SUMBARNET - COO BP Danantara Dony Oskaria menyatakan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh jalur lintasan Kereta Api sebidang yang ada di seluruh Indonesia untuk diperbaiki.

Kata Dony, setidaknya ada total 1.800 jalur lintasan yang harus memiliki standarisasi keamanan yang dilengkapi dengan pintu atau palang.

Pernyataan itu disampaikan Dony merespons soal insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Line Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

"Pertama-tama tentu kita tadi malam saya juga kesana, kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi," kata Dony saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan bapak presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," sambung dia.

Dony lantas menegaskan kalau apa yang menjadi arahan dari Presiden Prabowo itu masuk dalam program kerja BP Danantara di tahun ini.

Dia juga menyebut, Danantara akan melakukan evaluasi total terhadap aspek keamanan KAI ke depannya.

"Tetapi buat tahun ini kita mengutamakan kepada safety, dan memang sudah masuk dalam program kerja kita," ucap dia.

Hanya saja saat disinggung soal anggaran yang diperlukan oleh Danantara untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sarana KAI tersebut Dony belum dapat menjelaskan lebih detail.

Sc : Tribunnews 

SUMBARNET - Jumlah korban tewas kecelakaan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek per 08.45 WIB bertambah menjadi 14 orang. 

Informasi ini disampaikan langsung oleh VP Corporate Communication PT KAI, Anne Purba, Selasa (28/4/2026).

Angka kematian dalam tragedi kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur terus merangkak naik.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 15 orang pasca-insiden tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek tersebut.

Update Medis: 88 Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Saat menjenguk para korban di RSUD Bekasi pada Selasa (28/4/2026) siang, Rosan membeberkan data terbaru mengenai kondisi para penumpang yang selamat.

Tercatat sebanyak 88 orang sempat mendapatkan perawatan medis intensif, di mana 28 di antaranya telah diperbolehkan pulang.

"Ya, korban yang dimasukkan ke rumah sakit itu ada 88 orang, di mana 28 orang sudah diperbolehkan keluar," ujar Rosan saat meninjau bangsal perawatan korban luka di RSUD Bekasi.

PT KAI juga menyampaikan informasi terkait barang-barang milik pelanggan yang ditermukan di lokasi kejadian. 

Keluarga korban dapat menemukan barang milik korban di layanan lost and found. 

Pihak KAI juga berkoordinasi bersama dengan pihak kepolisian untuk pendataan penemuan barang. 

Hal ini dilakukan guna mendukung proses identifikasi dan kebutuhan penanganan lebih lanjut. 

Posko tanggap darurat juga dibuka di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban  mencari informasi. 

Hingga saat ini para korban luka telah mendapatkan perawatan intensif di sejumlah rumah sakit terdekat. 

Beberapa di antaranya RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Sementara jenazah korban tewas dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. 

Sc : Tribunnews 

Senin malam, 27 April 2026.

Bu Guru Nurlaela naik KRL seperti biasa.

Seperti yang ia lakukan setiap hari - pagi berangkat, sore pulang. Jakarta ke Bekasi. Bekasi ke Jakarta. Perjalanan yang sudah ia hafal di luar kepala.

la bukan guru biasa yang sekadar mengajar lalu pulang. Tiga bulan lalu, ia baru saja menyelesaikan S2 di UNJ.

Di usianya yang 37 tahun, sambil mengajar, sambil menempuh jarak panjang setiap hari, ia masih belajar.

Karena ia percaya: guru yang baik tidak pernah berhenti belajar.

Malam itu, keluarga menunggunya pulang.

Telepon tidak diangkat.

Lalu ada yang mengangkat - bukan suaranya.

"Handphone ditemukan, tapi korban belum diketahui ada di mana."

Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup keluarganya.

Pukul 01.00 dini hari, kepastian itu datang.

Bukan kepastian yang diharapkan.

Jenazahnya tiba di rumah pukul tiga pagi. Di Kampung Ceger, Cikarang Timur, bendera kuning terpasang.

Tetangga, kerabat, rekan guru - semua datang. Karena Bu Nurlaela bukan hanya seorang guru. la adalah bagian dari banyak kehidupan.

la meninggalkan seorang anak yang kini duduk di kelas 6 SD.

Anak itu tahu ibunya guru.

