PADANG, - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Senin (2/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dengan dunia pendidikan sekaligus melihat langsung aktivitas dan potensi yang dikembangkan oleh sekolah kejuruan.

Kehadiran Muhidi disambut hangat oleh jajaran majelis guru, tenaga kependidikan, serta siswa-siswi SMKN 2 Batusangkar. Suasana penuh keakraban mewarnai temu ramah tersebut, mencerminkan antusiasme keluarga besar sekolah menyambut pimpinan lembaga legislatif Sumatera Barat itu.

Dalam kunjungan tersebut, Muhidi tidak sekadar hadir untuk bersilaturahmi. Ia juga berkesempatan melihat secara langsung berbagai aktivitas produktif yang menjadi bagian dari pembelajaran dan pengembangan keterampilan peserta didik di lingkungan sekolah.

Salah satu momen menarik terjadi ketika Muhidi diajak memetik buah melon segar hasil budidaya sekolah. Dengan penuh antusias, ia mengikuti kegiatan tersebut dan melihat langsung hasil kerja siswa dalam mengembangkan tanaman hingga menghasilkan buah yang siap dipanen.

Momen memetik melon itu menjadi gambaran menarik tentang bagaimana pendidikan kejuruan dapat menghadirkan pengalaman belajar yang nyata. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan di ruang kelas, tetapi juga berkesempatan mempraktikkan keterampilan yang berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan produktif.

Bagi Muhidi, kunjungan ke lingkungan sekolah seperti SMKN 2 Batusangkar juga menjadi kesempatan untuk melihat lebih dekat dinamika pendidikan dan potensi yang dimiliki satuan pendidikan. Interaksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan siswa memberikan ruang untuk memahami berbagai aktivitas yang berlangsung di sekolah.

Suasana temu ramah semakin memperlihatkan pentingnya kedekatan antara unsur pemerintah, lembaga legislatif, dan dunia pendidikan. Kehadiran Muhidi di tengah keluarga besar SMKN 2 Batusangkar menjadi bentuk perhatian terhadap lingkungan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda.

Kegiatan budidaya melon yang diperlihatkan kepada Muhidi sekaligus menjadi contoh bahwa sekolah kejuruan memiliki peluang besar mengembangkan pembelajaran berbasis praktik. Potensi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, serta kesiapan menghadapi dunia kerja dan peluang usaha.

Kunjungan kerja Muhidi pun meninggalkan kesan tersendiri bagi keluarga besar SMKN 2 Batusangkar. Lebih dari sekadar agenda silaturahmi, pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa potensi sekolah, kreativitas siswa, dan penguatan pendidikan kejuruan layak mendapat perhatian dalam upaya membangun sumber daya manusia Sumatera Barat yang unggul. (*) 

 

PESISIR SELATAN — Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran kabar bohong di media sosial, insan pers dituntut semakin teguh menjaga integritas dan profesionalisme. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam merawat persatuan, mengawal demokrasi, serta memastikan suara masyarakat sampai kepada para pemangku kebijakan.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMTr, yang mengangkat tema "Pers Berintegritas, Demokrasi Bermartabat, Indonesia Bersatu".

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran insan pers dalam mengamalkan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan itu, Lisda menegaskan bahwa wartawan memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir masyarakat. Informasi yang disampaikan melalui pemberitaan bukan sekadar rangkaian kata, melainkan memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dan menyikapi berbagai persoalan.

Karena itu, menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pers yang dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut harus dibangun melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan tidak memotong informasi dari konteks persoalan yang sebenarnya.

"Kepada masyarakat juga diminta jangan membiasakan hanya membaca judul. Jangan membaca setengah-setengah. Kita harus memahami persoalan secara utuh agar informasi yang didapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujar Lisda.

