SUMBARNET - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat melalui Subdit 4 Tipidter kembali membongkar kasus dugaan tindak pidana Penambangan Tanpa Izin (PETI). Dalam pengungkapan terbaru ini, polisi mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial A (39) yang diduga menjadi penampung dan penyelundup emas ilegal ke luar negeri.

Konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, didampingi Kasubdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Octa Rahmansyah, di Mapolda Sumbar pada Jumat (21/8/2026).

Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen serta program prioritas dari Bapak Kapolda Sumbar dalam memberantas pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat.

"Praktik ilegal ini dinilai menimbulkan dampak yang sangat besar, mulai dari merugikan negara, merusak lingkungan, hingga menciptakan mata rantai perdagangan hasil tambang yang melanggar hukum," ujar Kombes Pol Susmelawati saat memimpin konferensi pers.

Kabid humas menambahkan, bahwa selama periode Juli hingga Agustus 2026, Polda Sumbar tercatat telah berhasil mengungkap tiga kasus tindak pidana pertambangan ilegal secara berturut-turut, yaitu pengungkapan kasus pertambangan emas ilegal di Solok Kota pada 15 Juli 2026, pengungkapan kasus praktik pertambangan ilegal di Solok Selatan pada 27 Juli 2026, serta pengungkapan kasus terbaru di Solok Kota pada 20 Agustus 2026.

Sementara itu, AKBP Octa Rahmansyah menjelaskan kronologi serta modus operandi dari pelaku yang diamankan. Pelaku berinisial A (39) ditangkap pada hari Kamis, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 21.45 WIB di SPBU KTK, Jalan Nasir Sutan Pamuncak, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Solok Kota. 

Tersangka A yang beralamat di Perum Batu Kubung, Kabupaten Solok, bertindak atas perintah seorang pemodal berinisial N yang berada di Malaysia. Pelaku bertugas membeli emas, baik dalam bentuk urai maupun padu, dari sejumlah tambang emas ilegal di Sumatera Barat untuk kemudian diselundupkan dan dibawa secara ilegal ke Malaysia. 

Dalam penangkapan tersebut, aparat kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti berharga dan kendaraan operasional pelaku, di antaranya 3 batang emas murni, uang tunai sebesar Rp6.036.100, 2 unit telepon genggam (Infinix seri X6855 dan iPhone 17 Pro Max), 1 unit timbangan digital merek Digipon warna hitam, serta 1 unit mobil minibus Nissan X-Trail warna hitam beserta STNK dan kunci kontak atas nama Rena Renaputriyani.

Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana. Pelaku terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda paling banyak Rp100 miliar. (*)

 

SUMBARNET - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan emas ilegal pertama di Kota Solo. Kasus ini melibatkan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal India berinisial A yang berusia sekitar 39 tahun.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung dalam acara doorstop usai konferensi pers di Mapolda Sumbar, Jumat (21/8/2026). 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Octa Rahmansyah serta para awak media cetak, online dan elektronik. 

Kombes Pol Susmelawati Rosya menjelaskan bahwa pelaku A saat ini telah diamankan dan sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut oleh tim gabungan bersama instansi terkait.

"Tindak pidana pertama emas ilegal ini di Solok Kota. Ini pelakunya adalah seorang WNA warga negara India berinisial A, kemudian berumur kira-kira 39 tahun. Yang bersangkutan sudah diamankan ya saat ini dan sedang dalam proses pengembangan oleh timsus."

Sementara itu, Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Octa Rahmansyah, membeberkan modus operandi yang digunakan oleh jaringan internasional tersebut. Tersangka A diketahui membeli emas murni dari daerah tambang, yang kemudian penjualannya dihubungkan dengan jaringan pemodal asal Malaysia.

"Jadi untuk modus operandi, yang bersangkutan ini membeli emas dari daerah tambang, kemudian dibeli murnikan. Kemudian emas ini nanti ada yang membeli yaitu dari Malaysia, ada kurir sendiri," ungkap AKBP Octa Rahmansyah.

AKBP Octa menambahkan, pemodal di Malaysia menggunakan sistem pengiriman berjenjang dengan mengutus 2 hingga 3 orang kurir yang tidak saling kenal untuk menyerahkan barang ke Indonesia. Meskipun pelaku tinggal di Indonesia menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) karena telah beristri dan memiliki anak di wilayah tersebut, penyidik masih mendalami jaringan luas dan aliran transaksi yang nilainya tergolong besar.

Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan barang bukti emas murni dengan skala signifikan, di mana dalam penangkapan terbaru jumlahnya mencapai kurang lebih 1,5 kg hingga 2 kg yang dijual dalam jangka waktu setiap dua hari.

