SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya memperkuat solidaritas antarkota dalam menghadapi tantangan fiskal, urbanisasi, dan mitigasi bencana pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah I (Raker Komwil I) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026, di Hotel Muraya Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (20/4/2026).


Forum yang diikuti 21 pemerintah kota anggota Komwil I APEKSI itu dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Unsur Pengarah BNPB, Dirhamsyah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta para Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Komwil I APEKSI.


Mengusung tema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat”, forum ini menghasilkan 24 draft rekomendasi strategis yang mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, inovasi pembangunan perkotaan, hingga penguatan kerja sama antardaerah dalam penanganan bencana.


Salah satu keputusan penting, Kota Padang ditetapkan secara aklamasi sebagai tuan rumah seminar penguatan kerja sama penanggulangan bencana lintas pemerintah kota Komwil I APEKSI. Sementara Kota Dumai dipercaya menjadi tuan rumah Raker Komwil I APEKSI 2027.


“Raker ini melahirkan aksi nyata, bukan sekadar forum diskusi. Ada semangat solidaritas yang kuat, termasuk dukungan pengembalian Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana, serta komitmen memperkuat kerja sama konkret antar pemerintah kota,” ujar Maigus.


Ia menegaskan bahwa Kota Padang siap mengemban amanah sebagai tuan rumah seminar kebencanaan untuk memperkuat skema kolaborasi melalui perjanjian kerja sama antar pemerintah kota Komwil I APEKSI. 


“Semoga nanti terwujud perjanjian kerja sama antar pemerintah kota untuk membantu daerah terdampak bencana, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan kawasan Sumatera menghadapi ancaman bencana yang cukup kompleks,” tukas Maigus Nasir.


Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya menekankan delapan klaster program prioritas nasional, termasuk konsistensi desain tata ruang kota, mitigasi bencana berbasis kawasan, serta pengelolaan urbanisasi agar tidak memicu krisis demografi dan tekanan pembangunan di daerah.


“Tata ruang, pengendalian urbanisasi, transisi energi, dan ketahanan fiskal menjadi pijakan strategis bagi pemerintah kota dalam menjawab tantangan masa depan. Saya berharap seluruh daerah menyikapi secara baik, termasuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi,” harapnya.


Ketua Komwil I APEKSI, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyebut raker ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan agenda kota-kota di Sumatera dengan prioritas nasional. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan, termasuk agenda seminar di Tebing Tinggi, Batam, dan Padang, akan menjadi pijakan menuju Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan pada 28 Juni-4 Juli 2026.


“APEKSI adalah rumah besar yang menghadirkan solusi konkret bagi kota-kota anggota. Kami mengapresiasi 21 delegasi kota yang hadir dan berkontribusi dalam forum ini,” ujar Wali Kota Medan tersebut.


Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengapresiasi kehadiran seluruh delegasi yang mengikuti sejumlah agenda strategis pada Raker Komwil I APEKSI 2026, 19-22 April 2026 di Banda Aceh.


"Kami bangga menjadi tuan rumah forum strategis ini. Di samping memperkuat kolaborasi antar kota, juga turut membantu perputaran ekonomi bagi Banda Aceh," ucapnya. (**)



SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri pembukaan Banda Aceh Experience City Expo 2026, Senin (20/4/2026) sebagai rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah I (Raker Komwil I) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, 19-22 April 2026.


Gelaran yang dipusatkan di Lapangan Blang Padang Banda Aceh itu, resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Aceh, Muhammad Nasir, ditandai pemukulan Rapa’i bersama Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, serta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan para Wali Kota-Wakil Wali Kota se-Komwil I APEKSI.


Expo tersebut menampilkan beragam produk unggulan UMKM, seni budaya, serta inovasi daerah dari kota-kota anggota Komwil I APEKSI. Sejak malam pembukaan, area pameran dipadati pengunjung dan delegasi, menandai tingginya antusiasme terhadap ajang promosi ekonomi kreatif dan penguatan jejaring antarkota.


Maigus Nasir menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Banda Aceh sebagai tuan rumah Raker Komwil I APEKSI. Ia juga memuji Banda Aceh Experience City Expo 2026 yang menghadirkan bukan sekadar pameran, tetapi juga memperkuat gagasan kolaborasi pembangunan antardaerah.


