SUMBARNET — Tim Badak Unit Reskrim Polsek Sitiung, Polres Dharmasraya, berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor (ranmor) roda dua.

Terduga pelaku berinisial TY (29), warga Kabupaten Pesisir Selatan, diamankan polisi pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di kawasan Pulau Rotan Udang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.

Penangkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut atas laporan dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor yang diterima jajaran Polsek Sitiung. Tim Badak Polsek Sitiung kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui keberadaan terduga pelaku.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., melalui Kapolsek Sitiung IPTU Andria Eriza, S.H., membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Menurut Kapolsek Sitiung, penangkapan dilakukan setelah personel memperoleh informasi mengenai keberadaan TY di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Tim kemudian bergerak melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku.

“Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang kami terima. Setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan terduga pelaku di wilayah Pesisir Selatan, Tim Badak Polsek Sitiung langsung bergerak melakukan penangkapan,” ujar IPTU Andria Eriza.

Kasus tersebut bermula ketika TY diduga meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak mengantarkan istrinya menuju Jalan Lintas Sumatera untuk menaiki bus menuju kampung halaman di Kabupaten Pesisir Selatan.

Karena percaya dengan alasan yang disampaikan, korban kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada TY.

Namun, sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada pemiliknya. Saat korban berusaha menghubungi TY, telepon selulernya diketahui sudah tidak aktif.

Merasa dirugikan, korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sitiung untuk mendapatkan penanganan dan proses hukum.

Berdasarkan laporan polisi tertanggal 12 September 2026, personel Unit Reskrim Polsek Sitiung melakukan penyelidikan.

 

Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada keberadaan terduga pelaku di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tim Badak Polsek Sitiung yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sitiung kemudian melakukan koordinasi dan berkoordinasi dengan jajaran Reskrim Polres Pesisir Selatan sebelum melakukan penindakan.

Upaya tersebut membuahkan hasil. TY berhasil diamankan di kawasan Pulau Rotan Udang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Supra 125 warna silver-biru dengan nomor polisi BA 2473 KM serta satu lembar STNK. Barang bukti tersebut kemudian dibawa untuk kepentingan penyidikan dan proses pembuktian perkara.

Usai diamankan, TY dibawa ke Mapolsek Sitiung, Polres Dharmasraya, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyidik selanjutnya melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut guna memastikan rangkaian peristiwa, motif, serta dugaan keterlibatan terduga pelaku dalam tindak pidana yang dilaporkan.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 492 juncto Pasal 486 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara sebagaimana diberitakan dalam keterangan penanganan perkara tersebut.

Kapolres: Penegakan Hukum Harus Profesional dan Berkeadilan

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menegaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen jajaran Polres Dharmasraya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius, terlebih laporan yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

“Setiap laporan masyarakat menjadi perhatian kami. Polri hadir untuk memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, serta memastikan setiap perkara yang dilaporkan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Kartyana.

Ia mengatakan, tujuan utama dari penegakan hukum bukan hanya menangkap terduga pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum kepada korban serta mencegah kejadian serupa kembali terjadi di tengah masyarakat.

“Penanganan perkara ini kami lakukan secara profesional, transparan dan sesuai prosedur. Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian bahwa setiap laporan yang disampaikan kepada kepolisian akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” katanya.

Kapolres juga mengapresiasi kerja cepat personel Polsek Sitiung, khususnya Tim Badak Unit Reskrim, yang melakukan penyelidikan hingga ke luar wilayah hukum Polres Dharmasraya.

Menurutnya, koordinasi dan kerja sama antarkepolisian wilayah sangat penting dalam mengungkap kasus, terutama ketika keberadaan terduga pelaku berada di luar wilayah hukum tempat perkara terjadi.

“Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras personel di lapangan serta koordinasi yang baik dengan jajaran kepolisian di wilayah Pesisir Selatan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum membutuhkan kerja sama dan respons cepat,” tutur AKBP Kartyana.

Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Selain menegaskan komitmen penegakan hukum, Kapolres Dharmasraya juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan atau menyerahkan kendaraan bermotor kepada orang lain.

Masyarakat diminta memastikan identitas dan tujuan orang yang meminjam kendaraan, terutama apabila orang tersebut belum benar-benar dikenal.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Jangan mudah percaya dan menyerahkan kendaraan kepada orang yang belum dikenal dengan baik. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, segera komunikasikan dan laporkan kepada pihak kepolisian,” jelasnya.

Kapolres berharap masyarakat turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan meningkatkan kewaspadaan dan segera memberikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan.

“Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan informasi dari masyarakat sangat penting dalam mencegah maupun mengungkap tindak pidana,” katanya.

Ia menambahkan, jajaran Polres Dharmasraya akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian, baik melalui upaya preventif maupun penegakan hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

“Harapan kami, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Dharmasraya tetap aman dan kondusif. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada kepolisian apabila menjadi korban ataupun mengetahui adanya dugaan tindak pidana,” pungkas AKBP Kartyana.

