PADANG – Yayasan Pencerah Desa Indonesia bersama Duta Desa Indonesia dan Pemuda Desa Indonesia menggelar Simposium Pemuda Desa Nasional 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi pemuda dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan desa.

Mengangkat tema “Konsolidasi Pemuda Desa Nasional dalam Menguatkan Peran Pemuda Desa sebagai Penggerak Ekonomi, Inovasi, dan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan”, kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, melalui sambutan pembukaan. Simposium ini turut dihadiri perwakilan unsur pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, organisasi masyarakat, serta Duta Desa Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya perwakilan Kapolda Sumatera Barat yang diwakili oleh Dirintelkam Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Riki Kurniawan; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin; serta sejumlah undangan dari unsur pemerintahan dan organisasi kepemudaan.

Forum ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Mahdiyal Ahsan, Ketua Umum Pokdarkamtibmas Bhayangkara Sumatera Barat; Mahdianur, S.E., S.H., M.M., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat; serta Nanda Satria, S.IP., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Diskusi membahas pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengembangan potensi desa, penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Founder Pemuda Desa Indonesia, Hidayatul Fikri, S.Sos., mengatakan bahwa pemuda desa harus mengambil peran lebih besar dalam proses pembangunan. Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya menjadi peserta dalam berbagai program pembangunan, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.

“Pemuda desa harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek program. Kita ingin membangun gerakan yang mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan kerja nyata untuk menjawab persoalan masyarakat desa. Potensi desa sangat besar dan membutuhkan keterlibatan generasi muda untuk mengembangkannya,” ujar Hidayatul Fikri.

Ia menambahkan, melalui Yayasan Pencerah Desa Indonesia, Duta Desa Indonesia, dan Pemuda Desa Indonesia, pihaknya ingin membangun jaringan kepemudaan desa yang terstruktur dari tingkat nasional hingga daerah. Gerakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kontribusi pemuda dalam lima bidang utama, yaitu literasi dan pendidikan desa, ekonomi dan kewirausahaan, pariwisata dan potensi desa, digitalisasi dan promosi desa, serta lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan, Arif Al Hafiz, menyampaikan bahwa Simposium Pemuda Desa Nasional menjadi momentum mempertemukan pemuda dari berbagai daerah untuk saling bertukar gagasan dan membangun kolaborasi. Ia berharap para peserta dapat membawa pengalaman dan hasil diskusi untuk dikembangkan di daerah masing-masing.

Menurut Arif, keterlibatan Duta Desa Indonesia dari berbagai provinsi menjadi salah satu kekuatan kegiatan ini karena setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, konsolidasi nasional diperlukan untuk membangun jejaring serta memperkuat kerja sama antarpemuda dalam mendorong pembangunan desa.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber juga memberikan perspektif mengenai pentingnya membangun kepemimpinan pemuda, meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong sinergi antara generasi muda dan pemerintah dalam pembangunan desa.

Sebagai bagian dari hasil pembahasan, Simposium Pemuda Desa Nasional 2026 turut merumuskan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis mengenai penguatan peran pemuda dalam pembangunan desa, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi desa, serta pelestarian lingkungan.

Hasil dan rekomendasi simposium tersebut direncanakan akan disampaikan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Komisi V DPR RI. Langkah ini menjadi bentuk kontribusi pemikiran dan aspirasi pemuda dari berbagai daerah dalam mendorong kebijakan pembangunan desa yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain agenda simposium, kegiatan ini juga diisi dengan penganugerahan Top 5 Duta Desa Indonesia Terfavorit 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap para finalis yang memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme pemungutan suara.

Dalam penganugerahan tersebut, Alivia Galuh Aryani dari Provinsi Jawa Timur meraih Top 1 Terfavorit, Diko Okta Siswandra dari Provinsi Bengkulu meraih Top 2, Mira Nur Aprilia dari Provinsi Jawa Timur meraih Top 3, Putri Rahmawati dari Provinsi Bangka Belitung meraih Top 4, dan Aji Setiawan dari Provinsi Sumatera Utara meraih Top 5.

