SUMBARNET - Seorang lelaki berinisial H (34) dibekuk tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Pelaku berhasil diringkus petugas di Jorong Situak Timur, Nagari Situak Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K membenarkan penangkapan terhadap pelaku H, diduga melakukan penganiayaan terhadap dua wanita lanjut usia (lansia) hingga menyebabkan meninggal dunia.

"Kedua korban masing-masing bernama Hapni (65) yang merupakan ibu kandung pelaku, sedangkan Rohma (90) adalah nenek pelaku," katanya.

Diterangkan, peristiwa memilukan tersebut terjadi di rumah korban yang berada di Jorong Sungai Tanang, Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Saat itu, pelaku sedang tertidur di rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah korban. Pelaku bermimpi didatangi seorang lelaki yang menyuruh pelaku untuk menganiaya kedua korban.

"Pengakuan dari pelaku, jika tidak dilakukan perbuatan tersebut, maka pelaku yang akan dianiaya oleh lelaki yang datang dalam mimpinya," terangnya.

Lanjutnya, sekitar pukul 18.45 WIB, pelaku langsung menuju rumah kedua korban melewati pintu depan. Saat itu pelaku hanya melihat kedua korban Hapni (ibu kandungnya) dan Rohma (neneknya) baru selesai salat magrib.

"Pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan menuju dapur untuk mengambil sebuah buah kayu yang terletak di atas tungku (alat tempat pembakaran)," tuturnya.

Selanjutnya, pelaku berjalan ke arah kedua korban dan langsung memukul kepala korban Habni dari belakang sebanyak tiga  kali dengan menggunakan kayu.

Melihat kejadian tersebut, nenek pelaku bernama Rohma langsung memeluk korban Habni, kemudian pelaku memukul kepala korban Rohma sebanyak tiga kali.

"Setelah kedua korban tergeletak dan tidak berdaya, pelaku langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan berjalan menuju rumah kerabatnya di Jorong Situak," ucapnya.

Kedua korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh salah seorang anaknya pada Selasa pagi (11/8/2026) sekitar pukul 06.00 WIB, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian.

Tim opsnal di bawah pimpinan Ipda Algino Ganaro langsung menuju TKP di daerah Jorong Sungai Tanang Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan tim Opsnal memperoleh informasi bahwa aksi tersebut diduga dilakukan oleh pelaku H, yang merupakan anak dan juga cucu dari korban," ungkapnya.

Petugas langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, yang menurut informasi sedang berada di rumah kerabatnya di Jorong Situak Timur, Nagari Situak Kecamatan Lembah Melintang.

"Pelaku berhasil diringkus petugas tanpa perlawanan dalam kurun waktu tiga jam setelah menerima laporan," sebutnya.

Kasat Reskrim menjelaskan, dihadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pemukulan terhadap ibu kandung dan neneknya hingga menyebabkan meninggal dunia.

"Petugas menyita barang bukti berupa satu buah kayu yang diduga digunakan untuk memukul korban. Sedangkan kedua korban dibawa ke RSUD Pasaman Barat untuk dilakukan visum," jelasnya.

Petugas masih melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pelaku H, dan masih mendalami motif dari kasus penganiayaan tersebut.

"Saat ini pelaku beserta barang bukti telah berada di Mapolres Pasaman Barat untuk proses penyidikan lebih lanjut," pungkasnya. (HumasResPasbar)

 

Pesisir Selatan - Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, Bakri Bakar, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana di Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti masyarakat dengan antusias. Sosialisasi menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di lingkungan tempat tinggal.

Dalam kegiatan tersebut, Bakri Bakar menyampaikan pentingnya membangun kesadaran dan budaya siaga bencana di tengah masyarakat. Menurutnya, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Masyarakat perlu mengetahui potensi bencana yang ada di wilayahnya serta memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik, risiko serta dampak yang ditimbulkan bencana dapat diminimalkan.

Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana sendiri menjadi salah satu landasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Bakri Bakar berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebatas pemahaman secara teori, tetapi dapat diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelamatkan diri, keluarga, serta lingkungan ketika menghadapi situasi darurat.”

Ia juga mendorong agar koordinasi antara masyarakat, pemerintah nagari, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait terus diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah dan efektif.

Kecamatan Lunang yang berada di wilayah Pesisir Selatan juga perlu memiliki perhatian serius terhadap berbagai potensi bencana. Karena itu, edukasi kebencanaan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai risiko bencana.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bakri Bakar berharap masyarakat semakin memahami hak, kewajiban dan peran masing-masing dalam penanggulangan bencana, sekaligus bersama-sama membangun masyarakat Sumatera Barat yang tangguh, tanggap dan siap menghadapi bencana. (**)

Kuamang Alai Ujung Gading, Pasaman Barat_ Sumbarnet.id. 11 Agustus 2026. Seorang Putra asli Kuamang Alai Nagari Ujung Gading, Hifni Nst, resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Nagari Kuamang Alai Ujung Gading pada Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026.

Kehadirannya dalam kontestasi tersebut membawa semangat melanjutkan pengabdian kepada masyarakat serta mewujudkan pemerintahan nagari yang lebih maju, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Disini Hifni Nst, Mewujudkan Bersatu dalam membangun masyarakat desa, dalam etika kejujuran , Keadilan, kesejahteraan, serta kebudayaan dalam lingkungan Masyarakat.

