SUMBARNET - Semangat gotong royong terus hidup di tengah masyarakat Kelurahan Baringin dan Kelurahan Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Minggu (26/4/2026) pagi, sekitar 50 orang warga setempat kembali turun tangan untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak di sekitar Jembatan Jawi-jawi.

Didukung penuh oleh PT Semen Padang berupa bantuan semen, gotong royong yang diinisiasi Rang Mudo Malayu Baringin-Tarantang itu juga melibatkan Persatuan Suku Jambak Baringin–Tarantang. Sejak pagi hingga siang, mereka bahu-membahu memperbaiki jalan rusak, mulai dari tahap persiapan hingga proses pengecoran jalan.

Ketua Rang Mudo Malayu Baringin–Tarantang, Riki Gusmaidi, mengatakan bahwa gotong royong perbaikan jalan rusak di sekitar Jembatan Jawi-jawi ini dilakukan dengan metode pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 20 meter dengan ketebalan sekitar 15 sentimeter dan lebar bervariasi, antara 3 hingga 4 meter.

“Sebelumnya, kondisi jalan di lokasi tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga kerap menghambat mobilitas warga. Gotong royong ini telah menjadi bagian dari agenda rutin kami. Hampir setiap pekan, kami bersama warga secara swadaya memperbaiki titik-titik jalan rusak yang tersebar di wilayah Baringin dan Tarantang,” kata Riki.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki infrastruktur jalan, tetapi juga menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat. “Gotong royong ini sudah menjadi budaya yang terus kami pelihara. Hampir setiap minggu kami berpindah lokasi untuk memperbaiki jalan secara bertahap, agar akses masyarakat semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam setiap pelaksanaan gotong royong Rang Mudo Malayu Baringin-Tarantang, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya yang ada secara mandiri, seperti material pasir yang diperoleh melalui swadaya warga, sementara kebutuhan semen didukung penuh oleh PT Semen Padang. Bahkan jumlahnya, kata Riki, sudah mencapai sekitar 500 zak.

Untuk itu, atas nama masyarakat Baringin dan Tarantang, ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PT Semen Padang. “Di tengah keterbatasan yang kami miliki, bantuan dari PT Semen Padang ini sangat berarti dan menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bergerak bersama. Terima kasih PT Semen Padang atas bantuannya,” tutur Riki.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Apalagi, kata dia, Kelurahan Baringin dan Kelurahan Tarantang merupakan bagian dari lingkungan sekitar perusahaan.

“Baringin dan Tarantang bagian dari lingkungan perusahaan, sehingga sudah menjadi kewajiban moral bagi perusahaan untuk turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur. 

Dukungan ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pada penguatan infrastruktur dari tingkat desa atau akar rumput,” ujarnya.

PT Semen Padang yang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG, akan terus bersinergi dengan masyarakat lingkungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar wilayah operasional.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan warga Baringin dan Tarantang ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara masyarakat dan pihak perusahaan dapat menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Di tengah keterbatasan, semangat kebersamaan yang terus dijaga mampu menjadi kekuatan utama dalam membangun lingkungan yang lebih baik. (**)

 

Padang, – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meninjau langsung lokasi pengembangan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III di Palukahan, Kota Padang, dalam agenda Reses Perorangan masa sidang II tahun 2025/2026, Senin (27/4).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan proyek strategis penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.

Zigo Rolanda mengatakan, saat ini kapasitas SPAM Taban III masih berada di angka 200 liter per detik. Namun melalui program pengembangan yang tengah disiapkan, kapasitas itu akan ditingkatkan menjadi 400 liter per detik.

“Melalui program ini, kapasitas SPAM Taban III akan kita lipatgandakan dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik,” ujar Zigo Rolanda.

Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut ditargetkan mampu melayani hingga 18.000 Sambungan Rumah (SR) baru bagi warga Kota Padang.

Ia menjelaskan, pekerjaan strategis itu meliputi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, hingga jaringan perpipaan sepanjang 18 kilometer.

“Program ini mendesak direalisasikan, karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zigo didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar Iqra Chissa, Kepala BWS Sumatera V, Wali Kota Padang Fadly Amran, Direktur PDAM Hendra Pebrizal, serta jajaran Pemerintah Kota Padang.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar akses air bersih di Kota Padang semakin luas dan berkualitas.

“Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, kami akan terus mengawal agar distribusi air bersih merata dan mampu menopang kebutuhan warga Kota Padang secara berkelanjutan,” tutup Zigo Rolanda. (***)

 

PEKANBARU – Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran TNI-Polri, BNPB, BMKG, pelaku usaha, serta berbagai instansi terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., yang menegaskan bahwa ancaman karhutla tahun 2026 harus dihadapi dengan langkah serius, terukur, penuh kesiapan, dan kolaborasi sejak dini.

“Karhutla bukan persoalan yang bisa ditangani setelah kejadian. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dari sekarang, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” tegas Kapolda Riau.

Irjen Herry menekankan bahwa berbagai langkah strategis harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari penyiapan embung air, penguatan sekat kanal, pembangunan menara pantau atau menara api, hingga penerapan pendekatan multi-helix yang melibatkan pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dalam rapat tersebut juga hadir sejumlah pelaku usaha, termasuk perusahaan besar pemegang konsesi, yang turut menyatakan komitmen mendukung upaya pencegahan karhutla secara menyeluruh.

Menurut Kapolda, langkah utama yang harus terus diperkuat adalah pencegahan melalui peningkatan edukasi, literasi, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku, sehingga masyarakat ikut mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan.

“Pencegahan adalah kunci utama. Kita harus membangun mindset bersama bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan membuka lahan dengan membakar, karena dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga merusak kesehatan, ekonomi, dan masa depan daerah,” ujarnya.

Kapolda juga meminta seluruh Kapolres jajaran aktif turun langsung ke lapangan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, mulai dari sumber air cadangan, embung, alat pemadam, kesiapan personel, masyarakat peduli api, hingga patroli terpadu berbasis teknologi. Polda Riau juga terus memperkuat koordinasi dengan BNPB dan pemerintah pusat terkait mitigasi lanjutan, termasuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan jika situasi mengharuskan.

“Kita harus melakukan langkah-langkah luar biasa. Jangan sampai kelengahan kecil memicu bencana besar. Deteksi dini harus berjalan maksimal, survei harus berkelanjutan, dan setiap titik api harus dipadamkan secepat mungkin sebelum meluas,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut sekitar 5,3 juta hektare, terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah paling rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau panjang dan peningkatan suhu ekstrem akibat El Nino. Secara nasional, sekitar 53.000 hektare kawasan terdampak karhutla pada 2026, dengan wilayah terbesar berada di Kalimantan Barat dan Provinsi Riau.

Atas dasar kerawanan tersebut, seluruh pihak menilai penguatan kolaborasi menjadi kebutuhan mutlak. Posko penanggulangan yang telah tersedia di BPBD akan diperkuat hingga tingkat provinsi, dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan. Para kepala daerah juga diminta memastikan kebijakan berbasis pelestarian lingkungan berjalan efektif serta seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam strategi pencegahan.

Kapolda Riau turut memberikan apresiasi kepada unsur TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat peduli api yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla di Bumi Lancang Kuning.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada masyarakat luas.

“Terima kasih kepada rekan-rekan media yang akan terus menyiarkan semangat pencegahan ini kepada masyarakat. Hasil kerja kolaboratif ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Ini adalah melting pot bagi kita semua untuk bergerak serentak, menyamakan visi, menyamakan frekuensi, dan menjaga Bumi Lancang Kuning agar tetap lestari,” pungkas Irjen Herry.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, Polda Riau bersama Forkopimda menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat sinergi, kolaborasi, respons cepat, dan aksi nyata menghadapi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026, demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

 

Padang, – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi atas hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya mencapai 78,1 persen.

Survei tersebut dilakukan pada periode 19 hingga 29 November 2025. Dalam hasil itu, tingkat pengenalan masyarakat Sumatera Barat terhadap Andre juga disebut berada pada kategori tinggi.

Andre menilai capaian itu menjadi bukti bahwa kerja nyata wakil rakyat masih dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kehadiran di tengah warga serta upaya memperjuangkan aspirasi daerah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

“Alhamdulillah, hasil survei ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus bekerja maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat,” tulis Andre Rosiade dimedia sosialnya, Senin, (27/4/2026).

Ia mengatakan, dukungan masyarakat akan dijawab dengan kerja yang lebih nyata di parlemen maupun di lapangan. Andre menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Sumbar di tingkat pusat.

“Kepercayaan ini adalah amanah. Saya akan terus mendengar aspirasi masyarakat dan menghadirkan program-program yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.

Andre juga menyebut hasil survei tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengabdian ke depan. Ia berharap sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga demi kemajuan Sumatera Barat.

