SUMBARNET - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, memimpin langsung upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Kader Partai Gerindra Sumbar di Camping Ground Kandih, Kota Sawahlunto, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai daerah di Sumbar.

Upacara pembukaan turut disaksikan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, sejumlah anggota DPR RI, DPRD Sumbar, serta DPRD kabupaten dan kota se-Sumbar. Para peserta berasal dari DPC Partai Gerindra dan kalangan generasi muda yang mengikuti proses pengaderan partai.

Andre Rosiade mengatakan Diklat Laskar Gerindra merupakan bagian penting dari upaya membangun kader yang memiliki disiplin, loyalitas, integritas, dan pemahaman kuat terhadap nilai-nilai perjuangan partai.

“Diklat Laskar ini merupakan bagian penting dari proses pengaderan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Kita ingin kader-kader yang mengikuti kegiatan ini memiliki disiplin, loyalitas, integritas, serta memahami nilai-nilai perjuangan partai,” kata Andre.

Andre mengaku bersyukur upacara pembukaan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga merasa terhormat mendapat kepercayaan memimpin langsung upacara sebagai bagian dari ikhtiar membentuk kader yang solid, militan, dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, upacara pembukaan Diklat Laskar Gerindra Sumatera Barat telah dilaksanakan. Saya dipercaya untuk memimpin langsung upacara ini sebagai bagian dari ikhtiar membentuk kader yang disiplin, solid, militan, dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Menurut Andre, kader Gerindra harus mampu hadir di tengah masyarakat dan memahami berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemahaman tersebut penting agar kader dapat menjelaskan program-program pemerintah secara tepat kepada masyarakat.

“Kita juga ingin kader memahami program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ketika berada di tengah masyarakat, mereka mampu menjelaskan program tersebut dengan baik. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kapasitas dan kualitas kader Gerindra di Sumatera Barat,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

PIC Badiklat DPP Partai Gerindra di Sumbar, Masrul, menegaskan diklat tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengaderan untuk menciptakan kader yang militan. Menurutnya, militansi kader tidak hanya ditunjukkan melalui semangat, tetapi juga melalui pemahaman organisasi, kedisiplinan, dan komitmen terhadap perjuangan partai.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Diklat Laskar Gerindra Sumbar, Hidayat, mengatakan peserta mendapatkan berbagai materi, mulai dari AD/ART Partai Gerindra, manifesto perjuangan partai, hingga pembentukan karakter kader yang disiplin, berintegritas, berwawasan, dan memahami platform perjuangan partai.

Ia berharap para peserta dapat menjadi ujung tombak partai di tengah masyarakat serta mampu menyampaikan berbagai program strategis nasional kepada masyarakat secara baik dan benar.

Andre pun berharap seluruh peserta mengikuti proses diklat dengan sungguh-sungguh dan mampu menjadi bagian dari kekuatan Gerindra yang terus berjuang serta bekerja untuk masyarakat di Sumatera Barat. (***)

 

PADANG — Calon Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, Dr. H. Hendri Yazid, S.Pd.I., MM., Dt. Rajo Diguci, menggelar silaturahmi dan tatap muka bersama sejumlah tokoh adat serta jajaran LKAAM dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang.

Kegiatan yang berlangsung di Kaffe Alta, Jalan Kampuang Lalang, By Pass, Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sabtu (19/9/2026), tersebut berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan.

Sejumlah jajaran LKAAM dan KAN se-Kota Padang hadir dalam pertemuan tersebut. Silaturahmi itu menjadi ruang bagi Hendri Yazid untuk berkomunikasi secara langsung dengan para pemangku kelembagaan adat, sekaligus menyerap berbagai pandangan, masukan dan harapan terkait keberlangsungan adat serta kelembagaan adat Minangkabau di Kota Padang.

Pertemuan tersebut juga berlangsung di tengah tahapan Musyawarah Daerah (Musda) IX LKAAM Kota Padang yang menjadi agenda penting dalam menentukan kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031.

Dalam proses pencalonan yang berjalan, Hendri Yazid Dt. Rajo Diguci muncul sebagai kandidat dan telah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua LKAAM Kota Padang.

Namun, dalam pertemuan tersebut, Hendri menekankan bahwa silaturahmi tidak semata-mata berkaitan dengan proses pencalonan maupun dinamika Musda. Lebih jauh, pertemuan itu menurutnya merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan memperkuat hubungan antarpemangku adat di Kota Padang.

Bangun Komunikasi dengan Kelembagaan Adat

Hendri Yazid mengatakan, komunikasi yang baik antara LKAAM, KAN, niniak mamak, tokoh masyarakat, generasi muda serta berbagai unsur masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat Minangkabau.

Menurutnya, LKAAM dan KAN memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Keduanya memiliki peran dalam menjaga nilai adat dan budaya, memperkuat hubungan sosial kemasyarakatan, serta mendukung pembinaan anak kemenakan.

Karena itu, berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat perlu dibicarakan melalui komunikasi dan musyawarah dengan melibatkan para pemangku adat.

“Silaturahmi ini kita laksanakan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan mempererat hubungan dengan jajaran LKAAM dan KAN se-Kota Padang. Bagi saya, masukan dari para tokoh adat sangat penting untuk menjadi bahan dalam melihat bagaimana kelembagaan adat ke depan dapat semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hendri Yazid.

Ia menambahkan, masukan dari para pemangku adat diperlukan untuk mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi kelembagaan adat maupun masyarakat.

Menurutnya, perkembangan kehidupan sosial yang semakin dinamis menuntut kelembagaan adat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Minangkabau sekaligus mampu merespons perubahan zaman.

“Pertemuan seperti ini bukan hanya membicarakan persoalan organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bersama-sama melihat kondisi adat dan masyarakat saat ini, mendengarkan masukan dari para tokoh adat, kemudian mencari langkah yang dapat dilakukan secara bersama,” katanya.

Perkuat Peran LKAAM dan KAN

Hendri menilai keberadaan LKAAM dan KAN harus terus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan adat secara optimal.

Di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat, nilai-nilai luhur Minangkabau seperti adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK), musyawarah dan mufakat, gotong royong serta penghormatan kepada niniak mamak, menurutnya harus terus dipelihara.

Nilai-nilai tersebut, kata dia, tidak cukup hanya dikenang sebagai warisan budaya atau disampaikan dalam kegiatan seremonial. Nilai adat harus tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

“Tujuan kita tentu bagaimana LKAAM dan KAN ke depan semakin kuat, solid dan mampu menjalankan fungsi kelembagaan adat dengan baik. Kita ingin nilai-nilai adat Minangkabau tetap hidup di tengah masyarakat dan dapat diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari jati diri masyarakat Kota Padang,” ujar Hendri.

Ia mengatakan, penguatan kelembagaan adat juga harus disertai dengan tata kelola organisasi yang baik, komunikasi yang terbuka serta kemampuan menyerap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, lembaga adat diharapkan tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hendri berpandangan, persoalan adat dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Dibutuhkan koordinasi antara LKAAM, KAN, niniak mamak, tokoh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan unsur lainnya.

“LKAAM dan KAN harus menjadi ruang bersama untuk membangun komunikasi. Kalau komunikasi berjalan dengan baik, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dibicarakan dengan mengedepankan musyawarah dan mencari solusi bersama,” tuturnya.