“Banda Aceh menjadi rumah yang baik bagi para tamunya. Experience City Expo ini memberi kesan kuat, bukan hanya melalui pameran UMKM dan budaya, tetapi juga gagasan bagaimana kota-kota di Sumatera membangun ekonomi, identitas, dan kolaborasi secara bersamaan,” ujar Maigus Nasir, yang hadir bersama Ketua GOW Kota Padang, Ny. Sri Hayati Maigus Nasir.


Sementara itu, Sekdaprov Aceh, Muhammad Nasir menegaskan pertumbuhan ekonomi perkotaan harus menjadi lokomotif pembangunan wilayah melalui penguatan investasi, inovasi, dan daya saing. Menurutnya, forum APEKSI menjadi ruang strategis memperkuat sinergi antarkota dalam mengelola urbanisasi sebagai kekuatan ekonomi yang inklusif.


Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menjelaskan bahwa Banda Aceh Experience City Expo bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang bersama untuk merayakan identitas, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi kota.


"Mengusung konsep Experience City, expo ini menjadi bagian dari peringatan HUT ke-821 Kota Banda Aceh sekaligus rangkaian Raker Komwil I APEKSI 2026. Kegiatan dirancang melalui lima zona utama, yakni Market Experience, Interactive Experience, Entertainment Experience, Special Experience, dan Celebration Experience," terangnya.


Menurut Illiza, konsep yang disajikan memberi ruang promosi lebih luas bagi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus menghadirkan pengalaman budaya yang mempertemukan warisan sejarah dengan inovasi masa depan.


"Beragam elemen interaktif seperti area kuliner, ruang komunitas, panggung hiburan, hingga paviliun bertema The Future of Banda Aceh dihadirkan untuk memperkuat citra Banda Aceh sebagai kota inklusif, tangguh, dan berdaya saing," terangnya.


“Expo ini menjadi strategi nyata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka ruang usaha, serta menciptakan efek ekonomi berantai melalui keterlibatan pelaku UMKM dan industri kreatif," tambah Illiza. (**)



SUMBARNET - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya penguatan sektor hulu sebagai kunci utama mencapai target swasembada bawang putih nasional pada tahun 2029. 


Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (21/4/2026).


Berdasarkan data tahun 2025, produksi bawang putih nasional tercatat sebanyak 356.442,92 kuintal atau setara 356.000 ton. 


Angka ini dinilai masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan besarnya volume impor. 


Rahmat Saleh mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih luar negeri masih berada di level yang sangat tinggi.


"Sekarang kita masih impor 90%, baru 10% kita mandiri. Kita berharap tahun 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo, kita bisa swasembada bawang putih. Salah satu titik pentingnya ada di sektor hulu, yaitu bibit," ujar Rahmat Saleh dalam kunjungan tersebut.


Dia menjelaskan, kemampuan petani dalam negeri saat ini hanya mampu menghasilkan sekitar 4.000 ton bawang putih per tahun, padahal kebutuhan nasional mencapai 700.000 ton per tahun. 


Kondisi ini membuat Kementerian Pertanian didorong untuk segera mempercepat penyediaan serta penyaluran bibit berkualitas agar produksi lokal dapat meningkat secara signifikan.


Dalam pertemuan dengan pemerintah desa dan kelompok tani di Malang, Komisi IV juga menerima berbagai keluhan terkait ketersediaan pupuk, ketiadaan alat pertanian yang memadai, hingga ketidakpastian harga saat masa panen tiba. 


Menanggapi hal itu, Rahmat memberikan catatan kritis mengenai realisasi subsidi yang masih minim.


"Dari target pengembangan lahan seluas 100.000 hektar secara nasional, baru sekitar 2.500 hektar yang bisa kita subsidi bibitnya," ungkapnya.


Rahmat secara khusus meminta Kabupaten Malang untuk menjadi salah satu daerah penyokong utama dalam menyuplai kebutuhan bibit nasional. 


Dia menegaskan, Komisi IV bersama Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan langkah nyata melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.


