SUMBARNET - Pemantau Keuangan Negara (PKN) RI menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas praktik korupsi dengan mengoptimalkan hak partisipasi masyarakat melalui audit sosial dan investigasi.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada anggota dan warga sipil yang peduli terhadap penggunaan keuangan negara.

Keterlibatan publik dinilai bukan sekadar pelengkap, melainkan instrumen hukum yang sah untuk menyelamatkan aset negara dari ancaman korupsi anggaran publik.

Langkah ini berlandaskan pada payung hukum yang ketat, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penegakan hukum dalam kasus penyimpangan anggaran sering kali terhambat oleh minimnya bukti permulaan yang berkualitas. Guna mengatasi masalah tersebut, PKN telah menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Sosial dan Investigasi.

SOP ini membekali masyarakat dengan metodologi taktis, mulai dari analisis indikasi awal penyimpangan (red flags), teknik penelusuran aliran dana (follow the money), hingga pengumpulan bukti fisik yang kuat.

"Selama ini masyarakat seringkali bingung bagaimana cara melaporkan dugaan korupsi secara valid. Dengan adanya SOP Audit Sosial ini, kami ingin memastikan setiap rupiah uang negara dikelola sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada lagi proyek fiktif atau penggelembungan harga (mark-up) yang merugikan rakyat," ujar Patar Sihotang dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2026).

Patar menambahkan bahwa PKN bertindak sebagai jembatan strategis antara masyarakat dengan aparat penegak hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri. 

Laporan yang diajukan dipastikan didukung oleh bukti fisik konkret, analisis hukum yang matang, serta kronologi yang sistematis.Lebih lanjut, Patar menjelaskan bahwa hak atas Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan instrumen vital dalam pelaksanaan audit sosial. Akses terhadap dokumen anggaran, seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), menjadi kunci untuk mendeteksi potensi kerugian negara sejak dini.

"Tanpa akses data terhadap dokumen anggaran tersebut, pemantauan tidak akan berjalan maksimal," tegasnya.

Secara teknis, SOP yang diinisiasi oleh PKN memuat langkah-langkah konkret yang terstruktur, meliputi:Penerimaan aduan dari pelapor pelanggaran (whistleblower).

Penyusunan tim audit independen. Tahap Pelaksanaan dan Pelaporan.Pengumpulan bukti dan pelaporan ke pihak berwenang.

Sebagai penutup, Patar menegaskan bahwa gerakan ini adalah bagian dari amanat undang-undang yang memiliki kekuatan hukum tetap. PKN berkomitmen untuk tidak membiarkan masyarakat berjuang sendirian di lapangan.

"Partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan amanat undang-undang. Kami di PKN akan terus memberikan edukasi, perlindungan operasional bagi anggota, serta mengawal setiap laporan investigasi hingga tuntas di tingkat peradilan maupun administrasi. Ini adalah perang bersama melawan korupsi demi terwujudnya transparansi anggaran dan kesejahteraan rakyat secara nyata," pungkas Patar. (**)

 

Pekanbaru - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, melakukan kunjungan kerja perdana ke Polda Riau sejak dilantik sebagai menteri. 

Kunjungan ini menjadi penegasan kuat atas pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di Indonesia, dengan Riau sebagai salah satu titik strategis.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup turut didampingi Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, serta Founder Tumbuh Institute, Rocky Gerung, yang selama ini aktif mendorong penguatan perspektif etika lingkungan, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis dalam ruang publik.

Kegiatan di Mapolda Riau berlangsung khidmat dan sarat pesan strategis, mulai dari penyambutan adat, penayangan program Green Policing dan Waste to Energy, hingga paparan komprehensif terkait penegakan hukum lingkungan dan inovasi kelembagaan yang tengah dikembangkan Polda Riau.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa isu lingkungan di Riau tidak bisa dipandang secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai isu keamanan, ekonomi, dan keadilan sosial secara bersamaan.  

Ia juga menekankan bahwa melalui pendekatan Green Policing, Polda Riau tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif melalui perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya organisasi.  