Polda Sumbar menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan secara profesional, dengan dibarengi koordinasi intensif bersama pihak imigrasi, pabean, serta kedutaan besar terkait mengingat keterlibatan jaringan luar negeri.(*)

 

PASAMAN BARAT — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat pada Jumat, 21 Agustus 2026, di Jorong Siligawan Kecil, Nagari Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan reses tersebut dihadiri Sekretaris Camat Gunung Tuleh, Harianto, Pj. Wali Nagari Ranah Sungai Magelang, Abna Mufid, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah bantuan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi para pemuda. Program tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kegiatan yang positif dan produktif bagi generasi muda, sekaligus mencegah mereka terjerumus dalam kenakalan remaja maupun penyalahgunaan narkoba.

Selain persoalan kepemudaan, masyarakat juga mengusulkan peningkatan infrastruktur jalan pertanian dan jalan perkampungan. Kondisi jalan yang baik dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil pertanian dan memperlancar mobilitas warga.

Di bidang keagamaan, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait peningkatan sarana dan prasarana majelis taklim, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Tuleh.

Aspirasi lainnya adalah perlunya pembinaan dan dukungan terhadap bidang olahraga di Kecamatan Gunung Tuleh, terutama sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus mengisi waktu dengan kegiatan yang positif.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ali Muda, SH, menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga.

"Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan masukan bagi kami dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Sumatera Barat," tutur Ali Muda.

Melalui kegiatan reses ini, Ali Muda berharap terjalin komunikasi yang semakin baik antara masyarakat dengan wakil rakyat, sehingga kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh dapat terus mendapat perhatian pemerintah.(**)

 

SUMBARNET - Kedatangan anggota Komisi III DPR RI Incha Panjaitan ke Pengadilan Negeri (PN) Padang dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum di lingkungan peradilan.

Hal tersebut disampaikan Mardefni, Jumat (21/8), menyikapi kedatangan Incha Panjaitan ke PN Padang di tengah proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi BSN yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Padang.

Menurut Mardefni, kehadiran Incha di PN Padang menjadi perhatian karena berdasarkan pantauannya, Incha datang secara langsung tanpa terlihat didampingi tim dari Komisi III DPR RI.

"Kedatangan anggota Komisi III DPR RI ke PN Padang jelas-jelas merupakan intervensi terhadap penerapan hukum di Pengadilan Negeri Padang," ujar Mardefni.

Ia mempertanyakan kapasitas kedatangan Incha apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI.

"Kalau ini pengawasan, surat tugasnya perlu dipertanyakan. Bukan itu saja, daerah pemilihan Incha bukan di Sumatera Barat, tetapi di Sumatera Utara," tegas Mardefni.

Mardefni mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi lembaga peradilan dan perjalanan penegakan hukum di Indonesia.

Menurutnya, proses hukum yang sudah berada di pengadilan harus dihormati dan diberikan ruang untuk berjalan secara independen tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun.

Mardefni juga meminta pimpinan Komisi III DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia berharap Ketua Komisi III DPR RI, Habib, dapat mengambil langkah tegas apabila kedatangan tersebut terbukti dilakukan di luar mekanisme dan kewenangan pengawasan DPR RI.

"Ini harus ada tindakan dari lembaga DPR RI. Jangan sampai persoalan seperti ini menjadi image buruk terhadap perjalanan hukum di Indonesia," tegas Mardefni.

Sebelumnya, Incha Panjaitan telah membantah tudingan melakukan intervensi dalam perkara BSN. Namun, dengan kembali munculnya Incha di PN Padang setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Mardefni menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai tujuan kedatangan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Incha Panjaitan maupun pimpinan Komisi III DPR RI terkait kedatangan tersebut dan apakah terdapat surat tugas resmi dalam rangka fungsi pengawasan di Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti serius persoalan kerusakan ruas jalan provinsi di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Menurut Roni, kondisi tersebut tidak bisa lagi dilihat sebatas persoalan kerusakan jalan. Ia menilai, persoalan itu telah membuka masalah yang lebih besar terkait tata kelola angkutan industri, pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), serta keselamatan pengguna jalan di Sumatera Barat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jangan hanya melihat jalan rusak sebagai persoalan teknis. Harus dilihat apa penyebabnya, siapa yang menggunakan jalan tersebut, berapa beban kendaraan yang melintas, dan apakah seluruh ketentuan lalu lintas serta perizinannya sudah dipenuhi,” tegas Roni.

