SUMBARNET - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, (4/9/2026). Pertemuan itu membahas percepatan hilirisasi dan penataan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain Dony Oskaria, Presiden juga memanggil Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat restrukturisasi dan perampingan BUMN guna meningkatkan efisiensi serta memperkuat peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Sebagai Kepala BP BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria turut terlibat dalam pembahasan arah penataan BUMN yang saat ini terus dijalankan pemerintah. Hingga September 2026, pemerintah mencatat sebanyak 290 BUMN telah ditutup melalui proses restrukturisasi dan konsolidasi.

Langkah tersebut disebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.

Melalui program restrukturisasi yang lebih luas, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun. Penataan itu dilakukan untuk membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, profesional, dan mampu bersaing secara global.

Selain membahas restrukturisasi BUMN, rapat di Hambalang juga menyoroti percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Presiden Prabowo menargetkan sinergi antara Danantara, BP BUMN, kementerian terkait, dan perusahaan negara dapat mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi sekaligus memastikan tata kelola BUMN berjalan lebih efektif dan efisien. (***)

 

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri pembukaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Hotel Truntum Padang, Jumat (4/9/2026) malam.

Konkerprov I PGRI Sumbar yang berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2026, menjadi momentum penting bagi organisasi guru tersebut untuk memperkuat solidaritas, konsolidasi dan sinergi dalam meningkatkan profesionalisme serta mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan perdana yang digelar PGRI Sumbar tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PGRI dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Turut hadir dalam pembukaan Konkerprov I PGRI Sumbar, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua PGRI Sumbar Darmalis, Sekretaris Umum PGRI Sumbar sekaligus Ketua Pelaksana Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026 Ernella, serta para Ketua PGRI kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pengukuhan Ketua TP-PKK Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan dukungan terhadap perjuangan dan pengabdian para guru di Sumatera Barat.

Guru Tidak Pernah Berhenti Mengabdi

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada jajaran PGRI yang telah memilih Kota Padang sebagai tuan rumah pelaksanaan Konkerprov I PGRI Sumatera Barat Tahun 2026.

Menurut Fadly, kehadiran organisasi profesi guru seperti PGRI memiliki arti penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat.

Ia menegaskan bahwa peran seorang guru tidak pernah berhenti. Guru tidak hanya menjalankan tugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, kepribadian dan masa depan generasi bangsa.

“Kasih sayang seorang guru tidak akan pernah habis sepanjang masa. Semoga dedikasi dan pengabdian para guru terus menjadi kekuatan dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Fadly Amran.

Menurutnya, perjalanan pendidikan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan dedikasi para tenaga pendidik.

Di tengah perkembangan teknologi, transformasi digital dan persaingan global yang semakin terbuka, guru dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan agar mampu membimbing peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

Fadly mengatakan, perubahan global yang terjadi saat ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai karakter kuat, kemampuan beradaptasi, kreativitas serta daya saing.

Dalam konteks tersebut, guru menjadi salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.

“Guru memiliki posisi yang sangat strategis. Guru bukan hanya membekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan menyiapkan mereka untuk menghadapi masa depan,” katanya.

Dukung Padang Juara dan Smart Surau

Fadly Amran juga menekankan pentingnya peran guru dalam mendukung implementasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Padang.

Khususnya, guru memiliki posisi penting dalam menyukseskan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kota Padang.

Menurutnya, keberhasilan sebuah program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif dan komitmen para guru sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik.

“Peran guru sangat penting dalam menyukseskan Program Padang Juara dan Smart Surau di Kota Padang, sehingga pendidikan tidak hanya melahirkan generasi cerdas, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia optimistis, melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, peningkatan kualitas guru dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Fadly menyebut Pemerintah Kota Padang terus membuka ruang kerja sama dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik.

Menurutnya, investasi dalam peningkatan kualitas guru merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Kota Padang dan bangsa Indonesia.

“Saya yakin dengan kolaborasi program Pemko Padang untuk peningkatan kapasitas guru, akan memberikan hasil terbaik bagi pendidikan kita semua,” tambah Fadly.

Ia berharap Konkerprov I PGRI Sumbar dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan gagasan konstruktif yang mampu memperkuat kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Selain menjadi forum organisasi, Konkerprov juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan langkah seluruh pengurus PGRI dalam menghadapi persoalan dan tantangan pendidikan.

Mahyeldi: Guru Ujung Tombak Peningkatan SDM

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi yang secara resmi membuka Konkerprov I PGRI Sumbar menekankan pentingnya memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Mahyeldi, kemajuan suatu daerah dan bangsa sangat bergantung pada kualitas manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Dalam proses tersebut, guru memiliki peran yang sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam mendidik dan mempersiapkan generasi penerus.

Mahyeldi mengatakan PGRI sebagai organisasi profesi guru memiliki posisi penting dalam memperkuat profesionalisme, meningkatkan kompetensi serta memperjuangkan kepentingan para tenaga pendidik.

Ia berharap PGRI terus menjadi organisasi yang mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Menurutnya, perkembangan zaman menuntut adanya perubahan dalam metode dan pola pembelajaran.

Guru harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, budaya dan karakter yang menjadi identitas masyarakat.

“Penguatan peran guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PGRI memiliki peran strategis dalam membangun profesionalisme guru sekaligus memperkuat kolaborasi untuk menjawab tantangan pendidikan di era perubahan,” ujar Mahyeldi.

Ia berharap seluruh guru di Sumatera Barat terus meningkatkan semangat pengabdian dan inovasi dalam menjalankan tugasnya.

Harneli Mahyeldi Dikukuhkan sebagai Ibunda Guru

Salah satu agenda penting dalam pembukaan Konkerprov I PGRI Sumbar adalah pengukuhan Ketua TP-PKK Sumatera Barat Ny. Harneli Mahyeldi sebagai Ibunda Guru PGRI Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.

Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.

Ny. Harneli Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ia menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Ibunda Guru PGRI Sumbar dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, guru merupakan sosok yang memiliki jasa besar dalam perjalanan kehidupan setiap orang.