"Kami berkomitmen untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan serta pemberian stimulan bibit untuk memastikan target swasembada 2029 tercapai," pungkasnya. (**)



SUMBARNET - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menekankan pentingnya percepatan pembangunan irigasi, menyusul rapat koordinasi nasional antara Kementerian Pertanian dan kepala daerah yang digelar beberapa waktu lalu.

‎Menurut Rahmat, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan administrasi di daerah agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.

‎“Kemarin ini kita sudah melaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia dalam rangka percepatan pembangunan irigasi,” kata Rahmat Saleh di Padang, Selasa (21/4/2026).

‎Forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme dan persyaratan program, termasuk kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

‎Rahmat menambahkan, percepatan pembangunan irigasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti program di lapangan.

‎“Kita harapkan tidak ada lagi yang lamban, dan hal-hal yang belum sesuai dengan administrasi yang dibutuhkan oleh kementerian bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

‎Dia menilai koordinasi yang baik antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

‎Rahmat menegaskan pembangunan irigasi memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. 

‎Dia berharap hasil rapat koordinasi dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

‎“Rakor ini kita dorong untuk memastikan program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata dia.

‎Komisi IV DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata, khususnya bagi petani di daerah. (**)



Padang - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati hari ulang tahun ke-24 pada 20 April 2026 dengan sejumlah agenda refleksi dan partisipasi publik. 

‎Wasekjen DPP PKS sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumatera Barat sekaligus membuka ruang kontribusi gagasan dari publik.

‎Rahmat menegaskan perjalanan 24 tahun PKS tidak lepas dari dukungan masyarakat. 

‎Dia juga mengakui masih ada sejumlah program yang belum sepenuhnya terealisasi.

‎“Alhamdulillah, hari ini PKS genap berusia 24 tahun. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas kepercayaan yang telah diberikan,” kata Rahmat di Padang, Selasa (21/4/2026).

‎Ia menambahkan pihaknya menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program. 

‎Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus harapan agar ke depan PKS dapat terus konsisten menjalankan amanah.

‎“Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan mohon doa agar kami tetap istiqomah dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

‎Sebagai bagian dari peringatan HUT tersebut, Rahmat Saleg menginisiasi kegiatan berbasis partisipasi publik berupa kompetisi ide melalui video singkat. 

‎Program ini ditujukan untuk menjaring gagasan masyarakat terkait tiga isu strategis yang menjadi fokus PKS saat ini, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pemberdayaan ekonomi.

‎Dia menjelaskan masyarakat dapat mengirimkan video berdurasi dua menit yang berisi ide atau solusi konkret terhadap tiga tema tersebut melalui tautan yang disebarkan di media sosial resmi miliknya, termasuk Instagram, TikTok, dan Facebook.

‎Menurut Rahmat, kegiatan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi upaya membuka ruang dialog dengan masyarakat. 

‎Dia menilai keterlibatan publik penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

‎Rahmat Saleh menyebutkan bahwa pengumpulan video berlangsung mulai 20 April hingga 30 April 2026. 

‎Selanjutnya, lima video terbaik akan dipilih untuk ditayangkan secara bertahap pada awal Mei.

‎“Insyaallah, lima video terbaik akan kami tayangkan pada tanggal 1 sampai 5 Mei. Setiap video yang terpilih akan mendapatkan penghargaan sebesar Rp2 juta,” kata dia.

‎Dia menekankan ketiga tema yang diangkat bukan tanpa alasan. 

‎Menurutnya, ketahanan pangan dan energi menjadi isu krusial di tengah dinamika global, sementara sektor ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat.

‎Rahmat mengungkapkan aspirasi masyarakat yang masuk melalui program ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam kerja-kerja legislatif maupun pengawasan di Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan.

‎Dengan pendekatan ini, ia berharap peringatan HUT PKS ke-24 tidak hanya menjadi momentum internal partai, tetapi juga memberi dampak nyata melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam menyampaikan ide dan solusi.

‎“Ini adalah bentuk rasa syukur kami sekaligus upaya untuk terus mendengar dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan,” ujarnya.


Link pengiriman Video dapat dilakukan di https://bit.ly/LombaVideoMiladPKS24RahmatSaleh.


