SUMBARNET - Satuan Samapta Polres Pariaman terus meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Pariaman. Salah satunya melalui pelaksanaan Patroli Dialogis Roda 4 yang menyasar sejumlah lokasi strategis dan pusat aktivitas masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif, sekaligus membangun komunikasi langsung antara personel kepolisian dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, personel Sat Samapta tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan, tetapi juga berdialog secara langsung dengan berbagai elemen masyarakat yang ditemui di lapangan. 

Dialog dilakukan bersama petugas keamanan, pelaku usaha, pengguna jasa transportasi, maupun masyarakat di sekitar lokasi patroli.

Melalui komunikasi tersebut, personel menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Selain memberikan imbauan, patroli dialogis juga dimanfaatkan personel untuk menyerap informasi, keluhan, serta masukan dari masyarakat terkait kondisi keamanan di lingkungan masing-masing.

Pendekatan dialogis dinilai penting karena kehadiran polisi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun kedekatan, komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat.

Kapolres Pariaman AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., M.H. mengatakan, kegiatan patroli dialogis merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

“Patroli dialogis ini bukan hanya untuk memantau situasi keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dengan kehadiran polisi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi maupun persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban,” ujar AKBP Agung Pranajaya.

Menurutnya, upaya menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian seorang diri.

 

Dibutuhkan keterlibatan dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat agar berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, memperkuat komunikasi antara polisi dengan masyarakat, serta memastikan situasi di lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat tetap aman dan kondusif. Karena itu, kami mendorong masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan keamanan,” katanya.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran personel di lapangan untuk mengedepankan sikap humanis dan komunikatif dalam menjalankan tugas.

 

Menurutnya, patroli yang dilakukan bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya berharap personel di lapangan dapat terus hadir, berkomunikasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polisi harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kehadiran kita harus benar-benar dirasakan manfaatnya, sehingga masyarakat memiliki rasa aman dan kepercayaan yang semakin kuat terhadap Polri,” tutur Kapolres.

Ia menambahkan, informasi yang diperoleh dari masyarakat dalam kegiatan patroli dialogis akan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah-langkah kepolisian berikutnya, khususnya dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.

“Informasi sekecil apa pun dari masyarakat sangat berarti bagi kami. Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, potensi gangguan dapat diketahui lebih awal dan dilakukan langkah pencegahan. Harapan kami, tercipta lingkungan yang aman, tertib dan nyaman bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Pariaman,” sambungnya.

Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Samapta juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjaga barang-barang berharga, memperhatikan keamanan lingkungan serta segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

Kehadiran personel secara langsung di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan efek pencegahan terhadap tindak kejahatan sekaligus mempersempit ruang terjadinya gangguan keamanan.

Patroli dialogis juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan pola komunikasi dua arah, polisi tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Polres Pariaman menegaskan bahwa kegiatan preventif semacam ini akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari komitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Patroli dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai membutuhkan kehadiran personel kepolisian, terutama kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Polri untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, humanis dan profesional kepada masyarakat.

Bagi Sat Samapta Polres Pariaman, slogan “Siap Terlihat, Siap Bermanfaat” menjadi semangat dalam menjalankan tugas. Artinya, kehadiran personel di lapangan diharapkan tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.

Dengan semakin intensifnya patroli dialogis dan komunikasi bersama masyarakat, Polres Pariaman berharap tercipta sinergi yang kuat antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas.

“Kami ingin membangun rasa aman itu bersama-sama. Polisi hadir untuk masyarakat, dan masyarakat juga merupakan mitra penting bagi kepolisian dalam menjaga keamanan. Mari kita bersama-sama menciptakan Pariaman yang aman, tertib dan kondusif,” pungkas AKBP Agung Pranajaya.