Musda IX Diharapkan Jadi Momentum Kebersamaan

Dalam kesempatan tersebut, Hendri juga menyampaikan harapannya agar seluruh rangkaian menuju Musda IX LKAAM Kota Padang dapat berlangsung secara tertib, aman dan penuh kekeluargaan.

Menurutnya, Musda merupakan bagian dari mekanisme organisasi dalam menentukan kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031. Karena itu, seluruh tahapan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

“Harapan saya, seluruh proses yang sedang kita jalani dapat berlangsung dengan baik, tertib dan penuh kekeluargaan. Siapa pun yang nantinya mendapat amanah, yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga persatuan, marwah adat dan kepentingan anak kemenakan,” ujar Hendri.

Ia menegaskan, dinamika dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan pandangan maupun pilihan dalam proses Musda diharapkan tidak mengganggu hubungan silaturahmi antarsesama pemangku adat.

“Kita tidak ingin perbedaan pilihan atau pandangan menjadi alasan untuk memutus silaturahmi. Justru melalui silaturahmi dan dialog, kita bisa saling memahami, saling memberikan masukan dan bersama-sama mencari jalan terbaik untuk kemajuan kelembagaan adat di Kota Padang,” katanya.

Menurut Hendri, semangat kebersamaan harus tetap menjadi landasan dalam setiap proses organisasi. Sebab, LKAAM merupakan wadah bersama yang berkaitan dengan kepentingan adat dan masyarakat Minangkabau di Kota Padang.

Dorong Adat Tetap Relevan dengan Perkembangan Zaman

Lebih lanjut, Hendri Yazid menyoroti pentingnya menjaga adat dan budaya Minangkabau agar tetap relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, melestarikan adat bukan berarti menutup diri terhadap perubahan. Nilai-nilai dasar adat tetap harus dipertahankan, sementara cara penerapannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan masyarakat saat ini.

“Adat harus tetap hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kita harus mampu menjembatani nilai-nilai adat dengan kebutuhan masyarakat hari ini. Generasi muda harus kita rangkul dan diberikan ruang agar mereka mengenal, memahami dan ikut melestarikan adat serta budaya Minangkabau,” ujarnya.

Ia menilai generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan adat dan budaya Minangkabau.

Karena itu, pembinaan generasi muda perlu menjadi perhatian bersama. Mereka tidak hanya perlu diperkenalkan dengan adat secara teoritis, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan.

Menurut Hendri, hubungan antara niniak mamak, tokoh adat, masyarakat dan generasi muda harus terus diperkuat.

Dengan demikian, adat tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi dapat tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat masa kini sekaligus menjadi pedoman bagi generasi mendatang.

Bersama Menjaga Marwah Adat

Silaturahmi di Kaffe Alta juga dimanfaatkan Hendri Yazid untuk mendengarkan secara langsung pandangan para pemangku adat yang hadir.

Ia menyampaikan bahwa komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat adat akan terus dibuka. Menurutnya, penguatan kelembagaan adat membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak dapat dibebankan kepada satu orang maupun satu organisasi.

“Menjaga marwah adat merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, komunikasi dan kebersamaan harus terus kita bangun. Jangan sampai ada jarak di antara sesama pemangku adat hanya karena perbedaan pandangan,” katanya.

Hendri berharap silaturahmi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antarpemangku adat di Kota Padang.

“Saya berharap dari silaturahmi ini terbangun komunikasi yang semakin baik dan rasa kebersamaan yang semakin kuat. Kita ingin adat tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kota Padang, sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pembinaan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berharap LKAAM, KAN serta seluruh unsur kelembagaan adat dapat terus menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat.

Menurutnya, penguatan organisasi tidak boleh hanya berorientasi pada struktur kelembagaan. Lebih dari itu, keberadaan organisasi harus bermuara pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Yang kita bangun bukan hanya organisasi, tetapi juga kebersamaan. Mudah-mudahan melalui kebersamaan ini kita dapat menjaga adat, menegakkan marwah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Padang,” tutur Hendri.

Menjaga Persatuan di Tengah Dinamika Musda

Silaturahmi yang digelar Hendri Yazid bersama jajaran LKAAM dan KAN se-Kota Padang tersebut menjadi salah satu ruang komunikasi menjelang pelaksanaan Musda IX LKAAM Kota Padang.

Dalam dinamika menuju Musda, sejumlah nama telah muncul sebagai kandidat. Selanjutnya, keputusan mengenai kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031 akan ditentukan melalui mekanisme Musda sesuai ketentuan organisasi.

Bagi Hendri, apa pun dinamika yang berkembang dalam proses tersebut, persatuan dan silaturahmi antarsesama unsur adat harus tetap dijaga.

Ia berharap Musda IX nantinya dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara LKAAM dengan KAN serta membangun komunikasi yang lebih luas dengan niniak mamak, tokoh masyarakat, generasi muda dan seluruh unsur masyarakat.

“Yang paling utama adalah persatuan. Kita boleh berbeda pandangan dalam proses organisasi, tetapi setelah seluruh proses selesai, kita tetap satu keluarga besar masyarakat adat. Kepentingan bersama dan kepentingan anak kemenakan harus menjadi perhatian kita,” katanya.

Hendri juga berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana kondusif selama tahapan Musda berlangsung.

Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dapat menjadi bagian dari proses musyawarah untuk menghasilkan gagasan dan keputusan yang terbaik bagi kelembagaan adat.

Dengan semangat kebersamaan, kelembagaan adat diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai luhur Minangkabau sekaligus menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi langsung antara calon pengurus dengan para pemangku adat. Melalui dialog dan silaturahmi, berbagai pandangan mengenai masa depan kelembagaan adat dapat disampaikan dan dibahas bersama.

Pada akhirnya, seluruh proses menuju Musda IX LKAAM Kota Padang diharapkan tetap berlangsung dalam semangat musyawarah, kekeluargaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Hendri Yazid pun menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh unsur adat di Kota Padang.

Menurutnya, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah dalam kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031, tantangan utama ke depan tetap sama, yakni bagaimana menjaga marwah adat, memperkuat kelembagaan, merangkul generasi muda dan memastikan nilai-nilai Minangkabau tetap hidup di tengah masyarakat.

“Harapan kita sederhana, bagaimana adat tetap hidup, kelembagaan semakin kuat, hubungan antarpemangku adat semakin baik dan anak kemenakan mendapatkan pembinaan yang baik. Semua itu membutuhkan kebersamaan. Karena itu, mari kita jaga silaturahmi dan bersama-sama membangun adat untuk kepentingan masyarakat Kota Padang,” pungkasnya. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong percepatan revitalisasi kawasan Kota Tua sebagai salah satu upaya menghidupkan kembali kawasan bersejarah sekaligus memperkuat potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan kuliner di Kota Padang.

Langkah awal yang kini menjadi perhatian Pemko Padang adalah melakukan pemetaan serta identifikasi secara menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang berada di kawasan Kota Tua.

 

Pendataan tersebut mencakup kondisi fisik bangunan, status kepemilikan, pemanfaatan, hingga nilai sejarah yang terdapat pada masing-masing persil.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Padang Fadly Amran saat memimpin rapat pembahasan revitalisasi kawasan Kota Tua di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (18/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza, Camat Padang Barat Diko Riva Utama, serta Camat Padang Selatan Wilman Muchtar.

