Dharmasraya - Polres Dharmasraya terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum yang memiliki posisi strategis sebagai jalur perlintasan antardaerah. 

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema optimalisasi penanggulangan kejahatan di jalur lintas guna mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan di Aula Cafe Saya Polres Dharmasraya, Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Kegiatan menghadirkan Kompol Andri Nugroho Saputro, S.E., S.I.K., M.M., sebagai narasumber.

FGD diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga tokoh masyarakat. 

Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi serta merumuskan langkah bersama menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sepanjang jalur lintas.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Dharmasraya M. Rizky Cholid, S.I.K., hadir mewakili Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H.

Kompol Andri Nugroho Saputro dalam pemaparannya membahas tema “Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan di Jalur Lintas Guna Mendukung Kelancaran Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah.”

Menurutnya, Kabupaten Dharmasraya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilalui Jalan Lintas Sumatera. Jalur tersebut tidak hanya menjadi akses utama mobilitas masyarakat, tetapi juga berperan penting sebagai jalur distribusi berbagai barang dan jasa.

Kondisi tersebut membuat keamanan dan kelancaran arus lalu lintas menjadi faktor yang sangat penting. 

Gangguan keamanan di jalur lintas berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, bukan hanya terhadap rasa aman masyarakat, tetapi juga terhadap aktivitas perdagangan, distribusi barang, transportasi, dan roda perekonomian daerah.

Karena itu, penanggulangan kejahatan di jalur lintas tidak dapat hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana.

 

Diperlukan langkah pencegahan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD tersebut memiliki tujuan penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan di wilayah Dharmasraya.

“FGD ini menjadi ruang bersama untuk membangun kesamaan persepsi dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, khususnya di jalur lintas. Kita ingin setiap persoalan dapat diantisipasi sedini mungkin melalui kerja sama yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar AKBP Kartyana.

Ia menegaskan, keamanan jalur lintas memiliki hubungan erat dengan kelancaran aktivitas masyarakat. 

Ketika situasi keamanan dan ketertiban terjaga, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, sementara distribusi barang dan jasa dapat berlangsung secara lancar.

“Keamanan merupakan salah satu fondasi penting bagi bergeraknya perekonomian masyarakat. Karena itu, menjaga jalur lintas agar tetap aman dan kondusif bukan semata-mata menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Kapolres juga menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam menghadapi potensi tindak kriminalitas. 

Menurutnya, pemetaan wilayah rawan, peningkatan kegiatan patroli, penguatan peran personel di lapangan, serta komunikasi dengan masyarakat merupakan bagian yang harus terus ditingkatkan.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait juga dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dapat menjadi faktor pendukung munculnya gangguan keamanan.

“Harapan kami, melalui forum seperti ini akan lahir berbagai masukan dan solusi yang dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Setiap informasi dan masukan dari peserta sangat penting untuk memperkuat strategi kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutur AKBP Kartyana.

Lebih lanjut, ia berharap sinergitas yang telah terbangun tidak berhenti pada pelaksanaan FGD, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan langkah konkret di lapangan.

Menurutnya, tantangan keamanan di wilayah jalur lintas akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. 

Oleh sebab itu, pola penanganan keamanan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi.

“Yang kita bangun bukan hanya respons ketika terjadi kejahatan, tetapi bagaimana kita bersama-sama mencegah kejahatan itu terjadi. Dengan deteksi dini, komunikasi yang baik, patroli yang tepat sasaran, serta partisipasi masyarakat, potensi gangguan keamanan dapat ditekan,” jelasnya.

Kapolres menambahkan bahwa masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman. 

Informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan kamtibmas dapat menjadi bahan penting bagi kepolisian dalam melakukan langkah pencegahan maupun penanganan.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Dharmasraya agar tidak ragu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing.

“Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Semakin kuat komunikasi antara masyarakat dan kepolisian, semakin cepat pula potensi gangguan dapat kita antisipasi,” ungkapnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, situasi keamanan yang kondusif menjadi salah satu prasyarat penting. Jalur Lintas Sumatera yang melintasi Dharmasraya memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas orang dan barang. 