Roni menyoroti aktivitas puluhan truk tronton pengangkut batu bara yang disebut-sebut melintasi ruas jalan provinsi tersebut untuk memasok kebutuhan PLTU Teluk Sirih.

Ruas jalan yang digunakan merupakan jalan kelas III dengan batas daya dukung tertentu. Namun, berdasarkan informasi dan pengamatan di lapangan yang dilakukan tim.

DPW REPRO Sumbar, kendaraan pengangkut batu bara tersebut diduga membawa muatan sekitar 25 hingga 40 ton.

Jika informasi tersebut benar, kata Roni, maka pemerintah dan aparat terkait harus segera melakukan uji timbang, pemeriksaan dokumen kendaraan, serta audit terhadap pola distribusi batu bara yang selama ini berlangsung.

“Secara visual saja kita bisa melihat adanya kendaraan yang diduga overload. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut sampai kerusakan jalan semakin parah dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya,” ujarnya.

Soroti Pengawasan dan Andalalin

Roni juga meminta aparat terkait memastikan aspek Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam kegiatan distribusi berskala besar tersebut.

Ia mempertanyakan informasi yang diperoleh di lapangan terkait dugaan belum adanya dokumen Andalalin yang menjadi dasar pengaturan dampak lalu lintas dari aktivitas distribusi batu bara menuju kawasan PLTU Teluk Sirih.

“Kalau memang ada aktivitas distribusi industri dalam skala besar menggunakan jalan umum, seluruh persyaratan harus jelas. Jangan sampai masyarakat pengguna jalan yang akhirnya menanggung dampaknya, sementara pengawasan pemerintah lemah,” kata Roni.

Ia meminta instansi berwenang tidak hanya melakukan pemeriksaan secara administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengecek tonase kendaraan, kelas jalan, rute distribusi, izin operasional, serta dampak lalu lintas.

Roni juga menyoroti penggunaan kendaraan dengan nomor polisi luar Sumatera Barat yang disebut cukup banyak melintas dalam aktivitas pengangkutan tersebut.

Roni Dorong Kembali Distribusi Batu Bara Lewat Laut Sebagai solusi, Roni meminta opsi distribusi batu bara melalui jalur laut kembali dikaji secara serius.

Menurutnya, distribusi melalui laut lebih layak dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan terhadap jalan provinsi yang juga menjadi akses masyarakat menuju kawasan wisata Pantai Mandeh.

“Kalau jalur laut sebelumnya merupakan jalur utama distribusi, kenapa tidak dioptimalkan kembali? Jalur darat seharusnya menjadi alternatif dengan kendaraan yang disesuaikan kapasitas jalan, bukan justru menggunakan truk dengan muatan puluhan ton,” tegasnya.

Jika distribusi melalui jalur darat tetap dilakukan, Roni meminta kendaraan yang digunakan benar-benar disesuaikan dengan kelas dan daya dukung jalan, termasuk penggunaan truk berkapasitas sekitar 5–8 ton apabila memang sesuai dengan ketentuan ruas jalan tersebut.

“Jangan Tunggu Jalan Hancur Total”

Roni mendesak Pemprov Sumbar bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar melakukan rapat atau memberikan pernyataan.

Ia meminta dilakukan uji timbang rutin, penertiban kendaraan ODOL, evaluasi rute angkutan batu bara, pemeriksaan dokumen Andalalin, serta kajian ulang pola distribusi batu bara menuju PLTU Teluk Sirih.

“Jangan menunggu jalan hancur total baru pemerintah bergerak. Jangan pula menunggu terjadi kecelakaan fatal baru semua pihak sibuk mencari solusi. Keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur publik harus menjadi prioritas,” pungkas Roni. (Tim/Red)

 

SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Padang Pariaman berhasil meraih penghargaan dalam kegiatan Gelar Operasional dan Pembinaan (GO dan Bin) Semester II Tahun 2026 yang diselenggarakan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kinerja dan capaian Polres Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Padang Pariaman.

Kegiatan Gelar Operasional dan Pembinaan Semester II Tahun 2026 Polda Sumbar merupakan bagian dari evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jajaran kepolisian. 

Melalui kegiatan tersebut, capaian kinerja masing-masing satuan kerja dievaluasi, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian ke depan.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari, SH, SIK, MIK, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima Polres Padang Pariaman.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan semata-mata merupakan keberhasilan pimpinan, melainkan hasil kerja bersama seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dedikasi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Penghargaan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua. Namun, yang lebih penting adalah menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Riyana Purwasari.

