Mentawai – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, personel Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai melaksanakan kegiatan pembersihan lahan pertanian di KM 8, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.Rabu, 04 November 2026

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas TMMD terhadap sektor pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui semangat gotong royong, Satgas TMMD terus hadir membantu masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung kegiatan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan warga.

TMMD ke-130, Mengabdi Membangun Negeri, Bersama Rakyat Mewujudkan Ketahanan Pangan. (Roby)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID– Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat transformasi birokrasi melalui penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Program strategis nasional ini menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kompeten, objektif, serta berbasis kinerja.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, SH Dt. Nan Basa, saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, di halaman Balai Kota, Rabu (4/11/2026).

Dalam arahannya, Ramlan menjelaskan bahwa Manajemen Talenta ASN merupakan sistem pengelolaan karier yang mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, hingga penempatan talenta berdasarkan potensi dan kinerja pegawai sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sistem ini juga menerapkan pemetaan sembilan kategori atau Nine Box Talent Management, yakni pengelompokan ASN berdasarkan tingkat potensi dan kinerja. Pemetaan tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pengembangan karier serta pengisian jabatan secara lebih terukur dan objektif.

"Manajemen talenta bertujuan menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi strategis dan kepemimpinan masa depan. Selain itu, sistem ini mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi dan kinerja ASN, memberikan kejelasan serta kepastian karier, mewujudkan rencana suksesi yang objektif dan akuntabel, serta memastikan ASN yang tepat menduduki jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi," jelas Ramlan.

Dari total 3.721 ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebanyak 739 orang telah mengikuti proses profiling atau pemetaan potensi dan kompetensi.

Jumlah tersebut terdiri dari 28 pejabat pimpinan tinggi pratama, 110 pejabat administrator, 228 pejabat pengawas, 109 pejabat fungsional, serta 164 pelaksana.

Untuk memperluas cakupan pemetaan, Pemko Bukittinggi juga merencanakan penambahan sekitar 100 ASN agar mengikuti proses profiling pada tahap berikutnya.

Ramlan menegaskan, hasil pemetaan melalui sistem Nine Box Talent Management akan menjadi salah satu dasar dalam mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

"Kelompok ASN yang berada pada kotak 7, 8 dan 9 menjadi kelompok yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana suksesi sesuai rumpun jabatan dan melalui tahapan seleksi serta uji kompetensi teknis," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa penerapan Manajemen Talenta ASN di Bukittinggi juga didukung oleh Komite Talenta yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian.

Komite tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III, Kepala BKPSDM, serta Inspektorat. Hasil kajian dan rekomendasi dari tim ini nantinya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pengembangan karier ASN.

Melalui penerapan Manajemen Talenta, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan mampu membangun sistem kepegawaian yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kompetensi serta prestasi.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan bahwa setiap jabatan di lingkungan pemerintahan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(**)

 

MENTAWAI, SUMBARNET – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai melaksanakan pemusnahan sebanyak 155 barang bukti dari 26 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang telah dirampas untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.

Pemusnahan barang bukti tersebut turut disaksikan sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

Dari total 26 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, terdiri atas delapan perkara tindak pidana narkotika, tujuh perkara perlindungan anak terkait persetubuhan, lima perkara pencurian, satu perkara tindak pidana perikanan, satu perkara perjudian, satu perkara penganiayaan, satu perkara penggelapan, satu perkara telekomunikasi, dan satu perkara pembunuhan.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis, di antaranya narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, alat hisap narkotika (bong), kaca pirex, pakaian, alat komunikasi, perangkat jaringan internet, peralatan yang digunakan dalam tindak pidana perikanan, senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan masing-masing perkara.

Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali. Pelaksanaan kegiatan juga disertai penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh para pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemusnahan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum, khususnya untuk memastikan bahwa setiap barang bukti yang telah diputuskan pengadilan untuk dimusnahkan benar-benar dituntaskan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, jumlah perkara narkotika yang mencapai delapan perkara dan perkara perlindungan anak sebanyak tujuh perkara menjadi perhatian tersendiri. Kedua jenis tindak pidana tersebut menunjukkan pentingnya upaya penegakan hukum yang konsisten, disertai langkah pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Khusus terhadap tindak pidana narkotika, diperlukan sinergi berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, penanganan perkara perlindungan anak juga membutuhkan perhatian serius melalui penguatan perlindungan terhadap anak, peningkatan pengawasan lingkungan, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai juga menunjukkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Setiap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan pengadilan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Kegiatan pemusnahan berlangsung hingga pukul 10.00 WIB. Seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dengan dilaksanakannya pemusnahan 155 barang bukti dari 26 perkara tersebut, diharapkan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin optimal, sekaligus memperkuat koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. (Roby)

 

Mentawai – Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai terus mempercepat pengerjaan sasaran fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Hamidi di Desa Goisoinan, Rabu (4/11/2026).

Saat ini, pengerjaan rumah tersebut telah memasuki tahap pemasangan teras. Setiap tahapan pekerjaan terus dilakukan secara bertahap dengan penuh semangat dan gotong royong agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

Melalui program TMMD ke-130 ini, diharapkan rumah yang dibangun dapat memberikan hunian yang lebih layak, nyaman, dan aman bagi penerima manfaat.

TMMD ke-130: Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. (Roby)

 

SUMBARNET – Usai sukses menyelenggarakan kegiatan Simposium Pemuda Desa Nasional dan Ekspedisi Pemuda Desa Indonesia 2026 pada 27–29 Oktober 2026 di Sumatera Barat, Arif Al Hafiz resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pemuda Desa Indonesia (PDI) Sumatera Barat.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan kepemudaan desa di Sumatera Barat. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelantikan tersebut, Arif Al Hafiz dipercaya sebagai Ketua Umum, Dhebby Praditya sebagai Sekretaris Umum, dan Aidil Fitra sebagai Bendahara. Ketiganya bersama jajaran pengurus lainnya resmi mengemban amanah untuk menjalankan roda organisasi Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Simposium Pemuda Desa Nasional dan Ekspedisi Pemuda Desa Indonesia 2026 yang mempertemukan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi dan penguatan gerakan pemuda dalam mendorong pembangunan desa.

Ketua Umum terpilih, Arif Al Hafiz, menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan desa.

"Ini bukan sekadar pelantikan dan pergantian kepengurusan, tetapi merupakan awal dari perjuangan bersama. Kami ingin Pemuda Desa Indonesia Sumatera Barat hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan yang mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan kerja nyata untuk kemajuan desa," ungkap Arif.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat akan berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah nagari, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan desa.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kewirausahaan, sumber daya manusia, maupun pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan generasi muda yang memiliki semangat, kreativitas, dan kepedulian untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan tersebut.

Sementara itu, Founder Yayasan Pencerah Desa Indonesia, Hidayatul Fikri, menyampaikan bahwa terbentuknya kepengurusan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat merupakan langkah penting dalam memperluas gerakan pemuda desa dan memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Ia berharap kepengurusan yang dipimpin Arif Al Hafiz dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, membangun solidaritas, serta mampu melahirkan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

"Pemuda desa harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada di desa. Kita tidak ingin pemuda hanya hadir dalam forum diskusi, tetapi harus mampu bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata. Saya berharap Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat menjadi ruang lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian dan keberanian untuk membangun desa," ungkap Hidayatul Fikri.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan gerakan organisasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga Pemuda Desa Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Umum, Dhebby Praditya, bersama Bendahara, Aidil Fitra, diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, administrasi, dan pengelolaan kelembagaan agar program kerja dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kehadiran kepengurusan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi energi baru bagi gerakan pemuda desa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat nagari dan desa.

