BUKITTINGGI, SUMBARNET.ID - Terbukti melanggar aturan disiplin kepegawaian, oknum ASN Bukittinggi dengan inisal "F" resmi diberhentikan. Ia juga menyatakan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, tidak terlibat dalam praktik dugaan penipuan yang ia lakukan.

Surat Keputusan (SK) pemberhentian tersebut diserahkan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada yang bersangkutan, Jumat (13/11/2026).

"F", oknum ASN yang diduga terlibat dalam kasus penipuan dengan modus modal pemasok bahan Makanan Bergizi Gratis (MBG) itu, dinilai melakukan pelanggaran berat atas aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait disiplin pegawai. Ia diketahui tidak masuk kerja sejak beberapa bulan terakhir.

Dengan tidak masuk kerja selama berbulan-bulan tersebut, "F" melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan hukuman pemberhentian sebagai PNS.

"SK pemberhentian yang bersangkutan telah kita serahkan hari ini. Sesuai aturan, yang bersangkutan juga berhak mengajukan banding dengan tenggat waktu 15 hari kerja," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, Jumat (13/11/2026).

Saat menerima SK pemberhentian i, "F" juga menyatakan bahwa Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias sama sekali tidak terlibat dalam dugaan penipuan yang Ia lakukan.

"Yang bersangkutan juga menyebutkan bahwa tidak ada keterlibatan Bapak Wali Kota Bukittinggi, M. Ramlan Nurmatias dalam tindakan yang ia lakukan di luar kedinasan. Jadi, sudah jelas, Bapak Wali Kota tidak terlibat apa-apa. F juga sudah diberhentikan karena melanggar aturan disiplin pegawai," pungkasnya.(**)

 

Oleh: Mona Sisca

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung. Keterbukaan harus hadir dalam praktik tpelayanan informasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Monev bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penilaian, pemeringkatan, atau penghargaan kepada badan publik. Lebih dari itu, Monev merupakan instrumen untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi dijalankan sebagaimana amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008

Kita perlu menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan bagi badan publik, tetapi kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 2 menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 7 menegaskan kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Bahkan, badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Artinya, keterbukaan bukan semata-mata tentang menyediakan dokumen ketika diminta masyarakat. Badan publik harus membangun sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Sumatera Barat, komitmen tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran Perda ini menjadi penegasan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan di Ranah Minang.

Monev bukan sekadar mengukur, tetapi membenahi

Dalam konteks tersebut, Monev memiliki posisi strategis. Melalui Monev, Komisi Informasi Sumatera Barat dapat melihat sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi, mulai dari komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi, hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.

Namun, ada satu hal yang harus menjadi perhatian bersama: jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai.

Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik.

Karena itu, penilaian Monev tidak seharusnya hanya dipahami sebagai proses mencari siapa yang memperoleh predikat Informatif dan siapa yang belum. Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta melahirkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.

Bagi badan publik yang belum mencapai kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan. Sementara bagi badan publik yang telah memperoleh predikat Informatif, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, Monev tidak menempatkan badan publik semata-mata dalam kompetisi memperoleh peringkat, melainkan dalam proses bersama membangun tata kelola informasi yang lebih baik.

Apa yang harus dihasilkan dari Monev?

Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah: setelah Monev dilaksanakan, perubahan apa yang harus terjadi?

Pertama, terbentuknya PPID yang kuat, profesional, dan memiliki dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh hanya menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian. PPID harus memiliki sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta kewenangan yang memadai.

Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Masyarakat harus dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, dan kinerja badan publik secara terbuka sesuai ketentuan.

Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi, badan publik harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keempat, adanya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan memiliki langkah konkret untuk menindaklanjutinya.

Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian.

461 badan publik, sebuah tanggung jawab besar

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.

Angka tersebut menggambarkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi urusan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga menjadi tanggung jawab lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik yang menggunakan kewenangan dan sumber daya publik.

Peningkatan jumlah badan publik yang berpartisipasi dalam Monev tentu patut diapresiasi. Demikian pula peningkatan badan publik yang memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.

Namun, kita tidak boleh terjebak pada euforia angka. Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif.

