SUMBARNET - Di tengah banyaknya daerah yang berlomba mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat, Tanah Datar datang dengan sesuatu yang tidak semua daerah miliki: sebuah keikhlasan. Bukan sekadar proposal, melainkan tanah hibah seluas 9,5 hektare yang diserahkan demi masa depan anak-anak miskin.

Tanah itu bukan milik negara. Bukan pula aset perusahaan. Lahan tersebut dihibahkan keluarga besar COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kampung halamannya, Tanjung Alam.

Langkah itu kemudian menjadi penentu.

Saat Bupati Tanah Datar Eka Putra memaparkan rencana pembangunan di hadapan Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (25/2), perhatian langsung tertuju pada status lahan tersebut. Di antara banyak usulan dari berbagai daerah, hibah itu menjadi sesuatu yang langka.

“Ini rasanya hibah satu-satunya di Indonesia,” ujar Sekjen Kemensos Robben Rico, sebagaimana dikutip Eka Putra.

Tak lama setelah pemaparan selesai, persetujuan pun diberikan. Tanah Datar resmi menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada 2026.

Bagi Eka Putra, keputusan itu bukan sekadar keberhasilan administratif. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan.

Seusai dari Kemensos, ia langsung menemui Dony Oskaria di ruang kerjanya di Jakarta.

“Terima kasih Pak Dony,” ucap Eka, singkat namun sarat makna.

Ucapan itu lahir dari kesadaran bahwa tanpa hibah tersebut, peluang Tanah Datar mungkin tak akan sebesar sekarang.

Sekolah untuk Anak yang Nyaris Kehilangan Kesempatan

Di atas lahan hibah itulah nantinya berdiri Sekolah Rakyat yang dirancang menampung hingga 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Mereka adalah anak-anak dari keluarga rentan miskin, miskin, hingga miskin ekstrem, kelompok yang kerap terputus pendidikannya karena keadaan ekonomi.

Bagi Dony Oskaria, sekolah itu bukan sekadar bangunan pendidikan.

“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” katanya.

Seluruh siswa akan belajar secara gratis dengan sistem asrama. Kampus pendidikan itu juga dilengkapi rumah ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, akses air bersih, hingga infrastruktur jalan yang memadai.

Di sana, pendidikan tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dirasakan.

Dari Kampung Halaman untuk Masa Depan

Pembangunan Sekolah Rakyat di Jorong Duo Baleh Koto dan Koto Gadih, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, diperkirakan menelan anggaran Rp250 hingga Rp300 miliar. Namun nilai terbesar dari proyek ini bukan hanya angka investasi.

Bagi masyarakat, pembangunan tersebut membawa harapan baru bagi ekonomi kawasan sekaligus kebangkitan kampung halaman.

Dony Oskaria bahkan berencana membangun ulang masjid, pasar, serta kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), memperkuat kembali pusat kehidupan sosial masyarakat.

Di ranah Minangkabau, tanah sering disebut sebagai pusako, warisan yang dijaga turun-temurun. Namun di Tanjung Alam, sebagian pusako itu kini dilepas bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk membuka jalan pendidikan bagi ribuan anak.

Bagian dari Mimpi Besar Indonesia

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia. Hingga Januari 2026, sebanyak 166 sekolah telah diresmikan, dengan tambahan 104 titik baru yang sedang dipersiapkan menuju target 500 Sekolah Rakyat pada 2029.

Program ini menjadi bagian dari tiga pilar pembangunan nasional: ketahanan pangan, kemandirian energi, dan penguatan kualitas manusia Indonesia.

Di antara ratusan rencana pembangunan itu, Tanjung Alam kini memiliki cerita yang berbeda.

Sebuah sekolah lahir bukan hanya dari kebijakan negara, tetapi dari sebidang tanah yang dihibahkan dengan kepercayaan bahwa pendidikan mampu mengubah nasib generasi berikutnya.

Dan di balik persetujuan itu, terselip kalimat sederhana yang menggambarkan rasa syukur sebuah daerah:

“Terima kasih, Pak Dony Oskaria.” (3g)

SUMBARNET - Fakta terbaru nih, infonya PT Bukit Asam tengah mengurus semua perizinan untuk membuka kembali tambang batubara Ombilin Sawahlunto. 

Aktivitas kembali tambang itu, rencananya dimulai 2027. 

Tapi, COO BPI Danantara, Dony Oskaria memerintahkan agar dilakukan tahun ini juga.