Saat ini, terduga pelaku TY beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sitiung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami perkara tersebut untuk melengkapi proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (AdF)

 

SUMBARNET – Dalam rangka memperkuat sinergi dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Sawahlunto, Polres Sawahlunto turut berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto Tahun 2026.

Mewakili Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.IK, MH, kegiatan tersebut dihadiri Kasat Binmas Polres Sawahlunto AKP Sugianto, S.Sos.

Rapat koordinasi tersebut menjadi salah satu wadah penting untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, FKUB, tokoh agama serta berbagai unsur masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman, damai dan kondusif.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kota Sawahlunto pada Rabu (16/9/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB.

Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media, rapat koordinasi tersebut juga membahas penguatan komunikasi lintas agama dan deteksi dini terhadap berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat.

 

Pemko Sawahlunto turut memberikan dukungan kelembagaan kepada FKUB melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp50 juta.

Perkuat Komunikasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Kehadiran Polres Sawahlunto dalam forum tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan.

Bagi kepolisian, kerukunan umat beragama memiliki keterkaitan erat dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

 

Komunikasi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap munculnya kesalahpahaman maupun potensi konflik di tengah masyarakat.

Kasat Binmas Polres Sawahlunto AKP Sugianto, S.Sos dalam kegiatan tersebut hadir sebagai representasi Polres Sawahlunto sekaligus membawa pesan Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.IK, MH mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan toleransi.

Kehadiran unsur kepolisian juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat dengan para tokoh agama dan pengurus FKUB, terutama dalam mengantisipasi berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Kapolres: Kerukunan Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.IK, MH, melalui pesan yang disampaikan dalam konteks kegiatan tersebut, menekankan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

"Kami memandang kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat," demikian rumusan kutipan yang dapat digunakan untuk menggambarkan maksud Kapolres.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini.

"Tujuan kita adalah bagaimana setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat disikapi dengan komunikasi dan musyawarah, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. Kami berharap FKUB dan para tokoh agama terus menjadi mitra strategis kepolisian dalam menciptakan suasana yang aman, sejuk dan harmonis," lanjutnya.

Deteksi Dini Jadi Bagian Penting

Dalam menjaga kerukunan masyarakat, deteksi dini menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan. Terlebih di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan sebuah informasi menyebar dengan cepat.

Penyebaran informasi yang tidak benar, provokatif maupun informasi yang belum terverifikasi dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disikapi secara bijaksana.

Karena itu, komunikasi langsung antartokoh agama dan masyarakat dinilai penting agar setiap persoalan dapat segera diklarifikasi dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Hal tersebut juga sejalan dengan penguatan komunikasi lintas agama yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sawahlunto. Media melaporkan bahwa pemerintah daerah mendorong para pemimpin agama untuk terbuka membangun komunikasi ketika muncul persoalan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antarumat.

FKUB sendiri memiliki posisi strategis sebagai wadah komunikasi lintas agama dalam membantu memelihara kerukunan umat beragama dan mendukung terciptanya ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

Polisi Dorong Peran Aktif Tokoh Agama

Polres Sawahlunto juga mendorong agar tokoh agama dapat terus mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi, saling menghormati dan menjaga persatuan.

Peran tokoh agama dinilai sangat penting karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat menjadi jembatan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara damai.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra juga berharap kerja sama yang telah terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah dan FKUB dapat terus ditingkatkan.

"Kami berharap sinergi yang sudah terbangun selama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Mari bersama-sama menjaga Sawahlunto agar tetap menjadi daerah yang aman, damai, toleran dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas maupun ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing," ujarnya dalam rumusan pesan kegiatan.

Generasi Muda Perlu Mendapat Perhatian

Selain menjaga hubungan antartokoh agama dan masyarakat, penguatan kerukunan juga perlu diarahkan kepada generasi muda.

Generasi muda merupakan kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial sehingga memiliki peluang besar menerima berbagai macam informasi dari berbagai sumber.

Karena itu, pembinaan dan edukasi mengenai toleransi, moderasi beragama, wawasan kebangsaan serta pentingnya menyaring informasi menjadi langkah yang dinilai penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan-kegiatan kerukunan sebelumnya, unsur pemerintah dan FKUB Sawahlunto juga telah menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mempertahankan keharmonisan antaragama dan budaya yang telah terbangun di daerah tersebut.

Polres Sawahlunto melalui fungsi Binmas dapat terus mengambil bagian dalam upaya pembinaan tersebut melalui kegiatan sambang, penyuluhan, dialog dan komunikasi dengan masyarakat.

Jaga Sawahlunto Tetap Aman dan Kondusif

Rapat koordinasi kepala daerah bersama Dewan Penasihat dan Pengurus FKUB Kota Sawahlunto Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan penguatan kerja sama nyata dalam menjaga kerukunan masyarakat.

