PASAMAN BARAT_ Sumbarnet.id. Rencana penobatan Tuanku Sambah sekaligus pengukuhan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sungai Aua yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/9/2026) akhirnya batal dilaksanakan, setelah mendapat penolakan dari sejumlah ninik mamak dan masyarakat melalui aksi damai.


Peristiwa tersebut terjadi setelah kegiatan yang semula direncanakan berlangsung di Lapangan Sukma Koto Dalam tidak dapat dilaksanakan. 


Berdasarkan keterangan masyarakat yang berada di lokasi, kegiatan tersebut mendapat keberatan dan ditolak oleh ninik mamak Koto Dalam. 


"Lokasi acara kemudian dipindahkan ke belakang rumah Azmalawi, yang disebut sebagai calon Ketua KAN yang baru," kata salah seorang warga.


Perpindahan lokasi tersebut kembali mendapat penolakan, sejumlah ninik mamak dari lingkungan tempat kegiatan berlangsung bersama masyarakat dari berbagai nagari di Kecamatan Sungai Aur mendatangi lokasi dan menyampaikan aksi penolakan secara damai.


Dipertanyakan karena Tidak Melibatkan Perangkat Adat Kampung dan Pemerintahan Setempat


Masyarakat yang melakukan aksi mempertanyakan pelaksanaan kegiatan tersebut karena, menurut keterangan yang disampaikan di lapangan, tidak terdapat izin atau persetujuan dari ninik mamak kampung, jorong, wali nagari, maupun pihak kepolisian sebagaimana yang selama ini menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat.


"Hal tersebut dinilai janggal karena kegiatan yang berkaitan dengan pengangkatan atau penobatan tokoh adat semestinya melibatkan perangkat adat dan masyarakat setempat," ujarnya.


“Pesta pernikahan saja biasanya ada ninik mamak kampung yang mengetahui dan terlibat. Ini justru kegiatan pengangkatan tokoh adat, tetapi masyarakat mempertanyakan mengapa perangkat adat setempat tidak dilibatkan,” demikian salah satu keresahan yang disampaikan masyarakat di lokasi.


Masyarakat juga mempertanyakan dasar pelaksanaan kegiatan apabila memang belum ada persetujuan dari unsur adat dan pemerintahan setempat.


Aksi masyarakat berlangsung dalam suasana damai. Namun, karena jumlah massa dan peserta kegiatan semakin banyak, situasi kemudian dinilai berpotensi memanas, saat itu massa datang untuk menolak, polisi mencegah situasi memanas.


Aparat kepolisian yang berada di lokasi kemudian mengambil langkah untuk membubarkan kegiatan dan mencegah terjadinya benturan antara masyarakat dan pihak yang melaksanakan acara.


Langkah tersebut membuat situasi dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi keributan, Dan dengan demikian, rencana penobatan dan pengukuhan KAN Sungai Aua yang menjadi agenda hari itu tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.


Sejumlah pihak yang dipertanyakan kehadirannya tidak tampak di lokasi, hal lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah tidak terlihatnya perwakilan sejumlah lembaga yang selama ini berkaitan dengan persoalan adat.


Menurut keterangan masyarakat di lokasi, tidak terlihat kehadiran perwakilan LKAAM Kabupaten Pasaman Barat maupun LKAAM Sumatera Barat.


Masyarakat juga menyebut, "tidak terlihat kehadiran unsur pemerintahan, mulai dari jorong, wali nagari, camat, hingga bupati dan wakil bupati dalam kegiatan tersebut," sebutnya.


Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: jika kegiatan tersebut merupakan agenda resmi pengukuhan lembaga adat, atas dasar apa kegiatan dilaksanakan ketika unsur-unsur terkait tidak terlihat hadir?


Peradilan Adat Sebelumnya Meminta Persoalan Diselesaikan Terlebih Dahulu.


Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari polemik KAN Sungai Aua yang telah berkembang sebelumnya.


Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Peradilan Adat berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat dan mempunyai tugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan kepengurusan pada 19 KAN di tingkat nagari. 


Perda tersebut juga mengatur bahwa kepengurusan KAN yang telah terbentuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai. (Eka Saputra)



SUMBARNET - Bencana galodo atau banjir bandang yang melanda kawasan Komplek Perkantoran Bupati Solok, Senin (21/9/2026), turut berdampak terhadap ruas Jalan Nasional Lubuk Selasih-Solok.


Dampak bencana tersebut mendapat perhatian serius dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, mengingat ruas jalan nasional tersebut merupakan salah satu jalur penting yang menghubungkan sejumlah kawasan di wilayah Kabupaten Solok dan sekitarnya.


Kasatker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II BPJN Sumatera Barat, Masudi, membenarkan bahwa bencana galodo yang terjadi di kawasan tersebut berdampak terhadap ruas jalan nasional Lubuk Selasih-Solok.