Sebagai informasi, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K. resmi dipercaya sebagai Kapolres Pariaman setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Solok. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi jabatan di lingkungan Polda Sumatera Barat. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi mulai merevitalisasi drainase Pasar Bawah sebagai langkah nyata untuk mengatasi persoalan genangan air dan becek yang selama ini mengganggu aktivitas pedagang maupun pengunjung pasar. Pekerjaan yang ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari itu ditinjau langsung Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bersama sejumlah kepala SKPD terkait, Kamis (20/8/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota meminta pelaksana mengoptimalkan pekerjaan pada malam hari. Kebijakan ini dilakukan agar proses revitalisasi tidak mengganggu aktivitas jual beli yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari.

“Kita laksanakan pekerjaan di malam hari. Sudah enam hari berjalan, pelaksanaannya cukup baik, besi-besi sudah masuk di saluran yang diperbaiki. Kita harapkan pekerjaan perbaikan drainase ini berjalan maksimal,” ujar Ramlan.

Menurutnya, revitalisasi drainase menjadi kebutuhan mendesak mengingat kondisi Pasar Bawah yang kerap mengalami genangan air, becek, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja.

Ramlan menjelaskan, berdasarkan catatan yang ada, drainase Pasar Bawah terakhir kali diperbaiki pada 1998. Setelah puluhan tahun, kondisi saluran mengalami pendangkalan dan dipenuhi tanah sehingga menghambat kelancaran aliran air.

“Menurut catatan, terakhir tahun 1998 dan kita lihat bahwa drainase itu penuh dengan tanah. Jadi mulai sekarang kita perbaiki lagi, dibongkar isinya, dicor lagi, dicor lantainya, kiri kanan, sampai atas,” jelasnya.

Revitalisasi tersebut, lanjut Wako, diarahkan untuk memastikan aliran air dari kawasan pasar dapat mengalir dengan lancar menuju saluran induk. Dengan demikian, persoalan genangan dan becek di dalam pasar diharapkan dapat diminimalkan.

“Tujuan kita adalah supaya air lancar ke saluran induk dan tidak ada lagi genangan dan becek di dalam pasar,” tegasnya.

Rehab Pasar Bawah Dilakukan Bertahap

Selain pembenahan drainase, Pemerintah Kota Bukittinggi juga menyiapkan program rehabilitasi Pasar Bawah secara bertahap. Perbaikan akan dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya.

Sejumlah fasilitas yang direncanakan untuk dibenahi di antaranya lantai pasar, pembangunan WC dan kamar mandi baru, serta mushalla. Pemko juga menyiapkan rencana penggantian atap Pasar Bawah dengan konsep atap anggar.

Namun demikian, Ramlan menegaskan bahwa berbagai pembenahan tersebut tetap akan mempertahankan karakter dan konsep Pasar Bawah sebagai pasar tradisional.

“Tujuan kita adalah, kita ingin mempertahankan konsep pasar tradisional Pasar Bawah. Artinya, batu-batu itu tetap kita pelihara dan kita ingin bagaimana ibu-ibu kita dulu berjualan bakatidiang, itu kita pertahankan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembenahan Pasar Bawah akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pemko Bukittinggi berkomitmen mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk memperbaiki berbagai fasilitas pasar, tanpa menghilangkan nilai sejarah dan identitas tradisional yang menjadi ciri khas Pasar Bawah.

“Insya Allah pelan-pelan kita perbaiki dan setiap tahun kita anggarkan untuk pekerjaan perbaikan di Pasar Bawah. Kita ingin orang berbelanja di Pasar Bawah, nyaman dan bersih,” pungkas Wali Kota. (**)

 

SUMBARNET - Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari, S.H., S.I.K., M.I.K., menggelar kegiatan syukuran di Rumah Dinas Kapolres Padang Pariaman bersama anak-anak yatim. Kegiatan tersebut turut dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Polres Padang Pariaman.

Kegiatan syukuran berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kekeluargaan, dan kepedulian. Momentum tersebut tidak hanya menjadi bentuk ungkapan rasa syukur, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antara jajaran Polres Padang Pariaman dengan masyarakat, khususnya anak-anak yatim.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Padang Pariaman bersama jajaran meluangkan waktu untuk berbagi kebahagiaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak yatim.