Anak itu tahu ibunya belajar keras. Anak itu tahu ibunya naik KRL setiap hari demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.

Semoga anak itu kelak tahu - ibunya adalah pahlawan.

Bu Guru Nurlaela bukan satu-satunya.

Jutaan guru Indonesia menempuh perjalanan panjang setiap hari —naik KRL, angkot, motor, bahkan jalan kaki - hanya untuk hadir di kelas.

Mereka tidak pernah meminta untuk dianggap pahlawan. Mereka hanya ingin pekerjaannya dihargai. Perjalanannya aman. Hidupnya layak.

Selamat jalan, Bu Guru Nurlaela.

Perjalanan panjang itu kini benar-benar telah usai.

Semoga di sana tidak ada lagi KRL yang terlambat. 

Tidak ada lagi perlintasan berbahaya. Tidak ada lagi malam yang cemas.

Hanya ketenangan yang selama ini mungkin belum sempat kamu rasakan dengan cukup.

Untuk semua guru yang hari ini masih dalam perjalanan - pulang dengan selamat.

Kami menunggumu. (**)

 

Padang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026) di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin lansung ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Darul Idris serta anggota DPRD Sumbar yang hadir.

Sementara dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dihadiri Wakil Gubernur Vasco Ruzeimy bersama sejumlah OPD dan jajaran.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan LKPJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pada 16 Maret 2025, yang memuat capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, DPRD membahas LKPJ dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.

Muhidi menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pembahasan oleh komisi-komisi bersama OPD mitra kerja. Kedua, pendalaman oleh Panitia Khusus untuk merumuskan rekomendasi DPRD.

Dari hasil pembahasan, DPRD menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 tetap berjalan baik, meskipun menghadapi tantangan berat seperti efisiensi anggaran dan bencana hidrometeorologi.

“Capaian program dan indikator makro ekonomi daerah secara umum tercapai, bahkan beberapa melampaui target,” katanya.

Apresiasi dan Catatan Perbaikan DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta OPD atas kinerja yang telah dilakukan.

Namun demikian, DPRD juga mencatat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki, di antaranya:

Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, Target pendapatan daerah yang tidak tercapai, Sejumlah program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Selain itu, beberapa sektor seperti pendidikan, pekerjaan umum, ESDM, pertanian, dan pariwisata juga menjadi perhatian.

Muhidi menegaskan, rekomendasi DPRD memiliki peran penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, meskipun tidak dalam kapasitas menerima atau menolak LKPJ.

DPRD juga meminta pemerintah daerah menyampaikan laporan progres tindak lanjut rekomendasi setiap enam bulan.

“Kami berharap tindak lanjut tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar konkret agar permasalahan yang sama tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pembelajaran penting untuk perbaikan ke depan.

“Kami mengharapkan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyatakan optimisme bahwa dengan komitmen bersama, pembangunan Sumatera Barat dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (**)

 

Solok Selatan, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menghadiri peresmian Pasar Baru Pakan Salasa di Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Selasa (28/4/2026), di sela agenda resesnya di Kabupaten Solok Selatan.

Zigo Rolanda menyebut kehadiran pasar baru ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan fasilitas perdagangan masyarakat. Ia menilai, pembangunan pasar yang lebih representatif akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperbaiki tata kelola aktivitas jual beli.

“Pasar ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih tertata, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan masyarakat,” ujar Zigo.

Pasar Baru Pakan Salasa dirancang mampu menampung sekitar 226 pedagang. Fasilitas pasar ini terdiri dari enam los, dengan dua los dibangun pada 2008 dan empat los lainnya melalui Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan RI pada 2018.

Menurut Zigo, peresmian pasar ini menjadi bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi yang tidak lagi sepenuhnya tertampung di pasar lama.

Ia menegaskan, keberadaan pasar yang layak akan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan pedagang dan masyarakat sekitar. Selain itu, pasar yang tertata juga akan menciptakan kenyamanan bagi pembeli.

“Dengan hadirnya pasar ini, kita berharap aktivitas perdagangan semakin berkembang, lebih tertib, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya masyarakat Pauh Duo dan sekitarnya,” tambahnya.