Menurut Masudi, setelah mendapatkan informasi mengenai kondisi di lapangan, pihaknya langsung mengambil langkah cepat dengan mengerahkan tim menuju lokasi kejadian untuk melihat secara langsung kondisi ruas jalan sekaligus melakukan penanganan awal.


“Memang benar, ruas Jalan Nasional Lubuk Selasih-Solok terdampak akibat kejadian galodo yang terjadi di kawasan Komplek Perkantoran Bupati Solok. Begitu mendapatkan informasi, kami langsung menggerakkan tim ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan awal,” kata Masudi.


Ia menjelaskan, langkah cepat tersebut dilakukan sebagai bentuk respons BPJN Sumatera Barat dalam memastikan kondisi infrastruktur jalan nasional pascabencana. Tim di lapangan akan melakukan identifikasi terhadap tingkat kerusakan maupun material yang kemungkinan menutupi badan jalan.


“Tujuan kami pertama adalah memastikan kondisi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Tim perlu melihat langsung situasi di lapangan agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lokasi,” ujarnya.


Masudi menambahkan, penanganan terhadap ruas jalan yang terdampak bencana akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi medan, cuaca, serta situasi di lokasi kejadian.


Apabila terdapat material seperti lumpur, batu, kayu, maupun material lainnya yang mengganggu badan jalan, pihaknya akan berupaya melakukan pembersihan dan penanganan sesuai dengan kewenangan BPJN.


“Penanganan awal tentunya kami prioritaskan untuk memastikan akses jalan tetap aman dan dapat dilalui masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi di lapangan karena bencana seperti galodo membawa material dalam jumlah besar dan situasinya bisa berubah dengan cepat,” tutur Masudi.


Ia menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak bencana tersebut. Karena itu, pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi kawasan yang terdampak galodo.


Selain melakukan penanganan teknis, koordinasi dengan pihak terkait juga diperlukan untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Sinergi antara BPJN Sumatera Barat dengan pemerintah daerah, kepolisian, BPBD, serta unsur terkait lainnya dinilai penting agar kondisi pascabencana dapat segera ditangani.


“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik agar setiap langkah yang dilakukan dapat berjalan cepat, tepat, dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” jelasnya.


Masudi mengatakan, BPJN Sumatera Barat akan terus memantau perkembangan kondisi ruas Jalan Nasional Lubuk Selasih-Solok. Tim yang telah bergerak ke lokasi juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih rinci mengenai kondisi aktual jalan setelah terdampak galodo.


Hasil pengecekan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan berikutnya, terutama apabila ditemukan kerusakan pada badan jalan maupun fasilitas pendukung jalan lainnya.


“Harapan kami, kondisi di lapangan bisa segera ditangani sehingga aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas tidak terganggu lebih lama. Kami juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas dan tidak memaksakan diri melintas apabila kondisi jalan dinilai belum aman,” katanya.


Ia juga mengingatkan pengguna jalan agar berhati-hati karena pascabencana banjir bandang masih terdapat potensi bahaya susulan, terutama ketika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.


Menurutnya, kondisi alam dan cuaca harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat yang melintas di kawasan terdampak diminta memperhatikan informasi dan petunjuk petugas di lapangan.


“Kami berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan lancar. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin melakukan penanganan sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan dan memastikan ruas jalan nasional ini dapat kembali berfungsi secara aman,” tegas Masudi.


Sementara itu, galodo yang menerjang kawasan Komplek Perkantoran Bupati Solok pada Senin (21/9/2026) menjadi perhatian karena membawa material dan berdampak terhadap sejumlah kawasan di sekitarnya.


Dengan bergeraknya tim BPJN Sumatera Barat menuju lokasi, penanganan terhadap dampak bencana pada ruas Jalan Nasional Lubuk Selasih-Solok diharapkan dapat segera dilakukan.


BPJN Sumatera Barat memastikan pemantauan dan penanganan akan terus dilakukan sesuai perkembangan situasi di lapangan, dengan tetap menempatkan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sebagai prioritas utama. (**)



SUMBARNET - Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin malam (21/9/2026).


Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.10 WIB setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Solok sejak sore hari.


Derasnya hujan menyebabkan debit air meningkat dan diduga memicu luapan aliran sungai serta sistem drainase yang berada di sekitar kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok.


Air kemudian meluap dan masuk ke kawasan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Solok. Selain kawasan perkantoran, sejumlah wilayah di sekitar lokasi juga turut terdampak genangan dan aliran air.


Berdasarkan laporan awal di lapangan, titik luapan air diduga kuat berada di kawasan belakang Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok.


Dari lokasi tersebut, aliran air kemudian bergerak menuju kawasan kompleks perkantoran dan wilayah di sekitarnya.