Hifni Nst, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat serta dia juga imam khatib mesjid Istiqomah kuamang, dan pernah menjadi kepala jorong kuamang selama periode 2005-2023. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, ia mengemban amanah sebagai Imam Khatib mesjid Serta mantan Kepala Jorong kuamang Alai.

Lebih dari satu dekade mengabdi Sebagai Pengurus Mesjid Istiqomah/ Imam Khatib, Hifni Nst dinilai memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selain Itu, Hifni Nst mencalon Sebagai Wali Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, dengan Misi( Moto Gerakan).

* Mewujudkan Pemerintah Desa Yang Jujur, Adil, Dan Berwibawa Dengan Pengambilan Keputusan Yang Cepat Dan Tepat.

*Mengedepankan Kejujuran Dan Musyawarah Mufakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Baik Dengan Pemerintah Desa Maupun Dengan Masyarakat.

*Meningkatkan Mutu Dalam Mengaktifkan Seluruh Lembaga dan Perangkat Desa.

*Mewujudkan Prinsip Kerja , Amanah Dalam Memimpin, Ikhlas Melayani Bersama Membangun Nagari Yang Religius Maju Dan Sejahtera.

Pengalaman tersebut menjadi bekal dalam membangun komunikasi yang baik, memperkuat kebersamaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

Maju sebagai calon Wali Nagari, Hifni Nst (Simik) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembangunan nagari tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, seperti ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, bundo kanduang, dan seluruh elemen masyarakat.

“Keinginan saya maju bukan semata-mata untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Kemajuan nagari hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, keterbukaan, serta pelayanan yang baik kepada seluruh warga,” kata Hifni Nst.

Saat mendaftarkan diri sebagai Calon Wali Nagari Kuamang Alai Ujung Gading, Hifni Nst, (simik) datang didampingi sejumlah tokoh masyarakat, ketua pemuda, imam, Khatib serta rang tuo Kampung ninik mamak/Penghulu. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi bentuk dukungan moral sekaligus mencerminkan kuatnya kebersamaan dalam mengawal proses demokrasi di tingkat nagari.

Suasana pendaftaran berlangsung tertib, penuh kekeluargaan, dan mendapat sambutan antusias dari para pendukung yang hadir.

Pemilihan Wali Nagari Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kuamang Alai Ujung Gading dalam menentukan arah pembangunan nagari ke depan.

Dengan pengalaman panjang di pemerintahan, latar belakang pendidikan, serta kedekatan dengan masyarakat, Adisman berharap dapat memperoleh amanah untuk memimpin Nagari Kuamang Alai Ujung Gading menuju pemerintahan yang lebih maju, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Eka Saputra)

 

BUKITTINGGI, SUMBARNET.ID — Enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/8/2026).

Pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026, setelah Wali Kota Bukittinggi menyampaikan Raperda Perubahan APBD dalam rapat paripurna sehari sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendy, mengatakan penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tahapan yang harus dilalui sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pada hari Senin kemarin Wali Kota Bukittinggi telah menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hari ini dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut,” jelasnya.

Dalam pandangan fraksi, sejumlah catatan strategis disampaikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. Fraksi-fraksi tidak hanya menyoroti perubahan angka dalam struktur APBD, tetapi juga meminta agar setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.

Mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nur Hasra menyampaikan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.

Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp356,25 juta, tambahan belanja modal sekitar Rp108,8 miliar, komposisi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp94,14 miliar, serta kebijakan transportasi.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti dampak investasi sektor pariwisata terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital, termasuk keberadaan Call Center 112.

“Kami melihat Pemerintah Kota telah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan tahun berjalan. Kami mengapresiasi perhatian terhadap pelayanan publik, belanja modal, infrastruktur, transportasi, pariwisata, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan teknologi,” ujar Nur Hasra.

Menurutnya, keberhasilan perubahan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Keberhasilan perubahan APBD terletak pada ketepatan anggaran dalam menjawab persoalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi,” tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Shabirin Rahmat menekankan pentingnya setiap perubahan anggaran memiliki dasar yang jelas, sasaran yang terukur, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Fraksi Gerindra mencermati adanya peningkatan cukup signifikan dalam struktur APBD 2026. Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp775,24 miliar, meningkat sebesar Rp131,28 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang berada pada angka Rp643,96 miliar.

Di sisi belanja, anggaran meningkat menjadi Rp909,37 miliar, atau bertambah sekitar Rp199,05 miliar dari sebelumnya Rp710,32 miliar.

Menurut Shabirin, peningkatan anggaran tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif agar tidak sekadar menjadi penambahan angka dalam dokumen anggaran.

Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi selanjutnya akan menjadi bahan dalam tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama Pemerintah Kota Bukittinggi.

DPRD menegaskan, proses pembahasan diarahkan untuk memastikan perubahan kebijakan anggaran tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat, efektivitas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (**)

 

Padang, - Upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana yang digelar pada 8–9 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Doni Harsiva Yandra, S.IP., M.Si., selaku Ketua Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat, hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Doni menekankan, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga bencana hidrometeorologi lainnya. 

Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya dipahami oleh pemerintah dan pemangku kepentingan, tetapi juga diketahui masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana di lingkungan masing-masing, termasuk mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, serta langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

“Masyarakat adalah garda terdepan ketika bencana terjadi. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik, risiko serta dampak bencana dapat kita minimalisir,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Berbagai persoalan serta pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi masukan penting dalam memperkuat kebijakan penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

Doni berharap, sosialisasi Perda ini tidak berhenti sebatas pemahaman terhadap aturan, namun mampu melahirkan gerakan bersama membangun masyarakat Sumatera Barat yang tangguh, tanggap dan siap menghadapi bencana. (**)

 

SUMBARNET - Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., bersama jajaran personel Polres Sawahlunto menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Mapolres Sawahlunto, Senin (10/8/2026).

Kedatangan Tim BPK RI tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polres Sawahlunto.

Penyambutan dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus kesiapan jajaran Polres Sawahlunto dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga negara tersebut.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara di lingkungan kepolisian berjalan sesuai dengan ketentuan, prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta tertib administrasi.

Menurutnya, pemeriksaan bukan semata-mata dimaknai sebagai kegiatan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

“Kami menyambut baik kedatangan Tim BPK RI di Polres Sawahlunto. Bagi kami, pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polres Sawahlunto dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Simon Yana Putra.

Ia menegaskan, jajaran Polres Sawahlunto berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan tersebut dengan menyiapkan data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan oleh Tim BPK RI.

Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Kapolres menjelaskan, pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Setiap anggaran yang dikelola, kata dia, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta digunakan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Karena itu, proses pemeriksaan BPK RI diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Polres Sawahlunto untuk terus melakukan perbaikan.

“Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian dari proses evaluasi dan pembenahan organisasi. Apabila terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan menjadi perhatian kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Prinsipnya, kami siap bekerja sama dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan,” katanya.

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal tersebut juga sejalan dengan tuntutan terhadap institusi Polri agar senantiasa mengedepankan profesionalisme, integritas, serta penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab.

Pastikan Pengelolaan Anggaran Tepat Sasaran

Lebih lanjut, AKBP Simon Yana Putra berharap pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dapat memberikan manfaat positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Polres Sawahlunto.

Ia menekankan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian, terutama dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Harapan kami, melalui pemeriksaan ini dapat semakin memperkuat sistem pengelolaan keuangan di Polres Sawahlunto. Setiap anggaran yang diberikan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta pelayanan kepada masyarakat,” tutur Kapolres.

Menurutnya, hasil pemeriksaan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan disiplin administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja.

Ia juga meminta seluruh personel yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran agar mengikuti proses pemeriksaan dengan serius, terbuka, dan kooperatif.

Dorong Budaya Kerja yang Profesional

Kapolres Sawahlunto juga menilai bahwa tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap personel.

Pengelolaan anggaran yang baik, menurutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat atau personel yang menangani keuangan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam organisasi.

Oleh karena itu, setiap personel diharapkan memahami pentingnya melaksanakan tugas sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

“Kami ingin seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa akuntabilitas bukan hanya berkaitan dengan pemeriksaan atau kelengkapan administrasi, tetapi merupakan bagian dari integritas dalam menjalankan tugas. Apa yang kita kerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun secara moral,” ungkapnya.

Ia berharap pelaksanaan pemeriksaan BPK RI dapat berjalan dengan lancar, objektif, profesional, dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kinerja Polres Sawahlunto.

Siap Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti setiap hasil maupun rekomendasi pemeriksaan yang nantinya disampaikan oleh BPK RI.

Menurutnya, setiap rekomendasi pemeriksaan harus dipandang sebagai masukan penting bagi organisasi untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas tata kelola.

“Kami tentu berharap seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan lancar. Apa pun hasil dan rekomendasi yang nantinya diberikan, akan kami jadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan kemampuan organisasi,” jelas AKBP Simon Yana Putra.

Ia menambahkan, dukungan terhadap proses pemeriksaan juga merupakan bentuk komitmen Polres Sawahlunto dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di lingkungan Polres Sawahlunto semakin tertib, transparan, efektif, dan akuntabel sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kedatangan Tim BPK RI di Mapolres Sawahlunto pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda pemeriksaan administratif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta membangun tata kelola organisasi yang semakin baik.

“Kami berharap seluruh proses ini memberikan manfaat bagi organisasi dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Kami siap mendukung dan mengikuti seluruh proses pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H. (**)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tetap optimis menjalankan program prioritas di tahun 2026. Meski berada di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan biaya tinggi, Disdikbud berupaya memastikan layanan pendidikan tetap berjalan, mulai dari perbaikan sarana hingga peningkatan kualitas guru.

Namun optimisme itu diuji dengan proyeksi anggaran tahun 2027 yang dipangkas cukup besar. Hal ini memaksa dinas untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas program.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai, Jop, menyampaikan kabar baik terkait infrastruktur pendidikan. Hampir seluruh kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana tahun 2026 telah masuk tahap kontrak.

"Untuk revitalisasi sarana hampir seluruh kegiatannya sudah dikontrakkan. Baik itu kegiatan lanjutan dari yang putus kontrak tahun lalu, maupun pengadaan baru. Rehab beberapa sekolah dan pengadaan mobiler juga sudah selesai proses lelangnya," ungkap Jop di ruang kerjanya, Senin 10/8/2026.