Peresmian Pasar Baru Pakan Salasa dilakukan langsung oleh Bupati Solok Selatan dan menjadi momentum penting dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. (***)

SUMBARNET - Semangat gotong royong serta pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Perumahan Tarok Indah 2 Permai membuktikan hasil yang menggembirakan. RT 03 di RW 011, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, secara resmi melaju ke Tahap Keempat dalam ajang bergengsi Padang Rancak Award 2026 setelah melewati penilaian ketat, Selasa (28/4).

 

Penilaian lapangan dilakukan oleh tim juri lintas sektor yang terdiri atas EGi, Rosnita, Betty, dan Saifuddin Islami. Tim juri ini meninjau secara langsung konsistensi warga RT 03 RW 011 dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan tersebut.

 

Keunggulan Pengelolaan Sampah Terpadu

 

Salah satu faktor utama keberhasilan RT 03 RW 011 adalah penerapan sistem pengelolaan sampah mandiri yang efektif. Dalam kunjungan lapangan, jajaran Tim Juri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang bersama akademisi Universitas Ekasakti memberikan apresiasi khusus terhadap dua fasilitas utama yang menunjang keberhasilan ini, yaitu:

 

- Unit Composter, yang berfungsi mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos dengan manfaat besar bagi penghijauan dan pelestarian lingkungan setempat.

- Bank Sampah, yang memfasilitasi warga dalam memilah dan mengelola sampah non-organik. Sistem ini tidak hanya mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat.

 

Apresiasi dan Komitmen Para Tokoh Masyarakat

 

Keberhasilan dan prestasi RT 03 RW 011 ini disambut antusias oleh perangkat dan tokoh masyarakat setempat. Ketua Komplek Perumahan Tarok Indah 2 Permai, Bapak Iswandi, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi dan sinergi seluruh warga dalam mewujudkan lingkungan yang bersih serta sehat.

 

“Ini adalah bukti nyata komitmen warga. Pengelolaan sampah melalui Composter dan Bank Sampah bukanlah sekadar fasilitas, melainkan sudah menjadi gaya hidup yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Iswandi dengan penuh kebanggaan.

 

Sementara itu, Ketua RW 011, Bapak Firman Wanipin, menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah tersebut. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kapasitas Bank Sampah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Kami sangat optimis RT 03 RW 011 dapat menjadi role model sekaligus contoh terbaik bagi RT-RT lain di Kota Padang," tambahnya.

 

Ketua RT 03 RW 011, Bapak Rio Putra, juga menyampaikan rasa bangganya sekaligus apresiasi atas semangat warganya. Menurut Rio, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah secara kolektif merupakan faktor utama yang mengantarkan RT mereka sampai ke tahap ini.

 

“Kami sangat bangga atas antusiasme warga RT 03 yang terus menjaga lingkungan dan mengelola sampah secara efektif. Ini bukan sekadar kebersihan, tapi juga wujud tanggung jawab dan kepedulian kita bersama terhadap lingkungan,” ungkap Rio.

 

Penguatan Koordinasi oleh Kepala Bidang DLH

 

Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan, Bapak Fuad Syukri, turut memberikan pesan penting kepada RT-RT yang dikunjungi dalam proses penilaian. Ia mengajak seluruh RT untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang jelas selama penilaian berlangsung agar evaluasi berjalan objektif dan efektif.

 

Fuad juga menekankan bahwa kehadiran pengurus RW saat penilaian menjadi nilai tambah tersendiri. Hal ini menunjukkan koordinasi yang kuat dan kekompakan lingkungan setempat. “Keterlibatan aktif pengurus RW memperkuat sinergi dan menunjukan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

 

Menuju Visi Padang Juara

 

Padang Rancak Award merupakan kompetisi tahunan yang diikuti ribuan RT di seluruh Kota Padang. Penilaian dalam ajang ini mencakup berbagai aspek penting, antara lain:

 

- Kepemimpinan RT dan RW serta kegiatan gotong royong warga.

- Kebersihan drainase dan kondisi jalan lingkungan.

- Inovasi pengelolaan sampah serta peningkatan kualitas sanitasi.

 

Prestasi RT 03 RW 011 ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus pemicu bagi wilayah lain di Kelurahan Gunung Sarik dalam mengembangkan inovasi dan semangat kebersihan lingkungan. Dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen bersama untuk mengubah Kota Padang menjadi kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat program Padang Juara.