Kondisi tersebut terjadi ketika hujan masih mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Solok dengan intensitas cukup tinggi. Aliran air dari kawasan hulu, termasuk kawasan hutan di sekitar lokasi, diduga turut meningkatkan volume air yang mengalir menuju kawasan permukiman dan perkantoran.


Air Masuk Kawasan Perkantoran


Banjir bandang menyebabkan air meluap hingga memasuki kawasan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Solok. Sejumlah area di sekitar perkantoran pemerintahan dilaporkan terdampak aliran air.


Selain kompleks perkantoran, wilayah Nagari Muaro Paneh juga termasuk kawasan yang terdampak akibat luapan air tersebut.


Hingga laporan awal ini disusun, belum diperoleh data lengkap mengenai jumlah bangunan, fasilitas maupun kendaraan yang terdampak. Pendataan terhadap dampak banjir masih dilakukan oleh pihak terkait di lapangan.


Petugas dan instansi terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kawasan, terutama titik-titik yang berada di sekitar aliran sungai dan daerah yang memiliki potensi terdampak banjir susulan.


Hujan Deras Sejak Sore


Peristiwa banjir bandang tersebut diduga berkaitan dengan tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok sejak sore hingga malam hari.


Hujan deras membuat debit air dari kawasan hulu meningkat. Kondisi itu kemudian diperparah dengan meningkatnya aliran pada sungai dan saluran drainase yang berada di sekitar kawasan perkantoran.


Air yang membawa material dari kawasan hulu kemudian mengalir menuju wilayah yang lebih rendah sehingga menyebabkan terjadinya luapan di sejumlah titik.


Meski demikian, penyebab pasti serta mekanisme terjadinya banjir bandang masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendataan dari instansi berwenang.


Warga Diminta Tingkatkan Kewaspadaan


Masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun kawasan yang selama ini memiliki potensi banjir diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.


Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga mengingat kondisi cuaca masih berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi.


Warga diminta memperhatikan perkembangan kondisi air di sungai dan saluran drainase. Apabila debit air kembali meningkat, masyarakat di kawasan rawan diharapkan segera mengambil langkah pengamanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan.


Koordinasi antara pemerintah daerah, BPBD Kabupaten Solok serta instansi terkait terus dilakukan untuk memantau perkembangan situasi dan melakukan penanganan apabila terjadi dampak lanjutan.


Petugas juga diharapkan dapat segera melakukan pendataan terhadap wilayah terdampak sehingga kebutuhan penanganan dan bantuan kepada masyarakat dapat diketahui secara lebih jelas.


Pendataan Dampak Masih Berlangsung


Sampai berita ini diturunkan, informasi mengenai dampak banjir bandang masih bersifat sementara.

Belum ada data final terkait kerugian material maupun kemungkinan adanya korban akibat peristiwa tersebut. Pemeriksaan dan pendataan di lapangan masih berlangsung.


Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan segera menyampaikan perkembangan terbaru setelah seluruh informasi dari lapangan berhasil dihimpun dan diverifikasi.


Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi serta tetap mengacu kepada keterangan resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.


Peristiwa banjir bandang yang menerjang kawasan Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Solok pada Senin malam ini menjadi perhatian serius, terutama karena hujan masih berpotensi terjadi.


Situasi di sejumlah kawasan terdampak masih terus dipantau untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan maupun peningkatan debit air di wilayah lainnya.


Laporan awal: Nadirman Sianggai


 


SUMBARNET - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) bersama sejumlah perwakilan media meninjau langsung pengelolaan hutan yang dilakukan Perhutani melalui program BUMN Inside: Perhutani – “Menjaga Hutan, Menciptakan Nilai”. Kegiatan yang berlangsung di bandung tersebut memperlihatkan bagaimana pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir.


Informasi itu disampaikan BP BUMN melalui akun Instagram resmi @bumn_id yang dipublikasikan pada Senin (21/9/2026).


Dalam unggahan tersebut, BP BUMN menegaskan bahwa hutan tidak hanya berkaitan dengan pohon yang tumbuh, tetapi juga menjadi bagian dari siklus yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan negara.


Melalui program tersebut, peserta diajak melihat secara langsung tahapan pengelolaan hutan yang dimulai dari persemaian dan penanaman bibit. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan, pemanfaatan hasil hutan secara bertanggung jawab, hingga upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.


BP BUMN juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam menjaga sekaligus mengembangkan potensi kawasan hutan. Salah satu contoh yang diperlihatkan adalah penerapan agroforestri kopi yang mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.


Program tersebut menggambarkan konsep Cipta Hutan Lestari yang tidak hanya berfokus pada penanaman pohon, tetapi juga mencakup perawatan, pemanfaatan secara bertanggung jawab, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.


Dalam unggahannya, BP BUMN menyatakan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus memberikan manfaat yang luas, baik dari sisi lingkungan maupun sosial ekonomi.