Karena itu, keamanan di sepanjang jalur tersebut harus mendapatkan perhatian secara berkelanjutan.

Melalui FGD tersebut, Polres Dharmasraya juga mendorong agar seluruh unsur terkait dapat meningkatkan koordinasi dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis yang dapat diterapkan sesuai kondisi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. 

Dengan demikian, upaya menjaga keamanan dapat berjalan beriringan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah.

AKBP Kartyana menegaskan, Polres Dharmasraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan, serta penegakan hukum secara profesional dan humanis.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Harapan kami, Dharmasraya tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas, menjalankan usaha, serta mendukung pembangunan daerah tanpa adanya rasa khawatir terhadap gangguan keamanan,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas, upaya menciptakan keamanan di jalur lintas diharapkan semakin optimal.

 

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dharmasraya. (**)

DHARMASRAYA — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Dharmasraya berlangsung meriah. Polres Dharmasraya turut ambil bagian dalam pawai budaya yang digelar di Lapangan Blok B Sitiung 1, Kenagarian Sungai Duo, Rabu (19/8/2026).

Kehadiran jajaran Polres Dharmasraya dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan perayaan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Pawai budaya tersebut dihadiri Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., bersama Ny. Rifka Kartyana. Turut hadir Bupati Dharmasraya Annisa Suci Rahmadhani serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai elemen masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Polres Dharmasraya tampil dengan membawa berbagai kendaraan dinas dan personel dari sejumlah satuan fungsi. Penampilan tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam rangkaian pawai yang berlangsung semarak.

Sejumlah kendaraan dan unit kepolisian ditampilkan dalam pawai, mulai dari motor patroli, sepeda patroli, motor Bhabinkamtibmas, kendaraan hias sinergi TNI-Polri, mobil Pamapta, mobil ketahanan pangan, Unit Laka Lantas, kendaraan hias Pos Lantas, kendaraan INAFIS, mobil tahanan, perahu karet, layanan SIM Keliling, hingga ambulans.

Kehadiran beragam kendaraan tersebut sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat berbagai fungsi dan pelayanan yang dimiliki Polres Dharmasraya. 

Tidak hanya bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, jajaran kepolisian juga hadir melalui pelayanan lalu lintas, pembinaan masyarakat, penanganan kecelakaan, pelayanan administrasi, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.

Tampilkan Semangat Sinergi TNI-Polri

Salah satu bagian yang turut mencuri perhatian adalah kendaraan hias yang mengangkat tema sinergitas TNI-Polri.

 

Penampilan tersebut menjadi simbol kuatnya kebersamaan kedua institusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai agenda pembangunan di tengah masyarakat.

Momentum pawai budaya juga dimanfaatkan Polres Dharmasraya untuk menunjukkan bahwa institusi kepolisian merupakan bagian dari masyarakat. 

Dengan terlibat langsung dalam kegiatan kebudayaan dan perayaan kemerdekaan, Polri berupaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, keikutsertaan Polres Dharmasraya dalam pawai budaya merupakan wujud dukungan terhadap rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Keikutsertaan Polres Dharmasraya dalam pawai budaya ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat dalam setiap momentum kebersamaan,” ujar AKBP Kartyana.

Menurutnya, kegiatan seperti pawai budaya memiliki nilai penting karena dapat menjadi ruang untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat. 

Berbagai perbedaan latar belakang, profesi, maupun kelompok dapat dipersatukan melalui semangat memperingati kemerdekaan.

“Kemerdekaan adalah milik seluruh masyarakat. Karena itu, semangat yang kita bangun juga harus semangat kebersamaan, persatuan dan gotong royong. Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap hubungan antara Polri dengan masyarakat semakin dekat dan komunikasi yang sudah terbangun dapat terus dipelihara,” katanya.

Kenalkan Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat

Selain memeriahkan pawai, kehadiran berbagai kendaraan dinas kepolisian juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai tugas dan pelayanan Polres Dharmasraya.

Motor patroli dan sepeda patroli, misalnya, merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam meningkatkan mobilitas personel di tengah masyarakat. 

