Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol harus menjadi acuan utama dalam menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan SPM Jalan Tol Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Rapat tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Marga, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, serta perwakilan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Zigo mengatakan, Panja Komisi V DPR RI terus mengawasi penerapan SPM jalan tol agar seluruh ruas tol di Indonesia memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi pengguna.

"Standar Pelayanan Minimal harus benar-benar diterapkan secara konsisten. Masyarakat berhak memperoleh layanan jalan tol yang aman, nyaman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan," kata Zigo.

Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat I itu, pembahasan dalam rapat mencakup berbagai aspek penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan pengguna jalan tol.

Beberapa di antaranya meliputi kondisi jalan, aspek keselamatan, kelancaran arus lalu lintas, hingga kualitas fasilitas dan pelayanan yang disediakan di setiap ruas jalan tol.

"Seluruh aspek tersebut menjadi perhatian Panja karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan jalan tol," ujarnya.

Zigo menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan SPM jalan tol. Pengawasan itu diharapkan mendorong pemerintah dan badan usaha jalan tol meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Ia berharap hasil pembahasan Panja dapat memperkuat implementasi standar pelayanan di seluruh ruas jalan tol sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik. (***)

 

SUMBARNET - Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyatakan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang yang terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Benal Ichsan Persada.

Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Padang mendalami dugaan aliran dana yang diduga mengarah kepada seorang oknum pejabat tinggi (Pati) Polri.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Eriyanto, mengungkapkan bahwa dugaan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi serta alat bukti yang telah disita penyidik.

"Salah satu saksi yang telah diperiksa merupakan keponakan dari oknum Pati Polri tersebut. Dari pemeriksaan itu terdapat dugaan penerimaan satu unit mobil Toyota Alphard senilai sekitar Rp1,1 miliar. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran sejumlah uang," ujar Eriyanto, Kamis (9/7).

Selain dugaan pemberian kendaraan mewah, penyidik juga menelusuri transaksi pembelian tiket perjalanan, oleh-oleh, hingga biaya penginapan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Eriyanto, penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil tindak pidana korupsi.

"Kami akan membuka seluruh fakta secara transparan. Semua dugaan aliran dana dalam perkara KMK ini akan kami telusuri berdasarkan alat bukti. Tidak ada yang kami tutupi. Siapa pun yang terbukti menerima atau terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," tegasnya.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, meminta Kejari Padang tetap konsisten, profesional, dan tidak gentar dalam menuntaskan penyidikan.

"Kami mendukung penuh langkah Kejari Padang dalam mengusut tuntas dugaan korupsi KMK PT Benal Ichsan Persada. Jangan kendor dan jangan gentar apabila ada pihak-pihak yang mencoba mengintervensi proses penegakan hukum. Kejaksaan harus tetap berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," tegas Rahmad Sukendar.

Rahmad juga meminta penyidik segera menetapkan tersangka apabila telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Apabila seluruh unsur pidana telah terpenuhi dan alat bukti sudah cukup, segera tetapkan para pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Semua harus diproses secara adil dan sesuai hukum," ujarnya.

BPI KPNPA RI menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya keterlibatan pihak mana pun, termasuk oknum aparat penegak hukum, maka seluruh proses hukum harus dijalankan berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kejari Padang memastikan penyidikan masih terus berjalan dengan melengkapi pemeriksaan saksi maupun saksi ahli sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang. (**)

 

SUMBARNET - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) PT Benal Ichsan Persada. Penyidik kini mendalami dugaan aliran dana yang mengarah kepada seorang oknum pejabat tinggi (Pati) Polri.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Eriyanto, mengatakan dugaan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti yang telah disita penyidik.

"Salah satu saksi yang telah diperiksa merupakan keponakan dari oknum Pati Polri tersebut. Dari pemeriksaan itu terdapat dugaan penerimaan satu unit mobil Toyota Alphard senilai sekitar Rp1,1 miliar. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan aliran sejumlah uang," ujar Eriyanto, Kamis (9/7).

Selain dugaan pemberian kendaraan mewah, penyidik juga menelusuri transaksi pembelian tiket perjalanan, oleh-oleh, hingga biaya penginapan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Eriyanto, penyidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga menikmati aliran dana hasil tindak pidana korupsi.