"BP BUMN terus mendorong BUMN yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan lingkungan dan memberikan manfaat sosial yang nyata," tulis BP BUMN dalam unggahan tersebut.


BP BUMN menilai keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena itu, berbagai program pengelolaan hutan terus didorong agar mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.


"Karena ketika hutan lestari, masyarakat ikut sejahtera," tulis BP BUMN. (***)

 


SUMBARNET - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang, terus memperkuat proses kaderisasi politik melalui kegiatan pendidikan kader loyalis Sekolah Kader Perubahan (SKP). Kegiatan akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan, terhitung mulai Selasa-Jumat (22-25/9).


Ketua DPC PKB Kota Padang, Yusri Latif, S.HI didampingi Sekretaris, Zalmadi, S.Hum mengatakan, SKP akan diikuti oleh peserta yang tak lain merupakaj calon kader PKB dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) se Kota Padang.


"Langkah ini menjadi bagian dari program nasional PKB dalam rangka mencetak generasi muda partai yang tangguh, melek politik, militan, berintegritas dan berideologi kebangkitan bangsa, serta memiliki visi politik perubahan berbasis ide dan gagasan," terang Latif.


Dia menegaskan, bahwa kegiatan SKP juga merupakan wujud nyata dari semangat kaderisasi berjenjang yang menjadi fokus utama PKB dalam membangun kekuatan politik berbasis nilai.


“Kami ingin melahirkan kader muda yang paham arah perjuangan PKB. Mereka bukan sekadar pengikut, tetapi menjadi instruktur dan penggerak yang menularkan semangat kebangkitan bangsa di setiap lini masyarakat,” imbuh Zalmadi.


Zalmadi menjelaskan, pendidikan kader loyalis ini merupakan investasi politik jangka panjang yang bertujuan membangun kultur politik baru berbasis nilai dan kesadaran ideologis. SKP sekaligus menjadi gelombang kebangkitan hijau PKB, menuju arah baru politik berbasis ideologi, loyalitas dan kesadaran perubahan.


"Jadi, PKB tidak hanya mempersiapkan strategi kemenangan pada Pemilu 2029, tetapi juga memastikan proses regenerasi politik berjalan secara berkelanjutan," pungkas Zalmadi.


Dia menyebut, bahwa medan politik ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, kader muda PKB harus dipersiapkan agar mampu memahami politik nilai, strategi komunikasi publik, serta perubahan perilaku pemilih di era digital.


Program kaderisasi SKP terang Zalmadi, antara lain menyasar anggota masyarakat dari kelompok usia 18 hingga 35 tahun. Dimana rentang usia tersebut katanya, merupakan kelompok pemilih produktif yang menjadi tulang punggung politik masa depan Indonesia, khususnya di Kota Padang.


“Intinya, PKB berkomitmen menumbuhkan kesadaran politik sejak dini. Anak muda harus tampil sebagai pelaku, pejuang dan calon pemimpin di semua level,” ungkapnya.


Terpisah, Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Kota Padang, Ryan Syair mengatakan, pendidikan kader loyalis PKB tidak hanya bertujuan mencetak kader. Lebih dari itu, partai besutan Muhaimin Iskandar tersebut berkomitmen untuk membangun pejuang ideologis yang siap menggerakkan perubahan sosial dan politik di masyarakat.


“Kami tidak sedang mencetak pengikut, tetapi mencetak pejuang. Inilah semangat perjuangan PKB yang terus kami tanamkan di setiap kader muda,” tegasnya.


Gerakan kaderisasi ini imbuh Ryan, menjadi cerminan strategi politik PKB yang visioner dan terstruktur. Dari Kota Padang, PKB berupaya mencetak “benih hijau” perubahan, yang diharapkan akan tumbuh menjadi kekuatan politik nasional di masa depan, berkarakter, loyal dan berdaya saing. (Ryan Syair)



SUMBARNET - Transparansi data dan tata niaga impor gula menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengawasan Impor Gula Komisi VI DPR RI bersama Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia di Gedung DPR RI, Senin (21/9/2026).


Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengatakan kebijakan impor gula perlu didasarkan pada kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan produksi dan stok dalam negeri. 


Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar kebijakan impor tidak mengabaikan hasil produksi petani.


“Impor harus berbasis kebutuhan skala nasional. Produksi dan stok yang ada juga harus diperhatikan, sehingga kebijakan yang diambil tidak mengganggu penyerapan produksi petani,” kata Rahmat saat RDPU.


Rahmat juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai gula yang masuk ke Indonesia. 


Transparansi, kata dia, dibutuhkan untuk mengetahui jenis gula yang diimpor, mekanisme masuknya, serta volume impor yang dilakukan.


“Harus transparan, jenis gulanya apa, masuknya seperti apa, volumenya berapa. Ini penting supaya tata niaga impor gula dapat diawasi dengan baik,” ujarnya.


