PADANG PARIAMAN – Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) kembali membuka pintu rumahnya untuk publik melalui program Ke Rumah Nan Tumpah (KRNT). 


KRNT merupakan ruang pertemuan antara seniman, masyarakat, dan generasi muda yang dihadirkan untuk memperkenalkan sekaligus menghidupkan praktik kesenian tradisional maupun kontemporer.


Melalui KRNT, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat langsung dalam proses apresiasi, pembelajaran, dan dialog melalui pendekatan seni.


KRNT edisi ke-11  berlangsung sepekan pada 5–12 September 2026 di Sekretariat KSNT, Korong Kasai, Nagari Kasang, Padang Pariaman, hadir sebagai ruang tanya tentang hubungan manusia, budaya, dan alam. 


Mengusung dua mata acara utama—pameran seni rupa kampanye “Harimau Adalah Minang” bertajuk Harimau, Kemudian Kita serta Gelar Karya Kelana Akhir Pekan Angkatan III bertema Ada Banyak Kita Di Sini—KRNT #11 menegaskan fungsinya sebagai wadah ekspresi yang inklusif dan kolaboratif.


Melalui pameran Harimau, Kemudian Kita yang dikerjakan bersama Sumatera Wild Adventure dan Kelompok SILOTIGO, publik diajak melihat Harimau Sumatera bukan sekadar angka yang menyusut dalam data konservasi, melainkan bagian dari ingatan, kepercayaan, dan luka ekologi bersama.


Kurator pameran sekaligus Ketua KSNT, Mahatma Muhammad, menegaskan bahwa pameran ini berangkat dari kegelisahan mendasar. 


“Sudah lumrah, ketika harimau dibicarakan dalam percakapan mengenai konservasi, perhatian segera diarahkan kepada jumlah populasinya, luas habitat yang tersisa, konflik dengan manusia, perburuan, perdagangan satwa, atau kerusakan hutan. Pertanyaan itu penting. Tanpa pengetahuan mengenai kondisi konkret Harimau Sumatera yang hingga hari ini masih berstatus Critically Endangered, pembicaraan tentang pelestarian mudah berubah menjadi romantisme, kerinduan pada satwa yang lebih nyaman dibayangkan daripada dihadapi,” ujarnya.


Namun menurut Mahatma, ada pertanyaan lain yang lebih sulit diajukan ketika konservasi ditempatkan berdekatan dengan kebudayaan: bagaimana kebudayaan memandang keberadaan harimau?

 

Apakah ia semata dipahami sebagai satwa yang harus dilindungi, atau ia hidup pula di dalam ingatan, pengetahuan, cerita, dan cara masyarakat memaknai hutan?


Dari situlah lahir judul pameran. Kata ‘kemudian’ sengaja dibiarkan terbuka, bukan ‘dan’. “Harimau, kemudian kita. Ada urutan yang dibiarkan. Harimau datang lebih dulu, dengan hutan, tubuh, ketakutan, pengetahuan, konflik, mitos, dan kehilangan yang dibawanya. 


Kita datang kemudian.

Pertanyaannya sederhana: apa yang terjadi setelah itu?” kata Mahatma.

Di Minangkabau, sebutan Inyiak atau Inyiak Balang menunjukkan bahasa penghormatan, sebuah jarak yang dijaga sekaligus kedekatan kultural. Namun, Mahatma mengingatkan agar pengetahuan itu tidak dibaca sebagai bukti bahwa masyarakat masa lalu sudah memiliki sistem konservasi sempurna.


“Klaim semacam itu membuat kebudayaan berhenti hidup dan berubah menjadi benda museum. Istilah kearifan lokal terlalu sering dipakai sebagai jalan pintas. Padahal kebudayaan selalu berubah, masyarakat selalu bernegosiasi dengan kebutuhan hidupnya, dan hubungan manusia dengan alam tidak pernah bebas dari kepentingan yang saling berebut,” jelasnya.


Jarak antara keyakinan kultural dan realitas ruang hidup yang menyusut inilah yang dibongkar para perupa lewat karya. Boy Nistil meletakkan kobaran api di kanvas Warna yang Berubah dan mempertemukan Rumah Gadang dengan motif belang harimau dalam Alam Budaya dan Habitat. 


Olimsyaf Putra Asmara memindahkan citra harimau ke bodi sepeda motor pada karya Inyiak di Jalan Raya, menabrakkan alat perambah lanskap dengan satwa yang terdesak. 


Imam Teguh menaruh miniatur Rumah Gadang di punggung harimau dalam Harimau di Minang dan melukis Di Bancah, seekor harimau yang cacat akibat konflik dengan manusia.


Di sisi lain, Diah Anggi merekam gerak Silek Harimau dari tendangan hingga kuncian. Matasegara menangkap kelebatan gerak pertunjukan Minang lewat fotografi slow shutter. 


Jimmi Kartolo membongkar boneka kain menjadi replika kulit harimau dalam Ego yang Dikuliti, menyindir industri suvenir pelestarian. 


Rendy NJ mengajak masuk lewat tawa melalui Ooiikk! Hihihi. Sementara dari tangan anak-anak Kelas Seni Rupa Kelana Akhir Pekan lahir karya Harimau, Hutan dan Kami dengan coretan telapak kaki yang polos.


Kolektif SILOTIGO menutup narasi lewat tiga pendekatan: karya raksasa Harimau, Kemudian Kita yang menjadi pusat gravitasi visual ruang, mural 24 meter di Pos Pemuda RT 04 yang mempertemukan fungsi pos ronda dengan kesadaran menjaga satwa, serta Lingkaran Roda Gigi Bertabur Merak sebagai alegori laju industri.


Di luar wilayah pameran, KRNT #11 juga menjadi panggung presentasi hasil belajar peserta Kelana Akhir Pekan Angkatan III bertajuk Ada Banyak Kita Di Sini. Selama April–Agustus 2026, peserta dari kelas Silek, Teater, Musik, Tari, Seni Rupa, dan Menulis Kreatif telah mengikuti proses pembelajaran seni gratis di Komunitas Seni Nan Tumpah.

 

Mereka datang dari latar belakang yang sangat beragam—mulai dari anak TK, pelajar, mahasiswa, pekerja harian lepas, hingga ibu rumah tangga di Nagari Kasang.

 

Ada yang baru pertama kali memegang kuas, baru belajar langkah silek, hingga yang baru berani menuliskan ceritanya sendiri. Gelar karya ini membiarkan seluruh keragaman latar belakang tersebut berdampingan tanpa dipaksa seragam.


Rangkaian acara semakin kaya dengan Tur dan Bincang Karya, serta peluncuran buku Harimau Adalah Minang: Jejak Harimau dalam Tradisi, Kepercayaan, dan Ingatan Orang Minangkabau karya Novi Rovika dan Sefniwati terbitan Sumatera Wild Adventure.


Masyarakat dan pelajar di Korong Kasai dan Nagari Kasang juga diajak terlibat langsung lewat Pelatihan Cipta Karya harian, mulai dari pembuatan asbak gypsum, melukis di atas limbah pohon, membuat bunga plastik, kolase kain perca untuk pelajar SMP–SMA, hingga kreasi daur ulang celengan dan kotak pensil.


