PADANG — DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat malam (14/8/2026).

Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten mempedomani kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujar Muhidi.

DPRD juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal. Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat.

Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi PAD yang masih tersedia, termasuk sumber pendapatan lain yang sah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya.

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,03 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.

Dengan postur tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,23 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut diarahkan melalui tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”

Mahyeldi menyebut terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah. Prioritas tersebut mencakup pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, penguatan lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan, pengembangan nagari/desa sebagai basis kemajuan, serta penguatan posisi Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat.

Prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama serta kearifan lokal, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi kewajiban dan prioritas anggaran tahun 2027,” ujarnya.

Optimisme mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada 2027 didukung tren pemulihan ekonomi Sumbar. Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya mencapai 1,89 persen setelah terdampak bencana alam. Sejumlah sektor, seperti perdagangan, akomodasi dan makanan minuman, serta investasi mulai menunjukkan pemulihan.

Untuk 2026, pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan proyek strategis daerah.

Meski demikian, tekanan fiskal masih menjadi perhatian dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dan kebutuhan penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana yang ditentukan penggunaannya (earmark) dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155,66 miliar yang wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 miliar dari alokasi awal Rp6,40 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.

Setelah kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 ditetapkan, Pemprov Sumbar selanjutnya menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD.

Mahyeldi berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga sehingga pembahasan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar. (**)

 

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda sepanjang Jumat (14/8), mulai pagi hingga malam. Agenda tersebut yakni mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026, penyampaian pendapat akhir fraksi, serta pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.

Rapat paripurna pertama digelar pada pagi hari dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI. Setelah itu, DPRD Sumbar melanjutkan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan hingga malam hari dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon mengatakan, tiga agenda tersebut telah disepakati melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar pada 11 Juni 2026.

Menurut Maifrizon, agenda KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 sangat penting karena berkaitan dengan arah kebijakan dan anggaran daerah.

“Dua agenda tersebut penting sebagai landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027,” ujar Maifrizon.

Ia menjelaskan, proses pengambilan keputusan juga telah memenuhi ketentuan tata tertib DPRD Sumbar. Salah satunya terkait jumlah anggota yang hadir atau kuorum.

Sesuai tata tertib, pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. “Pada saat pengambilan keputusan, jumlah anggota DPRD yang hadir telah melampaui jumlah kuorum yang dipersyaratkan,” katanya.

Dengan terpenuhinya kuorum, DPRD Sumbar dapat melanjutkan pengambilan keputusan terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Kedua dokumen ini selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan anggaran daerah untuk mendukung program pembangunan Sumbar. (**)

SUMBARNET - Kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat atau PWI Sumbar secara resmi ditutup oleh oleh Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Effendi. Sebanyak 52 peserta berhak dapat sertifikat menandai telah ikut syarat wajib jadi bagi setiap anggota PWI tersebut. 

Dua perwakilan peserta menerima secara simbolis sertifikat masing-masing Altas Maulana dan Dwita Norfalinda. Mereka juga didaulat menyampaikan kesan dan pesan dari peserta yang menandai berakhirnya kegiatan yang secara resmi berakhir. 

Sebelumnya, kegiatan kali ini dihelat di Edotel SMKN 9 Padang, Provinsi Sumbar yang berlangsung mulai Jumat hingga Sabtu 14-15 Agustus 2026. 

Selama kegiatan OKK PWI berlangsung nampak para peserta ikut dengan serius dan fokus. Mereka berkemeja putih dengan tekun mengikuti kegiatan. Sembari duduk dalam suatu ruangan hotel sekolah itu. Pada setiap sesi,  tak ada yang beranjak. Materi demi materi dibedah, tanya jawab tak putus.