Dedikasi guru dalam mendidik generasi muda harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Harneli berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap perjuangan dan pengabdian para guru, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Ia juga berharap kolaborasi berbagai pihak dapat terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu melahirkan generasi berkarakter, berprestasi dan memiliki daya saing.

Keberadaan guru, menurutnya, tidak hanya penting dalam meningkatkan kemampuan intelektual anak-anak, tetapi juga dalam membangun nilai moral dan kepribadian generasi masa depan.

Konkerprov Perdana PGRI Sumbar

Sementara itu, Sekretaris Umum PGRI Sumbar sekaligus Ketua Pelaksana Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026, Ernella, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan Konferensi Kerja Provinsi pertama yang digelar oleh PGRI Sumatera Barat.

Konkerprov I PGRI Sumbar Tahun 2026 mengusung tema, “Memperkuat Solidaritas dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju.”

Tema tersebut, kata Ernella, menjadi semangat utama dalam pelaksanaan kegiatan untuk memperkuat persatuan organisasi serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme para guru.

“Konkerprov ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan langkah penguatan profesionalisme dan mutu guru di Sumbar,” ujar Ernella.

Ia mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh jajaran PGRI kabupaten dan kota untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi organisasi.

Selain itu, berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Ernella berharap Konkerprov I PGRI Sumbar mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat.

Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan semakin besar sehingga dibutuhkan organisasi profesi yang kuat, solid dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

PGRI diharapkan terus menjadi rumah besar bagi para guru untuk memperjuangkan peningkatan profesionalisme, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga pendidik.

Perkuat Solidaritas untuk Pendidikan Bermutu

Pelaksanaan Konkerprov I PGRI Sumbar menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Melalui forum tersebut, seluruh pengurus PGRI dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat diharapkan dapat membangun sinergi dan kesamaan langkah dalam menjalankan roda organisasi.

Solidaritas antar-guru dan antar-pengurus menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi berbagai dinamika dunia pendidikan.

Dengan organisasi yang kuat, para guru diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi serta memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan bangsa.

Konkerprov juga menjadi ruang untuk memperkuat posisi PGRI sebagai organisasi profesi yang memiliki peran besar dalam perjalanan pendidikan nasional.

Sejak berdiri, PGRI telah menjadi bagian dari perjuangan panjang para guru Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Sumatera Barat, peran tersebut diharapkan terus berkembang sejalan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik.

Melalui Program Padang Juara dan Smart Surau, Pemerintah Kota Padang mendorong terciptanya generasi yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, karakter dan nilai spiritual.

Kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, sekolah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Dengan semangat “Memperkuat Solidaritas dalam Mewujudkan Guru Bermutu, Indonesia Maju”, Konkerprov I PGRI Sumatera Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai langkah strategis dalam memperkuat organisasi dan meningkatkan mutu guru.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas guru akan bermuara pada terciptanya generasi muda yang unggul, berkarakter, kompetitif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Konkerprov I PGRI Sumbar yang berlangsung hingga 6 September 2026 tersebut menjadi bukti bahwa guru dan organisasi profesinya terus mengambil peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. (AdF)

 

PADANG – Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadin) ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 resmi dibuka di pelataran Masjid Agung Nurul Iman, Kota Padang, Sabtu (5/9/2026) pagi.

Kegiatan yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Barat bersama Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumbar tersebut menjadi ajang pengembangan bakat, minat, prestasi, sekaligus penguatan karakter keagamaan bagi para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Sebanyak 333 santri dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat ambil bagian dalam perhelatan Porsadin ke-VII tersebut. Para peserta akan berkompetisi pada 13 cabang olahraga dan seni yang dipertandingkan selama pelaksanaan kegiatan.

Pembukaan Porsadin turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat Mustafa, unsur Forkopimda Kota Padang, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten dan kota se-Sumbar, Pengurus Wilayah FKDT Sumbar, Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Eka Putra Buhari, serta Plt Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan semata-mata menjadi ajang perlombaan untuk mencari juara, tetapi memiliki makna yang jauh lebih besar dalam membentuk generasi muda yang memiliki keimanan, karakter, akhlak, kecerdasan, serta kemampuan dalam mengembangkan potensi diri.

Maigus Nasir menilai Porsadin menjadi wadah strategis untuk melahirkan generasi qurani yang religius dan berakhlak mulia sejak usia dini.

“Penguatan agama dan budaya merupakan bagian penting dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau yang berpegang pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Porsadin selaras dengan program Smart Surau, sekaligus momentum untuk melahirkan generasi Rabbani yang mencintai agama dan berakhlak mulia,” ujar Maigus Nasir.

Ia menjelaskan, penguatan pendidikan keagamaan merupakan salah satu perhatian penting Pemerintah Kota Padang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan keagamaan yang saat ini terus didorong oleh Pemko Padang, salah satunya melalui Program Unggulan Smart Surau.

Menurut Maigus, Smart Surau tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik rumah ibadah, tetapi lebih jauh menjadi instrumen pembinaan generasi muda agar memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, serta karakter yang kuat.

“Pemko Padang menyiapkan masjid dan musala serta seluruh rumah ibadah, termasuk nonmuslim, menjadi smart untuk melahirkan generasi yang smart. Inilah yang disebut dengan program Smart Surau,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk mendukung pembinaan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat serta generasi muda.

Berbagai program tersebut, katanya, diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan anak-anak sejak dini.

Salah satunya melalui program 3T bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu Tahsinul Qur'an, Tafsirul Qur'an, dan Tahfizul Qur'an.

Selain itu, Pemko Padang juga menjalankan program Remaja Masjid Reborn sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam mengembangkan minat, bakat, kreativitas dan potensi melalui aktivitas yang positif dan bernuansa keagamaan.

Maigus berharap keberadaan Porsadin dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan diniyah, FKDT, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun generasi Sumatera Barat yang unggul.

Menurutnya, pendidikan agama harus menjadi pondasi utama dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks.