Rahmat menyebut terdapat sejumlah persoalan dalam tata niaga gula yang perlu mendapat perhatian, meski tidak terdapat impor gula subsidi. 


Karena itu, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya subsidi, tetapi juga bagaimana mekanisme impor tersebut berjalan dan berdampak terhadap pasar domestik.


Di sisi lain, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlanjutan industri. 


”Harga gula diharapkan tetap berada pada tingkat yang wajar, sementara industri tetap memperoleh kepastian untuk menjalankan usahanya,” katanya.


Selain persoalan gula, pembahasan juga menyentuh kebijakan subsidi pupuk. 


Rahmat mendorong adanya pendalaman terhadap formula subsidi agar pemenuhan kebutuhan pupuk petani dapat menjadi pertimbangan utama.


Dia juga menyinggung informasi mengenai ketersediaan pupuk yang disebut mengalami surplus hingga terdapat yang diekspor. Kondisi tersebut dinilai perlu dilihat bersama dengan kebutuhan petani di dalam negeri.


“Standar baku dan formula pemenuhan kebutuhan harus jelas, sehingga kebijakan pupuk benar-benar menjawab kebutuhan petani,” katanya.


Rahmat berharap dengan adanya transparansi dan pembenahan tata kelola, dapat memberikan efek positif yang tidak hanya ke petani, tapi juga secara tata niaga.


”Kita harapkan hal-hal ini nantinya dapat dilaksanakan agar petani juga tenang, secara tata niaga juga berkelanjutan, termasuk pemerintah transparan,” harapnya. (**)

 


SUMBARNET - Polresta Padang menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan tempat hiburan malam serta pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Padang. Kegiatan ini digelar pada Senin (21/9/2026).


Rakor tersebut dihadiri langsung Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo bersama jajaran serta di ikuti oleh berbagai institusi pemeritah kota yakni dinas perdagangan,kesehatan,kesbangpol,bagian hukum,sat pol pp hingga dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP).


Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan langkah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kawasan yang terdapat aktivitas hiburan malam.


Dalam rakor, dibahas sejumlah langkah pengawasan terhadap operasional tempat hiburan malam, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta pengendalian peredaran minuman beralkohol.


Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo menekankan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menciptakan situasi Kota Padang yang aman dan kondusif.


"Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi seluruh instansi terkait agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan dan situasi kamtibmas di Kota Padang tetap aman dan kondusif," ujar Apri.


Menurutnya, koordinasi tersebut juga menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat muncul dari aktivitas tempat hiburan malam maupun peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan.


"Polresta Padang bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan secara berkelanjutan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat," katanya.


Melalui rakor ini, Polresta Padang berharap pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan peredaran minuman beralkohol dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Padang yang aman, tertib, dan kondusif. (**)

 


Solok - Menyambut momentum peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara, jajaran kepolisian terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat, termasuk para sesepuh institusi. Langkah nyata ini ditunjukkan langsung oleh Satlantas Polres Solok Kota di lapangan.


Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Solok Kota menggelar kegiatan anjangsana dan silaturahmi hangat kepada para purnawirawan Polri serta warakawuri, pada Kamis (17/9/2026).


Rangkaian agenda sosial ini berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, menyasar kediaman para tokoh yang pernah mendedikasikan diri untuk institusi kepolisian di wilayah hukum setempat.


Dalam pelaksanaannya, rombongan Satlantas menyambangi kediaman Aiptu (Purn) Yusra Zaini selaku purnawirawan Polri, serta Sri, yang merupakan warakawuri dari almarhum Iptu (Purn) Agus Priyono.


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Solok Kota Iptu Rido, S.H., M.H., didampingi Kaur Bin Ops Ipda Jon Sidra Elfalah, Kanit Regident Ipda Aldyla Pratama, Kanit Turjawali Ipda Mukhlis, S.H., M.H., beserta lima personel Satlantas.


Sebagai bentuk tali kasih, jajaran Satlantas tidak hanya sekadar berkunjung dan bertukar kabar, tetapi juga menyerahkan bantuan sosial berupa bahan kebutuhan pokok (sembako).


Aksi kemanusiaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk menjaga kebersamaan dan merawat nilai-nilai kekeluargaan, sekaligus mengenang jasa serta pengabdian para pendahulu yang telah berdedikasi bagi Polri.


Melalui pendekatan humanis ini, proses penyaluran bantuan dan silaturahmi berjalan lancar, penuh kehangatan, serta disambut dengan rasa syukur dan senyum sukacita dari para penerima manfaat.


Diharapkan, momentum Hari Lalu Lintas ke-71 ini mampu menjadi pelecut semangat bagi seluruh anggota kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada empati sosial.