Ia menilai, wartawan pada dasarnya memiliki bekal pengetahuan yang luas karena profesi tersebut menuntut mereka untuk terus membaca, menggali informasi, turun ke lapangan, serta mengikuti perkembangan berbagai peristiwa. Namun, keluasan wawasan itu harus dibarengi integritas, ketelitian, dan tanggung jawab moral.

Lebih dari sekadar menyampaikan kabar, Lisda berharap insan pers mampu menjadi kekuatan yang mempersatukan masyarakat. Ia mengingatkan agar wartawan tidak ikut memperkeruh suasana melalui informasi yang belum terverifikasi maupun pemberitaan yang berpotensi menggiring opini dan memecah belah.

Perhatian Lisda juga tertuju pada fenomena media sosial yang belakangan kerap menjadi ruang penyebaran informasi provokatif. Tidak jarang, kabar yang belum jelas kebenarannya justru berkembang menjadi tuduhan, saling menyalahkan, hingga memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Ia menyinggung sejumlah peristiwa yang ramai diperbincangkan, termasuk kejadian baru-baru ini di Malaysia, yang menurutnya perlu disikapi secara cermat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.

"Anak-anak Bunda (wartawan) harus menjadi pemersatu bangsa. Kita melihat sekarang di media sosial banyak informasi yang mengadu domba, padahal belum tentu orang yang dituduhkan itu melakukan kesalahan. Di sinilah pentingnya peran pers dalam menjaga kebenaran informasi," katanya.

Menurutnya, nilai-nilai NKRI juga harus tercermin dalam kehidupan demokrasi yang memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Dalam hal ini, pers memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Sebagai anggota DPR RI, Lisda berharap wartawan tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi, tetapi juga aktif mengangkat berbagai persoalan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat agar mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

"Sebagai anggota DPR RI, tentunya kita berharap teman-teman wartawan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat perlu disuarakan, sehingga dapat menjadi perhatian bersama," tutur Lisda.

Di tengah perkembangan teknologi digital, Lisda turut mengingatkan insan pers agar bijak memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses kerja jurnalistik.

Ia mengakui teknologi AI dapat membantu mempercepat pekerjaan wartawan. Namun, kemudahan teknologi tidak boleh menghilangkan fungsi utama jurnalis dalam melakukan verifikasi, konfirmasi, dan memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan.

"Walaupun sekarang sudah ada AI, dalam pembuatan berita tentu harus tetap dikonfirmasi. Jadikan AI sebagai asisten, jangan sampai kita yang dijadikan asisten. Wartawan tetap harus melakukan verifikasi dan memastikan informasi yang disampaikan benar dan berimbang," ucapnya.

Lisda juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi, profesionalisme, serta mematuhi kode etik jurnalistik. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama pers yang harus dirawat melalui konsistensi dalam menghadirkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, menyambut baik pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang melibatkan insan pers tersebut.

Menurut Robby, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman wartawan terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengingatkan kembali posisi strategis pers dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional. Kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengalahkan kepentingan publik untuk mendapatkan berita yang benar, akurat, dan berimbang.

Robby juga menekankan bahwa setiap produk jurnalistik harus melalui proses verifikasi serta berpedoman pada kode etik jurnalistik. Sebab, informasi yang tidak teruji kebenarannya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, merugikan pihak lain, bahkan mengganggu keharmonisan kehidupan sosial.

Karena itu, ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi seluruh insan pers untuk terus memperkuat integritas dan menjadikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan sebagai landasan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pada akhirnya, pers berintegritas bukan hanya diukur dari seberapa cepat sebuah peristiwa diberitakan, melainkan juga dari keberanian menjaga kebenaran, keteguhan mempertahankan independensi, dan kepedulian dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi, pesan yang ingin ditegaskan melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut menjadi semakin relevan, yakni pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi, penyambung aspirasi rakyat, sekaligus pemersatu bangsa. (**)

 

PAINAN, PESISIR SELATAN — Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029 resmi dilantik oleh Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat, Widya Navies, di Gedung Painan Convention Center (PCC), Painan, Senin (2/11/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi wartawan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta mempertegas peran pers dalam mendukung pembangunan daerah dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Dalam kepengurusan yang baru, H. Robbi Oktora Romanza dipercaya sebagai Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan, didampingi Rega Desfinal sebagai Sekretaris dan Riko Chandra sebagai Bendahara.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua dijabat Yoni Syafrizal dan Marlison.