"Kami akan membuka seluruh fakta secara transparan. Semua dugaan aliran dana dalam perkara KMK ini akan kami telusuri berdasarkan alat bukti. Tidak ada yang kami tutupi. Siapa pun yang terbukti menerima atau terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum," tegasnya.

Ia menambahkan, Kejari Padang berkomitmen menuntaskan perkara tersebut hingga ke akar persoalan. Penyidik juga masih melengkapi pemeriksaan sejumlah saksi dan saksi ahli sebelum berkas perkara dugaan korupsi KMK PT Benal Ichsan Persada dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.

Eriyanto berharap masyarakat terus memberikan dukungan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari segala bentuk intervensi. (**)

 

Sumbarnet.id Mentawai– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP terus menggenjot program pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satu langkah strategisnya adalah mengusulkan pembangunan 21 titik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di seluruh wilayah pesisir Mentawai.

Program KNMP merupakan program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Konsepnya berbasis ekonomi biru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tujuannya jelas: memberdayakan nelayan, memutus rantai tengkulak, dan menghubungkan hasil tangkapan langsung ke koperasi serta pasar.

Kepala DKPP Mentawai Zakirman mengatakan, secara geografis wilayah pesisir Mentawai mencakup 33 titik di 43 desa. Dari jumlah tersebut, Pemkab mengusulkan 21 titik untuk dibangun kampung nelayan.

“Dari 21 titik yang kita usulkan, saat ini sudah ada 12 titik yang dokumennya lengkap. Setelah dilakukan verifikasi dan survei oleh tim, yang benar-benar memenuhi syarat untuk dibangun tahun ini ada 6 titik lokasi,” kata Zakirman kepada media, Kamis 9/7/2026.

*Survei Selesai, 6 Titik Siap Dibangun*

Proses identifikasi dilakukan tim dari KKP bersama DKPP Mentawai. Tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei, dokumentasi foto, dan memastikan kelengkapan administrasi setiap titik.

Hasilnya, 6 titik dinyatakan siap untuk segera dibangun pada tahun 2026. Keenam titik tersebut tersebar di 3 pulau besar Mentawai, yaitu:

1.  Labuan Bajau, Desa Sigapokna

2.  Pokai, Desa Sikabluan

3.  Saliguma, Desa Siberut Tengah

4.  Maileppet, Siberut Selatan

5.  Matobe, Sipora Selatan

6.  Sikakap

“Direncanakan tahun ini 6 titik lokasi kampung nelayan akan dibangun di Mentawai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk nelayan kita,” tutur  Zakirman kepada media Kamis, 09/7/2026

Sementara 6 titik lainnya dari 12 yang diusulkan masih terkendala kelengkapan proposal dan administrasi. DKPP Mentawai mengaku akan terus mendampingi desa-desa tersebut agar segera melengkapi berkas.

*Fasilitas Lengkap, Anggaran Rp18-22 Miliar Per Titik*

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar membangun pemukiman. Program ini menyiapkan ekosistem ekonomi nelayan secara utuh. Setiap titik akan dibangun dengan anggaran antara Rp18-22 miliar.

Fasilitas yang akan tersedia meliputi Cold Storage untuk menyimpan ikan, pabrik es, SPDN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, tempat pengolahan ikan, tambatan perahu, hingga pasar ikan modern.

“Dengan fasilitas selengkap ini, nelayan tidak perlu lagi menjual hasil tangkapannya ke tengkulak dengan harga murah. Mereka bisa langsung menjual ke koperasi atau pasar dengan harga yang lebih adil,” jelas Zakirman.

Ia menambahkan, program serupa sudah berjalan di beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Mentawai menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan alokasi 6 titik sekaligus pada tahap awal ini.

Zakirman berharap kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi nyata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir Mentawai. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, pendapatan nelayan diharapkan meningkat signifikan.

“Kami tetap mendukung 15 titik lainnya yang masih dalam proses. Mudah-mudahan ke depan semua usulan 21 titik bisa terakomodir. Ini bentuk komitmen Pemda untuk memastikan tidak ada desa pesisir yang tertinggal,” pungkasnya.