Kegiatan anjangsana ini adalah wujud nyata penghormatan kami kepada senior dan keluarga besar Polri yang telah berjasa besar, agar semangat pengabdian mereka terus menular kepada generasi penerus," ujar perwakilan Satlantas Polres Solok Kota. (**)

 


PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut para peserta Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII Tahun 2026 dalam jamuan makan malam di Rumah Gadang Baiturrahmah, Sabtu (19/9/2026).


Jamuan makan malam tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kegiatan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk bersilaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dengan jajaran PDPI yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.


Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PDPI Arief Riadi Arifin, Ketua PDPI Cabang Sumatera Barat (Sumbar) Masrul Basyar, serta para Ketua Pengurus Cabang (PC) PDPI se-Indonesia.


Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Direktur RSUD dr. Rasidin Padang Lismawati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.


Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada PDPI yang memilih Kota Padang sebagai lokasi pelaksanaan Konker PDPI ke-XVIII Tahun 2026.


Menurutnya, kehadiran para dokter spesialis paru dan jajaran pengurus PDPI dari berbagai daerah merupakan sebuah kehormatan sekaligus kesempatan bagi Kota Padang untuk memperkuat jejaring kerja sama di bidang kesehatan.


Fadly mengatakan, pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk organisasi profesi seperti PDPI.


“Visi kami adalah menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar. Kota sehat bukan hanya sehat badannya, tetapi juga sehat kesejahteraannya," ujar Fadly Amran.


Menurutnya, konsep kota sehat tidak dapat dimaknai sebatas tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan atau terbebasnya masyarakat dari penyakit. Kota sehat juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, kesejahteraan sosial, kualitas hidup, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun pola hidup yang sehat.


Dalam konteks tersebut, Fadly menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi profesi kesehatan menjadi sangat penting. Keberadaan para dokter yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang kesehatan dapat memberikan perspektif sekaligus masukan bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat.


“Kolaborasi dengan PDPI penting karena tantangan kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," katanya.


Fadly juga berharap PDPI dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemko Padang dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan masyarakat.


Menurutnya, masukan dari organisasi profesi akan menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.


Ia menambahkan, pembangunan kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai sektor lainnya. Kondisi lingkungan, kebersihan, pola hidup masyarakat, pendidikan, hingga aspek sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat.


Karena itu, Pemko Padang terus mendorong pendekatan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur dan sektor secara bersama-sama.


Selain membahas sektor kesehatan, Fadly Amran juga mengaitkan momentum pertemuan para dokter paru tersebut dengan upaya pemulihan dan kebangkitan ekonomi daerah pascabencana.


Menurutnya, berbagai agenda yang menghadirkan peserta dari luar daerah memiliki dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran peserta konferensi turut menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, usaha mikro, serta berbagai sektor pendukung lainnya.


Karena itu, Pemko Padang berupaya memanfaatkan berbagai kegiatan berskala nasional sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata, ekonomi dan promosi daerah.


Jamuan makan malam di Rumah Gadang Baiturrahmah juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan suasana dan budaya Minangkabau kepada para peserta Konker PDPI dari berbagai daerah.


Bagi Pemko Padang, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang membangun komunikasi dan hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah dan organisasi profesi.


Sementara itu, Ketua Umum PP PDPI Arief Riadi Arifin menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan Pemko Padang kepada seluruh peserta Konker PDPI ke-XVIII Tahun 2026.


Arief menjelaskan, Konker PDPI merupakan agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam rangka mengevaluasi berbagai program serta kinerja organisasi.


Selain itu, forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan program antara kepengurusan di tingkat pusat dan daerah serta membahas berbagai agenda organisasi ke depan.


“Konferensi kerja ini kami laksanakan setiap tahun secara nasional dan untuk yang ke-18 ini kami putuskan dilaksanakan di Padang. Ada filosofinya karena sebagian besar guru-guru kami berasal dari sini," ujar Arief.


Konker PDPI XVIII Tahun 2026 sendiri berlangsung pada 16-19 September 2026 di Kota Padang, dengan pusat kegiatan di The ZHM Premiere Hotel.


Pelaksanaan kegiatan nasional tersebut mempertemukan jajaran pengurus dan perwakilan PDPI dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas berbagai agenda organisasi serta arah pengembangan profesi kedokteran paru.


Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi pelaksanaan Konker juga memiliki nilai tersendiri bagi keluarga besar PDPI. Arief menyebut adanya hubungan historis dan akademik antara perkembangan keilmuan kedokteran paru dengan para guru yang berasal dari Sumatera Barat.


Hal tersebut turut menjadi salah satu alasan Padang dipilih sebagai tuan rumah kegiatan nasional tersebut.


Bagi Kota Padang, kehadiran para dokter paru dari berbagai daerah juga menjadi peluang untuk memperluas jejaring dan pertukaran pengetahuan dalam bidang kesehatan.


Pemerintah daerah berharap komunikasi yang telah terbangun selama pelaksanaan Konker dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi kesehatan masyarakat.