Turut hadir Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta Joni Wongso, jajaran Pengurus Pengelola Kota Tua, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cagar Budaya Kota Tua Batang Arau Tommy Jhonlie, Ketua Pokdarwis Kota Tua Kampung Pondok Hongky Victor, serta unsur terkait lainnya.

Pendataan Jadi Fondasi Revitalisasi

Fadly Amran meminta seluruh proses pemetaan dan pendataan kawasan dilakukan secara rinci dan dipercepat. Menurutnya, data yang lengkap menjadi fondasi penting sebelum Pemko Padang menentukan langkah penataan dan revitalisasi kawasan Kota Tua.

Identifikasi tidak hanya dilakukan terhadap kondisi bangunan secara fisik, tetapi juga harus memberikan gambaran mengenai siapa pemilik bangunan, bagaimana bangunan tersebut dimanfaatkan, serta bagaimana nilai sejarah yang melekat pada setiap persil.

Dengan data yang jelas, pemerintah diharapkan dapat menentukan pola penataan yang tepat tanpa mengabaikan keberadaan pemilik maupun aktivitas masyarakat yang selama ini berlangsung di kawasan tersebut.

“Saya ingin proses ini dipercepat dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Setelah semuanya jelas, proses revitalisasi dapat segera dilakukan,” ujar Fadly Amran.

Menurutnya, pendataan yang komprehensif juga diperlukan agar revitalisasi tidak dilakukan secara parsial. Setiap bangunan dan kawasan memiliki karakter serta persoalan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai.

Pendekatan tersebut menjadi penting terutama karena kawasan Kota Tua memiliki nilai sejarah dan budaya yang perlu dijaga.

Tetap Pertahankan Karakter Sejarah

Fadly Amran menekankan, revitalisasi kawasan Kota Tua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penataan harus tetap mempertahankan karakter sejarah serta nilai budaya yang menjadi identitas kawasan.

Bangunan yang memiliki nilai sejarah dan telah masuk dalam kategori cagar budaya harus mendapatkan perhatian khusus dalam proses revitalisasi.

Menurutnya, upaya menjaga bangunan bersejarah harus berjalan beriringan dengan keinginan untuk menjadikan kawasan tersebut lebih hidup dan produktif.

Revitalisasi diharapkan mampu menciptakan ruang yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal dan menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

“Revitalisasi ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas masyarakat di kawasan yang sarat nilai sejarah dan budaya. Ini merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Jelajah Padang,” kata Fadly.

Konsep tersebut menempatkan kawasan Kota Tua sebagai bagian penting dari pengembangan destinasi wisata Kota Padang. Keberadaan bangunan bersejarah, kawasan Batang Arau, Kampung Pondok, serta berbagai aktivitas masyarakat di sekitarnya dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan secara terpadu.

Pemko Padang juga melihat revitalisasi sebagai upaya mempertemukan aspek pelestarian sejarah dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Artinya, kawasan Kota Tua tetap mempertahankan identitas masa lalunya, tetapi pada saat yang sama mampu menjadi ruang publik yang aktif, produktif, dan relevan dengan perkembangan kota.

Bukan Sekadar Proyek Infrastruktur

Wali Kota Padang menegaskan bahwa Pemko Padang siap menjadi fasilitator dalam proses revitalisasi kawasan Kota Tua. Pemerintah daerah ingin penataan kawasan tersebut berkembang menjadi gerakan bersama yang memberikan dampak sosial dan ekonomi.

Fadly tidak ingin revitalisasi Kota Tua hanya dimaknai sebagai pembangunan atau perbaikan infrastruktur.

Sebaliknya, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang yang mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas masyarakat, termasuk usaha kreatif, kegiatan kebudayaan, pembelajaran sejarah, serta wisata kuliner.

“Pemko Padang siap menjadi fasilitator agar revitalisasi Kota Tua berkembang menjadi gerakan sosial dan ekonomi, bukan sekadar proyek infrastruktur. Kita ingin kawasan Kota Tua kembali menjadi ruang publik yang hidup, tempat tumbuhnya usaha kreatif, serta pembelajaran sejarah, dan wisata kuliner lokal,” ujarnya.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, pengelola kawasan, komunitas, akademisi, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif, hingga kelompok sadar wisata.

Kehadiran perwakilan Pokdarwis dan pengelola Kota Tua dalam rapat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan menyerap berbagai masukan dari pihak yang selama ini beraktivitas serta terlibat langsung dalam pengembangan kawasan.

Dorong Pengembangan Wisata Kuliner

Selain potensi bangunan bersejarah, Fadly Amran melihat kekuatan Kota Padang juga terletak pada kekayaan kulinernya.

Identitas kuliner yang kuat dan beragam dinilai dapat menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat kawasan Kota Tua sebagai destinasi wisata.

Karena itu, pengembangan gastronomi perlu mendapat perhatian dalam konsep revitalisasi. Menurut Fadly, kekuatan kuliner lokal perlu dikemas melalui strategi rebranding yang tetap autentik, sehingga karakter dan identitas kuliner Padang tidak hilang.

Di sisi lain, pengelolaan yang profesional juga dibutuhkan agar potensi tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan gastronomi juga berkaitan dengan upaya memperkuat posisi Kota Padang dalam Jaringan Kota Kreatif UNESCO bidang gastronomi.

Dengan demikian, revitalisasi Kota Tua tidak hanya berbicara mengenai bangunan dan kawasan, tetapi juga menyangkut pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan dengan budaya, sejarah, kuliner, dan pariwisata.

Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan pengalaman wisata yang lebih utuh bagi pengunjung. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat bangunan bersejarah, tetapi juga dapat menikmati kuliner lokal, mempelajari sejarah kawasan, serta merasakan aktivitas masyarakat yang menjadi bagian dari identitas Kota Padang.

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat

Pembahasan revitalisasi Kota Tua juga menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor. Sejumlah perangkat daerah memiliki peran sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung penataan kawasan.

Dinas Pariwisata memiliki peran dalam pengembangan destinasi dan aktivitas wisata, sementara perangkat daerah lainnya dapat mendukung dari sisi penataan kawasan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, hingga penguatan infrastruktur.

Keterlibatan akademisi juga menjadi bagian penting, terutama dalam memberikan perspektif terkait arsitektur, karakter bangunan, serta prinsip pelestarian kawasan bersejarah.

Sementara itu, kelompok sadar wisata dan pengelola kawasan dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi dan aktivitas yang berlangsung sehari-hari di lapangan.

Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan konsep revitalisasi yang tidak hanya baik secara perencanaan, tetapi juga dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat.

Jadikan Kota Tua Ruang Publik yang Hidup

Pemko Padang berharap revitalisasi kawasan Kota Tua nantinya dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Kawasan yang memiliki nilai sejarah diharapkan tidak hanya menjadi tempat untuk melihat bangunan lama, tetapi berkembang menjadi ruang publik yang hidup dengan berbagai aktivitas positif.

Usaha kreatif masyarakat dapat tumbuh, kegiatan kebudayaan dapat berkembang, dan potensi kuliner lokal dapat semakin dikenal. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat memperoleh ruang untuk berinteraksi serta mendapatkan manfaat ekonomi dari berkembangnya aktivitas kawasan.

Dari sisi pariwisata, kawasan Kota Tua diharapkan mampu menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat identitas Kota Padang sebagai kota dengan kekayaan sejarah, budaya, dan kuliner.

Namun, seluruh proses tersebut tetap harus dibangun di atas fondasi pendataan yang akurat. Karena itu, percepatan pemetaan dan identifikasi bangunan menjadi tahapan awal yang sangat penting.