Sedangkan informasi lanjutan bisa melihat https://www.instagram.com/reel/DXWGqingZfV/?igsh=MXc3dzhhbWQ0bmw2aA==


‎Untuk informasi kompetisi, calon peserta dapat melihat akun instagram resmi pribadi dari @rahmatsaleh_01.

 


SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti persoalan serius dalam tata niaga gula nasional, khususnya terkait masuknya gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi masyarakat. 


Fenomena ini dinilai menjadi salah satu sumber utama distorsi pasar gula nasional yang berdampak luas terhadap keseimbangan sektor hulu hingga hilir.


Politisi PKS ini menyampaikan  bahwa secara regulasi, gula rafinasi diperuntukkan bagi kebutuhan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat indikasi kuat bahwa GKR merembes ke pasar konsumsi, sehingga mengganggu keseimbangan antara gula konsumsi (GKP) dan gula industri. 


"Kondisi ini tidak hanya keluar dari ketentuan tata niaga, tetapi juga berdampak langsung pada harga dan kesejahteraan petani tebu", ungkapnya.


Legislator asal Sumatera Barat II ini menilai bahwa kebocoran distribusi gula rafinasi telah menekan harga gula di tingkat petani, sementara di sisi lain stok gula nasional, khususnya milik BUMN, justru mengalami penumpukan. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem distribusi dan lemahnya pengawasan pasar.


“Masalah gula nasional bukan semata soal pasokan, tetapi lebih pada tata kelola yang belum optimal dari hulu hingga hilir,” ujar Nevi.


Ia menambahkan, rendahnya produktivitas tebu, belum efisiennya pabrik gula, serta fragmentasi kelembagaan BUMN menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Selain itu, ketergantungan terhadap impor bahan baku gula rafinasi dinilai semakin memperbesar potensi distorsi dalam struktur industri gula nasional.


“Ketergantungan impor bahan baku membuat struktur industri kita rentan. Ketika pengawasan lemah, maka celah distribusi akan dimanfaatkan dan berdampak langsung pada petani,” tegasnya.


Nevi juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap impor gula rafinasi agar lebih terkendali, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa kebijakan kewajiban bagi importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu merupakan langkah strategis dalam memperkuat integrasi hulu dan hilir, namun harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten dan terukur.


“Kebijakan integrasi ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan produksi tebu nasional,” ujarnya.


Menurutnya, masuknya gula rafinasi ke pasar konsumsi merupakan indikasi kuat adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata niaga gula nasional. Dampaknya tidak hanya menciptakan distorsi harga, tetapi juga merugikan petani dan membebani peran BUMN dalam menjaga stabilitas pasokan.


“Diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan pengawasan distribusi, pengendalian impor, serta integrasi kebijakan hulu–hilir guna mewujudkan kemandirian gula nasional,” tutup Nevi Zuairina. (**)

 


SUMBARNET - Momentum peringatan Hari Kartini menjadi latar yang menguatkan peran perempuan dalam aksi sosial, sebagaimana ditunjukkan Jana Sandra melalui Rumah Donasi Jana yang sejak 2012 membantu masyarakat rentan di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Jawa Barat.


Melalui wadah tersebut, bantuan disalurkan kepada kaum dhuafa, anak yatim, janda, dan lansia melalui berbagai kegiatan, mulai dari pembagian kebutuhan pokok, bakti sosial, hingga pengobatan gratis.


Jana Sandra mengatakan, keterlibatannya dalam kegiatan sosial berawal dari dorongan pribadi untuk membantu sesama.


“Berawal dari hati yang ingin membantu orang yang membutuhkan,” ujarnya.


Ia menjelaskan, aktivitas sosial telah dimulai sejak 2010 bersama rekan-rekan sekolah melalui komunitas kemanusiaan. 


Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar pendirian Rumah Donasi Jana sebagai wadah pengabdian yang lebih berkelanjutan.


“Saya bisa membuat program donasi sendiri serta mampu menggalang dana dari teman-teman sendiri,” katanya.


Selain berprofesi sebagai dosen di STIAMI, ITL Trisakti, dan Universitas Terbuka, Jana tetap aktif turun langsung ke lapangan bersama sekitar 20 relawan. Kegiatan sosial menjangkau wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, dan sekitarnya di Jawa Barat, dengan sekitar 100 penerima manfaat.