Sementara kendaraan Bhabinkamtibmas merepresentasikan fungsi pembinaan masyarakat hingga ke tingkat nagari.

Begitu pula dengan kendaraan Unit Laka Lantas, Pos Lantas, INAFIS, mobil Pamapta, ambulans, perahu karet, hingga mobil ketahanan pangan yang memperlihatkan beragam tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Kehadiran mobil SIM Keliling juga menjadi simbol pelayanan Polri yang terus didorong agar semakin mudah dijangkau masyarakat. 

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelayanan administrasi lalu lintas dengan lebih dekat dan praktis.

Kapolres mengatakan, pihaknya ingin momentum perayaan HUT RI tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada masyarakat.

“Kami juga ingin melalui pawai ini masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa Polres Dharmasraya memiliki berbagai satuan fungsi dan bentuk pelayanan. Semua itu pada dasarnya diarahkan untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Dorong Semangat Persatuan

AKBP Kartyana juga menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan di tengah masyarakat.

 

Menurutnya, peringatan HUT Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu sekaligus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif.

Ia berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan dan kegiatan pawai, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kepedulian, gotong royong, toleransi dan kepatuhan terhadap aturan.

“Harapan kami, semangat kemerdekaan ini tidak hanya terlihat dalam kemeriahan pawai, tetapi juga tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mari bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat persatuan serta menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Dharmasraya,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh personel Polres Dharmasraya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Momentum HUT RI, kata dia, harus menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk meningkatkan semangat pengabdian.

“Bagi kami, kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Personel Polres Dharmasraya harus terus hadir, bekerja dengan profesional, humanis dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pawai Berlangsung Meriah

Pawai budaya yang dipusatkan di Lapangan Blok B Sitiung 1 tersebut berlangsung dengan suasana penuh semangat. Berbagai peserta menampilkan keberagaman budaya dan kreativitas sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Partisipasi Polres Dharmasraya dengan menampilkan berbagai kendaraan dan personel semakin menambah semarak kegiatan. Kehadiran kendaraan-kendaraan kepolisian juga mendapat perhatian masyarakat yang mengikuti jalannya pawai.

Bagi Polres Dharmasraya, keterlibatan dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Kapolres berharap kebersamaan yang terbangun dalam momentum peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan positif di masa mendatang.

“Kita ingin kebersamaan seperti ini terus terjaga. Pemerintah daerah, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat harus terus bersinergi untuk menjaga Dharmasraya tetap aman, nyaman dan kondusif. Dengan kebersamaan, kita dapat bersama-sama membangun daerah dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat,” pungkas AKBP Kartyana.

Pawai budaya tersebut pun menjadi salah satu gambaran semangat masyarakat Dharmasraya dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

 

Tidak sekadar menjadi ajang hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi serta memperkokoh sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Polres Sawahlunto kembali menorehkan prestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran. Atas capaian tersebut, Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., menerima penghargaan dari Kapolri yang diserahkan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., M.Si.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres Sawahlunto dalam melaksanakan pengelolaan anggaran secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian itu tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang sempurna, yakni 100 pada tahun 2025. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa Polres Sawahlunto mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dengan kinerja yang sangat baik, sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

IKPA sendiri menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pemerintah. 

Penilaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

Bagi Polres Sawahlunto, capaian IKPA 100 menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polres Sawahlunto yang telah berkomitmen menjaga tata kelola anggaran secara baik.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh personel Polres Sawahlunto. Capaian IKPA 100 bukan hanya tentang angka, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan setiap anggaran yang diberikan negara dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar AKBP Simon Yana Putra.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik memiliki keterkaitan langsung dengan optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian.

 

Setiap dukungan anggaran harus mampu diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi maupun masyarakat.

“Harapan kami, capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan. Pengelolaan anggaran harus semakin baik, sehingga seluruh program kerja dan pelayanan kepolisian dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai titik akhir, melainkan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kinerja.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Prestasi yang sudah diraih harus menjadi standar untuk bekerja lebih baik lagi. Kami ingin memastikan setiap proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

Selain menjadi bentuk apresiasi dari pimpinan Polri, penghargaan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat semangat jajaran Polres Sawahlunto dalam meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dinilai menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan berbagai kebutuhan operasional kepolisian dapat terpenuhi. 

Dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik, satuan kerja dapat menjalankan program secara lebih efektif sekaligus menghindari terjadinya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Capaian IKPA sempurna 100 pada 2025 sekaligus memperlihatkan adanya komitmen Polres Sawahlunto dalam menjaga kualitas administrasi dan tata kelola keuangan negara.

Ke depan, Polres Sawahlunto berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan koordinasi, pengawasan, evaluasi, serta kedisiplinan seluruh personel dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

AKBP Simon Yana Putra berharap penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel untuk terus memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

“Yang paling penting dari penghargaan ini adalah bagaimana prestasi tersebut dapat memberikan dorongan kepada seluruh personel untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami ingin kinerja pengelolaan anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan capaian IKPA 100 tersebut, Polres Sawahlunto menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dari kemampuan satuan kerja dalam mengelola sumber daya negara secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. (**)

 

SUMBARNET - Unit Opsnal Reskrim Polsek Padang Utara, Polresta Padang, mengungkap kasus pencurian yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Belibis Blok F Nomor 8, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial RH (42) yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian. RH diamankan petugas pada Jumat (21/8/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di kawasan Simpang Lampu Merah Pasar Pagi, Kecamatan Padang Barat.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait aksi pencurian yang terjadi pada Rabu (19/8/2026) sekitar pukul 03.50 WIB di sebuah rumah kos di kawasan Air Tawar Barat.

Dari tangan terduga pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit Galaxy Tab A9 berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kapolsek Padang Utara AKP Yuliadi, S.H., M.H., melalui jajaran Unit Reskrim, langsung memerintahkan penyelidikan setelah menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh petugas mengenai keberadaan terduga pelaku, Unit Opsnal Reskrim Polsek Padang Utara kemudian bergerak melakukan penangkapan.

Operasi tersebut dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Padang Utara Iptu Alfi Nofrizal. Petugas berhasil menemukan dan mengamankan RH di kawasan Simpang Lampu Merah Pasar Pagi, Kecamatan Padang Barat.

Setelah diamankan, terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Padang Utara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan awal, polisi menyebut terduga pelaku mengakui perbuatannya. Namun, proses penyidikan masih terus dilakukan guna memastikan rangkaian peristiwa, peran terduga pelaku, serta melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut.

Korban dalam kasus ini diketahui bernama Kelvin Mahendra (27), seorang karyawan swasta. Korban merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan yang saat ini berdomisili di wilayah Kota Padang.

Kasus pencurian tersebut kemudian dituangkan dalam laporan polisi LP/B/48/VIII/2026/SPKT/Polsek Padang Utara/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat.

Polisi Lakukan Pengembangan

Kapolsek Padang Utara menyampaikan bahwa setelah penangkapan, pihaknya masih melakukan sejumlah langkah penyidikan.

Polisi akan memeriksa saksi-saksi, melengkapi alat bukti, serta melakukan pengembangan untuk mengetahui secara lebih jelas rangkaian kejadian pencurian tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum proses perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Untuk saat ini terduga pelaku telah diamankan dan proses penyidikan masih berjalan," demikian laporan kepolisian terkait pengungkapan perkara tersebut.

Polisi juga memastikan situasi setelah penangkapan berlangsung aman dan kondusif.

Terduga pelaku selanjutnya masih menjalani proses pemeriksaan di Polsek Padang Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (**)

SUMBARNET - Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat melalui Tim Opsnal yang backup oleh Unit Reskrim Polsek Sungai Beremas, berhasil menangkap empat orang terduga pelaku pemerkosaan secara bersama-sama, menyusul laporan yang diterima dari masyarakat. Peristiwa yang memilukan tersebut menimpa seorang wanita yang dipanggil Bunga (nama samaran), warga Kecamatan Sungai Beremas.

Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu, (19/8/2026), di rumah salah satu terduga pelaku berinisial AM (29), yang berlokasi di Jorong Kampung Padang Utara, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Penangkapan bermula ketika warga setempat mengamankan langsung terduga pelaku, AM, pada Jumat dini hari, 21 Agustus 2026, sekitar pukul 01.30 WIB. Demi mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri, warga kemudian menyerahkan pelaku ke kantor Polsek Sungai Beremas untuk proses hukum selanjutnya.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.IK., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari AM, tim Opsnal yang dipimpin Ipda Algino Ganaro segera melacak keberadaan pelaku lainnya.

Berkat upaya cepat tim dilapangan, pada Jumat sore hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB, pelaku berinisial AA (31) berhasil diamankan saat sedang tertidur di salah satu warung warga di wilayah Jorong Kampung Padang Utara, Nagari Air Bangis. 

Tidak berselang lama, pelaku ketiga berinisial YA (26) pun ditangkap di kediaman orang tuanya di Jorong Pasar Baru Barat, Nagari Air Bangis. Saat tim tiba, YA dikabarkan sedang tertidur pulas dan langsung dibawa ke Markas Polres Pasaman Barat.

Penangkapan pelaku keempat pun dilakukan dengan taktis. Karena pelaku berinisial AP (23) sedang pergi melaut di perairan Pantai Air Bangis, tim Opsnal harus menyusul dengan menaiki perahu nelayan hingga berhasil mengamankan AP.

“Saat ini, keempat pelaku sedang menjalani pemeriksaan mendalam dan intensif oleh penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Pasaman Barat,” tegas Kasat Reskrim di ruang kerjanya, Sabtu (22/8/2026).

Penanganan kasus ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/189/VIII/2026/SPKT/Polres Pasaman Barat tertanggal 21 Agustus 2026. Iptu Agung menambahkan, kronologis lengkap peristiwa masih terus didalami penyidik. Kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat belum tertutup, mengingat kasus ini telah menimbulkan kegemparan dan menyebar luas di media sosial.

“Kami saat ini terus mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta berbagai alat bukti guna memperkuat berkas perkara. Keterangan dari seluruh terduga pelaku juga sedang digali secara menyeluruh agar peristiwa ini terungkap sejelas-jelasnya,” paparnya.

Secara terpisah Kapolres Pasaman Barat mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dalam penaganan kasus ini, jangan percaya dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini.

“Saya sudah mengintruksikan Kasat Reskrim agar segera menangani kasus ini dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme berbasis scientific crime investigation, penindakan tegas tanpa pandang bulu,” ucap AKBP Agung. 

Pihak Kepolisian berkomitmen mengawal proses peradilan hingga tuntas dan menjamin perlindungan terhadap korban. (HumasResPasbar)

 

Padang - Sebagai salah satu sekolah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi pada 27 November lalu, SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung menjemput aspirasi pihak sekolah pada Jumat (21/8). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian reses perseorangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Kepada Evi Yandri, seorang guru meminta bantuan pengadaan mobiler berupa meja, kursi, dan loker guru.

"Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin," ujar guru tersebut.

Bencana November lalu memang tidak hanya merendam SMAN 12 Padang dengan air, tetapi juga menyisakan endapan lumpur yang tebal di area sekolah.

"Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini, kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi," kata guru lainnya.

SMAN 12 Padang tercatat sering terdampak banjir, termasuk pada 3 Agustus lalu, namun untung air cepat surut. Namun, banjir pada November menjadi yang terparah karena material lumpur terbawa. 

"Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar," keluh salah seorang siswa.

Selain banjir, keluhan mengenai krisis air bersih juga mencuat dalam pertemuan tersebut.

"Air sekolah keruh dan berbau besi. bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet," ungkap seorang siswi.

Pihak sekolah membenarkan kendala tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seribu lebih siswa dan guru, sekolah telah membuat empat sumur bor dengan kedalaman hingga 60 meter. Namun, air yang keluar tetap keruh.

"Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah," jelas salah seorang guru.

Persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan lapangan olahraga yang memadai. Lahan lapangan yang ada saat ini sebagian besar sudah terpakai untuk pembangunan gedung baru.

"Tahun 2027 kami menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun," keluh guru olahraga.