 

Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana kebersamaan yang hangat sekaligus memperkuat kepedulian sosial di lingkungan Polres Padang Pariaman.

Kapolres Padang Pariaman AKBP Riyana Purwasari mengatakan, kegiatan syukuran bersama anak yatim merupakan wujud rasa syukur sekaligus bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat.

“Syukuran ini bukan hanya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tetapi juga menjadi momentum bagi kami untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat,” ujar AKBP Riyana Purwasari.

Menurutnya, perhatian terhadap anak-anak yatim merupakan bagian dari upaya membangun kepedulian dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan sederhana tersebut dapat memberikan kebahagiaan serta meninggalkan kesan positif bagi anak-anak yang hadir.

“Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi anak-anak yatim. Mungkin apa yang diberikan tidak seberapa, tetapi yang terpenting adalah kebersamaan, perhatian, dan kepedulian yang kita tunjukkan kepada mereka,” katanya.

AKBP Riyana juga menekankan bahwa kegiatan sosial seperti ini menjadi salah satu sarana untuk membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.

 

Menurutnya, hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui komunikasi, silaturahmi, serta kepedulian terhadap sesama.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dan kepercayaan masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Karena itu, silaturahmi dan hubungan yang baik dengan masyarakat harus terus kita jaga dan tingkatkan,” tutur Kapolres.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

 

Dengan demikian, keberadaan Polres Padang Pariaman diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara keluarga besar Polres Padang Pariaman dengan masyarakat. Semoga kebersamaan ini dapat menumbuhkan semangat saling peduli, saling membantu, dan memperkuat rasa persaudaraan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel Polres Padang Pariaman untuk senantiasa menjaga semangat kepedulian sosial.

 

Menurutnya, tugas sebagai anggota Polri memiliki dimensi pelayanan yang luas, sehingga kepedulian terhadap masyarakat perlu diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Kepada seluruh personel, saya berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat terus dipelihara. Jadikan setiap kesempatan sebagai momentum untuk memberikan manfaat dan menghadirkan rasa aman, nyaman, serta kehadiran Polri yang humanis di tengah masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan syukuran bersama anak yatim tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kekompakan jajaran Polres Padang Pariaman. Kehadiran para PJU dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan kepedulian yang menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang solid sekaligus dekat dengan masyarakat.

Suasana kekeluargaan terlihat sepanjang kegiatan. Interaksi antara jajaran kepolisian dan anak-anak yatim berlangsung dengan penuh kehangatan. 

Kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari budaya kepedulian sosial yang terus dikembangkan.

Melalui kegiatan ini, Polres Padang Pariaman kembali menegaskan komitmennya untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. 

Silaturahmi, kepedulian, dan semangat berbagi diharapkan menjadi jembatan yang semakin mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Dengan terjalinnya hubungan yang semakin erat, Polres Padang Pariaman berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus tumbuh. 

Sinergi dan kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat pun diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. (**)

 

SUMBARNET - Instruksi tegas Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, untuk memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di seluruh wilayah Sumbar bukan sekadar penegakan hukum. Langkah itu juga menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tambang ilegal telah lama mendapat peringatan, baik melalui regulasi negara maupun pesan agama.

Sabtu (15/8/2026), Kapolda Sumbar memerintahkan jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar dan seluruh Polres untuk menindak tegas aktivitas PETI. Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026), yang meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat yang membekingi tambang ilegal.

Kapolda menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi pelaku maupun pihak yang melindungi aktivitas perusakan lingkungan tersebut.

"Komitmen saya di awal menjabat Kapolda Sumbar, tidak ada kompromi dengan mafia dan aktivitas tambang ilegal. Kalau tidak dilakukan penindakan, saya akan evaluasi mulai dari Kapolsek, Kasat Reskrim, dan Kapolresnya. Artinya mereka tidak bekerja," tegas Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy.

Menurut Kapolda, sejumlah lokasi PETI dan jaringan penampung emas ilegal telah ditertibkan berdasarkan laporan masyarakat. Penindakan akan terus dilakukan karena dampak tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat melalui kerusakan hutan, pencemaran sungai, banjir, hingga longsor.

