SUMBARNET - Manajemen PT Semen Padang pada Kamis (9/4/2026) menerima kunjungan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, didampingi Wakil Bupati Jakop Saguruk serta jajaran. Kunjungan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang sinergi strategis dalam bidang sosial, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Rombongan disambut hangat oleh Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar; Direktur Keuangan, Iskandar Z. Lubis; Sekretaris Perusahaan, Win Bernadino; Staf Direksi, Donny Aswin Idham; Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan, Idris; serta Kepala Unit CSR, Hernes, di Kantor Pusat PT Semen Padang. Suasana pertemuan berlangsung akrab namun sarat makna, mencerminkan semangat kemitraan yang terus dibangun antara PT Semen Padang dan Pemkab Kepulauan Mentawai.

Bupati Rinto Wardana menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya ia lakukan ke PT Semen Padang. Kehadirannya bersama rombongan menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi atas kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat Kepulauan Mentawai.

“Kami merasa perlu hadir langsung untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang. Program mudik gratis pada Lebaran Idulfitri 2026 melalui kapal PELNI yang telah berjalan dua tahun berturut-turut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami, khususnya dari wilayah Sikakap, Sipora, dan Siberut,” ujar Rinto.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa nilai dari program tersebut tidak semata pada bantuan finansial atau harga tiket, melainkan pada kepedulian dan keberpihakan PT Semen Padang terhadap masyarakat di wilayah kepulauan. “Ini bukan soal harga tiket, tetapi kepedulian yang luar biasa dari PT Semen Padang. Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut ke depan,” tambahnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Rinto juga memaparkan salah satu fokus utama pembangunan di Kepulauan Mentawai, yakni peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menghadapi keterbatasan sarana, khususnya dalam hal transportasi medis laut.

“Untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal, kami membutuhkan setidaknya lima unit ambulans laut. Namun, saat ini baru tersedia satu unit. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami dalam menjangkau masyarakat secara cepat dan efisien,” jelasnya.

Menurut Rinto, keterbatasan tersebut membuat proses rujukan pasien kerap memakan waktu dan biaya tinggi karena masih bergantung pada transportasi kapal reguler atau perahu milik warga. Ia berharap dukungan dari PT Semen Padang melalui program CSR dapat membantu menghadirkan solusi konkret.

“Dengan adanya ambulans laut, akses layanan kesehatan akan jauh lebih cepat, praktis, dan hemat biaya. Bahkan untuk rujukan ke Padang maupun pengangkutan jenazah, prosesnya bisa lebih efektif dibandingkan menggunakan kapal besar seperti saat ini,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rinto juga mengaku terkesan dengan inovasi produk PT Semen Padang, yaitu Semen Padang Bata Interlock (Sepablock), yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan di wilayah kepulauan. Ia pun menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan produk PT Semen Padang dalam berbagai proyek pembangunan di Mentawai.

Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ia menegaskan bahwa PT Semen Padang tidak hanya berperan sebagai entitas industri, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat terhadap masyarakat, salah satunya dengan mengadakan mudik gratis bagi warga Kepulauan Mentawai.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini menjadi bukti bahwa kehadiran PT Semen Padang tidak hanya sebagai produsen semen, tetapi juga bagian dari ekosistem sosial yang peduli terhadap masyarakat,” ujar Pri.

Terkait usulan bantuan ambulans laut, Pri menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pengajuan proposal resmi. Ia menilai program tersebut sangat relevan karena menyentuh aspek kemanusiaan. “Rencana ini sangat menarik dan menyangkut kepentingan kemanusiaan. Kami akan pelajari lebih lanjut, tentu dengan arahan dari SIG sebagai induk perusahaan. Pada prinsipnya, kami siap mendukung atau bahkan mendorong kolaborasi dengan BUMN lainnya,” jelasnya.

Pri juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penggunaan produk PT Semen Padang. Ia menekankan bahwa peningkatan penggunaan produk akan berbanding lurus dengan kontribusi perusahaan melalui program CSR.