Akibat keterbatasan fasilitas ini, terkadang aiswa terpaksa mengikuti materi jam olahraga di dalam ruang kelas. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal dan basket, siswa terpaksa menyewa lapangan di luar sekolah dengan biaya mandiri.

"Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya semangat tinggi untuk berolahraga," tambahnya. Siswa juga berharap mendapat bantuan alat penunjang ekstrakurikuler seperti alat musik tradisional talempong dan tenda PMR.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Evi Yandri meminta pihak sekolah segera menyusun perencanaan pembangunan yang matang.

"Harus ada master plan yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah berganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan," tegas Evi.

Evi berjanji akan membawa persoalan fisik, pengadaan mobiler, fasilitas lapangan, hingga penyediaan air bersih ini untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar untuk memastikan anggaran pemenuhannya secara bertahap.

Di akhir pertemuan, Evi Yandri sempat menguji respons siswa mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh siswa kompak meminta program tersebut diteruskan, meski mereka memberikan catatan kritis terkait kualitas makanan.

"Kami ingin program ini lanjut, Pak. Namun kualitasnya harus diperbaiki. Menunya jangan telur terus-menerus, dan kebersihannya harus dijaga," ujar seorang siswa berseloroh. 

Selain siswa dan guru, pada pertemuan itu juga turut hadir Kabid pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, pengawas sekolah dan Sekcam Nanggalo. (*)

 

SUMBARNET - Gonjang-ganjing kegiatan Sumbar Summit Teacher 2026, di Padang, 13-14 Agustus 2026, ditanggapi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat, Widya Navies. PWI tidak ikut serta pada  Sumbar Summit Teacher 2026 dan tak ada hubungan apa pun dengan penyelenggara.

“Kami tidak ikut serta, tidak pula bagian dari penyelenggara. PWI Sumbar sudah meyampaikan somasi terkait terpajangnya logo dan mereka PWI pada kegiatan tersebut,” kata Widya Navis, melalui siaran pers, di Padang, Sabtu (22/8).

Katanya, pencantuman logo dan merek PWI dan pada atribut kegiatan dilakukan tanpa persetujuan organisasi yang dipimpinnya. Penggunaan nama maupun identitas resmi organisasi tanpa izin merupakan persoalan serius. 

PWI Sumbar menilai pencantuman logo tersebut tidak sah alias ilegal. Apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, PWI Sumbar membuka peluang untuk memprosesnya melalui jalur hukum.

Widya menjelaskan, beberapa hari jelang acara, panitia penyelenggara memang mendatangi Kantor PWI Sumbar untuk mengajukan penawaran kerja sama, tetapi tidak memberikan draf kerja sama, namun logo dan merek PWI sudah dipasang untuk promo dan informasi kegiatan.

“Saat itu, PWI Sumbar menyampaikan, menolak tawaran kerja sama,” kata Widya Navies, namun ketika acara berlangsung, ternyata  masih ada identitas PWI dan logo PWI pada flyer di ruang tunggu zoom. 

Klarifikasi terbuka ini disampaikan guna meluruskan informasi di tengah publik—khususnya kalangan guru, sekolah, dan instansi pendidikan di Sumatera Barat—agar tidak menginterpretasikan keberadaan logo tersebut sebagai bentuk dukungan resmi dari PWI Sumbar.

PWI Sumbar mendesak pihak penyelenggara untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pencantuman logo tersebut serta bertanggung jawab penuh atas penggunaan identitas PWI tanpa izin, termasuk ditemukannya sertifikat yang di bawahnya tertulis, Mengetahui: Ketua PWI Sumbar Widya Navies dan Kadis Pendidikan Sumatera Selatan Habibul Fuadi. Tak ada tandatangan pemilik acara. 

PWI Sumbar, kata Widya Navies, sudah melayangkan somasi ke pihak penyelenggara, disampaikan kepada Founder Indonesia Inspiring Teacher/Promotor Sumbar Summit Teacher 2026, Herdinalsky. 