Kegiatan serupa yang dulunya disebut Karya Latih Wartawan atau bagi mereka menjadi bukan sekadar pelatihan biasa. Mengigat hal ini sebagai pintu masuk menjadi keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI), organisasi wartawan tertua di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Ini OKK pertama tahun ini untuk kawan-kawan calon anggota PWI Sumbar. Tapi bukan yang terakhir. Insya Allah kita buka lagi. Bisa dua kali, tiga, empat kali dan seterusnya,” kata Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, dalam sambutan pembukaan yang disampaikan via WA phone yang disiarkan lewat pengeras suara.

Ketua Widya Navies berpesan secara tegas namun langsung mengena agar memelihara marwah PWI. “Tulis yang benar, berimbang, dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena wartawan PWI adalah penjaga demokrasi dan kebenaran informasi.”

Selama dua hari, peserta tidak duduk mendengarkan ceramah panjang. Setiap narasumber hanya diberi 10 menit. 

Pada Panel 1 sekaligus sesi pertama Ketua PWI Sumbar melalui Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumbar sekaligus Ketua Panitia OKK, M. Khudri, memaparkan riwayat singkat PWI, PWI Sumbar, dan jejak wartawan di ranah Minang.

Lalu giliran Sawir Pribadi, Zul Effendi, dan Firdaus Abie yang dimoderatori Romi Delfiano, ketiganya mengurai soal Keorganisasian dan Dewan Kehormatan PWI. Pertanyaan tajam meluncur dari peserta. Jawaban tak kalah bernas.

Sesi kedua atau panel 2 diisi oleh Emil Mahmudsyah, Sukri Umar, dan Devi Diany yang dimoderatori M Khudri. Adapun temanya, Kode Etik Jurnalistik/KEJ & Kode Perilaku Wartawan/KPW, UU Nomor 40 tentang Pers Tahun 1999, serta Hukum Pers dan delik pidana antara lain UU ITE hingga UU Perlindungan Anak.

Puncaknya di sesi ketiga, saat Reviandi, Guspa, dan Soesilo memaparkan materinya: teknik peliputan, wawancara, menulis berita, hingga menulis feature. Lagi-lagi Romi Delfiano memandu.

“Kawan-kawan peserta OKK ini ternyata wartawan-wartawan yang sudah berpengalaman. Jadi saya lebih suka sharing saja,” ujar Reviandi disambut tawa, saat menjelaskan teknik wawancara.

Bagi PWI Sumbar di bawah nahkoda Widya Navies, OKK ini adalah pondasi. Alhasil, selama dua itu para peserta dibekali materi dasar keorganisasian, etika, hukum pers, dan kompetensi jurnalistik langsung oleh Wartawan Utama dan Pengurus Inti PWI.(*/rel)

 

SUMBARNET - Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali menorehkan tinta emas di panggung internasional. Kali ini, Bripda Farhan Al Amin, seorang prajurit Satbrimob Polda Sumbar, sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship 2026 di Thailand, Jumat (14/8/2026).

Bertanding di kelas Kumite 67 Kg Senior Putra, Bripda Farhan menunjukkan performa impresif. Ia berhasil menaklukkan atlet-atlet tangguh dari berbagai negara berkat ketenangan, teknik tinggi, dan mental juang yang luar biasa di atas matras.

Keberhasilan gemilang ini mendapat apresiasi langsung dari jajaran pimpinan Polda Sumbar

Dansat Brimob Polda Sumbar, Kombes Pol Lukman Syafri Dandel Malik, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya. Menurutnya, prestasi ini merupakan buah manis dari kedisiplinan serta latihan keras yang dilakoni Bripda Farhan selama ini.

"Prestasi yang diraih Bripda Farhan Al Amin adalah hasil dari semangat pantang menyerah, disiplin tinggi, dan dedikasi yang kuat... Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi personel lainnya," tegas Kombes Pol Lukman.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, turut menyampaikan rasa bangga atas pencapaian luar biasa tersebut. Ia menilai prestasi ini membuktikan sisi lain dari anggota Polri yang tidak hanya tangguh mengamankan negeri, tetapi juga berprestasi di kancah olahraga dunia.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa personel Polri tidak hanya mumpuni dalam menjaga kamtibmas, tetapi juga mampu berprestasi dan mengharumkan nama bangsa," ujar Kombes Pol Susmelawati.