Penganugerahan ini menjadi bentuk penghargaan atas partisipasi, kreativitas, dan dukungan masyarakat terhadap para Duta Desa Indonesia. Selain sebagai apresiasi, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus memperkenalkan potensi daerah, mengembangkan inovasi, serta mengambil bagian aktif dalam pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Simposium Pemuda Desa Nasional 2026 merupakan bagian dari rangkaian Simposium dan Ekspedisi Pemuda Desa Indonesia yang berlangsung pada 26–29 Oktober 2026 di Sumatera Barat. Rangkaian kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkenalkan potensi desa dan memperkuat kepedulian pemuda terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat pesisir.

Melalui kegiatan tersebut, Yayasan Pencerah Desa Indonesia bersama Duta Desa Indonesia dan Pemuda Desa Indonesia berharap konsolidasi pemuda lintas provinsi dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan desa dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang memiliki kreativitas, kapasitas, dan semangat untuk menghadirkan perubahan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi pemuda desa di seluruh Indonesia sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu menjadi penggerak ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan dari desa.

Dari desa, pemuda bergerak. Dari desa, inovasi tumbuh. Dari desa, Indonesia dibangun. (**)

 

SUMBARNET – Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Sawahlunto, personel Piket Fungsi bersama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) melaksanakan kegiatan pengecekan terhadap para tahanan di Markas Komando (Mako) Polres Sawahlunto, Kamis malam (29/10/2026), sekitar pukul 20.00 WIB.

Kegiatan pengecekan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas rutin kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rumah tahanan. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya berbagai potensi gangguan keamanan maupun hal-hal yang tidak diinginkan selama para tahanan menjalani masa penahanan.

Pengecekan tahanan ini juga menjadi bagian penting dari pengawasan internal kepolisian guna memastikan situasi ruang tahanan senantiasa berada dalam kondisi aman, tertib, dan terkendali.

Melalui kegiatan tersebut, personel memastikan kondisi ruang tahanan serta keberadaan para tahanan dalam keadaan terpantau. Pengawasan secara berkala dinilai penting untuk meminimalkan berbagai risiko, sekaligus memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan sebagaimana mestinya.

Selain sebagai langkah preventif, kegiatan ini juga merupakan bentuk tanggung jawab personel kepolisian dalam melaksanakan tugas penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan yang berada dalam kewenangan Polres Sawahlunto.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.IK., MH., menegaskan bahwa pengecekan tahanan secara rutin merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan di lingkungan Mako Polres Sawahlunto.

Menurutnya, pengawasan terhadap ruang tahanan harus dilaksanakan secara konsisten, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Hal tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi gangguan keamanan, baik yang berpotensi membahayakan tahanan maupun personel yang sedang bertugas.

"Pengecekan tahanan merupakan salah satu bentuk pengawasan dan tanggung jawab personel kepolisian dalam memastikan situasi ruang tahanan tetap aman, tertib, dan terkendali. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan," ujar AKBP Simon Yana Putra.

Ia juga menyampaikan bahwa keberadaan tahanan di dalam rumah tahanan membutuhkan pengawasan yang serius dan berkesinambungan. Setiap personel yang bertugas diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan kondisi lingkungan ruang tahanan, serta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Kapolres menambahkan, pengamanan tahanan bukan hanya berkaitan dengan aspek keamanan semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab institusi kepolisian dalam memastikan para tahanan mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta hak-haknya tetap dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengingatkan seluruh personel agar selalu mengedepankan kedisiplinan, ketelitian, dan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas penjagaan. Laksanakan pengecekan secara berkala, jangan lengah, serta pastikan seluruh prosedur pengamanan dijalankan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolres Sawahlunto berharap melalui kegiatan pengecekan rutin tersebut, situasi keamanan di lingkungan Rutan Polres Sawahlunto dapat terus terpelihara dengan baik. Ia juga berharap seluruh personel senantiasa meningkatkan profesionalisme dan memberikan perhatian maksimal terhadap setiap tugas yang diemban.