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penampilan seni bertema lingkungan, penayangan video pengungkapan kasus, serta paparan teknis terkait implementasi Green Policing dan WTE oleh jajaran Polda Riau. 

Momentum ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah progresif yang dilakukan Polda Riau. 

Ia bahkan menilai pendekatan Green Policing yang dipaparkan telah melampaui ekspektasinya.

“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” ujar Jumhur.

Ia menegaskan bahwa konsep Green Policing yang dikembangkan Polda Riau merupakan model yang sangat baik dan layak direplikasi secara nasional.

“Ini sangat bagus. Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, di setiap institusi, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar seluruh konsep yang dipaparkan dapat diimplementasikan secara nyata di berbagai daerah di Indonesia.

“Saya akan memastikan bersama teman-teman di kementerian, bagaimana apa yang dikerjakan hari ini bisa benar-benar terjadi di seluruh daerah,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui kunjungan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat Riau, sekaligus upaya memperkuat perhatian terhadap isu lingkungan di daerah.

“Dengan menghadirkan Kapolda dan seluruh jajaran di sini, ini bagian dari penghormatan Republik kepada masyarakat Riau. Kita ingin memastikan ada perbaikan yang nyata, termasuk dalam indeks-indeks lingkungan,” katanya.

Sementara itu, terkait isu pertambangan, Jumhur menyoroti pentingnya membedakan antara pelaku di lapangan dengan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal.

“Penambang itu belum tentu jahat, karena banyak dari mereka adalah masyarakat lokal. Yang biasanya jahat itu penampungnya. Karena itu, penting kita dorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar, supaya ada kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat,” jelasnya.

Kunjungan ini ditutup dengan sesi foto bersama, serta ramah tamah bersama seluruh tamu undangan. 

Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Polda Riau menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan. []

Padang - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon menerima pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat, Senin (4/5). 

Evi Yandri dalam kesempatan itu menyampaikan, DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menerima dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa. 

"Apa yang kawan kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah," sebut Evi Yandri. 

Evi Yandri menyampaikan, aksi unjuk rasa yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat yang tepat menyampaikan aspirasi. 

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan perwakilan dari ribuan pekerja, karyawan dan buruh yang ada di Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama. 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan mereka dalam rangka Hari Buruh se Dunia. 

Selain menuntut kenaikan upah, mereka juga menyampaikan sejumlah perlakuan perusahaan tempat mereka bekerja yang dinilai tidak berpihak kepada mereka baik persoalan pekerjaan hingga BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dibawah pengamanan personil kepolisian. (**)

Pesisir Selatan - Pengembangan Pelabuhan Panasahan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kini memprioritaskan peningkatan fasilitas dan infrastruktur guna mendukung optimalisasi fungsi pelabuhan tersebut.

Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari program strategis nasional dengan skema multi years contract (MYC), yang dirancang untuk menghadirkan pelabuhan modern dan kompetitif di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, sebelumnya menyampaikan bahwa pelabuhan ini memiliki peran penting sebagai simpul transportasi laut di wilayah selatan provinsi.

Ia menilai keberadaan pelabuhan akan membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.

Dengan infrastruktur yang semakin memadai, distribusi barang dan jasa diharapkan menjadi lebih lancar dan efisien. Hal ini berpotensi menekan biaya logistik serta meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat setempat.

“Pelabuhan ini tidak hanya melayani kebutuhan lokal, tetapi juga membuka akses konektivitas hingga ke tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Nagari Painan Selatan, Rovel Yudhiatman, menilai pengembangan pelabuhan menjadi langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Ia melihat progres pembangunan yang terus berjalan sebagai indikasi kesiapan pelabuhan dalam menjalankan peran yang lebih besar.

Ke depan, Pelabuhan Panasahan juga diproyeksikan menjadi pelabuhan penyangga bagi Pelabuhan Teluk Bayur, yang selama ini menjadi pelabuhan utama di Sumatera Barat.