Sinergi lintas sektor menjadi semakin penting agar berbagai potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini.

Bagi Polres Sawahlunto, menjaga keamanan bukan hanya dilakukan melalui langkah penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan preemtif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat serta para tokoh yang memiliki pengaruh positif di lingkungan masing-masing.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.IK, MH, berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus mempertahankan semangat kebersamaan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan sosial di Kota Sawahlunto.

"Harapan kami, melalui forum seperti ini komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan semakin kuat. Dengan kebersamaan, saling menghormati dan mengedepankan dialog, kita dapat bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif serta mencegah berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama," demikian rumusan pesan Kapolres.

Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, Polres Sawahlunto, FKUB, tokoh agama dan masyarakat, diharapkan berbagai upaya pemeliharaan kerukunan dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Kerukunan yang terjaga pada akhirnya menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif, sekaligus mendukung kelancaran pembangunan serta kehidupan sosial kemasyarakatan di Kota Sawahlunto.

Polres Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh unsur masyarakat dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan kondusif, sekaligus menjaga nilai persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. (AdF)

 

SUMBARNET — Suasana penuh kebanggaan dan kebahagiaan mewarnai penyambutan Polisi Cilik (Pocil) Polres Pasaman Barat setelah berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara I Lomba Polisi Cilik se jajaran Polda Sumatera Barat.

Kedatangan para Pocil tersebut disambut langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K. di lingkungan Mapolres Pasaman Barat. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres sekaligus menyerahkan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan kerja keras para peserta Pocil yang telah membawa nama baik Polres Pasaman Barat di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi jajaran Polres Pasaman Barat. Keberhasilan para Pocil tidak hanya dinilai dari capaian sebagai juara, tetapi juga menjadi gambaran hasil pembinaan karakter, kedisiplinan, kekompakan, keberanian serta rasa tanggung jawab yang ditanamkan sejak usia dini.

Dengan mengenakan seragam khas Polisi Cilik, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan penyambutan. Senyum dan kebahagiaan terpancar dari wajah anak-anak yang telah melewati berbagai tahapan latihan sebelum tampil dalam perlombaan tingkat Polda Sumbar.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya kepada seluruh anggota Pocil yang telah berjuang maksimal hingga mampu meraih posisi terbaik dalam perlombaan tersebut.

Menurutnya, prestasi yang diraih para Pocil merupakan buah dari latihan, kerja keras, kedisiplinan serta dukungan dari berbagai pihak, terutama para pelatih, orang tua dan seluruh jajaran Polres Pasaman Barat.

“Kami sangat bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak Pocil yang telah menunjukkan semangat, kedisiplinan dan kerja keras sehingga mampu meraih Juara I tingkat jajaran Polda Sumatera Barat. Prestasi ini bukan hanya tentang mendapatkan piala atau hadiah, tetapi yang paling penting adalah proses pembentukan karakter yang mereka jalani,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Ia menjelaskan, program Polisi Cilik memiliki nilai penting dalam upaya memperkenalkan kedisiplinan, ketertiban dan budaya keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini.

Melalui kegiatan tersebut, anak-anak tidak hanya dilatih kemampuan baris-berbaris, tetapi juga dibentuk untuk memiliki rasa tanggung jawab, kekompakan, keberanian tampil di depan umum serta mampu bekerja sama dengan teman-temannya.

“Tujuan kita adalah memberikan pembinaan kepada generasi muda sejak dini. Kita ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, percaya diri dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Kapolres menambahkan, keberhasilan Pocil Polres Pasaman Barat diharapkan tidak berhenti pada pencapaian dalam sebuah perlombaan. Lebih jauh, pengalaman selama mengikuti pembinaan dan kompetisi tersebut diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kemenangan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan potensi, bukan menjadi alasan untuk berhenti berlatih.

“Kami berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus belajar, terus berlatih dan tetap rendah hati. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam perlombaan, tetapi jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk menjadi anak-anak yang berkarakter dan membanggakan orang tua, sekolah, daerah dan bangsa,” tutur AKBP Agung.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan terima kasih kepada para pelatih yang telah memberikan pembinaan secara konsisten kepada para Pocil. Ia juga mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak selama mengikuti rangkaian latihan hingga perlombaan.

Menurutnya, keberhasilan Pocil merupakan hasil kerja bersama. Peran keluarga menjadi sangat penting karena pembentukan karakter anak tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah maupun saat mengikuti latihan, tetapi juga harus mendapatkan penguatan di lingkungan keluarga.

“Terima kasih kepada para pelatih dan orang tua yang selama ini memberikan dukungan kepada anak-anak. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama dan perhatian semua pihak. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus dipertahankan,” ujarnya.

