Padang – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus memperkuat upaya membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda melalui program Police Goes To Campus. 

Kali ini, kegiatan edukatif tersebut digelar di Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan disiplin berlalu lintas di lingkungan akademik.

Program Police Goes To Campus merupakan salah satu bentuk pendekatan preventif dan edukatif yang dilakukan Ditlantas Polda Sumbar untuk mendekatkan institusi kepolisian kepada mahasiswa. 

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai aturan lalu lintas, tetapi juga diajak menjadi pelopor keselamatan berkendara di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditlantas Polda Sumbar menyampaikan berbagai materi mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, etika berkendara, faktor penyebab kecelakaan, serta peran generasi muda dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga menjadi ruang dialog antara mahasiswa dengan jajaran kepolisian. Berbagai persoalan seputar keselamatan berlalu lintas, pelayanan kepolisian, hingga tantangan transportasi di perkotaan dibahas secara interaktif sehingga tercipta komunikasi yang konstruktif antara Polri dan kalangan akademisi.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., mengatakan bahwa Police Goes To Campus merupakan langkah strategis dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia muda melalui pendekatan edukasi dan kolaborasi.

Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Karena itu, keterlibatan dunia kampus menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

"Melalui program Police Goes To Campus, kami ingin menghadirkan edukasi yang lebih dekat dengan generasi muda. Kampus merupakan tempat lahirnya calon pemimpin bangsa, sehingga kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu menumbuhkan budaya disiplin, tertib, dan berkeselamatan dalam berlalu lintas," ujar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara kepolisian, perguruan tinggi, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.

"Tujuan kegiatan ini bukan hanya memberikan pemahaman tentang aturan lalu lintas, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap pengguna jalan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Edukasi yang diberikan di lingkungan kampus diharapkan mampu melahirkan generasi yang memiliki karakter disiplin, peduli, dan taat hukum," katanya.

Lebih lanjut, Dirlantas berharap mahasiswa Universitas Negeri Padang dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang mampu menyebarkan pesan-pesan positif kepada keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya.

"Kami berharap kolaborasi antara Ditlantas Polda Sumbar dengan Universitas Negeri Padang dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan edukatif. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, kami optimistis budaya tertib berlalu lintas akan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Sumatera Barat," ungkapnya.

Program Police Goes To Campus menjadi salah satu implementasi nyata pendekatan humanis Polri dalam membangun kemitraan dengan dunia pendidikan. 

Melalui edukasi, kolaborasi, dan kepedulian, Ditlantas Polda Sumbar berharap tercipta generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan budaya berlalu lintas yang baik.

Dengan keterlibatan aktif civitas akademika, upaya menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di Sumatera Barat diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional dan Presisi. (**)

 

Padang – Gerakan Subuh Berjamaah yang diikuti Kapolda Sumatera Barat bersama jajaran kepolisian kembali menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, kebersamaan, serta sinergi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut tidak hanya menjadi sarana meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pimpinan, personel Polri, serta masyarakat. 

Melalui kebersamaan dalam melaksanakan salat Subuh berjamaah, diharapkan terbangun semangat kebersamaan yang semakin kuat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di Sumatera Barat.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., mengatakan bahwa Gerakan Subuh Berjamaah merupakan bagian dari upaya membangun karakter personel Polri yang berintegritas, humanis, serta memiliki landasan spiritual yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai keagamaan menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi anggota Polri yang profesional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Gerakan Subuh Berjamaah ini bukan sekadar melaksanakan ibadah bersama, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat kebersamaan, serta membangun sinergi di antara seluruh personel dan masyarakat. Dengan hati yang bersih dan niat yang baik, kami berharap setiap tugas yang dijalankan menjadi bentuk pengabdian yang bernilai ibadah," ujar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Ia menambahkan, nilai-nilai spiritual yang ditanamkan melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku anggota Polri saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang lalu lintas.

"Kami ingin setiap personel bekerja dengan penuh keikhlasan, menjunjung tinggi profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan yang humanis. Pelayanan yang baik harus diawali dengan integritas dan keimanan yang kuat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Dirlantas menegaskan bahwa kebersamaan yang terjalin melalui Gerakan Subuh Berjamaah juga menjadi energi positif dalam menjaga kekompakan internal organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap semangat kebersamaan tersebut mampu mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Sumatera Barat.