“Anak-anak kita membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan, tetapi pada saat yang sama mereka juga membutuhkan pondasi iman dan akhlak yang kuat. Karena itu, kegiatan seperti Porsadin memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi masa depan,” katanya.

Wadah Pengembangan Potensi Santri

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mustafa menegaskan bahwa Porsadin merupakan salah satu wadah penting dalam mengembangkan potensi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Kegiatan tersebut, menurutnya, tidak hanya berorientasi pada capaian prestasi dalam perlombaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, akhlak dan penguatan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai agama.

Mustafa mengatakan para peserta Porsadin harus mampu menjadikan kompetisi sebagai sarana untuk belajar, meningkatkan kemampuan, memperluas persaudaraan, serta memperkuat semangat kebersamaan.

“Porsadin menjadi ruang bagi para santri untuk mengembangkan bakat, meningkatkan prestasi, sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan. Kita berharap kegiatan ini melahirkan generasi Sumbar yang qurani, cerdas, berakhlak mulia, sehat, dan mampu menjadi penerus bangsa,” ujar Mustafa.

Ia menambahkan, keberadaan pendidikan diniyah memiliki peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya dalam memberikan pendidikan keagamaan sebagai pelengkap pendidikan formal.

Oleh sebab itu, Mustafa mengharapkan seluruh pihak terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap keberlangsungan serta peningkatan kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah di Sumatera Barat.

Menurutnya, pendidikan agama sejak dini akan menjadi benteng bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif yang muncul seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

“Kita ingin anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang baik, serta mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

333 Santri Bertanding di 13 Cabang

Ketua Panitia Penyelenggara Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, Syaiful Zuhri, menjelaskan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema, “Generasi Qurani Istiqamah dalam Berakidah, Berakhlakul Karimah serta Cerdas, Sehat, Kuat Jasmani dan Rohani.”

Tema tersebut, katanya, menggambarkan semangat FKDT dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan diniyah dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga sehat secara fisik dan memiliki kemampuan untuk berkembang dalam berbagai bidang.

Sebanyak 333 santri dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengikuti Porsadin ke-VII tahun ini.

Para peserta akan berkompetisi dalam 13 cabang perlombaan yang memadukan bidang keagamaan, seni, pengetahuan dan olahraga.

Cabang yang diperlombakan meliputi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Hifzil Qur'an, Murottal wal Imla, Cerdas Cermat, Pidato Bahasa Indonesia, Pidato Bahasa Arab, Puisi Islami, Salawat, Kaligrafi, Azan, Lari Sprint 100 Meter, Bulu Tangkis dan Tenis Meja.

Syaiful Zuhri menyampaikan bahwa Porsadin memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menentukan peserta terbaik pada masing-masing cabang perlombaan.

Kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan pertukaran pengalaman antar-santri serta pengelola pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dari seluruh daerah di Sumatera Barat.

“Porsadin bertujuan menggali dan mengembangkan potensi santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau MDTA melalui bakat dan minat, memacu semangat berprestasi, mempererat silaturahmi antar-MDTA, sekaligus memperkuat peran, fungsi dan posisi FKDT sebagai wadah ikatan silaturahim MDTA,” ungkap Syaiful Zuhri.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nilai-nilai persaudaraan.

Menurutnya, kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam kompetisi tersebut, melainkan bagaimana para santri mendapatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan dan membangun kepercayaan diri.

Perkuat Pendidikan Keagamaan di Sumatera Barat

Pelaksanaan Porsadin ke-VII juga menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga eksistensi pendidikan diniyah sebagai salah satu bagian penting dalam sistem pendidikan masyarakat.

Madrasah Diniyah Takmiliyah selama ini memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak di luar pendidikan formal.

Melalui pendidikan diniyah, para santri mendapatkan pembelajaran Al-Qur'an, akidah, akhlak, ibadah dan berbagai pengetahuan keislaman lainnya yang menjadi bekal dalam kehidupan.

Porsadin diharapkan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar para santri sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kreativitas, seni, olahraga dan kemampuan intelektual.

Bagi Kota Padang sebagai tuan rumah pembukaan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat.

Program Smart Surau yang tengah didorong Pemko Padang menjadi salah satu langkah konkret dalam menjadikan rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat dan generasi muda.

Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Kementerian Agama, FKDT dan masyarakat, diharapkan lahir generasi Sumatera Barat yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional.

Generasi tersebut diharapkan tidak hanya mampu bersaing dalam perkembangan zaman, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal Minangkabau.

Pembukaan Porsadin ke-VII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Pelataran Masjid Agung Nurul Iman pun berlangsung dengan semangat kebersamaan dan antusiasme para peserta.

Ratusan santri yang datang dari berbagai daerah membawa harapan untuk menorehkan prestasi sekaligus mempererat persaudaraan dalam bingkai pendidikan keagamaan.

Melalui ajang tersebut, seluruh peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan berprestasi.

Porsadin ke-VII Sumatera Barat Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam melahirkan generasi qurani yang istiqamah dalam berakidah, berakhlakul karimah, cerdas, sehat serta kuat secara jasmani dan rohani.

Dengan demikian, pendidikan diniyah diharapkan terus menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masa depan generasi muda Sumatera Barat yang berkarakter, religius dan siap menjadi penerus pembangunan bangsa. (AdF)

 

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jumat (4/9/2026).

Dua proyek yang menjadi lokasi peninjauan tersebut adalah pembangunan jalan menuju kawasan Pasir Jambak di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, serta pembangunan saluran drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.

Dalam peninjauan itu, Fadly Amran didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi serta Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan, target waktu, serta standar kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan.

Fadly Amran mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan manfaat infrastruktur tersebut bagi masyarakat dan pengembangan wilayah.

“Kami turun langsung untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar yang telah ditentukan,” ujar Fadly Amran di sela-sela peninjauan.

Jalan Pasir Jambak Dukung Pendidikan dan Pariwisata

Lokasi pertama yang dikunjungi Wali Kota Padang adalah pembangunan jalan menuju Pasir Jambak. Jalan tersebut berada di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.

Pembangunan ruas jalan ini dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan di sekitarnya.

