SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2026, di halaman Mako Polres setempat, Kamis (12/3/2026) sore.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik sedangkan yang bertindak sebagai komandan apel yaitu Kanit Turjagwali Ipda E. Thokson S Lumban Gaol.

Dalam apel gelar tersebut, Kapolres Pasaman Barat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan suatu bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 digelar.

Dalam hal ini, Polri bersinergi bersama lintas sektor berkomitmen menyukseskan Operasi Ketupat 2026, sehingga pelaksanaan pengamanan mulai dari mudik, perayaan Hari Raya Idul fitri 1447 H hingga pengamanan arus balik nantinya dapat berjalan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Kapolri menyebut, selama pelaksanaan operasi, Polri didukung oleh unsur TNI dan stakeholder terkait dalam menyelenggarakan operasi terpusat dengan sandi Ketupat Singgalang 2026, dengan mengusung tema "Mudik Aman, Keluarga Bahagia".

"Operasi yang berlangsung selama 13 hari ke depan mulai tanggal 13 sampai 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan," ucapnya.

Dijelaskan, berdasarkan hasil rakor lintas sektoral, puncak arus mudik dan arus balik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, dimana puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14 sampai 15 Maret 2026, dan 18 sampai 19 Maret 2026. 

"Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 sampai 25 Maret 2026 dan 28 sampai 29 Maret 2026," jelasnya.

Polri telah menyiapkan sebanyak 2.746 pos, yang terdiri dari 1.624 Pos Pengaman, 779 Pos Pelayanan, serta 343 Pos Terpadu, sebagai pusat informasi, pelayanan dan rest area bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik pada arus mudik maupun pada arus balik.

"Pengamanan juga difokuskan terhadap 185.607 objek berupa rumah ibadah, pemukiman masyarakat, lokasi salat Idulfitri, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, bandara dan objek vital lainnya " pungkasnya.

Sementara itu, Polres Pasaman Barat dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Singgalang 2026 melibatkan sebanyak 112 personel Polres Pasaman Barat, dibantu personel TNI Kodim 0305/Pasaman dan instansi terkait pemerintah daerah setempat.

"Selain pengecekan kesiapan pasukan, Polres Pasaman Barat juga memastikan kesiapan kendaraan operasional baik roda dua, roda empat, roda enam maupun perlengkapan lainnya untuk mendukung  pelaksanaan operasi ini berjalan sukses," katanya.

AKBP Agung menyebut, dalam memberikan pelayanan maupun pengamanan kepada masyarakat selama arus mudik hingga perayaan hari raya Idulfitri, Polres Pasaman Barat mendirikan sebanyak lima Pos Pengamanan dan Pelayanan yang tersebar di wilayah Pasaman Barat.

Sebanyak dua Pos Pengamanan berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pantai Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas dan Pos Pengamanan Pantai Pohon Seribu Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

"Sedangkan Pos Pelayanan berada di Simpang Empat Kecamatan Pasaman, Pos Pelayanan Pasar Durian Kilangan, Kecamatan Kinali dan Pos Pelayanan Pasar Ujung Gading di Kecamatan Lembah Melintang," sebutnya.

Ditambahkan, Polres Pasaman Barat bersama pemerintah daerah tetap melakukan monitoring dalam ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) disetiap SPBU selama arus mudik dan arus balik lebaran, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Singgalang 2026, mulai hari ini sudah berada di masing-masing Pos Pelayanan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya. 

Dalam apel gelar pasukan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dirwansyah, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Doni Prianto, Kepala BNN Pasaman Barat Rangga Noverio, Kemenag Kabupaten Pasaman Barat Ust. Suarjo Lubis, Dandim 0305/Pasaman Diwakili oleh Peltu Zainal Abidin, Danki 3 Bataliyon B Sat Brimobda Sumbar Iptu Agusman, 

Selain itu, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Muhammad Bona Fatwa, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Pasaman Barat Agusli, Kepala Basarnas Pos Sar Pasaman, Pimpinan Jasa Raharja Pasaman Barat, Senkom Pasaman Barat Agus Al Mukrim, Orari Pasaman Barat serta diikuti para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, personel Polres Pasaman Barat. (HumasResPasbar)

PADANG - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Maifrizon menyerahkan santunan kepada anak yatim, Jum'at (13/3/2026). Penerima santunan tersebut adalah anak yatim dari pegawai Sekretariat DPRD Sumbar yang telah meninggal dunia dan anak yatim di sekitar Masjid As Syura DPRD Sumbar.