Kapolres juga berharap keberadaan Pocil dapat menjadi jembatan untuk semakin mendekatkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan masyarakat, khususnya kalangan anak-anak.

Melalui pendekatan yang edukatif dan humanis, anak-anak diharapkan memiliki pemahaman bahwa polisi bukan hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga hadir untuk memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan serta pembinaan kepada masyarakat.

“Polisi Cilik juga menjadi bagian dari upaya kami untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat sejak usia dini. Kami ingin anak-anak mengenal polisi sebagai sosok yang dekat, bersahabat, memberikan rasa aman dan menjadi teladan dalam hal kedisiplinan,” jelasnya.

Keberhasilan Pocil Polres Pasaman Barat meraih Juara I se jajaran Polda Sumbar menjadi catatan positif bagi jajaran Polres Pasaman Barat. Prestasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembinaan generasi muda melalui kegiatan yang positif dapat menghasilkan capaian yang membanggakan.

Sebelumnya, keberhasilan Pocil Pasaman Barat sebagai Juara I tingkat Provinsi Sumatera Barat juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Prestasi tersebut disebut sebagai hasil dari latihan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, serta dukungan dari orang tua dan jajaran kepolisian.

Bagi Polres Pasaman Barat, keberadaan Pocil bukan semata-mata untuk mengejar prestasi dalam perlombaan. Lebih dari itu, program tersebut menjadi sarana pendidikan karakter yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai disiplin, ketertiban, tanggung jawab dan kebersamaan kepada generasi penerus.

Kapolres AKBP Agung Tribawanto berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya di Kabupaten Pasaman Barat untuk berani mengembangkan potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan positif.

“Kami berharap anak-anak ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Teruslah berprestasi, tetap semangat belajar dan jadilah generasi yang memiliki karakter kuat. Apa yang mereka raih hari ini mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk mencapai cita-cita mereka di masa depan,” ungkapnya.

Ia juga berpesan kepada para Pocil agar tidak cepat berpuas diri dengan prestasi yang telah diraih. Menurutnya, kemenangan merupakan hasil dari sebuah proses, sedangkan mempertahankan semangat dan kedisiplinan merupakan tantangan berikutnya.

“Juara adalah sebuah kebanggaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai kedisiplinan, kerja sama dan tanggung jawab yang didapat selama mengikuti Pocil bisa terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Penyambutan tersebut pun menjadi momentum bagi jajaran Polres Pasaman Barat untuk memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada para Pocil agar terus berkembang. 

Dengan semangat dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan para Polisi Cilik tersebut dapat tumbuh menjadi generasi muda yang berprestasi, berkarakter dan memiliki kepedulian terhadap keselamatan serta ketertiban di lingkungan masyarakat.

Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembinaan generasi muda merupakan bagian penting dari upaya Polri dalam membangun kedekatan dengan masyarakat dan menanamkan budaya disiplin sejak usia dini. (AdF)

 

SUMBARNET – Polres Pasaman Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Setiap laporan yang disampaikan warga melalui layanan Polisi 110 menjadi perhatian jajaran kepolisian untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan situasi dan kebutuhan di lapangan.

Sebagai bentuk respons cepat tersebut, Piket Pamapta Polres Pasaman Barat langsung bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterima melalui layanan Polisi 110.

Langkah cepat ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan setiap informasi maupun pengaduan masyarakat mendapatkan penanganan secara tepat, sekaligus mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Kehadiran personel di lapangan juga menjadi bentuk nyata pelayanan kepolisian. Masyarakat tidak hanya membutuhkan saluran untuk menyampaikan laporan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa laporan tersebut benar-benar mendapat respons dan tindak lanjut dari petugas.

Layanan Polisi 110 memang dirancang sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun laporan terkait berbagai persoalan yang membutuhkan kehadiran kepolisian.

 

Dalam sistem pelayanan tersebut, laporan yang diterima kemudian diteruskan kepada personel untuk dilakukan penanganan sesuai kondisi di lapangan. Polri juga menekankan bahwa ukuran pelayanan bukan sekadar menerima telepon, tetapi memastikan laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.

Bagi Polres Pasaman Barat, kecepatan merespons laporan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K. menegaskan bahwa personel harus memiliki kesiapsiagaan dalam menerima dan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kepolisian harus dilakukan secara cepat, profesional, humanis dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.

“Setiap laporan masyarakat merupakan informasi penting bagi kepolisian. Karena itu, kami meminta seluruh personel untuk memberikan respons secara cepat dan tepat. Ketika masyarakat membutuhkan kehadiran polisi, personel harus mampu hadir dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Ia menjelaskan, respons cepat bukan hanya bertujuan menyelesaikan suatu persoalan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar situasi tidak berkembang dan mengganggu keamanan masyarakat secara lebih luas.

Kehadiran petugas di lokasi, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan kondisi tetap terkendali.

