administratif. “Siapa yang menyetujui proyek terus berjalan tanpa pengamanan? Apakah standar keselamatan telah ditegakkan? Ini harus dijawab terbuka,” tegasnya.

Peristiwa ini juga mengundang pertanyaan terkait pengawasan. Jika standar pengawasan telah dijalankan, mengapa titik rawan tetap menjadi lokasi bencana? Jika administrasi dinyatakan lengkap, mengapa masyarakat kesulitan mengakses dokumen perencanaan proyek?

Menurut pengamat kebijakan publik, Dr. Yusril Malik dari Universitas Andalas, negara tidak boleh berlindung di balik alasan teknis. “Ketika risiko sudah diketahui namun tetap diabaikan, maka negara memindahkan bahaya ke masyarakat. Ini bukan lagi kegagalan teknis, tetapi masalah tanggung jawab,” jelasnya.

Langkah darurat seperti penghentian sementara lalu lintas di titik rawan, pengamanan struktur jalan, hingga audit terbuka disarankan segera dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban. Waktu, kata Yusril, bukan sekutu dalam kasus ini, melainkan ancaman.

Warga kini tidak lagi menanti janji, tetapi aksi konkret. Mereka tak lagi bertanya kapan jalan selesai, tapi apakah keselamatan mereka diperhitungkan. Jika dibiarkan, kasus ini berpotensi berubah dari urusan administrasi menjadi penyelidikan hukum. (**)

 

SUMBARNET - Dan, bus-bus itu bergerak perlahan, menyeret kisah dari rantau, juga cinta dan kerinduan yang menumpuk.  Perlahan, mengular dan lambaian itu seolah mengicapkan selamat tinggal Jakarta,nanti tak lama setelah ini, “kami akan kembali.”  

Langit Jakarta pagi itu cerah, matahari menyorot lembut ke Ring Road Gelora Bung Karno (GBK). Deru mesin bus bercampur dengan suara riang anak-anak yang berlarian, sementara aroma jajanan kaki lima ikut meramaikan udara. Ribuan orang berkumpul, sebagian menenteng koper, ada yang hanya membawa tas ransel lusuh—semua dengan tujuan sama: Balik Kampung!

Di tengah keramaian, Siti Rahma (34) tampak memeluk putrinya erat. “Rasanya lega sekali, bisa mudik tanpa khawatir ongkos,” katanya dengan mata berbinar. Senyum Siti adalah potret sederhana dari 116.688 pemudik yang diberangkatkan melalui Program Mudik Gratis BUMN 2026.

Bendera start dikibarkan, sorak-sorai menggema. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdiri, menyampaikan pesan tentang keselamatan dan kebersamaan. Di sampingnya, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan, program ini adalah wujud gotong royong BUMN untuk rakyat. “BUMN milik rakyat,” kata Dony Oskaria sepertti kaset kusut, sebab sering sekali ia ulang di hampir semua kesempatan.

“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud gotong royong dan kepedulian BUMN kepada masyarakat,” kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Ia menyebutkan bahwa program tersebut merupakan wujud komitmen BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Suasana terasa khidmat sekaligus meriah—sebuah percampuran antara protokol resmi dan kegembiraan rakyat yang akan segera berangkat. Deretan bus berwarna-warni berjajar rapi, siap mengantar lebih dari 83 ribu penumpang. Di kejauhan, kereta api menunggu keberangkatan, sementara kapal laut bersiap menyeberangi perairan Nusantara. Bahkan ada bus listrik yang beroperasi, simbol langkah menuju transportasi ramah lingkungan.

Bagi Siti, yang akan naik bus menuju Kebumen, fasilitas ini bukan sekadar moda transportasi. “Anak saya bisa tidur nyenyak di kursi, tidak seperti kalau naik motor,” ujarnya sambil tersenyum.

“Saya panitia Pak,”kata seorang sopir di BP BUMN, sembari membanggakan kaosnya. Karimin sudah berangkat pagi-pagi sekalid ari rumahnya. “Panitia,” itu jadi sesuatu yang baru pertama ia alami.

Di balik data—1.541 bus, 99 rangkaian kereta, 46 kapal laut—ada wajah-wajah penuh harapan. Ada bapak yang ingin menengok orang tua di kampung, ada mahasiswa yang rindu masakan ibu, ada anak kecil yang tak sabar bertemu kakek-neneknya. Muhammad Awaluddin, Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, menyebut capaian ini sebagai hasil kolaborasi 96 BUMN. Namun bagi para pemudik, capaian itu berarti sederhana: bisa pulang dengan aman, nyaman dan penuh senyum.