"Harapan kami, melalui pengawasan yang rutin dan optimal, situasi rumah tahanan Polres Sawahlunto senantiasa aman, tertib, dan kondusif. Kami juga berharap seluruh personel tetap menjaga integritas, meningkatkan kewaspadaan, serta melaksanakan tugas sesuai aturan sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat," ungkap AKBP Simon Yana Putra.

Dengan dilaksanakannya pengecekan tahanan secara berkala, Polres Sawahlunto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan dan pengawasan di lingkungan Mako Polres Sawahlunto.

Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud keseriusan Polres Sawahlunto dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian berjalan secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab.

Polres Sawahlunto juga mengingatkan seluruh personel agar tidak menganggap remeh setiap bentuk pengawasan, karena kewaspadaan dan kedisiplinan merupakan faktor penting dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif, termasuk di lingkungan rumah tahanan. (AdF)

 

SUMBARNET – Polres Sawahlunto menunjukkan komitmen dan dukungannya terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Sawahlunto. Hal tersebut terlihat melalui keikutsertaan jajaran Polres Sawahlunto dalam kegiatan kunjungan dan pengecekan Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Mabes TNI guna meninjau secara langsung pelaksanaan program TMMD di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., diwakili oleh Kabag Ops Polres Sawahlunto Kompol Hendri Nurisn, S.H., M.H. Kegiatan kunjungan dan pengecekan Tim Wasev Mabes TNI dipimpin oleh Brigjen TNI Hendri Wijaya, S.E.

Kunjungan Tim Wasev tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TMMD, sekaligus untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan, sasaran, serta tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan ini, Tim Wasev melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program TMMD, baik kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik yang dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program TMMD sendiri merupakan salah satu bentuk sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Kehadiran jajaran Polres Sawahlunto dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan program TMMD sebagai salah satu upaya bersama dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program TMMD membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh unsur, baik TNI, Polri, pemerintah daerah maupun masyarakat. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik, setiap program pembangunan diharapkan dapat terlaksana secara maksimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Polres Sawahlunto mendukung penuh pelaksanaan program TMMD sebagai wujud sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan target yang telah direncanakan, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," demikian pesan Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres berharap melalui kegiatan TMMD dapat semakin memperkuat hubungan harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebersamaan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kota Sawahlunto.

Ia juga berharap hasil pembangunan melalui program TMMD dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki, kepedulian, serta semangat gotong royong dalam menjaga fasilitas umum dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, kehadiran Tim Wasev Mabes TNI di Kota Sawahlunto diharapkan dapat memberikan masukan, arahan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program TMMD. Dengan demikian, berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Polres Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pemerintah dan kegiatan lintas sektoral yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Melalui sinergitas dan kolaborasi yang terus terjalin antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan TMMD di Kota Sawahlunto dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.

Sinergi TNI-Polri dan masyarakat menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata, memperkuat persatuan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera. (AdF)

PASAMAN BARAT – Sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan hidup, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik melaksanakan kegiatan Green Policing di kawasan Hutan Kota, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan Green Policing tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Program ini menjadi salah satu langkah nyata Polri dalam memperluas peran kepolisian, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Green Policing menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan hutan kota memiliki peran strategis sebagai ruang terbuka hijau, penyerap polusi udara, penghasil oksigen, serta kawasan yang dapat membantu menjaga keseimbangan alam di tengah perkembangan wilayah perkotaan.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab Polri terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau instansi tertentu, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kesadaran seluruh masyarakat.

"Melalui kegiatan Green Policing ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan yang bersih, hijau, dan terjaga merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat, nyaman, dan berkualitas," ujar AKBP Agung Tribawanto.

Ia menjelaskan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan, menjaga kawasan hutan kota, serta mendorong terciptanya budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Kapolres juga menegaskan bahwa keberadaan kawasan hijau seperti Hutan Kota Padang Tujuh harus dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan, kesehatan, maupun keberlangsungan ekosistem.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat memberikan dampak positif dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman, menjaga kebersihan, serta ikut merawat ruang terbuka hijau yang ada di sekitar kita," tambahnya.

Lebih lanjut, AKBP Agung Tribawanto berharap melalui program Green Policing, hubungan sinergis antara Polri dan masyarakat semakin kuat, khususnya dalam membangun kepedulian terhadap persoalan lingkungan hidup.

Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar tumbuh kesadaran bahwa alam merupakan aset berharga yang harus dijaga dan diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi berikutnya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Pasaman Barat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam. Jangan menunggu lingkungan rusak baru kita menyadari pentingnya menjaga alam. Kepedulian harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi lingkungan yang akan diwariskan kepada anak cucu kita nantinya," ungkap Kapolres.

Ia juga berharap kegiatan Green Policing dapat terus menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, komunitas lingkungan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat luas.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, upaya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Kegiatan Green Policing di kawasan Hutan Kota Padang Tujuh ini sekaligus menjadi pesan bahwa menjaga keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, sehat, nyaman, dan berkelanjutan.

Melalui semangat Green Policing, Polres Pasaman Barat berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, tetapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi bagian dari gerakan menjaga bumi.

Dengan semangat kebersamaan, diharapkan Hutan Kota Padang Tujuh tetap terjaga kelestariannya dan menjadi ruang hijau yang memberikan manfaat bagi masyarakat Pasaman Barat, baik saat ini maupun di masa mendatang. (**)

PASAMAN BARAT – Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, personel Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat turun langsung membantu proses evakuasi material longsor yang menutupi badan jalan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Kehadiran personel Polres Pasaman Barat di lokasi bencana merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu penanganan situasi darurat akibat bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas dan mobilitas warga.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian turut membantu proses pembersihan dan evakuasi material longsor yang menutupi akses jalan. Langkah ini dilakukan agar jalur yang terdampak dapat segera dibuka dan kembali dilalui kendaraan maupun masyarakat.

Selain membantu proses evakuasi, personel Polres Pasaman Barat juga memastikan kondisi di sekitar lokasi tetap aman dan terkendali. Hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya susulan serta mencegah terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polri dalam penanganan bencana merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus selalu siap membantu masyarakat ketika menghadapi situasi darurat, termasuk bencana alam seperti tanah longsor.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa Polri selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Kehadiran personel di lokasi longsor merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab kami untuk membantu mempercepat proses evakuasi sehingga akses jalan dapat segera kembali digunakan," ujar AKBP Agung Tribawanto.

Ia menjelaskan, penanganan material longsor harus dilakukan dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan personel maupun masyarakat. Sebab, kondisi di lokasi bencana terkadang masih berpotensi menimbulkan bahaya, terutama apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu longsor susulan.

Kapolres juga menginstruksikan kepada seluruh personel agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap terhadap berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

"Kami mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melintasi kawasan rawan longsor, terutama saat cuaca buruk dan hujan deras. Apabila menemukan kondisi jalan yang berbahaya atau berpotensi terjadi longsor, segera laporkan kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan secepat mungkin," tambahnya.

Lebih lanjut, AKBP Agung Tribawanto berharap melalui kehadiran dan keterlibatan personel Polres Pasaman Barat, proses penanganan bencana dapat berjalan lancar sehingga masyarakat tidak terlalu lama mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia juga berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat terus terjalin dengan baik dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

"Kami berharap akses jalan yang terdampak longsor dapat segera pulih dan kembali dimanfaatkan masyarakat. Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu, meningkatkan kewaspadaan, dan bersama-sama menjaga keselamatan di lingkungan masing-masing," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Pasaman Barat kembali menegaskan komitmennya untuk selalu hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak hanya dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membantu penanganan bencana serta berbagai persoalan kemanusiaan.

Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman, meringankan beban warga yang terdampak, sekaligus mempercepat pemulihan kondisi pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat. (**)

 

BUKITTINGGI, SUMBARNET.ID— Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat tata kelola data pemerintahan sebagai landasan dalam merancang pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, Kamis (29/10/2026).

Dalam sambutannya, Ibnu Asis menegaskan bahwa penyelenggaraan Rakor Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan data pemerintahan.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kebutuhan mendasar dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

“Dengan diterapkannya Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Ibnu Asis.