Fadly Amran menegaskan bahwa pembangunan Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan yang terus berkembang.


Organisasi profesi, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.


Dalam konteks tersebut, Pemko Padang membuka ruang kolaborasi dengan PDPI maupun organisasi profesi kesehatan lainnya untuk menghasilkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.


Apalagi, tantangan kesehatan masyarakat semakin beragam dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Upaya menjaga kesehatan tidak hanya dilakukan ketika seseorang sudah sakit, tetapi juga melalui pencegahan, peningkatan kesadaran, perubahan perilaku, serta penciptaan lingkungan yang mendukung kehidupan sehat.


Fadly berharap forum Konker PDPI dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang tidak hanya bermanfaat bagi penguatan organisasi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan secara lebih luas.


“Kami berharap PDPI dapat terus memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Padang, sehingga berbagai kebijakan kesehatan yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.


Di sisi lain, Arief Riadi Arifin menegaskan bahwa pelaksanaan Konker secara nasional merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi. Melalui forum tersebut, berbagai program yang telah berjalan dapat dievaluasi, sekaligus disusun langkah-langkah untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan organisasi pada periode berikutnya.


Dengan berkumpulnya para pengurus PDPI dari berbagai daerah, forum tersebut juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-cabang.


Kegiatan Konker yang berlangsung di Padang sekaligus memperlihatkan peran Kota Padang sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional.


Dukungan Pemko Padang terhadap kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyambutan dan jamuan, tetapi dapat berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan di bidang kesehatan.


Jamuan makan malam di Rumah Gadang Baiturrahmah pun ditutup dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi antara jajaran Pemko Padang dan keluarga besar PDPI sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi profesi kesehatan.


Melalui momentum tersebut, Pemko Padang berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan yang berkualitas, serta pembangunan kota yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Sementara bagi PDPI, pelaksanaan Konker XVIII di Kota Padang diharapkan semakin memperkuat soliditas organisasi dan menghasilkan langkah-langkah strategis bagi pengembangan organisasi serta pelayanan kesehatan paru di Indonesia. (**)



PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Provinsi (Pengprov) Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Sumatera Barat (Sumbar), secara resmi membuka Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II Tahun 2026 Lemkari Kota Padang.


Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung BKOM dan Pelkes Sumbar, Minggu (20/9/2026), dan diikuti sebanyak 245 karateka dari 18 dojo se-Kota Padang.


Pembukaan ujian kenaikan tingkat ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Lemkari Kota Padang Surfa Yondri, Sekretaris Umum KONI Kota Padang Tri Putra Juniadi, jajaran pengurus Pengprov Lemkari Sumbar, serta para pelatih dan karateka dari berbagai dojo di Kota Padang.


Ujian kenaikan tingkat tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembinaan karate di lingkungan Lemkari. Selain mengukur kemampuan teknik dan penguasaan materi yang telah dipelajari selama menjalani latihan, ujian juga menjadi sarana pendidikan karakter bagi para karateka.


Melalui proses latihan dan ujian secara bertahap, para karateka dibiasakan untuk memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, keberanian, serta sikap saling menghormati. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan ketika berada di dojo, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.


Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh karateka yang mengikuti ujian, termasuk para pelatih, pengurus, dan orang tua yang selama ini memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga karate di Kota Padang.


Menurutnya, kenaikan tingkat bukan semata-mata ditandai dengan perubahan warna sabuk, melainkan merupakan bagian dari proses panjang dalam membentuk kemampuan sekaligus kepribadian seorang karateka.


"Ujian kenaikan tingkat ini bukan sekadar proses meraih sabuk, tetapi bagian dari pendidikan olahraga yang membentuk disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan karakter bagi adik-adik karateka," ujar Fadly Amran.


Ia menekankan, olahraga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak serta generasi muda. Terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membuat anak dan remaja semakin banyak menghabiskan waktu dengan perangkat digital.


Karena itu, menurut Fadly, aktivitas olahraga perlu terus diperkuat sebagai ruang positif bagi generasi muda untuk bergerak, berinteraksi, membangun kebiasaan hidup sehat, sekaligus mengembangkan mental dan karakter.


"Kita ingin olahraga menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh sehat, disiplin, aktif, dan berprestasi. Hal ini terus kita gelorakan di Kota Padang melalui program Padang Balomba, sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara," katanya.


Fadly menilai pembinaan olahraga yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan akan memberikan manfaat yang luas. Tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi di arena pertandingan, tetapi juga menjadi investasi dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat.


Dalam konteks pembinaan karate, ia melihat dojo sebagai salah satu ruang pendidikan nonformal yang dapat menanamkan berbagai nilai positif kepada anak sejak usia dini.


