Keterangan Foto : Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026) mengatakan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama. Foto: Amiri Yandi/InfoPublik

SUMBARNET - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

*Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman*

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Tim Redaksi – 08132193171

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

 

SUMBARNET - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan kegiatan reses perseorangan pada Minggu sore (8/2/2026) di Cafe Jingga, Jorong Subaladung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari Sungai Kamuyang, unsur Gapoktan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Kepala Jorong Subaladung, Wali Nagari Sungai Kamuyang Batang Tabik, pemuka masyarakat, pemuda dan pemudi, serta warga setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi penting yang berkaitan dengan sektor pertanian, infrastruktur, kebencanaan, hingga pengembangan pariwisata nagari.

Perwakilan Kelompok Tani Tunas Harapan mengajukan permohonan bantuan bibit itik dan handtraktor guna meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat. 

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dari Simpang Tigo menuju Kubu Jawi yang dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Aspirasi lainnya mencakup permintaan mesin pencacah kompos untuk mendukung pengelolaan limbah organik pertanian, serta pelatihan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam bidang penanggulangan bencana dan kegiatan sosial.

Di sektor pariwisata, masyarakat mengusulkan pemasangan jalur penerangan di kawasan wisata sungai, serta pelatihan bagi Pokdarwis guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata lokal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Irsyad Safar menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi.

“Reses ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan sangat konkret dan menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari pertanian, infrastruktur, hingga pengembangan pariwisata dan kesiapsiagaan bencana,” ujar Irsyad Safar.

Irsyad Safar juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Sungai Kamuyang agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah maupun provinsi. (**)

PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan reses bersama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kecamatan Koto Tangah di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus penguatan nilai kebersamaan dalam pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap usulan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Ia mengingatkan agar setiap proposal dilengkapi secara detail, mulai dari nama jalan, alamat RT dan RW, lebar serta panjang jalan, hingga rincian anggaran yang mencakup pajak dan biaya perencanaan.

“Kalau usulan lengkap, maka saat pengerjaan bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi bersifat kolektif dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi. “Untuk provinsi tidak ada bantuan pribadi. Yang bersifat pribadi itu ada di tingkat kota atau kabupaten,” tegasnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD Sumbar mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk membangun pola pikir kolektif demi mencapai keberhasilan bersama. “Mari belajar berpikir bersama-sama. Kalau ingin bahagia, maka bahagiakanlah banyak orang,” tuturnya, disambut antusias peserta reses.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Menurutnya, sukses dunia penting, namun sukses akhirat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ia pun merinci empat kunci kesuksesan seorang muslim, yakni ilmu, keterampilan atau skill, kejujuran dan kepercayaan, serta kesungguhan dalam berusaha.

“Fokuslah pada setiap usaha yang dilakukan. Kesungguhan itu akan menentukan hasil,” katanya.

Terkait aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Sumbar memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Aspirasi tersebut akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah kota dan provinsi serta disesuaikan dengan skala prioritas.

“Daerah rawan dan terdampak bencana tentu menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (**)

SUMBARNET - Reses Perseorangan Masa Sidang Kedua Tahun 2025/2026 anggota DPRD Sumbar. Albert Hendra Lukman anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor DPC PDI Perjuangan Ulak karang Kota Padang Minggu (8/2/2026).

Dalam memberikan materi saat Reses tersebut Albert Hendra Lukman mengatakan bahwa saat untuk Efisiensi, Pemerintah memangkas anggaran karena digunakan untuk yang lebih dibutuhkan dan diutamakan. Namun untuk Provinsi Sumbar, Sumut dan Aceh tidak dipangkas namun dialihkan ke bencana 

"Saat ini Sumatera Barat dalam kondisi berduka karena banyak rumah dan warga menjadi korban banjir bandang, saat ini anggaran lebih diprioritaskan untuk penanganan banjir, sehingga saya minta bapak-ibu memberitahukan dan melaporkan apa kebutuhan jika terdampak bencana, " ungkap Albert saat Reses. 

Akibat bencana tersebut anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) untuk bedah rumah sempat terhenti.  Albert menjelaskan melalui anggota DPRD RI dari PDI , Alex Indra Lukman selaku ketua DPD PDI Sumbar kembali mengusulkan kegiatan bedah rumah. 