“Sekarang (2026) saja,” kata Dony Oskaria di Jakarta, di Jakarta Selasa (25/2-2026).

“Benar ada rencana kita mau atifkan kembali tambang di Ombilin, saat ini sedang proses perizinan dan Amdal serta feasibility study (FS). Dokumen ini sangat penting, tanpa itu aktivitas tidak bisa dilakukan. Jika sudah dibuka, ekosistemnya akan terbentuk dan punya dampak ekonomi yang bagus,” kata Direktur Operasional, PTBA Ilham Yacob, di tempat terpisah, Rabu siang.

Corporte Secrerary PTBA, Eko Prayitno menyebut penambangan baru bisa dilakukan, jika semua dokumen selesai dan persetujuan pemerintah sudah dikantongi. 

Dokumen ini, menyangkut teknis, analisasi biaya,  operasional dan kesiapan tenaga kerja, legal, regulasi dan lingkungan. 

Jika tambang ini dibuka kembali, baik tambang permukaan maupun dalam, maka setidaknya akan tertampung seribu tenaga kerja.

Menurut Eko, potensi tambang terbuka di Ombilin 2 juta ton, sedang tambang dalam 100 juta ton. Tambang batubara ini merupakan tertua di Indonesia dan aktivitasnya menurun tajam sejak 25 tahun silam. 

Para pekerja pergi dan kemudian Sawahlunto dirisaukan akan jadi kota mati. 

Rencana pembukaan tambang sudah disebut berkali-kali, bahkan investor China sudah datang, namun semua tidak terealisasi.

Pembukaan kembali tambang Sawahlunto 2026 sebagaimana ditehaskan Dony Oskaria tadi, memberi angin segar pada Sumbar yang kekurangan lapangan kerja. 

Hal ini juga berdampak bagus bagi Sawahlunto yang tumbuh karena adanya tambang tersebut.

Deposit batubara ditemukan peneliti muda Belanda, Willem Hendrik de Greve pada 1867-1868. 

Sebelumnya, orang yang sama juga menemukan deposit timah di Bangka. Bapak geologi Hindia Belanda, RDM Verbeek, juga mencatat hal itu dengan. Ia merinci deposit batubara di Ombilin 200 juta ton itu terdiri dari, 80 juta ton di Parambahan, 90-an juta ton di Sungai Durian dan 4 juta tn di Lurah Gadang. 

Pada 28 Desember 1891 pemerintah Hindia Belanda membuka tambang ini,  melalui surat Keputusan pemerintah tanggal 4 Januari 1892, Nomor 2, Tahun 1892. 

Pembukaan tambang sari berbagai dokumen, juha diiringi Pembangunan jaringan kereta api, pembukaan Pelabuhan Emmahaven (Telukbayur), diikuti pembangunan pabrik semen di Indarung. Hal ini memicu industrialiasi di Sumatra’s Westkust. 

Semuanya diwariskan sampai sekarang, bahkan Semen Padang, semakin besar. (***)

Padang, Momen safari ramadhan 1447 hijriah dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Pelaku tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa rehabilitasi. 

Hal ini disampaikan Evi Yandri saat pertemuan dengan Jamaah masjid Jabal Nur, Seberang Padang, Kota Padang, Selasa (24/2) malam. 

Evi membawa ikut serta pasien rehabilitasi narkoba yang sudah memperlihatkan kesembuhan. Mereka dibawa Evi untuk menceritakan bagaimana kondisi sebelum dan pasca rehabilitasi. 

"Pada momen safari ramadhan ini saya mengajak masyarakat, kalau ada dunasanak atau anak, keluarga, kenalan yang menggunakan narkoba bawalah mereka untuk direhabilitasi," ujar Evi. 

Masyarakat jangan merasa malu karena penting pelaku direhabilitasi agar bisa lepas dari narkoba. Ini juga menjadi cara untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar. 

Untuk rehabilitasi ini Evi Yandri juga telah memiliki yayasan rehabilitasi yakni Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI). Yayasan ini ia dirikan bersama rekan sejak 2014. Kala itu Evi belum menjadi anggota dewan.

"Jadi bisa bapak ibu kalau ada yang mau direhabilitasi kabarkan ke ambo," katanya lagi. 

Selain mengingatkan rehabilitasi, Evi juga meminta masyarakat untuk gencar meramaikan masjid, terutama pula mengajarkan anak-anak untuk selalu ke masjid. 