“Semakin besar kepercayaan dan penggunaan produk kami, maka semakin besar pula ruang bagi kami untuk memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat,” tutupnya.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara PT Semen Padang dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Kolaborasi yang terbangun diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat Mentawai secara berkelanjutan. (**)

 

SUMBARNET.ID -Pemerintah berdiri untuk menjalankan amanah rakyat dan melakukan upaya kesejahteranaan rakyat. Ada lima komponen tugas dan fungsi pemerintah, mulai dari pengaturan, pemberdayaan, penertiban, pensejahteraan dan pembangunan.

Dalam menjalankan lima tugas itu, pemerintah wajib mengamankan setiap aset daerah, termasuk tanah dan bangunan. Sehingga dengan aset yang ada, pemerintah dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjalankan amanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengamanan aaset, juga diatur secara hukum, yang tertuang dalam Undang Undang nomor 1 tahun 2024 dan UU nomor 17 tahun 2015 tentang keangan negara, serta UU nomor 23 tahun 2014. selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya, PP no 12 tahun 2019, PP nomor 20 tahun 2022, Permendagri nomor 77 tahun 2020, Permnedagri nomor 19 tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2024, serta sejumlah perda yang terkait dengan pengamanan aset.

Dari aturan itu, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan tiga pengamanan. Pertama, pengamanan fisik dengan pemagaran atau membuat merk serta membersihkan lokasi tersebut. Kedua, pengamanan secara administratif. Pemerintah harus mencatat aset tersebut dalam daftar inventaris atau barang daerah, sesuai kategori. Ketiga, pengamanan secara hukum. Pemerintah harus memiliki legal standing terhadap penguasaan aset tersebut.

Dengan dasar itulah, saat ini, Pemerintah Kota melakukan upaya pengamanan sejumah aset daerah. Sebut saja, pengamanan aset Banto Trade Center (BTC), yang kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, telah berakhir pada 26 Maret 2026.

Selanjutnya, pengamanan aset daerah, terhadap tanah dan sejumlah kawasan di Bypass Gulai Bancah, yang sebagiannya, telah didirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dimana tanah itu merupakan hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemko Bukittinggi pada tahun 2980, dengan luas 40.000 m². Setelah dihibahkan, Pemko Bukittinggi kembali melakukan pengukuran dan hanya ditemukan lahan tersebut, dengan luas 33.972 m² dan telah disertifikatkan dengan nomor 22 tahun 2017, pada tanggal 30 November 2017. (**)

SUMBARNET - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan memastikan kegiatan operasional di Pelabuhan Belawan tetap berjalan optimal dalam melayani pengguna jasa, seiring dengan penanganan insiden pada kapal KM Bintang Mas HSB 7 di Pelabuhan Belawan.

Insiden berupa munculnya asap di area kapal terjadi pada 10 April 2026 sekitar pukul 11.52 WIB dan segera ditindaklanjuti dengan penanganan di lokasi. Proses pemadaman dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama unsur terkait hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 17.30 WIB.

Penanganan kebakaran dari sisi darat melibatkan mobil pemadam kebakaran dan hidran dermaga,  sementara dari sisi laut menggunakan 2 unit armada kapal tunda. Penanganan melibatkan unsur2 terkait yang berada dibawah koordinasi KSOP Belawan.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menyampaikan bahwa Pelindo bersama instansi terkait memastikan penanganan dilakukan secara cepat tanpa mengganggu layanan pelabuhan.

“Kami memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, serta operasional pelabuhan tetap berjalan dengan baik sehingga pelayanan kepada pengguna jasa tidak terganggu,” ujarnya.

Pelindo Regional 1 Belawan menegaskan bahwa tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan aktivitas kepelabuhanan tetap berlangsung normal. (**)

 

Padang, 9 April 2026 — Dalam upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan pasca Idulfitri, Tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) PLN UPT Padang berhasil melaksanakan perbaikan hotspot pada jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) jalur Kiliranjao–Teluk Kuantan, tepatnya di Tower 100 pada Sabtu (4/4).

Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk mengatasi potensi gangguan akibat adanya titik panas (hotspot) pada peralatan jaringan listrik. Perbaikan dilakukan dalam kondisi bertegangan sehingga tidak mengganggu pasokan listrik kepada masyarakat.

Assistant Manager (Asman) PDKB PLN UPT Padang, Yuda Pratama, menyampaikan bahwa keberhasilan pekerjaan ini menjadi bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan listrik sekaligus meminimalkan risiko gangguan.

“Kami memastikan setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan tepat tanpa perlu dilakukan pemadaman. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Yuda.

General Manager PLN UIP3B Sumatera, Amiruddin, menegaskan bahwa upaya pemeliharaan tanpa padam merupakan strategi utama PLN dalam menjaga kualitas layanan, khususnya setelah periode siaga Idulfitri.

“Pasca Idulfitri, kami tetap menjaga ritme keandalan sistem melalui pemeliharaan preventif seperti ini. Pekerjaan PDKB menjadi solusi strategis agar sistem tetap andal tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk menghadirkan listrik yang andal dan berkelanjutan di Sumatra,” ujar Amiruddin.

Pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan personel berkompeten dengan penerapan standar keselamatan kerja yang ketat, serta didukung peralatan khusus yang sesuai dengan standar operasional PDKB.

Dengan selesainya perbaikan hotspot pada Tower 100, sistem kelistrikan pada jalur Kiliranjao–Teluk Kuantan diharapkan semakin andal dalam mendukung kebutuhan listrik masyarakat secara berkelanjutan.

Narahubung:

Andi Pratama

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UIP3B Sumatera

Tlp. (0761) 6700011

SUMBARNET - Dugaan praktik ilegal pengumpulan, penyimpanan, hingga distribusi biosolar subsidi di kawasan strategis dekat fly over akses menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM) makin menjadi sorotan publik.

Aktivitas mencurigakan tersebut disebut berlangsung terang-terangan di pinggir jalan nasional, tepat dijalur vital penghubung menuju bandara yang setiap hari dipadati kendaraan masyarakat dan logistik.

Ketua DPW REPRO Sumatera Barat, Roni, menegaskan pihaknya telah mengantongi informasi awal yang mengindikasikan adanya praktik terstruktur dan sistematis.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Ada indikasi kuat praktik terorganisir, mulai dari penimbunan hingga penyalahgunaan BBM subsidi. Ini harus diusut sampai ke akar,” tegas Roni, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, bangunan yang diduga menjadi lokasi aktivitas ilegal tersebut berdiri di area yang seharusnya steril, yakni di sekitar ruang milik jalan (rumija) atau sangat dekat dengan badan jalan nasional.

“Lokasinya sangat jelas, di pinggir jalan utama dekat fly over BIM. Ini bukan tempat yang boleh digunakan untuk aktivitas penyimpanan BBM, apalagi tanpa izin,” ujarnya.

Risiko Besar di Jalur Vital

Roni menilai keberadaan aktivitas tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan publik. Lokasinya yang berada di jalur padat meningkatkan potensi risiko fatal jika terjadi insiden.

“Kalau sampai terjadi kebakaran atau ledakan, dampaknya bisa luas. Ini jalur ramai, kendaraan tidak pernah sepi,” katanya.

Jerat Hukum Berat Menanti

Secara hukum, dugaan praktik ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi penting, di antaranya:

UU Migas: Penyimpanan dan pengangkutan BBM tanpa izin terancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp50 miliar.

Penyalahgunaan BBM subsidi: Ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar.

UU Jalan: Penggunaan ruang milik jalan tanpa izin dapat dikenakan pidana hingga 18 bulan penjara.

UU Lalu Lintas: Aktivitas yang mengganggu fungsi jalan terancam kurungan hingga 1 tahun.

UU Penataan Ruang: Pemanfaatan ruang tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Selain itu, dari aspek keselamatan, penyimpanan BBM tanpa standar keamanan berpotensi dijerat Pasal 188 KUHP jika menyebabkan kebakaran, dan Pasal 359 KUHP apabila menimbulkan korban jiwa.