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, pelabuhan ini diharapkan mampu tumbuh sebagai pusat ekonomi baru sekaligus memperkuat sektor maritim di Kabupaten Pesisir Selatan. (**)

SUMBARNET - Sebuah pabrik yang berada di Cilame, Cikupa, Bandung Barat, Jawa Barat, terus berkomitmen menghasilkan produk berkualitas.

Pabrik ini dikelola oleh talenta muda jebolan ITB. Di pabrik ini, semua kebutuhan SAR dan tanggap darurat tersedia.

"Kita menjadi pemasok kebutuhan tanggap darurat di BNPB dan di banyak lembaga kemanusiaan lain," ujar Haris Hidayat, Senin (4/5), di tengah mesin pabrik bekerja.

Di pabrik ini, lebih dari 40 anak muda bekerja memproduksi berbagai kebutuhan tanggap darurat seperti velbed, tenda SAR, tenda posko, dan tenda family untuk hunian sementara keluarga terdampak bencana.

"Ikhtiar untuk kemanusiaan menjadi moto kami di pabrik ini," ujar Haris.

Ke depan, Hagam Equipment Specialist juga tengah merancang kebutuhan para petualang di alam bebas.

"Ya, kita sudah merancang outfit bagi petualang alam bebas. Potensinya luar biasa karena kecenderungan Gen Z saat ini ingin merasakan sensasi petualangan," ujar Reza, manajer di Hagam Equipment Specialist.

Tahun ini juga, Hagam, kata Reza, akan meluncurkan outlet online untuk kebutuhan SAR, termasuk outfit lengkap bagi para petualang dengan pemesanan secara online.

"Ya, kami tengah merancang toko online atau outlet online untuk memenuhi pemesanan para petualang bebas akan keperluan petualangannya," ujar Reza.

Prinsip kerja dari Hagam Equipment Specialist adalah kualitas nomor satu, kepercayaan konsumen, dan kejujuran.

"Semoga ikhtiar ini bermanfaat bagi semua operasi kemanusiaan," ujar Haris. (***)

 

SUMBARNET - Pemanfaatan produk inovasi PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock (Sepablock), terus menunjukkan tren positif dalam pembangunan hunian tetap (huntap) mandiri bagi masyarakat terdampak bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat. Setelah diterapkan di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, dan Agam, kini teknologi konstruksi tersebut, juga digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) di Kota Padang Panjang.

Pembangunan huntap mandiri di kota berjuluk Serambi Mekkah berlangsung di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, dan secara resmi dimulai pada Kamis (30/4/2026). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, serta Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham dan unsur Forkompinda Kota Padang Pariaman.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan meluasnya penggunaan Sepablock dalam pembangunan huntap mandiri menjadi bukti bahwa inovasi perusahaan tidak hanya diarahkan untuk kebutuhan bisnis, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Sepablock merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Semen Padang dalam menghadirkan solusi konstruksi yang cepat, efisien, dan tangguh bagi masyarakat terdampak bencana. Kami berharap inovasi ini dapat terus mendukung pemulihan daerah serta menghadirkan hunian yang lebih layak dan aman,” ujar Win.

Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham menambahkan keunggulan Sepablock sebagai material konstruksi yang dirancang khusus untuk efisiensi dan ketahanan bangunan, terutama dalam konteks hunian pascabencana. 

Ia menjelaskan, penggunaan Sepablock memungkinkan proses pembangunan rumah selesai dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 30 hari, tanpa mengorbankan kualitas.

“Untuk pembangunan huntap, Sepablock telah memenuhi banyak poin penting. Selain waktu pembangunan yang relatif singkat, serta ramah gempa,” ujar Donny.

Ia menambahkan, inovasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan hunian yang tidak hanya cepat dibangun, tetapi juga layak dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana.

“Melalui Sepablock, kami ingin menghadirkan huntap yang tidak asal-asalan, tetapi hunian berkelas bagi masyarakat,” katanya.

Paparan tersebut mendapat perhatian serius dari Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis. Meski baru pertama kali melihat langsung teknologi Sepablock, ia tampak antusias dan aktif mengajukan sejumlah pertanyaan terkait spesifikasi, daya tahan, hingga efisiensi biaya pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Hendri Arnis menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana di daerahnya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang siap mendukung penuh pembangunan huntap, baik dari sisi penyediaan lahan maupun kelengkapan administrasi.