Dengan konsep ekonomi biru dari hulu produksi, pengolahan, hingga hilir pemasaran, Kampung Nelayan Merah Putih di Mentawai diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan. (Robi)

Padang — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat yang juga Ketua Umum INKADO Pengurus Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, S.Ip, didampingi Ketua Harian INKADO Sumbar Sensei Ulya, SE.Ak., CA., M.Ak, Sekretaris Umum Sempai Nofrizal, S.Pd, serta Bendahara Umum INKADO Sumbar Bapak Yofialdi, SE.Ak.,CA., MM, secara resmi melepas sekaligus memberikan dukungan penuh kepada wasit INKADO Sumatera Barat, Martinel Prihastuti, S.Pd., M.Pd, yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Wasit/Juri Asian Karate Federation (AKF) di Bangladesh.

Martinel Prihastuti merupakan salah satu wasit INKADO Sumatera Barat yang terus menunjukkan komitmen, dedikasi, dan profesionalisme dalam mengembangkan kemampuan di bidang perwasitan karate. Selain aktif dalam dunia karate, beliau juga merupakan Guru Pendidikan Jasmani di SMA Negeri 2 Padang serta menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. 

Ujian Sertifikasi Wasit/Juri AKF tersebut akan dilaksanakan pada 15–17 Juli 2026 di Bangladesh. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme wasit karate menuju standar internasional.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia karate di Sumatera Barat, Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat memberikan dukungan penuh berupa bantuan seluruh tranportasi, akomodasi dan uang saku kepada Martinel Prihastuti selama kegiatan ujian sertifikasi Wasit/Juri AKF di Bangladesh.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua Umum INKADO Pengprov Sumbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat serta komitmen Martinel Prihastuti dalam meningkatkan kapasitas dan jenjang perwasitan karate. Keikutsertaannya pada ujian AKF diharapkan dapat membawa nama baik INKADO, Sumatera Barat, dan Indonesia di tingkat Asia maupun internasional.

"Kami memberikan dukungan penuh dan mendoakan agar Saudari Martinel Prihastuti dapat mengikuti seluruh rangkaian ujian dengan baik serta meraih hasil terbaik. Semoga keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembinaan karate, khususnya dalam pengembangan sumber daya wasit di Sumatera Barat dan Indonesia," ujar wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Umum INKADO Sumbar, Bapak Yofialdi, yang menyampaikan bahwa organisasi akan terus berkomitmen mendukung kader-kader terbaik INKADO Sumatera Barat untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu,Dewan Guru INKADO Sumbar, Shihan Drs. Jaman, M.Kes, turut memberikan dorongan dan motivasi agar Martinel Prihastuti dapat menjalani seluruh proses ujian dengan penuh keyakinan, menjaga nama baik organisasi, serta mampu meraih hasil yang membanggakan.

Pada kesempatan yang sama, keluarga besar INKADO Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua KONI Sumatera Barat, Bapak Hamdanus, yang turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap perjuangan Martinel Prihastuti yang juga merupakan mantan karateka Nasional yang pernah mengharumkan nama Karateka Indonesia sebagai peraih mendali emas dan perak di ajang Sea Games di era nya.  Dukungan tersebut menjadi bentuk sinergi dan kepedulian dalam mendorong peningkatan prestasi serta pengembangan sumber daya olahraga karate di Sumatera Barat.

Keberangkatan Martinel Prihastuti menjadi kebanggaan bagi keluarga besar INKADO Sumatera Barat sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan karate untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme, baik sebagai atlet, pelatih, maupun wasit.

Pengurus Provinsi INKADO Sumatera Barat berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia karate, karena kemajuan prestasi karate tidak hanya ditentukan oleh atlet dan pelatih, tetapi juga oleh perangkat pertandingan yang memiliki kompetensi dan standar profesional. (**)

 

FOSHAN, TIONGKOK – Upaya Pemerintah Kota Padang dalam memperluas akses pendidikan internasional bagi generasi muda terus menunjukkan progres positif. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China), Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin pertemuan lanjutan dengan jajaran pimpinan Foshan Polytechnic, Selasa (7/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.00 waktu setempat tersebut menjadi bagian penting dari penguatan Program Unggulan (Progul) Padang Juara, khususnya dalam membuka peluang beasiswa luar negeri dan pengembangan program pendidikan internasional berbasis kolaborasi antarkampus.