"Anak-anak Lemkari dididik menjadi pemimpin sejak usia dini dengan belajar patuh, disiplin, menghormati, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang penting untuk membentuk generasi emas kita," tuturnya.


Fadly juga mengapresiasi konsistensi Pengprov Lemkari Sumbar bersama Pengcab Lemkari Kota Padang yang terus melaksanakan pembinaan secara berkala dan berjenjang.


Menurutnya, pola pembinaan seperti itu penting untuk memastikan setiap karateka memiliki kesempatan berkembang sesuai dengan kemampuan dan tahapan masing-masing. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan juga menjadi fondasi dalam mempersiapkan atlet-atlet potensial yang nantinya dapat mengharumkan nama Kota Padang dan Sumatera Barat.


Ia berharap seluruh karateka dapat mengikuti ujian dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan setiap tahapan latihan dan ujian sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan diri.


Di sisi lain, Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pembinaan generasi muda melalui olahraga karate.


Menurut Nanda, Lemkari tidak hanya memiliki target melahirkan atlet yang mampu meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan, tetapi juga ingin memastikan setiap karateka mendapatkan pendidikan karakter selama menjalani proses latihan.


Ia mengingatkan para karateka agar nilai-nilai yang diperoleh selama berada di dojo dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.


"Kami berharap para karateka mampu menjadi agen perubahan di sekolah dan lingkungannya masing-masing. Begitu pula berani mencegah berbagai persoalan di kalangan remaja, serta menjadi teladan bagi teman-temannya," kata Nanda.


Menurutnya, seorang karateka tidak cukup hanya menguasai teknik dan memiliki kemampuan bertanding. Lebih dari itu, seorang karateka diharapkan memiliki sikap disiplin, mampu menghargai orang lain, memiliki tanggung jawab, serta dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya.


Nanda juga menyinggung persiapan karateka Lemkari yang nantinya akan menjadi delegasi Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat.


Ia mendorong para karateka untuk memanfaatkan setiap proses pembinaan sebagai kesempatan meningkatkan kemampuan, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental.


"Karateka Lemkari yang menjadi delegasi Kota Padang nantinya harus menunjukkan bahwa pembinaan kita mampu melahirkan atlet berprestasi. Kami juga berharap dari generasi ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan," ujarnya.


Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II Tahun 2026 ini sekaligus menunjukkan keberlanjutan pembinaan Lemkari di Kota Padang. Dengan melibatkan 245 karateka dari 18 dojo, kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap perkembangan para peserta didik setelah menjalani latihan secara rutin.


Setiap tingkatan yang ditempuh para karateka diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian secara simbolis melalui kenaikan sabuk, tetapi juga mencerminkan peningkatan kemampuan, kedisiplinan, sikap, dan pemahaman terhadap nilai-nilai karate.


Kehadiran unsur pemerintah daerah, DPRD, KONI, pengurus Lemkari, pelatih, serta orang tua dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem pembinaan olahraga.


Dukungan berbagai pihak menjadi modal penting agar pembinaan atlet dapat berjalan secara berkelanjutan, mulai dari tingkat dojo hingga jenjang kompetisi yang lebih tinggi.


Bagi para karateka, ujian kenaikan tingkat juga menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil latihan selama ini. Mereka dituntut menunjukkan kesiapan, ketekunan, serta kemampuan menerapkan materi yang telah diberikan para pelatih.


Dengan pembinaan yang dilakukan secara konsisten, Lemkari Kota Padang diharapkan mampu terus mencetak karateka-karateka yang tidak hanya kompetitif dalam pertandingan, tetapi juga memiliki karakter positif dan mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan.


Fadly Amran berharap semangat berolahraga yang terus ditumbuhkan melalui berbagai program pembinaan dapat menjangkau semakin banyak anak dan remaja di Kota Padang.


Ia menilai semakin banyak generasi muda yang aktif dalam kegiatan olahraga, semakin terbuka pula ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi, membangun pergaulan yang sehat, serta membentuk mental yang kuat.


Sementara itu, bagi Lemkari, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari jumlah medali yang diraih dalam kompetisi. Proses panjang membentuk pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu menjadi teladan juga menjadi bagian penting dari tujuan pembinaan.


Melalui pelaksanaan ujian kenaikan tingkat secara rutin dan berjenjang, Lemkari Kota Padang terus berupaya memastikan proses tersebut berjalan secara berkelanjutan.


Ujian Semester II Tahun 2026 yang diikuti 245 karateka dari 18 dojo pun diharapkan menjadi salah satu tahapan penting bagi para peserta untuk terus berkembang, meningkatkan kemampuan, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan pada jenjang berikutnya.


Dengan semangat pembinaan yang menggabungkan prestasi olahraga dan pembentukan karakter, Lemkari Kota Padang diharapkan dapat terus menjadi salah satu wadah positif bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, disiplin, berprestasi, serta memiliki tanggung jawab sosial. (**)