“Alhamdulillah, kesiapan lahan sudah kami siapkan, bahkan masih tersedia sekitar 20 titik lagi untuk pengembangan huntap. Kami berharap dukungan dari BNPB terus berlanjut,” ujarnya.

Lebih jauh, Hendri menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

“Padang Panjang harus menjadi kota yang tangguh terhadap bencana, dengan masyarakat yang kembali bangkit dan memiliki tempat tinggal yang layak,” tambahnya.

Sestama BNPB Rustian mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Ia menyebut penggunaan Sepablock sebagai langkah inovatif yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan huntap secara cepat, efisien, dan berkualitas.

“Rumah yang dibangun bertipe 36 dengan estimasi anggaran sekitar Rp60 juta per unit. Yang terpenting adalah layak huni, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Rustian.

Ia juga menyoroti pentingnya percepatan proses administrasi di tingkat daerah agar pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Selain itu, konsep huntap mandiri dinilai mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

“Rumah contoh dari Sepablock untuk hunian tetap mandiri di Kota Padang Panjang ini menjadi acuan bagi pembangunan ke depan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pembangunan,” tutupnya.

Dengan meluasnya penggunaan Sepablock di berbagai daerah di Sumatera Barat, inovasi lokal ini kian menegaskan perannya sebagai solusi strategis dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus menghadirkan standar baru bagi hunian yang layak, aman, dan berdaya tahan tinggi. (**)

 

SUMBARNET - Pemanfaatan produk inovasi PT Semen Padang, Semen Padang Bata Interlock atau Sepablock, terus meluas di Sumatera Barat. Teknologi konstruksi ini kembali digunakan dalam pembangunan hunian tetap atau huntap mandiri yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.

Di Kota Pariaman, penerapan Sepablock ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan huntap mandiri untuk Emridona di Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara, Jumat (1/5/2026). Emridona menjadi penerima huntap mandiri pertama di Kota Pariaman yang dibangun menggunakan teknologi Sepablock.

Penerapan Sepablock di Kota Pariaman menambah deretan wilayah yang lebih dahulu menggunakan inovasi tersebut, seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kota Padang Panjang. Penggunaan teknologi bata interlock ini menunjukkan bahwa Sepablock kian dipercaya sebagai solusi konstruksi yang cepat, efisien, dan tahan terhadap risiko bencana.

Prosesi peletakan batu pertama dilakukan Sekretaris Utama BNPB Rustian, didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi. Turut hadir Staf Direksi PT Semen Padang Donny Aswin Idham, Kepala Unit BIP dan Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra, serta unsur Forkopimda Kota Pariaman.

Sestama BNPB Rustian menyampaikan rasa prihatin kepada para korban bencana, termasuk Emridona sebagai penerima manfaat huntap mandiri pertama di Kota Pariaman. Ia menegaskan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Penanganan bencana adalah urusan bersama, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kami memastikan pendampingan akan terus dilakukan hingga seluruh siklus pemulihan selesai,” ujar Rustian.

Rustian juga menyoroti penggunaan teknologi Sepablock sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan huntap mandiri di Kota Pariaman. Menurutnya, material tersebut menawarkan kualitas bangunan yang baik, lebih aman, dan nyaman bagi penghuni.

“Rumah milik Emridona menjadi unit pertama di Kota Pariaman yang dibangun menggunakan teknologi Sepablock. Hunian tipe 36 ini diharapkan menjadi model percontohan bagi pembangunan huntap mandiri lainnya di wilayah tersebut,” katanya.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyebut peletakan batu pertama huntap mandiri tersebut sebagai momentum penting bagi masyarakat untuk bangkit dari dampak bencana.

“Hari ini adalah momen bersejarah dan penuh harapan. Ini menjadi simbol berakhirnya masa darurat dan pengungsian, sekaligus dimulainya fase kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh,” ujar Yota.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menata kehidupan di hunian yang layak.