Kemenangan Bripda Farhan Al Amin di kancah internasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik semangat sportivitas. Selain itu, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia serta seluruh anggota Polri untuk terus mengukir prestasi dan memberikan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. (*)

 

Padang - Ratusan penumpang kapal cepat Mentawai Fast yang melayani rute Tua Pejat menuju Padang sempat diliputi ketegangan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kendala mesin mati akibat tersangkut di kawasan pintu Muara Padang, Jumat (14/8/2026). Di tengah kondisi perairan yang kurang bersahabat, Ditsamapta Polda Sumbar menunjukkan dedikasi tinggi dengan menjadi garda terdepan dalam aksi penyelamatan darurat.

Kapal yang mengangkut ratusan jiwa tersebut bertolak dari Tua Pejat pukul 14.00 WIB dan tiba di perairan pintu Muara Padang sekitar pukul 17.50 WIB. Namun, gelombang besar dan kondisi mesin yang mati membuat kapal tidak dapat bergerak, sehingga keselamatan penumpang menjadi prioritas utama.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa segera setelah menerima laporan, pihaknya langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk bergerak cepat.

"Kami memastikan bahwa seluruh langkah penyelamatan dilakukan dengan mengedepankan keamanan penumpang, serta memastikan koordinasi antar-instansi berjalan dengan efektif demi meminimalkan risiko di lapangan," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Sebagai pilar utama dalam operasi ini, Ditsamapta Polda Sumbar di bawah komando Direktur Samapta (Dirsamapta) Polda Sumbar, AKBP Andre Anas, S.I.K., M.H., langsung menerjunkan 50 personel. Pasukan Ditsamapta tidak hanya fokus pada pengamanan perimeter dermaga agar tetap steril, tetapi juga terjun langsung melakukan aksi evakuasi fisik. 

Personel Ditsamapta bahu-membahu bersama tim gabungan melakukan penarikan kapal secara manual dari titik evakuasi agar segera dapat bersandar dengan aman di dermaga.

"Seluruh personel Ditsamapta telah kami kerahkan untuk memastikan evakuasi berlangsung tertib. Fokus kami sejak awal adalah menjaga keselamatan setiap penumpang dan memastikan situasi di lokasi tetap terkendali hingga proses pendaratan selesai sepenuhnya," jelas AKBP Andre Anas di sela-sela memimpin operasi lapangan.

Upaya Ditsamapta ini juga didukung penuh oleh Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, S.I.K., M.H., serta Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton yang turut memantau jalannya operasi. Sinergi lintas instansi yang solid pun terbentuk, melibatkan unsur Brimob, Polairud, Basarnas, TNI, BPBD, PMI, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Berikut adalah rincian kekuatan personel gabungan yang dikerahkan:

• Ditsamapta Polda Sumbar: 50 personel

• Brimob: 50 personel

• Kantor SAR Padang: 36 personel

• Polairud: 20 personel

• Korem/Kodim: 20 personel

• Satrol: 15 personel

• BPBD Kota Padang: 10 personel

• PMI: 5 personel

• Masyarakat sekitar: Sekitar 100 orang

Ketegasan personel Ditsamapta dalam mengatur alur evakuasi di dermaga sangat krusial, mengingat padatnya warga yang memadati area sekitar. Dengan profesionalisme tinggi, petugas memastikan zona steril tetap terjaga sehingga proses evakuasi penumpang dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.

Setelah berjibaku menarik tali penarik secara bersama-sama di tengah situasi yang menegangkan, kapal Mentawai Fast akhirnya berhasil menepi dan bersandar di dermaga pada pukul 20.54 WIB.