Ia menegaskan, setiap capaian yang diraih Polres Padang Pariaman tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi seluruh jajaran, mulai dari tingkat pimpinan hingga personel di lapangan.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh personel Polres Padang Pariaman. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh, termasuk dukungan dari seluruh pihak yang selama ini telah bersinergi dengan Polri,” katanya.

Kapolres menjelaskan bahwa kegiatan Gelar Operasional dan Pembinaan juga memiliki arti penting sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas selama periode sebelumnya. 

Dengan adanya evaluasi tersebut, setiap kekurangan dapat diperbaiki dan capaian yang sudah baik dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

“Gelar operasional dan pembinaan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apa yang sudah baik harus kita pertahankan, sementara kekurangan yang masih ditemukan harus segera kita perbaiki. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas ke depan semakin efektif, profesional dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, AKBP Riyana Purwasari berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemacu semangat seluruh personel untuk terus berinovasi dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang telah diraih. Menurutnya, penghargaan merupakan bentuk apresiasi sekaligus tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

“Jangan sampai penghargaan ini membuat kita berpuas diri. Justru ini menjadi tantangan dan tanggung jawab bagi kita untuk bekerja lebih baik lagi. Pertahankan apa yang sudah dicapai dan terus lakukan evaluasi serta pembenahan,” tegasnya.

Kapolres menambahkan, tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, dibutuhkan kesiapan personel, soliditas internal, kemampuan beradaptasi serta sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami berharap ke depan Polres Padang Pariaman dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” tutur AKBP Riyana Purwasari.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

“Polri tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan sinergi dan komunikasi yang baik, berbagai persoalan kamtibmas dapat kita antisipasi dan selesaikan bersama,” sambungnya.

Penghargaan yang diraih pada Gelar Operasional dan Pembinaan Semester II Tahun 2026 tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi jajaran Polres Padang Pariaman untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang cepat, tepat, humanis dan profesional.

Capaian tersebut sekaligus menjadi refleksi bahwa kerja keras, kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan tugas dapat memberikan hasil positif. 

Ke depan, Polres Padang Pariaman berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan keamanan yang kondusif serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di wilayah hukumnya.

“Harapan kami, penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus memberikan yang terbaik. Mari kita jadikan capaian ini sebagai energi positif untuk bekerja lebih profesional, lebih humanis dan lebih dekat dengan masyarakat,” pungkas Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari, SH, SIK, MIK. (**)

SUMBARNET — Polres Dharmasraya menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Gelar Operasional (Opsnal) dan Pembinaan Semester I Tahun 2026 di lingkungan Polda Sumatera Barat.

 

Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Polres Dharmasraya berhasil meraih peringkat kedua terbaik dalam pengendalian pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di jajaran Polda Sumbar.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan jajaran Polres Dharmasraya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya.

Gelar Opsnal dan Pembinaan Semester I Tahun 2026 merupakan bagian dari agenda evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas operasional kepolisian selama semester pertama tahun berjalan.

 

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas pada semester berikutnya.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Dharmasraya atas capaian yang berhasil diraih tersebut.

Menurut Kapolres, penghargaan itu bukan semata-mata merupakan keberhasilan pimpinan maupun satuan tertentu, melainkan hasil kerja bersama seluruh personel yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh personel Polres Dharmasraya. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Dharmasraya,” ujar AKBP Kartyana.

Kapolres menjelaskan, pengendalian Harkamtibmas merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

 

Kondisi keamanan yang aman dan kondusif menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat serta pembangunan daerah.

Karena itu, menurutnya, capaian peringkat kedua tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, bukan justru menjadi alasan untuk berpuas diri.

“Peringkat ini harus kita jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Jangan cepat berpuas diri, karena tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks. Kita harus mampu mempertahankan apa yang sudah baik dan terus melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang masih perlu diperbaiki,” tegasnya.

Lebih lanjut, AKBP Kartyana menekankan pentingnya pelaksanaan tugas kepolisian yang mengedepankan langkah preventif dan preemtif. 

Menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak hanya dilakukan ketika gangguan Kamtibmas telah terjadi, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui deteksi dini, sambang, patroli, komunikasi dengan masyarakat serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi di tengah masyarakat. Setiap potensi gangguan Kamtibmas harus dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat, tepat dan terukur.

“Kita harus hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, dengarkan keluhan masyarakat, lakukan deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan, dan berikan respons secara cepat serta humanis. Kehadiran Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar capaian kinerja selama Semester I Tahun 2026 dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh. 