Setiap sore dan malam, kemeriahan acara diisi dengan Pertunjukan Atraksi Budaya dari Jumaidil Firdaus Project, Ekskul Seni SMAN 1 Lembang Jaya, Komunitas Kiraiku Nan Jombang, Sanggar Seni Marawa, Tuah Sepakat, Museum Parang Sintuak, Pangpek Sadagam, Bungo Lado, dan Redusa. 


Tak ketinggalan, digelar pula pemutaran film karya sineas Sumatera Barat dari Mozaik Art Lab, Komune Film, Manoc Film, dan Dhika Rizki, yang menampilkan karya-karya seperti Siampa, Tunduak Padi, Manjapuik Raso, Galatiak, dan Barendo.


Inisiatif kolaboratif ini menjadi penting karena mempertemukan dua wilayah yang selama ini kerap berjalan sendiri: upaya pelestarian satwa dan kerja kebudayaan. 


KRNT #11 terbuka untuk pelajar, mahasiswa, pelaku seni se-Sumatera Barat, orang tua peserta, komunitas, serta masyarakat Nagari Kasang khususnya Korong Kasai. 


Informasi lengkap mengenai jadwal dan rangkaian kegiatan dapat diakses melalui media sosial dan situs web resmi Komunitas Seni Nan Tumpah. (*)

 


SUMBARNET - Guna memastikan keandalan jaringan jalan nasional serta menjamin keselamatan para pengguna jalan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pengawasan dan pemantauan secara intensif terhadap sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan di lapangan.


Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menjaga kondisi jalan nasional agar tetap mantap, aman, dan nyaman bagi masyarakat.


Salah satu pekerjaan yang saat ini mendapat perhatian serius adalah kegiatan Penanganan Longsoran pada Ruas 6031 Batas Kota Padang–Batas Kota Painan dan Ruas 6032 Batas Kota Painan–Kambang.


Kedua ruas tersebut merupakan bagian penting dari jalur lintas yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan hingga menuju Provinsi Bengkulu.


Salah satu titik penanganan berada di kawasan Taratak Sungai Lundang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan ini berada pada jalur vital Padang–Bengkulu yang setiap hari dilalui kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan logistik, hingga kendaraan pengangkut berbagai komoditas hasil bumi.


Dengan tingginya intensitas kendaraan dan kondisi geografis wilayah yang memiliki sejumlah titik rawan longsor, penanganan infrastruktur di kawasan tersebut menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kelancaran arus transportasi.


Melalui alokasi anggaran sebesar Rp6,14 miliar, pekerjaan penanganan longsoran tersebut dilaksanakan dengan pengawasan langsung dari PPK 2.3 Satuan Kerja PJN Wilayah II Sumatera Barat.


Anggaran tersebut bersumber dari program penanganan jalan nasional melalui BPJN Sumatera Barat, Kementerian Pekerjaan Umum.


PPK 2.3 PJN Wilayah II Sumatera Barat, Purwandi, mengatakan pengawasan terhadap pekerjaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.


Menurutnya, kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama karena infrastruktur yang dibangun harus mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap badan jalan dan menjamin keselamatan masyarakat yang melintas.


“Kami terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pengguna jalan,” ujar Purwandi.


Ia menjelaskan, penanganan pada titik-titik rawan longsor tidak hanya difokuskan pada perbaikan kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap badan jalan pada masa mendatang.


Apalagi, ruas Padang–Bengkulu merupakan salah satu jalur strategis dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi.


“Keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu prioritas utama. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK,” katanya.


Pekerjaan di lapangan mencakup sejumlah item penanganan konstruksi, di antaranya pembangunan dinding penahan tanah atau retaining wall.


Struktur tersebut dibangun untuk memperkuat dan mengamankan bagian tebing yang berpotensi mengalami pergerakan tanah serta mencegah material longsoran masuk ke badan jalan.


Selain pembangunan dinding penahan tanah, pekerjaan juga meliputi penataan sistem drainase untuk memastikan aliran air dapat dikendalikan dengan baik.


Sistem drainase memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas struktur tanah, terutama pada kawasan dengan intensitas curah hujan tinggi seperti Kabupaten Pesisir Selatan.


Air hujan yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan erosi dan meningkatkan potensi pergerakan tanah di sekitar badan jalan.


Karena itu, penataan saluran drainase menjadi bagian penting dalam paket penanganan longsoran tersebut.


Pekerjaan juga dilakukan melalui stabilisasi tebing pada bagian atas jalan. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur tanah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya longsoran yang dapat mengganggu akses transportasi.


Purwandi mengatakan seluruh pekerjaan harus dilakukan dengan mengedepankan kualitas konstruksi agar struktur yang dibangun memiliki daya tahan dan umur layanan yang optimal.


“Kami ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan bukan hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar berkualitas dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap badan jalan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Purwandi.


Pelaksanaan pekerjaan Penanganan Longsoran Ruas 6031 dan Ruas 6032 tersebut dipercayakan kepada PT Azepra Muda Berjaya sebagai kontraktor pelaksana.


Dalam pelaksanaannya, pekerjaan juga mendapat pendampingan dan pengawasan dari tim konsultan supervisi gabungan, yakni PT Dwikarsa Envacotama KSO, PT Cipta Strada KSO, dan PT Laras Sembada.


Proyek tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu 240 hari kalender sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.


Selain mengawasi kualitas pekerjaan konstruksi, PPK 2.3 PJN Wilayah II Sumatera Barat juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan selama pekerjaan berlangsung.


Mengingat lokasi pekerjaan berada di jalur nasional yang tetap aktif dilalui kendaraan, penerapan manajemen lalu lintas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan proyek.


Di sejumlah titik pekerjaan telah dilakukan pemasangan rambu-rambu peringatan, barikade, pembatas area kerja, serta perlengkapan keselamatan lainnya.


Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan mengenai adanya aktivitas pekerjaan sekaligus mengarahkan arus kendaraan agar tetap berjalan dengan aman.


Purwandi menegaskan pihaknya meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan untuk menerapkan standar keselamatan secara disiplin.


“Kami tidak hanya mengejar progres fisik. Keselamatan pekerja dan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian utama. Karena pekerjaan dilakukan di jalur aktif, manajemen lalu lintas harus berjalan dengan baik agar aktivitas konstruksi tidak membahayakan masyarakat,” jelasnya.


Ia juga mengimbau para pengguna jalan yang melintasi kawasan pekerjaan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang.


Kerja sama dari masyarakat dan pengguna jalan, menurutnya, sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan bersama selama proses pekerjaan berlangsung.
Di sisi lain, peningkatan infrastruktur jalan nasional di wilayah Pesisir Selatan juga semakin terlihat pada sejumlah ruas jalur Padang–Bengkulu.


Salah satunya di kawasan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.


Kondisi jalan di kawasan tersebut kini tampil dengan wajah yang jauh berbeda. Ruas jalan yang merupakan bagian dari jalur lintas Sumatera tersebut terlihat semakin mulus, tertata, dan nyaman untuk dilalui.