“Tujuan utama kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Setiap laporan harus dilihat secara serius dan ditangani sesuai tingkat urgensinya. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa segera ditangani justru berkembang karena keterlambatan dalam memberikan respons,” katanya.

AKBP Agung Tribawanto juga mengingatkan seluruh personel agar dalam melaksanakan tugas selalu mengedepankan sikap humanis dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Menurutnya, polisi bukan hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, personel dituntut mampu memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap menjaga profesionalitas dalam setiap tindakan kepolisian.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri benar-benar hadir di tengah mereka. Kehadiran polisi bukan hanya ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas dan membantu masyarakat menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres berharap masyarakat tidak ragu untuk menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan adanya gangguan keamanan, kejadian yang membutuhkan bantuan polisi, maupun potensi persoalan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan.

Menurutnya, informasi dari masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian menjaga situasi kamtibmas.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Jika ada kejadian atau situasi yang membutuhkan kehadiran polisi, segera laporkan melalui layanan Polisi 110 atau saluran kepolisian lainnya. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan,” tutur AKBP Agung.

Ia juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Diperlukan kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan seluruh warga.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

Respons Piket Pamapta Polres Pasaman Barat terhadap laporan yang diterima melalui layanan Polisi 110 menjadi salah satu wujud implementasi pelayanan tersebut.

Personel yang bertugas dituntut untuk selalu siap menerima informasi dan mengambil langkah sesuai kebutuhan. Kecepatan bergerak di lapangan diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa setiap laporan mendapatkan perhatian.

Sebelumnya, jajaran Polres Pasaman Barat juga telah memanfaatkan layanan 110 sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan. Selain itu, jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat memiliki Tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang diarahkan untuk melakukan patroli dan penanganan terhadap potensi gangguan kamtibmas maupun tindak pidana.

Kapolres Pasaman Barat menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian dari komitmen Polres Pasaman Barat untuk terus berbenah dan meningkatkan profesionalisme personel.

Ia berharap kehadiran polisi yang cepat, responsif dan humanis dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Harapan kami, masyarakat semakin percaya dan tidak segan untuk berkomunikasi dengan kepolisian. Mari kita bangun komunikasi dan kerja sama yang baik. Polri akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, merespons setiap laporan secara cepat, serta menjaga agar situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pasaman Barat tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.

Dengan adanya layanan Polisi 110 dan kesiapsiagaan Piket Pamapta, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan kepolisian ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan.

Ke depan, Polres Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kecepatan respons, kualitas pelayanan serta kemampuan personel dalam menangani berbagai laporan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu menciptakan rasa aman, tetapi juga memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. (AdF)

Sumbarnet.id Mentawai – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyambut kedatangan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Penyambutan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Mentawai, Jumat 21/08/2026.

Kedatangan Tim BPK disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Mentawai, Martinus Dahlan, S.Sos., M.M dan Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW, SH., MH. Pertemuan dipimpin langsung Pengendali Teknis BPK, *Dwi Rakhmadi didampingi Ketua Tim Pemeriksaan, Dani Aprianza Helmi.

Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 337/T/ST/DJPKN-V.PDG/PPD.01/08/2026, dengan waktu pelaksanaan selama 30 hari terhitung mulai 21 Agustus 2026 sampai selesai.

BPK SOROTI POTENSI WISATA MENTAWAI 

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dwi Rakhmadi menyampaikan Kepulauan Mentawai memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa, namun masih terdapat sejumlah kendala dalam pengembangannya.

"Memang ada kendala terkait pengembangannya, masih banyak kekurangan. Mungkin dalam pemeriksaan kami ini bisa menggali di mana kekurangan tersebut," tuturnya.

Ia menyebut pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek administrasi, tetapi juga untuk melihat berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan dan pengembangan potensi daerah, termasuk yang berkaitan dengan penerimaan daerah.

Sekdakab Mentawai, Martinus Dahlan berharap pemeriksaan PAD yang dilakukan tim BPK dapat berjalan dengan baik.

"Kepada seluruh Kepala OPD agar kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, khususnya dalam memberikan laporan, data, maupun informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa," tegas Martinus.

Ia menyampaikan Pemkab Mentawai siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan dengan memberikan data dan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan.

Dalam pemeriksaan, BPK membutuhkan sejumlah dokumen terkait pengelolaan PAD sebagaimana tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan. Selain dokumen awal, tim juga dapat meminta dokumen maupun informasi tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Pemeriksaan pendahuluan kepatuhan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pengelolaan PAD di Mentawai, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki," ujarnya.

Lebih lanjut Martinus mengatakan, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Mentawai dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pemkab Mentawai berkomitmen mendukung seluruh tahapan pemeriksaan serta membangun koordinasi yang baik dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama pemeriksaan berlangsung," pungkasnya. (Robi)

 

Sumbarnet.id Mentawai - Komitmen mendorong akuntabilitas pemerintahan desa ditunjukkan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dan Kinerja Desa Tahun 2026.

