PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Pelantikan yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (12/10/2026), menjadi momentum bagi para pejabat untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebanyak 27 pejabat yang dilantik terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 10 Pejabat Administrator, dan 14 Pejabat Pengawas. Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, para staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
Dalam arahannya, Maigus Nasir menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukan sekadar posisi struktural dalam birokrasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan orientasi pada hasil.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya terpaku pada rutinitas administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, mereka dituntut mampu menjadi pemimpin yang menghadirkan perubahan, menyelesaikan persoalan, menciptakan inovasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mulai hari ini, saudara tidak cukup hanya menjadi pejabat yang mampu melaksanakan rutinitas administrasi pemerintahan. Saudara harus menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan, menyelesaikan persoalan, menciptakan inovasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Maigus.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak dapat diukur semata-mata dari banyaknya rapat yang diselenggarakan, surat yang diterbitkan, maupun kegiatan yang dilaporkan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan dan pelayanan pemerintah.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak rapat yang kita lakukan, bukan berapa banyak surat yang kita keluarkan, dan bukan pula berapa banyak kegiatan yang kita laporkan. Ukuran keberhasilan kita adalah perubahan apa yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Mengisi Jabatan Strategis
Dalam pelantikan tersebut, tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama turut mengalami pergantian posisi. Ketiganya menempati jabatan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Padang.
Desmon Danus, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanahan, kini dipercaya menduduki jabatan Sekretaris DPRD Kota Padang.
Selanjutnya, Raf Indria yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Pertanahan.
Sementara itu, Hendrizal Azhar yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Padang, kini dipercaya menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Perubahan penempatan jabatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Para pejabat dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, membangun koordinasi yang efektif, serta memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.
Selain tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pelantikan juga mencakup 10 Pejabat Administrator dan 14 Pejabat Pengawas. Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, dan memastikan kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi pelayanan yang berkualitas.
Sembilan Program Unggulan Jadi Arah Kerja Pemerintahan
Maigus Nasir menjelaskan, Pemko Padang saat ini menjalankan semangat pembangunan bertajuk “Satu Tujuan untuk Kejayaan Kota Padang”. Semangat tersebut diwujudkan melalui sembilan program unggulan yang menjadi arah kebijakan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah.
Kesembilan program unggulan itu meliputi Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Melayani, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang.
Ia menegaskan, seluruh program unggulan tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar menjadi bagian dari dokumen perencanaan pemerintah. Setiap program harus diwujudkan melalui langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut Maigus, implementasi program unggulan membutuhkan kebijakan yang tepat, pelayanan yang cepat, pengelolaan anggaran yang efektif, pelaksanaan yang terukur, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun jajaran aparatur Pemko Padang untuk memahami arah kebijakan pemerintah daerah dan menerjemahkannya ke dalam program kerja di masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, setiap organisasi perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki kesamaan tujuan dalam mewujudkan pembangunan Kota Padang yang lebih baik.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan sesuai rencana. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Padang Amanah, Perkuat Integritas dan Profesionalisme
Dalam menjalankan program Padang Amanah, Maigus Nasir secara khusus meminta seluruh pejabat memperkuat integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus terbebas dari praktik pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, maupun perlakuan diskriminatif dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui perilaku aparatur yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan konsisten menjalankan aturan.
Pejabat juga diminta menjadi teladan bagi jajaran yang dipimpinnya. Integritas tidak cukup hanya disampaikan dalam arahan atau tertulis dalam aturan, tetapi harus tercermin dalam pengambilan keputusan, penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, dan interaksi sehari-hari dengan masyarakat.
Maigus menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih. Setiap kebijakan serta pelaksanaan program harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penguatan integritas, digitalisasi pelayanan publik juga perlu terus didorong untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Melalui pemanfaatan teknologi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Digitalisasi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas kerja birokrasi sekaligus mempersempit peluang terjadinya penyimpangan dalam pelayanan.
Karena itu, para pejabat diminta tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi juga membangun budaya kerja profesional yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Padang Melayani, Birokrasi Harus Lebih Responsif
Selain integritas, Maigus Nasir juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma pelayanan melalui program Padang Melayani.
Ia meminta jajaran Pemko Padang agar tidak lagi menerapkan pola kerja birokrasi yang pasif dan hanya menunggu laporan atau pengaduan masyarakat sebelum mengambil tindakan.
Menurutnya, pemerintah harus lebih responsif dalam mengenali dan menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Aparatur dituntut mampu membaca kebutuhan warga, melakukan koordinasi, serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing.
Maigus mengingatkan agar persoalan sederhana tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar hanya karena lambatnya respons birokrasi.
Dalam konteks tersebut, setiap pejabat memiliki tanggung jawab untuk memastikan jajaran di bawah kepemimpinannya bekerja secara efektif dan tidak membiarkan urusan masyarakat berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
Pelayanan publik yang baik, lanjutnya, bukan hanya berkaitan dengan tersedianya fasilitas dan prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut kecepatan respons, kepastian layanan, sikap aparatur, serta kemampuan pemerintah memberikan solusi.
Oleh sebab itu, para pejabat diminta membangun pola kerja yang lebih proaktif, terbuka terhadap masukan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan di berbagai sektor.
Pejabat Diminta Bekerja dengan Orientasi Hasil
Lebih lanjut, Maigus Nasir menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik harus mampu menerjemahkan visi dan program unggulan Kota Padang menjadi hasil kerja yang terukur.
Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan atas perjalanan karier seorang aparatur, melainkan tanggung jawab yang menuntut kinerja dan komitmen nyata.
Setiap pejabat diharapkan mampu membangun koordinasi dengan jajaran internal maupun perangkat daerah lainnya agar pelaksanaan program berjalan efektif. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan penggunaan sumber daya pemerintah memberikan manfaat optimal.
Selain itu, para pejabat juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi persoalan, menyusun langkah penyelesaian, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.
Dengan pola kerja yang terarah dan terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan tidak hanya selesai pada tahap perencanaan dan pelaksanaan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tuntutan terhadap aparatur pemerintahan terus berkembang. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.
Karena itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Amanah Jabatan untuk Kejayaan Kota Padang
Menutup arahannya, Maigus Nasir mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Ia berharap para pejabat mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya serta menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
Ia juga berharap seluruh pejabat senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalankan tanggung jawab, mengabdi kepada masyarakat, serta mewujudkan tujuan bersama untuk kejayaan Kota Padang.
Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Pemko Padang untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, inovasi, dan responsivitas, para pejabat diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal di lingkungan kerja masing-masing.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi atau kelengkapan administrasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur menghadirkan perubahan yang nyata.
Pesan Maigus Nasir menjadi penegasan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus bergerak dalam satu tujuan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan setiap kebijakan serta program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang. (**)