Fadly Amran menyebutkan, terdapat dua objek vital yang dilalui oleh ruas jalan tersebut, yakni kawasan perguruan tinggi dan objek wisata Pantai Pasir Jambak.

Dengan kondisi jalan yang lebih baik, akses menuju kawasan pendidikan maupun destinasi wisata tersebut diharapkan semakin mudah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan jalan ini memiliki peran penting untuk mendukung pengembangan wilayah. Di sepanjang kawasan ini terdapat perguruan tinggi dan juga objek wisata Pantai Pasir Jambak yang tentu membutuhkan akses jalan yang baik,” katanya.

Ia berharap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dapat dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat setelah selesai dibangun.

Fadly juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan di sekitar jalan dari keberadaan bangunan liar yang dapat mengganggu fungsi dan pengembangan kawasan ke depan.

“Kami berharap pembangunan ini dapat dijaga dengan baik oleh masyarakat dan jangan ada bangunan liar. Selain itu, juga akan ada investasi pengembangan yang dapat membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan objek wisata di kawasan Pasir Jambak,” ungkapnya.

Menurut Fadly, pengembangan infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah awal dalam membuka potensi kawasan.

 

Aksesibilitas yang baik diyakini akan menarik minat investasi dan mendorong berkembangnya berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor pariwisata.

Keberadaan Pantai Pasir Jambak sebagai salah satu kawasan wisata di Kota Padang juga diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Progres Jalan Capai 95,6 Persen

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menjelaskan, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer.

Jalan tersebut dibangun dengan lebar 5,5 meter dan dilengkapi bahu jalan masing-masing selebar satu meter.

Pembangunan ruas jalan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp9,6 miliar. Sementara nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp9,4 miliar.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan jalan telah mencapai 95,6 persen.

Dengan capaian tersebut, pekerjaan hanya menyisakan sekitar 4,4 persen dan ditargetkan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

“Target kami dalam minggu depan jalan Pasir Jambak ini sudah selesai. Progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 95,6 persen, tinggal sekitar 4,4 persen lagi,” jelas Malvi Hendri.

Saat ini, kata dia, sejumlah pekerjaan akhir tengah dilakukan oleh pelaksana proyek, di antaranya pengecoran bahu jalan dan pembuatan marka jalan.

“Sekarang sedang dilakukan pengecoran bahu jalan dan pembuatan marka jalan. Insya Allah, menjelang akhir minggu pekerjaan sudah clear,” tambahnya.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan menuju Pasir Jambak ditargetkan selesai pada pertengahan September 2026.

Setelah rampung, jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, mahasiswa, wisatawan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berada di kawasan tersebut.

Drainase Pasar Tunggul Hitam untuk Pengendalian Banjir

Usai meninjau pembangunan jalan Pasir Jambak, Fadly Amran bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke proyek pembangunan saluran drainase di kawasan Pasar Tunggul Hitam.

Pembangunan drainase tersebut berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah.

Menurut Fadly Amran, pembangunan saluran drainase merupakan bagian dari langkah Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi persoalan genangan dan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan.

Pembangunan tersebut juga merupakan implementasi dari Master Plan Drainase Kota Padang yang telah disusun sebagai pedoman penataan sistem pengendalian air dan banjir di Kota Padang.

Ia berharap keberadaan saluran drainase baru tersebut nantinya dapat memperlancar aliran air, terutama di kawasan pasar yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.

“Kami berharap melalui penataan dan pembangunan saluran drainase ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan genangan dan memperlancar aliran air di sekitaran Pasar Tunggul Hitam ini,” ujar Fadly.

Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Padang, kata Fadly, berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem drainase secara bertahap sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana banjir.

Selain pembangunan infrastruktur baru, penataan drainase juga menjadi penting untuk memastikan sistem aliran air di kawasan perkotaan dapat berfungsi secara optimal.

Terdiri dari Tiga Ruas Drainase

Sementara itu, Malvi Hendri menjelaskan bahwa pembangunan saluran drainase baru di kawasan Pasar Tunggul Hitam terdiri dari tiga ruas.

Masing-masing ruas memiliki panjang 410 meter, 139 meter, dan 45 meter.

Pembangunan drainase tersebut bersumber dari dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar.

“Pembangunan drainase ini bersumber dari dana Transfer ke Daerah atau TKD untuk penanggulangan bencana dengan anggaran sebesar Rp1,9 miliar, dan pengerjaan pembangunannya baru dimulai,” kata Malvi Hendri.

Ia mengatakan, proyek pembangunan drainase tersebut ditargetkan selesai pada 9 Desember 2026 mendatang.

Dengan selesainya pembangunan nanti, saluran drainase diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penyaluran air dan mengurangi potensi genangan di kawasan Pasar Tunggul Hitam.

Kawasan pasar menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan sistem drainase memadai karena tingginya aktivitas masyarakat dan intensitas pembangunan di sekitarnya.

Keberadaan saluran yang berfungsi dengan baik diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung pasar, tetapi juga dapat mengurangi risiko gangguan aktivitas ekonomi akibat genangan air.

Infrastruktur Jadi Perhatian Pemko Padang

Peninjauan yang dilakukan Wali Kota Padang ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana.

Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan jalan sebagai sarana meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga melakukan pembenahan sistem drainase untuk mendukung pengendalian banjir dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman.

Pembangunan jalan menuju Pasir Jambak diharapkan dapat membuka akses dan mempercepat pertumbuhan kawasan pendidikan serta pariwisata.

Sementara pembangunan drainase di Pasar Tunggul Hitam menjadi bagian dari langkah jangka panjang dalam memperbaiki sistem tata air Kota Padang.

Fadly Amran menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu penyelesaian proyek menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dengan progres pembangunan jalan Pasir Jambak yang telah mencapai lebih dari 95 persen dan pengerjaan drainase Pasar Tunggul Hitam yang mulai dilaksanakan, Pemerintah Kota Padang berharap kedua proyek tersebut dapat selesai sesuai target.