"Melalui anggota DPRD RI  H Alex Indra Lukman selaku ketua DPD RI Sumbar, meminta agar data untuk bedah rumah diselesaikan," lanjut Albert. 

Data 1000 orang yang diajukan Tahun 2024 lalu mengalami perubahan dan mengalami berbagai seleksi. Dari data tersebut tidak diperkenankan bedah rumah pada tanah pasum dan pasos.

"Ada 1000 orang data untuk bedah rumah namun mengalami seleksi alam seperti tidak bisa dihubungi, no hp bertukar  tidak boleh diatas pasum dan pasos," lanjut Albert.

Bedah rumah dilakukan hanya untuk memperbaiki rumah, tidak bisa membangun dari awal karena dana hanya Rp  20 juta, dan untuk 500 orang penerima.

"Dana hanya 20 juta Rupiah sehingga tidak bisa untuk bangun rumah dari awal, alokasi  di terima untuk 500 orang sehingga banyak seleksi dilakukan,"lanjut Albert. 

Kata Albert jika ada minta bantuan pembangunan jembatan harus bersabar karena pemerintah sedang melaksanakan perbaikan alur sungai. (**)

 

Payakumbuh - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan kegiatan reses masa sidang pada Minggu pagi (08/2/2026) bertempat di Hotel Mangkuto, Jalan Sudirman Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. 

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Reses tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, S.H, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, H. Muhammad Fadhlil, Lc, Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Prof. Erman Mawardi, Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Lima Puluh Kota, serta berbagai unsur masyarakat, di antaranya kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan bundo kanduang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi strategis disampaikan oleh warga. 

Di antaranya permintaan pembangunan jalan lingkungan Padang Samuik, Nagari Sungai Beringin, yang dinilai sangat penting untuk menunjang akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan aliran irigasi di Kelurahan Talang guna mendukung sektor pertanian agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga berharap adanya pelatihan pemasaran, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal. 

Warga juga mengusulkan bantuan bibit agro berupa kopi arabika sebagai upaya pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut.

Menanggapi berbagai masukan itu, Irsyad Safar menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi. 

Ia menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan mengawal aspirasi ini agar bisa masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah dan provinsi, sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Irsyad Safar.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)

 

TUNGKAL JAYA – Sumbarnet, Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, berlangsung semarak, Sabtu (7/2/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen untuk menegaskan pentingnya peran NU dalam pembangunan daerah.

Kegiatan digelar di Halaman Kampus An-Nahdlah, Desa Simpang Tungkal, dan dihadiri pengurus NU, Forkopimcam, anggota DPRD Muba, tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, hingga masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Abdur Rohman menilai Harlah NU bukan sekadar agenda seremonial organisasi, tetapi memiliki makna besar bagi bangsa.

“Harlah Nahdlatul Ulama merupakan momentum yang sangat istimewa, bukan hanya bagi keluarga besar NU, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. NU telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menanamkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan berakar kuat pada budaya bangsa,” tegasnya.

Dia menyebut, NU selama ini konsisten berada di garda terdepan dalam pendidikan, sosial, dakwah, serta pemberdayaan umat. Peran tersebut dinilai menjadi pilar penting pembangunan nasional, termasuk di Musi Banyuasin.

“Kami berharap NU terus berkontribusi aktif dalam membangun karakter generasi muda yang religius, toleran, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Dia berharap peringatan Harlah membawa keberkahan serta memperkuat persaudaraan dan semangat bersama membangun daerah. (**)

 

SUMBARNET - Gubernur Banten Andra Soni menjamu secara khusus kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Minggu (8/2/2026).

 Jamuan berlangsung hangat di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, menjadi salah satu agenda silaturahmi di sela kegiatan nasional insan pers tersebut.

Kehadiran rombongan wartawan dari Ranah Minang itu disambut langsung oleh Gubernur Andra Soni bersama isteri dan lainnya.

Kontingen dipimpin Ketua PWI Sumbar Widya Navies bersama jajaran pengurus serta anggota Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) yang turut hadir.

HPN 2026 sendiri dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten, pada 6–9 Februari 2026. Selain mengikuti seminar, konvensi media, dan berbagai agenda resmi lainnya, kontingen PWI Sumbar juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempererat hubungan dengan pemerintah daerah Provinsi Banten..