“Insya Allah, komitmen ini akan terus kami jaga dan tingkatkan ke depannya,” tutup Andre. (***)

Pesisir Selatan - Aktivitas pengerukan tanah urug yang dilakukan PT Sarana Bangun Pasisia, di Batu Tembak, Nagari Painan Selatan, untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Panasahan kembali menuai kritikan tajam diberbagai pihak.

Perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan di luar ketentuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim awak media dilapangan, lokasi pengerukan material disebut-sebut tidak sepenuhnya sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Selain itu, volume pengambilan tanah urug juga diduga melebihi batas yang telah ditetapkan dalam UKL-UPL.

Sejumlah warga disekitar lokasi menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang mulai terasa. Mulai dari perubahan kontur lahan, potensi longsor, hingga gangguan terhadap aliran air di sekitar kawasan pengerukan.

"Awalnya kami kira ini resmi dan sesuai aturan. Tapi makin ke sini, pengerukan semakin meluas. Kami khawatir dampaknya ke lingkungan," ujar salah seorang warga yang inisial J (53) pada tim media, Senin 27 April 2026.

Dalam ketentuan perundang-undangan, dokumen UKL-UPL merupakan syarat wajib bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, bahkan berpotensi masuk ranah pidana lingkungan apabila menimbulkan kerusakan, jelasnya.

Ia menambahkan, merujuk pada ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap perubahan lokasi, skala, maupun metode kegiatan seharusnya disertai dengan pembaruan dokumen lingkungan atau persetujuan baru dari instansi berwenang.

Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah PT Sarana Bangun Pasisia telah melakukan revisi dokumen UKL-UPL terkait aktivitas pengerukan yang berlangsung. Pihak perusahaan juga belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut.

Sementara itu, pengawasan dari instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun vertikal, turut dipertanyakan. Pasalnya, aktivitas pengerukan terpantau terus berlangsung tanpa adanya penindakan terbuka di lapangan.

Pengamat kebijakan Publik, Rodi Chandra menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

"UKL-UPL itu bukan formalitas. Kalau pelaksanaan di lapangan berbeda, maka itu pelanggaran serius yang harus ditindak," ujarnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Pesisir Selatan. Warga berharap ada transparansi serta tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dikonfirmasi kepada direktur PT. Sarana Bangun Pasisia, Mulyadi, terkait dugaan pengerukan material disebut-sebut tidak sepenuhnya sesuai dengan titik koordinat yang tercantum dalam dokumen lingkungan. Selain itu, volume pengambilan tanah urug juga diduga melebihi batas yang telah ditetapkan dalam UKL-UPL? Dirinya enggan menjawab pertanyaan tim awak media dan hanya memlih diam. (Tim)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Aia Dingin di Kota Padang dalam rangka Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026, Senin (27/4/2026).

Kunjungan tersebut turut didampingi Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Iqra Chissa, Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim, serta perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

Zigo Rolanda mengatakan keberadaan TPST Aia Dingin diharapkan mampu menekan volume sampah di Kota Padang yang saat ini mencapai sekitar 600 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ton masuk ke kawasan TPST Aia Dingin, sedangkan sekitar 100 ton lainnya berasal dari kabupaten di sekitarnya.

“TPST ini diharapkan dapat membantu menekan volume sampah di Kota Padang yang saat ini mencapai sekitar 600 ton per hari,” ujar Zigo Rolanda.

Menurutnya, pembangunan TPST Kota Padang bertujuan menggantikan sistem pengolahan sampah yang selama ini masih menggunakan metode controlled landfill. Proyek tersebut juga menjadi langkah menuju sistem sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan.

“Pembangunan TPST Kota Padang ini bertujuan untuk menggantikan sistem pengolahan sampah yang selama ini masih menggunakan metode controlled landfill, sekaligus menjadi langkah menuju sistem sanitary landfill yang lebih modern dan ramah lingkungan,” katanya.

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut nantinya direncanakan memiliki kapasitas pengolahan hingga 200 ton sampah per hari. Kapasitas itu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan sampah di Kota Padang.

Hingga saat ini, lanjut Zigo, proses pelaksanaan kegiatan telah memasuki tahap finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dan review keandalan bangunan.