"Saya lihat banyak masjid ini sepi. Anak anak dibiarkan sibuk main hp di rumah. Mari kita ubah ini, ajarkan anak-anak dekat dengan masjid, biar itu menjadi pondasi agar jauh dari hal negatif, salah satunya narkoba," paparnya lagi. 

Ia mengatakan YPJI bukan hanya merehabilitasi pecandu narkoba. Tapi juga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Salah satu program yang ingin ia capai bersama Wagub Vasko Ruseimy adalah mewujudkan zero pasung di Sumbar. 

"Sudah banyak yang kami jemput dari berbagai kabupaten kota. Ada yang dirantai sudah belasan hingga puluhan tahun. Ada yang masih anak anak sudah dirantai. Jadi kalau bapak ibu ada tahu di lingkungan tempat tinggal orang dirantai, boleh hubungi YPJI. Dirantai itu bukan tindakan manusiawi , ODGJ harus diobati, bukan dirantai," katanya lagi. 

Saat safari ramadhan tersebut, Evi Yandri menyerahkan bantuan untuk masjid senilai Rp50 juta dari pemerintahan provinsi Sumbar. 

Selain itu dengan dana pribadi,  Evi Yandri juga berbagai kado untuk jamaah. Ia memberikan kuis untuk anak-anak, yang bisa menjawab dengan benar mendapatkan hadiah. Ada yang mendapatkan tas sekolah, mukena hingga tas sekolah. 

Ia juga memberikan sembako untuk keluarga yang lengkap berada di masjid saat itu, yakni ada ayah, ibu dan anaknya. 

"Ini tujuan saya agar anak-anak semangat datang ke masjid. Termasuk pula agar orangtua rajin ke masjid dengan membawa anak-anaknya. Mari kita ramaikan masjid di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun," kata Evi. (*)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memulai agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dengan mengunjungi Kota Solok sebagai titik pertama kunjungan kerja di Sumatera Barat pada Selasa, (24/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zigo Rolanda didampingi Wali Kota Solok beserta jajaran, Ketua dan anggota DPRD Kota Solok, serta Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Sumatera Barat.

Salah satu agenda utama adalah penyerahan bantuan bus sekolah bagi pelajar di Kota Solok. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.

“Bus sekolah ini dapat dimanfaatkan seluruh sekolah melalui Pemerintah Kota Solok. Tujuannya agar pelajar mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan layak,” ujar Zigo Rolanda.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat memperoleh tiga unit bus sekolah yang dialokasikan untuk Kota Solok, SMA Negeri 2 Kota Padang, serta Kabupaten Agam. Zigo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan tambahan enam unit bus sekolah pada tahun 2026.

“Kami melihat kebutuhan transportasi pelajar masih cukup besar. Karena itu, untuk tahun 2026 kami mengusulkan penambahan enam unit bus sekolah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas,” katanya.

Selain penyerahan bantuan transportasi pendidikan, Zigo Rolanda turut membahas sejumlah rencana pembangunan strategis bersama Pemerintah Kota Solok, termasuk pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok yang direncanakan melalui skema Inpres Jalan Daerah pada tahun 2026.

“Pembangunan Jalan Lingkar Utara sangat penting untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kami akan terus mengawal agar program ini bisa terealisasi,” jelasnya.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Kota Solok mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), dan Zigo meminta kesiapan lahan segera dipastikan.

“Jika lahannya sudah siap, proses penganggaran bisa segera ditindaklanjuti sehingga persoalan persampahan dapat ditangani secara lebih terpadu,” ungkapnya.

Pembahasan turut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur kebencanaan serta usulan pembangunan SPAM Pincuran Gadang untuk memperkuat layanan air bersih masyarakat.

Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur, transportasi, dan sumber daya air di Sumatera Barat.

“Kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi daerah,” tutupnya. (***)

 

SUMBARNET - Pemerintah terus mengupayakan kemudahan konektivitas di dalam kabupaten maupun antara Kabupaten Solok Selatan dengan daerah lain. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau hingga ke daerah.

Upaya ini diwujudkan ditandai dengan peresmian rute baru Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) DAMRI yang menghubungkan Kawasan Seribu Rumah Gadang (SRG)-Alahan Panjang di Kabupaten Solok. Diresmikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda di RTH Solok Selatan di Muara Labuh, pada Selasa (24/02/2026)

Rute baru SRG–Alahan Panjang ini memberikan alternatif transportasi yang lebih hemat biaya dan terjadwal, sehingga seluruh lapisan masyarakat, pelajar, pedagang, pelancong kini memiliki akses yang lebih mudah untuk kedua wilayah ini.