Kunjungan diawali dengan pemutaran video promosi bertajuk Kung Fu Workshop yang memperkenalkan berbagai fasilitas pendidikan, kegiatan akademik, serta lingkungan pembelajaran yang dimiliki Foshan Polytechnic.

Selanjutnya acara dibuka oleh Deputy Party Secretary and President Foshan Polytechnic, Huang Jianguang.

Dalam sesi penyambutan, Party Secretary Foshan Polytechnic, Guan Xue, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kota Padang beserta delegasi perguruan tinggi dari Indonesia. Menurutnya, kerja sama pendidikan lintas negara menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan global sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Oki Earlivan Sampurno, serta President of Guangdong Education International Exchange Association, Zhao Pengfei.

Delegasi Kota Padang yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari pimpinan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Sumatera Barat, yaitu Rektor Universitas Negeri Padang, Rektor Universitas Baiturrahmah, Direktur Politeknik Negeri Padang, Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Wakil Rektor Universitas Andalas, Rektor Universitas Bung Hatta, serta Direktur Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND) Padang.

Selain itu, Wali Kota Padang juga didampingi sejumlah tokoh pendidikan nasional dan daerah, di antaranya Prof. Ganefri, Prof. Musliar Kasim, dan Dr. Haris Satria.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai peluang kerja sama akademik antara Foshan Polytechnic dengan perguruan tinggi di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Salah satu fokus utama yang menjadi pembahasan adalah implementasi Program Padang Juara melalui skema dual degree program yang menghubungkan Foshan Polytechnic dengan Universitas Negeri Padang dan Politeknik Negeri Padang.

Melalui skema tersebut, mahasiswa yang lolos program beasiswa akan menjalani sebagian masa studi di perguruan tinggi asal di Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Foshan Polytechnic untuk memperoleh pengalaman akademik internasional serta kompetensi global yang lebih kuat.

Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.

Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk membuka akses pendidikan berkualitas hingga ke tingkat internasional.

"Pemko Padang berkomitmen menyiapkan Beasiswa Luar Negeri melalui Program Padang Juara. Kehadiran delegasi universitas dalam pertemuan ini diharapkan dapat langsung terhubung dengan kampus tujuan melalui dual degree program dan berbagai bentuk kolaborasi lainnya," ujar Fadly Amran.

Menurut Fadly, Program Padang Juara tidak hanya bertujuan memberikan kesempatan kuliah di luar negeri, tetapi juga membangun jejaring kerja sama akademik yang berkelanjutan antara perguruan tinggi Indonesia dan Tiongkok.

Ia berharap kolaborasi yang dibangun mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas, mulai dari pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, pengembangan inovasi, hingga peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Oki Earlivan Sampurno, menyampaikan apresiasi atas langkah dan inisiatif Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat sektor pendidikan melalui Program Padang Juara.

Menurutnya, investasi terbaik dalam pembangunan adalah investasi pada manusia. Karena itu, program yang digagas Pemerintah Kota Padang menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan mitra internasional.

Oki menilai Program Padang Juara dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam membangun ekosistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan global.

"Program Padang Juara dapat menjadi contoh dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra internasional seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Padang merupakan langkah strategis yang perlu terus dikembangkan agar kerja sama Indonesia dan China semakin berdampak," ujarnya.

Di sisi lain, pihak Foshan Polytechnic menyambut positif pelaksanaan Program Padang Juara dan menyatakan kesiapan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Kampus yang dikenal memiliki keunggulan di bidang pendidikan vokasi dan teknologi itu berharap kerja sama yang telah dirintis dapat segera direalisasikan dan terus berkembang pada masa mendatang.

Pihak Foshan Polytechnic menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti program tersebut direncanakan akan diberangkatkan ke Tiongkok pada tahun depan setelah menyelesaikan dua semester pendidikan di perguruan tinggi asal masing-masing di Indonesia.

Skema ini dinilai mampu memberikan fondasi akademik yang kuat sebelum mahasiswa memasuki lingkungan pendidikan internasional, sekaligus mempermudah proses adaptasi ketika melanjutkan studi di Tiongkok.

Pertemuan antara Pemerintah Kota Padang, perguruan tinggi Indonesia, dan Foshan Polytechnic tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok.

 

Lebih dari sekadar program beasiswa, kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi global, wawasan internasional, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja di era persaingan global.