Hamparan aspal hotmix membentang rata di sepanjang badan jalan, menciptakan kesan seperti permadani hitam yang membelah kawasan pesisir.


Permukaan jalan yang mulus memberikan kenyamanan tersendiri bagi para pengendara yang melintasi jalur tersebut.


Tidak hanya lapisan aspal yang diperbaiki, sejumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan juga terlihat semakin tertata.


Pembatas beton berwarna terang di sisi kiri dan kanan jalan memberikan batas yang jelas sekaligus meningkatkan perlindungan bagi kendaraan yang melintas.


Sementara marka jalan berwarna kuning di bagian tengah juga terlihat terpasang dengan jelas dan rapi.


Marka tersebut menjadi panduan bagi pengendara untuk tetap berada pada jalurnya, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika kondisi cuaca kurang baik.


Kondisi jalan yang semakin mantap tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para pengguna jalan.


Jalur Padang–Bengkulu memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat antarwilayah.


Selain digunakan sebagai akses perjalanan masyarakat, jalur tersebut juga menjadi salah satu urat nadi distribusi barang dan logistik antara Sumatera Barat dengan sejumlah daerah di bagian selatan Pulau Sumatera.


Dengan kondisi jalan yang baik, perjalanan menjadi lebih efisien dan waktu tempuh dapat ditekan.


Para pengemudi tidak lagi harus menghadapi banyak hambatan akibat jalan berlubang atau kerusakan badan jalan.


Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut juga memberikan dampak positif terhadap keselamatan berkendara.


Permukaan jalan yang rata memungkinkan kendaraan melintas dengan lebih stabil.


Sementara keberadaan pembatas jalan dan marka yang jelas membantu meningkatkan visibilitas dan keselamatan pengguna jalan.


Bagi daerah, keberadaan infrastruktur jalan yang mantap juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.


Distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai kebutuhan logistik dapat dilakukan dengan lebih lancar.


Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di sepanjang jalur Padang–Bengkulu.


Salah seorang pengguna jalan Firdaus mengaku sangat merasakan perubahan kondisi jalan di kawasan Kapuh.


Menurutnya, kondisi jalan yang semakin mulus membuat perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien.


“Dulu jalan di kawasan Kapuh ini perlu ekstra hati-hati. Sekarang jalannya mulus sekali, seperti permadani hitam. Adanya cor beton putih di pinggir jalan juga bikin kita merasa lebih tenang dan aman saat berkendara malam hari,” ujar Firdaus, Sabtu (5/9/2026).


Ia berharap kondisi jalan yang telah baik tersebut dapat terus dipertahankan melalui pemeliharaan secara rutin.


Menurutnya, kualitas jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan.


Harapan serupa juga disampaikan masyarakat di sekitar jalur tersebut.


Mereka berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan nasional, terutama pada titik-titik rawan bencana dan kawasan yang memiliki risiko longsor.


Penanganan yang dilakukan secara cepat dan tepat dinilai sangat penting untuk mencegah terputusnya akses transportasi.


Purwandi menambahkan, pemeliharaan dan penanganan infrastruktur jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga konektivitas nasional.


Jalan yang baik, kata dia, bukan hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.


“Jalur ini memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus menjaga kondisi jalan nasional agar tetap mantap, andal, dan aman.


Penanganan pada titik-titik rawan longsor menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlangsungan konektivitas tersebut,” tegas Purwandi.


Ia berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan hasil yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.


Setelah pekerjaan rampung, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung berupa akses jalan yang lebih aman, lancar, dan nyaman.


Kehadiran struktur pengaman tebing, sistem drainase yang tertata, serta peningkatan kualitas badan jalan diyakini akan memperkuat ketahanan infrastruktur di kawasan tersebut.


Terlebih, wilayah Pesisir Selatan memiliki kondisi geografis yang membutuhkan perhatian khusus terhadap potensi bencana hidrometeorologi, termasuk longsor dan erosi.


Upaya pengawasan ketat yang dilakukan PPK 2.3 PJN Wilayah II Sumatera Barat menjadi bagian dari komitmen BPJN Sumatera Barat dalam menghadirkan infrastruktur jalan nasional yang berkualitas.


Pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga mengutamakan aspek keselamatan, ketahanan konstruksi, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.


Dengan semakin baiknya kondisi Jalan Padang–Bengkulu, mulai dari penanganan titik-titik rawan longsor hingga peningkatan kualitas badan jalan, masyarakat kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih representatif.


Hamparan jalan beraspal mulus, marka yang tertata, pembatas jalan, serta struktur pengaman lereng menjadi bagian dari upaya menjaga jalur strategis tersebut tetap berfungsi secara optimal.


Ke depan, masyarakat berharap pemeliharaan dan pengawasan terhadap infrastruktur jalan terus dilakukan secara berkelanjutan.


Dengan demikian, jalur Padang–Bengkulu tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi infrastruktur andalan yang mampu mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta keselamatan seluruh pengguna jalan.


Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen jajaran Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumatera Barat dan PPK 2.3 PJN Wilayah II Sumatera Barat untuk terus menghadirkan jaringan jalan nasional yang handal, aman, nyaman, dan mantap demi mendukung roda perekonomian serta pembangunan di Sumatera Barat dan wilayah sekitarnya. (**)

 


SUMBARNET - Akses transportasi di jalur lintas Sumatera, khususnya ruas Jalan Padang–Bengkulu di kawasan Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, kini tampil dengan wajah baru yang lebih baik.


Peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan tersebut membuat jalur strategis yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Bengkulu itu menjadi semakin mulus, aman, dan nyaman untuk dilalui berbagai jenis kendaraan.


Pantauan di kawasan Kapuh, ruas jalan yang sebelumnya menjadi perhatian para pengguna jalan kini terlihat jauh berbeda. Hamparan aspal hotmix berwarna hitam membentang rata di sepanjang badan jalan, memberikan kesan bersih dan nyaman bagi setiap kendaraan yang melintas.


Kondisi jalan yang mulus itu semakin diperkuat dengan keberadaan pembatas beton di sisi kiri dan kanan ruas jalan. Beton pembatas tersebut tidak hanya memberikan tampilan yang lebih tertata, tetapi juga berfungsi sebagai pengaman tambahan bagi para pengendara.


Sementara itu, marka jalan berwarna kuning yang membelah bagian tengah jalur juga terlihat terpasang dengan jelas dan rapi.

 

Keberadaan marka tersebut menjadi panduan penting bagi pengendara dalam menjaga jalur kendaraan, terutama pada malam hari maupun saat kondisi cuaca kurang bersahabat.


Perubahan kondisi ruas Jalan Padang–Bengkulu di kawasan Kapuh tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang rutin melintasi jalur lintas provinsi itu.


Jalan Padang–Bengkulu sendiri memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang antara Sumatera Barat dan Bengkulu.

 

Jalur ini setiap hari dilalui kendaraan pribadi, angkutan umum, kendaraan logistik, hingga kendaraan pengangkut hasil pertanian dan perkebunan.