Dalam kesempatan itu, Andra Soni mengaku senang dan bangga bisa bertemu dengan insan pers asal Sumatera Barat. 

Andra menyebutkan,  ada kedekatan kultural sebagai sesama urang awak, yang membuat pertemuan itu terasa lebih akrab dan penuh kekeluargaan.

“Suatu kehormatan bagi saya, teman-teman dari Sumbar berkunjung ke Banten. Semoga pertemuan ini bukan hanya seremonial, tetapi mempererat hubungan emosional dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan kalangan media,” ujar Andra Soni yang berasal Payakumbuh dan Limapuluh Kota tersebut.

Gubernur juga berbagi sedikit perjalanan hidupnya. Ia menyebut sejak kelas 5 SD sudah berada di Banten, meniti pendidikan dan karier politik di provinsi tersebut. Andra Soni pernah menjabat Ketua DPRD Banten sebelum akhirnya maju dalam kontestasi Pilgub 2024 dan dipercaya masyarakat memimpin Provinsi Banten.

Di hadapan para wartawan, Andra Soni turut memaparkan sejumlah program prioritas pemerintahannya. 

Dia menyoroti peningkatan pembangunan sektor pendidikan, termasuk program sekolah gratis untuk SMA dan SMK negeri yang berada di bawah kewenangan provinsi.

“Sekolah yang dibangun provinsi kini jauh lebih banyak. Kami juga menjalankan program sekolah gratis untuk SMA dan SMK provinsi, agar akses pendidikan semakin terbuka bagi masyarakat,” katanya. 

Selain itu, pada 2023 Pemprov Banten juga mengangkat lebih dari 18 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memperkuat layanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Andra Soni juga menyampaikan ambisi Banten di bidang olahraga nasional. Ia menyebut Provinsi Banten mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2030, sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan infrastruktur dan prestasi olahraga daerah.

Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Widya Navies menyampaikan apresiasi atas sambutan dan jamuan yang diberikan Gubernur Banten. 

Menurutnya, sikap terbuka pemerintah daerah terhadap insan pers mencerminkan kemitraan yang sehat dalam penyebaran informasi pembangunan.

“Momentum kebersamaan seperti ini penting untuk memperkuat sinergi kepala daerah dengan wartawan. Hubungan yang harmonis akan mendukung kerja jurnalistik yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujar Widya.

Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah pengurus PWI Sumbar, di antaranya Wakil Ketua Sawir Pribadi, M. Khudri, Amiruddin, Ketua SIWO Syaiful Husein, serta pengurus IKWI lainnya.

Sebelumnya, rombongan PWI Sumbar juga mengikuti makan bersama di salah satu rumah makan di Kota Serang, di mana Gubernur Banten diwakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo untuk menyambut dan berinteraksi dengan para wartawan.

Pada HPN 2026 ini, kontingen PWI Sumbar tercatat berjumlah sekitar 135 orang yang berasal dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. 

Kehadiran mereka di Serang tak hanya menyemarakkan peringatan HPN, tetapi juga memperluas jejaring dan kolaborasi antara insan pers daerah dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional.(***)

 

SUMBARNET - Orang minang Sumbar sering lupa dengan kampung halamannya, bahkan mungkin ada yang malu menyebut diri putra minang.

Tapi, tidak dengan  Gubernur Banten Andra Soni, dia tegaskan, kalau dirinya tidak pernah menutup-nutupi jati dirinya sebagai orang Minang asli, walau kini menjabat sebagai Gubernur Banten. 

Ungkap tegas akan garis keturunan itu disampaikan Andra Soni kala bertemu Ketua PWI Sumbar Widya Navies beserta jajaran pengurus PWI Sumatera Barat, Minggu, 8 Februari 2026.

"Saya tak pernah menutup-nutupi diri sebagai putra asli Minang," katanya. 

Ia menceritakan, dirinya memiliki kedua orang tua orang Minang. 

"Ibu saya berasal dari Lima Puluh Kota bersuku Piliang. Bapak saya berasal dari Kota Payakumbuh, bersuku Chaniago," katanya. 

Pada umur 4 tahun, katanya, dirinya dibawa merantau ke Malaysia olehnya bekerja.

"Namun, setelah kelas lima terpaksa pindah, katanya sih kami pendatang haram. Dibawa kakak saya ke Lebak ini," jelasnya.