Saat ini seluruh kontraktor sudah mulai bekerja di lapangan dan ditargetkan selesai bertahap di setiap kecamatan.

"Kita tahu kondisi sekolah di Mentawai sangat beragam. Berdasarkan data Dapodik yang masuk, hampir semua sekolah mengajukan usulan perbaikan. Ada yang atap bocor, lantai rusak, hingga mobiler yang sudah tidak layak pakai," jelasnya.

Bagi Jop, pemerataan perbaikan ini penting karena kondisi geografis Mentawai membuat biaya pembangunan menjadi jauh lebih mahal dibanding daerah daratan.

Selain membangun gedung, Disdikbud juga tidak melupakan peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak pendidikan. Sepanjang 2026, berbagai pelatihan dan bimtek kompetensi guru terus digulirkan.

"Kegiatan peningkatan kompetensi guru ini rutin kita laksanakan. Kemudian ada juga pendataan administrasi sekolah agar lebih tertib, lalu program coding dan digitalisasi sekolah. Alhamdulillah semua itu sudah berjalan," kata Jop.

Hanya dua kegiatan besar yang belum bisa dilaksanakan tahun ini karena keterbatasan waktu dan anggaran. Yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah dan penyusunan silabus muatan lokal.

"Kedua kegiatan itu sangat penting, tapi kita tunda dulu. Harapannya di 2027 bisa kita lanjutkan," harapnya.

Di tengah progres yang baik di 2026, Jop harus menyampaikan kabar yang kurang menggembirakan untuk tahun depan. Anggaran Disdikbud Mentawai diproyeksikan turun dari 9 miliar di 2026 menjadi 7 miliar di 2027.

"Anggaran kita tahun 2026 ini 9 miliar dari Dana USG. Tapi untuk 2027 turun drastis jadi 7 miliar. Dari 7 miliar itu, hanya 700 juta yang dari DAU, sisanya USG," rincinya.

Penurunan 2 miliar ini, menurut Jop, akan berdampak langsung pada jumlah program yang bisa dilaksanakan.

"Ini tantangan besar bagi kami. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat tapi anggaran semakin merosot, mau tidak mau kita harus melakukan seleksi program. Kemungkinan kegiatan untuk sarana prasarana akan kita kurangi, agar kebutuhan pokok seperti operasional sekolah dan peningkatan SDM guru tetap bisa jalan," ujarnya.

Untuk menutupi kekurangan anggaran, Disdikbud Mentawai memilih strategi "jemput bola" ke pemerintah pusat. Tujuannya agar volume bantuan revitalisasi untuk PAUD, SD, dan SMP bisa ditambah.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus proaktif menawarkan data dan kebutuhan kita ke kementerian," katanya.

Satu hal yang paling dinantikan adalah dibukanya mata anggaran revitalisasi untuk asrama sekolah dari Kementerian Pendidikan.

"Kebutuhan asrama ini sangat mendesak di Mentawai. Banyak anak kita yang sekolah harus menyeberang pulau. Tapi sampai sekarang mata rekening asrama di dana revitalisasi kementerian belum dibuka. Ini yang kita harapkan bisa membantu," ucapnya.

Jop menutup dengan harapan besar. "Kalau tidak ada tambahan bantuan dari pusat, dengan anggaran 7 miliar saja kita akan mengalami kendala besar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di seluruh Mentawai," pungkasnya. Robi)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat kemitraan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, mempercepat digitalisasi pelayanan publik, mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Wali Kota Padang Fadly Amran dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (10/8/2026).

Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam mendukung pembangunan Kota Padang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Commercial Banking BTN Hermita, Komisaris Independen BTN Pietra Machreza Paloh, Kepala Kantor BTN Cabang Padang Sudaryanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.

Kerja sama tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BTN Cabang Padang dan beberapa OPD Pemko Padang.

OPD yang terlibat antara lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta KORPRI Kota Padang.

Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan kartu co-branding BTN kepada perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Padang.

Percepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, kerja sama dengan BTN merupakan langkah strategis untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan di Kota Padang.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin modern, transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Salah satu fokus utama dalam kerja sama tersebut adalah percepatan digitalisasi pelayanan sekaligus penguatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Percepatan digitalisasi, transparansi keuangan, dan pelayanan publik yang cepat merupakan kunci mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. Kerja sama dengan BTN menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat pencapaian target tersebut," ujar Fadly.

Ia menilai transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses masyarakat.

Karena itu, sinergi dengan sektor perbankan dinilai penting untuk memperkuat sistem layanan keuangan pemerintah sekaligus mendukung agenda digitalisasi pelayanan publik.

Fadly berharap kerja sama ini turut memperkuat visi Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) sekaligus kota sehat.

Kolaborasi Akan Diperluas ke Berbagai Sektor

Selain pengelolaan keuangan dan digitalisasi, Fadly menyebut ruang kolaborasi antara Pemko Padang dan BTN masih sangat terbuka untuk dikembangkan.