“Kami berharap pembangunan TPST ini dapat segera terealisasi sehingga menjadi solusi nyata dalam penanganan persampahan di Kota Padang, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar pembangunan TPST Aia Dingin dapat berjalan sesuai rencana serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (***)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID- Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar acara pisah sambut sekaligus serah terima jabatan Camat Mandiangin Koto Selayan (MKS) pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh nuansa kekeluargaan, menandai berakhirnya masa jabatan camat sebelumnya, Syukri Naldi, S.Kom., M.M., dan dimulainya kepemimpinan camat baru, Fachrul Razi, S.E., M.M., Kp., Datuak Parpatiah.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Bukittinggi, H. M. Ramlan Nurmatias, S.H., Datuak Nan Basa, beserta jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, serta berbagai unsur masyarakat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Prosesi serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama kepada camat definitif yang baru. Momen ini menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan serta tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam sambutannya, Syukri Naldi menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama dirinya menjabat. Ia juga menitipkan harapan agar program-program yang telah berjalan dapat diteruskan dan ditingkatkan oleh penerusnya.

Sementara itu, Camat MKS yang baru, Fachrul Razi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia berharap dapat diterima oleh masyarakat serta seluruh elemen di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

“Atas nama pribadi, kami mohon dukungan, arahan, serta petunjuk dari seluruh pihak agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Amanah ini bukan hanya tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika sosial, serta mengambil kebijakan secara bijak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam arahannya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menekankan bahwa menjadi seorang camat bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam melayani masyarakat dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan.

“Jangan membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Seorang camat harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Tingkatkan pelayanan dan jadilah bagian dari masyarakat itu sendiri,” tegasnya.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus dilakukan di kantor pemerintahan. Menurutnya, pendekatan informal seperti berdialog di warung atau tempat berkumpul masyarakat justru dapat menjadi cara efektif dalam memahami dan menyelesaikan persoalan.

“Seorang camat harus mampu membangun komunikasi yang baik. Tidak semua masalah harus selesai di kantor, kadang di warung pun bisa selesai. Tapi yang paling penting, jangan salah dalam mengambil kebijakan,” tambahnya.

Acara pisah sambut ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Di akhir kegiatan, seluruh tamu undangan mengikuti jamuan makan bersama secara adat, yang mencerminkan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan menuju arah yang lebih baik.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dapat terus berkembang, menghadirkanh pelayanan publik yang lebih optimal, serta mampu menjawab berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat. (**)

Medan - Seorang pria, Ahmad Yahya alias Ucok, 38 tahun, akhirnya diringkus personel Polsek Medan Kota setelah sempat buron 7 bulan dalam kasus pencurian sepeda motor.

Pria yang tinggal di Jalan Pelajar, Gang Keluarga, Medan Kota, ditangkap, Minggu (26/4/2026) dinihari di kediamannya tanpa perlawanan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu PM Tambunan mengatakan, kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP/490/IX/2025/Polsek Medan Kota.

“Pelaku kami amankan setelah tim memperoleh informasi keberadaannya. Saat ditangkap, pelaku mengakui perbuatannya,” ucap Tambunan.

Dijelaskannya, aksi pencurian itu terjadi, Minggu (21/9/2025) lalu di Jalan Bahagia, Teladan Timur. Korban, Sahdin, saat itu terjatuh dari Sepeda Motor Honda Beat BK 5991 AMX setelah menghindari kucing.

Pelaku yang berada di lokasi mengambil kesempatan tersebut. Dengan berpura-pura menolong korban yang terjatuh, pelaku bersama rekannya langsung membawa kabur sepeda motor korban yang saat itu kunci kontaknya masih terpasang.

“Modusnya pelaku memanfaatkan kondisi korban yang terjatuh. Saat situasi lengah, sepeda motor langsung dibawa kabur,” ujarnya lagi.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak beraksi sendiri. Ia berkomplot dengan dua rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.

“Pelaku mengaku mendapat bagian Rp1 juta dari hasil penjualan sepeda motor tersebut,” tambahnya.

Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Medan Kota guna proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih memburu dua pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

"Kita masih memburu dua rekan korban tersebut," ujarnya. (**)

Langkat - Video viral terkait dugaan pungutan liar (pungli) di wilayah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian. Jajaran Polres Langkat melalui Unit Reskrim Polsek Pangkalan Susu mengamankan empat pria yang diduga terlibat, Sabtu (25/4/2026).