"Harapan kami, setiap langkah yang diawali dengan ibadah akan membawa keberkahan dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan sinergi yang semakin kuat antara Polri dan masyarakat, kita dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas," tutup Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Gerakan Subuh Berjamaah menjadi salah satu bentuk implementasi pendekatan humanis Polri yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan moral, penguatan spiritual, serta peningkatan kedekatan dengan masyarakat.

 

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat pengabdian seluruh personel semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, presisi, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat. (**)

 

Solok Selatan – Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Solok Selatan mengimbau seluruh masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026.

Imbauan tersebut merupakan bentuk ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menghormati jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, SH, S.I.K. mengatakan bahwa momentum bulan kemerdekaan harus dijadikan sebagai sarana mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.

 

Pengibaran Bendera Merah Putih bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan simbol penghormatan terhadap perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus wujud kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Melalui pengibaran Bendera Merah Putih secara serentak selama bulan Agustus, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan untuk bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh rasa bangga dan cinta tanah air. Ini merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini diraih melalui perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa," ujar Kapolres.

Ia menambahkan, semangat kemerdekaan hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui pemasangan bendera, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga keamanan, ketertiban, toleransi, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan masing-masing.

Menurut AKBP Andreanaldo Ademi, partisipasi aktif masyarakat dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap nilai-nilai kebangsaan yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda.

 

Dengan mengibarkan Bendera Merah Putih di rumah, perkantoran, tempat usaha, fasilitas umum, maupun lingkungan pendidikan, masyarakat turut menunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

"Momentum Hari Kemerdekaan hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta bersama-sama berkontribusi dalam membangun daerah dan bangsa. Semangat nasionalisme harus terus hidup dalam setiap aktivitas masyarakat," tambahnya.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut bulan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang mampu mempererat hubungan sosial, memperkuat rasa kebersamaan, serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

"Kami berharap seluruh masyarakat Solok Selatan dapat berpartisipasi aktif mengibarkan Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 sebagai simbol kecintaan kepada bangsa dan negara. Mari kita jadikan bulan kemerdekaan ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, damai, dan kondusif. Dengan semangat kemerdekaan, kita wujudkan Solok Selatan yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera," tutup AKBP Andreanaldo Ademi.

Polres Solok Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut bulan kemerdekaan dengan penuh semangat nasionalisme. 

Melalui pengibaran Bendera Merah Putih selama satu bulan penuh, diharapkan nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air semakin tertanam dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semangat kemerdekaan terus terjaga dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa. (**)

Solok Selatan – Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Solok Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap menu makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan setiap menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi seimbang, aman dikonsumsi, serta diproses secara higienis dan steril. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Solok Selatan dalam memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

Dalam pelaksanaannya, personel Sidokkes Polres Solok Selatan melakukan pengecekan terhadap kualitas bahan baku makanan, proses pengolahan, kebersihan peralatan, sanitasi lingkungan dapur, hingga kelayakan makanan sebelum didistribusikan. 

Selain itu, kandungan gizi pada setiap menu juga menjadi perhatian agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi para penerima manfaat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara teliti guna memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memiliki nilai gizi yang cukup, tetapi juga bebas dari kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan.

 

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, diharapkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis tetap terjaga sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, SH, S.I.K. mengatakan bahwa keterlibatan Sidokkes merupakan bentuk dukungan Polri terhadap suksesnya Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan layak dikonsumsi.

"Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Sidokkes ini bertujuan untuk memastikan seluruh menu Makan Bergizi Gratis telah memenuhi standar kesehatan, memiliki kandungan gizi yang baik, serta diproses secara higienis dan steril sebelum disalurkan kepada para penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa program yang sangat baik ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda," ujar Kapolres.

Menurutnya, kualitas makanan menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

 

Oleh karena itu, pengawasan terhadap keamanan pangan harus dilakukan secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

AKBP Andreanaldo Ademi berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, instansi kesehatan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus terjalin dengan baik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

"Kami berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan, kualitas gizi, dan kebersihan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat yang maksimal, anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Polres Solok Selatan akan terus memberikan dukungan melalui pengawasan dan pendampingan agar program ini berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan," tutup Kapolres.