Peringatan mengenai kerusakan alam akibat ulah manusia sejatinya telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Ar-Rum ayat 41, Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."

Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan rusaknya keseimbangan alam.

Larangan merusak bumi juga ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Pesan ini mengingatkan bahwa bumi yang telah diciptakan dalam keadaan seimbang harus dijaga, bukan dieksploitasi secara serampangan demi kepentingan sesaat.

Al-Qur'an juga mengingatkan tentang sikap manusia yang merasa melakukan kebaikan, padahal justru menimbulkan kerusakan. Hal itu tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 11-12:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

"Apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi!' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari."

Ayat tersebut menjadi refleksi bahwa aktivitas yang dianggap menguntungkan secara ekonomi belum tentu membawa kebaikan apabila meninggalkan kerusakan bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Peringatan serupa kembali ditegaskan dalam Surah Al-Qasas ayat 77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Kapolda Sumbar mengajak pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan PETI. Menurutnya, penegakan hukum tidak akan cukup tanpa kesadaran kolektif untuk menjaga alam.

Di Ranah Minang, alam bukan tentang sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari falsafah hidup. Ketika hukum negara dan pesan agama sama-sama mengingatkan tentang bahaya merusak bumi, maka perang terhadap PETI sesungguhnya bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga warisan alam bagi generasi yang akan datang. (***)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar, Zigo Rolanda, menghadiri Opening Ceremony The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat komitmen pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu pilar ketahanan energi nasional.

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Presiden INAGA Julfi Hadi, Dirut PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani, serta kepala daerah dan pelaku industri energi global.

Mengusung tema “Energy Self-Sufficiency for a Stronger Indonesia”, forum internasional tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan sektor energi, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan investor guna membahas percepatan pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Zigo Rolanda menilai geothermal atau energi panas bumi memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang.

“Geothermal merupakan salah satu energi strategis yang dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Potensi yang kita miliki sangat besar dan harus terus didorong agar mampu mendukung target transisi energi Indonesia,” kata Zigo Rolanda di sela kegiatan.

Politisi asal Sumatera Barat itu mengatakan pengembangan energi panas bumi tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan investasi di berbagai wilayah yang memiliki potensi geothermal.

Ia menegaskan bahwa pengembangan energi panas bumi perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pengembangan geothermal perlu terus didorong sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan IIGCE 2026, Zigo berharap lahir berbagai inovasi dan kerja sama yang mampu mempercepat pengembangan sektor panas bumi nasional. Ia juga optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pemanfaatan energi geothermal mengingat besarnya potensi yang dimiliki. (***)

 

SUMBARNET - Pembangunan kembali Stadion GOR Haji Agus Salim Padang memasuki tahap penting. PT Hutama Karya menargetkan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek tersebut dilakukan paling lambat pada akhir September 2026 setelah proses pembongkaran stadion lama selesai. Target penyelesaian stadion baru ditetapkan pada akhir Desember 2027 atau paling lambat Januari 2028.

Kepastian itu mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dengan Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, pada Rabu (19/8/2026).

Andre mengatakan proses pembongkaran Stadion Haji Agus Salim saat ini hampir rampung. Ia memperkirakan seluruh pekerjaan pembongkaran dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan ke depan sehingga tahapan pembangunan fisik bisa segera dimulai.

"Alhamdulillah, proses pembongkaran Stadion Haji Agus Salim sudah berjalan dan saat ini hampir selesai. Insya Allah dalam satu minggu ke depan seluruh proses pembongkaran dapat dituntaskan," kata Andre.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu berharap pembangunan stadion dapat berjalan sesuai jadwal. Menurutnya, stadion baru tersebut sangat dinantikan masyarakat Sumbar, termasuk para pecinta sepak bola dan pendukung Semen Padang FC.

Andre menegaskan target utama adalah menghadirkan stadion modern yang dapat digunakan masyarakat secepat mungkin.