Apa artinya memperoleh nilai tinggi apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki website yang lengkap apabila informasi tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID apabila permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting menjadi refleksi seluruh badan publik.

Harapan KI Sumbar: keterbukaan menjadi budaya, bukan formalitas

Komisi Informasi Sumatera Barat berharap Monev menjadi momentum bagi seluruh pimpinan badan publik untuk memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Pimpinan badan publik harus hadir sebagai penggerak utama. Dukungan terhadap PPID tidak cukup hanya melalui surat keputusan pembentukan struktur organisasi. Harus ada kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan sistem pelayanan informasi.

Kami juga berharap pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh badan publik memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pengumuman peringkat dan penyerahan penghargaan. Harus ada tindak lanjut yang terukur.

Komisi Informasi Sumatera Barat akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik agar pemahaman mengenai UU KIP tidak hanya dimiliki oleh pengelola PPID, tetapi juga menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.

Lebih dari itu, keterbukaan harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, serta tersedia melalui saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.

Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki budaya transparansi yang kuat.(**)

 

SUMBARNET – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang terus melakukan upaya pemeliharaan infrastruktur drainase dan saluran air guna menjaga kelancaran aliran serta mengantisipasi potensi genangan saat hujan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengerukan sedimen di sepanjang Banda Koto Marapak hingga kawasan Purus, Kecamatan Padang Barat, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan pengerukan ini dilakukan untuk mengatasi penumpukan material sedimen yang mengendap di dasar saluran. Penumpukan tersebut berpotensi mengurangi kapasitas saluran dan menghambat kelancaran aliran air, terutama ketika terjadi peningkatan debit air saat hujan.

Dalam pelaksanaannya, petugas menggunakan alat berat untuk mengangkat material sedimen yang telah menumpuk di sepanjang saluran. Material yang dikeruk diharapkan dapat mengembalikan kapasitas saluran sehingga aliran air bisa berjalan lebih lancar dan optimal.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan bahwa pengerukan sedimen merupakan bagian dari kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur saluran air. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan saluran tetap berfungsi sebagaimana mestinya serta mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik.

"Pengerukan ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sedimen yang dapat menghambat aliran air, sehingga kapasitas saluran tetap terjaga, terutama dalam mengantisipasi potensi genangan saat hujan," ujar Malvi Hendri.

Menurutnya, pemeliharaan saluran menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga fungsi infrastruktur drainase perkotaan. Sebab, saluran yang mengalami pendangkalan akibat endapan sedimen dapat mengurangi daya tampung dan memperlambat aliran air.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, khususnya ketika intensitas hujan meningkat dan volume air yang masuk ke saluran bertambah. Karena itu, pengerukan sedimen dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan hambatan aliran air serta mengurangi potensi terjadinya genangan di kawasan permukiman maupun lingkungan sekitar.

Malvi Hendri menambahkan, Dinas PUPR Kota Padang terus berupaya menjaga kondisi saluran agar tetap berfungsi secara optimal melalui berbagai kegiatan pemeliharaan infrastruktur drainase.

"Melalui penanganan ini, kami terus berupaya menjaga kondisi saluran agar dapat berfungsi lebih optimal dan mampu mengalirkan air dengan baik," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemeliharaan saluran tidak hanya bertujuan mengatasi sedimentasi yang telah terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fungsi sistem drainase perkotaan.

Dengan kondisi saluran yang terpelihara, diharapkan aliran air dapat berlangsung lebih lancar, terutama saat hujan dengan debit air yang meningkat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengurangi risiko genangan melalui pemeliharaan infrastruktur dasar perkotaan.

Dinas PUPR Kota Padang berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur drainase dan saluran air di berbagai wilayah kota. Penanganan sedimentasi, pembersihan saluran, serta pemeliharaan berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas infrastruktur dan mendukung kenyamanan masyarakat.