Menurut Zigo, kawasan SRG merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dengan terbukanya rute ini, juga akan mempermudah pengunjung untuk mengakses objek wisata di daerah yang dikenal dengan julukan Sarantau Sasurambi ini.

"Adanya transportasi perintis bisa membantu masyarakat Solok Selatan, maupun masyarakat yang ingin masuk ke Solok Selatan," kata Zigo.

Selain Rute KSPN sebelumnya yaitu Bandara Internasional Minangkabau-SRG, rute baru Alahan Panjang-SRG menjadi penyokong berwisata. Karena Alahan Panjang adalah tujuan utama orang berwisata saat ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi menyampaikan terimakasih langsung kepada Anggota DPR RI Zigo Rolanda, atas aspirasi dan fasilitasinya dalam mendorong pembukaan rute KSPN di Solok Selatan ini.

"Trayek ini sangat strategis, menghubungi sentra ekonomi, yang sangat dibutuhkan masyarakat kita. Apresiasi dan terimakasih, kebanggaan telah mengusulkan trayek DAMRI ini," kata Yulian.

Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, Deddy Gusman menyebutkan ada dua layanan angkutan oleh Perum DAMRI, yaitu perintis dan KSPN.

"Komitmen kami Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat Solok Selatan untuk mendapatkan layanan transportasi murah, bersih dan terjangkau," jelasnya. (Kampai)

Padang - PT Bank Nagari resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat (Sumbar) tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

PKS yang ditandatangani di Lantai 4 Kantor Bank Nagari Pusat, Selasa (24/2) ini menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola keuangan serta operasional IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso.

Kegiatan itu dihadiri jajaran direksi dan komisaris Bank Nagari, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Nagari, Direktur IPDN Kampus Sumbar Lalu Satria Utama, Asisten II Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, Sekretaris Komisi III DPRD Sumbar Nofrizon, pemimpin divisi dan cabang Bank Nagari, dan undangan lainnya.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan IPDN kepada Bank Nagari sebagai mitra layanan perbankan.

“Atas nama Direksi dan seluruh jajaran manajemen Bank Nagari, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPDN serta Direktur IPDN Kampus Sumbar yang telah memberikan kepercayaan kepada Bank Nagari sebagai mitra dalam pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan,” ujarnya.

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi Bank Nagari sebagai Bank Pembangunan Daerah kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

Ia menegaskan, Bank Nagari berkomitmen mendukung institusi pendidikan dan pemerintahan melalui layanan yang profesional, akuntabel, dan berbasis digital.

Berdasarkan informasi dari Cabang Bukittinggi selaku pengelola kerja sama, pada tahap awal ruang lingkup PKS difokuskan pada pengelolaan payroll gaji pegawai IPDN Kampus Sumatera Barat. Selanjutnya, kerja sama juga akan mencakup layanan kredit atau pembiayaan bagi pegawai.

“Kami berharap layanan ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh pegawai di lingkungan IPDN,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung kebutuhan IPDN Kampus Baso, Bank Nagari juga telah mengoperasikan Kantor Cabang Pembantu Baso (di bawah Cabang Bukittinggi) sejak 23 Februari 2026. 

Kehadiran kantor layanan ini diharapkan semakin mempermudah akses perbankan, mempercepat layanan, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan operasional kampus.

Lebih lanjut Gusti Candra menegaskan, kerja sama ini tidak sekadar bersifat transaksional, melainkan kemitraan strategis jangka panjang. IPDN sebagai lembaga pendidikan kepamongprajaan memiliki peran vital dalam mencetak aparatur negara yang profesional dan berintegritas.

“Kami berharap Bank Nagari dapat turut berkontribusi dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola keuangan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat,” ujarnya.

Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, Lalu Satria Utama, menyampaikan bahwa pihaknya sejak lama mengharapkan kehadiran Bank Nagari dalam pelayanan perbankan di lingkungan IPDN.

“Alhamdulillah, PKS ini bisa direalisasikan tahun ini. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat ikut andil dalam peningkatan ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga menambahkan, IPDN memiliki mata kuliah Keuangan Publik yang relevan dengan kolaborasi tersebut. Melalui kerja sama ini, Bank Nagari diharapkan dapat memberikan edukasi kepada praja IPDN Kampus Sumbar guna menambah wawasan dan pemahaman mereka di bidang keuangan.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Sumbar, Adib Alfikri, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antara Bank Nagari dan IPDN sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan literasi keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Ia berharap penandatanganan PKS ini menjadi tonggak awal kemitraan yang kokoh, produktif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi kedua institusi dan masyarakat Sumatera Barat secara umum. (**)

SUMBARNET — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Dt Rajo Budiman, mengapresiasi pesatnya pembangunan tempat ibadah di Sumatera Barat, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan partisipasi dalam memakmurkan masjid, khususnya dari kalangan generasi muda.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Barkah Sungai Lareh, Kota Padang, Senin (23/2).