Setelah kondisi bangunan, status kepemilikan, pemanfaatan, serta nilai sejarah setiap persil dapat dipetakan secara jelas, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan langkah revitalisasi.

Dengan pendekatan tersebut, Pemko Padang ingin memastikan revitalisasi Kota Tua berlangsung secara terarah, tetap menghormati nilai sejarah dan budaya, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Rapat yang dipimpin Fadly Amran menjadi salah satu langkah untuk menyatukan berbagai pihak dalam mewujudkan kawasan Kota Tua yang tetap memiliki karakter sejarah, namun mampu berkembang sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi kreatif, wisata, dan kuliner.

Melalui Progul Jelajah Padang, Pemko Padang menargetkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi sejarah dan wisata dapat semakin dikenal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Revitalisasi Kota Tua pun diharapkan menjadi gerakan bersama untuk menjaga warisan sejarah sekaligus membuka ruang baru bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi dan kreativitas masyarakat Kota Padang. (AdF)

 

PADANG – Pemerintah Kota Padang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Wilayah Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi gabungan terhadap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Balai Gadang, Kota Padang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan pada Kamis (17/9/2026), dengan meninjau langsung progres pembangunan Huntap yang direncanakan mencapai kurang lebih 340 unit rumah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa mendampingi Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Sumatera Barat Brigjen Pol. Yopie Indra beserta Tim Monitoring dan Evaluasi Gabungan Satgas PRR untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan di lapangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulvito, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tri Hadiyanto, serta unsur terkait lainnya.

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan perkembangan pembangunan Huntap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan sekaligus melihat secara langsung berbagai perkembangan pekerjaan di lokasi.

Pembangunan Huntap Dilakukan Bertahap

Dalam peninjauan tersebut, Sekda Kota Padang Raju Minropa bersama jajaran Satgas PRR melihat langsung sejumlah bangunan Huntap yang saat ini telah mulai dikerjakan.

Dari total rencana pembangunan sekitar 340 unit, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sejumlah unit rumah telah mulai dibangun dan sebagian di antaranya telah selesai.

Sementara itu, pembangunan unit lainnya akan terus dilanjutkan pada tahap berikutnya secara paralel, menyesuaikan kesiapan lahan di kawasan tersebut.

Lahan yang telah melalui proses land clearing akan dipersiapkan untuk segera dilanjutkan dengan pembangunan rumah. Pola pelaksanaan secara paralel tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan.

Raju Minropa mengatakan, Pemerintah Kota Padang terus memberikan dukungan serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pembangunan Huntap.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan dengan baik, mulai dari kesiapan lahan hingga pelaksanaan pembangunan fisik.

“Pemerintah Kota Padang terus mendukung dan berkoordinasi dalam percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ini, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,” ujar Raju Minropa.

Ia menambahkan, pembangunan Huntap memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian tempat tinggal yang layak.

Karena itu, Pemko Padang berharap pembangunan dapat terus berjalan secara konsisten dan diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kesiapan di lapangan.

“Kami berharap pembangunan Huntap ini dapat segera diselesaikan secara bertahap, sehingga nantinya dapat memberikan kepastian hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Satgas PRR Tinjau Fisik Langsung Progres Huntap

Ketua Tim Satgas PRR Wilayah Sumatera Barat Brigjen Pol. Yopie Indra mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Huntap di lapangan.

Menurutnya, peninjauan fisik secara langsung diperlukan untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan yang telah berjalan serta memastikan tahapan pekerjaan terus berlanjut.

“Hari ini kami dari Satuan Tugas PRR melakukan kunjungan fisik langsung ke lokasi pembangunan Huntap yang rencananya akan dibangun kurang lebih 340 unit,” ujar Yopie Indra.

Dari hasil peninjauan, pihaknya melihat bahwa pembangunan sejumlah rumah sudah menunjukkan perkembangan. Bahkan, sebagian bangunan telah selesai dikerjakan.

“Saat ini kita sudah melihat sebagian rumah sudah selesai dibangun. Pembangunan akan terus dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Buddha Tzu Chi secara paralel, sehingga begitu lahan selesai dilakukan land clearing, langsung dibangun seterusnya,” jelasnya.

Pola pembangunan secara paralel tersebut menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan pekerjaan. Dengan demikian, lahan yang sudah siap tidak perlu menunggu seluruh kawasan menyelesaikan proses persiapan sebelum pembangunan rumah dimulai.

Setiap bagian lahan yang telah selesai menjalani proses land clearing dapat langsung dimanfaatkan untuk tahapan pembangunan berikutnya.

Sekitar 340 Unit Huntap Dibangun

Pembangunan Hunian Tetap di Balai Gadang tersebut direncanakan mencapai kurang lebih 340 unit. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan perkembangan pekerjaan pada masing-masing bagian kawasan.

Tahap awal pembangunan saat ini telah berjalan. Sejumlah rumah sudah berdiri dan sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Selanjutnya, pembangunan akan diteruskan pada lahan-lahan yang telah siap melalui proses land clearing.

Dengan metode pembangunan paralel, proses pengerjaan diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga target pembangunan seluruh unit Huntap dapat dicapai secara bertahap.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satgas PRR bersama Pemko Padang juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan tetap terpantau dari sisi perkembangan fisik maupun kesiapan tahapan berikutnya.

Kehadiran jajaran Pemko Padang bersama Satgas PRR di lokasi menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengawal proses pembangunan Huntap.

Pemko Pastikan Koordinasi Terus Berjalan

Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Satgas PRR dan unsur terkait lainnya selama proses pembangunan Huntap berlangsung.

Koordinasi tersebut mencakup berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kesiapan lahan, pelaksanaan pembangunan, hingga percepatan penyelesaian unit-unit rumah secara bertahap.

Sekda Kota Padang Raju Minropa menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Huntap membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembangunan dan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pemko Padang juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan bersama pihak terkait sehingga berbagai tahapan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Sementara itu, Satgas PRR memastikan monitoring di lapangan akan menjadi bagian penting dalam mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian tetap.

Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan paralel, diharapkan setiap lahan yang telah siap dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah.

Diharapkan Berikan Kepastian Hunian Layak

Pembangunan Huntap di kawasan Balai Gadang diharapkan dapat memberikan kepastian hunian yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain menjadi tempat tinggal, hunian tetap juga diharapkan memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan setelah melalui berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Karena itu, percepatan pembangunan menjadi perhatian bersama agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Pemko Padang bersama Satgas PRR akan terus mengawal perkembangan pembangunan, sementara pelaksanaan di lapangan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan lahan.

Dengan dukungan dan koordinasi seluruh pihak, pembangunan sekitar 340 unit Huntap tersebut diharapkan dapat terus mengalami kemajuan hingga seluruh tahapan pembangunan selesai.

Monitoring dan evaluasi di Balai Gadang pun menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga terus dipantau dan dikoordinasikan agar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Padang berharap proses pembangunan Huntap dapat berjalan lancar, sehingga ke depan masyarakat yang menjadi sasaran penerima hunian dapat memperoleh tempat tinggal yang layak, aman, dan memberikan kepastian untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga. (AdF)

PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi kiprah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang yang selama ini konsisten membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk penanganan dan mitigasi bencana di wilayah Kota Padang.