Lebih lanjut, ia berharap setiap perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menghasilkan dan menyajikan data berkualitas. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan pemerintah benar-benar berangkat dari kondisi serta kebutuhan riil masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan bahwa Rakor Satu Data Indonesia Tahun 2026 bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data yang akurat, terpadu, serta dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Selain memperkuat koordinasi internal pemerintah daerah, kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan praktik baik bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait pengelolaan data pemerintahan.

Ade Mulyani menyampaikan, ke depan Pemko Bukittinggi akan menetapkan sejumlah data prioritas yang wajib dikumpulkan secara bersama oleh seluruh produsen data di lingkungan perangkat daerah.

“Ke depan, kita akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama oleh produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Karena itu, data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Melalui Rakor Satu Data Indonesia ini, Pemko Bukittinggi berharap terbangun kesamaan standar, peningkatan kualitas penyediaan data, serta koordinasi yang lebih solid antarperangkat daerah.

Dengan pengelolaan data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap kebijakan dan program pembangunan di Kota Bukittinggi diharapkan semakin terukur, efektif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.(**)

 

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan Pengadilan Agama Padang, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang turut menjadi pembahasan. Di antaranya, kendala dalam proses penyampaian surat panggilan sidang kepada masyarakat serta persoalan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah terjadinya perceraian.

Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, menyampaikan bahwa salah satu kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proses peradilan adalah pengiriman surat panggilan sidang melalui PT Pos Indonesia.

Menurutnya, dalam beberapa kasus, penyampaian surat panggilan tersebut mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian alamat penerima. Kondisi ini tentu dapat memengaruhi kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan persidangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anneka berharap adanya dukungan dan kerja sama Pemerintah Kota Padang, khususnya melalui perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan, sehingga proses penyampaian surat panggilan sidang kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

"Terkait penyampaian surat panggilan sidang, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan," ungkap Anneka.

Selain persoalan pemanggilan sidang, Anneka juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua berstatus PNS yang telah bercerai.

Menurutnya, hak anak merupakan hal penting yang harus tetap diperhatikan dan dipenuhi oleh orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir melalui proses perceraian.

Dalam hal ini, diperlukan dukungan Pemerintah Kota Padang agar pemenuhan hak nafkah anak, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban orang tua berstatus PNS, dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Anneka berharap adanya dukungan langsung dari pemerintah daerah sehingga persoalan tersebut dapat ditangani melalui koordinasi dan mekanisme kerja sama antarlembaga.

"Sementara itu, untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua PNS yang telah bercerai, kami berharap adanya dukungan langsung dari Pemerintah Kota Padang," tambahnya.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang.

Ia menilai, koordinasi dan sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut aspek administrasi peradilan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat, khususnya hak anak pascaperceraian.

Fadly mendorong agar kerja sama antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang dapat diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi dapat ditangani secara lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

"Kami mendorong terjalinnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama," ujar Fadly Amran.

Ia berharap, melalui kerja sama tersebut, perangkat daerah terkait dapat berperan aktif dalam mendukung kebutuhan Pengadilan Agama Padang, termasuk dalam hal koordinasi dengan pihak kelurahan serta dukungan terhadap pemenuhan hak nafkah anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan ini juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, Tarmizi Ismail, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, Kepala Bagian Kesra Kota Padang, Zul Asfi Lubis, serta perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang semakin kuat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan peradilan sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian pemenuhan hak-hak masyarakat.

Fadly Amran menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dengan koordinasi yang semakin solid, berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas peradilan diharapkan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat Kota Padang memperoleh pelayanan hukum yang lebih mudah, efektif, dan optimal. (**)

 

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong mahasiswa untuk mulai membangun karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan sejak dini sebagai bekal menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara, menggerakkan orang lain, maupun menduduki suatu jabatan. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan, menjunjung tinggi kejujuran, bersikap disiplin, terbuka terhadap kritik, serta memiliki konsistensi antara perkataan dan perbuatan.

Pesan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menjadi narasumber sekaligus membuka kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Nasional 2026 yang berlangsung di Convention Hall Universitas Andalas (Unand), Kamis (29/10/2026).