Di sisi lain, pada rapat pengurus Harian PWI Sumbar dengan DKP PWI Sumbar, Jumat (21/8) juga mempertimbangkan akan memberikan sanksi terhadap anggota atau pengurus PWI Sumbar yang terlibat pada kegiatan dimaksud. (rls***)

 

SUMBARNET - Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memantau dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di wilayah tersebut.

Presiden tiba di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (22/8/2026) sekitar pukul 10.50 WIB. Tidak lama setelah mendarat, Prabowo langsung menuju Lanud Supadio dan melakukan patroli udara menggunakan helikopter guna melihat kondisi terkini kawasan yang terdampak kebakaran.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kunjungan Presiden merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah dalam mengendalikan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Menurut Teddy, sehari sebelumnya Presiden telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan penanganan di lapangan. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung Kepala Negara ke daerah terdampak.

"Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden sehari sebelumnya kepada jajaran TNI dan Polri untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan," kata Teddy dalam keterangannya.

Prabowo juga meminta pimpinan TNI dan Polri berada di garis depan penanganan karhutla. Presiden menekankan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat agar kebakaran dapat segera dikendalikan.

Untuk Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri memimpin langsung upaya penanganan bersama pemerintah daerah. Langkah itu dilakukan agar proses pemadaman dan pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mencatat luas lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 38.310,86 hektare.

Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yakni 12.443 hektare. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Kabupaten Mempawah 6.144 hektare, dan Kabupaten Sambas 2.318 hektare.

Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan beberapa daerah tersebut menjadi penyumbang utama kabut asap yang kini mulai berdampak ke berbagai wilayah.

"Sebenarnya ada beberapa kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan sangat signifikan dalam menyumbangkan asap, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, kemudian ada beberapa di Kabupaten Sambas," ujarnya.

Daniel menjelaskan sebagian besar area yang terbakar merupakan lahan gambut. Kondisi itu membuat proses pemadaman lebih sulit karena api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah meski bagian atas terlihat padam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Berbagai langkah penanganan terus dilakukan, mulai dari patroli terpadu, pengerahan personel gabungan, hingga penguatan peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BNPB juga mengerahkan dukungan udara berupa helikopter patroli, operasi water bombing, dan modifikasi cuaca. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain.

Hingga kini, pemerintah terus memaksimalkan patroli darat dan udara, pemantauan titik panas, serta operasi pemadaman guna mengurangi dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. (***)

SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta PT Pertamina Patra Niaga bersama Polda Sumatera Barat mengusut tuntas penyebab antrean solar subsidi yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumbar. Permintaan itu disampaikan Andre saat melakukan pengecekan ketersediaan solar di SPBU Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (22/8/2026).

Andre mengatakan, berdasarkan penjelasan Pertamina, kebutuhan solar di Sumbar terus meningkat. Jika pada 2025 konsumsi solar mencapai sekitar 1.600 kiloliter (KL) per hari, maka pada 2026 meningkat menjadi 1.800 KL per hari.

"Pertamina menyampaikan kepada kami bahwa permintaan solar di Sumatera Barat terus meningkat. Tahun lalu sekitar 1.600 KL per hari, sekarang sudah mencapai 1.800 KL per hari. Namun kebutuhan itu sejauh ini masih bisa dipenuhi oleh Pertamina," kata Andre.

Meski pasokan tersedia, Andre menilai masih ada persoalan distribusi di lapangan yang menyebabkan antrean panjang. Salah satunya diduga akibat maraknya mobil langsir yang beroperasi di kawasan tambang ilegal.

Menurutnya, antrean solar masih ditemukan di sejumlah daerah seperti Sijunjung dan Dharmasraya. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

"Selama aktivitas tambang ilegal masih ada di Sumatera Barat, otomatis akan selalu ada pihak-pihak yang mencari solar subsidi untuk kebutuhan tambang tersebut," ujarnya.

Selain di daerah tambang, Andre juga menyoroti antrean solar yang masih terjadi di Kota Padang. Ia menyebut Pertamina menemukan indikasi adanya kendaraan yang melakukan pembelian solar subsidi secara berulang.

Karena itu, Andre meminta Pertamina melakukan kajian serta langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia mengungkapkan, persoalan antrean solar di Sumbar bukan masalah baru. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berulang sejak pascapandemi COVID-19 dan terus terjadi hingga sekarang.