Setiap satuan fungsi maupun personel diharapkan dapat melihat kembali pelaksanaan tugas yang telah dilakukan, baik yang berkaitan dengan keberhasilan maupun kendala yang masih ditemukan di lapangan.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar program dan kegiatan kepolisian pada semester berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas antara Polri dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat.

“Harkamtibmas tidak bisa dilakukan oleh Polri sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder serta masyarakat. Semakin kuat komunikasi dan kerja sama yang kita bangun, semakin baik pula upaya kita dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif,” ungkap AKBP Kartyana.

Ia berharap prestasi yang diraih Polres Dharmasraya dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga berharap jajaran Polres Dharmasraya mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut pada evaluasi berikutnya. Setiap personel diminta untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Harapan saya, capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Jadikan hasil evaluasi ini sebagai pemacu semangat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Kita harus terus meningkatkan profesionalisme, soliditas dan pelayanan, sehingga Polres Dharmasraya semakin dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Keberhasilan Polres Dharmasraya meraih peringkat kedua terbaik dalam pengendalian Harkamtibmas pada Gelar Opsnal dan Pembinaan Semester I Tahun 2026 tersebut sekaligus menjadi gambaran atas komitmen jajaran dalam menciptakan situasi keamanan yang aman, tertib dan kondusif di wilayah hukum Polres Dharmasraya.

Dengan capaian tersebut, jajaran Polres Dharmasraya diharapkan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas, memperkuat sinergitas lintas sektor serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin profesional, responsif, transparan dan humanis bagi seluruh masyarakat. (**)

DHARMASRAYA — Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H. menghadiri kegiatan pawai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan pawai tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Kapolres Dharmasraya hadir bersama Bupati Dharmasraya serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dharmasraya.

Kehadiran unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI sekaligus membangun kebersamaan antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat.

Pawai kemerdekaan diwarnai berbagai penampilan dan kreativitas peserta yang menggambarkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Masyarakat dari berbagai kalangan turut ambil bagian dan menyaksikan jalannya kegiatan dengan penuh antusias.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk kembali mengingat jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan.

“Pawai dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan bentuk rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar AKBP Kartyana.

Menurutnya, kegiatan seperti pawai kemerdekaan memiliki nilai positif karena dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengisi perayaan kemerdekaan.

 

Kebersamaan yang tercipta diharapkan semakin mempererat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun aparat keamanan.

Kapolres juga menyampaikan bahwa Polri akan terus mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan mampu memperkuat persatuan serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

“Kami dari Polres Dharmasraya tentu sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan masyarakat. Melalui momentum kemerdekaan ini, mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan terus menciptakan suasana yang aman, nyaman serta kondusif di Kabupaten Dharmasraya,” katanya.

Ia menambahkan, semangat kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui kemeriahan kegiatan, tetapi juga melalui kontribusi nyata seluruh masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut AKBP Kartyana, setiap masyarakat memiliki peran dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Karena itu, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar perlu terus dipelihara.

“Harapan kami, semangat HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini tidak berhenti pada kegiatan perayaan saja. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berbuat yang terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kepedulian sosial serta bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Dharmasraya,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap daerah.

Ia berharap kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan pawai dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh unsur keamanan.

“Kita ingin semangat kebersamaan yang terlihat dalam pawai ini terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan masyarakat yang kompak, pemerintah yang hadir dan sinergi TNI-Polri yang kuat, insyaallah Dharmasraya akan semakin aman, maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Sementara itu, keterlibatan langsung jajaran Forkopimda dalam kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antarlembaga dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, gotong royong dan persatuan, khususnya kepada generasi muda.

Dengan semangat kemerdekaan, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi menjaga situasi kamtibmas, meningkatkan kepedulian sosial serta berkontribusi dalam pembangunan daerah demi mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang semakin maju dan sejahtera. (**)

 

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggalang donasi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah sekitarnya.

Penggalangan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat yang saat ini tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026.

Ajakan untuk berdonasi disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, melalui Surat Edaran Nomor: 000/1/DINSOS-PDG/2026 tentang Pengumpulan Donasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Timur dan Sekitarnya.

Surat edaran tersebut menjadi dasar bagi jajaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk bersama-sama memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana di NTT.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, penggalangan donasi tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus kepedulian terhadap sesama, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana alam.

"Musibah yang terjadi di NTT merupakan duka kita bersama. Karena itu, kami mengajak jajaran Pemko Padang dan masyarakat yang ingin berdonasi untuk memberikan bantuan guna meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujar Fadly Amran, Kamis (20/8/2026).