Untuk bidang organisasi, Mario Rosi Ronaldo Putra dipercaya sebagai ketua. Bidang Teknologi Informasi (IT) dipimpin Banta Fauzan Indra Pansuri, sedangkan Bidang Penyelesaian  Sengketa dipimpin Okis Mardiansyah bersama Maulana Makmun.

Adapun Bidang Kesejahteraan dipimpin Mil Hendrawandi bersama Beng Ssiwanto.

Sementara itu, Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pesisir Selatan dipimpin Tusrisep sebagai Ketua dan Nanda P. sebagai Sekretaris.

Robbi Oktora: PWI Bangkit, Pers Bermartabat, Pesisir Selatan Hebat

Dalam sambutannya, Ketua PWI Pesisir Selatan terpilih, H. Robbi Oktora Romanza, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pelantikan pengurus PWI dan IKWI periode 2026–2029 dapat terlaksana.

Ia menegaskan, kepengurusan baru mengusung tema “PWI Bangkit, Pers Bermartabat, Pesisir Selatan Hebat.”

Menurut Robbi, tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang menghiasi latar pelantikan, melainkan cita-cita, harapan, sekaligus komitmen bersama yang harus diwujudkan selama masa kepengurusan tiga tahun ke depan.

“Pada pelantikan hari ini, kami mengusung sebuah tema yang sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. PWI Bangkit, Pers Bermartabat, Pesisir Selatan Hebat. Tiga kalimat ini bukan sekadar tulisan yang menghiasi backdrop di belakang kami. Ini adalah cita-cita, harapan, sekaligus komitmen kepengurusan PWI Pesisir Selatan periode 2026–2029,” ungkap Robbi.

Ia menjelaskan, semangat PWI Bangkit berarti membangun kembali kebersamaan, memperkuat solidaritas organisasi, serta menjadikan PWI sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh anggotanya.

Menurutnya, organisasi wartawan harus mampu menghadirkan suasana yang solid, saling mendukung, dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Robbi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk pemerintah daerah, unsur Forkopimda, mitra kerja, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Ia berharap kepengurusan yang baru dilantik mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pers serta masyarakat Pesisir Selatan.

Ketua PWI Sumbar: Pers Harus Berkontribusi bagi Masyarakat

Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies, dalam sambutannya berharap kepengurusan PWI Kabupaten Pesisir Selatan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat melalui kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa peran PWI tidak hanya berkaitan dengan penyajian berita, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, wartawan dan organisasi pers memiliki tanggung jawab untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah, tanpa meninggalkan fungsi pers sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, serta pengawal kepentingan publik.

Salah satu bentuk kontribusi tersebut terlihat melalui rencana kegiatan PWI Health Fun Run 2026, yang menjadi bagian dari upaya PWI Pesisir Selatan menghadirkan kegiatan olahraga, mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Widya berharap PWI Pesisir Selatan terus berkembang, memperkuat kualitas sumber daya manusia wartawan, dan mampu menjalankan peran organisasi secara konsisten.

Ia juga berharap tema yang diusung pengurus baru benar-benar diwujudkan melalui program kerja yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat.

Bupati Hendrajoni: Wartawan Memiliki Peran Penting

Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya peran wartawan dalam perjalanan karier dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa tanpa dukungan dan pemberitaan dari wartawan, dirinya tidak akan dikenal masyarakat seperti sekarang.