"Kita berharap stadion ini dapat selesai paling lambat Desember 2027 atau Januari 2028 sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro menyampaikan apresiasi atas dukungan yang terus diberikan Andre Rosiade dalam mengawal proyek strategis tersebut.

Menurut Koentjoro, apabila proses pembongkaran selesai sesuai target, Hutama Karya bersama PT Adhi Karya akan segera memulai tahapan konstruksi melalui groundbreaking yang dijadwalkan paling lambat pada akhir September 2026.

"Apabila proses pembongkaran dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu dekat, maka Hutama Karya bersama Adhi Karya akan memulai groundbreaking paling lambat pada akhir September 2026," ujar Koentjoro.

Ia memastikan pihaknya berkomitmen menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang telah disusun bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Stadion yang dibangun ulang dengan standar modern tersebut diharapkan menjadi salah satu fasilitas olahraga terbaik di Sumatera Barat.

Koentjoro mengatakan proyek pembangunan stadion ditargetkan selesai pada akhir Desember 2027 atau awal Januari 2028.

"Dengan demikian, Stadion GOR Haji Agus Salim sudah dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Barat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengalokasikan anggaran pembangunan Stadion Haji Agus Salim melalui skema tahun jamak. Stadion yang akan dibangun ulang tersebut dirancang memenuhi standar AFC dan menjadi bagian dari upaya peningkatan infrastruktur olahraga di Ranah Minang. (***)

 

SUMBARNET - Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan sebanyak 290 perusahaan BUMN telah menjalani proses perampingan atau streamlining. Sementara itu, sekitar 300 perusahaan lainnya masih dalam proses penataan dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dony dalam acara Investor Daily Policy and Economic Dialogue di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Menurutnya, transformasi BUMN terus berjalan melalui langkah konsolidasi dan penataan perusahaan guna menciptakan organisasi yang lebih efisien dan produktif.

“Memang transformasi BUMN ini berjalan dengan cukup baik. Kita sudah melakukan streamlining 290 perusahaan dan ke depannya kita harapkan masih ada sekitar 300-an lagi yang akan kita selesaikan,” ujar Dony.

Program streamlining menjadi salah satu strategi utama BP BUMN dalam memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Melalui langkah tersebut, perusahaan yang tidak produktif, tumpang tindih, atau tidak lagi memiliki nilai tambah dapat digabungkan maupun ditutup sehingga sumber daya dapat difokuskan pada sektor yang lebih strategis.

Dony menjelaskan, kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak signifikan terhadap efisiensi. Perusahaan-perusahaan yang ditutup sebelumnya tercatat menanggung kerugian hingga sekitar Rp20 triliun per tahun. Dengan penghentian operasional perusahaan tersebut, potensi kerugian itu dapat ditekan.

Selain itu, BP BUMN juga menemukan berbagai praktik bisnis yang tidak efisien antara perusahaan anak dan induk usaha. Nilai inefisiensi dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun.

Jika digabungkan, efisiensi dari kedua sumber tersebut mencapai sekitar Rp50 triliun. Angka itu belum termasuk penghematan dari biaya gaji, komisaris, direksi, serta berbagai fasilitas dan manfaat yang selama ini ditanggung perusahaan.

“Dengan berbagai langkah yang kita lakukan, target efisiensi yang bisa dicapai hingga akhir tahun diperkirakan lebih dari Rp70 triliun,” jelasnya.

Menurut Dony, transformasi BUMN tidak hanya bertujuan menekan biaya, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan negara. Kinerja bisnis yang lebih sehat diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

BP BUMN menargetkan proses penataan sekitar 300 perusahaan yang masih berjalan saat ini dapat dirampungkan secara bertahap hingga akhir 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing global. (***)

 

SOLOK SELATAN — PT Semen Padang memperkuat komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi dalam Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digagas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) II Padang di Kabupaten Solok Selatan.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Kodaeral II Padang, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Solok Selatan, serta PT PLN. Program Bedah RTLH tersebut menyasar 1 unit rumah masyarakat yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, dan Kecamatan Pauh Duo.