Arif berharap seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik dapat menjaga soliditas, membangun komunikasi, serta bekerja secara kolektif dalam menjalankan program organisasi.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa di Sumatera Barat.

Momentum ini sekaligus menjadi langkah lanjutan dari semangat Simposium Pemuda Desa Nasional 2026, bahwa gerakan pemuda tidak boleh berhenti pada forum diskusi dan kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat.

Bangun Desa, Bangun Indonesia. (**)

 

SUMBARNET - Abu Bakar Mangkuto Alam, Urang Tuo Adat Kampung Sungai Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, membantah sejumlah tudingan terkait kedudukan dan keterlibatannya dalam kesepakatan kompensasi lahan dengan PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP) pada 18 Februari 2023.

Abu Bakar menegaskan, langkah yang dilakukannya dalam proses penyelesaian kompensasi lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PANP merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak ulayat kaum. Ia menyatakan, perjuangan tersebut berada di bawah kepemimpinan adat JS Dt. Majo Indo.

Dalam keterangannya, Abu Bakar menyebut kedudukan adat yang menjadi dasar tindakannya mengacu pada ranji keturunan, sejarah penyerahan ulayat, serta sejumlah dokumen adat yang dimiliki kaum di Kampung Sungai Balai.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya tidak memiliki legitimasi dalam penandatanganan kesepakatan kompensasi lahan tersebut.

Klaim Berdasarkan Dokumen Adat

Untuk memperkuat keterangannya, Abu Bakar merujuk Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali tertanggal 20 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Ninik Mamak Sungai Balai tertanggal 20 Mei 2026.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari dasar penegasan kedudukan adat dan kepemimpinan JS Dt. Majo Indo dalam persoalan ulayat tersebut.

Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa penyerahan tanah ulayat yang berkaitan dengan PT PANP berlangsung sekitar 1989–1990. Ia menyebut sejumlah tokoh adat yang terlibat dalam proses tersebut, yakni Lembak Tuah Dt. Majo Indo, Mahyuddin BA Dt. Majo Indo, H. Mansyur Dt. Itam Putiah, H. Mukhtar Dt. Rangkayo Basa, dan Jamarusdi Dt. Bando Rajo.

Ia menjelaskan, Lembak Tuah merupakan kakek kandung JS Dt. Majo Indo, sedangkan Mahyuddin BA merupakan mamak kandungnya.

Berdasarkan silsilah tersebut, Abu Bakar menyatakan Syahril Cs maupun Zul Arif tidak memiliki hubungan darah dengan garis keturunan yang menjadi dasar klaim ulayat tersebut. Ia juga menyebut Zul Arif berasal dari Mandingin.

Persoalkan Sanksi Adat Tahun 2004

Dalam klarifikasinya, Abu Bakar turut menyinggung Surat Keputusan Ninik Mamak dan Patikan Adat tertanggal 24 Juli 2004 yang, menurutnya, diterbitkan di bawah kepemimpinan Joni Satria Dt. Majo Indo.

Ia menyebut, keputusan tersebut menjatuhkan sanksi adat berupa pencabutan hak hasil plasma PT AMP terhadap Syahril bersama 36 orang lainnya karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat.

Abu Bakar mengatakan, keputusan tersebut telah didaftarkan pada notaris pada Mei 2009. Namun, substansi dan keberlakuan keputusan adat tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen asli serta keterangan seluruh pihak terkait.

Selain itu, ia merujuk catatan kepolisian dengan nomor STP.LP/65/VI/2004-Dit Reskrim tertanggal 10 Juni 2004, yang disebutnya berkaitan dengan laporan terhadap Syahril Pgl Iyen atas dugaan penggelapan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan.

Abu Bakar juga menyinggung adanya surat pencabutan gugatan pada Juli 2004 di Mapolda Sumatera Barat serta pencabutan tanda tangan pada Oktober 2023.