Dengan kondisi jalan yang semakin baik, aktivitas transportasi diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efisien.


Salah satu manfaat utama dari peningkatan kualitas jalan tersebut adalah meningkatnya aspek keselamatan berkendara.

 

Permukaan jalan yang rata dan minim kerusakan membuat pengendara tidak lagi harus menghindari lubang atau kerusakan badan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.


Selain itu, keberadaan pembatas beton di bagian bahu jalan memberikan rasa aman tambahan, terutama bagi pengendara yang melintas pada malam hari.


Jalur yang mulus juga berdampak terhadap efisiensi waktu perjalanan. Pengguna jalan kini dapat melintasi kawasan tersebut dengan lebih nyaman tanpa harus mengurangi kecepatan secara drastis akibat kerusakan jalan.


Konektivitas antara daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu pun diharapkan semakin baik seiring meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi di jalur tersebut.


Tak hanya memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, kondisi jalan yang mantap juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


Kelancaran transportasi akan mempermudah distribusi berbagai komoditas dan hasil bumi dari daerah-daerah di sepanjang jalur Padang–Bengkulu. Biaya dan waktu distribusi juga diharapkan dapat lebih efisien ketika kendaraan logistik dapat melintas dengan lancar.


Masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada jalur transportasi darat pun merasakan manfaat dari perbaikan infrastruktur tersebut.


Kondisi jalan yang semakin nyaman dilalui ini juga mendapat apresiasi langsung dari para pengemudi yang setiap hari menggunakan jalur Padang–Bengkulu.


Doni salah seorang sopir truk yang melayani rute Padang–Bengkulu, mengaku sangat bersyukur dengan perubahan signifikan pada kondisi jalan di kawasan Kapuh.


Menurutnya, sebelum dilakukan peningkatan kualitas jalan, pengemudi harus lebih berhati-hati ketika melintasi kawasan tersebut.

 

Kondisi jalan pada beberapa titik sebelumnya mengharuskan pengendara untuk lebih waspada, terutama saat malam hari.


Namun kini, perjalanan dirasakan jauh lebih nyaman dan efisien.


“Dulu jalan di kawasan Kapuh ini perlu ekstra hati-hati. Sekarang jalannya mulus sekali, seperti permadani hitam. Adanya cor beton putih di pinggir jalan juga bikin kita merasa lebih tenang dan aman saat berkendara malam hari,” ujar Roni, Sabtu (5/9/2026).


Ia menilai kondisi jalan yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengemudi, tetapi juga berdampak pada waktu tempuh perjalanan.


Dengan badan jalan yang rata dan lancar, perjalanan dari Padang menuju Bengkulu maupun sebaliknya dapat dilakukan dengan lebih efisien.


Hal senada juga dirasakan oleh sejumlah pengguna jalan lainnya. Mereka berharap pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya dilakukan pada titik-titik tertentu, tetapi dapat terus berlanjut di seluruh ruas jalur lintas Sumatera.


Menurut warga, infrastruktur jalan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta mobilitas masyarakat.


Jalur Padang–Bengkulu sendiri menjadi salah satu akses vital yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera.


Oleh karena itu, keberadaan jalan yang aman dan nyaman dinilai sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.


Masyarakat kini berharap kondisi jalan yang sudah baik tersebut dapat terus dipertahankan melalui program pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan.


Pemeliharaan diperlukan agar kualitas aspal, marka jalan, drainase, serta fasilitas pendukung lainnya tetap dalam kondisi optimal.


Selain pembangunan fisik, masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih dapat terus dilakukan agar usia konstruksi jalan dapat bertahan lebih lama.


Dengan perawatan yang baik dan berkesinambungan, ruas Jalan Padang–Bengkulu di kawasan Kapuh diharapkan tetap menjadi jalur transportasi yang aman, nyaman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.


Kini, wajah baru Jalan Padang–Bengkulu di kawasan Kapuh menjadi gambaran pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hamparan aspal hitam yang mulus, marka jalan yang jelas, serta pembatas beton yang tertata membuat perjalanan di jalur tersebut semakin nyaman.


Bagi para pengguna jalan, perubahan itu bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan harapan akan konektivitas yang lebih baik, keselamatan yang lebih terjamin, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin bergerak di sepanjang jalur lintas Sumatera tersebut. (**)



SUMBARNET - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, (4/9/2026). Pertemuan itu membahas percepatan hilirisasi dan penataan badan usaha milik negara (BUMN).


Selain Dony Oskaria, Presiden juga memanggil Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara lainnya.


Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat restrukturisasi dan perampingan BUMN guna meningkatkan efisiensi serta memperkuat peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.


Sebagai Kepala BP BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria turut terlibat dalam pembahasan arah penataan BUMN yang saat ini terus dijalankan pemerintah. Hingga September 2026, pemerintah mencatat sebanyak 290 BUMN telah ditutup melalui proses restrukturisasi dan konsolidasi.


Langkah tersebut disebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.


Melalui program restrukturisasi yang lebih luas, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun. Penataan itu dilakukan untuk membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, profesional, dan mampu bersaing secara global.


Selain membahas restrukturisasi BUMN, rapat di Hambalang juga menyoroti percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.


Presiden Prabowo menargetkan sinergi antara Danantara, BP BUMN, kementerian terkait, dan perusahaan negara dapat mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi sekaligus memastikan tata kelola BUMN berjalan lebih efektif dan efisien. (***)

 


PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Hotel Truntum Padang, Jumat (4/9/2026) malam.


Konkerprov I PGRI Sumbar yang berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2026, menjadi momentum penting bagi organisasi guru tersebut untuk memperkuat solidaritas, konsolidasi dan sinergi dalam meningkatkan profesionalisme serta mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.


Kegiatan perdana yang digelar PGRI Sumbar tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PGRI dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.


Turut hadir dalam pembukaan Konkerprov I PGRI Sumbar, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua PGRI Sumbar Darmalis, Sekretaris Umum PGRI Sumbar sekaligus Ketua Pelaksana Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026 Ernella, serta para Ketua PGRI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.


Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan Ketua TP-PKK Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.


Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan dukungan terhadap perjuangan dan pengabdian para guru di Sumatera Barat.


Guru Tidak Pernah Berhenti Mengabdi


Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran PGRI yang telah memilih Kota Padang sebagai tuan rumah pelaksanaan Konkerprov I PGRI Sumatera Barat Tahun 2026.


Menurut Fadly, kehadiran organisasi profesi guru seperti PGRI memiliki arti penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat.


Ia menegaskan bahwa peran seorang guru tidak pernah berhenti. Guru tidak hanya menjalankan tugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, kepribadian dan masa depan generasi bangsa.


“Kasih sayang seorang guru tidak akan pernah habis sepanjang masa. Semoga dedikasi dan pengabdian para guru terus menjadi kekuatan dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Fadly Amran.


Menurutnya, perjalanan pendidikan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan dedikasi para tenaga pendidik.


Di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital dan persaingan global yang semakin terbuka, guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan agar mampu membimbing peserta didik menghadapi tantangan masa depan.