 

Berdasarkan data evakuasi terbaru, total 306 jiwa berhasil diselamatkan:

• Warga Negara Indonesia (WNI): 158 orang

• Warga Negara Asing (WNA): 136 orang

• Anak Buah Kapal (ABK): 12 orang

Seluruh penumpang dan awak kapal dipastikan tiba di dermaga dalam keadaan sehat dan selamat. Rangkaian penanganan ditutup secara resmi melalui apel debriefing oleh Tim SAR Gabungan pada pukul 21.50 WIB. 

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata sigapnya Ditsamapta Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat di situasi darurat. (*)

 

Jakarta, – Ketika Danantara resmi hadir sebagai badan pengelola investasi negara, respons publik terbelah. Sebagian melihatnya sebagai terobosan besar dalam pengelolaan aset negara. Sebagian lainnya memilih menunggu, bahkan menyimpan keraguan. Pertanyaan yang muncul saat itu sederhana namun mendasar: apakah aset negara yang selama ini tersebar di berbagai BUMN benar-benar bisa dikelola lebih produktif melalui satu payung pengelolaan?

Setahun kemudian, sejumlah indikator mulai memberikan jawaban.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa laba agregat BUMN sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp326 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengelolaan perusahaan negara.

Namun, bagi banyak kalangan, makna capaian itu tidak hanya terletak pada besarnya laba. Yang lebih menarik justru perubahan yang terjadi di balik angka tersebut.

Transformasi BUMN tidak lagi hanya diukur dari siapa yang mencatatkan keuntungan terbesar. Fokus kini bergeser pada seberapa efisien perusahaan bekerja, seberapa produktif aset yang dimiliki, serta seberapa profesional manajemen menjalankan bisnis. Dengan kata lain, keberhasilan tidak lagi semata-mata dilihat dari ukuran perusahaan, tetapi dari kemampuannya mengubah aset menjadi keuntungan, arus kas, dan nilai tambah yang berkelanjutan.

Perubahan itu mulai terlihat di berbagai perusahaan pelat merah.

Data yang dipaparkan Presiden menunjukkan sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba signifikan. PT Timah membukukan kenaikan laba hingga 804,7 persen. Pupuk Indonesia tumbuh 253 persen, Semen Indonesia 196,5 persen, Pegadaian 84,6 persen, Pertamina 80 persen, Pelindo 60,4 persen, BTN 40,8 persen, dan Bank Mandiri 24,3 persen.

Tidak hanya perusahaan yang selama ini sudah kuat. Kisah kebangkitan juga datang dari BUMN yang sebelumnya menghadapi tekanan berat. Krakatau Steel dan Kimia Farma, yang sempat mencatatkan kerugian, kini berhasil kembali membukukan laba. Arah perbaikannya menunjukkan satu pola yang sama: efisiensi, fokus bisnis, dan pengelolaan aset yang lebih disiplin.

Di sinilah peran Danantara mulai mendapat perhatian.

Pengamat Komunikasi Hendri Satrio menilai Danantara bukan hanya berhasil memperbaiki kinerja sejumlah BUMN, tetapi juga mulai mengembalikan optimisme publik terhadap kemampuan negara mengelola aset strategisnya.

"Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat penting dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan sangat mungkin akan diteruskan di masa depan mengingat peran penting dan strategis yang saat ini dijalani oleh Danantara," ujarnya.

Apresiasi serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Menurutnya, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Danantara mulai menunjukkan hasil nyata, mulai dari penyederhanaan struktur BUMN hingga peningkatan kinerja perusahaan negara.

"Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada," kata Andre.

Sejumlah pengamat menilai keberhasilan yang mulai terlihat saat ini tidak lahir dari kebijakan jangka pendek. Danantara mendorong perusahaan negara untuk kembali fokus pada bisnis inti, memperkuat sinergi antarbisnis, mengurangi aktivitas yang tidak menciptakan nilai tambah, dan mengoptimalkan aset agar menghasilkan return yang lebih besar bagi negara.

Perubahan tersebut juga mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih mendasar. Selama bertahun-tahun, negara sering dipandang hanya sebagai pemilik aset. Kini pendekatan itu mulai bergeser. Negara tidak lagi sekadar memiliki aset, tetapi aktif mengelolanya agar lebih produktif.