Pernyataan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap peran pers dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan berbagai program pembangunan kepada masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Hendrajoni juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pesisir Selatan, Wendi, agar memperhatikan penganggaran untuk mendukung kegiatan PWI Pesisir Selatan pada tahun 2027.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program organisasi, meningkatkan kapasitas wartawan, serta mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang konstruktif antara pemerintah daerah dan insan pers.

Bupati juga berharap PWI Pesisir Selatan semakin maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

Momentum Memperkuat Profesionalisme Pers

Pelantikan pengurus PWI dan IKWI Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029 diharapkan menjadi awal penguatan organisasi sekaligus peningkatan kualitas kehidupan pers di daerah.

Dengan kepengurusan baru, PWI Pesisir Selatan diharapkan mampu membangun kebersamaan di antara anggota, meningkatkan kompetensi wartawan, menjaga independensi pers, serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.

Sinergi antara organisasi pers, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat juga diharapkan terus terjalin dengan tetap menjunjung tinggi independensi jurnalistik.

Melalui semangat “PWI Bangkit, Pers Bermartabat, Pesisir Selatan Hebat,” kepengurusan PWI Pesisir Selatan periode 2026–2029 diharapkan mampu menghadirkan organisasi yang semakin solid, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk menjaga martabat profesi wartawan, memperkuat kepercayaan publik, dan berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID – Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat komitmennya dalam membangun generasi Qurani melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan perhatian terhadap kesejahteraan para pendidiknya.

Sebanyak 900 Guru Pendidikan Al-Qur'an mengikuti Pelatihan Peningkatan Mutu sekaligus Penyerahan Insentif Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Valmont, 2 hingga 6 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Pemko Bukittinggi menyerahkan insentif Triwulan III periode Juli–September 2026 kepada 840 penerima yang terdiri dari guru pendidikan keagamaan dan garin masjid/mushalla.

Adapun rincian penerima insentif tersebut meliputi 78 Guru FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren), 202 Guru FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), 101 Guru FKPA (Forum Komunikasi Pondok Al-Qur'an), 309 Guru BKS, serta 150 Garin Masjid/Mushalla.

Secara keseluruhan, Pemko Bukittinggi mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,782 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program tersebut. Anggaran itu terdiri dari Rp6,792 miliar untuk insentif guru pendidikan keagamaan dan Rp990 juta untuk insentif garin masjid/mushalla.

Staf Ahli Pemerintah Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, menyampaikan bahwa program peningkatan mutu dan pemberian insentif ini merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan Kota Bukittinggi, yakni Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus diimbangi dengan pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan serta pelestarian budaya Minangkabau.

Melalui pendidikan Al-Qur'an, diharapkan lahir generasi muda Bukittinggi yang memiliki pemahaman agama yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu menjadi penerus pembangunan daerah dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai adat dan budaya.

Pelatihan peningkatan mutu ini juga menjadi momentum penting bagi para guru untuk memperkuat kapasitas, memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pendidikan Al-Qur'an semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemko Bukittinggi berharap perhatian melalui pemberian insentif dan pelatihan berkelanjutan ini dapat menjadi motivasi bagi para guru serta garin untuk terus mengabdi dalam membina kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Para guru pendidikan Al-Qur'an bukan sekadar mengajarkan kemampuan membaca kitab suci, tetapi turut membangun fondasi moral dan karakter generasi masa depan. Mereka adalah bagian penting dari ikhtiar melahirkan Bukittinggi yang religius, berbudaya dan berkemajuan.

Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Guru Ngaji serta para garin masjid dan mushalla atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi Kota Bukittinggi.(**)

 

SUMBARNET - Masyarakat di sekitar Jalan Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program rehabilitasi saluran drainase yang mulai dikerjakan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota, dengan subkegiatan rehabilitasi sistem drainase perkotaan. Proyek yang dilaksanakan di Jalan Sungai Lareh itu diberi nama Rehabilitasi Saluran Drainase Paket 8.

Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan proyek di lokasi pekerjaan, rehabilitasi drainase tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp399.226.401,89, dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender. Kontrak pekerjaan bernomor 066/Kont-SDA/TKD-DAU/DPUPR/2026 tersebut bertanggal 19 Oktober 2026.

Adapun pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada CV Samitra Trisha Yasa, dengan pengawasan oleh CV Nadra Cons.

Kehadiran program rehabilitasi drainase ini mendapat respons positif dari masyarakat sekitar. Warga menilai pembangunan dan penataan saluran air merupakan kebutuhan penting, terutama untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata serta mengurangi potensi genangan air saat curah hujan meningkat.

Salah seorang warga sekitar mengungkapkan bahwa masyarakat menyambut baik perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur lingkungan, khususnya sistem drainase yang memiliki peran penting dalam mengalirkan air secara lancar.

“Kami tentu sangat mengapresiasi adanya pekerjaan rehabilitasi drainase ini. Saluran air yang baik sangat dibutuhkan masyarakat, terutama ketika hujan turun. Kami berharap setelah pekerjaan selesai, aliran air menjadi lebih lancar dan lingkungan di sekitar kami bisa lebih nyaman,” ujar seorang warga.

Menurut masyarakat, pembangunan infrastruktur drainase tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Saluran yang berfungsi dengan baik diharapkan mampu membantu mengurangi genangan, mencegah air meluap ke badan jalan maupun kawasan permukiman, serta menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Warga juga memandang program tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan. Keberadaan drainase yang memadai dinilai memiliki manfaat jangka panjang bagi aktivitas warga sehari-hari.

“Kami melihat pekerjaan ini memiliki tujuan yang baik. Harapannya tentu untuk memperbaiki sistem saluran air dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami mendukung program pembangunan seperti ini karena dampaknya langsung dirasakan oleh warga,” lanjutnya.

Masyarakat berharap pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana, memperhatikan kualitas konstruksi, serta mengutamakan keselamatan para pekerja dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek.

Selain itu, warga juga berharap proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaat rehabilitasi drainase segera dirasakan oleh masyarakat. Kualitas pekerjaan menjadi perhatian penting agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan fungsi optimal.

> “Harapan kami, pekerjaan ini dikerjakan dengan baik dan sesuai standar. Jangan hanya cepat selesai, tetapi kualitasnya juga harus bagus agar drainase ini benar-benar bisa berfungsi dalam waktu yang lama dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap warga lainnya.

Program rehabilitasi saluran drainase ini pada dasarnya memiliki maksud untuk meningkatkan fungsi sistem drainase perkotaan agar pengelolaan aliran air dapat berjalan lebih baik. Dengan sistem saluran yang memadai, risiko terjadinya genangan di sejumlah titik diharapkan dapat diminimalkan, terutama pada saat musim hujan.

Bagi masyarakat sekitar Jalan Sungai Lareh, pembangunan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan. Warga berharap perhatian terhadap sistem drainase dapat terus dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah yang membutuhkan penanganan.

Masyarakat pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang telah dibangun. Peran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah ke dalam saluran air, dinilai sangat penting agar fungsi drainase tetap berjalan dengan maksimal.

“Pemerintah sudah memberikan perhatian melalui pembangunan ini, tentu kami sebagai masyarakat juga harus ikut menjaga. Drainase yang sudah diperbaiki harus dirawat bersama, dan kami berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran juga semakin meningkat,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.

Dengan adanya rehabilitasi saluran drainase Paket 8 di Jalan Sungai Lareh, masyarakat berharap kawasan tersebut ke depan memiliki sistem pengelolaan air yang lebih baik, lingkungan yang semakin tertata, serta aktivitas warga yang lebih nyaman dan aman.