Fadly mengatakan, perubahan global yang terjadi saat ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat, kemampuan beradaptasi, kreativitas serta daya saing.


Dalam konteks tersebut, guru menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.


“Guru memiliki posisi yang sangat strategis. Guru bukan hanya membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan,” katanya.


Dukung Padang Juara dan Smart Surau


Fadly Amran juga menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung implementasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Padang.


Khususnya, guru memiliki posisi penting dalam menyukseskan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Padang.


Menurutnya, keberhasilan sebuah program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif dan komitmen para guru sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik.


“Peran guru sangat penting dalam menyukseskan Program Padang Juara dan Smart Surau di Kota Padang, sehingga pendidikan tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing,” ungkapnya.


Ia optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, peningkatan kualitas guru dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.


Fadly menyebut Pemerintah Kota Padang terus membuka ruang kerja sama dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik.


Menurutnya, investasi dalam peningkatan kualitas guru merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Padang dan bangsa Indonesia.


“Saya yakin dengan kolaborasi program Pemko Padang untuk peningkatan kapasitas guru, akan memberikan hasil terbaik bagi pendidikan kita semua,” tambah Fadly.


Ia berharap Konkerprov I PGRI Sumbar dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan gagasan konstruktif yang mampu memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Barat.


Selain menjadi forum organisasi, Konkerprov juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan langkah seluruh pengurus PGRI dalam menghadapi persoalan dan tantangan pendidikan.


Mahyeldi: Guru Ujung Tombak Peningkatan SDM


Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang secara resmi membuka Konkerprov I PGRI Sumbar menekankan pentingnya memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.


Menurut Mahyeldi, kemajuan suatu daerah dan bangsa sangat bergantung pada kualitas manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian bersama.


Dalam proses tersebut, guru memiliki peran yang sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam mendidik dan mempersiapkan generasi penerus.


Mahyeldi mengatakan PGRI sebagai organisasi profesi guru memiliki posisi penting dalam memperkuat profesionalisme, meningkatkan kompetensi serta memperjuangkan kepentingan para tenaga pendidik.


Ia berharap PGRI terus menjadi organisasi yang mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks.


Menurutnya, perkembangan zaman menuntut adanya perubahan dalam metode dan pola pembelajaran.

Guru harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, budaya dan karakter yang menjadi identitas masyarakat.


“Penguatan peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PGRI memiliki peran strategis dalam membangun profesionalisme guru sekaligus memperkuat kolaborasi untuk menjawab tantangan pendidikan di era perubahan,” ujar Mahyeldi.


Ia berharap seluruh guru di Sumatera Barat terus meningkatkan semangat pengabdian dan inovasi dalam menjalankan tugasnya.


Harneli Mahyeldi Dikukuhkan sebagai Ibunda Guru


Salah satu agenda penting dalam pembukaan Konkerprov I PGRI Sumbar adalah pengukuhan Ketua TP-PKK Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.


Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.


Ny. Harneli Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.


Ia menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Ibunda Guru PGRI Sumbar dengan penuh tanggung jawab.


Menurutnya, guru merupakan sosok yang memiliki jasa besar dalam perjalanan kehidupan setiap orang.

Dedikasi guru dalam mendidik generasi muda harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.


Harneli berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap perjuangan dan pengabdian para guru, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.


Ia juga berharap kolaborasi berbagai pihak dapat terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan generasi berkarakter, berprestasi dan memiliki daya saing.


Keberadaan guru, menurutnya, tidak hanya penting dalam meningkatkan kemampuan intelektual anak-anak, tetapi juga dalam membangun nilai moral dan kepribadian generasi masa depan.


Konkerprov Perdana PGRI Sumbar

Sementara itu, Sekretaris Umum PGRI Sumbar sekaligus Ketua Pelaksana Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026, Ernella, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan Konferensi Kerja Provinsi pertama yang digelar oleh PGRI Sumatera Barat.


Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026 mengusung tema, “Memperkuat Solidaritas dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju.”


Tema tersebut, kata Ernella, menjadi semangat utama dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperkuat persatuan organisasi serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme para guru.


“Konkerprov ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah penguatan profesionalisme dan mutu guru di Sumbar,” ujar Ernella.


Ia mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran PGRI kabupaten dan kota untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi organisasi.


Selain itu, berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama dalam merumuskan langkah strategis ke depan.


Ernella berharap Konkerprov I PGRI Sumbar mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.


Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan semakin besar sehingga dibutuhkan organisasi profesi yang kuat, solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.


PGRI diharapkan terus menjadi rumah besar bagi para guru untuk memperjuangkan peningkatan profesionalisme, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga pendidik.


Perkuat Solidaritas untuk Pendidikan Bermutu


Pelaksanaan Konkerprov I PGRI Sumbar menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.


Melalui forum tersebut, seluruh pengurus PGRI dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat diharapkan dapat membangun sinergi dan kesamaan langkah dalam menjalankan roda organisasi.


Solidaritas antar-guru dan antar-pengurus menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi berbagai dinamika dunia pendidikan.


Dengan organisasi yang kuat, para guru diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi serta memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa.


Konkerprov juga menjadi ruang untuk memperkuat posisi PGRI sebagai organisasi profesi yang memiliki peran besar dalam perjalanan pendidikan nasional.


Sejak berdiri, PGRI telah menjadi bagian dari perjuangan panjang para guru Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.


Di Sumatera Barat, peran tersebut diharapkan terus berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik.


Melalui Program Padang Juara dan Smart Surau, Pemerintah Kota Padang mendorong terciptanya generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, karakter dan nilai spiritual.


Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, sekolah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.


Dengan semangat “Memperkuat Solidaritas dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju”, Konkerprov I PGRI Sumatera Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai langkah strategis dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan mutu guru.


Pada akhirnya, peningkatan kualitas guru akan bermuara pada terciptanya generasi muda yang unggul, berkarakter, kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan.


Konkerprov I PGRI Sumbar yang berlangsung hingga 6 September 2026 tersebut menjadi bukti bahwa guru dan organisasi profesinya terus mengambil peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. (AdF)

 


PADANG – Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 resmi dibuka di pelataran Masjid Agung Nurul Iman, Kota Padang, Sabtu (5/9/2026) pagi.


Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumbar tersebut menjadi ajang pengembangan bakat, minat, prestasi, sekaligus penguatan karakter keagamaan bagi para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah.


Sebanyak 333 santri dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat ambil bagian dalam perhelatan Porsadin ke-VII tersebut. Para peserta akan berkompetisi pada 13 cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan selama pelaksanaan kegiatan.


Pembukaan Porsadin turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Mustafa, unsur Forkopimda Kota Padang, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota se-Sumbar, Pengurus Wilayah FKDT Sumbar, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Eka Putra Buhari, serta Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis.


Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.


Menurutnya, kegiatan tersebut bukan semata-mata menjadi ajang perlombaan untuk mencari juara, tetapi memiliki makna yang jauh lebih besar dalam membentuk generasi muda yang memiliki keimanan, karakter, akhlak, kecerdasan, serta kemampuan dalam mengembangkan potensi diri.