Program huntap mandiri di Kota Pariaman masih bersifat terbuka dan fleksibel. Warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Mangor dan merasa terancam oleh kondisi lingkungan pascabencana dapat mengajukan diri sebagai penerima program melalui BNPB dan BPBD setempat.

“Untuk saat ini baru satu unit yang dibangun. Namun ke depan, masyarakat yang merasa rumahnya tidak lagi aman bisa melapor, dengan syarat memiliki lahan untuk pembangunan huntap. Kami berharap masyarakat bisa kembali hidup lebih baik di hunian yang lebih layak,” jelas Yota.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan PT Semen Padang terus mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana, khususnya di Sumatera Barat. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Sepablock, produk inovasi PT Semen Padang yang dinilai sangat cocok untuk pembangunan hunian pascabencana.

“PT Semen Padang berkomitmen untuk terus hadir dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana. Melalui Sepablock, kami berharap dapat ikut membantu penyediaan hunian yang layak, aman, dan lebih tangguh bagi masyarakat,” ujar Win.

Menurut Win, meluasnya penggunaan Sepablock dalam pembangunan huntap mandiri menjadi bukti bahwa inovasi lokal dapat memberi kontribusi nyata bagi kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan daerah.

Kepala Unit BIP dan Aplikasi PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra, menambahkan bahwa Sepablock sangat cocok untuk kebutuhan hunian pascabencana yang cepat, aman, dan efisien.

Menurut Yelmi, penggunaan Sepablock memungkinkan pembangunan rumah selesai dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar 30 hari, tanpa mengurangi kualitas struktur bangunan.

“Sepablock telah memenuhi banyak aspek penting dalam pembangunan huntap. Selain mempercepat proses konstruksi, material ini juga memiliki ketahanan yang baik, termasuk terhadap gempa,” ujarnya.

Sementara itu, Emridona menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan pembangunan huntap mandiri yang diterimanya. Ia mengatakan, bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi dirinya dan keluarga setelah rumah yang sebelumnya ditempati terdampak bencana hidrometeorologi.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya BNPB, Pemerintah Kota Pariaman, serta PT Semen Padang yang telah membantu kami memiliki rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati,” ungkapnya.

Meluasnya penggunaan Sepablock di berbagai daerah di Sumatera Barat memperkuat harapan terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kehidupan yang lebih tangguh. (**)

Pessel – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan peran guru tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan, terutama dalam membentuk karakter, integritas, dan nilai kehidupan siswa di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).

‎

‎Menurutnya, meskipun teknologi terus berkembang dan berpotensi menggantikan berbagai profesi, ada aspek mendasar yang tidak dapat digantikan, yakni peran manusia dalam membentuk moral dan etika.

‎

‎“Ada aspek yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu nilai moral dan etika. Peran guru dalam membentuk karakter, membangun integritas, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan,” kata Rahmat Saleh saat menjadi Irup Upacara di SMA N 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (4/5/2026) pagi.

‎

‎Rahmat menekankan selain kecerdasan intelektual, generasi muda perlu memiliki kecerdasan emosional dan kepemimpinan (leadership) sebagai kekuatan utama yang tidak akan tergantikan oleh teknologi.

‎

‎“Emosional dan leadership adalah kekuatan manusia yang autentik. Ini yang akan membentuk siswa menjadi pemimpin masa depan dan mampu menduduki posisi strategis dalam memimpin bangsa,” tegasnya.

‎

‎Rahmat menilai, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi yang pesat. 

‎

‎Dituntut kapasitas berpikir yang kuat, adaptif, dan inovatif yang menjadi kebutuhan utama untuk menghadapi masa depan.

‎

‎“Untuk menaklukkan visi Indonesia Emas 2045, kekuatan intelegensia menjadi catatan utama. Generasi muda harus memiliki kapasitas berpikir yang kuat, adaptif, dan inovatif,” jelasnya.