Sementara itu, istrinya sendiri adalah teman semasa sekolahnya, keturunan Jawa-Sunda. (***)

 

Pasaman - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan reses dengan meninjau langsung pekerjaan Jalan Usaha Tani di Kampung Simaroken, Jorong Sembilan, Nagari Taruang Taruang Selatan, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Minggu (08/2/2026).

Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Ali Muda dalam memastikan program pembangunan yang telah diusulkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 

Jalan usaha tani tersebut merupakan akses penting bagi petani setempat untuk memperlancar mobilitas hasil pertanian.

Dalam kesempatan itu, Ali Muda menyampaikan bahwa pembangunan jalan usaha tani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menekan biaya angkut hasil panen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari.

“Mudah-mudahan jalan usaha tani ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani, sehingga aktivitas pertanian menjadi lebih lancar,” ujar Ali Muda.

Masyarakat Kampung Simaroken menyambut baik kehadiran Ali Muda dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dikabulkannya aspirasi mereka terkait pembangunan jalan usaha tani tersebut. Warga menilai pembangunan ini sangat membantu dan telah lama dinantikan.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat menyebutkan bahwa sebelum dibangun, akses menuju lahan pertanian cukup sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Dengan adanya jalan usaha tani, diharapkan produktivitas pertanian warga semakin meningkat.

Kegiatan reses ini sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan lainnya secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.(**)

 

PADANG, – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan reses bersama komunitas ojek online yang tergabung dalam Tim Rajawali Sutomo (TRS) dan URC DOOS, Sabtu (7/2/2026), bertempat di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar menekankan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Menurutnya, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses dan bimbingan yang tepat.

“Sukses dunia itu penting, tapi sukses akhirat itu wajib. Kalau ingin sukses, harus ada mentor atau pelatih yang membimbing,” ujarnya di hadapan para pengemudi ojek online.

Ia juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni membentuk produk hukum, menyusun dan menetapkan peraturan daerah (perda), membahas dan menyetujui anggaran APBD, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 

“Membuat perda itu butuh waktu panjang, minimal enam bulan pembahasan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar memaparkan mekanisme kebijakan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa meskipun otoritas anggaran berada di tangan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, anggaran tersebut belum dapat dibelanjakan tanpa persetujuan DPR atau DPRD. 

“Untuk melahirkan APBD ada tahapan panjang. Dimulai dari RPJMD lima tahunan kepala daerah terpilih, kemudian RKPD yang disusun setiap awal tahun melalui musyawarah dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dan pusat. Inilah awal masuknya proposal APBD,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar juga mengungkapkan bahwa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pelatihan UMKM yang direncanakan berlangsung pada April atau Mei 2026 mendatang.

“Anggarannya sudah ada. Tinggal jadwal dan data pesertanya. Saat pelatihan nanti, yang dirubah bukan hanya skill, tapi juga mindset agar bisa mendapatkan kemampuan terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Perubahan cara berpikir dinilai menjadi kunci agar masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, dapat berkembang dan mandiri.

Dalam dialog bersama komunitas ojol, Ketua DPRD Sumbar menampung sejumlah aspirasi. Aspirasi pertama terkait aturan teknis agar pengemudi ojek online tidak dirugikan oleh kebijakan yang ada.

“Saya minta aturan-aturannya disusun lengkap. Aturan pusat bisa kita follow up di daerah, baik di provinsi melalui gubernur maupun di kota melalui wali kota. Kita ingin aturan yang adil, karena ojol bekerja siang malam, tapi penghasilannya belum sebanding,” tegasnya.

Aspirasi kedua berkaitan dengan pemberdayaan jangka panjang. Meski masih muda dan kuat, para pengemudi ojol berharap mendapat bekal keterampilan untuk menghadapi kehidupan ke depan.

“Silakan diskusi, skill apa yang dibutuhkan. Kita akan coba komunikasikan agar bisa ikut pelatihan sesuai kebutuhan. Dengan skill, peluang berkembang akan lebih besar,” katanya.

Menutup pertemuan, Ketua DPRD Sumbar berpesan agar komunitas ojek online tetap menjaga kekompakan, kesehatan, dan keselamatan dalam bekerja.

“Jangan ceroboh di jalan. Layani masyarakat dengan baik, karena dengan kepercayaan, insyaallah rezeki akan dimudahkan,” tutupnya. (**)