Apresiasi tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PMI ke-81 tingkat Kota Padang yang digelar di Ballroom Universitas Baiturrahmah, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kemanusiaan, mempererat sinergi antara PMI dan Pemerintah Kota Padang, sekaligus memberikan penghargaan kepada para pendonor darah yang telah berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, turut hadir Dandim 0312 Padang Letkol Inf. Faiq Fahmi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Eka Putra Buhari, Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Hj. Maizarnis, Rektor Universitas Baiturrahmah Prof. Musliar Kasim, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta tamu undangan lainnya.

Wali Kota Apresiasi Kiprah PMI dalam Misi Kemanusiaan

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh jajaran PMI Kota Padang yang terus berinovasi serta bergerak bersama pemerintah dalam menjalankan berbagai misi kemanusiaan.

Menurutnya, PMI memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, terutama ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi.

Keberadaan PMI di tengah masyarakat dinilai sejalan dengan semangat dan program Padang Sigap yang dijalankan Pemerintah Kota Padang. Program tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan, kepedulian, serta kecepatan dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Memaknai HUT PMI tahun ini, kami mengucapkan terima kasih kepada PMI Kota Padang yang selalu berinovasi, melangkah, bergerak bersama Pemerintah Kota Padang menjalankan misi-misi kemanusiaan,” ujar Fadly Amran.

Ia menilai, peran PMI tidak hanya terlihat ketika bencana terjadi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan pencegahan, mitigasi, edukasi, pelayanan kesehatan, serta aksi sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kehadiran para relawan PMI di lapangan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat. Dalam situasi bencana, relawan memiliki peran untuk membantu penanganan warga terdampak, mendukung proses evakuasi sesuai kebutuhan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Karena itu, Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan kerja sama dengan PMI Kota Padang agar berbagai kegiatan kemanusiaan dapat berjalan secara optimal.

Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan PMI, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan PMI Kota Padang dalam mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kami akan terus memperkuat kerja sama ini agar keberadaan PMI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

PMI Aktif dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana

Lebih lanjut, Fadly Amran mengapresiasi PMI Kota Padang yang selama ini aktif dalam kegiatan mitigasi bencana maupun hadir langsung di lokasi ketika bencana terjadi.

Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga kemanusiaan, relawan, dunia usaha, serta masyarakat.

Kota Padang sebagai daerah yang memiliki potensi menghadapi berbagai jenis bencana membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat.

 

Dalam konteks tersebut, PMI menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah.

Melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, PMI diharapkan terus membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapsiagaan, kepedulian sosial, dan solidaritas terhadap sesama.

Fadly Amran juga berharap kolaborasi antara Pemko Padang dan PMI dapat semakin diperluas, tidak hanya dalam penanganan bencana, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan pelayanan kemanusiaan lainnya.

Ia menekankan bahwa semangat kemanusiaan harus terus dirawat dan diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan kerja sama yang baik, keberadaan organisasi kemanusiaan seperti PMI diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Padang.

88 Pendonor Darah Terima Penghargaan Donor 100 Kali

Puncak perayaan HUT PMI ke-81 tingkat Kota Padang juga diisi dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan peringatan perjalanan organisasi kemanusiaan tersebut.

Selain itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyerahkan penghargaan kepada para pendonor darah yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali.

Sebanyak 88 orang pendonor darah menerima penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam kegiatan donor darah.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan darah untuk membantu pasien dan warga yang membutuhkan.

Donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian sosial. Setiap pendonor yang secara rutin menyumbangkan darah turut berkontribusi dalam menjaga ketersediaan darah untuk berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan.

Melalui momentum HUT PMI ke-81 ini, semangat donor darah diharapkan semakin tumbuh di tengah masyarakat. Kesadaran untuk mendonorkan darah secara sukarela perlu terus ditingkatkan agar kebutuhan darah dapat didukung oleh partisipasi masyarakat.

Penghargaan kepada para pendonor juga menjadi pesan bahwa kontribusi kemanusiaan, sekecil apa pun, memiliki arti penting bagi orang lain.

Zulhardi: PMI Lahir Satu Bulan Setelah Kemerdekaan Indonesia

Sementara itu, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif menjelaskan bahwa Palang Merah Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

PMI lahir pada 17 September 1945, atau satu bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Zulhardi, momentum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PMI sejak awal memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan bangsa dan negara dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

“Hari ini kita memperingati HUT PMI ke-81. PMI lahir satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada 17 September 1945. Ini menandakan pentingnya keberadaan PMI dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan, PMI akan terus berupaya menjalankan tugas kemanusiaan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, PMI Kota Padang terus mendorong keterlibatan relawan, pendonor darah, anggota Palang Merah Remaja (PMR), serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Menurut Zulhardi, dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar PMI dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan secara berkelanjutan.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama ini.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan dan fasilitas yang diberikan sejauh ini. Kami akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan,” ujarnya.

PMI Bagikan 2.500 Masker bagi Masyarakat Terdampak Kabut Asap

Dalam rangkaian peringatan HUT PMI ke-81, PMI Kota Padang juga menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.

Zulhardi Z Latif menyampaikan bahwa PMI Kota Padang membagikan sebanyak 2.500 masker kepada masyarakat sebagai bagian dari aksi sosial dalam momentum peringatan hari jadi organisasi tersebut.

Pembagian masker ini merupakan salah satu bentuk kepedulian PMI terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi dampak kabut asap.

Kabut asap dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi menimbulkan persoalan pada kualitas udara. 

Karena itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap menjadi hal yang penting.

Melalui pembagian masker tersebut, PMI Kota Padang berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan dalam kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Zulhardi menjelaskan, kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari komitmen PMI untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai situasi.

Selain pembagian masker, PMI Kota Padang juga telah menyiapkan agenda kegiatan lainnya yang melibatkan generasi muda, khususnya anggota Palang Merah Remaja.

Gala Kreativitas PMR Ditunda akibat Kondisi Kabut Asap

Zulhardi Z Latif menambahkan, PMI Kota Padang juga berencana menggelar Gala Kreativitas bagi anggota Palang Merah Remaja (PMR).

Kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah bagi anggota PMR untuk mengembangkan kreativitas, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan sejak usia sekolah.

Namun, pelaksanaan Gala Kreativitas PMR tersebut masih ditunda karena kondisi kabut asap yang sedang terjadi.

“Selain pembagian masker dalam rangka HUT PMI ke-81, kami juga akan mengadakan Gala Kreativitas untuk anggota Palang Merah Remaja (PMR). Namun, pelaksanaannya masih kami tunda karena kondisi kabut asap saat ini,” kata Zulhardi.

Penundaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keselamatan peserta. PMI Kota Padang tetap berupaya memastikan setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dapat dilaksanakan dalam kondisi yang mendukung.

Gala Kreativitas PMR diharapkan nantinya dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menampilkan berbagai kemampuan, memperkuat rasa solidaritas, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar gerakan Palang Merah.

Perkuat Kolaborasi untuk Masyarakat Kota Padang

Puncak perayaan HUT PMI ke-81 tingkat Kota Padang menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen seluruh pihak dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.

Apresiasi yang disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran menunjukkan pentingnya peran PMI sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan kondisi darurat.

Di sisi lain, dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap PMI diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program kemanusiaan, mulai dari kegiatan donor darah, pelayanan sosial, mitigasi bencana, hingga pembinaan generasi muda melalui PMR.

Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z Latif juga menegaskan kesiapan organisasinya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemko Padang dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

Dengan semangat kebersamaan, PMI Kota Padang diharapkan semakin mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan serta memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial.

Peringatan HUT PMI ke-81 ini pun tidak hanya menjadi ajang perayaan hari jadi organisasi, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat kemanusiaan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Melalui dukungan pemerintah, relawan, pendonor darah, anggota PMR, dan seluruh elemen masyarakat, PMI Kota Padang diharapkan terus hadir sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan harapan Pemerintah Kota Padang untuk membangun kota yang semakin sigap, tangguh, peduli, dan mampu menghadapi berbagai tantangan melalui sinergi serta kolaborasi seluruh pihak. (AdF)

PADANG – Pemerintah Kota Padang kembali mencatatkan capaian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemko Padang menerima penghargaan sebagai Nomine Kategori Kota dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2026 yang berlangsung di Auditorium Nusantara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (16/9/2026).

Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani. Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Fauzan Ibnovi.

Penghargaan ini menjadi bagian dari apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, serta percepatan pelaksanaan berusaha.

Bagi Pemerintah Kota Padang, capaian tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemko Padang untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat serta dunia usaha.

“Kita tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” ujar Maigus Nasir.

Ia menegaskan, pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah daerah.

Karena itu, Pemko Padang berkomitmen menjadikan peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem investasi yang semakin baik di Kota Padang.

Menurut Maigus, pertumbuhan investasi tidak dapat hanya mengandalkan satu organisasi perangkat daerah. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, serta seluruh pihak terkait agar berbagai potensi yang dimiliki Kota Padang dapat dikembangkan secara optimal.

“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Padang Melayani Jadi Penguatan Pelayanan

Maigus menjelaskan, Pemko Padang terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pelayanan publik dan menciptakan kemudahan bagi masyarakat maupun investor melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.

Program tersebut menjadi salah satu pijakan Pemko Padang dalam menghadirkan pelayanan yang lebih responsif, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan investasi, Pemko Padang juga terus menyiapkan dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang dapat menjadi daya tarik bagi investor.

Sejumlah sektor yang terus didorong antara lain pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi berbagai potensi daerah, serta penguatan digitalisasi pelayanan.

Penguatan digitalisasi dinilai penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintahan yang praktis, cepat, transparan, dan dapat diakses dengan lebih mudah.

Pemko Padang berharap berbagai pembenahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kualitas administrasi pelayanan, tetapi juga mampu memberikan efek berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kemudahan pelayanan dan kepastian dalam proses perizinan, pemerintah daerah berharap semakin banyak peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kota Padang.

Investasi yang tumbuh nantinya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan sektor usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas Pelayanan Jadi Faktor Penting Iklim Investasi

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas pelayanan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan maupun mengembangkan kegiatan usahanya.

Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan perizinan berusaha. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim investasi semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tekad tersebut sesuai dengan tema Anugerah Layanan Investasi tahun ini yakni ‘Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju’,” ujar Rosan.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung agenda investasi dan hilirisasi nasional melalui penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Penilaian Melalui Sejumlah Tahapan

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Mohammad Rudy Salahuddin, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan setelah pemerintah daerah melalui sejumlah tahapan penilaian.

Proses penilaian mencakup penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan, hingga penetapan nominasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai memenuhi kriteria.

Menurut Rudy, proses tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah memiliki komitmen dalam menjalankan pelayanan perizinan berusaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam penilaian ialah komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

“Harapannya, pemberian penghargaan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” kata Rudy.

Ia menambahkan, penilaian juga mencakup berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Penilaian juga mencakup upaya meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.

Momentum Memperkuat Kepercayaan Investor

Bagi Pemko Padang, penghargaan sebagai Nomine Kategori Kota dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB Tahun 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik.

Maigus Nasir menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan titik akhir, melainkan bagian dari proses evaluasi sekaligus pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pemko Padang akan terus mendorong kolaborasi antarperangkat daerah agar proses pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif.

Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan hambatan dalam proses perizinan serta memberikan kepastian bagi investor yang ingin menanamkan modal dan mengembangkan usahanya di Kota Padang.

Di sisi lain, keberadaan berbagai potensi ekonomi, pariwisata, UMKM, perdagangan, serta sektor lainnya menjadi modal penting yang terus dipersiapkan Pemko Padang untuk mendukung masuknya investasi.

Melalui penguatan pelayanan dan optimalisasi potensi daerah, Pemko Padang berharap investasi yang masuk tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pengembangan investasi diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan semangat Padang Melayani, Pemko Padang berkomitmen menjadikan pelayanan publik sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.

Capaian dalam Anugerah Layanan Investasi Tahun 2026 pun diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemko Padang untuk terus berbenah, berinovasi, dan menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, transparan, serta memberikan kepastian.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Kota Padang sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (AdF)

 

PASAMAN BARAT – Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat berhasil mengamankan seorang pria berusia 63 tahun berinisial D alias Unyil yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual.

Ironisnya, tersangka diamankan polisi saat sedang bekerja sebagai badut hiburan di kawasan Pasar Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, pada Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 12.26 WIB.

Penangkapan tersebut dilakukan setelah jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi secara berulang dalam kurun waktu Juli 2024 hingga Januari 2026.

Korban yang dalam pemberitaan ini disebut dengan nama samaran Bunga, merupakan seorang anak perempuan penyandang disabilitas intelektual. Kasus tersebut semakin memprihatinkan setelah diketahui korban kini dalam kondisi hamil.

Berdasarkan keterangan kepolisian, dugaan tindak pidana tersebut terjadi di kawasan Kebun Nilam, Rimbo Janduang, Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat.

Kasus ini kemudian terungkap dan ditindaklanjuti oleh kepolisian hingga akhirnya keberadaan tersangka diketahui. Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat bergerak melakukan penangkapan terhadap D di lokasi tempatnya bekerja sebagai badut.

Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Diduga Dilakukan Berulang Kali

Kasatreskrim Polres Pasaman Barat Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K mengatakan, penangkapan terhadap tersangka dilakukan secara cepat setelah petugas mendapatkan informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan.

“Penangkapan dilakukan cepat dan tepat di lokasi tersangka bekerja. Tersangka tidak dapat berkutik dan langsung kami bawa ke Mako Polres untuk pemeriksaan mendalam. Dari interogasi awal, ia mengakui seluruh perbuatannya,” ujar Iptu A. Agung.

Menurutnya, perkara tersebut menjadi perhatian serius karena korban merupakan anak yang memiliki keterbatasan intelektual sehingga berada dalam kondisi yang sangat rentan.

“Yang membuat kami sangat prihatin, pelaku memanfaatkan keterbatasan korban. Mengancam, menyuap dengan uang kecil, dan berulang kali melampiaskan nafsunya. Hingga korban hamil, kejahatan ini baru terungkap. Ini sangat memilukan,” katanya.

Dugaan tindak pidana tersebut disebut terjadi berulang kali selama beberapa bulan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memanfaatkan kerentanan korban serta menggunakan ancaman fisik maupun psikis agar korban tidak berani menceritakan apa yang dialaminya.

Selain itu, tersangka juga diduga memberikan sejumlah uang dalam jumlah kecil kepada korban dengan maksud membungkam korban agar tidak mengungkapkan peristiwa tersebut kepada orang lain.

Kondisi korban yang masih berstatus anak dan menyandang disabilitas intelektual membuat proses penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis maupun fisik korban.

Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Iptu A. Agung menegaskan, proses penyidikan terhadap perkara tersebut masih terus berjalan. Kepolisian tidak hanya berfokus terhadap tersangka yang telah diamankan, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Pemeriksaan belum selesai. Melalui pendampingan psikolog dari APSIFOR Perwakilan Sumatera Barat, terungkap dugaan keterlibatan pihak lain,” jelasnya.

Ia mengatakan, dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan akan didalami secara hati-hati oleh penyidik.

“Kami sedang menyelidiki hal ini secara hati-hati, mengingat kondisi mental dan fisik korban yang sedang hamil. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap sepenuhnya,” tegas Iptu A. Agung.

Ia memastikan setiap informasi yang diperoleh penyidik akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Jika nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, kepolisian akan melakukan tindakan hukum terhadap pihak tersebut.

“Tersangka kami jerat pasal berlapis, ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Ini belum tentu final. Jika terbukti ada pelaku lain, mereka juga akan kami tangkap dan proses hukum. Keadilan harus ditegakkan — Bunga berhak mendapatkan keadilan penuh,” tuturnya.

Dijerat Ketentuan Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dan Penyandang Disabilitas

Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan ketentuan sebagaimana Pasal 473 ayat (2) huruf b dan d Undang. 

Sumber : Humas Polres Pasaman Barat

 

SUMBARNET - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polres Payakumbuh. Aiptu Mulia Raja, S.I.P., Bhabinkamtibmas Polsek Situjuah Limo Nagari Polres Payakumbuh Polda Sumbar, berhasil meraih Nomiasi 3 (Tiga) Besar Terbaik Kategori Perseorangan Kelompok Planet dalam ajang KOMPOLNAS Awards 2026 yang digelar di Jakarta tanggal 17 September 2026

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas dan pengabdianya sebagai anggota Polri serta kiprahnya dalam mengembangkan usaha Rumah Kompos Sago Mandiri yang mana hal ini merupakan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan pengelolaan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.

Melalui Rumah Kompos ini, Aiptu Mulia Raja tidak hanya hadir menjalankan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya membangun kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian yang diraih Aiptu Mulia Raja. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Payakumbuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik, hadir di tengah masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.” tegas Kapolres

Capaian ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polres Payakumbuh dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, profesional dan dekat dengan masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Wakil Bupati Agam, Kepala Dinas Perkimtan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Direktur Utama Hutama Karya, serta Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melakukan dialog dan diskusi dengan niniak mamak, wali nagari, serta masyarakat Kecamatan Sungai Pua dan Banuhampu, Kabupaten Agam pada Jum'at, (18/9/2026). Pertemuan itu membahas rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi dan akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak sepanjang sekitar 6,5 kilometer.

Dalam pertemuan tersebut, Andre menegaskan pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas infrastruktur di Sumatera Barat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa berdialog langsung dengan niniak mamak, wali nagari, dan masyarakat untuk membahas rencana Tol Sicincin–Bukittinggi serta akses bypass dari Exit Tol Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Dialog seperti ini penting agar pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Andre.

Menurut Andre, pemerintah pusat memiliki komitmen besar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Salah satunya melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang akan berlangsung hingga tahun 2028 dengan total anggaran mencapai Rp19 triliun.

Ia menjelaskan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, tetapi juga perbaikan irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga jaringan PDAM yang rusak akibat bencana.

“Presiden Prabowo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk pembangunan kembali Sumatera Barat secara bertahap hingga 2028. Ini mencakup jalan, jembatan, irigasi, SPAM, dan infrastruktur penting lainnya,” ujarnya.

Andre menyebut sejumlah proyek sudah berjalan. Perbaikan infrastruktur di kawasan terdampak bencana memasuki tahap pertama dengan nilai sekitar Rp370 miliar, sementara tahap kedua senilai sekitar Rp300 miliar akan segera ditenderkan.

Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan Malalak yang menurutnya sulit direalisasikan tanpa dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Selain membahas pembangunan jalan tol, Andre juga menjelaskan berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, terutama persoalan pembebasan lahan.

Menurutnya, banyak proyek strategis nasional membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan karena pemerintah pusat hanya dapat membiayai pembangunan fisik infrastruktur.

“Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu kami mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik agar pembangunan dapat berjalan,” katanya.

Andre juga menjelaskan ruas Tol Padang Panjang–Bukittinggi yang panjangnya sekitar 19,6 kilometer dirancang dengan berbagai flyover dan terowongan. Infrastruktur itu dibangun untuk memastikan tidak ada kampung, nagari, atau jorong yang terpisah akibat keberadaan jalan tol.

“Setiap sekitar dua kilometer akan ada flyover atau terowongan penghubung. Jadi pembangunan tol ini bukan untuk membelah kampung, tetapi untuk membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Selain jalan tol, Andre mengungkapkan pemerintah pusat juga memiliki rencana mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat. Program tersebut mencakup jalur Kayu Tanam–Sawahlunto–Sijunjung serta Kayu Tanam menuju Limapuluh Kota sebagai bagian dari penguatan konektivitas transportasi di Pulau Sumatera.

Ia berharap dialog yang dilakukan bersama masyarakat dapat memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang dinilai akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Sumatera Barat.

“Tujuan kita sama, yaitu membangun kampung halaman agar lebih maju, akses semakin baik, dan ekonomi masyarakat tumbuh lebih cepat. Karena itu pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan mendengar aspirasi masyarakat,” tutup Andre. (***)

 

SUMBARNET - Nama Dr. H. Hendri Yazid, S.Pd.I., M.Pd., MM., Dt. Rajo Diguci, mencuat dalam bursa pencalonan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang periode 2026-2031.

Dengan latar belakang pendidikan akademik yang kuat serta pengalaman panjang di lingkungan birokrasi Kementerian Agama, Hendri Yazid membawa gagasan kepemimpinan yang memadukan penguatan adat, nilai-nilai keagamaan, pelayanan masyarakat, inovasi, serta regenerasi generasi muda.

Hendri Yazid secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua LKAAM Kota Padang pada Senin, 7 September 2026 bertempat di Komplek Masjid Raya Sumatera Barat dan mendapat nomor urut 1.

Dalam proses pendaftaran tersebut, Hendri Yazid membawa dukungan dari 14 Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan LKAAM.

 

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dari langkahnya untuk ikut mengambil peran dalam memperkuat kelembagaan adat di Kota Padang untuk periode lima tahun mendatang.

Dalam pencalonannya, Hendri Yazid mengusung slogan "Bersama, Lestarikan Adat, Tegakkan Marwah, Majukan Padang."

Slogan tersebut menggambarkan arah kepemimpinan yang ingin dibangun dengan menempatkan adat dan budaya Minangkabau sebagai salah satu fondasi penting dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mendorong agar kelembagaan adat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Berbekal Pengalaman Birokrasi dan Pendidikan

Dr. H. Hendri Yazid memiliki latar belakang pendidikan S.Pd.I., M.Pd., MM., hingga jenjang doktoral. Perjalanan akademik tersebut menjadi salah satu modal dalam membangun perspektif kepemimpinan yang menggabungkan aspek pendidikan, manajemen, pelayanan publik, serta pembinaan masyarakat.

Di bidang birokrasi, Hendri Yazid pernah dipercaya sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Padang.