Minta Penyelesaian Sengketa Secara Objektif

Abu Bakar berharap masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan dapat melihat persoalan ulayat Kampung Sungai Balai secara objektif dengan mengacu pada dokumen sejarah, ranji keturunan, serta ketentuan adat yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah ulayat harus dilakukan dengan menghormati hak kaum dan tidak didasarkan pada klaim sepihak.

Ia menegaskan, prinsip adat Minangkabau harus tetap menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yakni bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat.

Sementara itu, persoalan legitimasi kepemimpinan adat, keabsahan dokumen, hubungan kekerabatan, dan hak atas lahan yang dipersoalkan masih memerlukan pemeriksaan serta penjelasan dari seluruh pihak terkait. (**)

 

SUMBARNET - Di balik hunian sementara yang kini menjadi tempat tinggal warga eks bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat, ada harapan besar yang ingin dijaga: masa depan anak-anak mereka. Bukan hanya soal tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan meraih kehidupan yang lebih baik.

Hal tersebut menjadi perhatian Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, saat mengunjungi Hunian Sementara (Huntara) Senen, Selasa (3/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Dony menegaskan bahwa akses pendidikan harus dapat dinikmati seluruh anak Indonesia, tanpa terkendala latar belakang keluarga maupun persoalan administrasi tempat tinggal.

"Concern kita sebetulnya bahwa akses pendidikan itu harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Dony.

Menurutnya, sebagian besar anak yang tinggal di Huntara Senen nantinya diarahkan untuk mengikuti pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait persyaratan alamat tempat tinggal.

Dony mengaku menerima masukan mengenai beberapa anak yang tidak dapat masuk ke sekolah karena alamat tempat tinggal mereka masih tercatat di kampung asal.

Persoalan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Baginya, urusan administrasi wilayah maupun sistem zonasi semestinya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh hak pendidikan.

"Ada juga tadi beberapa concern, karena alamat mereka kan di kampung, tidak bisa masuk ke sini, nanti kita akan urus. Tujuannya bukan zoning-zoning itu, semua rakyat, anak-anak kita itu harus bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik," ujarnya.

Dony menegaskan, penataan kehidupan warga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel kereta api tidak berhenti pada penyediaan hunian sementara. Ada aspek lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Ia menyebutkan, sebagian besar penghuni Huntara Senen saat ini bekerja sebagai pemulung. Mereka tetap dapat melanjutkan pekerjaan tersebut. Namun, menurut Dony, masa depan anak-anak mereka harus mendapat perhatian agar memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Karena itu, lingkungan tempat tinggal yang sehat, kesempatan bersosialisasi, serta akses pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan warga di Huntara.

"Kita akan petakan. Sebagian besar dari saudara-saudara kita ini kan pemulung, dan mereka cukup bahagia dengan pekerjaan itu, tetapi tentu yang generasi berikutnya ini yang kita pastikan mereka bersekolah dengan baik," ungkap Dony.

Melalui perhatian terhadap pendidikan tersebut, Dony ingin memastikan bahwa anak-anak penghuni Huntara Senen tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Sebab, di tengah upaya menata kehidupan orang tua mereka, pendidikan menjadi salah satu bekal penting bagi generasi berikutnya. (***)

 

PADANG — Keberhasilan seorang siswa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemauan belajar, tetapi juga oleh peran guru yang senantiasa membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan. Guru menjadi sosok penting yang mengantarkan generasi muda mengenal ilmu, membangun karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, saat kegiatan Latihan Menulis dan Literasi tingkat SMA negeri dan swasta angkatan ke-5, Selasa (3/11/2026). Ia mengajak para pelajar untuk lebih menghargai keberadaan guru dan menjadikan sekolah sebagai tempat menumbuhkan ilmu serta merancang masa depan.

Muhidi mengatakan, setiap siswa hendaknya datang ke sekolah dengan niat sungguh-sungguh untuk belajar. Menurutnya, ilmu merupakan bekal utama dalam meraih keberhasilan, sementara guru memiliki peran besar dalam membantu siswa memperoleh dan memahami ilmu tersebut.