Program Mudik Gratis BUMN 2026 mencatat realisasi tersebut melampaui target awal sebanyak 104.000 pemudik atau meningkat sekitar 10 persen. Oskaria menilai peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya antusiasme sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan selamat, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan program mudik gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

“Program ini tentu akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor,” ujar AHY.

Menurut dia, penyediaan layanan transportasi bersama tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” ucapnya.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Aster Panglima TNI Mayjen Suhardi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas, serta direksi BUMN.

Begitulah,  Selasa pagi, 17 Maret 2026, udara Jakarta dipenuhi semangat ribuan warga yang bersiap pulang kampung untuk merayakan Idul Fitri. Deretan bus berwarna cerah berjajar rapi, siap mengantar para pemudik dalam program Mudik Gratis BUMN 2026. Di tengah keramaian itu, tampak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdiri tegap dengan setelan jas biru tua yang rapi, senyumnya hangat menyapa para peserta mudik. Di sampingnya, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria tampil dengan gaya formal namun santai, sesekali mengangkat tangan memberi salam kepada wartawan.

Mereka berdua memberikan keterangan pers di depan sebuah bus khusus penyandang disabilitas, simbol nyata komitmen BUMN menghadirkan mudik yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan. Tak jauh dari mereka, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata ikut mendampingi, sesekali menundukkan kepala sambil tersenyum, menunjukkan dukungan penuh atas program ini. (kj)

 

SUMBARNET - Program Mudik Gratis BUMN 2026 resmi dimulai dengan memberangkatkan 116.688 peserta ke lebih dari 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pelepasan dilakukan melalui prosesi flag off di kawasan Ring Road Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, (17/3/2026).

Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria bersama sejumlah pejabat terkait.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk nyata kepedulian BUMN terhadap masyarakat. Ia menegaskan komitmen BUMN untuk menghadirkan manfaat langsung, terutama dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran.

Realisasi peserta tahun ini melampaui target awal sebanyak 104.000 orang atau meningkat sekitar 10 persen. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tingginya minat serta kepercayaan masyarakat terhadap program mudik gratis.

“Kami ingin masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan selamat, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas saat Lebaran,” ujarnya.

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono menilai program ini berperan penting dalam meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat. Ia menyebut keberadaan mudik gratis mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.

“Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, Muhammad Awaluddin, menambahkan bahwa program ini merupakan hasil sinergi berbagai BUMN.

Sebanyak 1.541 unit bus disiapkan untuk mengangkut sekitar 83.432 penumpang. Selain itu, tersedia 99 rangkaian kereta api bagi 28.720 penumpang serta 46 kapal laut untuk melayani 4.532 penumpang.

Program ini juga menghadirkan fasilitas ramah disabilitas melalui penyediaan bus khusus serta penggunaan bus listrik guna mendukung layanan mudik yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Aster Panglima TNI Mayjen Suhardi, serta Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho. (***)

 

Pekanbaru – Pada hari Selasa, 17 Maret 2026 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Lapangan Mapolda Riau, dilaksanakan kegiatan pelepasan Mudik Kebangsaan Polda Riau bersama Cipayung Plus dengan rute perjalanan Pekanbaru menuju Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi menyampaikan bahwa mudik merupakan aktivitas perjalanan pulang ke kampung halaman yang telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia,

terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, dalam perspektif sosial, mudik tidak sekadar perpindahan fisik dari satu daerah ke daerah lain, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi kultural untuk mempererat hubungan kekeluargaan, memperkuat identitas sosial, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Ia menjelaskan bahwa tradisi mudik mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi, kebersamaan, serta penghormatan kepada keluarga dan orang tua di kampung halaman.

Berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 50,60 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 143,91 juta orang.

“Tingginya mobilitas masyarakat tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan aktivitas transportasi dan pergerakan kendaraan di berbagai jalur utama. Namun di sisi lain, perpindahan masyarakat dari kota besar menuju daerah asal juga dapat mengurangi kepadatan kendaraan di kawasan perkotaan selama periode libur Idul Fitri,” ujarnya.