Pemerintah kota berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada satu bidang, tetapi dapat diperluas ke sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi ini juga diharapkan membuka peluang kerja sama yang lebih luas untuk Kota Padang. Mulai dari pengelolaan sampah, pengembangan UMKM, layanan kesehatan, city branding, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.

Menurut Fadly, penguatan kemitraan dengan lembaga perbankan menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat.

Hal tersebut juga relevan dengan upaya Pemko Padang memperkuat pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, termasuk setelah menghadapi berbagai dampak bencana.

Akses pembiayaan yang lebih luas diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha memperoleh dukungan permodalan untuk kembali produktif.

BTN Perluas Peran di Luar Pembiayaan Perumahan

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN saat ini terus memperluas perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, BTN tidak lagi hanya berfokus pada pembiayaan sektor perumahan, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan dan kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, serta institusi lainnya.

Perluasan peran tersebut dilakukan agar keberadaan BTN dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah daerah.

"Peran BTN kini semakin luas, tidak hanya mendukung pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai layanan dan kolaborasi. Kami siap mendukung Pemko Padang dalam pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi layanan publik, termasuk pengembangan UMKM, pelayanan kesehatan, dan perluasan akses perumahan bagi masyarakat," ujar Nixon.

Ia menilai Kota Padang memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Karena itu, BTN siap mengambil bagian dalam berbagai program strategis pemerintah daerah yang dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Akses KPR bagi ASN dan Masyarakat

Salah satu fokus utama kerja sama Pemko Padang dengan BTN adalah memperluas akses pembiayaan perumahan.

Nixon menjelaskan, BTN akan menyediakan berbagai pilihan pembiayaan perumahan bagi ASN, baik melalui KPR subsidi maupun nonsubsidi.

Skema pembiayaan tersebut akan ditawarkan dengan suku bunga yang kompetitif sehingga diharapkan dapat membantu ASN memiliki hunian yang layak sesuai kemampuan masing-masing.

Program tersebut sekaligus memperkuat posisi BTN sebagai bank yang memiliki pengalaman panjang dalam pembiayaan perumahan.

Selain ASN, Nixon menyebut perluasan akses pembiayaan perumahan juga menjadi bagian dari upaya BTN mendukung kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Kerja sama dengan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi, mulai dari pembiayaan hingga dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman.

Jajaki Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Kerja sama Pemko Padang dan BTN juga membuka peluang kolaborasi di sektor lingkungan hidup.

Nixon mengungkapkan, pihaknya akan menjajaki kerja sama dengan Pemko Padang dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengandalkan penanganan pada tahap akhir.

Karena itu, dibutuhkan solusi yang mampu mendorong pengelolaan sampah secara lebih efektif sekaligus memberikan nilai tambah.

Rencana kolaborasi tersebut sejalan dengan perhatian Pemko Padang terhadap isu lingkungan dan upaya menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

Dorong Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM juga menjadi salah satu sektor yang dinilai memiliki ruang besar untuk dikolaborasikan antara Pemko Padang dan BTN.

Pelaku UMKM membutuhkan akses terhadap layanan keuangan, pembiayaan, serta dukungan digital agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar.

Melalui kemitraan tersebut, BTN diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM di Kota Padang, baik dari sisi akses pembiayaan maupun layanan perbankan.

Fadly menilai penguatan UMKM merupakan bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat.

Dengan semakin mudahnya akses pembiayaan dan layanan keuangan, pelaku usaha diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan bisnis, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bangun Kemitraan Jangka Panjang

Fadly menegaskan, Pemko Padang terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat mempercepat pembangunan daerah.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan berbagai target pembangunan. Sinergi dengan dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kebutuhan dalam membangun kota secara berkelanjutan.

Kerja sama dengan BTN diharapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun kemitraan yang lebih luas.

Tidak hanya dalam sektor keuangan, tetapi juga menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat seperti perumahan, UMKM, kesehatan, lingkungan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Nixon pun menegaskan komitmen BTN untuk terus mendukung berbagai program strategis Pemerintah Kota Padang.

"Kami ingin menjadi mitra strategis Pemko Padang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Semoga kolaborasi ini menjadikan Kota Padang semakin maju, sejahtera, nyaman, dan mampu tumbuh sebagai salah satu pusat ekonomi di Sumatera Barat," katanya.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemko Padang berharap transformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat, sementara akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pembiayaan perumahan, dan dukungan pengembangan usaha semakin luas.

Kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan ini juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, kemitraan Pemko Padang dan BTN diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Kota Padang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Ajang Padang Young Designer Competition (PYDC) 2026 menjadi salah satu panggung penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau melalui industri fesyen.

Kompetisi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Padang Fashion Summit (PFS) 2026 yang mengusung tema “Manaruko Rupo, From Minangkabau Heritage to Global Elegance”. Grand final PYDC 2026 digelar di ZHM Padang, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Dekranasda Kota Padang Dian Puspita Fadly Amran, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang Nova Raju, Ketua Harian Dekranasda Kota Padang Ferry Evriyan Rinaldy, jajaran pengurus Dekranasda Kota Padang, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dian Puspita Fadly Amran mengatakan, PYDC tidak sekadar menjadi ajang kompetisi bagi para desainer muda. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem industri fesyen yang mampu mempertemukan kreativitas, budaya dan peluang ekonomi.