‎

‎Di sisi lain, Rahmat turut mengapresiasi capaian siswa SMAN 3 Painan, di mana 58% dari total siswa eligible berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) ke berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

‎

‎Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas intelektual generasi muda yang mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus menjadi hasil dari kerja keras siswa, peran guru, dan dukungan lingkungan pendidikan.

‎

‎“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa anak-anak kita mampu bersaing secara nasional. Ini adalah hasil dari kerja keras siswa, peran guru, serta dukungan lingkungan pendidikan yang baik,” katanya.

‎

‎Rahmat berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi.

‎

‎"Sekaligus menjadi momentum bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter," harapnya. (Fardianto)

SUMBARNET - Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Belimbing, tepatnya di Jalan Jeruk Raya dan Jalan Apel Raya, Kuranji kota Padang.

Kerusakan berupa lubang besar yang kerap tergenang air dinilai membahayakan pengguna jalan dan telah memicu sejumlah kecelakaan, terutama saat hujan.

Salah seorang warga setempat, Eki, menyebutkan bahwa kecelakaan tunggal sering terjadi di lokasi tersebut. Menurutnya, genangan air yang menutupi lubang membuat pengendara tidak dapat melihat kondisi jalan secara jelas.

“Di sini sudah sering terjadi kecelakaan tunggal, apalagi setelah hujan. Lubangnya tidak kelihatan karena tertutup air,” ujar Eki saat ditemui di lokasi, Senen (4/5/2026).

Ironisnya, warga mengungkapkan bahwa jalan tersebut belum lama diperbaiki dan bahkan telah dibuatkan tanggul. Namun, kondisi saat ini justru kembali rusak dan membahayakan pengguna jalan.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Roni, seorang pelaku usaha yang beraktivitas di sekitar Jalan Jeruk Raya. Ia mengatakan, setelah pembangunan tanggul, kawasan tersebut justru kerap mengalami banjir yang memperparah kerusakan jalan.

“Setelah dibuat tanggul, malah sering banjir. Jalan jadi cepat rusak, dan kecelakaan juga sering terjadi,” ungkap Roni.

Warga menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Selain mengganggu kenyamanan, kerusakan jalan juga berpotensi menimbulkan kerugian materi hingga membahayakan keselamatan.

Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk melakukan perbaikan menyeluruh, tidak hanya tambal sulam, tetapi juga memperhatikan sistem drainase agar genangan air tidak lagi terjadi.

“Kami sangat berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini secara maksimal, karena ini jalan utama warga,” harap warga.

Hingga saat ini, kondisi jalan di dua titik tersebut masih dibiarkan rusak dan menjadi ancaman bagi pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua yang paling rentan mengalami kecelakaan. (Puput)

Pessel - Wacana pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih mencuat dalam kegiatan reses Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, bersama warga Kampung Sei Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (3/5/2026).

‎

‎Dalam pertemuan tersebut, tokoh masyarakat Kampung Sei Nipah mengungkapkan proses penjajakan tengah dilakukan untuk memenuhi berbagai persyaratan program, salah satunya penyediaan lahan.

‎

‎Rahmat Saleh menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih mensyaratkan ketersediaan lahan sekitar 6.000 meter persegi yang nantinya akan diserahkan kepada negara sebagai bagian dari pengembangan kawasan.

‎

‎“Saat ini warga sedang mencari lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Syaratnya harus tersedia lahan sekitar 6.000 meter persegi yang akan diserahkan ke negara,” ujarnya.

‎

‎Program tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan nelayan yang terintegrasi, mulai dari aktivitas penangkapan, pengolahan hasil laut, hingga sektor pendukung lainnya.

‎

‎Rahmat menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pengusulan program tersebut hingga terealisasi. 

‎

‎Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

‎

‎“Kalau persyaratan terpenuhi, tentu ini akan kita dorong. Program seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.

‎

‎Rahmat menilai, keberadaan kawasan tersebut nantinya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk meningkatkan produktivitas nelayan serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

‎

‎"Kita akan memastikan aspirasi warga akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan di tingkat pusat, agar program Kampung Nelayan Merah Putih dapat segera diwujudkan di Pesisir Selatan," pungkasnya. (Fardianto)