Wakapolda Riau juga menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program mudik bersama ini, Polda Riau telah menyiapkan sejumlah armada transportasi. Pada kegiatan tersebut disiapkan empat unit bus, terdiri dari dua bus besar berkapasitas 40 kursi dan dua bus kecil berkapasitas 30 kursi, dengan total peserta sekitar 140 orang.

Para peserta diberangkatkan menuju beberapa daerah tujuan, antara lain Bukittinggi–Solok di Sumatera Barat, Rantau Prapat di Sumatera Utara melalui Rokan Hilir, serta Padang Sidempuan melalui Rokan Hulu.

Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik. Selain itu, saat ini Polri juga tengah melaksanakan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026 guna mengamankan jalur-jalur mudik agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, tertib, dan nyaman.

Menutup sambutannya, Wakapolda Riau menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M kepada seluruh masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan semboyan “Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”.

Sementara itu, Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Mudik Kebangsaan Cipayung Plus merupakan momentum yang sangat baik dan terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk kerja sama antara organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus dengan Polda Riau, khususnya melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Riau.

Menurutnya, program ini bukan sekadar memfasilitasi masyarakat untuk pulang kampung, tetapi juga menjadi bukti bahwa institusi kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga hadir memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa respons masyarakat, khususnya mahasiswa yang mengikuti program mudik ini, sangat positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program yang digagas oleh Polda Riau mampu menjangkau berbagai elemen masyarakat secara inklusif.

“Total peserta mudik mencapai kurang lebih 160 orang. Tentunya ini menjadi ladang amal bagi kita semua dalam membantu masyarakat untuk dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Dengan adanya pengawalan dari pihak kepolisian, kami yakin para pemudik akan sampai dengan selamat,” ujarnya.

Kegiatan pelepasan Mudik Kebangsaan tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar, serta diakhiri dengan pelepasan secara simbolis rombongan bus pemudik oleh Wakapolda Riau bersama para undangan yang hadir.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda serta stakeholder terkait, di antaranya Wakapolda Riau, Irwasda Polda Riau, para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, Plt. Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pangdam XIX/TT yang diwakili Danpomdam, Danlanud Roesmin Nurjadin, Danlanal Dumai, Kabinda Riau, Kepala BNNP Riau yang diwakili Kepala BNNK Pekanbaru, Danrem 031/Wira Bima yang diwakili Kasi Ren, Kakanwil Jasa Raharja Provinsi Riau, serta para pengurus organisasi mahasiswa Cipayung Plus.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

PADANG - Polresta Padang menyiagakan 11 pos dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Singgalang 2026 guna mengamankan arus mudik dan perayaan Lebaran. Pos tersebut terdiri dari satu posko terpadu, enam pos pelayanan, dan empat pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik strategis.

Wakapolresta Padang AKBP Faidil mengatakan, penempatan pos dilakukan berdasarkan analisa kerawanan dan kebutuhan di lapangan. Titik-titik tersebut mencakup kawasan pusat keramaian hingga objek wisata yang diprediksi ramai dikunjungi masyarakat.

“Total ada 11 pos yang kita siapkan. Ini terdiri dari satu posko terpadu, enam pos pelayanan, dan empat pos pengamanan. Semua sudah dipetakan berdasarkan analisa kebutuhan,” kata Faidil saat meninjau pos pelayanan di Basko City Mall, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pos sejak pagi hari. Mulai dari Posko Cimpago, kawasan Al Hakim, Ramayana Plaza Andalas, hingga objek wisata dan Pos Kuranji di Basko City Mall.

Menurut Faidil, kesiapan pos ini penting untuk memastikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama selama periode mudik Lebaran yang identik dengan peningkatan mobilitas.

Terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polresta Padang juga mengoptimalkan layanan pengaduan berbasis teknologi. Masyarakat dapat memanfaatkan call center 110 maupun barcode pengaduan Propam untuk melaporkan kejadian secara cepat.

“Kita sadar jumlah personel tidak bisa menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan. Karena itu, kita gunakan aplikasi sebagai perpanjangan tangan agar bisa quick response terhadap laporan masyarakat,” jelasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan tersebut demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama perayaan Lebaran 2026. (**)

 

Padang – Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, turun langsung ke lapangan meninjau Pos Pengamanan di wilayah Polres Solok dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, Senin (16/3/2026).

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Dirlantas memastikan langsung kesiapan personel, sekaligus menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik Idul Fitri harus berjalan maksimal tanpa celah.