Melalui kegiatan pengerukan di kawasan Banda Koto Marapak hingga Purus tersebut, diharapkan fungsi saluran air semakin optimal sehingga mampu mendukung kelancaran sistem drainase dan mengurangi potensi genangan ketika hujan mengguyur Kota Padang. (AdF)

SUMBARNET - PT Nindya Karya (Persero) kembali mendapat kepercayaan pemerintah untuk terlibat dalam penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Kepercayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak oleh Senior Vice President Infrastruktur 1 PT Nindya Karya, Alfriady Zuliansyah, sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur di kawasan terdampak bencana pada Kamis, (11/11/2026).

Melalui penugasan ini, Nindya Karya akan mengambil peran dalam mendukung pemulihan infrastruktur, terutama untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik serta menunjang aktivitas masyarakat yang terdampak bencana.

Keterlibatan perusahaan konstruksi pelat merah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah pascabencana.

Dalam pelaksanaannya, Nindya Karya mengedepankan prinsip Leading to Excellence dengan menitikberatkan pada profesionalisme, kualitas pekerjaan, serta ketepatan mutu dan waktu penyelesaian proyek.

Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, perusahaan juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan infrastruktur pengendalian banjir yang optimal dan berkelanjutan.

Melalui kontribusi tersebut, Nindya Karya berharap proses pemulihan wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berangsur pulih.

Selain memulihkan infrastruktur yang terdampak, upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (***)

 

SUMBARNET - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasaman kembali mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis ganja di wilayah hukumnya. Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 20.30 WIB, petugas berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja di Jorong Katimahar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Pengungkapan kasus tersebut dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Pasaman AKP Fahrul Roji, SH, bersama Tim Opsnal Elang Timur.

Kapolres Pasaman AKBP Adirawa Permana Anggawisastra, SIK, membenarkan penangkapan dua pria tersebut. Keduanya masing-masing berinisial PD alias Sipon dan Ilcan Prayono alias Teil (38), yang diketahui merupakan warga Jorong Katimahar, Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah Nagari Panti Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Pasaman melakukan pemantauan dan penyelidikan di lapangan. Dari hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa PD alias Sipon diduga berperan sebagai penjual narkotika jenis ganja.

Untuk mengungkap aktivitas tersebut, petugas kemudian melakukan teknik penyelidikan pembelian terselubung atau undercover buy dengan menyamar sebagai calon pembeli.

Dalam prosesnya, PD alias Sipon bersedia bertemu dengan petugas yang menyamar di sebuah warung kopi di Jorong Kuamang. Namun, setelah bertemu, PD mengarahkan petugas untuk berpindah lokasi menuju Jorong Katimahar.

Pertemuan akhirnya berlangsung di teras samping rumah seorang warga bernama Lela.

Tidak lama berselang, seorang pria yang kemudian diketahui berinisial Ilcan Prayono alias Teil datang menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam tanpa nomor polisi.

Pria tersebut kemudian mengambil satu paket besar yang diduga berisi ganja dari dalam bagasi sepeda motornya. Paket yang dibungkus lakban cokelat itu selanjutnya diserahkan kepada PD alias Sipon.

Saat transaksi hendak berlangsung, petugas yang menyamar meminta agar paket tersebut disimpan terlebih dahulu. Mengingat petugas yang menyamar hanya seorang diri, sementara terdapat dua orang yang diduga terlibat, petugas kemudian meminta bantuan personel lain yang telah bersiaga tidak jauh dari lokasi.

Setelah mendapatkan dukungan personel, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap kedua pria tersebut.

Dalam pemeriksaan awal, Ilcan Prayono alias Teil mengaku masih menyimpan sejumlah paket ganja di rumahnya. Berdasarkan pengakuan tersebut, petugas kemudian melakukan pengembangan ke kediaman yang bersangkutan.

Dari hasil pengembangan itu, petugas menemukan dan menyita enam paket besar yang diduga berisi narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus lakban cokelat dan diberi tanda angka 1 hingga 6.

Selain itu, petugas juga mengamankan dua paket sedang yang diduga berisi ganja, masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan merah.

Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni:

1. Satu paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban cokelat dari PD alias Sipon.

2. Enam paket besar diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban cokelat dari Ilcan Prayono alias Teil.

3. Dua paket sedang diduga narkotika jenis ganja, masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan merah.

4. Satu unit telepon genggam merek Realme warna biru.

5. Satu unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam tanpa nomor polisi.

Dengan demikian, total barang bukti narkotika yang diamankan sebanyak tujuh paket besar dan dua paket sedang yang diduga berisi ganja.