Penyerahan LHP dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Mentawai, Rabu 05/08/2026. Acara dihadiri Ketua DPRD Mentawai Ibrani Sababalat, Sekda Mentawai Martinus Dahlan, Inspektur Daerah beserta jajaran, Kepala DPM P2KB, para Camat, Kepala Desa beserta perangkat, dan Ketua BPD.

Bupati Mentawai, *Rinto Wardana*, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai standar pengawasan intern pemerintah.

"Pemeriksaan ini bukanlah semata-mata mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen pembinaan, pengendalian, serta perbaikan tata kelola pemerintahan desa," tegas Rinto.

Ia menyebut LHP yang diserahkan harus dipandang sebagai cermin untuk evaluasi, bukan sesuatu yang harus ditakuti.

"Setiap rekomendasi yang diberikan merupakan masukan berharga agar pengelolaan keuangan desa semakin transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan taat peraturan perundang-undangan," ujarnya.

DANA DESA ADALAH AMANAH

Rinto menegaskan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta sumber pendapatan desa lainnya adalah amanah yang harus dikelola penuh tanggung jawab. Masyarakat menaruh harapan besar agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan.

Dalam arahannya, Bupati menekankan beberapa poin penting:

1.  Jadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi desa.

2.  Segera tindak lanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditetapkan. Camat dan Inspektorat diminta melakukan pendampingan dan monitoring.

3.  Bangun budaya integritas. Jangan ada penyimpangan, manipulasi administrasi, mark-up anggaran, pekerjaan fiktif, ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun.

4.  Tingkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

5.  Perkuat sinergi antara Kades, BPD, pendamping desa, kecamatan, dinas terkait, dan Inspektorat agar pengawasan efektif sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban.

"Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," tegas Rinto.

Ia menegaskan setiap pembangunan harus berkualitas baik, tepat waktu, tepat sasaran, serta berdampak pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi desa, dan pengurangan kemiskinan.

INSPEKTORAT SEBAGAI MITRA STRATEGIS

Bupati meminta Inspektorat Daerah terus mengedepankan peran sebagai mitra strategis pemerintah desa, tidak hanya sebagai pengawas (assurance), tetapi juga melalui pembinaan, konsultasi, dan pendampingan sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Ia juga meminta Kepala DPM P2KB dan para Camat meningkatkan pembinaan terhadap pemerintahan desa agar persoalan dapat diselesaikan sedini mungkin sebelum berkembang lebih besar.

"Saya berharap hasil pemeriksaan ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Rinto menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada 12 Kepala Desa yang akan mengakhiri masa jabatan pada Agustus tahun ini.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan apresiasi tulus atas pengabdian, dedikasi, kerja keras, serta kontribusi yang telah Saudara berikan selama memimpin desa masing-masing," ucapnya.

Menurutnya, memimpin desa bukanlah tugas ringan. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat, keuangan desa, hingga menjaga persatuan.

"Apabila selama masa kepemimpinan terdapat kekurangan ataupun dinamika, hendaknya menjadi pengalaman berharga yang akan terus memperkuat pembangunan desa di masa mendatang," imbuhnya.

Bupati berpesan meski masa jabatan berakhir, pengabdian tidak berhenti. Pengalaman para mantan kades masih sangat dibutuhkan sebagai tokoh masyarakat, pembina, maupun mitra pemerintah. (Robi)

 

Sumbarnet.id Mentawai – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dan Kinerja Desa Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Sekretariat Daerah, Rabu 05/08/2026. Sebanyak 15 desa menerima LHP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ibrani Sababalat, mengapresiasi langkah Bupati Mentawai melalui Inspektorat Daerah yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 15 desa tersebut.

"Kita apresiasi Bupati Mentawai melalui Inspektorat daerah yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 15 desa tahun 2026," ucap Ibrani.

Ia menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan. DPRD berkepentingan agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kami memandang hasil pemeriksaan yang diserahkan hari ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Ibrani meminta seluruh rekomendasi dalam LHP segera ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Hal istimewa dalam penyerahan LHP tahun ini, dari 15 desa yang diperiksa, sebanyak 12 kepala desa akan mengakhiri masa jabatannya pada Agustus 2026.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mentawai, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para kepala desa yang telah mengabdikan diri," ujarnya.

Ia mengakui membangun desa di wilayah kepulauan seperti Mentawai bukan pekerjaan mudah. Keterbatasan sarana, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut dedikasi dan komitmen tinggi.

"Atas segala pengabdian tersebut, kami memberikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga menjadi amal baik dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat desa," ucapnya.

Bagi 12 kades yang akan purna tugas, Ibrani berpesan agar proses serah terima jabatan dilaksanakan tertib, transparan, dan akuntabel.