Setelah rampung, kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, serta membantu mengurangi persoalan genangan dan banjir di wilayah Kecamatan Koto Tangah. (**)

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Salah satunya melalui pekerjaan pemasangan box culvert atau box copel pada saluran drainase di Jalan Imam Bonjol, kawasan belakang Kantor Kecamatan Padang Selatan.

Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membenahi sistem drainase perkotaan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Keberadaan saluran drainase yang baik dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama dalam mengantisipasi persoalan genangan air dan banjir yang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan meningkat.

Pemasangan box culvert di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran air serta memperlancar aliran drainase. Dengan sistem drainase yang lebih baik, air hujan dapat dialirkan secara optimal sehingga risiko terjadinya genangan di kawasan permukiman maupun ruas jalan dapat diminimalisir.

Selain memiliki fungsi utama dalam pengendalian banjir, pembangunan dan penataan drainase tersebut juga memberikan dampak terhadap estetika lingkungan. Saluran yang sebelumnya terbuka dapat ditata dengan lebih rapi sehingga kawasan perkotaan terlihat lebih bersih dan tertib.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Kawasan Jalan Imam Bonjol sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi. Karena itu, keberadaan infrastruktur pendukung seperti drainase menjadi salah satu kebutuhan penting yang harus mendapat perhatian secara berkelanjutan.

Pembangunan box culvert juga diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan saluran air yang selama ini mengalami penyempitan, sedimentasi maupun tidak mampu menampung debit air dalam jumlah besar pada saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Ketua Bidang Antar Lembaga DPW Repro Sumatera Barat, Firma Ragnius, memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Dinas PUPR Kota Padang dalam melakukan pembenahan saluran drainase di kawasan tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur drainase merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menilai langkah Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR patut didukung karena persoalan banjir dan genangan air masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius, khususnya di wilayah perkotaan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas PUPR Kota Padang, yang terus melakukan pembenahan infrastruktur, termasuk melalui pemasangan box culvert pada saluran drainase di Jalan Imam Bonjol belakang Kecamatan Padang Selatan,” ujar pria yang akrab disapa Ad Firma, pada Sabtu (5/9/2026).

Menurut Ad Firma, pembangunan drainase yang baik merupakan bagian penting dari penataan kota. Infrastruktur tersebut bukan hanya berkaitan dengan persoalan mengalirkan air, tetapi juga berhubungan dengan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, kelancaran aktivitas warga serta keindahan wajah kota.

“Tujuan dari pembangunan dan pembenahan drainase tentu sangat jelas, yakni bagaimana menciptakan sistem pengelolaan air yang lebih baik sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir. Di sisi lain, penataan ini juga membuat lingkungan menjadi lebih rapi dan memperindah kawasan perkotaan,” katanya.

Ad Firma mengatakan, persoalan banjir di wilayah perkotaan tidak bisa dipandang sebagai persoalan sederhana. Dibutuhkan perencanaan yang matang serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan agar sistem drainase dapat berfungsi secara maksimal.

Karena itu, ia berharap pembangunan infrastruktur seperti pemasangan box culvert tidak hanya dilakukan pada satu titik, tetapi dapat terus dilanjutkan pada kawasan-kawasan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Kami berharap program pembenahan drainase ini terus berkelanjutan. Pemerintah tentu memiliki data dan pemetaan terhadap kawasan yang rawan genangan maupun banjir. Kawasan-kawasan tersebut perlu mendapatkan prioritas agar persoalan banjir dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ad Firma juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga keberadaan saluran drainase yang telah dibangun pemerintah.

Menurutnya, infrastruktur yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita juga berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga saluran drainase. Jangan membuang sampah ke dalam selokan atau saluran air. Sebab, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan penyumbatan dan pada akhirnya kembali menimbulkan genangan serta banjir,” katanya.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan Kota Padang yang bersih, indah dan nyaman.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membangun serta melakukan pemeliharaan infrastruktur, sementara masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat fasilitas umum yang telah dibangun.

“Pembangunan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus ikut memiliki rasa tanggung jawab. Ketika pemerintah membangun drainase yang baik, maka kita semua harus ikut menjaganya. Dengan demikian manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Ad Firma.

Ia berharap berbagai program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurutnya, pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, drainase, sanitasi dan fasilitas umum harus menjadi perhatian penting dalam menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

“Kami berharap Kota Padang ke depan semakin tertata, semakin bersih dan semakin nyaman. Pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan. Termasuk dalam menghadapi perubahan cuaca dan curah hujan yang cukup tinggi, sistem drainase harus benar-benar menjadi perhatian,” tuturnya.

Pemasangan box culvert di Jalan Imam Bonjol belakang Kecamatan Padang Selatan diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung program penataan infrastruktur Kota Padang.

Dengan sistem drainase yang lebih baik, persoalan genangan air dapat diminimalisir, lingkungan menjadi lebih tertata dan aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lebih nyaman.

Upaya pembenahan tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekaligus memperindah wajah Kota Padang.

Ke depan, masyarakat berharap program pembangunan dan normalisasi saluran drainase dapat terus dilakukan secara merata di berbagai wilayah Kota Padang, terutama pada titik-titik yang selama ini menjadi daerah rawan genangan air.

Dengan dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat serta pengawasan bersama, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat Kota Padang. (**)

 

Bukittinggi, SUMBAR NET.ID - Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi gelar pelatihan dan pengukuhan Tim Communication in Rescue and Emergency (CORE) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) atas dukungan dana pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria. Kegiatan selama dua hari, 4 dan 5 September 2026 ini, dibuka di Bumi Perkemahan Tapian Ratu, Jumat, 4 September 2026. 

Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, Riri Alhadilla Sukma, menjelaskan, Pelatihan dan Pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam diikuti oleh 40 anggota ORARI Lokal Bukittinggi Agam yang tergabung dalam Tim CORE Group A. Kegiatan pelatihan ini menghadirkan 2 orang instruktur atau narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi radio kebencanaan, keselamatan dan penanganan keadaan darurat.

Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Dedi Fatria, mengatakan pelatihan dan pengukuhan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan komunitas dalam menghadapi kondisi kebencanaan. Menurutnya, berbagai komunitas di Kota Bukittinggi perlu memiliki kesiapsiagaan dan kemampuan yang dapat mendukung penanganan bencana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, keberadaan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam menjadi hal positif dalam mendukung komunikasi pada kondisi darurat maupun kebencanaan. Menurutnya, komunikasi yang cepat dan dapat diandalkan dibutuhkan untuk mempercepat penyampaian informasi serta koordinasi di lapangan.

“Pada kondisi darurat dan kebencanaan, respon cepat menjadi sangat penting. Kecepatan menerima dan menyampaikan informasi sangat dibutuhkan sehingga bantuan dapat segera dikerahkan,” ujar Ibnu Asis.

Melalui pembentukan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, ORARI, relawan, dan unsur terkait lainnya semakin kuat dalam mendukung kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan. (**)

 

PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, Jumat (4/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman dan Iqra Chissa.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat paripurna dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam sambutannya menyatakan Penyampaian nota pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan perubahan anggaran daerah. 

Melalui agenda tersebut, Pemprov Sumbar menyampaikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan perubahan APBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.

"Pembahasan Ranperda Perubahan APBD nantinya menjadi salah satu tahapan dalam menentukan penyesuaian program, kegiatan, pendapatan, serta belanja daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat," kata Muhidi.

Kemudian lanjut Muhidi,  penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.

Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang dinamis sepanjang tahun, termasuk kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.

“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Muhidi.

Sementara Gubernur Mahyeldi mengatakan, Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen.

Pertumbuhan tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi. Pemerintah pun tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2026 sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan program serta proyek strategis daerah.

“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Sejalan dengan itu, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen, dari target awal Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.

Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan peningkatan menjadi Rp6,97 triliun lebih atau naik Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal sebesar Rp6,40 triliun lebih. Salah satu peningkatan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang hampir dua kali lipat, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau meningkat 99,94 persen.

Peningkatan belanja modal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur serta mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sebesar Rp1,13 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.

Mahyeldi mengatakan, struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Sumbar untuk memastikan seluruh komponen anggaran memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kesehatan fiskal daerah.

Dalam rancangan awal perubahan APBD tersebut, masih terdapat selisih yang perlu diselesaikan melalui pembahasan bersama sehingga struktur APBD pada akhirnya berada dalam posisi berimbang. Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.

“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi. (adv)

SUMBARNET - Kapolres Pasaman AKBP Adirawa Permana Anggawisastra, S.I.K., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bakti Adhyaksa kepada seluruh insan Adhyaksa di Indonesia, khususnya jajaran Kejaksaan yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan Hari Bakti Adhyaksa menjadi momentum penting untuk mengenang sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem penegakan hukum yang profesional, berintegritas dan berkeadilan.

Kapolres Pasaman AKBP Adirawa Permana Anggawisastra menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Kejaksaan yang terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu institusi penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

“Atas nama keluarga besar Polres Pasaman, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Bakti Adhyaksa. Semoga Kejaksaan Republik Indonesia semakin maju, profesional, berintegritas dan terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara serta masyarakat,” ujar AKBP Adirawa Permana.

Menurutnya, Hari Bakti Adhyaksa bukan sekadar peringatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat semangat pengabdian seluruh aparat penegak hukum dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah. Karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antarlembaga penegak hukum.

Perkuat Sinergitas Polri dan Kejaksaan

AKBP Adirawa Permana menegaskan bahwa Polri dan Kejaksaan memiliki peran yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.

Koordinasi dan sinergitas yang baik antara kedua institusi menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis antara Polres Pasaman dan Kejaksaan selama ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

Sinergitas tersebut tidak hanya penting dalam penanganan perkara pidana, tetapi juga dalam berbagai upaya menjaga stabilitas keamanan, memberikan kepastian hukum serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Polri dan Kejaksaan merupakan bagian dari unsur penegakan hukum yang memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang sudah terjalin dengan baik harus terus kita perkuat,” katanya.

Kapolres berharap koordinasi antara jajaran kepolisian dan kejaksaan dapat terus berjalan secara profesional dengan tetap mengedepankan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan hukum dapat ditangani secara lebih efektif dan tepat.

Momentum Meningkatkan Profesionalisme

Lebih lanjut, AKBP Adirawa Permana menyebut peringatan Hari Bakti Adhyaksa juga menjadi momentum bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, menurutnya, harus dibangun melalui kerja nyata dan pelayanan yang berkualitas.

Setiap aparat dituntut mampu menjalankan tugas secara objektif, transparan dan bertanggung jawab.

“Peringatan Hari Bakti Adhyaksa hendaknya menjadi semangat bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian. Tantangan ke depan tentu semakin besar, sehingga seluruh aparat penegak hukum harus mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat saat ini semakin terbuka terhadap berbagai proses pelayanan dan penegakan hukum.

Karena itu, institusi penegak hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Harapkan Kejaksaan Semakin Profesional dan Berintegritas

Dalam momentum Hari Bakti Adhyaksa tersebut, Kapolres Pasaman menyampaikan harapannya agar Kejaksaan Republik Indonesia terus berkembang menjadi institusi yang semakin dipercaya oleh masyarakat.

Menurut AKBP Adirawa Permana, kepercayaan publik merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Kepercayaan tersebut harus terus dijaga melalui pelayanan yang baik, proses hukum yang profesional serta komitmen dalam memberantas berbagai bentuk pelanggaran hukum.

“Kami berharap Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya jajaran Kejaksaan di wilayah Kabupaten Pasaman, semakin sukses dan terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Semoga sinergi antara Polri dan Kejaksaan semakin solid dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum yang berkeadilan,” tuturnya.

Ia juga berharap hubungan kelembagaan yang selama ini telah terbangun dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif.

Menurutnya, kolaborasi antaraparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan keamanan yang muncul di tengah masyarakat.

Bersama Wujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan

AKBP Adirawa Permana menegaskan bahwa tujuan utama dari sinergitas seluruh aparat penegak hukum adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada proses dan penindakan, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan perlindungan kepada seluruh warga negara.