Peresmian Program Bedah RTLH Kodaeral II Padang tersebut berlangsung di Nagari Sako Selatan, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Kamis (20/8/2026). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Komandan Kodaeral II Padang Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, General Manager PLN UID Sumbar Ririn Rachmawardini, serta sejumlah pihak terkait.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengapresiasi Kodaeral II Padang yang telah melibatkan PT Semen Padang dalam program tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas dan tepat sasaran bagi masyarakat.

"Pertama, kami mengapresiasi Kodaeral II Padang dalam Program Bedah RTLH ini. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima bantuan, khususnya dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni," ujar Win.

Ia menyampaikan, keterlibatan PT Semen Padang dalam program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.

Menurut Win, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, TNI, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat agar berbagai program pemberdayaan dapat memberikan dampak yang lebih optimal.

"Sinergi dan kolaborasi seperti ini menjadi salah satu kunci penting dalam menghadirkan program sosial yang memberikan dampak lebih luas. Dengan menggabungkan sumber daya, kepedulian, dan peran masing-masing pihak, bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang berkelanjutan," katanya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat dan dikembangkan, sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat dari berbagai program sosial yang dilaksanakan secara bersama-sama.

"Harapan kami, sinergi seperti ini dapat terus diperkuat dan dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari kolaborasi yang dilakukan," ujar Win.

Program Bedah RTLH tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian bersama dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak. Rumah yang sebelumnya berada dalam kondisi tidak memenuhi standar kelayakan diharapkan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat, nyaman, dan mendukung kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Komandan Kodaeral II Padang Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Program Bedah RTLH, termasuk PT Semen Padang.

"Program Bedah RTLH ini dilaksanakan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, dan Pauh Duo. Ada 11 unit rumah yang dibedah sebagai wujud kepedulian bersama dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, masing-masing rumah penerima manfaat memperoleh alokasi bantuan sebesar Rp30 juta. Dari jumlah tersebut, Rp25 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp5 juta diperuntukkan bagi kebutuhan upah pekerja.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan rumah mengedepankan prinsip swadaya dan gotong royong. Masyarakat setempat turut terlibat dalam proses pembangunan, sementara personel TNI AL Kodaeral II Padang memberikan dukungan tenaga secara langsung di lapangan.

"Pembangunan rumah dilakukan dengan mengedepankan prinsip swadaya dan gotong royong. Masyarakat setempat turut terlibat dalam proses pembangunan, sementara personel TNI AL Kodaeral II Padang memberikan dukungan tenaga secara langsung di lapangan," ujarnya.

Dukungan tersebut dinilai tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat. Hunian yang lebih layak diharapkan dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi turut menyampaikan apresiasi kepada Kodaeral II Padang, PT Semen Padang, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi.

"Kolaborasi ini menjadi gambaran bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, lembaga sosial memberikan dukungan, dunia usaha berkontribusi melalui program TJSL, sementara masyarakat menjadi bagian langsung dalam proses pembangunan," ujarnya.

Rangkaian kegiatan Program Bedah RTLH Kodaeral II Padang tersebut juga ditandai dengan seremoni penyerahan penghargaan kepada pihak yang terlibat dan penandatanganan prasasti, sebagai simbol rampungnya pembangunan rumah penerima manfaat.

Bagi PT Semen Padang, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan keberadaan perusahaan di tengah masyarakat mampu memberikan nilai tambah yang dirasakan secara nyata. Melalui program TJSL, perusahaan terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam Program Bedah RTLH tersebut sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi multipihak dalam menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Ketika pemerintah, TNI, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat bergerak bersama, upaya menghadirkan hunian layak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan. (**)

 

SUMBARNET - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, memberikan apresiasi kepada HK - HKI KSO selaku badan usaha pelaksana proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Jalan Layang (Flyover) Sitinjau Lauik Panorama I.

Apresiasi tersebut disampaikan Roni menyusul respons cepat pihak HK - HKI KSO saat terjadi longsor pada Rabu, 19 Agustus 2026, di sekitar lokasi pekerjaan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.