Kegiatan berskala nasional tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Barat, Nizam Ul Muluk, yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat. Hadir pula Direktur Kemahasiswaan Unand, Dendi Adi Saputra, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unand, Shabbarin Syakur, serta Ketua Pelaksana LKMM-TM Nasional 2026, Fito Torano.

Dalam pemaparannya, Fadly Amran menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki setiap orang, terutama mereka yang ingin menjadi pemimpin, baik dalam organisasi, pemerintahan, dunia usaha, maupun kehidupan bermasyarakat.

Ia mengingatkan mahasiswa bahwa kepercayaan merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, proses pembentukan karakter kepemimpinan harus dimulai sejak masih berada di bangku perkuliahan, salah satunya melalui keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan.

“Dalam mengemban amanah, kita harus menjaga kepercayaan. Adik-adik mahasiswa perlu membangun komitmen dan integritas sejak dini, terutama jika ingin menjadi pemimpin sekaligus pengusaha,” ujar Fadly Amran.

Ia juga menekankan pentingnya kemampuan mengelola organisasi secara profesional dan transparan. Menurutnya, mahasiswa yang dipercaya memegang jabatan dalam organisasi harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran.

“Dalam berorganisasi, kita juga harus mampu mengelola anggaran secara bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tetap berpegang teguh pada integritas. Apa pun amanah yang diberikan, kuncinya jalankan dengan jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Bagikan Pengalaman Organisasi, Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Berintegritas

Pada kesempatan tersebut, Fadly Amran juga membagikan pengalaman perjalanan organisasinya, termasuk ketika memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang, KNPI Sumatera Barat, serta sejumlah organisasi lainnya.

Dari pengalaman tersebut, ia mengajak mahasiswa untuk menjadikan organisasi sebagai tempat belajar sekaligus ruang pembentukan karakter. Organisasi, menurutnya, bukan sekadar wadah untuk memperoleh jabatan atau membangun popularitas, melainkan tempat mengasah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan secara bijaksana.

Ia menilai, seorang pemimpin harus mampu menyatukan berbagai perbedaan pemikiran dan latar belakang. Sebab, dalam menjalankan sebuah organisasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan harus disikapi secara dewasa.

Kemampuan menerima kritik, mendengarkan masukan, dan membangun komunikasi yang terbuka menjadi bagian penting dalam menciptakan kepemimpinan yang sehat dan dipercaya.

Fadly berharap mahasiswa dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk memperkaya pengalaman, meningkatkan kapasitas diri, serta membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya unggul dari sisi akademik, tetapi juga memiliki kematangan karakter, kemampuan manajerial, serta kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

LKMM-TM Nasional Jadi Wadah Mencetak Pemimpin Transformatif

Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Shabbarin Syakur, menyampaikan bahwa LKMM-TM Nasional 2026 merupakan ruang strategis bagi mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan manajemen organisasi, serta kemampuan kepemimpinan.

Mengusung tema “Integrity and Transformative Leadership for Sustainable Future”, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi mahasiswa yang tidak hanya memahami konsep kepemimpinan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata.

Menurut Shabbarin, tantangan kepemimpinan ke depan semakin kompleks sehingga mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan kemampuan berpikir kritis, berintegritas, adaptif, serta memiliki orientasi terhadap keberlanjutan.

“Mengusung tema ‘Integrity and Transformative Leadership for Sustainable Future’, kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kepemimpinan mahasiswa. Kita berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori kepemimpinan, tetapi mampu menerapkannya melalui keteladanan, tanggung jawab, dan kerja nyata,” ungkap Shabbarin.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para peserta dapat memperluas wawasan, bertukar pengalaman, serta membangun hubungan dan kolaborasi antarmahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Lebih jauh, LKMM-TM Nasional 2026 diharapkan menjadi salah satu langkah dalam mempersiapkan regenerasi kepemimpinan nasional, khususnya dalam menyongsong terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Karena itu, dibutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga karakter kuat, kepedulian sosial, dan kemampuan menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan zaman.