Ia menyampaikan bahwa pembangunan masjid dan musala di berbagai daerah di Sumatera Barat berkembang cukup pesat dan bahkan berdiri megah hingga ke pelosok nagari. Kondisi ini dinilai sebagai hal positif yang perlu diiringi dengan peningkatan kehadiran jamaah dalam kegiatan ibadah berjamaah.

Menurutnya, di luar bulan Ramadan, jumlah jamaah laki-laki yang melaksanakan salat berjamaah masih perlu terus didorong agar semakin meningkat. Hal ini juga menjadi peluang untuk mengajak lebih banyak generasi muda agar semakin aktif berperan dalam kegiatan keagamaan di masjid.

Evi Yandri menambahkan, melalui kegiatan Safari Ramadan, pihaknya memanfaatkan momentum meningkatnya kehadiran masyarakat di masjid untuk memperkuat edukasi sosial dan keagamaan.

Ia menilai Ramadan menjadi waktu yang tepat karena masyarakat, termasuk pelajar dan generasi muda, lebih banyak berkumpul di masjid sehingga pesan-pesan pembinaan dapat tersampaikan dengan lebih optimal.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebesar Rp50 juta. (**)

SUMBARNET - Proses pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 011 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang untuk periode 2026-2031 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Acara yang digelar dengan penuh kekeluargaan ini dipimpin oleh panitia yang diketuai oleh Jhonofa dan sekretaris Rio Putra. Dari hasil pemilihan, Firman Wanipin berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni 51 suara, dan resmi terpilih sebagai Ketua RW 011.

 

Lurah Gunung Sarik, Agusman, menyampaikan ucapan selamat kepada Firman Wanipin atas terpilihnya sebagai Ketua RW 011. Ia berharap Firman dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mampu bekerja sama baik dengan para ketua RT di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik. “Selamat kepada Firman Wanipin, jurnalis Rakyat Sumbar sebagai Ketua RW 011 yang baru. Mari kita bangun sinergitas demi mendukung program-program Walikota Padang, khususnya menciptakan lingkungan Kelurahan Gunung Sarik yang bersih, sehat, dan bebas permasalahan sampah,” ujar Agusman beberapa waktu lalu.

 

Lebih lanjut, Agusman mengapresiasi pelaksanaan pemilihan yang berlangsung sangat demokratis dan teratur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama Ketua Panitia Jhonofa beserta anggota yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. “Keberhasilan pemilihan ini tidak lepas dari kontribusi aktif warga dari RT 01, RT 02, dan RT 03. Selamat bekerja dan berkoordinasi dengan baik kepada Ketua RW 011 terpilih. Semoga semua usaha menjadi amal yang diridhai,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 011 terpilih, Firman Wanipin, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Lurah, Ketua LPM Gunung Sarik, Forum RT/RW, Pengurus Mushala Nurul Ikhlas, panitia pemilihan, serta seluruh warga RW 011. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi RW tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan perangkat RT yang solid.

 

“Kami menyadari bahwa keberhasilan kami dalam menjalankan program dan tugas sangat bergantung pada dukungan dan doa dari seluruh warga RW 011. Kami berkomitmen untuk menjadikan RW ini sukses dalam menjalankan program dan kegiatan Walikota Padang melalui koordinasi dengan Lurah,” ujarnya optimis.

 

Firman juga mengajak seluruh perangkat RT untuk bersama-sama bersinergi guna mewujudkan harapan warga RW 011 secara tepat sasaran dan efektif. Ia mengungkapkan rencana segera melakukan koordinasi internal untuk membentuk perangkat RW serta menghimpun program kerja yang selaras dengan kebutuhan RT dan warga.

 

Pemilihan RW 011 yang sempat diwarnai dengan proses dengar pendapat dan debat calon ini akhirnya berjalan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Dari tiga calon yang bertarung, yaitu Indra Budiman (nomor urut 1) meraih 8 suara, Firman Wanipin (nomor urut 2) memperoleh 51 suara, dan Sutan Badril (nomor urut 3) mengumpulkan 7 suara.