Konsep ini dikenal sebagai pergeseran dari passive ownership menuju active ownership. Dalam pendekatan baru tersebut, aset negara tidak cukup hanya tercatat dalam neraca, tetapi harus bekerja, menghasilkan keuntungan, membuka peluang investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai reformasi BUMN merupakan langkah penting agar perusahaan negara semakin sehat, profesional, dan produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa restrukturisasi harus tetap dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tujuan akhirnya benar-benar tercapai.

Pada akhirnya, yang sedang diuji hari ini bukan hanya kinerja Danantara sebagai sebuah lembaga baru. Yang sedang diuji adalah model baru pengelolaan kekayaan negara Indonesia.

Jika tren positif ini terus berlanjut, maka capaian laba Rp326 triliun bukan sekadar catatan keuangan tahunan. Angka tersebut dapat menjadi penanda lahirnya cara baru dalam mengelola aset negar. Cara yang menempatkan produktivitas, efisiensi, dan penciptaan nilai sebagai ukuran utama keberhasilan.

Seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidatonya, kekayaan Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan bagi banyak pihak, perjalanan Danantara saat ini mulai menunjukkan bahwa cita-cita tersebut bukan lagi sekadar konsep, melainkan arah yang perlahan sedang dibangun menjadi kenyataan. (***)

 

SUMBARNET - Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sungai Rumbai berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi di sebuah toko di Jorong Paku Alam, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial RK (27) dan seorang remaja berusia 17 tahun. Keduanya diamankan polisi setelah dilakukan serangkaian penyelidikan menindaklanjuti laporan korban berinisial DM terkait aksi pencurian yang terjadi pada Minggu, 28 Desember 2025.

Penangkapan terhadap kedua terduga pelaku dilakukan oleh jajaran Unit Reskrim Polsek Sungai Rumbai pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Kapolsek Sungai Rumbai AKP Sutrisman, S.H., melalui Kanit Reskrim, membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Kedua terduga pelaku kini telah diamankan di Mapolsek Sungai Rumbai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bobol Pintu Belakang Toko

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aksi pencurian tersebut terjadi di toko milik korban yang berada di Jorong Paku Alam, Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar.

Para pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara mencongkel pintu bagian belakang. 

Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang milik korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp100 juta.

Laporan korban kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Reskrim Polsek Sungai Rumbai. 

Polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Dari hasil penangkapan, polisi juga mengamankan dua unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan kini menjadi bagian dari barang bukti dalam proses penyidikan.

Polisi Lakukan Pengembangan

Setelah diamankan, kedua terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Sungai Rumbai untuk menjalani pemeriksaan. 

Polisi selanjutnya melakukan proses penyidikan guna mendalami peran masing-masing dalam aksi pencurian tersebut.

Khusus terhadap terduga pelaku yang masih berusia 17 tahun, proses hukum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Atas perbuatannya, terduga pelaku diproses dengan sangkaan Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, sebagaimana disampaikan pihak kepolisian.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widy arso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., melalui Kapolsek, menyampaikan bahwa jajaran Polri akan terus berkomitmen mengungkap berbagai tindak pidana sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta memastikan setiap dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani proses hukum di Mapolsek Sungai Rumbai. Polisi juga masih mendalami perkara tersebut untuk melengkapi proses penyidikan dan memastikan seluruh rangkaian kejadian serta keterlibatan masing-masing pihak dapat terungkap secara terang. (AdF)

PADANG, Sumbarnet.id — Kapal cepat KM Mentawai Fast 01 yang membawa rombongan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat dari Tuapeijat, Kepulauan Mentawai, menuju Kota Padang mengalami insiden kandas di pintu masuk Muara Padang, Jumat (14/8/2026) petang.

Kapal tersebut dilaporkan kandas setelah dihantam angin kencang dan badai ketika hendak memasuki alur pelayaran Muara Padang. Insiden itu terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dan membuat kapal beserta seluruh penumpang harus menunggu proses evakuasi.