Dalam penyerahan santunan tersebut Sekwan Maifrizon didampingi Kabag Umum Udlil Iman Zul dan Bendahara Masjid Asy Syura DPRD Sumbar Agus.

Bendahara Masjid As Syura DPRD Sumbar Agus menjelaskan, "Santunan diberikan sebesar Rp 500.000,- per anak. Penerima santunan adalah 63 anak yatim dari pegawai Sekretariat DPRD Sumbar ditambah dengan anak yatim di lingkungan sekitar masjid yang berjumlah 11 orang. Ketua DPRD Sumbar Muhidi turut menyalurkan santunan Rp 10 Juta dan Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon Rp 5 Juta. Total santunan semuanya digabungkan dengan santunan yatim dari jamaah Masjid As Syura DPRD Sumbar adalah Rp 37 Juta."

Maifrizon mengatakan, program santunan untuk anak yatim tersebut sudah dilaksanakan setiap tahun. Selama anak-anak tersebut belum dewasa, santunan tersebut akan terus diberikan.

Dia berharap santunan tersebut dapat digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan menghadapi lebaran Idul Fitri dan sekaligus bersemangat karena meskipun ayahnya sudah meninggal namun keluarga besar DPRD Sumatera Barat tetap memberikan perhatian. (**)

 

Pesisir Selatan — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional di Posko Kelompok Tani Batu Tapak, Kampung Koto Merapak, Nagari Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (13/3/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Doni Harsiva Yandra menyampaikan bahwa persoalan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. 

Melalui Perda Nomor 8 Tahun 2018, pemerintah daerah telah mengatur berbagai langkah strategis dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan sampah secara berkelanjutan.

“Melalui sosialisasi ini kita berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Jika dikelola dengan benar, sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Wardoyo, A.Md.T., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas (PSLB3PK), yang turut memberikan pemaparan terkait kebijakan dan teknis pengelolaan sampah di daerah.

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan unsur masyarakat, di antaranya wali nagari dari Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudik Punggasan dan Muara Gadang Punggasan, tokoh masyarakat, kelompok atau kader senam, Bamus Padang XI Punggasan, Bamus Punggasan Timur, Bamus Lagan Mudik Punggasan, Bundo Kanduang, pemuda-pemudi serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat serta mampu mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah Regional di Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Dalam semangat berbagi di bulan suci Ramadan sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-116, PT Semen Padang kembali menggelar program sosial bertajuk Cahaya Ramadan Semen Padang melalui kegiatan sembako murah bagi masyarakat dan tenaga kerja outsourcing di lingkungan perusahaan. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (10–12/3/2026), di Gedung Serba Guna PT Semen Padang.

Program ini disambut antusias ratusan warga yang mendatangi lokasi kegiatan. Mereka datang untuk mendapatkan paket kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.

Penyerahan sembako murah secara simbolis dilakukan oleh Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang Iskandar S. Taqwa, didampingi Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes, kepada tenaga outsourcing dan masyarakat lingkungan perusahaan.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Hernes, menjelaskan bahwa program sembako murah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam menghadapi Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, kegiatan ini sebenarnya telah menjadi agenda rutin perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada Ramadan tahun ini, PT Semen Padang memberikan perhatian lebih dengan menambah segmen penerima manfaat, yakni tenaga kerja outsourcing di lingkungan perusahaan.

“Program sembako murah ini memang sudah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk masyarakat sekitar perusahaan. Namun khusus tahun ini, kita menambahkan segmen penerima manfaat untuk tenaga outsourcing PT Semen Padang,” ujar Hernes.

Terdapat 4.000 paket sembako yang disiapkan oleh perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.700 paket diperuntukkan bagi tenaga outsourcing PT Semen Padang, sementara 1.300 paket lainnya disalurkan kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan.

Setiap paket sembako berisi sejumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat selama Ramadan, yakni 5 kilogram beras premium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir.