Menurutnya, PFS menjadi ruang pertemuan antara dunia fesyen, budaya dan ekonomi kreatif. Karena itu, pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pertunjukan busana atau fashion show, tetapi juga diarahkan menjadi ruang akselerasi dan kolaborasi bagi berbagai pelaku industri kreatif.

"PFS tempat bertemunya peluang usaha, perajin, dan warisan budaya. Tempat karya lokal menemui pasarnya," ujar Dian.

Bukan Sekadar Fashion Show

Dian menjelaskan, di balik sebuah karya fesyen terdapat ekosistem yang melibatkan banyak profesi dan sektor usaha.

Mulai dari perajin, desainer, penjahit, model, fotografer, penata rias, hingga pelaku pemasaran memiliki peran dalam menciptakan sebuah karya fesyen yang bernilai.

Karena itu, menurut Dian, pertumbuhan industri fesyen secara otomatis akan membuka ruang pertumbuhan bagi berbagai sektor ekonomi kreatif lainnya.

"Di balik karya fashion terdapat ekosistem. Ada perajin, desainer, penjahit, model, fotografer, penata rias, maupun pelaku pemasaran. Apabila ekosistem itu tumbuh, kesempatan usaha dan ekonomi masyarakat juga ikut bertumbuh," jelasnya.

Dian menilai keberadaan PFS menjadi salah satu upaya untuk menciptakan ekosistem tersebut secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi berkembang menjadi wadah yang mampu mempertemukan pelaku kreatif dengan pasar.

Menurutnya, karya-karya yang lahir dari tangan desainer lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki daya saing lebih luas.

Bawa Warisan Minangkabau ke Panggung Global

PFS 2026 mengangkat tema “Manaruko Rupo, From Minangkabau Heritage to Global Elegance”.

Dian menjelaskan, kata Manaruko memiliki makna merintis jalan baru. Filosofi tersebut menjadi semangat untuk membawa kekayaan budaya Minangkabau ke dalam konteks masa kini dengan pendekatan yang lebih modern dan kreatif.

Namun, modernisasi tersebut tetap harus memiliki akar budaya yang kuat.

Bagi Dian, fesyen dapat menjadi salah satu medium yang efektif untuk memperkenalkan identitas budaya Minangkabau kepada masyarakat yang lebih luas.

"Kita ingin membawa kekayaan budaya Minangkabau ke masa kini. Lebih modern dan kreatif tetapi masih memiliki akar yang kuat," katanya.

Ia menilai, kekayaan motif, ornamen, kerajinan dan filosofi budaya Minangkabau memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi karya fesyen yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai ekonomi dan identitas.

Karena itu, PFS diharapkan dapat menjadi salah satu kunci untuk mempertemukan karya lokal dengan budaya Minangkabau dalam ruang yang lebih luas.

"Bagi saya, PFS merupakan kebanggaan dan harapan. Menjadi salah satu kunci yang mempertemukan karya dan budaya Minangkabau dalam hal yang lebih luas lagi," ujar Dian.

Tahun Kedua, Jangkauan PFS Semakin Luas

Pelaksanaan PFS 2026 merupakan tahun kedua penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dian menyebut, pada tahun kedua ini jangkauan PFS semakin berkembang.

Tidak hanya menghadirkan desainer asal Padang, PFS 2026 juga memperluas jejaring dengan menghadirkan desainer internasional, termasuk dari Malaysia dan Australia.

"Alhamdulillah di tahun kedua pelaksanaan PFS ini jangkauannya semakin luas, tidak saja ada desainer asal Padang, tetapi juga menghadirkan desainer internasional, seperti dari Malaysia dan Australia," ungkapnya.

Kehadiran desainer dari luar negeri dinilai memberikan peluang pertukaran pengalaman sekaligus memperluas perspektif para pelaku fesyen lokal.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi karya dan produk berbasis budaya Minangkabau untuk dikenal lebih luas, termasuk di pasar internasional.

Namun, bagi Dian, salah satu aspek terpenting dari PFS adalah bagaimana kegiatan tersebut mampu melahirkan generasi baru yang akan meneruskan perkembangan industri fesyen dan kerajinan di masa mendatang.

"Terpenting, PFS adalah regenerasi. Kita harus menyiapkan regenerasi. Di tahun ini saja tercatat 76 peserta yang mengikuti kegiatan ini," katanya.

Dekranasda Sumbar Dorong Desainer Muda Angkat Kerajinan Lokal

Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan PYDC yang menjadi bagian dari PFS 2026.

Menurut Harneli, Sumatera Barat memiliki kekayaan seni dan kerajinan yang sangat luar biasa. Kekayaan tersebut tersebar di berbagai daerah dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing.

Salah satu produk yang dikenal luas, kata dia, adalah sulam banang ameh dari Kota Padang. Selain itu, berbagai daerah di Sumatera Barat juga memiliki produk kerajinan yang memiliki nilai seni dan potensi ekonomi tinggi.

Harneli menilai, kekayaan kerajinan tersebut akan memiliki nilai yang semakin tinggi ketika diolah secara kreatif oleh para desainer.

"Sesuatu yang luar biasa ini ketika diolah oleh desainer akan menjadi luar biasa," ujar Harneli.