REPRO Akan Surati Aparat dan Lembaga Terkait

Roni memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. DPW REPRO Sumbar akan segera mengirimkan surat resmi kepada berbagai pihak untuk mendorong investigasi menyeluruh.

“Kami akan surati Kapolda Sumbar, Kapolres Padang Pariaman, Satpol PP, Pertamina, hingga BPH Migas. Ini harus ditindak tegas,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat luas dan potensi kerugian negara dari penyalahgunaan BBM subsidi.

“Jangan sampai ada pembiaran. Ini soal keselamatan publik dan keadilan hukum,” tutupnya. (**)

Catatan Redaksi:

Redaksi membuka hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

‎SUMBARNET - Pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 Sekira pukul 13.30 Wib Direktorat Intelkam Polda Sumsel melaksanakan Bhakti sosial ke panti Asuhan Siti Aisyah Kota Palembang bertempat di Jalan Kol H Berlian Sukabangun I  Komplek Sarjana Blok B No 1260 Kota Palembang. 

‎

‎Kegiatan Bhakti sosial ini dipimpin oleh Kasubdit I Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Rifka Fathoni, S.IK beserta personil Subdit I memberikan bantuan sembako sekaligus uang santunan yang diterima langsung Ibu Hj Siti Aisyah selaku Pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak Siti Aisyah Kota Palembang. 

‎

‎Kegiatan bakti sosial ini juga merupakan tindak lanjut perintah Kapolda Sumsel kepada seluruh personil Polda Sumsel untuk melakukan kebaikan setiap hari  kepada masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus wujud kepedulian Polda Sumsel terhadap anak-anak yatim piatu.  

‎

‎Dalam kesempatan tersebut dilakukan doa bersama dengan anak anak yatim piatu agar kita semua  mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan agar Polda Sumsel khususnya Direktorat Intelkam Polda sumsel diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas menjaga situasi kamtibmas diwilayah Provinsi Sumsel.  (**)

 

Oleh: Two Efly

Wartawan Ekonomi

Kamis, 9 April 2026 kemarin saya mengikuti perjalanan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade ke Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) BEM KM Universitas Andalas. Kehadirannya memenuhi undangan untuk berdialog langsung dengan pengurus BEM dan ratusan mahasiswa di Sumatera Barat.

Suasana diskusi berlangsung hangat, meski sesekali memanas. Tiga isu besar mengemuka: pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beragam pernak pernik dinamika lapangannya. Kedua, keterlibatan Indonesia dalam Board on Peace (BOP) yang dipandang tak berpihak pada Palestina dan Ketiga Koperasi Merah Putih yang dianggap program tak urgensi dalam kondisi ekonomi di daerah sedang sulit. 

Sebagai mantan aktivis era 1990-an, Andre tampil tenang dan terukur. Andre mengaku, kehadirannya dalam forum terbuka bak menjemput nostalgia dimasa lalu. Tahun 2000-2001 selaku Presiden BEM Univ Tri Sakti, Andre turun ke jalan dan bahkan sempat menduduki serta menginap di gedung DPR RI bersama ribuan demonstran lainnya. 

Pengalaman yang lahir dari “rahim reformasi” itulah yang membuatnya begitu menikmati forum diskusi dengan mahasiswa. Tampak Andre mampu mengendalikan panggung diskusi. Pertanyaan-pertanyaan tajam dari mahasiswa dijawab secara runtut dan sistematis. Tidak sekadar menjawab, ia juga mencoba membangun sudut pandang baru—menjelaskan apa itu MBG, bagaimana dampaknya terhadap perbaikan gizi anak-anak, serta efek ekonominya.

15 : 85 Persen dan Wajah Lain MBG

Lebih dari 180 menit dialog berlangsung. Tema yang menjadi idola dan bahasan hangat adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernak dan pernik, dinamika MBG dilapangan memgemuka dalam bentuk pertanyaan. Baik olrh mahasiswa maupun dosen sebagai pengampu mata kuliah. 