Maigus Nasir menilai Porsadin menjadi wadah strategis untuk melahirkan generasi qurani yang religius dan berakhlak mulia sejak usia dini.


“Penguatan agama dan budaya merupakan bagian penting dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang berpegang pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Porsadin selaras dengan program Smart Surau, sekaligus momentum untuk melahirkan generasi Rabbani yang mencintai agama dan berakhlak mulia,” ujar Maigus Nasir.


Ia menjelaskan, penguatan pendidikan keagamaan merupakan salah satu perhatian penting Pemerintah Kota Padang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.


Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan keagamaan yang saat ini terus didorong oleh Pemko Padang, salah satunya melalui Program Unggulan Smart Surau.


Menurut Maigus, Smart Surau tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik rumah ibadah, tetapi lebih jauh menjadi instrumen pembinaan generasi muda agar memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, serta karakter yang kuat.


“Pemko Padang menyiapkan masjid dan musala serta seluruh rumah ibadah, termasuk nonmuslim, menjadi smart untuk melahirkan generasi yang smart. Inilah yang disebut dengan program Smart Surau,” jelasnya.


Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mendukung pembinaan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat serta generasi muda.


Berbagai program tersebut, katanya, diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan anak-anak sejak dini.


Salah satunya melalui program 3T bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu Tahsinul Qur'an, Tafsirul Qur'an, dan Tahfizul Qur'an.


Selain itu, Pemko Padang juga menjalankan program Remaja Masjid Reborn sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas dan potensi melalui aktivitas yang positif dan bernuansa keagamaan.


Maigus berharap keberadaan Porsadin dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan diniyah, FKDT, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun generasi Sumatera Barat yang unggul.


Menurutnya, pendidikan agama harus menjadi pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks.


“Anak-anak kita membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan, tetapi pada saat yang sama mereka juga membutuhkan pondasi iman dan akhlak yang kuat. Karena itu, kegiatan seperti Porsadin memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi masa depan,” katanya.


Wadah Pengembangan Potensi Santri


Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mustafa menegaskan bahwa Porsadin merupakan salah satu wadah penting dalam mengembangkan potensi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah.


Kegiatan tersebut, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada capaian prestasi dalam perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, akhlak dan penguatan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai agama.


Mustafa mengatakan para peserta Porsadin harus mampu menjadikan kompetisi sebagai sarana untuk belajar, meningkatkan kemampuan, memperluas persaudaraan, serta memperkuat semangat kebersamaan.


“Porsadin menjadi ruang bagi para santri untuk mengembangkan bakat, meningkatkan prestasi, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan. Kita berharap kegiatan ini melahirkan generasi Sumbar yang qurani, cerdas, berakhlak mulia, sehat, dan mampu menjadi penerus bangsa,” ujar Mustafa.


Ia menambahkan, keberadaan pendidikan diniyah memiliki peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya dalam memberikan pendidikan keagamaan sebagai pelengkap pendidikan formal.


Oleh sebab itu, Mustafa mengharapkan seluruh pihak terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberlangsungan serta peningkatan kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah di Sumatera Barat.


Menurutnya, pendidikan agama sejak dini akan menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial.


“Kita ingin anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang baik, serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.


333 Santri Bertanding di 13 Cabang


Ketua Panitia Penyelenggara Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Syaiful Zuhri, menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema, “Generasi Qurani Istiqamah dalam Berakidah, Berakhlakul Karimah serta Cerdas, Sehat, Kuat Jasmani dan Rohani.”


Tema tersebut, katanya, menggambarkan semangat FKDT dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan diniyah dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga sehat secara fisik dan memiliki kemampuan untuk berkembang dalam berbagai bidang.


Sebanyak 333 santri dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengikuti Porsadin ke-VII tahun ini.


Para peserta akan berkompetisi dalam 13 cabang perlombaan yang memadukan bidang keagamaan, seni, pengetahuan dan olahraga.


Cabang yang diperlombakan meliputi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Hifzil Qur'an, Murottal wal Imla, Cerdas Cermat, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Arab, Puisi Islami, Salawat, Kaligrafi, Azan, Lari Sprint 100 Meter, Bulu Tangkis dan Tenis Meja.


Syaiful Zuhri menyampaikan bahwa Porsadin memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menentukan peserta terbaik pada masing-masing cabang perlombaan.


Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran pengalaman antar-santri serta pengelola pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dari seluruh daerah di Sumatera Barat.


“Porsadin bertujuan menggali dan mengembangkan potensi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA melalui bakat dan minat, memacu semangat berprestasi, mempererat silaturahmi antar-MDTA, sekaligus memperkuat peran, fungsi dan posisi FKDT sebagai wadah ikatan silaturahim MDTA,” ungkap Syaiful Zuhri.


Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nilai-nilai persaudaraan.


Menurutnya, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam kompetisi tersebut, melainkan bagaimana para santri mendapatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan dan membangun kepercayaan diri.


Perkuat Pendidikan Keagamaan di Sumatera Barat


Pelaksanaan Porsadin ke-VII juga menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga eksistensi pendidikan diniyah sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan masyarakat.


Madrasah Diniyah Takmiliyah selama ini memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di luar pendidikan formal.


Melalui pendidikan diniyah, para santri mendapatkan pembelajaran Al-Qur'an, akidah, akhlak, ibadah dan berbagai pengetahuan keislaman lainnya yang menjadi bekal dalam kehidupan.


Porsadin diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar para santri sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas, seni, olahraga dan kemampuan intelektual.


Bagi Kota Padang sebagai tuan rumah pembukaan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat.


Program Smart Surau yang tengah didorong Pemko Padang menjadi salah satu langkah konkret dalam menjadikan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat dan generasi muda.


Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Agama, FKDT dan masyarakat, diharapkan lahir generasi Sumatera Barat yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional.


Generasi tersebut diharapkan tidak hanya mampu bersaing dalam perkembangan zaman, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal Minangkabau.


Pembukaan Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Pelataran Masjid Agung Nurul Iman pun berlangsung dengan semangat kebersamaan dan antusiasme para peserta.


Ratusan santri yang datang dari berbagai daerah membawa harapan untuk menorehkan prestasi sekaligus mempererat persaudaraan dalam bingkai pendidikan keagamaan.


Melalui ajang tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan berprestasi.


Porsadin ke-VII Sumatera Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam melahirkan generasi qurani yang istiqamah dalam berakidah, berakhlakul karimah, cerdas, sehat serta kuat secara jasmani dan rohani.


Dengan demikian, pendidikan diniyah diharapkan terus menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masa depan generasi muda Sumatera Barat yang berkarakter, religius dan siap menjadi penerus pembangunan bangsa. (AdF)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jumat (4/9/2026).


Dua proyek yang menjadi lokasi peninjauan tersebut adalah pembangunan jalan menuju kawasan Pasir Jambak di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, serta pembangunan saluran drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.


Dalam peninjauan itu, Fadly Amran didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.


Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, target waktu, serta standar kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan.


Fadly Amran mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.


Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan manfaat infrastruktur tersebut bagi masyarakat dan pengembangan wilayah.