Menurutnya, kolaborasi antara perajin dan desainer menjadi penting agar produk kerajinan tradisional tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mampu berkembang mengikuti selera pasar.

Dengan sentuhan desain yang inovatif, kerajinan Minangkabau dapat dikembangkan menjadi produk fesyen dan ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Kerajinan Sumbar Diminati hingga Pasar Internasional

Harneli mengatakan, potensi produk kerajinan Sumatera Barat tidak hanya diminati masyarakat lokal.

Berdasarkan pengalamannya ketika menghadiri berbagai pameran, ia melihat produk-produk kerajinan asal Sumatera Barat mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia maupun pasar internasional.

"Ketika menghadiri pameran di mana saja, ternyata hasil kerajinan Sumatera Barat sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan internasional," ungkapnya.

Karena itu, ia mendorong agar potensi tersebut terus dikembangkan melalui inovasi dan kreativitas generasi muda.

Menurut Harneli, keberadaan desainer-desainer muda dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kekayaan tradisi dengan kebutuhan pasar modern.

Desainer tidak hanya dituntut menghasilkan karya yang menarik secara visual, tetapi juga mampu mempertahankan nilai dan identitas budaya yang menjadi sumber inspirasi.

Jadi Ajang Generasi Muda

Harneli menilai pelaksanaan PFS juga memiliki arti penting dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Menurutnya, berbagai agenda yang digelar dalam rangka HJK tidak hanya bertujuan memeriahkan perayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun Kota Padang agar semakin baik ke depan.

Dalam konteks tersebut, PFS dinilai memiliki posisi strategis karena memberikan ruang kepada generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka.

"Ajang ini menumbuhkan desainer baru yang akan mengolah hasil kerajinan yang lebih berharga, karena kita harus melestarikan dan memperjuangkan kerajinan Minangkabau secara berkelanjutan," kata Harneli.

Ia berharap para desainer muda yang lahir dari PYDC dan PFS dapat terus berkembang serta menjadi bagian dari generasi penerus yang mampu membawa produk dan budaya Minangkabau ke tingkat yang lebih luas.

Bagi Harneli, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan dengan menjaga bentuk tradisi yang ada. Budaya juga perlu diberi ruang untuk berkembang melalui inovasi tanpa kehilangan identitasnya.

Regenerasi Jadi Kunci Keberlanjutan

Pelaksanaan PYDC 2026 pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menjadi pemenang kompetisi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang tumbuh bagi talenta-talenta baru di bidang fesyen.

Sebanyak 76 peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan tahun ini menjadi gambaran besarnya potensi generasi muda yang dapat dikembangkan.

Potensi tersebut menjadi modal penting bagi Kota Padang dan Sumatera Barat dalam membangun industri fesyen berbasis budaya.

Melalui PFS, perajin, desainer, pelaku usaha, komunitas kreatif, fotografer, model hingga pelaku pemasaran dapat berada dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Jika ekosistem tersebut terus diperkuat, maka karya berbasis budaya Minangkabau tidak hanya dapat menjadi identitas daerah, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang sebagai produk ekonomi kreatif yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Dengan mengusung semangat “Manaruko Rupo”, PFS 2026 diharapkan mampu membuka jalan baru bagi industri fesyen Sumatera Barat—membawa warisan Minangkabau ke panggung yang lebih luas, sekaligus memastikan generasi muda memiliki ruang untuk berkarya, berinovasi dan melanjutkan warisan budaya tersebut dalam bentuk yang relevan dengan zaman. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyalurkan bantuan senilai Rp8 miliar kepada sejumlah kelompok usaha dan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya pada sektor perikanan dan pangan.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Padang Fadly Amran pada rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Panggung Utama HJK Padang, kawasan bawah Jembatan Siti Nurbaya, Senin (10/8/2026).

Penyerahan bantuan turut disaksikan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi serta para camat se-Kota Padang.

Fadly Amran mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membantu masyarakat memulihkan kondisi ekonomi setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya dirasakan dari sisi kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan, pembudidaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan, serta kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pangan.

Karena itu, Pemko Padang berupaya menghadirkan bantuan yang bersifat produktif agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas usaha dan secara bertahap memulihkan perekonomian keluarga.

"Banyak masyarakat kita yang terdampak bencana. Sehingga momen HJK-357 ini juga kita gunakan untuk penggalangan amal bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujar Fadly Amran.

HJK Padang Jadi Momentum Charity

Fadly menjelaskan, rangkaian peringatan HJK Padang ke-357 tidak hanya menjadi momentum perayaan hari jadi daerah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang kepedulian sosial atau charity.

Hasil penggalangan amal tersebut, kata dia, diarahkan untuk membantu masyarakat yang mengalami dampak bencana.

Pemko Padang sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi pada 3 Agustus 2026.

"Pada Jumat lalu kita juga telah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak banjir pada 3 Agustus 2026 sebesar Rp540 juta, kepada 270 rumah yang terdampak bencana banjir dan cuaca ekstrem di Kota Padang," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak agar proses pemulihan dapat berlangsung secara bertahap.

Fadly berharap bantuan yang diberikan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pascabencana, tetapi juga dapat menjadi modal untuk menggerakkan kembali roda perekonomian keluarga.

"Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu proses pemulihan dan menggerakkan kembali perekonomian keluarga para penerima bantuan. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi recovery perekonomian keluarga Bapak dan Ibu semua," harapnya.

Bantuan Rp8 Miliar Bersumber dari APBD dan TKD

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menjelaskan, total bantuan di sektor perikanan dan pangan yang disalurkan Pemko Padang mencapai Rp8 miliar.

Anggaran tersebut bersumber dari dua sumber pembiayaan, yakni APBD Kota Padang sebesar Rp3,1 miliar dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,9 miliar.

"Bantuan sebesar Rp8 miliar tersebut bersumber dari APBD Kota Padang sebesar Rp3,1 miliar dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,9 miliar," jelas Alfiadi.

Menurutnya, bantuan tersebut disiapkan untuk membantu berbagai kelompok masyarakat yang aktivitas ekonominya terdampak bencana, terutama mereka yang bergerak pada sektor perikanan dan pangan.

Pemko Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan menyesuaikan bentuk bantuan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima.

 

Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

Nelayan Dapat Perahu, Jaring hingga Mesin Tempel

Alfiadi merincikan, bantuan untuk sektor perikanan mencakup sejumlah kebutuhan utama masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha kelautan.

Pada bidang perikanan tangkap, Pemko Padang menyalurkan sebanyak 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, serta 19 unit mesin tempel berkekuatan 15 PK.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu nelayan kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan setelah mengalami gangguan akibat bencana.

Dukungan terhadap nelayan menjadi penting mengingat sektor perikanan tangkap merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pesisir Kota Padang.

Dengan tersedianya sarana produksi, para penerima bantuan diharapkan dapat meningkatkan kembali aktivitas melaut dan secara bertahap memulihkan pendapatan keluarga.

Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil Perikanan Juga Dibantu

Selain nelayan tangkap, bantuan juga diberikan kepada masyarakat yang bergerak di bidang perikanan budidaya.

Bantuan yang disalurkan berupa 30 ekor calon induk lele dan 800 kilogram pakan ikan.

Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu pembudidaya memulihkan kembali kegiatan budidaya ikan yang terdampak bencana.

Sementara itu, bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, Pemko Padang menyalurkan sejumlah peralatan penunjang usaha.

Peralatan tersebut terdiri dari 4 unit chest freezer, 1 unit vacuum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuali besar.

Bantuan peralatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan menyimpan hasil perikanan sehingga memiliki nilai tambah sekaligus mendukung keberlanjutan usaha. 

Dukung Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Tidak hanya sektor perikanan, Pemko Padang juga memberikan perhatian terhadap sektor konsumsi dan keamanan pangan masyarakat.

Bantuan di bidang tersebut diberikan dalam dua bentuk utama, yakni sarana Kebun Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan bantuan peralatan pengolahan pangan.

Untuk program KRPL, bantuan yang diberikan mencakup tanah humus, pupuk kompos, polybag, serta berbagai jenis benih sayuran.

Benih yang disalurkan antara lain bayam, cabai, tomat, kangkung, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan rumah untuk menghasilkan bahan pangan secara mandiri.

Selain mendukung kebutuhan konsumsi rumah tangga, keberadaan KRPL juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascabencana.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan pengolahan pangan, Pemko Padang menyalurkan sejumlah peralatan berupa blender, mesin press baglog, freezer box, kulkas dua pintu, dan mesin press sealer.

Peralatan tersebut ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat mengembangkan kegiatan pengolahan pangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi produk yang dihasilkan.

Bantuan Beras untuk 17.218 Jiwa

Selain bantuan sarana usaha, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga tengah memproses pendistribusian bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem pada 3 Agustus 2026.

Alfiadi menyebut bantuan tersebut diperuntukkan bagi 17.218 jiwa dengan total bantuan mencapai 36,2 ton beras.

"Kita juga sedang proses pendistribusian bantuan pangan berupa beras untuk 17.218 jiwa, dengan total 36,2 ton kepada warga yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem pada 3 Agustus 2026 lalu," ujarnya.

Bantuan tersebut juga mencakup dukungan bagi pembudidaya ikan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang turut mengalami dampak akibat bencana.

Bagian dari Program Padang Melayani

Fadly Amran mengapresiasi jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang telah menyiapkan berbagai bentuk bantuan bagi masyarakat terdampak.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana.

Ia menilai, bantuan yang diberikan harus mampu memberikan manfaat langsung sekaligus membantu masyarakat bangkit dan kembali produktif.

Fadly menyebut langkah tersebut sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Melayani, yang menempatkan pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai salah satu fokus utama pemerintah daerah.

Melalui bantuan sarana produksi perikanan, peralatan pengolahan, dukungan budidaya, hingga penguatan ketahanan pangan rumah tangga, Pemko Padang berharap masyarakat terdampak dapat segera memulihkan aktivitas ekonomi.

Penyaluran bantuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peringatan HJK Padang ke-357 tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pemko Padang memastikan upaya pemulihan pascabencana akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dan kecamatan, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pelaku pengolahan hasil perikanan, KWT, dan kelompok usaha pangan, dapat kembali menjalankan aktivitasnya serta membangun perekonomian keluarga secara bertahap. (**)