Diikuti 49 Peserta dari Berbagai Perguruan Tinggi

Ketua Pelaksana LKMM-TM Nasional 2026, Fito Torano, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti sebanyak 49 peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik dari Sumatera Barat maupun luar daerah.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan berskala nasional tersebut dapat terlaksana.

Menurutnya, rangkaian kegiatan LKMM-TM Nasional 2026 tidak hanya berisi seminar dan penyampaian materi kepemimpinan, tetapi juga dilengkapi dengan agenda studi pembelajaran ke sejumlah instansi pemerintahan.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya LKMM-TM 2026 ini. Selain mengikuti seminar, peserta juga akan melakukan studi pembelajaran ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Kantor Gubernur Sumbar, serta Kantor DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang,” jelas Fito.

Melalui kunjungan tersebut, peserta diharapkan memperoleh gambaran langsung mengenai sistem kerja pemerintahan, tata kelola keuangan negara dan daerah, proses pengambilan kebijakan, serta fungsi lembaga legislatif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Pengalaman lapangan tersebut juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai praktik kepemimpinan dan manajemen kelembagaan di luar lingkungan kampus.

Persiapkan Generasi Pemimpin Menuju Indonesia Emas 2045

Pelaksanaan LKMM-TM Nasional 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Melalui pembekalan pengetahuan, pengalaman organisasi, serta interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kapasitas diri secara menyeluruh.

Pesan yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari jabatan maupun kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari integritas, tanggung jawab, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan semangat kepemimpinan transformatif, para peserta LKMM-TM Nasional 2026 diharapkan mampu menjadi generasi muda yang berani menghadirkan gagasan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta konsisten memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, Universitas Andalas bersama seluruh pihak yang terlibat turut mendorong lahirnya calon pemimpin yang berkarakter, profesional, dan berintegritas, demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (**)

 

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, melantik Indra Noferi sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Padang Sejahtera Mandiri (PSM) Kota Padang untuk periode 2025–2029. Pelantikan berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (29/10/2026).

Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda PSM Kota Padang Alvino Martha beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Pelantikan Dewan Pengawas yang baru ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah, meningkatkan kinerja organisasi, serta mendorong optimalisasi potensi usaha yang dikelola Perumda PSM.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran berharap Indra Noferi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Pengawas secara maksimal, terutama dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, profesional, dan akuntabel.

Menurut Fadly Amran, Dewan Pengawas memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, termasuk memastikan setiap kebijakan dan program kerja yang dilaksanakan manajemen dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan audit secara optimal, disertai evaluasi berkala terhadap berbagai aspek pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, setiap kekurangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan.

“Hari ini tentu menjadi lembaran baru bagi PSM Kota Padang. Dengan dilantiknya pengawas yang baru, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan mempercepat terwujudnya Program Unggulan Padang Melayani,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan, keberadaan Dewan Pengawas tidak hanya sebatas menjalankan fungsi kontrol terhadap manajemen perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan masukan, arahan, serta rekomendasi strategis untuk mendorong kemajuan Perumda PSM ke depan.

Fadly Amran juga meminta Direktur Perumda PSM beserta seluruh jajaran agar terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan profesionalisme kerja, serta mengembangkan berbagai peluang usaha yang memiliki prospek dan potensi ekonomi.

“Saya minta kepada direktur perusahaan ini agar benar-benar mengembangkan perusahaan. Silakan gali berbagai potensi dan lakukan studi kelayakan terhadap peluang-peluang usaha yang ada, sehingga perusahaan ke depan dapat terus berkembang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran mendorong Perumda PSM untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun mitra strategis lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka peluang investasi, memperluas jangkauan usaha, serta meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian daerah.

Sejumlah sektor usaha yang berada di bawah pengelolaan Perumda PSM, mulai dari transportasi massal, pariwisata, perparkiran, distribusi semen hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), menurutnya masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

Potensi tersebut perlu dikelola secara terencana melalui perhitungan bisnis yang matang, inovasi, serta strategi pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan perusahaan.

Wali Kota juga mengingatkan agar setiap peluang usaha yang akan dijalankan terlebih dahulu melalui kajian kelayakan, sehingga keputusan bisnis yang diambil benar-benar mempertimbangkan aspek keuntungan, risiko, kebutuhan masyarakat, dan manfaat jangka panjang bagi daerah.