Program yang dijalankan mencakup bimbingan belajar bagi anak yatim, pembangunan jembatan, pembangunan tempat wudhu di masjid, kunjungan museum, serta kegiatan bagi anak penderita kanker di rumah sakit di Jakarta.


Selain itu, juga dilaksanakan workshop kamera lubang jarum Indonesia dan mendongeng bagi anak-anak yatim sebagai bagian dari pengembangan kreativitas.


Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosial tersebut menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi cuaca dan akses lokasi.


“Tantangan terbesar selama menjalankan kegiatan sosial adalah cuaca hujan, jalanan banjir, serta lokasi yang sulit dilalui karena kondisi jalan yang buruk,” ujarnya.


Ke depan, Jana berharap Rumah Donasi Jana dapat memperluas jangkauan bantuan serta meningkatkan penghimpunan dana.


“Rumah Donasi Jana dapat menggalang dana dengan jumlah yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan donasi lebih luas,” tutupnya. (***)

 


SUMBARNET - Fraksi Partai NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dukungan itu disampaikan Anggota Badan Legislasi (BALEG) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI pada Senin, (20/04/2026).


Menurut Cindy Monica, pengesahan RUU PPRT menjadi langkah penting untuk menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang selama ini rentan mengalami eksploitasi serta kekerasan.


“Kami dari Fraksi NasDem menyatakan menerima dan juga menyetujui hasil pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh Panja bersama pemerintah untuk dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI, agar segera disahkan menjadi undang-undang,” ujar Cindy Monica yang juga Anggota Komisi II DPR RI itu.


Ia menegaskan, Fraksi NasDem memandang pengesahan RUU PPRT merupakan keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Sebab, pekerja rumah tangga adalah warga negara yang selama ini banyak bekerja di ruang domestik dan jauh dari perlindungan negara.


“Selama 22 tahun, ketiadaan payung hukum membuat mereka rentan terhadap praktik perbudakan modern, eksploitasi, dan kekerasan,” katanya.


Cindy menilai, kehadiran RUU PPRT menjadi momentum penting untuk memulihkan nilai kemanusiaan dalam hubungan kerja sektor domestik. Regulasi itu juga diharapkan memberi kepastian standar kerja yang layak bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia.


“RUU PPRT ini hadir untuk mengembalikan adab kita, memanusiakan manusia, serta memberikan standar kelayakan kerja,” tegasnya.


Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong agar pekerja rumah tangga memperoleh perlindungan sosial dan hak-hak dasar sebagaimana pekerja di sektor lain. Hak tersebut meliputi upah layak, jam kerja manusiawi, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan melalui BPJS.


Dengan dukungan lintas fraksi yang terus menguat, RUU PPRT diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan negara kepada pekerja rumah tangga yang selama ini terpinggirkan dari perlindungan hukum. (***)

 


PADANG -  Lomba karya jurnalistik jenis feature yang digelar Bank Nagari bekerjasama dengan PWI Sumbar diperpanjang hingga 25 April 2026. Sebelumnya, diumumkan lomba tersebut berakhir Senin (20/4) lalu.


"Berhubung dengan banyaknya minat dan permintaan rekan-rekan jurnalis terkait lomba tersebut diundur hingga tanggal 25 April 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian HUT Bank Nagari ke-64," kata Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Nagari,Yosviandri, dalam siaran persnya, Selasa (21/4) lalu.


Tema yang diusung dalam lomba karya tulis jurnalistik ini "Peduli, Bertumbuh & Integritas".Lomba karya tulis ini sebagai bentuk apresiasi kepada wartawan yang terus melaksanakan tugas menjadi mitra Bank Nagari,” katanya.


Menurutnya, lomba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke- 64 Bank Nagari yang puncak peringatannya pada 12 Maret. Dia berharap, melalui lomba lomba karya tulis jurnalistik ini dapat memacu wartawan untuk selalu bersemangat memberikan informasi yang tepat, akurat dan aktual kepada masyarakat.


Ketua PWI Sumbar Widya Navies, menyampaikan apresiasinya kepada Bank Nagari yang telah peduli untuk memberdayakan SDM wartawan di Sumatera Barat.