Melalui pengawasan yang dilakukan Sidokkes, Polres Solok Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pelayanan Polri dalam bidang kesehatan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung aman, sehat, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Solok Selatan. (**)

Sijunjung –  Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan kapolsek dipimpin langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah di halaman Mapolres Sijunjung, Selasa (4/8).

Pejabat yang menjalani sertijab yakni Kabag Ren, Kabag Log, Kasat Reskrim, Kapolsek Tanjung Gadang, dan Kapolsek Lubuk Tarok. Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri para pejabat utama Polres Sijunjung, kapolsek jajaran, perwira, personel Polres Sijunjung, serta Pengurus Bhayangkari Cabang Sijunjung.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kabag Ren diserahterimakan dari AKP Syafrudin Arif. kepada AKP Alfah Syail. Jabatan Kabag Log diserahterimakan dari AKP Farzan,  kepada AKP Syafrudin Arif.

Sementara itu, jabatan Kasat Reskrim diserahterimakan dari AKP Hendra Yose  kepada AKP Wildan Al Kautsar Ananputra. Jabatan Kapolsek Tanjung Gadang diserahterimakan dari AKP Dedi Syahputra, kepada AKP Weli Wahyudi, sedangkan Kapolsek Lubuk Tarok diserahterimakan dari AKP Weli Wahyudi kepada Iptu Didit Gusbandi.

Dalam amanatnya, AKBP Willian Harbensyah mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk meningkatkan kinerja, penyegaran organisasi, serta pengembangan karier personel.

“Serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Sijunjung. Kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat bergabung dan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Kapolres berharap pejabat yang baru dapat melanjutkan program-program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum di wilayah hukum Polres Sijunjung.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, penandatanganan pakta integritas, pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru, serta acara kenal pamit di Aula Tantya Sudhirajati Polres Sijunjung. (**)

 

Pesisir Selatan --Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, meresmikan penggunaan alat Computed Tomography Scan (CT Scan) di RSUD M. Zein Painan, Selasa (4/8/2026). Kehadiran fasilitas tersebut menjadi tonggak baru dalam pelayanan kesehatan karena merupakan alat CT Scan pertama yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan.

Peresmian dilakukan usai pelantikan Dewan Pengawas RSUD M. Zein Painan. Pada kesempatan itu, Hendrajoni menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

“Ini merupakan sejarah baru bagi Pesisir Selatan. Untuk pertama kalinya kita memiliki alat CT Scan sendiri. Masyarakat tidak perlu lagi pergi ke daerah lain untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang yang sangat penting,” kata Hendrajoni.

Ia mengatakan, alat CT Scan tersebut akan beroperasi selama 24 jam untuk melayani masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan penanganan medis darurat.

Menurut Hendrajoni, keberadaan layanan CT Scan selama 24 jam diharapkan mampu mempercepat proses diagnosis sehingga pasien dapat segera memperoleh penanganan yang tepat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD M. Zein Painan.

CT Scan merupakan alat pencitraan medis yang menggunakan sinar-X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar detail organ tubuh, tulang, pembuluh darah, serta jaringan lunak. Pemeriksaan ini membantu dokter mendeteksi berbagai kondisi, seperti stroke, perdarahan otak, cedera akibat kecelakaan, tumor, penyakit paru-paru, hingga kelainan organ dalam, sehingga penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Direktur RSUD M. Zein Painan, dr. Donna Hamrita, mengatakan alat yang digunakan merupakan CT Scan 16 slice yang mampu menghasilkan pencitraan dengan kualitas baik untuk mendukung berbagai kebutuhan diagnostik di rumah sakit.

“CT Scan 16 slice ini sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Layanan kami juga beroperasi selama 24 jam sehingga pasien, khususnya kasus kegawatdaruratan seperti stroke maupun kecelakaan, dapat segera menjalani pemeriksaan tanpa harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Donna.

Sebelum fasilitas tersebut tersedia, pasien di Pesisir Selatan yang membutuhkan pemeriksaan CT Scan harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang atau daerah lain. Kondisi itu kerap memperpanjang waktu penanganan, terutama bagi pasien dalam kondisi kritis.