Dijerat Undang-Undang Narkotika

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku diproses terkait dugaan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasaman guna menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengungkapan ini sekaligus menjadi bukti pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum memberantas peredaran narkotika yang dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan bangsa. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID– Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, memberikan jawaban sekaligus penjelasan terhadap pandangan umum enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).

Rapat paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda pagi sebelumnya, ketika enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda pembentukan BPBD.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, penyampaian jawaban Wali Kota menjadi bagian dari rangkaian Pembicaraan Tingkat I dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, tahapan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

"Rangkaian rapat paripurna ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi," jelasnya.

Dalam jawabannya, Wali Kota Ramlan Nurmatias memaparkan sejumlah pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembentukan BPBD dengan klasifikasi Tipe C, meskipun hasil pemetaan kelembagaan menunjukkan skor 480 yang masuk kategori Tipe A.

Menurut Ramlan, penetapan tipe kelembagaan tidak hanya didasarkan pada hasil pemetaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek yuridis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja serta efektivitas pelayanan.

Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan anggaran yang cermat. Belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi tercatat telah mencapai 43 persen.

"Pemilihan Tipe C didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebutuhan tunjangan jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta, sedangkan Tipe A mencapai Rp911,19 juta," papar Ramlan.

Ia menegaskan, selisih kebutuhan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat program penanggulangan bencana yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penghematan anggaran bukan berarti mengurangi perhatian pemerintah terhadap penanggulangan bencana, melainkan menjadi bagian dari strategi agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Dana tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai kegiatan strategis, mulai dari mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan tanggap darurat bencana.

Terkait efektivitas pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah, Ramlan juga menegaskan bahwa kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi BPBD pada prinsipnya tidak berbeda, baik untuk klasifikasi Tipe A, Tipe B maupun Tipe C.

Koordinasi penanggulangan bencana nantinya tetap dilaksanakan bersama seluruh perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Melalui pembentukan BPBD ini, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan memiliki kelembagaan yang mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan bencana, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Tahapan selanjutnya, Ranperda tersebut akan memasuki pembahasan lebih mendalam antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi sebelum dilanjutkan ke proses pembentukan peraturan daerah.(**)

DHARMASRAYA – Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya melalui Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Rumbai terus berupaya mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan komunikasi langsung dengan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kapolsek Sungai Rumbai, AKP Sutrisman, SH, pada Rabu (11/11/2026), bertempat di Nagari Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat.

Dalam kesempatan tersebut, AKP Sutrisman, SH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, keamanan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepedulian serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, pihak kepolisian juga membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang berkembang di tengah lingkungan warga.

AKP Sutrisman menyampaikan bahwa komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu kunci penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, berbagai potensi gangguan keamanan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

Ia juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta tindakan lain yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama berita bohong atau hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan, bahkan konflik sosial.

Apabila menemukan kejadian mencurigakan ataupun mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, masyarakat diminta segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada pihak kepolisian atau aparat pemerintahan setempat.

Kapolres: Keamanan Merupakan Tanggung Jawab Bersama

Sementara itu, Kapolres Dharmasraya, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi dan pendekatan langsung kepada masyarakat merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membangun kedekatan, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Kapolres, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi, menyerap aspirasi, mengetahui persoalan masyarakat, serta mencari solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.

"Melalui kegiatan silaturahmi seperti ini, kami ingin membangun komunikasi dan hubungan yang semakin erat antara Polri dengan masyarakat. Kami berharap masyarakat tidak merasa sungkan untuk menyampaikan informasi, keluhan, maupun permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungannya," demikian pesan Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan bahwa terciptanya situasi yang aman dan kondusif membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh lapisan warga untuk bersama-sama menjaga persatuan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan masing-masing.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat. Kami ingin membangun kesadaran bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan kebersamaan, komunikasi, dan kepedulian, berbagai potensi gangguan Kamtibmas dapat kita cegah sejak dini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres berharap agar masyarakat semakin aktif menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Budaya saling peduli, gotong royong, serta mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat juga perlu terus dipelihara.