Salah seorang pengurus KONI Sumbar yang berada di dalam kapal membenarkan kejadian tersebut. Menurut keterangannya, kondisi cuaca saat kapal mendekati pintu masuk Muara Padang cukup buruk dengan hembusan angin yang kencang serta hantaman gelombang.

“Setibanya di pintu masuk Muara Padang, angin kencang dan hantaman badai cukup kuat hingga kapal mengalami kandas,” ujarnya.

Akibat kondisi tersebut, KM Mentawai Fast 01 tidak dapat melanjutkan pelayaran dan harus menunggu bantuan untuk proses evakuasi. Kapal dilaporkan berada dalam kondisi kandas selama kurang lebih dua jam 40 menit.

Selama proses evakuasi berlangsung, para penumpang tetap berada di dalam kabin dan mengikuti arahan dari kru kapal. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari penumpang, situasi di dalam kabin terpantau kondusif.

Para penumpang tampak tenang sambil menunggu proses penyelamatan.

Setelah menunggu sekitar dua jam lebih, upaya evakuasi akhirnya berhasil dilakukan sekitar pukul 20.10 WIB. KM Mentawai Fast 01 kemudian ditarik oleh kapal lain menuju Pelabuhan Muara Padang.

Kapal beserta seluruh penumpang dan kru akhirnya berhasil tiba di pelabuhan dengan selamat.

“Alhamdulillah, semua selamat dan sudah tiba di Pelabuhan Muara Padang. Kami berterima kasih kepada kru kapal dan semua pihak yang membantu proses evakuasi,” kata pengurus KONI Sumbar tersebut.

Seluruh Penumpang Dipastikan Aman

Tidak terdapat laporan korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Seluruh penumpang, termasuk rombongan pengurus KONI Sumbar, serta kru KM Mentawai Fast 01 dilaporkan dalam kondisi aman setelah kapal berhasil dievakuasi.

Insiden tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat di sejumlah wilayah perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi dapat meningkatkan risiko pelayaran, terutama bagi kapal cepat yang melayani rute Padang–Kepulauan Mentawai maupun sebaliknya.

Karena itu, informasi mengenai kondisi cuaca dan perairan menjadi hal penting bagi operator kapal maupun calon penumpang sebelum melakukan perjalanan.

Imbauan untuk Operator Kapal

Kejadian kandasnya KM Mentawai Fast 01 juga menjadi pengingat bagi seluruh pihak terkait agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, khususnya ketika kapal akan memasuki atau keluar dari alur pelayaran Muara Padang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta pihak Syahbandar diharapkan terus menyampaikan informasi dan peringatan dini terkait kondisi cuaca dan perairan kepada operator kapal.

Informasi tersebut penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan dan keamanan pelayaran, terutama untuk rute Padang–Kepulauan Mentawai yang memiliki karakteristik perairan terbuka dan sangat dipengaruhi kondisi angin serta gelombang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KSOP Kelas I Teluk Bayur belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti kapal mengalami kandas, termasuk kondisi alur pelayaran saat kejadian dan jumlah pasti penumpang yang berada di dalam KM Mentawai Fast 01.

Informasi lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, kondisi kapal, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang masih menunggu keterangan resmi dari instansi terkait. (Robi)

 

PADANG, Sumbarnet.id – Kapal cepat KM Mentawai Fast 01 yang melayani rute Tuapeijat, Kabupaten Kepulauan Mentawai–Padang, mengalami musibah kandas di sekitar pintu masuk Muara Padang, Jumat (14/8/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.

Kapal tersebut diketahui sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Muara Padang setelah bertolak dari Pelabuhan Tuapeijat. Insiden terjadi ketika kapal hendak memasuki alur pelayaran Muara Padang di tengah kondisi cuaca yang dilaporkan memburuk.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari salah seorang penumpang, kapal diduga mengalami kesulitan saat menghadapi cuaca ekstrem berupa badai dan angin kencang. Kondisi tersebut diduga membuat kapal keluar dari jalur aman hingga akhirnya kandas di kawasan pintu masuk muara.