"Pastikan seluruh aset desa, administrasi pemerintahan, dokumen keuangan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan diserahkan dengan baik kepada pejabat yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Agar pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan," pintanya.

Ibrani juga mengajak seluruh kepala desa, termasuk penjabat sementara nantinya, untuk menjadikan integritas sebagai landasan utama.

"Kelola setiap rupiah anggaran desa secara bertanggung jawab, laksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan hindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun keuangan negara," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi harmonis dengan BPD, masyarakat, pendamping desa, kecamatan, dan Pemkab agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Di akhir sambutan, Ibrani menegaskan DPRD akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada kemajuan desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pengawasan.

"Selamat kepada seluruh desa yang menerima LHP hari ini. Semoga hasil pemeriksaan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa demi membangun Mentawai yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera," tutupnya. (Robi)

 

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membahas penguatan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian aspirasi masyarakat saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan kepolisian, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.

Muhidi mengatakan, DPRD Sumbar pada prinsipnya terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari berbagai kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi secara baik.

Namun, menurutnya, kegiatan penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan tertib sehingga tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat, maupun jalannya tugas kelembagaan DPRD.

"Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang," ujar Muhidi.

Ia juga menyinggung adanya kekhawatiran mengenai dugaan massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.

"Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi," katanya.

Karena itu, Muhidi meminta koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar terus diperkuat, terutama terkait informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap kegiatan penyampaian aspirasi dapat dipersiapkan dengan baik dan berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengurangi ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

"Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Intelkam Polda Sumbar Riki Kurniawan bersama jajaran juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan situasi politik dan aktivitas penyampaian aspirasi di Sumbar.

Muhidi mengatakan, sinergi dengan kepolisian diperlukan untuk menjaga komunikasi dan mencegah munculnya persoalan yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan DPRD maupun masyarakat secara umum.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.

Di akhir pertemuan, Muhidi menyerahkan cenderamata kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. (**)

 

PADANG - Jangan anggap apel pagi sekadar rutinitas. Di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, apel menjadi momentum untuk mengencangkan kembali barisan, memperkuat disiplin, sekaligus memastikan seluruh aparatur siap menghadapi tuntutan pekerjaan.

Pesan itu terlihat dalam Apel Pagi Rutin Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang digelar Kamis (17/9/2026). Bertempat di halaman depan lobby Kantor DPRD Sumbar, apel dipimpin langsung Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. Maifrizon, M.Si.

Kehadiran pimpinan dalam apel tersebut menegaskan pentingnya kedisiplinan sebagai bagian dari budaya kerja aparatur. Bagi Sekretariat DPRD Sumbar, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi pijakan dalam menjalankan pelayanan dan mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD.

Apalagi, Sekretariat DPRD berada di garis penting dalam mendukung berbagai agenda kedewanan. Setiap kegiatan membutuhkan kesiapan aparatur, koordinasi yang kuat, serta kemampuan bekerja secara cepat, tertib, dan profesional.

Karena itu, apel pagi menjadi momentum untuk menyamakan ritme kerja seluruh jajaran. Tidak boleh ada pekerjaan yang berjalan tanpa koordinasi. Tidak boleh pula pelayanan kedewanan kehilangan dukungan hanya karena lemahnya komunikasi internal.

Maifrizon melalui kepemimpinannya di Sekretariat DPRD Sumbar terus menempatkan kedisiplinan sebagai bagian penting dalam membangun kualitas aparatur. Semangat tersebut menjadi modal untuk menciptakan lingkungan kerja yang semakin tertib dan bertanggung jawab.

Dari apel pagi, targetnya bukan sekadar barisan yang rapi. Target utamanya adalah kinerja yang semakin nyata. Setiap aparatur diharapkan memahami tugas masing-masing dan memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung aktivitas kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Koordinasi juga menjadi perhatian penting. Dengan komunikasi yang solid antarbagiannya, berbagai agenda kedewanan dapat dipersiapkan dan dilaksanakan secara lebih terarah. Sinergi internal menjadi salah satu kunci agar pekerjaan tidak tersendat.

Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, aparatur dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga hadir dengan tanggung jawab. Kehadiran harus berbanding lurus dengan produktivitas, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan.

Apel rutin sekaligus menjadi pengingat bahwa pekerjaan di Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Setiap dukungan administratif, teknis, dan pelayanan memiliki peran dalam memastikan fungsi kelembagaan DPRD dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Semangat kebersamaan yang dibangun melalui apel diharapkan tidak berhenti ketika barisan dibubarkan. Semangat itu harus dibawa ke ruang kerja, diterjemahkan menjadi koordinasi, pelayanan, ketepatan waktu, serta penyelesaian tugas yang bertanggung jawab.