"Kami berharap melalui kegiatan ini terbangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Mari bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Dharmasraya agar tetap aman, damai, dan kondusif. Apabila ada permasalahan, mari kita selesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik," harap Kapolres.

Perkuat Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan Polsek Sungai Rumbai tersebut menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kehadiran polisi secara langsung di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus menghilangkan jarak komunikasi antara aparat kepolisian dengan warga.

Melalui pendekatan dialogis, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya sehingga kepolisian dapat mengetahui kondisi nyata di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

Polres Dharmasraya melalui jajaran Polsek Sungai Rumbai berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat serta membangun kerja sama dengan seluruh elemen dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Polri dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, tertib, damai, dan harmonis.

Pada akhirnya, keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi harapan, tetapi harus diwujudkan melalui kepedulian, kebersamaan, serta tindakan nyata seluruh masyarakat.

Polri hadir untuk masyarakat, dan bersama masyarakat kita wujudkan Dharmasraya yang aman dan kondusif. (**)

 

DHARMASRAYA – Dalam upaya mempererat hubungan silaturahmi serta meningkatkan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat, Polres Dharmasraya menggelar kegiatan Polisi Bersama Masyarakat di Jorong Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Polres Dharmasraya dalam menghadirkan sosok Polri yang humanis, dekat, dan senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kepolisian berupaya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kehadiran jajaran kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjalankan tugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan emosional, mempererat tali silaturahmi, serta mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan, maupun persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara polisi dan masyarakat, diharapkan berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sedini mungkin melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan mengedepankan semangat kebersamaan.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., dalam arahannya menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif tidak dapat diwujudkan oleh kepolisian semata, melainkan membutuhkan dukungan, partisipasi, serta kepedulian seluruh elemen masyarakat.

"Kegiatan Polisi Bersama Masyarakat ini merupakan salah satu upaya kami untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Polri tidak hanya hadir ketika terjadi permasalahan atau gangguan keamanan, tetapi harus senantiasa hadir untuk menjalin silaturahmi, mendengarkan aspirasi, memberikan pelayanan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat," kata Kapolres.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, hubungan kemitraan yang sudah terjalin perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Kapolres berharap melalui kegiatan seperti ini, masyarakat semakin merasa nyaman, aman, dan tidak ragu untuk berkomunikasi maupun menyampaikan berbagai informasi kepada pihak kepolisian.

"Kami berharap masyarakat tidak segan untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan adanya permasalahan sosial maupun potensi gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing. Komunikasi dan kerja sama yang baik merupakan kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres Dharmasraya mengharapkan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta sikap saling menghormati antarwarga menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Melalui kegiatan Polisi Bersama Masyarakat di Jorong Koto Agung Kanan, Nagari Sungai Duo ini, Polres Dharmasraya berupaya memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan warga, serta mampu membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis dan profesional.

Polres Dharmasraya berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga dapat terus terjaga dan semakin kuat.

Dengan demikian, tercipta lingkungan masyarakat yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga memiliki rasa kebersamaan, kepedulian, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Polri untuk masyarakat. Bersama masyarakat, menjaga keamanan dan menciptakan Dharmasraya yang aman, damai, dan kondusif. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID– Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi mulai mendapat perhatian serius dari enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi. Dalam rapat paripurna, Kamis (12/11/2026), seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD.

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi tersebut menjadi tahapan penting dalam pembahasan Ranperda, terutama menyangkut kesiapan kelembagaan, efektivitas penanggulangan bencana, hingga kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa setelah Wali Kota Bukittinggi menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan BPBD pada Rabu (11/11/2026), sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembahasan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD.

Menurutnya, tahapan tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan Ranperda sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

Fraksi PKS Pertanyakan Usulan Tipe C

Ibra Yaser, yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menilai pembentukan BPBD merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan risiko bencana.

Namun, Fraksi PKS memberikan perhatian khusus terhadap usulan pembentukan BPBD dengan klasifikasi Tipe C. Pasalnya, berdasarkan hasil pemetaan, Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk dalam kategori BPBD Tipe A.