“Kalau ingin sukses, kita harus punya ilmu. Setiap pergi ke sekolah, niatkan untuk menambah ilmu. Pemerintah sudah menyiapkan guru di sekolah, maka datanglah, belajar, dan dengarkan apa yang disampaikan guru,” ujar Muhidi.

Ia menjelaskan, proses menuntut ilmu tidak dapat dilepaskan dari bimbingan seorang guru. Bahkan, seseorang yang memiliki cita-cita besar sekalipun tetap membutuhkan pendampingan agar dapat berkembang sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Menurut Muhidi, guru bukan hanya hadir untuk menyampaikan pelajaran di ruang kelas, tetapi juga menjadi pembimbing yang membantu siswa menemukan jalan menuju cita-cita. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam membentuk generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan karakter yang baik.

“Orang tidak akan sukses dalam belajar kalau tidak ada guru. Jika ingin menjadi ilmuwan, harus ada guru. Kalau ingin menjadi pengusaha, ada mentor. Atlet membutuhkan coach, dan dalam politik ada suhu yang membimbing,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan bahwa menghormati guru merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Ia meminta para siswa untuk mendengarkan setiap nasihat dan arahan pendidik, karena di balik setiap bimbingan terdapat harapan agar anak didik mampu tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

“Guru yang ikhlas adalah guru yang mampu membimbing. Karena itu, hormati guru dan dengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Dari guru kita mendapatkan ilmu dan arah untuk melangkah,” ungkapnya.

Selain bimbingan guru, Muhidi menekankan pentingnya literasi sebagai bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ia mendorong siswa untuk membiasakan diri membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis.

Menurutnya, budaya membaca akan membantu siswa memahami berbagai persoalan, mengembangkan kemampuan analisis, serta melahirkan gagasan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

“Datang ke sekolah itu untuk menambah ilmu. Salah satu jalannya adalah membaca. Literasi sangat penting karena membantu kita berpikir kritis dan logis,” tuturnya.

Muhidi turut mengingatkan pentingnya doa dalam setiap langkah kehidupan. Ia mengajak siswa untuk senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, sebagai bentuk ikhtiar spiritual dalam mengiringi usaha meraih cita-cita.

Ia menilai, kesungguhan belajar, bimbingan guru, kebiasaan membaca, serta doa merupakan bagian yang saling melengkapi dalam membangun keberhasilan seseorang.

Melalui kegiatan Latihan Menulis dan Literasi angkatan ke-5 tersebut, Muhidi berharap para pelajar semakin mencintai dunia pendidikan, menghargai guru, dan menjadikan literasi sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. (**)

 

SUMBARNET - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat mengamankan seorang pria berinisial IS (32) atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 7 tahun. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku kepada ibu kandungnya.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K menjelaskan bahwa terduga pelaku ditangkap setelah kedapatan melakukan aksi bejatnya dan sempat diamankan oleh warga setempat sebelum diserahkan kepada pihak Kepolisian, Minggu (1/11/2026) sekira pukul 07.20 Wib. 

Iptu A. Agung saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ia menegaskan bahwa pihak Kepolisian langsung bergerak cepat untuk mengamankan tersangka guna menghindari amuk massa serta memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

"Pelaku sudah kami amankan di Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut setelah sebelumnya sempat diserahkan oleh pihak keluarga bersama warga sekitar," ujar Kasat Reskrim diruang kerjanya, Selasa (3/11/2026).

Terkait kronologis, Kasat Reskrim memaparkan bahwa peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (31/10/2026) malam, ketika korban ikut ibunya menjemput seorang rekan kerja. Korban kemudian meminta izin untuk menginap di rumah kontrakan pelaku di Jorong Ophir Barat, Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, karena ibu korban mengenal baik istri pelaku.