Jika dihitung berdasarkan harga pasar, nilai satu paket sembako tersebut mencapai sekitar Rp118 ribu. Namun melalui program ini, masyarakat dan tenaga outsourcing hanya perlu menebusnya dengan harga Rp50 ribu per paket. Artinya, PT Semen Padang memberikan subsidi sebesar Rp68 ribu untuk setiap paket sembako yang disalurkan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat membantu meringankan kebutuhan tenaga outsourcing dan masyarakat sekitar perusahaan dalam menghadapi Ramadan serta persiapan menjelang Idulfitri nanti,” tambah Hernes.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris, menegaskan bahwa kegiatan sembako murah tersebut merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat.

Sebagai perusahaan yang telah berdiri lebih dari satu abad, atau pada tahun ini memasuki usia ke-116 tahun, PT Semen Padang memiliki komitmen kuat untuk terus tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kami ingin memastikan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di momen penting seperti Ramadan,” kata Idris.

Kehadiran program sembako murah ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Tokoh masyarakat Lubuk Kilangan, Maulana Sardi, menyampaikan rasa terima kasih kepada PT Semen Padang yang secara konsisten menghadirkan program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang. Program sembako murah ini sangat membantu, karena banyak masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang warga Kelurahan Koto Lalang, Gusniwati. Ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program sembako murah tersebut, karena harga kebutuhan pokok cenderung meningkat menjelang Ramadan dan Idulfitri.

“Terima kasih kepada PT Semen Padang. Program ini sangat membantu kami masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama Ramadan,” katanya.

Kegiatan program sembako murah “Cahaya Ramadan Semen Padang” ini juga sejalan dengan Asta Cita ke-6 dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. (*)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta gaji dan THR bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu. Total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp45 miliar.

Kepastian pencairan itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pasaman Barat, Zulfi Agus, Kamis (12/3). Ia menyebutkan proses administrasi pembayaran telah rampung sehingga THR mulai disalurkan kepada para pegawai.

Zulfi menjelaskan, pembayaran THR bagi PNS dan PPPK dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Komponen yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan melekat lainnya sesuai aturan yang berlaku.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, pembayaran THR bagi PNS dan PPPK mulai dilakukan hari Kamis ini. Komponen yang dibayarkan mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan melekat lainnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2026,” ujar Zulfi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga mengupayakan pembayaran gaji dan THR bagi PPPK paruh waktu. Menurutnya, pencairan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan ditargetkan dapat direalisasikan sebelum memasuki masa libur panjang.

“Terkait PPPK paruh waktu, sesuai ketersediaan anggaran, insyaallah sebelum libur ini juga akan kita bayarkan, baik gaji maupun THR-nya,” katanya.

Ia menambahkan, total anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pembayaran THR ASN dan gaji PPPK paruh waktu tahun ini mencapai sekitar Rp45 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli para pegawai serta mendukung pemenuhan kebutuhan menjelang Hari Raya.

Di akhir penyampaiannya, Zulfi Agus mengimbau para penerima agar memanfaatkan dana tersebut secara bijak untuk kebutuhan yang produktif dan prioritas.

“Kami berharap THR ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pegawai dan keluarga, terutama untuk kebutuhan yang mendesak. Semoga membawa berkah bagi kita semua,” pungkasnya. (**)

 

Bekasi — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya. 

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini,  keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini  juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

"Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat," tutup Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET - Puluhan karangan bunga ucapan selamat yang sebelumnya berdiri gagah menghiasi pelataran Istana Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar) terpaksa disingkirkan oleh petugas.

Papan-papan bunga dari berbagai instansi dan tokoh publik itu kini hanya berujung ditumpuk di belakang pos pengamanan, seiring dengan batalnya agenda pelantikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2026–2029 secara mendadak pada Jumat (13/3/2026) pagi.

Suasana suka cita di Auditorium Gubernuran seketika berubah menjadi kebingungan. Ironisnya, sekitar pukul 09.00 WIB, enam komisioner terpilih telah hadir di lokasi.

Mereka sudah tampil rapi berbalut setelan jas hitam dan peci, didampingi oleh keluarga serta tamu undangan yang siap menyaksikan prosesi pengambilan sumpah jabatan. Namun, persiapan matang tersebut kandas tanpa adanya pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Salah seorang komisioner terpilih, Yusrin Trinanda, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap insiden ini. Ia menyoroti buruknya tata kelola birokrasi di tingkat provinsi yang membatalkan agenda penting secara sepihak tanpa landasan administratif yang jelas.

"Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini," ungkap Yusrin saat ditemui di lokasi, Jumat (13/3).

Yusrin menjelaskan, para komisioner awalnya menerima undangan pelantikan dalam bentuk soft copy pada Rabu (11/3) sore melalui salah seorang rekan. Setelah menerima undangan tersebut, mereka saling berkoordinasi dan mendapat konfirmasi lisan bahwa prosesi akan tetap dilangsungkan pada Jumat pukul 09.00 WIB.

"Kondisi ini menjadi catatan buruk terhadap tata kelola birokrasi di tingkat provinsi. Kami mempertanyakan mengapa surat pembatalan resmi tidak dapat disampaikan secara patut kepada pihak yang terdampak langsung," keluhnya.

Meski kecewa, Yusrin menegaskan bahwa substansi persoalannya bukan semata-mata soal jadi atau tidaknya pelantikan hari ini, melainkan etika komunikasi pemerintahan. Pihaknya kini hanya bisa pasrah menunggu jadwal lanjutan.

Insiden pembatalan ini seolah menambah panjang drama proses rekrutmen Komisioner KPID Sumbar yang memakan waktu lima hingga enam bulan semenjak tahun lalu. Padahal, hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) telah diserahkan oleh DPRD Sumbar kepada Pemprov sejak Desember 2025 lalu.

"Awalnya dijadwalkan dilantik pada 4 Februari, kemudian dikomunikasikan lagi pada awal Maret untuk pelantikan 13 Maret. Namun, hari ini kembali batal tanpa alasan resmi yang bisa dipertanggungjawabkan," tambah Yusrin.

Menanggapi insiden yang kadung menjadi sorotan publik ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Rinaldi, angkat bicara. Ia mengklarifikasi bahwa kegagalan acara ini berakar dari kesalahan internal dalam pendistribusian informasi.

Rinaldi mengakui, undangan pelantikan tersebut terlanjur dikirim dan beredar sebelum jadwal benar-benar disepakati secara final dengan Gubernur Sumbar.

"Undangan yang disampaikan kemarin itu merupakan kesalahan. Jadwalnya belum final, tetapi sudah terlanjur dikirim ke pihak terkait," terang Rinaldi.

Pihaknya mengaku telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para komisioner terpilih beserta keluarga yang telah terlanjur hadir di Auditorium Gubernuran. Rinaldi meminta para komisioner untuk kembali bersabar menunggu jadwal yang baru, yang akan menyesuaikan dengan kelonggaran waktu Gubernur.

"Nantinya, bisa saja dilaksanakan siang, besok, atau malam, tergantung celah dari jadwal beliau yang padat," pungkasnya.

Batalnya pelantikan ini tidak hanya merugikan waktu para komisioner dan keluarga, tetapi juga meninggalkan preseden kurang baik terkait kesiapan koordinasi birokrasi Pemprov Sumbar dalam menyelenggarakan agenda-agenda krusial. (**)

SUMBARNET - LSM Lira Pesisir Selatan dukung Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan untuk Puldata dan Pulbaket temuan BPK RI di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2021 sampai 2024

Ketua LSM Lira Pesisir Selatan Melalui Sekretaris Rega Desfinal ST menyampaikan langkah Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan untuk lidik dan mengukap Temuan BPK RI di DPRD Pesisir Selatan sangat di apresiasi,ini bentuk Profesional dan Transparansi Hukum.

Dalam Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tertuju ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan untuk menindaklanjuti laporan LSM Lira Pesisir Selatan terkait temuan BPK RI di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sudah dilayangkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Langka Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan kami apresiasi bentuk dari supermasi hukum di Negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan 

Sebagai Rule Of Law Supremasi hukum adalah prinsip dasar di mana semua individu, lembaga, dan entitas pemerintah bertanggung jawab kepada, dan dilindungi oleh, hukum yang diumumkan secara publik dan ditegakkan secara adil.

 Prinsip ini memastikan tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip hukum yang mapan dan tidak sewenang-wenang—bukan berdasarkan keinginan pribadi—melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan yang independen dan tidak memihak.