"Sejak 2022 persoalan ini terus berulang. Berbagai upaya sudah dilakukan. Ketika dilakukan pengawasan, kondisi membaik. Namun setelah itu antrean kembali terjadi," katanya.

Andre juga meminta Pertamina menggandeng aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan solar subsidi. Saat ini, kata dia, Pertamina Sumbar bersama Polda Sumbar sedang mendalami penyebab antrean yang masih terjadi di Kota Padang.

Salah satu dugaan yang muncul adalah adanya penyalahgunaan solar subsidi untuk memasok kapal-kapal yang tidak berhak menerima BBM subsidi di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.

Andre menjelaskan, produksi crude palm oil (CPO) di Sumbar meningkat sekitar 30 persen sehingga kebutuhan solar juga meningkat. Namun, di sisi lain, konsumsi BBM di sektor pelabuhan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.

"Kondisi ini sedang didalami. Ada dugaan solar yang dibeli melalui antrean di Kota Padang digunakan untuk memasok kapal-kapal secara ilegal. Dugaan ini masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Andre meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait penyalahgunaan BBM subsidi untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serius memberantas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia juga menegaskan bahwa kelangkaan solar di Sumbar bukan persoalan baru yang muncul saat ini. Menurutnya, antrean solar sudah sering terjadi sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam kesempatan itu, Andre meminta Pertamina bertindak tegas terhadap oknum yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Ia menilai sanksi administratif saja tidak cukup.

"Kalau ada operator atau pihak internal yang terbukti bermain, jangan hanya dipecat. Harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera," tegasnya.

Andre juga menyoroti temuan QR Code pembelian BBM subsidi yang diperjualbelikan secara daring. Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan memanggil Direksi Pertamina dalam masa sidang mendatang untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

Menurutnya, praktik jual beli QR Code menunjukkan adanya kelemahan pada sistem teknologi informasi Pertamina Patra Niaga yang harus segera diperbaiki.

"Jangan sampai QR Code untuk pembelian BBM subsidi diperjualbelikan secara bebas melalui platform online. Sistem pengawasannya harus diperkuat agar penyalahgunaan bisa dicegah," katanya.

Andre berharap kolaborasi Pertamina dan Polda Sumbar dapat mengungkap jaringan penyalahgunaan BBM subsidi sehingga masyarakat yang berhak dapat memperoleh solar subsidi tanpa harus menghadapi antrean panjang. (***)

 

Pasaman Barat — Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dengan meninjau kondisi jalan dan sungai pascabanjir, Kamis (20/8/2026).

Peninjauan dilakukan bersama Bapak Jorong Siligawan Kecil di Nagari Ranah Sungai Magelang, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam kunjungan tersebut, Ali Muda melihat secara langsung kondisi sejumlah titik yang terdampak banjir, termasuk kerusakan jalan serta kondisi aliran sungai.

Dalam kesempatan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait dampak banjir yang terjadi ketika hujan lebat. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian warga adalah terjadinya genangan dan banjir yang mengancam lahan produksi masyarakat.

Warga berharap adanya solusi yang lebih permanen agar ketika hujan dengan intensitas tinggi, air tidak kembali meluap dan menggenangi lahan produksi. 

Menurut masyarakat, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hasil pertanian dan perekonomian masyarakat.

Selain persoalan banjir, masyarakat juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat diterjang banjir. Kerusakan infrastruktur tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat, terutama dalam mengangkut hasil produksi dari lahan menuju permukiman maupun pusat ekonomi.

Ali Muda menegaskan, aspirasi masyarakat tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD Sumatera Barat sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan.

Menurutnya, persoalan banjir tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi bencana. Diperlukan langkah penanganan yang lebih komprehensif, terutama terkait kondisi aliran sungai, drainase, serta infrastruktur jalan yang terdampak.

“Harapan masyarakat tentu harus kita tindak lanjuti. Kita akan melihat apa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan apa yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten maupun instansi terkait,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi masyarakat dan perangkat jorong yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. (**)