Melalui Program Padang Juara, Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan dukungan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, program ini diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mencetak generasi unggul yang mampu membawa Kota Padang semakin maju dan berdaya saing di tingkat internasional. (**)

 

GUANGZHOU, TIONGKOK – Komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan terus diperkuat. Salah satunya diwujudkan melalui kunjungan balasan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama delegasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute (Qingyuan Campus) di Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (China), Senin (6/7/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hubungan kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Padang dengan sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Guangdong. Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, sejumlah perguruan tinggi dari Guangdong menggelar Expo Beasiswa Pemerintah Kota Padang ke China di Kota Padang sebagai upaya membuka akses pendidikan internasional bagi generasi muda Kota Padang.

Delegasi Pemerintah Kota Padang yang dipimpin langsung Wali Kota Fadly Amran turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova. Kehadiran rombongan disambut meriah dengan pertunjukan seni Barongsai yang menjadi simbol penghormatan sekaligus persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok.

Kegiatan dibuka oleh Party Secretary Guangdong Construction Vocational Technology Institute, Li Guozhang, dan turut dihadiri Chief Inspector of the Department of Education of Guangdong Province, Xu Shimin, serta Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Oki Earlivan Sampurno.

Forum tersebut juga mempertemukan pimpinan berbagai perguruan tinggi dari Indonesia dan Tiongkok dalam rangka memperkuat kolaborasi akademik. Dari Indonesia hadir pimpinan Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, STTIND, serta Universitas Baiturrahmah.

Sementara dari pihak Tiongkok hadir pimpinan tujuh perguruan tinggi yang memaparkan berbagai peluang kerja sama pendidikan, pertukaran mahasiswa, riset bersama, hingga pengembangan program beasiswa internasional.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Padang Juara merupakan salah satu dari sembilan Program Unggulan Pemerintah Kota Padang yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses pendidikan yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri.

Menurutnya, pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing Kota Padang di masa depan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang terus membangun jejaring kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi internasional agar semakin banyak generasi muda memperoleh kesempatan belajar di luar negeri.

"Tahun ini terdapat 60 calon mahasiswa asal Kota Padang telah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di China dengan skema full scholarship," ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan, para penerima beasiswa akan menjalani pendidikan melalui skema kolaboratif, yakni menempuh satu tahun perkuliahan di perguruan tinggi asal di Indonesia, kemudian melanjutkan studi selama dua tahun di Tiongkok, sebelum kembali ke kampus asal di Indonesia selama satu tahun untuk menyelesaikan pendidikan.

Menurut Fadly, pola pendidikan tersebut tidak hanya memberikan pengalaman akademik bertaraf internasional, tetapi juga memperkuat kemampuan bahasa asing, memperluas wawasan global, serta meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.

Fadly juga menegaskan bahwa keberhasilan Program Padang Juara tidak terlepas dari dukungan seluruh perguruan tinggi di Kota Padang yang sejak awal berkomitmen membangun ekosistem pendidikan berkualitas melalui kolaborasi dengan berbagai institusi pendidikan dunia.

"Ke depan, kerja sama ini akan terus kita coba lanjutkan dan diperluas bersama perguruan tinggi di Kota Padang dan Sumatera Barat, sehingga semakin banyak peluang pendidikan internasional yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda Kota Padang," katanya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Oki Earlivan Sampurno, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Padang yang menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi paling penting dibandingkan pembangunan fisik semata. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia industri, dan mitra internasional menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

"Kami memberikan apresiasi atas langkah Wali Kota Padang yang membangun sinergi dengan perguruan tinggi dan melibatkan para akademisi dalam penguatan sektor pendidikan. Semoga Indonesia dan China dapat terus berkolaborasi dalam membangun masa depan dengan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia," ujar Oki.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperluas jejaring kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di bidang pendidikan vokasi, teknologi, riset, inovasi, serta pengembangan kompetensi mahasiswa.

Melalui kolaborasi ini diharapkan akan lahir berbagai program pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga pembukaan peluang kerja internasional bagi lulusan perguruan tinggi di Kota Padang.

Kunjungan balasan ke Guangdong Construction Vocational Technology Institute sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus menghadirkan inovasi dalam pembangunan sektor pendidikan.