 

Dengan terpilihnya Firman Wanipin sebagai Ketua RW 011, warga Kelurahan Gunung Sarik berharap suasana lingkungan semakin kondusif dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal demi kesejahteraan bersama. (Fwi)

SUMBARNET - Kerusakan lingkungan dan kerugian potensial bagi negara menjadi sorotan setelah sebuah koalisi yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), elemen pengawas masyarakat, serta institusi media massa di Sumatera Selatan mengajukan laporan resmi terkait dugaan pengeboran sumur minyak bumi secara tidak sah di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. 

Laporan resmi tersebut disampaikan ke Kantor Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan pada hari Selasa (24/02/2026), yang langsung diterima oleh Ipda Yunus Panit IV Subdit I dan AIPDA Arie Febriyanto.

 

Koalisi menyatakan bahwa aktivitas ilegal drilling tersebut diduga didorong oleh pejabat terkait Perumda Sei Sembilang berinisial AH beserta dua orang anak buahnya yang bernisial D dan SMN. 

Bahkan, Direktur Utama Perumda Sei Sembilang, Heryadi, telah mengakui bahwa tim pelaksana lapangan yang melakukan pengeboran merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan daerah tersebut.

 

"Meskipun demikian, hingga saat ini belum diperoleh izin operasional resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia," ujar Budi Rizkiyanto sebagai perwakilan koalisi dalam keterangannya.

 

Praktik pengeboran ilegal ini disebut bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan sistemik yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut.

 

Koalisi yang terdiri dari enam pihak meliputi Budi Rizkiyanto (LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air/Gempita), Suryadi (Itung) (Ketua Watch Relation Of Corruption/WRC PAN-RI Banyuasin), Dodiansah (Sekretaris Jenderal Lembaga dan Media KPK-TIPIKOR Muara Enim), Nurdiansyah Alam (Anggota Tim Intelijen Rampas Setia 08 Sumsel), Martodo (Perwakilan Media Bongkarpost Group), dan Deni Wijaya (Perwakilan Media Group Tipikor Investigasi).

 

Laporan ini didasarkan pada sejumlah dasar hukum relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diamandemen 2025) yang menetapkan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 50 miliar, serta beberapa peraturan lainnya terkait lingkungan hidup dan hukum pidana.

 

Dalam laporannya, koalisi juga menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga menjadi pertanyaan besar terkait integritas sistem tata pemerintahan di tingkat daerah. 

Mereka mengajukan tiga permintaan utama agar Kapolda Sumsel melakukan penyelidikan menyeluruh dan penindakan hukum yang tegas, memastikan pengembalian kerugian negara, serta memberikan tanggapan tertulis terkait tindak lanjut.

 

"Kami sebagai pihak pelapor siap memberikan dukungan penuh berupa informasi tambahan dan data pendukung lainnya selama proses penyelidikan berlangsung," katanya.

"Semua informasi yang kami sampaikan telah melalui verifikasi menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkas Budi Rizkiyanto.

 

Senada dengan itu, Nurdiansyah Alam menyatakan akan terus mengawal agar kasus ini tuntas. 

Suryadi (Itung) dari WRC PAN-RI akan terus memantau hingga ke lokasi, sementara Dodiansah dari Lembaga KPK TIPIKOR Muara Enim akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. 

Deni Wijaya dan Martodo dari media menyampaikan akan terus mengawal dengan pemberitaan dan memberikan update berkala.

 

Koalisi berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, dengan harapan kasus ini dapat menjadi contoh bagi pencegahan praktik serupa di masa mendatang. 

Mereka berharap penindakan yang tegas dapat memberikan keadilan bagi masyarakat lokal dan melindungi kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup di wilayah Banyuasin. (DW)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa rencana pemerintah melalui PT Agrinas untuk mengimpor mobil operasional bagi Koperasi Merah Putih perlu ditelaah secara cermat dan hati-hati. 

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Nevi menyampaikan bahwa sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang dimaksud tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama. 

Politisi PKS ini menilai, berbagai pabrikan otomotif yang beroperasi di Indonesia telah memiliki fasilitas manufaktur dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi. 

Legislator Sumbar II ini  menambahkan bahwa sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi memang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Ketua Poksi VI FPKS tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, serta rantai pasok dalam negeri. 

Menurutnya, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.

Nevi menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penguatan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ia pun menegaskan bahwa setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus melindungi kepentingan nasional. 

“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” pungkas Nevi Zuairina. (**)