“Padang sedang menuju kota metropolitan. Potensi ekonomi yang tersedia harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Selain penguatan sektor usaha, Fadly Amran turut menyoroti pentingnya pembenahan pola kerja dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Perumda PSM. Ia meminta agar perusahaan mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional perusahaan sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan.

Perumda PSM diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan unit usaha, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan terobosan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang.

Melalui pembenahan manajemen, penguatan pengawasan, pengembangan kerja sama, serta optimalisasi berbagai sektor usaha, perusahaan daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan dilantiknya Indra Noferi sebagai Dewan Pengawas periode 2025–2029, Pemerintah Kota Padang berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran Perumda PSM.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan bekerja lebih profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mempercepat realisasi Program Unggulan Padang Melayani.

Fadly Amran menegaskan bahwa pengelolaan potensi ekonomi daerah harus dilakukan secara maksimal agar keberadaan perusahaan milik pemerintah daerah benar-benar memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi pembangunan Kota Padang dan kesejahteraan masyarakat secara luas. (**)

 

*SUMATERA BARAT*– Dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Imam Bonjol Padang bersama elemen kepemudaan menggelar Diskusi Kepemudaan Nasional bertajuk *“Sumpah Pemuda dan Perlawanan Terhadap Krisis Ekologi”*, Rabu (28/10/2026), bertempat di Manjuto Beach, Sumatera Barat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Hidayatul Fikri selaku Koordinator Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal DEMA PTKIN Seluruh Indonesia, Putra Rahmadani selaku Ketua Umum DEMA FDIK UIN Imam Bonjol Padang, serta David Hidayat, peraih Apresiasi Satu Indonesia Awards Bidang Lingkungan Tahun 2022. Diskusi dipandu oleh Aidil Fitra selaku Ketua HMP Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.

Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi dan pertukaran gagasan antargenerasi muda dalam merespons berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Mulai dari kerusakan ekosistem, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga pentingnya keterlibatan pemuda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam pemaparannya, Hidayatul Fikri menegaskan bahwa persoalan krisis ekologi tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketahanan pangan dan pembangunan daerah.

"Ketahanan pangan tidak akan pernah terwujud tanpa lingkungan yang terjaga. Pemuda harus memiliki kepedulian terhadap kondisi daerahnya, karena pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan justru akan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Putra Rahmadani menyampaikan bahwa gerakan mahasiswa harus mampu mengambil posisi dalam merespons persoalan ekologis. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya berdiskusi dan menyampaikan kritik, tetapi juga harus membangun gerakan kolektif yang berdampak bagi masyarakat.

"Momentum Sumpah Pemuda harus kita maknai lebih dari sekadar seremoni. Pemuda dan mahasiswa harus berani mengambil sikap terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk krisis ekologi. Jangan sampai kita lantang berbicara tentang masa depan Indonesia, tetapi abai terhadap kerusakan lingkungan yang sedang terjadi di sekitar kita," tegasnya.

Di sisi lain, David Hidayat menekankan pentingnya aksi nyata dan konsistensi dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya generasi muda.

"Menjaga lingkungan bukan hanya tentang berbicara atau membuat gerakan sesaat. Hal terpenting adalah bagaimana kita membangun kesadaran, memberikan contoh, dan melakukan tindakan nyata secara konsisten. Pemuda harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan lingkungan," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, DEMA UIN Imam Bonjol Padang bersama elemen kepemudaan berharap lahir kesadaran kolektif bahwa krisis ekologi merupakan persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini menjadi pengingat bahwa semangat persatuan yang diwariskan para pendahulu harus diterjemahkan ke dalam perjuangan nyata. Jika dahulu pemuda bersatu memperjuangkan kemerdekaan, maka hari ini generasi muda harus bersatu memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan masa depan bangsa.

Diskusi Kepemudaan Nasional ini diharapkan tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan, tetapi menjadi titik awal lahirnya gerakan pemuda yang lebih konkret, kritis, dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis ekologi. (**)