Menurut Fadly, ajakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada jajaran Pemerintah Kota Padang, tetapi juga terbuka bagi masyarakat maupun berbagai pihak yang ingin turut berpartisipasi memberikan bantuan.

Ia menegaskan bahwa donasi yang diberikan bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Besaran bantuan pun tidak menjadi persoalan, karena setiap bentuk kepedulian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Donasi bersifat sukarela tanpa ada paksaan. Sebelumnya LKAAM sudah mengirimkan 700 kilogram rendang. Berapapun hasil donasi ini nantinya, semoga bisa menambah bantuan yang akan dikirimkan," katanya.

Padang Pernah Rasakan Duka Akibat Gempa

Fadly mengatakan, kepedulian Pemko Padang terhadap korban gempa NTT juga tidak terlepas dari pengalaman Kota Padang yang pernah menghadapi bencana gempa bumi besar pada 2009 silam.

Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, masyarakat Kota Padang memiliki pengalaman langsung mengenai beratnya kondisi yang harus dihadapi setelah bencana terjadi.

"Kota Padang sendiri adalah salah satu kota yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, dan sudah beberapa kali menghadapi bencana. Sehingga kami bisa ikut merasakan kesulitan yang dihadapi saudara-saudara kita di NTT," ujar Fadly.

Pengalaman tersebut, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kerja pemerintah dan masyarakat di daerah terdampak, tetapi juga dukungan serta solidaritas dari berbagai daerah.

Fadly mengenang ketika Kota Padang dilanda gempa bumi besar pada 2009. Saat itu, berbagai pihak dari dalam maupun luar daerah turut hadir memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak.

"Ketika Kota Padang dilanda bencana gempa pada 2009 silam, banyak pihak datang membantu dan memberikan dukungan kepada masyarakat kita. Karena itu, hari ini sudah sepatutnya kita menunjukkan kepedulian dan solidaritas yang sama kepada saudara-saudara kita di NTT," tuturnya.

Menurutnya, semangat saling membantu tersebut merupakan bagian penting dari nilai kemanusiaan dan budaya gotong royong yang harus terus dipelihara.

Donasi Disalurkan melalui BAZNAS Kota Padang

Untuk memudahkan masyarakat dan jajaran Pemko Padang yang ingin memberikan bantuan, donasi kemanusiaan tersebut dapat disalurkan melalui rekening Bank Nagari atas nama BAZNAS Kota Padang dengan nomor rekening 1001.0210.04647.4.

Selain melalui transfer rekening, masyarakat juga dapat menyalurkan donasi dengan melakukan pemindaian barcode QRIS yang tercantum dalam surat edaran penggalangan bantuan kemanusiaan tersebut.

Penggunaan rekening BAZNAS Kota Padang diharapkan dapat memudahkan proses penghimpunan bantuan sekaligus mendukung pengelolaan donasi secara lebih terkoordinasi.

Pemko Padang berharap semakin banyak pihak yang tergerak untuk berpartisipasi dalam penggalangan bantuan tersebut. Tidak ada target nominal tertentu yang ditetapkan karena prinsip utama dari gerakan ini adalah kepedulian dan keikhlasan.

Fadly menegaskan bahwa sekecil apa pun bantuan yang diberikan tetap memiliki arti bagi masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

Perkuat Solidaritas Antardaerah

Selain bantuan berupa donasi, sebelumnya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) juga telah menunjukkan kepedulian dengan mengirimkan 700 kilogram rendang sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak.

Bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk solidaritas masyarakat Minangkabau terhadap korban bencana di NTT.

Pemko Padang berharap penggalangan donasi yang dilakukan di lingkungan pemerintah daerah dapat menambah dukungan kemanusiaan yang telah diberikan berbagai pihak sebelumnya.

"Mudah-mudahan bantuan yang terkumpul nantinya dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana," kata Fadly.

Ia juga berharap gerakan tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas antarsesama, khususnya ketika menghadapi situasi bencana.

"Kami berharap kepedulian berbagai pihak dapat memberikan manfaat bagi para korban, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas antarsesama," lanjutnya.

Bagi Pemko Padang, kepedulian terhadap korban bencana bukan sekadar bentuk bantuan material. Lebih dari itu, aksi tersebut menjadi pesan bahwa masyarakat yang mengalami musibah tidak menghadapi kesulitan seorang diri.

Pengalaman Kota Padang menghadapi bencana pada masa lalu menjadi modal sosial untuk membangun empati dan kepedulian terhadap daerah lain yang mengalami kondisi serupa.