Satu persatu data dibuka. Satu persatu pula peristiwa keracunan disejumlah wilayah akibat dari MBG ini dipaparkan. Ada yang menyarankan agar MBG ini dihentikan dan sebaliknya ada juga yang memintak MBG dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Intinya, dialog berjalan menarik dan kritis. 

Dalam dialog lebih dari 180 menit tersebut. Ada beberapa hal penting dan menarik yang tak banyak orang tau. Salah satunya skema anggaran MBG. Dari setiap Rp15.000 per porsi, sekitar 85 persen (Rp 10.000) mengalir langsung ke pelaku UMKM, penerima manfaat, dan kebutuhan operasional usaha. Hanya 15 persen yang menjadi ruang bagi investor untuk mengembalikan modalnya.

Artinya, MBG tidaklah dirancang untuk menguntungkan oligarki atau korporasi besar. Justru manfaat terbesar berada di tangan masyarakat bawah dan pelaku ekonomi kecil. Secara bisnis angka 15 persen dan besarnya biaya investasi untuk satu dapur MBG tidaklah begitu menggiurkan dan profitable. 

Angka 85 persen itu berputar di sektor riil: pembelian beras, lauk-pauk, sayur-mayur, hingga susu. Ini membuktikan, Program MBG tidak saja menjawab kebutuhan gizi anak-anak. Dalam aplikasi lapangan MBG telah berperan ganda termasuk menggerakkan ekonomi lokal.

Dapur MBG, dalam konteks ini, menjelma menjadi "pasar baru". Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM memperoleh ruang hidup dari rantai pasok yang tercipta.

Dari sisi ketenagakerjaan, satu dapur SPPG setidaknya mampu menyerap sekitar 47 pekerja—mulai dari juru masak hingga tenaga gizi. Jika di Kota Padang terdapat 30 dapur, maka sekitar 1.410 tenaga kerja dapat terserap.

Belum lagi perputaran likuiditasnya. Pada 2025, anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp10 Triliun hingga Rp 11 Triliun. Angka ini bahkan melampaui sebagian kapasitas fiskal daerah di Sumatera Barat.

Artinya apa? MBG tidak lagi sekadar program sosial. MBG dalam aplikasinya telah bertransformasi menjadi instrumen penting dalam menggerakan ekonomi dilapangan. 

Ada juga pertanyaan menarik lainnya muncul. Kenapa tidak dilakukan saja dalam bentuk tunai? Sekilas ini lebih efektif. Selain bisa mengelimir dampak keracunan dan permasalahan lainnya, BLT lebih simple dan langsung ke titik sasaran. 

Sepintas ini benar. Namun di lapangan sesuatu yang ideal dan tepat seringkali membias di lapangan. Termasuk melencengnya penggunaan dana MBG itu oleh orang tua siswa untuk keperluan lain. Siapa yang bisa menjamin dana itu tidak pergunakan untuk membayar cicilan motor, paket data gaway atau kebutuhan lainnya. 

BOP dan Strategi yang Tak Terlihat

Isu kedua yang mengemuka adalah keterlibatan Indonesia dalam Board on Peace (BOP). Di ruang publik, kebijakan ini kerap dipersepsikan sebagai perubahan arah dukungan terhadap perjuangan Kemerdekaan Palestina.

Dalam dialog antara aktivis dan mantan aktivisi persepsi itu tidak sepenuhnya benar. Masuknya Indonesia ke dalam forum tersebut justru dipandang sebagai langkah diplomasi strategis—sebuah pendekatan “dari dalam”. Strategi ini mengikuti jejak sejumlah negara lain untuk memperkuat posisi dalam memperjuangkan Kemerdekaan Palestina.

Dalam perspektif strategi, langkah ini menyerupai taktik gerilya: masuk ke jantung pertahanan, bukan sekadar menghadang dari luar. Di tengah dominasi negara besar (PBB dan Amerika Serikat) dalam forum global, pendekatan seperti ini bisa menjadi alternatif yang lebih efektif.

Apakah strategi ini akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Namun setidaknya, ada upaya membaca peta secara lebih taktis. Jika perjuangan dari dalam ini gagal Indonesia bisa keluar kapan saja. 