“Kapal Mentawai Fast hendak masuk di pintu muara Padang lalu dihantam badai dan angin kencang,” ujar salah seorang penumpang melalui sambungan WhatsApp.

Meski mengalami insiden, seluruh penumpang dan kru kapal dilaporkan dalam kondisi selamat. Hingga informasi ini diterima, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun penumpang yang mengalami kondisi darurat.

Salah seorang penumpang juga menyampaikan harapan agar proses evakuasi segera dilakukan oleh pihak berwenang, mengingat kapal masih berada dalam kondisi kandas di kawasan muara.

“Kami berharap bantuan segera dari Basarnas. Alhamdulillah semua penumpang dan crew selamat, tapi kapal masih kandas di muara,” tulis penumpang tersebut melalui media sosial.

Penumpang Menunggu Bantuan

Situasi tersebut membuat penumpang dan kru kapal berharap adanya penanganan segera dari instansi terkait. Bantuan diperlukan terutama untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang sekaligus membantu proses penanganan dan evakuasi kapal dari lokasi kandas.

Kondisi perairan yang masih dipengaruhi angin kencang dan cuaca buruk juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses evakuasi. 

Tim penyelamat maupun petugas terkait tentunya perlu mempertimbangkan kondisi gelombang, arah angin, serta keamanan alur pelayaran sebelum melakukan tindakan di lokasi.

Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai jumlah pasti penumpang dan kru yang berada di dalam KM Mentawai Fast 01 saat insiden terjadi.

Belum ada pula penjelasan resmi mengenai posisi persis kapal, tingkat kerusakan kapal, maupun apakah kapal mengalami gangguan mesin sebelum akhirnya kandas.

Belum Ada Keterangan Resmi

Informasi mengenai kronologi kejadian dan langkah evakuasi masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.

Hingga Jumat malam, pihak Syahbandar, KSOP Kelas I Teluk Bayur, maupun Basarnas Padang belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi lengkap kejadian, kondisi kapal, serta langkah penanganan terhadap penumpang dan kru KM Mentawai Fast 01.

Keterangan resmi dari pihak berwenang nantinya diharapkan dapat memastikan apakah kandasnya kapal murni disebabkan oleh kondisi cuaca, faktor teknis, kondisi alur pelayaran, atau kombinasi sejumlah faktor lainnya.

Informasi tersebut juga penting untuk memastikan kondisi kapal dan seluruh penumpang, sekaligus mengetahui apakah diperlukan proses evakuasi lanjutan atau penanganan khusus terhadap kapal.

Cuaca Buruk Jadi Perhatian

Insiden kandasnya KM Mentawai Fast 01 terjadi di tengah kondisi cuaca laut yang perlu diwaspadai oleh pengguna jasa transportasi laut di wilayah Sumatera Barat.

Perairan Mentawai dan jalur pelayaran menuju Padang merupakan kawasan yang dapat mengalami perubahan kondisi laut secara cepat. 

Angin kencang, hujan lebat, serta peningkatan tinggi gelombang dapat memengaruhi keselamatan pelayaran, terutama ketika kapal memasuki kawasan muara atau alur pelayaran yang membutuhkan manuver lebih presisi.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah mengingatkan nelayan dan operator pelayaran agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan gelombang di wilayah perairan Sumatera Barat.

Peringatan tersebut menjadi penting bagi operator kapal yang melayani rute Kepulauan Mentawai–Padang, mengingat sebagian perjalanan dilakukan di perairan terbuka sebelum kapal memasuki kawasan pesisir dan pelabuhan.

Kondisi cuaca yang berubah dengan cepat juga dapat meningkatkan risiko ketika kapal mendekati pintu masuk pelabuhan. Pada kondisi demikian, nahkoda dan awak kapal harus memperhitungkan kecepatan angin, tinggi gelombang, jarak pandang, serta kondisi alur pelayaran.