Dalam peninjauan tersebut, ia juga menyerahkan dukungan operasional secara simbolis kepada petugas—sebagai bentuk dorongan moral bagi personel yang berjaga penuh selama 24 jam di jalur rawan kepadatan.

“Petugas di lapangan adalah wajah negara. Masyarakat harus merasakan kehadiran kita, bukan hanya melihat,” tegasnya.

Ia menekankan, Pos Pengamanan tidak boleh sekadar menjadi titik pengawasan, tetapi harus aktif sebagai pusat layanan—mulai dari informasi jalur, bantuan darurat, hingga tempat istirahat bagi pemudik.

Lebih jauh, Dirlantas mengingatkan bahwa potensi kemacetan dan kecelakaan meningkat signifikan saat arus mudik. Karena itu, seluruh personel diminta tidak lengah dan mampu bertindak cepat di lapangan.

“Jangan tunggu masalah terjadi. Antisipasi harus lebih dulu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam Operasi Ketupat. Menurutnya, tanpa koordinasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait, pengamanan tidak akan berjalan optimal.

Selain kepada petugas, imbauan tegas juga ditujukan kepada masyarakat. Pemudik diminta disiplin berlalu lintas, memastikan kondisi kendaraan layak jalan, serta tidak memaksakan diri saat kelelahan.

Dirlantas bahkan mengingatkan, banyak kecelakaan terjadi akibat faktor kelelahan yang sering diabaikan.

“Kalau lelah, berhenti. Gunakan pos pelayanan. Keselamatan lebih penting dari kecepatan sampai tujuan,” katanya.

Di sisi lain, kehadiran Pos Pengamanan di sejumlah titik strategis di Sumatera Barat dinilai efektif dalam menekan potensi gangguan lalu lintas. Petugas juga disiagakan untuk melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi lonjakan kendaraan.

Pantauan di lapangan, sejumlah 

pemudik mengaku terbantu dengan keberadaan pos pelayanan, baik untuk beristirahat maupun mendapatkan informasi kondisi jalan.

Langkah tegas dan kehadiran langsung pimpinan di lapangan ini menjadi sinyal kuat bahwa Polda Sumbar tidak ingin memberi ruang bagi kelalaian dalam pengamanan arus mudik tahun ini.

Dengan pengawasan ketat dan pelayanan maksimal, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran di Sumatera Barat dapat berlangsung aman, lancar, dan minim kecelakaan. (**)

Padang - JPS menyatakan sikap agar Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat dalam mengungkap Pembungkaman kebebasan berekspresi, intimidasi yg mengakibatkan korban berat dan pelanggaran HAM harus menjadi diskusi publik termasuk matinya demokrasi. 

Aktifis yang menjadi korban saat ini, Andrie Yunus adalah pegiat HAM/advokat yg selama ini sangat aktif kritisi Militerisme, UU TNI, Judicial Review dan sebelum kejadian penyiraman ybs berada di rapat YLBHI utk menyusun gugatan uji materiil UU TNI di MK.

Pada saat FGD Penasehat JPS Novrianto yang kerap dipanggil Ucok, didampingi Bendahara JPS Mona Sisca, wakil ketua JPS yang juga ketua PJKIP Sumbar Almidazir, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan keji yang tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil.

“Peristiwa ini sangat kita sesalkan. Saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap siapa pelaku di balik tindakan tersebut,” ujar Novrianto

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan silaturahmi sekaligus Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kekerasan Terhadap Aktivis, Ancaman Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil” yang juga menghadirkan Kepolisian dari Subdit 1, Senin malam (16/3/2026) di salah satu kafe di Kota Padang.

Dalam diskusi tersebut, Novrianto juga menegaskan komitmen, siap mendukung Kepolisian untuk mengusut kasus kekerasan terhadap siapa pun, termasuk aktivis, karena hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, wakil ktua Jaringan Pemred Sumbar (JPS) yang juga ketua PJKIP Sumbar, Almudazir juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri dalam mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.

Menurutnya, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang beredar di media sosial maupun ruang publik yang dapat memperkeruh situasi.

“Kita mendukung kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan profesional. Masyarakat juga diharapkan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, karena hal itu justru dapat menghambat proses pengungkapan kasus,” ujar nya. 

Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif agar proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik hingga pelaku dapat segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (**)