Karena itu, Fraksi PKS meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penetapan usulan Tipe C, termasuk kajian tipologi, analisis jabatan, analisis beban kerja, serta proyeksi kebutuhan anggaran untuk mendukung operasional lembaga tersebut.

Selain persoalan kelembagaan, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis risiko melalui integrasi kajian risiko bencana dengan tata ruang, pengawasan bangunan yang rentan, serta penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi, khususnya di kawasan Ngarai Sianok.

Ibra Yaser juga mendorong adanya sistem komando lintas perangkat daerah, kesiapan personel selama 24 jam, penguatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Tidak kalah penting, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan relawan.

Dalam pelaksanaan prosedur evakuasi, kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil harus mendapatkan prioritas perlindungan.

Fraksi Gerindra Ikut Soroti Klasifikasi BPBD

Sementara itu, Shabirin Rachmat yang mewakili Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa penataan kelembagaan penanggulangan bencana merupakan aspek mendasar dalam menjamin keselamatan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga menyoroti hasil pemetaan kelembagaan BPBD Kota Bukittinggi yang memperoleh skor 480 dan masuk dalam kriteria Tipe A, sedangkan Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan pembentukan BPBD Tipe C.

Perbedaan antara hasil pemetaan dan usulan pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan pertimbangan secara komprehensif.

Menurut pandangan fraksi, pembentukan BPBD tidak semata-mata menghadirkan struktur organisasi baru, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Pembentukan BPBD Harus Menjawab Kebutuhan Kota

Pembentukan BPBD menjadi agenda strategis bagi Kota Bukittinggi yang memiliki karakteristik geografis dan potensi kerawanan bencana tersendiri.

Karena itu, pembahasan Ranperda ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan secara administratif, tetapi juga memastikan tersedianya personel yang kompeten, sarana dan prasarana memadai, anggaran yang proporsional, serta sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi.

Pandangan umum enam fraksi DPRD tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan masukan, koreksi, dan pendalaman terhadap Ranperda Pembentukan BPBD, sehingga regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar mampu memperkuat perlindungan dan keselamatan masyarakat Kota Bukittinggi.(**)

 

SUMBARNET – Setelah pertama kali digelar pada 2018, Padang Travel Mart kembali hadir pada 2026 sebagai momentum menghidupkan pemasaran produk pariwisata Sumatera Barat. Melalui Padang Travel Mart II (PTM II) 2026, ASITA DPD Sumatera Barat berupaya memperkenalkan sekaligus mengkurasi kembali produk wisata Ranah Minang agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun mancanegara.

Chairman Padang Travel Mart II sekaligus Ketua ASITA DPD Sumatera Barat, Nadirsyah Bakri, mengatakan kegiatan yang berlangsung pada 23–26 November 2026 tersebut dirancang untuk mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan calon pembeli dari berbagai daerah dan negara.

Menurutnya, PTM II 2026 akan melibatkan sekitar 50 seller dan 75 buyer potensial. Pertemuan bisnis ini diharapkan membuka peluang kerja sama sekaligus memperluas jaringan pemasaran produk perjalanan wisata Sumatera Barat.

"Para buyer yang datang nantinya juga diharapkan dapat memasarkan produk wisata Sumatera Barat di daerah masing-masing. Jadi, bukan hanya mempertemukan seller dan buyer, tetapi juga memperluas jaringan pemasaran pariwisata Sumatera Barat," kata Nadirsyah.

Ia menjelaskan, peserta dari kalangan seller tidak hanya berasal dari biro perjalanan wisata dan operator tur, tetapi juga hotel, rumah sakit, hingga perusahaan pengelola destinasi atau Destination Management Company (DMC).

Dengan demikian, produk dan layanan pariwisata yang ditawarkan dapat mencakup berbagai kebutuhan perjalanan wisatawan.

PTM II 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan ASITA DPD Sumatera Barat. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di UNP Hotel & Convention Center Padang, dengan pembukaan yang direncanakan berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP).

Nadirsyah menyebutkan, persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 80 persen. Panitia juga tengah menyelesaikan proses pendaftaran seller dan buyer sebelum memasuki tahap akhir persiapan.