Membangun dari Pinggiran

Topik ketiga membawa diskusi pada persoalan yang lebih mendasar: paradigma pembangunan ekonomi.

Selama ini, pertumbuhan usaha cenderung terpusat di kota-kota besar. “Kue ekonomi” lebih banyak dinikmati di pusat, sementara daerah sering kali hanya menjadi penonton.

Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya membalik pola tersebut. Melalui koperasi di tingkat desa dan nagari, distribusi kebutuhan dasar—seperti sembako, LPG, hingga pupuk—diharapkan menjadi lebih merata dan terjangkau. Ini bukan sekadar program ekonomi, tetapi juga strategi pemerataan distribusi usaha dan pertumbuhan ekonomi. 

Betul, tiga program ini belum sempurna dilapangan. MBG baru berjalan setahun dan memasuki tahun kedua. Masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Namun, kekurangan tersebut lebih tepat dipandang sebagai proses mencari formula, bukan kegagalan.

Perbaikan, evaluasi, dan penyempurnaan adalah kewajiban untuk dilaksanakan. Di sinilah peran semua pihak dibutuhkan (memberi ruang -red) bagi para pemangku kepentingan untuk terus berbenah.

Melihat ke Luar, Jangan Lupa ke Dalam

Dialog antara mahasiswa dan Andre Rosiade menunjukkan satu hal penting: sensitivitas generasi muda terhadap isu nasional patut diapresiasi. Mereka kritis, peka, dan berani bersuara (sebuah harapan baru) bagi negeri.

Namun di balik itu, ada refleksi yang tak kalah penting: jangan sampai kita terlalu jauh melihat ke luar, tetapi lupa melihat ke dalam.

Realitas di Sumatera Barat menyimpan persoalan yang tidak kecil, terutama di sektor ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi bukanlah gejala baru. Sinyalnya sudah muncul sejak lama.

Sejak sekitar 2010, tren pelemahan mulai terlihat. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Sumbar mulai tertinggal dari pertumbuhan nasional, dan kondisi itu berlanjut hingga kini.

Pasca pandemi, jurangnya semakin lebar. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11 persen, sementara Sumatera Barat hanya 3,37 persen. Kian dalam deviasinya. 

Yang lebih mengkhawatirkan, inflasi justru lebih tinggi—sekitar 5,15 persen. Ini adalah kombinasi yang tidak sehat: pertumbuhan ekonomi rendah, sementara harga harga barang dan jasa tinggi.

Data ini berbicara jelas: ekonomi daerah sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya, mengapa hal ini tidak dibicarakan secara serius oleh civitas akademik. 

Sumatera Barat membutuhkan inovasi baru. Investasi harus dihadirkan untuk mengungkit kembali ekonomi yang melambat. Kita tidak boleh terlalu lama terjebak dalam jurang stagnasi. Kita tidak boleh kalah dari daerah lain seperti Bengkulu, Jambi, atau Riau.

Kita harus bangkit. Inilah yang semestinya menjadi tema diskusi berkelanjutan di kalangan kampus.

Berbeda, tetapi Tetap Bersama

Sebagai salah satu pelaku sejarah peristuliwa reformasi (1997-1998) dan jurnalis terus teranv sangat jarang seorang pejabat negara dan politisi mau berdialog dengan aktivis mahasiswa. Ada adegium, kampus dan aktivisnya adalah "kandang macan". Jangankan dapat empaty dukungan, kehadiran politisi dalam ruang diskusi kadang kala bertranspormasi menjadi ajang " Pembantaian". 

Sikap, cara pandang dan pendapat boleh saja berbeda. Kepala tetap hitam, pendapat tentulah berbeda. Pro dan kontra atas sebuah program pastilah ada. Semua tersaji dalam dialetika amtar aktivis dan mantan aktivis. 

Di penghujung diskusi, tersaji gambaran yang menarik. Setajam apa pun pertanyaan yang dilontarkan, dialog antara Andre dan mahasiswa tidak berujung pada debat kusir.