Dengan hadirnya CT Scan pertama di Kabupaten Pesisir Selatan, masyarakat kini dapat mengakses layanan radiologi lanjutan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap keberadaan fasilitas ini menjadi langkah awal dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin modern, cepat, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.(Re)

  

SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendampingi Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Rustian meninjau wilayah terdampak banjir bandang di kawasan Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Selasa (4/8/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan pascabencana.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.

Dalam kesempatan itu, Maigus Nasir menjelaskan bahwa hujan deras yang mengguyur Kota Padang sejak Senin (3/8/2026) mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Koto Tangah. 

Bencana tersebut menyebabkan rumah warga terendam, sejumlah fasilitas pendidikan dipenuhi lumpur, serta merusak berbagai infrastruktur.

Menurut Maigus, Pemerintah Kota Padang terus berupaya melakukan penanganan darurat bersama seluruh unsur terkait. Namun, dukungan pemerintah pusat melalui BNPB tetap diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan, baik pada tahap tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kami mohon bantuan dari Pak Sestama BNPB agar dapat mendukung penanganan bencana di Kota Padang. Kami juga berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditangani pemerintah pusat akibat bencana hidrometeorologi November 2025 dapat dipercepat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya," ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas publik menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal serta risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan kunjungannya ke Kota Padang bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai dampak bencana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan yang harus menjadi prioritas.

"Kami akan menginventarisasi kebutuhan di lapangan dan mengoordinasikannya lebih lanjut agar proses penanganan maupun pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan baik. BNPB akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang dalam upaya percepatan penanganan dampak bencana," katanya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat koordinasi penanggulangan bencana.

 

Diharapkan, dukungan BNPB dapat mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal. (**)

  

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat sinergi dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat guna meningkatkan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama jajaran DPD APPMBGI Sumbar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan turut dihadiri Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti beserta jajaran pengurus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda strategis nasional yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

"Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas," ujar Maigus.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dapur pelayanan, tetapi juga kualitas pengelolaan, kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional yang memenuhi standar. 

Untuk itu, evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara rutin setiap bulan agar penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal.

Maigus juga menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok pangan dengan melibatkan pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, peternak, dan produsen lokal sehingga manfaat ekonomi dari Program MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga dengan itu manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemerintah Kota menargetkan kekurangan 23 SPPG dapat dipenuhi hingga akhir 2026.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan Padang Juara," tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumbar M. Sayuti menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Menurutnya, kualitas pengelolaan dapur serta efektivitas distribusi pangan menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program.

 

Oleh karena itu, APPMBGI mengusulkan adanya nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota Padang sebagai landasan kerja sama yang lebih terstruktur.

"Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas," ujar Sayuti.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan terciptanya rantai pasok pangan yang kuat, efisien, serta berkelanjutan. (**)

  

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim, Jerman, resmi memperbarui Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama Sister City dalam sebuah seremoni yang digelar di Aula Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang Aie Pacah, Rabu (5/8/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wali Kota Hildesheim Ingo Meyer, disaksikan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Punjul Setya Nugraha, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, jajaran Pemerintah Kota Padang, perwakilan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), delegasi Pemerintah Kota Hildesheim, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa hubungan Sister City antara Padang dan Hildesheim telah terjalin selama 38 tahun sejak 1988. 

Menurutnya, kemitraan tersebut menjadi bukti bahwa hubungan antarkota dapat terus berkembang melalui semangat saling menghormati, saling belajar, dan memiliki visi bersama untuk masa depan.

"Penandatanganan LoI dan MoU hari ini bukan sekadar seremoni diplomatik. Ini merupakan penegasan bahwa kerja sama harus diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Melalui aksi konkret, kita ingin menghadirkan perubahan yang memberikan manfaat bagi kedua kota," ujar Fadly Amran.

Fadly menjelaskan, pembaruan kerja sama ini menetapkan dua program prioritas yang akan menjadi fokus kolaborasi dalam lima tahun ke depan. 

Prioritas pertama adalah revitalisasi dan restorasi ekologis Sungai Batang Arau melalui peningkatan kualitas air, rehabilitasi kawasan bantaran sungai, serta pemulihan fungsi ekologisnya sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Sementara itu, prioritas kedua adalah pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Dengan potensi alam dan budaya Minangkabau yang dimiliki, Kota Padang berkomitmen mengembangkan pariwisata rendah karbon yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Selain dua sektor utama tersebut, kedua pemerintah juga sepakat memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui program pertukaran pelajar, magang vokasi, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. 