“Kami turun langsung untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditentukan,” ujar Fadly Amran di sela-sela peninjauan.


Jalan Pasir Jambak Dukung Pendidikan dan Pariwisata

Lokasi pertama yang dikunjungi Wali Kota Padang adalah pembangunan jalan menuju Pasir Jambak. Jalan tersebut berada di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.


Pembangunan ruas jalan ini dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan di sekitarnya.


Fadly Amran menyebutkan, terdapat dua objek vital yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, yakni kawasan perguruan tinggi dan objek wisata Pantai Pasir Jambak.


Dengan kondisi jalan yang lebih baik, akses menuju kawasan pendidikan maupun destinasi wisata tersebut diharapkan semakin mudah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


“Pembangunan jalan ini memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan wilayah. Di sepanjang kawasan ini terdapat perguruan tinggi dan juga objek wisata Pantai Pasir Jambak yang tentu membutuhkan akses jalan yang baik,” katanya.


Ia berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat setelah selesai dibangun.


Fadly juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan di sekitar jalan dari keberadaan bangunan liar yang dapat mengganggu fungsi dan pengembangan kawasan ke depan.


“Kami berharap pembangunan ini dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat dan jangan ada bangunan liar. Selain itu, juga akan ada investasi pengembangan yang dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan objek wisata di kawasan Pasir Jambak,” ungkapnya.


Menurut Fadly, pengembangan infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah awal dalam membuka potensi kawasan.

 

Aksesibilitas yang baik diyakini akan menarik minat investasi dan mendorong berkembangnya berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata.


Keberadaan Pantai Pasir Jambak sebagai salah satu kawasan wisata di Kota Padang juga diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.


Progres Jalan Capai 95,6 Persen


Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer.


Jalan tersebut dibangun dengan lebar 5,5 meter dan dilengkapi bahu jalan masing-masing selebar satu meter.


Pembangunan ruas jalan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp9,6 miliar. Sementara nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp9,4 miliar.


Hingga saat ini, progres fisik pembangunan jalan telah mencapai 95,6 persen.


Dengan capaian tersebut, pekerjaan hanya menyisakan sekitar 4,4 persen dan ditargetkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.


“Target kami dalam minggu depan jalan Pasir Jambak ini sudah selesai. Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 95,6 persen, tinggal sekitar 4,4 persen lagi,” jelas Malvi Hendri.


Saat ini, kata dia, sejumlah pekerjaan akhir tengah dilakukan oleh pelaksana proyek, di antaranya pengecoran bahu jalan dan pembuatan marka jalan.


“Sekarang sedang dilakukan pengecoran bahu jalan dan pembuatan marka jalan. Insya Allah, menjelang akhir minggu pekerjaan sudah clear,” tambahnya.


Secara keseluruhan, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.


Setelah rampung, jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, mahasiswa, wisatawan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berada di kawasan tersebut.


Drainase Pasar Tunggul Hitam untuk Pengendalian Banjir


Usai meninjau pembangunan jalan Pasir Jambak, Fadly Amran bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan saluran drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam.


Pembangunan drainase tersebut berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.


Menurut Fadly Amran, pembangunan saluran drainase merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi persoalan genangan dan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan.


Pembangunan tersebut juga merupakan implementasi dari Master Plan Drainase Kota Padang yang telah disusun sebagai pedoman penataan sistem pengendalian air dan banjir di Kota Padang.


Ia berharap keberadaan saluran drainase baru tersebut nantinya dapat memperlancar aliran air, terutama di kawasan pasar yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.


“Kami berharap melalui penataan dan pembangunan saluran drainase ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan genangan dan memperlancar aliran air di sekitaran Pasar Tunggul Hitam ini,” ujar Fadly.


Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.


Pemerintah Kota Padang, kata Fadly, berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem drainase secara bertahap sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana banjir.


Selain pembangunan infrastruktur baru, penataan drainase juga menjadi penting untuk memastikan sistem aliran air di kawasan perkotaan dapat berfungsi secara optimal.


Terdiri dari Tiga Ruas Drainase


Sementara itu, Malvi Hendri menjelaskan bahwa pembangunan saluran drainase baru di kawasan Pasar Tunggul Hitam terdiri dari tiga ruas.


Masing-masing ruas memiliki panjang 410 meter, 139 meter, dan 45 meter.


Pembangunan drainase tersebut bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar.


“Pembangunan drainase ini bersumber dari dana Transfer ke Daerah atau TKD untuk penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, dan pengerjaan pembangunannya baru dimulai,” kata Malvi Hendri.


Ia mengatakan, proyek pembangunan drainase tersebut ditargetkan selesai pada 9 Desember 2026 mendatang.


Dengan selesainya pembangunan nanti, saluran drainase diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyaluran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan Pasar Tunggul Hitam.


Kawasan pasar menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan sistem drainase memadai karena tingginya aktivitas masyarakat dan intensitas pembangunan di sekitarnya.


Keberadaan saluran yang berfungsi dengan baik diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar, tetapi juga dapat mengurangi risiko gangguan aktivitas ekonomi akibat genangan air.


Infrastruktur Jadi Perhatian Pemko Padang


Peninjauan yang dilakukan Wali Kota Padang ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana.


Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan sebagai sarana meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga melakukan pembenahan sistem drainase untuk mendukung pengendalian banjir dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman.


Pembangunan jalan menuju Pasir Jambak diharapkan dapat membuka akses dan mempercepat pertumbuhan kawasan pendidikan serta pariwisata.


Sementara pembangunan drainase di Pasar Tunggul Hitam menjadi bagian dari langkah jangka panjang dalam memperbaiki sistem tata air Kota Padang.


Fadly Amran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.


Karena itu, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian proyek menjadi perhatian pemerintah daerah.


Dengan progres pembangunan jalan Pasir Jambak yang telah mencapai lebih dari 95 persen dan pengerjaan drainase Pasar Tunggul Hitam yang mulai dilaksanakan, Pemerintah Kota Padang berharap kedua proyek tersebut dapat selesai sesuai target.


Setelah rampung, kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, serta membantu mengurangi persoalan genangan dan banjir di wilayah Kecamatan Koto Tangah. (**)



SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Salah satunya melalui pekerjaan pemasangan box culvert atau box copel pada saluran drainase di Jalan Imam Bonjol, kawasan belakang Kantor Kecamatan Padang Selatan.


Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membenahi sistem drainase perkotaan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih dan nyaman bagi masyarakat.


Keberadaan saluran drainase yang baik dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama dalam mengantisipasi persoalan genangan air dan banjir yang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan meningkat.


Pemasangan box culvert di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air serta memperlancar aliran drainase. Dengan sistem drainase yang lebih baik, air hujan dapat dialirkan secara optimal sehingga risiko terjadinya genangan di kawasan permukiman maupun ruas jalan dapat diminimalisir.


Selain memiliki fungsi utama dalam pengendalian banjir, pembangunan dan penataan drainase tersebut juga memberikan dampak terhadap estetika lingkungan. Saluran yang sebelumnya terbuka dapat ditata dengan lebih rapi sehingga kawasan perkotaan terlihat lebih bersih dan tertib.


Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.


Kawasan Jalan Imam Bonjol sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Karena itu, keberadaan infrastruktur pendukung seperti drainase menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian secara berkelanjutan.


Pembangunan box culvert juga diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan saluran air yang selama ini mengalami penyempitan, sedimentasi maupun tidak mampu menampung debit air dalam jumlah besar pada saat hujan turun dengan intensitas tinggi.


Ketua Bidang Antar Lembaga DPW Repro Sumatera Barat, Firma Ragnius, memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Dinas PUPR Kota Padang dalam melakukan pembenahan saluran drainase di kawasan tersebut.


Menurutnya, pembangunan infrastruktur drainase merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.


Ia menilai langkah Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR patut didukung karena persoalan banjir dan genangan air masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius, khususnya di wilayah perkotaan.


“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas PUPR Kota Padang, yang terus melakukan pembenahan infrastruktur, termasuk melalui pemasangan box culvert pada saluran drainase di Jalan Imam Bonjol belakang Kecamatan Padang Selatan,” ujar pria yang akrab disapa Ad Firma, pada Sabtu (5/9/2026).


Menurut Ad Firma, pembangunan drainase yang baik merupakan bagian penting dari penataan kota. Infrastruktur tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan mengalirkan air, tetapi juga berhubungan dengan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, kelancaran aktivitas warga serta keindahan wajah kota.


“Tujuan dari pembangunan dan pembenahan drainase tentu sangat jelas, yakni bagaimana menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih baik sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir. Di sisi lain, penataan ini juga membuat lingkungan menjadi lebih rapi dan memperindah kawasan perkotaan,” katanya.


Ad Firma mengatakan, persoalan banjir di wilayah perkotaan tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana. Dibutuhkan perencanaan yang matang serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan agar sistem drainase dapat berfungsi secara maksimal.


Karena itu, ia berharap pembangunan infrastruktur seperti pemasangan box culvert tidak hanya dilakukan pada satu titik, tetapi dapat terus dilanjutkan pada kawasan-kawasan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah.


“Kami berharap program pembenahan drainase ini terus berkelanjutan. Pemerintah tentu memiliki data dan pemetaan terhadap kawasan yang rawan genangan maupun banjir. Kawasan-kawasan tersebut perlu mendapatkan prioritas agar persoalan banjir dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Ad Firma juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga keberadaan saluran drainase yang telah dibangun pemerintah.


Menurutnya, infrastruktur yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.


“Kita juga berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga saluran drainase. Jangan membuang sampah ke dalam selokan atau saluran air. Sebab, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan penyumbatan dan pada akhirnya kembali menimbulkan genangan serta banjir,” katanya.


Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman.


Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membangun serta melakukan pemeliharaan infrastruktur, sementara masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun.


“Pembangunan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus ikut memiliki rasa tanggung jawab. Ketika pemerintah membangun drainase yang baik, maka kita semua harus ikut menjaganya. Dengan demikian manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Ad Firma.


Ia berharap berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.


Menurutnya, pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, drainase, sanitasi dan fasilitas umum harus menjadi perhatian penting dalam menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.


“Kami berharap Kota Padang ke depan semakin tertata, semakin bersih dan semakin nyaman. Pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan. Termasuk dalam menghadapi perubahan cuaca dan curah hujan yang cukup tinggi, sistem drainase harus benar-benar menjadi perhatian,” tuturnya.


Pemasangan box culvert di Jalan Imam Bonjol belakang Kecamatan Padang Selatan diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung program penataan infrastruktur Kota Padang.


Dengan sistem drainase yang lebih baik, persoalan genangan air dapat diminimalisir, lingkungan menjadi lebih tertata dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lebih nyaman.


Upaya pembenahan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekaligus memperindah wajah Kota Padang.


Ke depan, masyarakat berharap program pembangunan dan normalisasi saluran drainase dapat terus dilakukan secara merata di berbagai wilayah Kota Padang, terutama pada titik-titik yang selama ini menjadi daerah rawan genangan air.


Dengan dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat serta pengawasan bersama, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Kota Padang. (**)

 


Bukittinggi, SUMBAR NET.ID - Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi gelar pelatihan dan pengukuhan Tim Communication in Rescue and Emergency (CORE) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) atas dukungan dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria. Kegiatan selama dua hari, 4 dan 5 September 2026 ini, dibuka di Bumi Perkemahan Tapian Ratu, Jumat, 4 September 2026. 


Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, Riri Alhadilla Sukma, menjelaskan, Pelatihan dan Pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam diikuti oleh 40 anggota ORARI Lokal Bukittinggi Agam yang tergabung dalam Tim CORE Group A. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan 2 orang instruktur atau narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi radio kebencanaan, keselamatan dan penanganan keadaan darurat.


Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria, mengatakan pelatihan dan pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan komunitas dalam menghadapi kondisi kebencanaan. Menurutnya, berbagai komunitas di Kota Bukittinggi perlu memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan yang dapat mendukung penanganan bencana.


Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, keberadaan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam menjadi hal positif dalam mendukung komunikasi pada kondisi darurat maupun kebencanaan. Menurutnya, komunikasi yang cepat dan dapat diandalkan dibutuhkan untuk mempercepat penyampaian informasi serta koordinasi di lapangan.


“Pada kondisi darurat dan kebencanaan, respon cepat menjadi sangat penting. Kecepatan menerima dan menyampaikan informasi sangat dibutuhkan sehingga bantuan dapat segera dikerahkan,” ujar Ibnu Asis.


Melalui pembentukan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, ORARI, relawan, dan unsur terkait lainnya semakin kuat dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan. (**)

 


PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).


Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa.




Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat paripurna dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.


Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam sambutannya menyatakan Penyampaian nota pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran daerah. 


Melalui agenda tersebut, Pemprov Sumbar menyampaikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan perubahan APBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.


"Pembahasan Ranperda Perubahan APBD nantinya menjadi salah satu tahapan dalam menentukan penyesuaian program, kegiatan, pendapatan, serta belanja daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat," kata Muhidi.


Kemudian lanjut Muhidi,  penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.



Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang dinamis sepanjang tahun, termasuk kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.


“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Muhidi.


Sementara Gubernur Mahyeldi mengatakan, Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen.


Pertumbuhan tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi. Pemerintah pun tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2026 sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan program serta proyek strategis daerah.


“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.




Sejalan dengan itu, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen, dari target awal Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.


Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan peningkatan menjadi Rp6,97 triliun lebih atau naik Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal sebesar Rp6,40 triliun lebih. Salah satu peningkatan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang hampir dua kali lipat, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau meningkat 99,94 persen.


Peningkatan belanja modal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur serta mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sebesar Rp1,13 triliun.


Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.


Mahyeldi mengatakan, struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar untuk memastikan seluruh komponen anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.


Dalam rancangan awal perubahan APBD tersebut, masih terdapat selisih yang perlu diselesaikan melalui pembahasan bersama sehingga struktur APBD pada akhirnya berada dalam posisi berimbang. Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.


“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi. (adv)