Kegiatan ini turut melibatkan sivitas akademika UNP, khususnya Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi jembatan antara dunia akademik dan industri pariwisata, terutama dalam membangun jejaring dengan pelaku usaha dari berbagai daerah dan negara.

Salah satu agenda utama PTM II adalah Travex dan business matching yang mempertemukan para pelaku usaha pariwisata untuk menjajaki peluang kerja sama secara langsung.

Selain agenda bisnis, panitia juga menyiapkan program post tour dengan mengajak para buyer mengunjungi sejumlah destinasi unggulan Sumatera Barat.

Nadirsyah mengatakan, promosi tahun ini akan memberi perhatian khusus pada Kota Padang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan length of stay atau lama tinggal wisatawan, sehingga kunjungan tidak hanya berlangsung singkat sebelum wisatawan melanjutkan perjalanan ke daerah lain.

"Kami ingin lebih mempromosikan Kota Padang agar length of stay wisatawan bisa meningkat," ujarnya.

Pada 25 November, para buyer dijadwalkan mengunjungi kawasan Alahan Panjang. Selanjutnya, pada 26 November, peserta akan diajak melihat sejumlah ikon pariwisata Sumatera Barat, di antaranya Istano Basa Pagaruyung dan Jam Gadang.

Menurut Nadirsyah, PTM II tidak semata-mata mengejar nilai transaksi selama kegiatan berlangsung. Fokus utama penyelenggaraan kali ini adalah memperkenalkan kembali sekaligus mengkurasi produk-produk wisata Sumatera Barat agar lebih siap ditawarkan kepada pasar yang lebih luas.

ASITA, yang telah memiliki jaringan di berbagai daerah di Indonesia sejak berdiri pada 1971, dinilai memiliki modal penting untuk mempertemukan produk wisata lokal dengan pasar potensial.

"Kami tidak terlalu menaruh ekspektasi tinggi terhadap closing secara langsung. Fokus kami lebih kepada memperkenalkan kembali dan mengkurasi produk-produk wisata yang ada di Sumatera Barat," jelasnya.

Meski demikian, ia berharap pertemuan bisnis tersebut tidak berhenti setelah acara selesai. Kerja sama antara biro perjalanan wisata, hotel, DMC, dan buyer diharapkan berlanjut menjadi hubungan perdagangan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, Nadirsyah mengungkapkan dukungan dari Kementerian Pariwisata RI masih belum sesuai dengan harapan penyelenggara, terutama dalam aspek pemasaran. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata telah memberikan dukungan dalam bentuk komunikasi, penyambutan, dan fasilitasi kegiatan.

.Gubernur Sumatera Barat direncanakan turut menjamu peserta, sedangkan Wali Kota Padang dijadwalkan menggelar welcome dinner pada 23 November. Panitia juga masih menjajaki kemungkinan dukungan Pemerintah Kota Padang untuk menjamu buyer potensial dalam rangkaian kunjungan destinasi. Pangeran Beach Hotel serta PHRI turut mensupport kegiatan ini.

Untuk dukungan sektor perbankan, Nadirsyah menyebut Bank Nagari menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut.

Lebih jauh, ia berharap PTM II dapat menjadi momentum memperbaiki kualitas layanan pariwisata Sumatera Barat. Menurutnya, perluasan pasar harus berjalan seiring dengan peningkatan standar pelayanan kepada wisatawan.

Ia menilai keterlibatan biro perjalanan wisata, baik anggota ASITA maupun non-ASITA, dalam jejaring bisnis tersebut dapat membuka ruang peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme industri.

"ASITA memiliki standar operasional dan prosedur tersendiri dalam memberikan pelayanan tourism hospitality. Kami berharap berbagai persoalan yang mungkin terjadi selama perjalanan wisata dapat ditangani dengan baik apabila dikelola oleh biro perjalanan wisata anggota ASITA," tuturnya.

Melalui Padang Travel Mart II 2026, Sumatera Barat diharapkan tidak hanya semakin dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga mampu memperkuat posisinya dalam jaringan bisnis pariwisata nasional dan internasional. (***)