Di sektor kesehatan, kerja sama diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga keperawatan dan pertukaran pengetahuan antarlembaga.

Menurut Fadly, pengalaman Jerman dalam pengelolaan sumber daya air, energi, dan pembangunan kota hijau sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Padang saat ini.

"Kami melihat pengalaman Jerman dalam pengelolaan sumber daya air, energi, dan pembangunan kota hijau sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Kota Padang saat ini. Dukungan GIZ sebagai mitra strategis juga akan memperkuat alih teknologi, pengembangan kapasitas kelembagaan, serta implementasi program-program lingkungan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Hildesheim Ingo Meyer mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Kota Padang. 

Ia mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini merupakan kunjungan keduanya ke Kota Padang dan berharap hubungan yang telah terjalin selama puluhan tahun semakin erat melalui berbagai program nyata.

"Kami berharap kemitraan yang telah terjalin selama puluhan tahun dapat terus diperkuat melalui berbagai program kerja sama yang konkret dan berkelanjutan," ujar Ingo Meyer.

Di sisi lain, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Punjul Setya Nugraha menegaskan komitmen Kementerian Luar Negeri untuk terus mendukung implementasi kerja sama tersebut agar menjadi salah satu contoh kemitraan antarkota yang sukses antara Indonesia dan Jerman.

"Kerja sama ini diharapkan dapat terus berkembang di berbagai bidang, seperti pembangunan kota, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan, maupun sektor-sektor lain yang memberikan manfaat bagi kedua kota," tutur Punjul.

Pembaruan LoI dan MoU Sister City ini diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis antara Kota Padang dan Kota Hildesheim, sekaligus menghadirkan berbagai program kolaboratif yang berdampak langsung bagi peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di kedua kota. (**)

  

SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meninjau rencana pembangunan Jembatan Kalawi di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Rabu (5/8/2026). 

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Sidang 2026/2027 sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir.

Selain meninjau lokasi pembangunan Jembatan Kalawi, rombongan juga mengunjungi sejumlah titik yang akan direhabilitasi, di antaranya Irigasi Gunung Nago, Daerah Irigasi Koto Tuo, serta SDN 10 Lambung Bukit yang terdampak banjir pada Senin (3/8/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Iqra Chissa, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, sejumlah anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, serta Camat Pauh Yandry.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda yang dinilai konsisten memperjuangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur Kota Padang di tingkat pemerintah pusat.

 

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan berbagai fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat banjir besar pada akhir 2025.

"Melalui dukungan Bapak Zigo, kami berharap percepatan pembangunan pascabanjir dapat segera terealisasi, termasuk penanganan sembilan jembatan yang rusak, perbaikan jalan, normalisasi sungai, hingga pembangunan hunian tetap (Huntap) yang lahannya telah disiapkan pemerintah," ujar Maigus Nasir.

Maigus juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Limau Manis yang telah menghibahkan sebagian lahannya untuk mendukung pembangunan Jembatan Kalawi.

 

Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar proyek strategis tersebut dapat segera diwujudkan.

"Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya. Jembatan ini sangat vital karena menjadi akses utama masyarakat sekaligus menuju Kampus Universitas Andalas," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Jembatan Kalawi hingga memasuki tahap konstruksi.

 

Proyek dengan nilai sekitar Rp25,4 miliar tersebut menjadi salah satu prioritas penanganan infrastruktur pascabanjir di Kota Padang.

"Pembangunan jembatan ini akan terus kami kawal sampai benar-benar terealisasi karena menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Sementara untuk rehabilitasi Irigasi Gunung Nago dan Irigasi Koto Tuo juga dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus," tegas Zigo Rolanda.

Pembangunan Jembatan Kalawi diharapkan mampu meningkatkan konektivitas masyarakat Kecamatan Pauh, terutama sebagai jalur utama menuju kawasan permukiman dan Kampus Universitas Andalas. 

Di sisi lain, rehabilitasi jaringan irigasi dan fasilitas pendidikan yang terdampak banjir menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa mendatang. (**)