Apresiasi masyarakat terhadap program ini menjadi harapan bersama agar pembangunan infrastruktur di Kota Padang terus dilaksanakan secara merata, tepat sasaran, dan mengutamakan kualitas. Warga berharap sinergi antara pemerintah, pelaksana pekerjaan, pengawas, dan masyarakat dapat terus terjaga demi terwujudnya lingkungan yang lebih baik.

Di tengah pelaksanaan pembangunan, masyarakat juga menaruh harapan besar agar setiap pekerjaan infrastruktur tidak hanya memberikan hasil secara fisik, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Semoga pekerjaan ini berjalan lancar, selesai tepat waktu, berkualitas, dan hasilnya benar-benar membawa manfaat bagi warga sekitar,” tutup perwakilan masyarakat. (**)

 

Mentawai – Pembangunan jaringan pipanisasi air bersih sepanjang 2.000 meter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Dusun Pogari mulai menunjukkan progres. Pada Senin (2/11/2026), personel Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai bersama masyarakat bergotong royong mengangkat dan memasang pipa saluran air bersih.

Dengan penuh semangat, warga berbondong-bondong turun langsung membantu personel Satgas. Mereka bahu-membahu mengangkat pipa, mengatur jalur, hingga melakukan pemasangan jaringan pipanisasi.

Kebersamaan ini menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Melalui pembangunan jaringan pipanisasi tersebut, diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat Dusun Pogari dapat terpenuhi dengan lebih mudah dan lancar.

TMMD ke-130: Bersama Rakyat, Membangun Desa, Mewujudkan Kesejahteraan. (Roby)

 

Mentawai – Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai terus melanjutkan pengerjaan sasaran fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Senin (2/11/2026), di rumah Bapak Oltisan dan Ibu Clara, Desa Goisoinan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan hari ini meliputi merangkai pintu rumah serta melakukan pengecatan papan bagian atas belakang rumah.

Melalui kegiatan tersebut, Satgas TMMD terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat penyelesaian pembangunan RTLH agar masyarakat dapat segera menikmati hunian yang lebih layak, nyaman, dan aman. (Roby)

 

Jakarta, – Danantara Indonesia terus mendorong transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program streamlining atau penataan dan penyederhanaan struktur perusahaan. Hingga Oktober 2026, sebanyak 364 perusahaan BUMN telah menjalani proses penataan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Danantara Indonesia untuk membangun ekosistem BUMN yang lebih efisien, produktif, serta memiliki peran yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan proses transformasi BUMN sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Pemerintah melalui Danantara terus melanjutkan konsolidasi perusahaan agar struktur dan kegiatan usaha BUMN semakin terarah.

“Memang transformasi BUMN ini berjalan dengan cukup baik. Kita sudah melakukan streamlining perusahaan dan ke depannya kita harapkan masih ada lagi yang akan kita selesaikan,” ujar Dony dalam acara Investor Daily Policy and Economic Dialogue di Jakarta, Rabu (19/8/2026) lalu.

Menurut Dony, program streamlining merupakan bagian penting dari transformasi BUMN melalui konsolidasi dan penataan perusahaan. Upaya ini dilakukan agar organisasi perusahaan negara menjadi lebih efisien dan produktif.

Melalui penataan tersebut, perusahaan yang tidak produktif, memiliki kegiatan usaha tumpang tindih, atau tidak lagi memberikan nilai tambah dapat digabungkan maupun ditutup. Dengan demikian, sumber daya perusahaan dapat difokuskan pada sektor-sektor yang lebih strategis.

Komitmen terhadap penataan ekosistem BUMN tersebut juga disampaikan Danantara Indonesia melalui unggahan akun Instagram resmi @danantara.indonesia, Minggu (1/11/2026).

Dalam unggahan tersebut dijelaskan bahwa transformasi BUMN membutuhkan arah dan strategi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional. Melalui streamlining, Danantara mendorong setiap entitas BUMN memiliki peran yang lebih terarah dalam mendukung agenda strategis Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui program penataan tersebut.