Melalui Program Unggulan Padang Juara, Pemko Padang ingin memastikan generasi muda memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, pengalaman internasional, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. (**)

 

PADANG – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).

Rapat evaluasi tersebut diikuti sebanyak 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.

 

Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi progres penyaluran bantuan stimulan, Dana Tunggu Hunian (DTH), serta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.

Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya percepatan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, hingga saat ini penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian di sejumlah daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," tegas Suharyanto.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang dapat dituntaskan sepanjang tahun 2026. Sementara itu, pembangunan rumah bagi korban dengan kategori rusak berat melalui program Hunian Tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada tahun 2027.

Selain itu, BNPB bersama pemerintah pusat juga tengah mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan tersebut muncul karena besaran bantuan yang berlaku saat ini dinilai belum memadai untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat.

"Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar," ujar Suharyanto.

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap menjalankan seluruh arahan BNPB demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi langkah penting agar masyarakat segera memperoleh kepastian serta dapat kembali menempati rumah yang layak dan aman.

"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat," kata Maigus Nasir.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton melaporkan bahwa seluruh bantuan stimulan bagi penerima rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah berhasil disalurkan.

"Seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya," jelas Hendri.

Ia menambahkan, saat ini pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB sebelum memasuki tahapan pembangunan.

Lebih lanjut, Hendri memaparkan bahwa kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan kebutuhan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.

Menurut Hendri, pembangunan Huntap juga telah menunjukkan progres yang positif. Sebanyak 85 unit Huntap terpusat yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi saat ini telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.

"Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada tahun 2027," ujar Hendri.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga kemanusiaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh proses pemulihan pascabencana dapat berjalan tepat waktu sehingga masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan secara normal di hunian yang aman, layak, dan nyaman. (**)

SUMBARNET - Tradisi sakral masyarakat Mentawai kembali dihadirkan melalui Pertunjukan Seni Budaya Liat Pulaggaijat yang digelar di Sikakap, Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini merupakan salah satu penerima Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2026 yang difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Indonesia.

Pertunjukan yang berlangsung selama 7–10 Juli 2026 ini menghadirkan rangkaian ritual adat yang meliputi meramu obat tradisional, obatan, pembersihan desa, persembahan adat, ritual Liat Pulaggaijat, hingga pertunjukan Turuk Laggai, tarian sakral yang menjadi representasi hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur dalam budaya Mentawai.

Acara puncak pada Selasa (8/7) secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata pelestarian budaya daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung serta memperkuat identitas budaya Mentawai di tengah perkembangan zaman.

Sambutan juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nelsen Sakerebau, yang menegaskan bahwa keberlangsungan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, komunitas budaya, dan generasi muda agar nilai-nilai warisan leluhur tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ketua Yayasan Kirekat Indonesia Mentawai, Agustinus Dwi Harry, mengatakan bahwa Liat Pulaggaijat bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan ruang belajar bersama untuk menghidupkan kembali pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh para Sikerei.

“Budaya Mentawai tidak cukup hanya didokumentasikan, tetapi harus terus dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan. Melalui Liat Pulaggaijat, kami ingin menghadirkan ruang agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengenal sekaligus merasakan langsung nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka.”

Selain menjadi penyelenggara kegiatan, Agustinus Dwi Harry yang juga menjabat sebagai Direktur Mentawai Eden Journey turut memberikan dukungan melalui penyediaan merchandise bagi peserta dan tamu undangan sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelestarian budaya berbasis masyarakat.

Semangat kolaborasi juga terlihat dari keterlibatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin oleh Ibram Paranta. Organisasi kepemudaan tersebut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus menggerakkan partisipasi pemuda untuk menjaga keberlangsungan tradisi budaya Mentawai.

Puncak pertunjukan ditandai dengan pelaksanaan Ritual Inti Liat Pulaggaijat yang dipimpin oleh para Sikerei, dilanjutkan dengan penampilan Turuk Laggai sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur sekaligus penegasan filosofi kehidupan masyarakat Mentawai yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Mentawai Eden Journey, Sinerik, Macaronis Resort, serta sejumlah mitra lainnya yang bersama-sama berkomitmen memperkuat ekosistem pelestarian budaya di Kepulauan Mentawai.