Dalam konteks tersebut, Polres Pasaman berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh unsur Forkopimda dan lembaga terkait, termasuk Kejaksaan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasaman.

“Harapan kita bersama tentunya adalah terciptanya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan dan humanis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebersamaan dan sinergitas seluruh pihak,” ujar Kapolres.

Ia mengajak seluruh elemen penegak hukum untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Ucapan Selamat untuk Insan Adhyaksa

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Pasaman kembali menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperingati Hari Bakti Adhyaksa.

Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi penyemangat baru bagi seluruh insan Adhyaksa untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Selamat memperingati Hari Bakti Adhyaksa. Semoga seluruh insan Adhyaksa senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ucap AKBP Adirawa Permana.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergitas yang terus diperkuat, Polres Pasaman berharap hubungan antara Polri dan Kejaksaan dapat semakin solid di masa mendatang.

Kolaborasi kedua institusi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap terciptanya sistem penegakan hukum yang semakin profesional, transparan, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Momentum Hari Bakti Adhyaksa pun menjadi pengingat bahwa tugas penegakan hukum merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan dedikasi, integritas serta kerja sama dari seluruh pihak.

Polres Pasaman bersama seluruh mitra kerja berkomitmen untuk terus menjaga sinergitas demi mewujudkan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (AdF)

 

SUMBARNET - Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., menyambut kedatangan Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) yang melakukan kegiatan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik serta upaya pencegahan maladministrasi di lingkungan Polres Solok.

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Tim Inspektorat Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, profesional, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kehadiran Tim Ombudsman RI di Polres Solok merupakan momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan publik yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

Penilaian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga menjadi sarana pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan agar semakin memenuhi harapan masyarakat.

Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., menyampaikan bahwa Polres Solok menyambut baik kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Tim Ombudsman RI.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang semakin baik, terbuka dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar semakin transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar AKBP Rini Anggraini.

Ia menegaskan bahwa sebagai institusi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, Polri harus terus melakukan pembenahan dan peningkatan di berbagai bidang.

Pelayanan publik, kata dia, menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Polres Solok didorong untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas dan kualitas dalam memberikan pelayanan.

Komitmen Cegah Maladministrasi

Selain melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik, kegiatan tersebut juga berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Polres Solok.

Maladministrasi dapat berupa berbagai bentuk penyimpangan dalam proses pelayanan, mulai dari tindakan yang tidak sesuai prosedur, penundaan pelayanan, kurangnya transparansi hingga persoalan lain yang dapat merugikan masyarakat.

Kapolres Solok menekankan pentingnya seluruh personel memahami dan menjalankan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Setiap anggota yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Setiap masukan, evaluasi dan rekomendasi tentunya akan menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan,” katanya.

Menurut AKBP Rini Anggraini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui kerja nyata, salah satunya dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan tidak diskriminatif.

Masyarakat, lanjutnya, berhak mendapatkan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Evaluasi untuk Pembenahan Berkelanjutan

Melalui kegiatan penilaian tersebut, Polres Solok berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang ada.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang masih ditemukan serta menentukan langkah perbaikan yang harus dilakukan ke depan.

AKBP Rini Anggraini mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh personel untuk terus melakukan perubahan dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Melalui kegiatan ini, Polres Solok berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta memberikan rasa aman dan kepuasan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan yang dilakukan bersama Tim Ombudsman RI dan didampingi Tim Inspektorat Polda Sumbar dapat memberikan masukan konstruktif bagi jajaran Polres Solok.

Masukan tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan yang masih memerlukan perhatian.

Pelayanan Berkualitas Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kapolres Solok menilai kualitas pelayanan publik memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin besar pula peluang terbangunnya hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat.

Untuk itu, seluruh jajaran diminta tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan yang baik harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Kita ingin masyarakat yang datang ke Polres Solok mendapatkan kepastian, kemudahan dan perlakuan yang baik dalam setiap proses pelayanan,” ujarnya.

Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun demikian, kepuasan tersebut harus dibangun melalui proses pelayanan yang tetap mengacu kepada aturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

AKBP Rini juga menekankan agar seluruh personel menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap institusi.

Integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

Wujudkan Polres Solok yang Profesional dan Akuntabel

Kunjungan dan penilaian Tim Ombudsman RI diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Solok untuk terus meningkatkan kualitas kinerja.

Tidak hanya dalam pelayanan administrasi, tetapi juga dalam seluruh aspek tugas kepolisian yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dengan adanya evaluasi secara berkelanjutan, setiap kekurangan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem pelayanan yang semakin efektif, efisien dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Polres Solok pun berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan tugas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kompetensi personel, pembenahan sistem pelayanan serta penguatan pengawasan internal.

AKBP Rini Anggraini berharap seluruh jajaran dapat menjadikan kegiatan penilaian tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap seluruh personel dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” tuturnya.

Dengan semangat evaluasi dan pembenahan yang berkelanjutan, Polres Solok optimistis dapat terus meningkatkan standar pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel.

Kegiatan bersama Tim Ombudsman RI dan Tim Inspektorat Polda Sumbar tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Polres Solok dalam mencegah maladministrasi serta mewujudkan pelayanan kepolisian yang semakin optimal.

Ke depan, Polres Solok berharap seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan berkualitas, sekaligus memperoleh rasa aman serta kepastian dalam setiap layanan kepolisian yang diberikan. (AdF)

SUMBARNET – Komando Distrik Militer (Kodim) 0306/50 Kota menggelar kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Serbaguna Kodim 0306/50 Kota, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan peningkatan kemampuan Apkowil ini diikuti oleh personel jajaran Kodim 0306/50 Kota sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan, wawasan serta profesionalisme aparat teritorial dalam menjalankan tugas pembinaan wilayah.

Melalui kegiatan tersebut, seluruh personel, khususnya aparat komando kewilayahan, diharapkan semakin siap menghadapi dinamika dan perkembangan situasi di tengah masyarakat. 