Keselamatan Penumpang Menjadi Prioritas

Dengan seluruh penumpang dan kru dilaporkan selamat, perhatian utama saat ini adalah memastikan mereka tetap berada dalam kondisi aman hingga proses penanganan selesai.

Evakuasi maupun pemindahan penumpang, apabila diperlukan, diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan keselamatan petugas di lapangan.

Sementara itu, informasi terkait kerusakan kapal, penyebab pasti kandas, serta kemungkinan kapal dapat kembali melanjutkan perjalanan masih menunggu pemeriksaan dan keterangan resmi dari pihak berwenang.

Sumbarnet.id masih memantau perkembangan insiden tersebut dan akan memperbarui informasi setelah memperoleh keterangan resmi dari Syahbandar, KSOP Kelas I Teluk Bayur, Basarnas, maupun pihak operator KM Mentawai Fast 01. (Robi)

Catatan: Informasi dalam berita ini masih bersifat awal dan dapat berubah setelah adanya hasil pemeriksaan serta keterangan resmi dari instansi berwenang.

SUMBARNET - PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) memastikan kesiapan fasilitas dan layanan penunjang operasional dalam mendukung reaktivasi Bandara Husein Sastranegara (BDO), Bandung, Jawa Barat. Kesiapan tersebut mencakup fasilitas umum terminal penumpang, ground handling, lounge, terminal kargo, serta berbagai layanan pendukung operasional bandara.

Reaktivasi BDO menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali konektivitas udara sekaligus mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas bisnis, pariwisata, dan pergerakan logistik di Jawa Barat. Dalam mendukung momentum tersebut, IAS melakukan pembenahan dan penataan fasilitas dengan memperhatikan aspek keselamatan, fungsi, kebersihan, kenyamanan, serta standar operasional yang berlaku.

Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi, Tri Andayani, mengatakan bahwa kesiapan layanan merupakan bagian penting dalam memastikan operasional BDO berjalan optimal sekaligus memberikan pengalaman positif bagi pengguna jasa.

“Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara bukan sekadar mengaktifkan kembali sebuah fasilitas transportasi, tetapi menghidupkan kembali konektivitas dan aktivitas ekonomi yang terhubung dengan bandara. Karena itu, IAS memastikan seluruh fasilitas dan layanan yang menjadi bagian dari portofolio kami siap mendukung operasional, dengan mengedepankan keselamatan, kualitas, kebersihan, kenyamanan, dan standar layanan,” ujar Anda.

Dalam persiapan reaktivasi, IAS melakukan pembenahan pada sejumlah fasilitas, termasuk area terminal penumpang, ground handling, fasilitas umum, lounge, dan terminal kargo. Pembenahan mencakup perbaikan dan penyesuaian fasilitas, aspek elektrikal, serta sarana pendukung untuk memastikan fasilitas dapat digunakan secara optimal.

Sebagai bagian dari ekosistem InJourney, IAS melihat reaktivasi BDO sebagai peluang untuk memperluas kontribusi dan mengoptimalkan kapabilitas perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekosistem aviasi di Jawa Barat.

“Kami melihat BDO sebagai bagian dari ekosistem pertumbuhan baru di Jawa Barat. Ketika konektivitas udara kembali tumbuh, akan terbuka peluang bagi mobilitas, pariwisata, perdagangan, logistik, hingga aktivitas bisnis. IAS siap mengambil peran melalui kapabilitas yang kami miliki, mulai dari cargo service, ground handling, lounge, hospitality, operation support, hingga berbagai layanan penunjang aviasi lainnya,” jelas Anda.

Dukungan IAS terhadap reaktivasi Bandara Husein Sastranegara merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat perannya sebagai strategic partner dalam ekosistem aviasi nasional, melalui layanan terintegrasi yang mendukung konektivitas, meningkatkan pengalaman pengguna jasa, dan menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (**)