Peristiwa miris ini bermula pada Sabtu (31/10/2026) malam. Korban Bunga (nama samaran) Keesokan harinya, ikut ibunya menjemput seorang rekan kerja di kawasan Jorong Ophir Barat, Nagari Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo. 

Karena ibu korban sudah saling kenal dekat dengan istri terduga pelaku (berinisial N), korban kemudian meminta izin untuk menginap di rumah kontrakan terduga pelaku. Minggu (1/11/2026) sekira pukul 05.00 WIB, saat istri dan anak-anak pelaku tertidur di kamar sementara korban tidur di ruang tamu, pelaku melancarkan aksi bejatnya. Korban yang terbangun karena ketakutan sempat berteriak dan menangis.

Keesokan harinya, Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 05.00 WIB, saat situasi rumah masih sepi dan istri terduga pelaku tidur di kamar bersama dua anaknya, tersangka IS mendatangi korban yang sedang tidur di ruang tamu. 

“Tersangka melancarkan aksi bejatnya dengan membuka pakaian korban serta melakukan pelecehan seksual.Mendengar tangisan tersebut, istri pelaku terbangun dan mendapati korban meminta untuk segera diantar pulang karena menolak didekati oleh pelaku. Korban akhirnya diantar pulang ke rumahnya oleh istri pelaku. Setibanya di rumah, korban langsung mengadu kepada sang ibu,” ujar Kasat Reskrim menjelaskan.

Korban yang terbangun sempat berteriak dan menangis ketakutan. Tersangka kemudian mengenakan kembali pakaian korban dan mengancam agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.Mendengar pengakuan korban, pelapor bersama suami mendatangi kediaman pelaku. Di hadapan keluarga dan warga setempat, pelaku mengakui perbuatannya. Warga dan pihak keluarga kemudian mengamankan pelaku dan membawanya ke Mapolres Pasaman Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit IV PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat langsung bergerak cepat melakukan sejumlah langkah penyelidikan dan penyidikan. Setibanya di rumah, korban langsung menceritakan insiden yang dialaminya kepada sang ibu. Setelah diperiksa, ibu korban mendapati adanya luka memar pada salah satu bagian tubuh korban.

"Saat ini penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, serta meminta keterangan korban dengan didampingi oleh orang tua dan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa pakaian korban serta melakukan visum et repertum," tambah Kasat Reskrim.

Penyidik unit PPA juga menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Psikolog untuk memberikan pendampingan psikologis guna memulihkan trauma yang dialami oleh korban.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan hukum perlindungan anak, yakni Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal sembilan tahun. (HumasResPasbar)

 

SUMBARNET - Polres Kepulauan Mentawai melalui Satreskrim berhasil mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah di wilayah hukum Polres Kep. Mentawai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menetapkan tiga orang tersangka masing-masing berinisial B.E.M., HN, dan JP.

Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., menyampaikan bahwa pengungkapan tiga perkara ini merupakan bukti keseriusan Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Beliau menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan, baik melalui pengangkutan maupun penjualan kembali secara tidak sesuai ketentuan, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi, yakni Colt T120SS berwarna hitam, Colt FE71L berwarna kuning, dan L300 berwarna hitam. Selain itu, turut diamankan sejumlah jeriken berisi BBM jenis Pertalite dengan total keseluruhan sebanyak 1.035 liter, serta satu unit telepon genggam merek Realme berwarna ungu.

Sementara itu, Kasat Reskrim, IPTU Joni Harman, S.H., M.M., menjelaskan bahwa dari tiga perkara yang berhasil diungkap, atas nama tersangka BEM, HN, dan JP masih dalam proses penyidikan.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 miliar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pengungkapan ini, Polres Kep Mentawai menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi demi melindungi hak masyarakat dan menjaga distribusi energi agar tepat sasaran.

Kegiatan ini juga merupakan wujud dukungan terhadap program prioritas Kapolri dalam mewujudkan Polri yang profesional, responsif, transparan, dan berkeadilan, serta memperkuat semangat Polisi Bersama Masyarakat. (Roby)