Aparat kewilayahan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang tugas teritorial, tetapi juga mampu membangun komunikasi, kedekatan serta hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tahun 2026 menjadi salah satu langkah strategis Kodim 0306/50 Kota dalam membentuk aparat komando kewilayahan yang unggul, modern, profesional dan humanis.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman personel terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai aparat teritorial yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Komandan Kodim (Dandim) 0306/50 Kota, Letkol Inf Adi Nofriadi Nata, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan aparat komando kewilayahan memiliki arti penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan teritorial.

Menurutnya, Babinsa dan aparat kewilayahan merupakan ujung tombak satuan teritorial yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat. 

Karena itu, kemampuan dan profesionalisme personel harus terus ditingkatkan agar mampu menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kegiatan peningkatan kemampuan Apkowil ini, kita berupaya membangun aparat komando kewilayahan yang unggul, modern dan humanis dalam mendukung terwujudnya pembinaan teritorial yang berkualitas,” ujar Letkol Inf Adi Nofriadi Nata.

Ia mengatakan, tugas aparat kewilayahan memiliki tantangan yang semakin kompleks. Seorang Babinsa tidak hanya dituntut memahami kondisi wilayah binaannya, tetapi juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik, melakukan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai potensi permasalahan, serta menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat.

Untuk itu, peningkatan kemampuan personel perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aparat kewilayahan memiliki kesiapan dan kemampuan yang memadai dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berkembang.

Tingkatkan Profesionalisme Aparat Kewilayahan

Dandim menjelaskan, maksud dan tujuan utama kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil adalah meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalisme aparat komando kewilayahan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial.

Menurutnya, keberhasilan pembinaan teritorial sangat dipengaruhi oleh kemampuan personel dalam memahami karakteristik wilayah dan masyarakat binaannya.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalisme aparat komando kewilayahan. Dengan kemampuan yang terus diasah dan diperbarui, personel diharapkan mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,” katanya.

Lebih lanjut, Letkol Inf Adi Nofriadi Nata menyampaikan bahwa aparat kewilayahan harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dinamika ekonomi hingga berbagai persoalan yang muncul di wilayah menjadi bagian dari tantangan yang harus dipahami oleh aparat teritorial.

Karena itu, menurutnya, seorang aparat kewilayahan harus mampu meningkatkan kompetensi diri sekaligus membangun pola pikir yang terbuka dan responsif.

“Personel yang bertugas di wilayah harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Namun demikian, nilai-nilai humanis, kedekatan dengan rakyat dan semangat pengabdian tetap harus menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Babinsa Harus Hadir dan Menjadi Solusi

Dandim 0306/50 Kota juga menekankan pentingnya peran Babinsa sebagai aparat yang paling dekat dengan masyarakat di wilayah binaannya.

Keberadaan Babinsa, kata dia, harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, setiap personel diharapkan mampu membangun komunikasi sosial yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat lainnya.

“Babinsa harus mengenal wilayah dan masyarakatnya dengan baik. Babinsa harus hadir ketika masyarakat membutuhkan, mampu membangun komunikasi, menjaga keharmonisan serta membantu mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” ungkapnya.

Menurut Dandim, hubungan yang baik antara aparat kewilayahan dengan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam mewujudkan stabilitas dan ketahanan wilayah.

Dengan adanya komunikasi dan kedekatan yang baik, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui secara cepat sehingga dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Ia berharap kegiatan peningkatan kemampuan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan rutin semata, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas personel di lapangan.

Harapkan Babinsa Semakin Profesional, Humanis dan Adaptif

Melalui kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tahun 2026, Letkol Inf Adi Nofriadi Nata berharap seluruh personel Kodim 0306/50 Kota, terutama para Babinsa, semakin siap dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial.

Ia menekankan pentingnya sikap profesional, humanis dan adaptif dalam menghadapi masyarakat dengan latar belakang serta karakteristik yang beragam.

“Harapan kami, setelah mengikuti kegiatan ini seluruh personel, khususnya Babinsa, semakin memiliki kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial secara profesional, humanis dan adaptif,” ujarnya.

Menurutnya, profesionalisme harus diwujudkan melalui kemampuan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sementara sikap humanis diperlukan agar aparat kewilayahan dapat diterima dan dekat dengan masyarakat.

Sedangkan kemampuan adaptif menjadi penting agar personel mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan dinamika yang terus berubah.

“ApkowiI harus terus meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan dan memahami kondisi wilayah binaan. Dengan demikian, setiap personel dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, satuan, bangsa dan negara,” katanya.

Perkuat Kualitas Pembinaan Teritorial

Kegiatan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah kerja Kodim 0306/50 Kota.

Pembinaan teritorial merupakan bagian penting dalam upaya membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Oleh sebab itu, kemampuan aparat komando kewilayahan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut.

Melalui peningkatan kemampuan secara berkelanjutan, personel diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan teritorial dengan lebih optimal, mulai dari pembinaan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah hingga memperkuat kemitraan dengan berbagai komponen bangsa.

Dandim menambahkan bahwa seluruh personel harus menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi dan peningkatan diri.

Setiap materi dan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di wilayah binaan masing-masing.

“Jadikan kegiatan ini sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Apa yang diperoleh selama kegiatan harus dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” pesannya.

Wujudkan Aparat Kewilayahan yang Unggul

Dengan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tahun 2026 tersebut, Kodim 0306/50 Kota berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas aparat teritorialnya.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks di masa mendatang.

Kodim 0306/50 Kota berharap para Babinsa dapat semakin siap menjalankan peran sebagai ujung tombak TNI AD di tengah masyarakat, sekaligus mampu memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Melalui aparat kewilayahan yang profesional, modern, humanis dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik, pembinaan teritorial yang berkualitas diharapkan dapat terus terwujud.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Apkowil Tahun 2026 ini pun menjadi momentum bagi seluruh personel Kodim 0306/50 Kota untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui pelaksanaan tugas pembinaan teritorial di wilayah masing-masing. (AdF)