 

Dengan pencapaian ini, RT 03 RW 011 Tarok Indah 2 Permai tidak hanya mewakili kawasan mereka tetapi juga mengangkat martabat dan kualitas hidup warga Kota Padang secara luas. (FWI)

SUMBARNET - Dirlantas Polda Sumbar terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya tertib berlalu lintas melalui kampanye edukatif 4x4=16 dengan slogan “Sempat Tidak Sempat Mari Tertib Berlalu Lintas.”

Melalui kampanye ini, Dirlantas Polda Sumbar mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat menjadikan keselamatan berkendara sebagai kebutuhan bersama, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan.

Program 4x4=16 yang diusung Dirlantas Polda Sumbar menjadi simbol semangat disiplin, kepatuhan, dan kesadaran kolektif pengguna jalan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan berkeselamatan.

Dalam pesan kampanyenya, Dirlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa keselamatan di jalan merupakan prioritas utama. Setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan diri dan orang lain dengan mematuhi rambu-rambu, melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan etika berlalu lintas.

Menurut Dirlantas Polda Sumbar, budaya tertib berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran pribadi. Pelanggaran sekecil apa pun dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan, sehingga disiplin berkendara menjadi kunci utama menekan risiko di jalan raya.

Melalui pendekatan edukatif dan humanis, Dirlantas Polda Sumbar terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, pengendara roda dua maupun roda empat agar semakin memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Kampanye 4x4=16 juga menjadi bagian dari strategi Dirlantas Polda Sumbar dalam membangun budaya keselamatan sebagai cerminan masyarakat yang modern, tertib, dan beradab.

“Keselamatan adalah prioritas, bukan pilihan,” menjadi pesan kuat yang terus digaungkan Dirlantas Polda Sumbar sebagai pengingat bahwa ketertiban lalu lintas bukan sekadar aturan, melainkan budaya yang harus dijaga bersama.

Dirlantas Polda Sumbar menilai keberhasilan menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari masyarakat, komunitas, generasi muda, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Melalui gerakan ini, Dirlantas Polda Sumbar berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa tertib di jalan adalah bentuk tanggung jawab sosial, sekaligus wujud kepedulian terhadap keselamatan sesama pengguna jalan.

Dengan semangat 4x4=16, Dirlantas Polda Sumbar kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberi edukasi, membangun kesadaran publik, dan mengajak masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya bersama di Ranah Minang.

“Sempat tidak sempat, mari tertib berlalu lintas,” pesan Dirlantas Polda Sumbar untuk keselamatan seluruh masyarakat Sumatera Barat. (**)

 

KEPULAUAN MERANTI – Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar dalam rangka Operasi Antik LK-2026. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 27 paket sabu dengan berat kotor sekitar 27 kilogram serta 260 cartridge yang diduga mengandung zat etomidate.

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin, 27 April 2026, sekitar pukul 09.00 WIB di perairan Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dua orang tersangka yang berperan sebagai kurir berhasil diamankan, yakni K (26) dan S (38), keduanya merupakan warga Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Kapolres Kepulauan Meranti melalui jajaran Satresnarkoba menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari informasi adanya penyelundupan narkotika dari Malaysia melalui jalur laut. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim yang dipimpin oleh KBO Satresnarkoba IPTU Abdul Haris Damanik langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di wilayah perairan yang diduga menjadi jalur masuk barang haram tersebut.

Pada pagi hari kejadian, tim mendeteksi sebuah speedboat dengan ciri-ciri mencurigakan melintas di perairan Selat Akar. Saat dilakukan upaya penghentian, kapal tersebut justru berusaha melarikan diri. Petugas sempat memberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan oleh pelaku.

Dalam upaya menghentikan laju kapal, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak bagian kaki juru mudi kapal yang kemudian diketahui sebagai tersangka K. Tindakan tersebut berhasil melumpuhkan pergerakan kapal sehingga petugas dapat mengamankan kedua tersangka tanpa perlawanan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tiga tas berisi narkotika. Sebanyak 17 paket sabu berlabel “Chines Pin We” dengan berat sekitar 17 kilogram dan 10 paket sabu berlabel “Gold Leaf” seberat sekitar 10 kilogram. Selain itu, ditemukan pula 260 cartridge dari berbagai merek yang diduga mengandung etomidate, serta sejumlah barang lain seperti dua unit handphone, paspor, dan speedboat yang digunakan sebagai sarana transportasi.