Melalui Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2026, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat terus mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan Indonesia. Kegiatan seperti Liat Pulaggaijat diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertunjukan, tetapi juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan, penguatan identitas budaya, dan pengembangan potensi budaya sebagai aset masa depan bangsa. (**)

 

SUMBARNET - Rekonstruksi dan peningkatan Jalan Raya Pasir Jambak senilai Rp8.592.946.844 menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Kota Padang pada 2026. Pekerjaan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur Jalan dari APBN itu tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga memperkuat jalur evakuasi tsunami sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata Pantai Pasir Jambak.

Jalan yang baik menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi. Ketika akses transportasi lancar, distribusi barang dan jasa semakin efisien, aktivitas masyarakat meningkat, dan sektor pariwisata ikut bergerak. Kondisi itulah yang ingin diwujudkan Pemerintah Kota Padang melalui pembangunan ruas Jalan Raya Pasir Jambak.

Proyek dengan nilai kontrak Rp8,59 miliar tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender berdasarkan Kontrak Nomor 001/Kont-PJ/DAKPUPR/2026 tertanggal 2 Juni 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Sarana Mitra Saudara (SMS) dengan pengawasan PT Taru Nusantara.

Di lapangan, kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama. Tahapan galian pelebaran (widening) dilakukan sesuai spesifikasi teknis, dilanjutkan pemasangan geotekstil sebelum penimbunan. Material timbunan dipadatkan menggunakan baby roller atau mini road roller serta melalui pengujian kepadatan di laboratorium guna memastikan mutu konstruksi memenuhi standar.

Komitmen terhadap kualitas tersebut diharapkan mampu menghasilkan infrastruktur jalan yang memiliki daya tahan tinggi dan umur layanan yang lebih panjang.

Perkuat Program Padang Rancak

Peningkatan Jalan Raya Pasir Jambak menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Padang Rancak yang menitikberatkan pada penataan kawasan, peningkatan mobilitas masyarakat, serta penyediaan infrastruktur yang layak.

Pemanfaatan dana APBN melalui skema DAK Fisik juga menjadi langkah percepatan pembangunan daerah tanpa membebani APBD secara berlebihan. Program ini sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan konektivitas menuju daerah tujuan wisata dan kawasan rawan bencana.

Lingkup pekerjaan meliputi rekonstruksi badan jalan, pelebaran, pengaspalan hingga peningkatan lapisan pondasi bahu jalan sehingga diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Jawaban atas Keluhan Masyarakat

Selama ini, ruas Jalan Raya Pasir Jambak kerap dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan, berlubang, dan belum beraspal secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Melalui proyek ini, Pemerintah Kota Padang berupaya menghadirkan akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan representatif bagi masyarakat maupun wisatawan.

Jalur Evakuasi Tsunami Semakin Andal

Selain mendukung mobilitas, proyek ini memiliki fungsi strategis sebagai jalur evakuasi bencana. Kawasan Pasie Nan Tigo berada di zona merah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami sehingga membutuhkan akses evakuasi yang cepat dan andal.

Dengan pelebaran serta peningkatan kualitas jalan, mobilisasi masyarakat menuju Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun Tempat Evakuasi Akhir (TEA) diharapkan menjadi lebih cepat apabila terjadi kondisi darurat.

Pembangunan juga memperhatikan sistem drainase guna meminimalkan genangan air dan mengurangi potensi kerusakan jalan akibat curah hujan tinggi.

Dorong Kebangkitan Wisata dan Ekonomi Lokal

Pantai Pasir Jambak dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Padang dengan hamparan pasir putih, deretan pohon pinus, panorama matahari terbenam, serta kawasan konservasi penyu.

Akses jalan yang semakin baik diyakini akan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus memangkas waktu tempuh menuju kawasan wisata tersebut.

Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pariwisata, tetapi juga pelaku ekonomi lokal. Kehadiran infrastruktur yang memadai diperkirakan mampu menggerakkan usaha masyarakat, mulai dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, hingga pengelola pondok kuliner dan usaha jasa wisata di sepanjang Pantai Pasir Jambak.

Dengan demikian, proyek peningkatan Jalan Raya Pasir Jambak tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan bencana, meningkatkan daya saing pariwisata, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir Kota Padang. (**)