Melalui penggalangan donasi ini, Pemko Padang mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat yang berkenan untuk bersama-sama meringankan beban saudara-saudara di NTT.

Setiap bantuan yang terkumpul diharapkan dapat melengkapi berbagai dukungan kemanusiaan yang telah diberikan sebelumnya dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Semangat tersebut sekaligus menjadi wujud nyata nilai gotong royong dan solidaritas kemanusiaan, bahwa ketika bencana terjadi di satu daerah, kepedulian dari daerah lain dapat menjadi sumber kekuatan bagi para korban untuk bangkit dan melewati masa sulit. (**)

 

PADANG — Kabar membanggakan datang dari Kota Padang. Upaya Pemerintah Kota Padang untuk membawa nama daerah tersebut ke panggung ekonomi kreatif dunia melalui UNESCO Creative Cities Network (UCCN) semakin menunjukkan hasil positif.

Kota Padang resmi dinyatakan lolos Seleksi Nasional Tahap I Pengusulan Nominasi Jejaring Kota Kreatif UNESCO (UCCN) Tahun 2027. Kepastian tersebut disampaikan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (KemenEkraf) melalui Surat Nomor SD/PE.07.00/52/D.1.6/2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Keberhasilan tersebut menempatkan Kota Padang dalam enam besar nominasi UCCN 2027 yang selanjutnya akan mengikuti Seleksi Nasional Tahap II. Pada tahapan ini, Kota Padang akan bersaing pada kategori Gastronomi bersama Kota Batu dan Kota Pangkal Pinang.

Sementara tiga daerah lainnya yang juga berhasil masuk enam besar mengusung kategori berbeda. Kabupaten Bantul berada pada kategori Crafts and Folk Arts, Kabupaten Sleman pada kategori Film, dan Kota Yogyakarta pada kategori Media Arts.

Masuknya Kota Padang ke tahap kedua menjadi capaian penting dalam perjalanan daerah tersebut untuk memperkenalkan kekayaan kuliner, tradisi, budaya, serta ekosistem ekonomi kreatif Minangkabau kepada dunia melalui jejaring kota kreatif UNESCO.

Lolos Setelah Penilaian Dossier

Sebelumnya, Kota Padang telah mengikuti proses Seleksi Nasional Tahap I melalui penilaian dokumen aplikasi atau dossier UCCN 2027.

Penilaian berkas tersebut dilakukan oleh Panselnas KemenEkraf pada 6–11 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno pada 12 Agustus 2026.

Dari proses penilaian tersebut, Kota Padang dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhasil melangkah ke tahap berikutnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yenni Yuliza, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap proses pengusulan Kota Padang sebagai bagian dari UCCN.

"Terima kasih untuk semua pihak dan pemangku kepentingan terkait. Ini buah dari arahan pimpinan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, dan Bapak Sekda, serta dukungan stakeholder terkait, mulai dari perguruan tinggi, komunitas Bundo Kanduang, UMKM, hingga seluruh pelaku ekonomi kreatif," ujar Yenni.

Menurutnya, keberhasilan pada tahap pertama tidak terlepas dari kerja bersama berbagai unsur yang selama ini turut memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan gastronomi di Kota Padang.

Kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi, komunitas, Bundo Kanduang, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menyiapkan Kota Padang menghadapi proses seleksi UCCN.

Wali Kota Akan Paparkan Dossier

Setelah dinyatakan lolos tahap pertama, tantangan berikutnya telah menanti.

Seleksi Nasional Tahap II dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 September 2026. Dalam tahapan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran dijadwalkan memaparkan secara langsung dokumen dossier UCCN 2027 di hadapan tim Panselnas.

Paparan tersebut akan berlangsung selama 10 menit. Setelah pemaparan, tim seleksi akan melakukan proses verifikasi terhadap substansi yang disampaikan dalam dossier, termasuk memastikan kebenaran dan kedalaman data serta informasi yang menjadi dasar pengusulan Kota Padang.

Yenni mengatakan, tahapan kedua tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Padang. Karena itu, seluruh materi yang telah disiapkan harus mampu dipaparkan secara maksimal agar dapat menggambarkan potensi gastronomi Kota Padang secara utuh.

"Dossier tahap kedua ini menjadi tantangan bagi kita untuk memaparkan materi dengan baik. Paparan akan disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada 2 September mendatang. Selanjutnya tim Pansel akan memverifikasi kebenaran dan kedalaman isi dossier tersebut," katanya.

Ia menjelaskan, Kota Padang saat ini berada dalam persaingan kategori Gastronomi bersama Kota Batu dan Kota Pangkal Pinang.