Keempat pria tersebut masing-masing berinisial J (51), N (55), S (50), dan T (52), yang merupakan warga setempat. Mereka diamankan setelah diduga melakukan pungutan terhadap sopir mobil barang jenis colt diesel di kawasan Tugu Merdeka, persimpangan Jalan Cut Nyak Dien dan Jalan Masjid, Kelurahan Bukit Jengkol.

Kapolsek Pangkalan Susu, AKP Dedi Y.P. Ginting, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.

“Berdasarkan pemeriksaan awal, para terduga pelaku mengakui meminta uang sebesar Rp300.000 kepada sopir, namun hanya diberikan Rp100.000,” ujarnya.

Ia menambahkan, permintaan uang tersebut sempat ditolak oleh sopir karena para terduga tidak melakukan aktivitas bongkar muat barang. Video kejadian itu kemudian beredar luas di media sosial hingga menjadi perhatian publik.

Menindaklanjuti hal tersebut, personel kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengamankan para terduga pelaku untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Setelah dilakukan klarifikasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai melalui mediasi yang difasilitasi Polsek Pangkalan Susu. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bersama.

Dalam proses mediasi, para terduga pelaku mengakui perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf kepada korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. (**)

 

SUMBARNET - Kegiataan pembinaan Polisi Cilik yang digelar jajaran Ditlantas Polda Sumatera Barat terlihat berbeda. Di tengah barisan anak-anak yang penuh semangat, terselip misi besar yang diarahkan oleh Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., yakni menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini dengan pendekatan yang lebih dekat dan menyentuh.

Diikuti siswa dari SDN 08 Padang Laweh, SDN 37 Alang Laweh, SDN 20 Piai, hingga SD Al-Azhar Kota Padang, kegiatan ini bukan sekadar latihan biasa. Anak-anak tampak larut dalam suasana belajar yang menyenangkan, di mana mereka tidak hanya menerima arahan, tetapi juga memahami makna di balik setiap gerakan dan aturan.

Barisan kecil itu bergerak serempak, mengikuti instruksi dengan penuh konsentrasi. Di sela-sela kegiatan, tawa dan interaksi hangat mencairkan suasana, menjadikan proses pembinaan terasa lebih hidup dan tidak membosankan.

Giat Polisi Cilik ini menjadi gambaran nyata bagaimana edukasi bisa disampaikan dengan cara yang sederhana namun berdampak. Nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian ditanamkan secara perlahan, seiring dengan pemahaman tentang pentingnya keselamatan di jalan raya.

Arah kebijakan yang dibangun Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq menempatkan edukasi sebagai fondasi utama. Ia mendorong agar pendekatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, dilakukan dengan cara yang humanis dan mudah diterima.

Di lapangan, para personel kepolisian terlihat tidak berjarak dengan peserta. Mereka membaur, memberi contoh, sekaligus menjadi sahabat bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan.

Momentum ini juga menjadi ruang interaksi positif antara polisi dan generasi muda. Hubungan yang terbangun sejak dini diyakini akan membawa dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat.

Pesan “Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan, Keselamatan untuk Kemanusiaan” disampaikan dengan cara yang sederhana, namun kuat. Anak-anak diajak memahami bahwa keselamatan bukan hanya aturan, tetapi kebutuhan bersama.

Menariknya, anak-anak yang mengikuti giat ini mulai menunjukkan perubahan kecil. Mereka lebih peka terhadap aturan, lebih disiplin, dan mulai memahami pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain.

Giat ini juga memperlihatkan bahwa pembinaan tidak harus selalu formal. Dengan pendekatan yang tepat, pesan yang disampaikan justru lebih mudah diterima dan diingat.

Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq melalui arah kebijakannya terus mendorong agar program seperti ini diperluas. Semakin banyak anak yang terlibat, semakin besar peluang terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

Sekolah pun menjadi mitra penting dalam program ini. Sinergi antara dunia pendidikan dan kepolisian menjadi kekuatan dalam membangun karakter anak-anak.

Dalam jangka panjang, giat Polisi Cilik diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan.

Langkah kecil yang dimulai dari barisan anak-anak ini diyakini akan membawa perubahan besar di masa depan.

Giat Polisi Cilik pun menjadi simbol bahwa membangun keselamatan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, dengan pendekatan yang tulus dan berkelanjutan.

Dengan suasana yang hangat dan penuh semangat, kegiatan ini meninggalkan kesan mendalam, baik bagi peserta maupun para pembina.

Dan di balik semua itu, tersimpan harapan besar, bahwa dari anak-anak hari ini, akan lahir generasi pelopor keselamatan di jalan raya. (**)