Pertama, menyederhanakan struktur BUMN melalui penataan portofolio yang lebih terarah, penyederhanaan transaksi, serta penyelarasan kegiatan usaha. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan struktur perusahaan yang lebih efektif dan menghindari tumpang tindih kegiatan bisnis.

Kedua, menjaga kinerja keuangan dengan mendorong pengendalian serta pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Aspek ini menjadi penting agar perusahaan BUMN memiliki fondasi keuangan yang kuat dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghadapi tantangan bisnis.

Ketiga, memperkuat tata kelola perusahaan melalui peningkatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan integritas perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, setiap entitas BUMN diharapkan mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih akuntabel.

Danantara Indonesia menegaskan bahwa streamlining BUMN bukan sekadar penyederhanaan jumlah maupun struktur perusahaan negara. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan upaya mendorong peran perusahaan negara dalam pembangunan nasional melalui tata kelola yang baik dan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian serta masyarakat Indonesia.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen membangun fondasi bisnis BUMN yang kuat, efisien, dan berkelanjutan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi negara. (***)

SUMBARNET - Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H., memberikan penghargaan (reward) kepada salah seorang personel Polres Sijunjung yang berhasil menorehkan prestasi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat Tahun 2026.

Personel yang menerima penghargaan tersebut adalah Bripda Afanza Putra Zebua, anggota Satuan Samapta Polres Sijunjung. Ia berhasil meraih medali perak pada cabang olahraga (cabor) Sambo Combat kategori MMA kelas 79 kilogram yang diselenggarakan di Kota Padang.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian pimpinan terhadap personel yang telah menunjukkan prestasi, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di bidang olahraga.

Kapolres Sijunjung berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi dan penyemangat bagi Bripda Afanza Putra Zebua untuk terus meningkatkan kemampuan serta mempertahankan prestasinya.

Selain itu, pemberian reward ini diharapkan dapat memacu seluruh personel Polres Sijunjung lainnya untuk terus mengembangkan potensi diri, berprestasi, dan mengharumkan nama institusi Polri di berbagai bidang.

Melalui apresiasi tersebut, Polres Sijunjung menunjukkan komitmennya untuk mendukung dan memberikan penghargaan kepada personel yang memiliki dedikasi serta mampu mengukir prestasi. (Ovi)

 

SUMBARNET - Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil membekuk seorang pria paruh baya berinisial D (47) yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah minimarket kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Yasin, melalui keterangan resminya mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap tersangka dilakukan pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 16.00 WIB di kediamannya di kawasan Parak Laweh.

"Pelaku berhasil kami amankan di rumahnya tanpa perlawanan berkat informasi dari masyarakat serta hasil penyelidikan cepat di lapangan yang dipimpin oleh Kasubnit I Unit Opsnal Polresta Padang, IPDA Ryan Fermana," ujar Kompol Yasin, Senin (2/11/2026).

Peristiwa pencurian ini bermula ketika korban sekaligus pemilik minimarket, Syafrifendi, mendatangi tempat usahanya di Nazea Mart, Jalan Parak Laweh, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Selasa (20/10/2026) pagi.

Saat tiba di lokasi, korban mendapati gembok toko telah terlepas dan pintu minimarket terbuka. Setelah diperiksa, sejumlah barang dagangan berupa rokok dari berbagai merek, satu unit mesin CCTV, serta uang tunai sebesar Rp6.000.000 raib digondol maling.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami total kerugian sekitar Rp15.000.000 dan langsung melaporkannya secara resmi ke Polresta Padang.

Dari tangan tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa slop rokok hasil curian, di antaranya satu slop rokok merek Sampoerna, satu slop rokok Slava Bold, satu slop rokok Slava ungu, dan dua slop rokok Surya.

Kompol Yasin menambahkan, saat dilakukan interogasi awal, tersangka mengakui perbuatannya telah membobol minimarket tersebut. Saat ini, tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolresta Padang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (**)