Widya menyebutkan lomba karya tulis ini, untuk ketujuh kalinya diadakan. Dalam pelaksanaannya, Bank Nagari bekerja sama dengan PWI Sumbar. Ini memperlihatkan antara Bank Nagari dengan PWI Sumbar terbangun kerja sama dan kemitraan yang baik.


“Kita dari PWI Sumbar mengajak para wartawan  baik yang bernaung di bawah PWI maupun organisasi pers lainnya untuk ikut lomba karya tulis ini. Jadi, tidak terbatas kepada anggota PWI saja, tapi juga boleh dari keanggotaan kewartawanan lainnya," jelasnya.


Syarat lainnya adalah tulisan berupa feature. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal tiga karya. Tidak memuat unsur SARA dan merupakan karya sendiri dan sudah dipublikasikan di media masing-masing.


Karya yang dikirimkan pernah dimuat di media cetak atau online periode 30 Maret 2026 sampai 20 April 2026 dengan format Times News Roman 12 . Naskah sudah diterima panitia paling lambat tanggal 25 April  2026 pada pukul 24.00 WIB.


Peserta juga diwajibkan mengirimkan naskah asli berupa soft copy dilengkapi dengan foto kliping pemuatan di media yang bersangkutan. Bagi yang memuat di media online, juga menyertakan link pemuatannya ke email tersebut. Semuanya dikirimkan ke email, soesilo_ap@yahoo.com.


Dalam lomba tersebut, tersedia total sebesar Rp21 juta. Rinciannya, Juara I Rp7,5 juta, juara II Rp5 juta, juara III Rp3,5 juta dan lima orang pemenang harapan masing-masing sebesar Rp1 juta. Semua pemenang juga memdapatkan sertifikat penghargaan.


“Khusus yang meraih juara pertama pada lomba serupa tahun-tahun sebelumnya , tidak dibolehkan ikut lomba karya tulis tahun ini. Pertimbangannya, memberi kesempatan kepada yang lain untuk meraih juara. Tapi pemenang kedua, ketiga dan seterusnya tahun lalu boleh ikut,” tambah Widya Navies. (REL)

 


Padang - Komisaris Utama Semen Padang FC, Ilham Azre, merespons ultimatum yang disampaikan kelompok suporter terkait kondisi tim.


Ultimatum tersebut sebelumnya dilayangkan oleh kelompok suporter The Kmers yang memboikot pertandingan saat Semen Padang FC menghadapi Persijap Jepara. Mereka memberi batas waktu dua pertandingan kepada manajemen untuk segera berbenah. Jika tidak ada perubahan, suporter mendesak agar manajemen melepaskan jabatan dan digantikan oleh pihak yang dinilai lebih kompeten.


Azre menegaskan bahwa suporter merupakan bagian penting dalam perjalanan sebuah klub sepak bola. Ia menyebut, tidak ada tim yang bisa berdiri tanpa dukungan dari para pendukungnya.


“Saya yakin suporter adalah jiwa dari sebuah tim. Tidak ada tim yang tidak mempunyai suporter. Kami menghargai seluruh aspirasi kawan-kawan semua dan berterima kasih atas kritik yang disampaikan,” ujarnya Senin (20/4/2026) malam.


Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan suporter akan menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk memperbaiki kondisi tim ke depan. Ia juga mengakui bahwa komunikasi antara manajemen dan suporter perlu diperbaiki agar lebih efektif.


“Ke depan, komunikasi dengan suporter tentu akan kita benahi, termasuk bagaimana pola yang lebih baik,” katanya.


Di sisi lain, Azre menekankan bahwa kompetisi masih menyisakan lima pertandingan yang harus dihadapi bersama. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk suporter, untuk tetap memberikan dukungan demi menjaga peluang bertahan di Liga 1.


“Masih ada lima pertandingan lagi yang tentu harus kita dukung bersama-sama. Perjuangan kita masih ada untuk bertahan di Liga 1. Manajemen akan melakukan evaluasi sebaik-baiknya,” tutupnya.


Situasi ini menunjukkan hubungan antara suporter dan manajemen tengah menjadi sorotan. Tekanan dari tribun kini berbanding lurus dengan tuntutan perbaikan di internal klub, di tengah perjuangan tim keluar dari zona degradasi.(*)