Diskusi yang mengalir antara senior dan junior, antara aktivis dan mantan aktivis, justru bermuara pada kebersamaan. Kedua belah pihak saling memberi apresiasi, sekaligus membuka diri terhadap kritik.

Tak ada manusia yang sempurna. Karena itu, kita hadir untuk saling mengingatkan dan membuka mata serta telinga.

Sikap dan pikiran Kritis itu wajib. Kegelisahan intelektual harus disalurkan. Bersuara boleh, bahkan sangat diperlukan. Namun tetaplah memilih diksi dan narasi yang berlandaskan norma dan kepatutan. Pada akhirnya, perbedaan bukan untuk memisahkan—melainkan untuk memperkaya cara pandang terhadap sebuah masalah dilapangan. ***

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID - Pemerintah Kota Bukittinggi gelar apel gabungan terkait penerapan Work From Home (WFH). Apel tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di halaman Balai Kota Bukittinggi, Jumat, 10 April 2026 

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Pemko Bukittinggi menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penghematan energi, termasuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan akan segera diberlakukan dengan skema pelaksanaannya pada hari Jumat setiap minggunya, mulai 17 April 2026 mendatang.

“Pelaksanaan WFH berlaku bagi seluruh ASN, kecuali pejabat eselon II dan III serta jabatan fungsional madya. Selain itu, Beberapa unit tetap wajib bekerja dari kantor, diantaranya, petugas pelayanan publik, petugas kebersihan, kesehatan, pendidikan, BPBD, Satpol PP, Dishub serta lurah," ungkapnya.

Wako menambahkan, WFH bukan berarti tidak bekerja, tetapi memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. ASN tetap wajib absensi empat kali sehari serta menyusun rencana kerja dan membuat laporan harian. Ia menegaskan pelaksanaan WFH akan terus dimonitor agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. 

“Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi, seperti imbauan untuk mematikan perangkat listrik saat meninggalkan kantor. Selain itu, kondisi global yang berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas turut menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan ini, sehingga diharapkan langkah efisiensi dapat membantu menjaga stabilitas di daerah,” ujarnya. (*)

 

SUMBARNET - Gebrakan baru dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang. Biasanya, pelaksanaan Pasar Murah dilakukan di kecamatan-kecamatan. Digelar di tanah lapang dengan tenda dan berpanas-panas. 

Kali ini justru berbeda. Pelaksanaan Pasar Murah Terpadu digelar di mall besar. Di dalam gedung berpendingin yang pastinya nyaman bagi siapa saja. 

"Iya, kali ini Pasar Murah kita buat berbeda, Pasar Murah Terpadu dilaksanakan di Plaza Andalas pada Sabtu (11/4/2026) nanti," ungkap Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Edrian Edward, Kamis (9/4/2026). 

Pasar Murah Terpadu dilaksanakan di Lantai I Plaza Andalas. Di ruangan yang cukup besar itu disediakan barang kebutuhan pokok masyarakat. Seperti beras, cabai, minyak goreng, dan lainnya. 

"Sasaran kita adalah masyarakat kurang mampu," terang Edrian Edward. 

Menariknya, harga kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Murah Terpadu berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Apalagi, pihak Baznas Kota Padang juga menyediakan voucher potongan harga bagi warga kurang mampu. Tentunya akan sangat membantu dan meringankan warga. 

"Sebanyak 3000 voucher untuk 300 warga kurang mampu telah disiapkan Baznas," kata Edrian Edward. 

Agar tepat sasaran, warga yang ingin mendapatkan voucher potongan harga harus memenuhi syarat administrasi berupa KTP, KK dan surat keterangan tidak mampu. Tidak itu saja, pihak Dinas Perdagangan juga menyediakan voucher potongan harga untuk masyarakat umum yang hadir di Pasar Murah Terpadu. 

"Tentunya setelah lebaran ini akan banyak yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dan lainnya, karena itu kita gelar kegiatan ini," ungkap Kabid di Dinas Perdagangan itu. 