"Kota Padang berada di sektor Gastronomi bersama Kota Batu dan Pangkal Pinang. Nantinya pada 1 Oktober akan diumumkan siapa yang mewakili Indonesia ke UNESCO. Dari enam peserta, akan dipilih dua daerah dari dua cabang berbeda," ujar Yenni.

Fadly Amran: Langkah Padang Semakin Dekat

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut baik keberhasilan Kota Padang melangkah ke Seleksi Nasional Tahap II.

Menurutnya, lolosnya Kota Padang ke tahapan berikutnya merupakan perkembangan penting dalam perjuangan menjadikan Padang sebagai bagian dari jejaring kota kreatif dunia, khususnya dalam bidang gastronomi.

"Alhamdulillah, dengan lolos ke tahapan seleksi berikutnya, langkah Kota Padang semakin dekat untuk menjadi kota gastronomi dunia," ujar Fadly Amran.

Fadly juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Ekonomi Kreatif RI beserta jajaran, serta seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan dan membersamai perjuangan Kota Padang dalam proses pengusulan UCCN.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri Ekraf RI beserta jajaran, serta semua pihak yang telah membersamai upaya ini. Mudah-mudahan kita berhasil meraih target besar ini, dan menempatkan Kota Padang di jejaring kota kreatif dunia," katanya.

Potensi Gastronomi Padang Dibawa ke Panggung Dunia

Pengusulan Kota Padang dalam kategori Gastronomi bukan tanpa alasan. Kota Padang memiliki kekayaan kuliner yang telah dikenal luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.

Gastronomi Padang tidak sekadar berbicara mengenai makanan dan cita rasa. Di dalamnya terdapat kekayaan budaya, tradisi, sejarah, kearifan lokal, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang membentuk sebuah ekosistem.

Kuliner Minangkabau juga memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Berbagai hidangan khas tidak hanya menjadi produk kuliner, tetapi turut merepresentasikan identitas daerah dan warisan budaya yang diwariskan lintas generasi.

Karena itu, perjuangan menuju UCCN diharapkan tidak hanya memberikan pengakuan internasional terhadap Kota Padang, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif, UMKM, industri kuliner, pariwisata, hingga promosi budaya daerah.

Dengan masuknya Kota Padang ke enam besar nasional, peluang tersebut kini semakin terbuka.

Namun, perjuangan masih belum selesai. Kota Padang harus melewati Seleksi Nasional Tahap II sebelum akhirnya ditentukan daerah yang akan mewakili Indonesia dalam pengusulan resmi ke UNESCO.

Hasil Akhir Diumumkan 1 Oktober 2026

Panselnas KemenEkraf dijadwalkan mengumumkan hasil akhir Seleksi Nasional pada 1 Oktober 2026.

Dari enam daerah yang lolos tahap pertama, Panselnas akan memilih dua kota/kabupaten dari dua kategori berbeda untuk kemudian mewakili Indonesia dalam proses pengusulan ke UNESCO Creative Cities Network.

Artinya, Kota Padang harus bersaing ketat pada kategori Gastronomi bersama Kota Batu dan Kota Pangkal Pinang.

Bagi Pemko Padang, proses tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen daerah.

 

Dukungan akademisi, sektor swasta, komunitas, Bundo Kanduang, UMKM, media, pelaku ekonomi kreatif, hingga masyarakat luas dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan target tersebut.

Lolosnya Kota Padang ke enam besar sekaligus menunjukkan bahwa potensi gastronomi daerah telah mendapatkan perhatian dalam proses seleksi nasional.

Kini, seluruh perhatian diarahkan pada persiapan menghadapi paparan pada 2 September 2026.

Jika berhasil melewati tahapan tersebut dan terpilih sebagai salah satu dari dua daerah yang mewakili Indonesia, Kota Padang akan semakin dekat dengan cita-cita untuk masuk dalam UNESCO Creative Cities Network dan membawa identitas gastronomi Minangkabau ke jejaring kota kreatif dunia.

Bagi Kota Padang, langkah tersebut bukan semata-mata tentang sebuah predikat atau penghargaan. Lebih jauh, keikutsertaan dalam UCCN diharapkan menjadi pintu bagi penguatan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing daerah, perluasan promosi kuliner dan budaya, serta pembukaan peluang kerja sama internasional.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Pemko Padang optimistis potensi gastronomi yang dimiliki dapat terus dikembangkan dan diperkenalkan pada tingkat yang lebih luas.

Dari Kota Padang untuk gastronomi Minangkabau, menuju jejaring kota kreatif dunia. (**)