Selanjutnya, ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

Pengalaman tersebut membuat Hendri Yazid memiliki rekam aktivitas yang bersentuhan langsung dengan berbagai sektor pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Selama berada di lingkungan Kementerian Agama, rekam kerjanya disebut berfokus pada sejumlah bidang, mulai dari inovasi pelayanan, pembinaan masyarakat, pendidikan madrasah, masjid, penyelenggaraan haji dan umrah, zakat, wakaf, hingga upaya menjaga kerukunan umat.

Pengalaman di birokrasi tersebut kini menjadi salah satu bagian dari modal yang dibawanya ke ranah kelembagaan adat.

Bagi Hendri Yazid, pengalaman mengelola organisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi bekal untuk mendorong LKAAM agar semakin responsif terhadap berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Menguatkan Adat dan Syarak

Dalam pencalonannya sebagai Ketua LKAAM Kota Padang periode 2026-2031, Hendri Yazid menempatkan penguatan adat dan budaya Minangkabau sebagai bagian utama dari visi yang ditawarkan.

Visi tersebut berpijak pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Selain ABS-SBK, konsep kepemimpinan yang dibawa juga menekankan pentingnya musyawarah mufakat serta prinsip bajanjang naik batanggo turun dalam kehidupan adat Minangkabau.

Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun komunikasi dan pengambilan keputusan di tengah masyarakat adat.

Hendri Yazid memandang penguatan adat tidak semata-mata berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai adat tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika generasi muda.

Melalui pencalonan tersebut, arah yang ditawarkan adalah bagaimana kelembagaan adat dapat terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi ruang bersama untuk menjaga identitas budaya Minangkabau.

Menjembatani Adat dengan Generasi Muda

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam gagasan kepemimpinan Hendri Yazid adalah hubungan antara kelembagaan adat dengan generasi muda.

Perubahan zaman membuat generasi muda memiliki pola komunikasi dan cara berinteraksi yang berbeda. Karena itu, keberlangsungan nilai-nilai adat membutuhkan pendekatan yang mampu menjangkau generasi baru.

Dalam analisis GardaPublik yang disampaikan mengenai pencalonannya, Hendri Yazid disebut memiliki salah satu modal berupa kemampuan menjembatani komunikasi dengan Gen Z.

Hal tersebut menjadi relevan dalam konteks regenerasi adat. Sebab, keberadaan generasi muda tidak hanya diperlukan sebagai penerima warisan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengembangan dan keberlanjutan adat Minangkabau.

Dengan pendekatan komunikasi yang lebih terbuka, kelembagaan adat diharapkan dapat semakin dekat dengan generasi muda tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi identitas Minangkabau.

Lima Tahun ke Depan dan Tantangan Kelembagaan Adat

Pencalonan Ketua LKAAM Kota Padang periode 2026-2031 berlangsung di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Kelembagaan adat tidak hanya dituntut untuk mempertahankan nilai dan tradisi, tetapi juga perlu menjawab persoalan sosial yang muncul akibat perubahan zaman.

Karena itu, gagasan kepemimpinan Hendri Yazid diarahkan pada upaya membangun kelembagaan adat yang tetap berakar pada nilai tradisi, namun terbuka terhadap inovasi.

Dalam konsep yang ditawarkan, terdapat sejumlah kata kunci yang menjadi gambaran arah kepemimpinannya, yakni BERAKAR, MERANGKUL, MENGHUBUNGKAN, MELAYANI, BERINOVASI, dan MEREGENERASI.

"Berakar" menggambarkan komitmen untuk tetap berpijak pada adat dan budaya Minangkabau.

"Merangkul" menekankan pentingnya membangun kebersamaan dengan berbagai unsur masyarakat.

"Menghubungkan" menggambarkan upaya memperkuat komunikasi antara pemangku adat, masyarakat, generasi muda, pemerintah, serta para perantau.

Sementara "melayani" menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari keberadaan kelembagaan adat.

Kemudian "berinovasi" diarahkan agar adat mampu mengikuti perkembangan zaman, sedangkan "meregenerasi" menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus yang memahami sekaligus mampu mengembangkan nilai-nilai adat.

Memiliki Jaringan Organisasi dan Perantau

Selain pengalaman birokrasi dan aktivitas adat, modal lain yang disebut dalam analisis GardaPublik adalah jaringan organisasi dan komunikasi yang dimiliki Hendri Yazid.

Jaringan tersebut antara lain berkaitan dengan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), Kementerian Agama, serta jaringan perantau Padang.

Jaringan yang luas tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat dalam upaya membangun komunikasi mengenai adat dan kebudayaan Minangkabau.

Apalagi, hubungan antara masyarakat di kampung halaman dengan perantau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Minangkabau.

Dengan komunikasi yang kuat antara ranah dan rantau, berbagai potensi dapat dihubungkan untuk mendukung pelestarian adat, budaya, pendidikan, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.

Mengusung Semangat Kebersamaan

Slogan "Bersama, Lestarikan Adat, Tegakkan Marwah, Majukan Padang" menjadi pesan utama yang dibawa Hendri Yazid dalam pencalonannya.

Kata "bersama" menegaskan bahwa pelestarian adat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, generasi muda, pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur lainnya.

Sementara itu, pelestarian adat juga diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga marwah masyarakat Minangkabau.

Adat yang hidup di tengah masyarakat diharapkan bukan hanya menjadi simbol atau warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi sumber nilai dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks Kota Padang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat Sumatera Barat, keberadaan kelembagaan adat juga menghadapi perkembangan perkotaan yang sangat dinamis.

Karena itu, penguatan adat membutuhkan strategi yang mampu mempertahankan nilai dasar sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern.

Harapan untuk LKAAM Kota Padang

Melalui pencalonannya, Hendri Yazid membawa harapan agar LKAAM Kota Padang dapat semakin kuat sebagai wadah kelembagaan adat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penguatan kelembagaan, peningkatan komunikasi antarpemangku adat, pelibatan generasi muda, serta pemanfaatan inovasi menjadi bagian dari arah yang ditawarkan.

Dengan pengalaman di bidang birokrasi, pendidikan, keagamaan, serta aktivitas adat, Hendri Yazid berupaya menawarkan pola kepemimpinan yang menghubungkan pengalaman masa lalu dengan kebutuhan masa kini dan tantangan masa depan.

Bagi dirinya, adat harus tetap memiliki akar yang kuat. Namun, akar tersebut diharapkan mampu menopang pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di tengah perubahan zaman.

Pencalonan sebagai Ketua LKAAM Kota Padang periode 2026-2031 dengan demikian bukan hanya menjadi kontestasi kepemimpinan kelembagaan adat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperbincangkan arah masa depan adat dan budaya Minangkabau di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.

Dengan dukungan yang dibawa dari 14 KAN dan LKAAM serta pengalaman panjang di lingkungan birokrasi Kementerian Agama, Hendri Yazid kini menawarkan gagasan kepemimpinan yang menitikberatkan pada penguatan akar adat, kebersamaan, pelayanan, inovasi, komunikasi lintas generasi, dan regenerasi.

Semangat tersebut dirangkum dalam visi pencalonannya: "Bersama, Lestarikan Adat, Tegakkan Marwah, Majukan Padang."

Ke depan, gagasan dan komitmen tersebut akan menjadi bagian dari proses demokrasi adat dalam menentukan kepemimpinan LKAAM Kota Padang untuk periode 2026-2031. (AdF)