Selain menggelar pasar murah, di lantai I Plaza Andalas itu juga dilaksanakan sejumlah kegiatan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan kegiatan aktivasi  Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat. 

Selain itu, pelayanan perizinan juga dilakukan DPMPTSP Kota Padang. Termasuk kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) oleh Dinas Kesehatan, serta cek kehamilan yang dilakukan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). 

"PMI juga ikut menggelar donor darah di Pasar Murah Terpadu," ucap Edrian. 

Dinas Koperasi dan UKM ikut kebagian peran. Dinas ini akan menghadirkan aneka makanan dan jajanan menarik. Begitu pula Disnakerin yang membuka lapangan pekerjaan bagi siapa saja yang sedang mencari kerja. 

"Karena kegiatan Pasar Murah ini dibersamai oleh sejumlah OPD, karena itu kami sebut dengan Pasar Murah Terpadu," jelas Edrian Edward. 

Edrian menekankan, kegiatan Pasar Murah Terpadu ini dilaksanakan hanya beberapa jam saja. Mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Jika kegiatan ini sukses digelar, pihaknya kembali akan menggelar kegiatan serupa di akhir tahun nanti. (**)

 

PADANG, - Tiga kelurahan di Kota Padang ditetapkan sebagai Kelurahan Cinta Statistik (Cantik). Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kelurahan Jati, serta Kelurahan Kampung Pondok. 

""Tentunya Pemerintah Kota Padang mengucapkan terimakasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang yang telah membina ketiga kelurahan sehingga menjadi Kelurahan Cinta Statistik," ungkap Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat pencanangan Kelurahan Cantik dan Agen Statistik secara daring, Kamis (9/4/2026). 

Diterangkan Maigus, data statistik sangat penting bagi suatu daerah. Sebab data statistik menjadi salah satu tolok ukur dalan perencanaan pembangunan daerah. 

"Melalui data kita dapat merancang pembangunan Kota Padang ke depannya," sebut Wawako. 

Selain ditetapkannya Kelurahan Cantik, BPS juga telah menetapkan Agen Statistik di kelurahan dimaksud. Agen Statistik di Kelurahan Ganting Parak Gadang yakni Erma Purnama Wati, serta Nia Amelia. Kemudian Agen Statistik di Kelurahan Jati yakni Sriwahyu Zet dan Leonardo Yemi. Sedangkan di Kelurahan Kampung Pondok yakni Lily Chandriaty dan David Hartadi. 

Wawako berpesan agar seluruh Agen Statistik yang dikukuhkan memiliki kemampuan yang mumpuni. Ketika melakukan sensus dapat dilakukan secara profesional. 

"Agen yang ditunjuk agar mampu menguatkan visi dan misi Kota ke depan, sehingga di empat tahun ke depan betul-betul pembangunan dilaksanakan berdasarkan data kebutuhan masyarakat itu sendiri," ujar Maigus Nasir. 

Sedangkan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti menuturkan, ditetapkannya tiga Kelurahan Cantik karena kelurahan tersebut telah mendapatkan pembinaan statistik oleh pembina kelurahan cantik dan menunjuk agen statistik di kelurahan. Selain itu untuk menghasilkan output berupa monografi atau profil kelurahan, publikasi statistik kelurahan, serta website dengan data atau statistik kelurahan. 

Dessi juga mengatakan, tujuan digelarnya Kelurahan Cantik yakni untuk meningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Selain itu juga didapat standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. 

'Serta meraih optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di kelurahan tepat sasaran dan membentuk Agen Statistik," jelas Dessi. 

Kepala BPS berharap, ditetapkannya Kelurahan Cantik dan Agen Statistik, dapat meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan. Kemudian mampu mengoptimalkan tata kelola dan manajemen data. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi integrasi data melalui website. 

Kegiatan pencanangan Kelurahan Cantik dan Agen Statistik ini dihadiri sejumlah peserta secara daring. Seperti Plt Kepala Diskominfo Padang Syafriadi, Kepala Bidang Statisik Persandian Diskominfo Padang Devi Susanti Razif, perangkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan terkait. (**)