LSM Lira sebagai lembaga yang megedukasi tentang pencegahan Korupsi sangat percaya kepada Aparat Penegak Hukum untuk bekerja Profesional dan Transparan 

Diberitakan sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan beberapa temuan signifikan terkait pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan total kerugian negara mencapai Rp2,2 miliar. Temuan ini melibatkan kelebihan pembayaran tunjangan dan belanja operasional anggota DPRD, serta pemborosan dalam belanja perjalanan dinas.

Adapun temuan tersebut diantaranya 

- Kelebihan pembayaran tunjangan DPRD sebesar Rp1,92 miliar, mencakup:

    - Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp1,57 miliar

    - Tunjangan Reses sebesar Rp264 juta

    - Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp91 juta

- Pemborosan dalam belanja perjalanan dinas sebesar Rp210,45 juta

BPK merekomendasikan Bupati Pesisir Selatan untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran dengan menyetorkan seluruh nilai kelebihan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan memperkuat pengawasan internal, terutama dalam penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan verifikasi perjalanan dinas. (*)

 

Medan - Teka-teki penemuan jasad wanita di Jalan Rela, Kecamatan Medan Tembung, pada Kamis malam (12/3/2026) mulai menemui titik terang.

Dari informasi yang dihimpun Tribun Medan di tempat kejadian perkara (TKP), korban diketahui berinisial MA boru (br) Naibaho, yang disebut-sebut merupakan mahasiswi semester 8 di Universitas Negeri Medan (Unimed).

Penemuan ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium aroma tidak sedap dari kamar kos milik keluarga Sinaga tersebut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti kematian mahasiswi yang tengah menempuh tingkat akhir tersebut.

Saksi mata di lokasi kejadian mengungkapkan rasa terkejutnya saat pertama kali melihat kondisi jenazah di dalam kamar.

Kondisi fisik korban menunjukkan tanda-tanda kematian yang sudah berlangsung selama beberapa hari.

Warga melihat adanya perubahan fisik yang drastis pada tubuh korban sebelum akhirnya dievakuasi oleh petugas.

Berdasarkan keterangan para tetangga di sekitaran indekos tersebut, MA br Naibaho dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup selama tinggal di kos tersebut.

 

Aktivitasnya jarang terpantau oleh warga karena lingkungan kos yang dilengkapi dengan pagar besi tinggi.

Teman-teman satu kosnya pun menyebutkan bahwa korban lebih sering menghabiskan waktu di dalam area kos daripada bersosialisasi di luar. 

 

Ketidakhadiran korban selama beberapa hari tidak disadari warga karena kebiasaannya yang memang jarang keluar kamar.

Tim gabungan dari kepolisian telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari bukti-bukti pendukung.

Jenazah MA br Naibaho kini telah dibawa ke RS Bhayangkara di Jalan Wahid Hasyim untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.

Sumber : TribunMedan

Medan - Usai temuan mayat wanita di dalam boks plastik, warga Medan kembali dihebohkan dengan mayat wanita di kos-kosan Jalan Rela, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Kamis (12/3/2026) malam.

Temuan ini membuat ratusan warga memadati lokasi kejadian. Salah seorang warga sekitar yang minta identitasnya disembunyikan, mengatakan mayat wanita tersebut merupakan seorang mahasiswi. Namun, ia tidak mengetahui korban kuliah dimana.

"Ada mayat perempuan di dalam kos sini. Enggak tahu ini meninggalnya dibunuh atau bunuh diri. Tadi pas didobrak pintu kosnya badannya sudah bengkak," ujarnya.

Warga lainnya mengatakan, mayat tersebut sudah dibawa polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Sudah dibawa mayatnya. Enggak tahu ini korban pembunuhan atau bunuh diri," katanya.

Pantauan di lokasi, indekos yang menjadi lokasi tewasnya wanita tersebut belum dipasang garis polisi. Sejumlah pria diduga penghuni indekos masih terlihat mondar mandir keluar-masuk indekos.

Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung, Iptu Parulian Sitanggang, membenarkan adanya sosok wanita ditemukan meninggal dunia di dalam indekos di Jalan Rela tersebut.

Parulian mengatakan mayat tersebut sudah dibawa ke rumah sakit. Namun, saat ditanya mengenai dilarikan ke rumah sakit mana dan atas keperluan apa, ia belum memberikan keterangan apa-apa.

"Sudah dibawa mayatnya," kata Parulian dihubungi via telepon, Jumat (13/3/2026) dini hari.

Sumber : Mistar