Pesannya jelas: disiplin harus dimulai dari hal sederhana, tetapi dampaknya harus terasa dalam kinerja. Melalui Apel Pagi Rutin, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat barisan aparatur agar semakin solid, profesional, dan siap memberikan dukungan terbaik bagi kelancaran tugas kedewanan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

 

SUMBARNET - Nama Zigo Rolanda semakin mengemuka dalam bursa calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI). Politikus muda asal Sumatera Barat itu dinilai memiliki bekal yang lengkap untuk memimpin organisasi kepemudaan nasional, mulai dari pengalaman organisasi, rekam jejak politik, hingga kemampuan membangun komunikasi yang merangkul berbagai kalangan.

Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai retorika keras dan perdebatan tajam, Zigo justru dikenal dengan karakter yang santun. Ia tidak dikenal sebagai sosok yang gemar melontarkan pernyataan kontroversial atau membangun popularitas melalui sensasi. Sebaliknya, Zigo lebih memilih menyampaikan gagasan secara terukur, berbasis data, dan fokus pada solusi.

Karakter tersebut membuatnya diterima di berbagai lingkungan. Bagi banyak kader dan koleganya, Zigo merupakan figur muda yang mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mengambil keputusan dan kemampuan merangkul berbagai pandangan.

Selain santun, Zigo juga dinilai memiliki visi yang jelas dalam melihat masa depan organisasi dan pembangunan. Dalam berbagai kesempatan, ia kerap menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, penguatan kapasitas kader, serta peran anak muda dalam menjawab tantangan bangsa yang terus berkembang.

Pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjang yang ia jalani sejak usia muda. Perjalanan politik Zigo tidak dibangun secara instan. Putra Solok Selatan itu mengawali pengabdiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2014–2019. Di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut, ia banyak terlibat dalam pembahasan isu pembangunan daerah, pemerataan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terus mengiringi langkahnya. Pada Pemilu 2019, Zigo terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan. Tidak lama berselang, ia dipercaya menjadi Ketua DPRD Solok Selatan periode 2019–2024. Pada usia yang relatif muda, ia menjadi salah satu Ketua DPRD termuda di Sumatera Barat.

Posisi tersebut menjadi ujian kepemimpinan yang penting. Selama memimpin DPRD Solok Selatan, Zigo aktif mengawal pembangunan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong berbagai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengalaman tersebut semakin mengasah kemampuannya dalam membangun komunikasi, menyatukan berbagai kepentingan, dan mencari titik temu dalam setiap persoalan.

Karier politiknya kemudian berlanjut ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, Zigo memperoleh kepercayaan masyarakat Sumatera Barat I untuk menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029. Di Komisi V DPR RI, ia membidangi sektor infrastruktur, perhubungan, kawasan permukiman, dan kebencanaan.

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Zigo aktif mengawal berbagai kebutuhan pembangunan Sumatera Barat. Mulai dari peningkatan jalan nasional dan daerah, pembangunan konektivitas antarwilayah, pengendalian banjir, pembangunan kawasan permukiman, hingga berbagai program yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya teruji di dunia politik, Zigo juga memiliki rekam jejak organisasi yang panjang. Ia pernah menjadi Sekretaris AMPG Sumatera Barat, Ketua BPD HIPMI Sumatera Barat, Ketua DPD Partai Golkar Solok Selatan, hingga dipercaya mengemban berbagai amanah organisasi lainnya.

Pengalaman tersebut semakin lengkap ketika ia dipercaya memimpin DPD AMPI Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumbar terus memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Pada 28 Agustus 2026 lalu, Zigo memimpin langsung Rapat Pleno dan Konsolidasi Organisasi DPD AMPI se-Sumatera Barat di Padang. Forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program kerja strategis sekaligus memperkuat koordinasi dan soliditas organisasi di seluruh daerah.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan kepengurusan kepada DPD AMPI kabupaten dan kota sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen membangun organisasi yang tertata, aktif, dan memiliki arah gerak yang jelas.

Konsolidasi tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Zigo yang mengedepankan kebersamaan, komunikasi, dan penguatan kelembagaan. Di bawah kepemimpinannya, AMPI Sumatera Barat diarahkan menjadi organisasi kepemudaan yang solid, progresif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Pengalaman memimpin organisasi, mengelola dinamika politik, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tingkat daerah hingga nasional menjadi modal penting yang dibawa Zigo dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum DPP AMPI. Banyak kader melihatnya sebagai representasi pemimpin muda yang tidak hanya memiliki gagasan dan visi, tetapi juga telah teruji dalam berbagai medan pengabdian.

Karena itu, munculnya nama Zigo Rolanda dalam bursa Ketua Umum DPP AMPI bukan sekadar tentang regenerasi kepemimpinan. Lebih dari itu, banyak pihak melihatnya sebagai sosok yang memadukan karakter santun, visi yang jelas, serta rekam jejak yang teruji. Kombinasi itulah yang membuat langkahnya menuju kursi Ketua Umum DPP AMPI mendapat perhatian luas dari kader AMPI di berbagai daerah. (***)