Salah satu tersangka yang mengalami luka tembak segera dievakuasi dengan bantuan Satpolairud dan Bea Cukai Selatpanjang untuk mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Meranti guna proses penyidikan lebih lanjut.

Hasil tes urine menunjukkan kedua tersangka positif mengandung methamphetamine dan amphetamine, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman berat.

Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur penyelundupan jaringan internasional.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

SUMBARNET - Polemik status Beny Saswin Nasrun kian mengemuka. Meski telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2026 dalam kasus dugaan kredit bermasalah Bank Negara Indonesia (BNI) dengan potensi kerugian negara Rp34 miliar, ia masih tercatat sebagai anggota aktif DPRD Sumatera Barat dan disebut menerima hak keuangan.

Penetapan DPO dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Namun hingga kini, yang bersangkutan belum berhasil diamankan.

Perkara ini juga telah diuji secara hukum oleh kuasa hukum Beny Saswin Nasrun melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Padang, mencakup gugatan atas penetapan tersangka, status DPO, hingga penyitaan. Namun, permohonan tersebut ditolak, dan putusan memenangkan pihak Kejaksaan Negeri Padang, sehingga seluruh proses hukum yang telah berjalan dinyatakan sah.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumbar Bakri Bakar menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada aturan hukum formal. Menurutnya, status Beny yang belum menjadi terdakwa membuat hak keuangannya belum bisa dihentikan.

“BSN kan belum terdakwa. BK menindaklanjuti sesuai aturan, dia masih berhak menerima honornya karena itu uang negara,” ujar Bakri.

Ia menambahkan, laporan terkait status tersangka dan DPO tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD. Soal gaji, kata dia, akan dimintakan pertanggungjawaban di kemudian hari.

“Pitih lai pitih negara mah, biarkan saja nanti dia memulangkan,” ucapnya.

Namun pernyataan tersebut berseberangan dengan pandangan Ketua Relawan Prabowo (Repro) Sumatera Barat Roni yang menilai pendekatan itu terlalu normatif dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap rasa keadilan publik.

“Status DPO itu bukan hal biasa. Artinya yang bersangkutan tidak kooperatif terhadap proses hukum. Tidak pantas masih menerima gaji dari uang rakyat,” tegas Roni.

Menurutnya, DPRD Sumatera Barat seharusnya tidak hanya berlindung pada aspek administratif, tetapi juga mengambil langkah etik dan politik yang tegas.

“Ini soal marwah lembaga. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh. Harus ada keputusan yang jelas dan tegas,” katanya.

Roni juga mendesak Kejaksaan Negeri Padang untuk mempercepat penangkapan agar proses hukum berjalan dan polemik tidak berlarut.

Hingga kini, keberadaan Beny Saswin Nasrun belum diketahui, sementara perdebatan antara pendekatan normatif dan tuntutan etik publik terus menguat di Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Bakri Bakar asal Fraksi Nasdem mengatakan, pihaknya berdasarkan kewenangan telah melaporkan hasil rapat soal status tersangka dan DPO Anggota DPRD Provinsi Sumbar Beni Sahwin Nasrun kepada pimpinan.

Soal Beni Sahwin Nasrun terima gaji selaku anggota DPRD Sumbar nanti akan diminta pertanggung jawaban sesuai aturan.

"Pitih lai pitih Negara mah (Uang kan uang) Negara mah biarkan saja dia memulangkan," ujar Bakri Bakar di DPRD Sumbar saat sebelum dimulai rapat paripurna penetapan rekomendasi DPRD atas koordinasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Selasa, 28 April 2026.

Menurut Bakri Bakar, BSN kan belum terdakwa, Badan Kehormatan (BK) melakukan tindaklanjuti sesuai aturan, dia masih berhak menerima honornya, karena itu uang negara. 

"Kita telah memberikan laporan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumbar, sampai saat ini belum menerima hasil keputusan soal ketidakhadiran 6 kali berturut- turut sesuai aturan UU MD3," ujar Bakri Bakar. 

Dia juga yakin tidak akan menjadi temuan BPK dan pihak Kejaksaan tidak mengejar sampai pada hal penerimaan honor. (***)