Menurut Roni, sikap sigap perusahaan yang langsung turun ke lapangan untuk membantu para pengendara patut diapresiasi. Kondisi longsor sempat mengganggu akses pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

“Kami memberikan apresiasi penuh kepada HK - HKI KSO yang begitu sigap merespons kejadian longsor. Mereka tidak hanya melihat dari sisi pekerjaan proyek, tetapi langsung turun ke lapangan membantu masyarakat dan pengendara yang terdampak,” ujar Roni.

Roni menilai respons cepat seperti itu menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap keselamatan masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di kawasan Sitinjau Lauik.

Ia menegaskan, dalam kondisi darurat seperti longsor, kecepatan bertindak menjadi hal yang sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang melintas harus menunggu terlalu lama ketika akses jalan terganggu akibat bencana alam.

“Ini yang perlu kita apresiasi. Ketika terjadi persoalan di lapangan, perusahaan langsung bergerak. Keselamatan pengendara dan kelancaran akses masyarakat harus menjadi prioritas,” tegas Roni.

Roni berharap respons cepat tersebut dapat terus dipertahankan selama proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berlangsung. Menurutnya, proyek strategis tersebut tidak hanya dituntut selesai secara fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

“Kami berharap pola respons cepat seperti ini terus dipertahankan. Proyek besar harus berjalan, tetapi kepentingan dan keselamatan masyarakat jangan sampai diabaikan,” tutup Roni. (Tim08/Red)

 

SUMBARNET - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, mengapresiasi langkah cepat HK - HKI KSO dalam merespons longsor yang terjadi pada Rabu (19/8/2026) di sekitar lokasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Panorama I.

Roni menilai, respons cepat HK - HKI KSO yang langsung turun ke lapangan untuk membantu penanganan kondisi serta pengguna jalan terdampak merupakan sikap positif yang patut diapresiasi.

“Kami memberikan apresiasi penuh kepada HK - HKI KSO yang begitu sigap merespons kejadian longsor. Mereka tidak hanya melihat dari sisi pekerjaan proyek, tetapi langsung turun ke lapangan membantu masyarakat dan pengendara yang terdampak,” ujar Roni.

Menurut Roni, kecepatan bertindak dalam situasi darurat menjadi sangat penting mengingat kawasan Sitinjau Lauik merupakan jalur vital dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi serta karakter medan yang rawan terhadap gangguan alam.

Ia menegaskan, ketika terjadi longsor maupun gangguan akses, penanganan tidak boleh menunggu terlalu lama. Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

“Dalam situasi darurat, masyarakat tidak bisa menunggu terlalu lama. Ketika akses terganggu akibat longsor, keselamatan pengendara harus menjadi prioritas. Ini yang kami apresiasi dari respons HK - HKI KSO yang langsung bergerak di lapangan,” tegasnya.

Roni juga mengingatkan agar pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Panorama I tidak hanya mengejar target progres fisik. Aspek keselamatan, kondisi lingkungan, keamanan lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan harus berjalan beriringan.

Menurutnya, ukuran keberhasilan proyek strategis bukan semata-mata seberapa cepat konstruksi diselesaikan, tetapi juga bagaimana pelaksana proyek mampu mengantisipasi dan menangani persoalan yang muncul selama pekerjaan berlangsung.

“Proyek besar tentu harus dikebut dan diselesaikan dengan baik. Tetapi jangan sampai aspek keselamatan masyarakat terabaikan. Respons cepat ketika terjadi persoalan seperti ini harus menjadi standar selama proyek berlangsung,” katanya.

Roni berharap pola respons cepat tersebut tidak berhenti pada penanganan longsor kali ini. Ia mendorong HK - HKI KSO terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, aparat terkait, pengelola lalu lintas, dan masyarakat sekitar selama proses pembangunan berlangsung.

“Proyek strategis harus berjalan dan target pembangunan harus tercapai. Namun keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Kami berharap respons cepat seperti ini terus dipertahankan,” tutup Roni.(Tim08/Red)