Sumbarnet.id. Mentawai – Pengurus Cabang Olahraga Kickboxing Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai mengutus 5 orang untuk mengikuti penataran pelatih dan wasit juri. Kegiatan tersebut diselenggarakan Pengurus Provinsi KBI Sumatera Barat pada Jumat hingga Minggu, 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Hotel UNP Padang.

Pengiriman SDM ini merupakan langkah awal pembinaan dan pengembangan olahraga Kickboxing di Mentawai. Sekaligus sebagai persiapan KBI Mentawai dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar Oktober 2026 mendatang.

 

Ketua KBI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Arif Rahmad Daut, menegaskan penataran pelatih dan wasit juri menjadi kunci utama dalam pengembangan Cabor Kickboxing di daerah kepulauan.

Sebagai Cabor baru di Kepulauan Mentawai, Kickboxing masih membutuhkan pembinaan serius dari hulu ke hilir. Mulai dari pembinaan atlet usia dini, pelatih yang bersertifikat, hingga wasit yang memahami aturan pertandingan.

"Kickboxing merupakan Cabor yang baru di Kepulauan Mentawai. Untuk itu, SDM yang mumpuni tentu menjadi kunci untuk menyukseskan dan mengembangkan olahraga Kickboxing di Mentawai. Tanpa pelatih dan wasit, pembinaan atlet tidak akan berjalan maksimal," ungkap Arif.

Ia berharap seluruh peserta dari Mentawai dapat mengikuti penataran dengan serius dan aktif. Sebab kegiatan ini memiliki legitimasi kuat dan dilaksanakan sesuai amanat konstitusi organisasi. 

"Harapan kami setelah pulang dari penataran, mereka bisa langsung mengaplikasikan ilmu di lapangan. Baik untuk membina atlet, maupun menjadi pengadil saat pertandingan," tambahnya.

  

Arif juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mendukung penuh keberangkatan calon pelatih dan wasit dari Mentawai.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat penting agar Kickboxing bisa berkembang dan sejajar dengan Cabor lainnya di Mentawai. 

"Dengan adanya pelatih dan wasit KBI Mentawai yang sudah bersertifikat, kami berharap ke depan dapat membangun dan menciptakan atlet Kickboxing Mentawai yang berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional," pungkasnya.

  

Saat ini KBI Mentawai juga tengah melakukan penjaringan atlet untuk dipersiapkan tampil di Porprov Sumbar 2026. Dengan hadirnya pelatih dan wasit baru, proses seleksi dan pembinaan diharapkan berjalan lebih terstruktur.

"Kami optimis Mentawai bisa bicara banyak di Porprov nanti. Ini momentum bagi kita untuk memperkenalkan Kickboxing dan membuktikan bahwa anak-anak Mentawai juga punya potensi di Cabor bela diri," tutup Arif.

Penataran ini diharapkan menjadi awal lahirnya wasit dan pelatih Kickboxing dari Mentawai yang mampu membina atlet, menegakkan aturan pertandingan, serta mengharumkan nama daerah di ajang Porprov mendatang. (Robi)

SUMBARNET - Kepala Kepolisian Resor (Polres) Solok Selatan resmi berganti. AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K., sekarang ini menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan menggantikan AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K., melalui acara penyambutan dan pelepasan yang digelar di Mako Polres Solok Selatan, Kamis (30/7/2026).

AKBP Andreanaldo Ademi sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pariaman. Sementara itu, AKBP M. Faisal Perdana mendapat promosi jabatan baru sebagai Wakapolrestabes Semarang.

Dalam pidato perdananya, Andreanaldo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan kepolisian serta memprioritaskan penanganan ancaman sosial yang menyasar generasi muda, khususnya peredaran narkoba dan judi online (judol).

“Narkoba dan judi online sangat merusak generasi muda. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan karena terjerumus dalam ancaman tersebut,” tegas Andreanaldo.

Ia menambahkan bahwa upaya penegakan hukum dan pencegahan tidak bisa dilakukan oleh kepolisian seorang diri. Pihaknya mengandalkan sinergi erat bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh pemuda, hingga peran krusial tokoh adat dan ninik mamak di Kabupaten Solok Selatan.

“Pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari lingkungan keluarga hingga tokoh masyarakat. Jika seluruh elemen bergerak, ancaman tersebut dapat kita cegah sejak dini,” ujarnya.

Sementara itu, AKBP M. Faisal Perdana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas dukungan selama masa kepemimpinannya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Solok Selatan tetap terjaga aman dan kondusif. Ia berharap soliditas internal yang telah terbangun dapat terus dipertahankan.

Rangkaian kegiatan penyambutan dan pelepasan pejabat lama dan baru tersebut berlangsung khidmat dan penuh keakraban, diisi dengan dialog serta sesi tanya jawab antara pimpinan kepolisian, personel, dan para tamu undangan yang hadir. (**)

 

Oleh : Gilang Gardhiolla Gusvero, Wartawan 

Setiap kali hujan turun di Lembah Anai, rasa cemas ikut turun bersama tetes-tetes airnya. Masyarakat yang melintas di jalur itu kini tak lagi sekadar memikirkan kemacetan. Mereka memandang tebing-tebing yang menjulang dengan penuh kekhawatiran. Longsor demi longsor yang terjadi silih berganti telah mengubah hujan menjadi sesuatu yang menakutkan.

Di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang terus mengusik: apakah ini hanya bencana alam, ataukah alam sedang memperlihatkan akibat dari ulah manusia sendiri?

Banyak yang khawatir, ketika memasuki Januari hingga Februari nanti, saat curah hujan diperkirakan kembali tinggi, daerah-daerah seperti Sijunjung, Solok, hingga kawasan Lembah Anai akan menghadapi risiko bencana yang semakin besar. Kekhawatiran ini bukan ramalan, apalagi ingin menjadi dukun. Ini adalah analisis sederhana atas hubungan sebab dan akibat. Ketika hujan semakin deras sementara hutan terus dibuka dan gunung terus dikeruk, alam kehilangan kemampuannya untuk melindungi manusia.

Dalam beberapa bulan terakhir, kerusakan lingkungan akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sumatera Barat disebut semakin masif. Menurut narasi yang berkembang, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah dengan jumlah tambang emas ilegal yang tinggi. Dampaknya bukan hanya kerusakan hutan, tetapi juga pencemaran merkuri yang masuk ke aliran sungai dan mengancam kehidupan masyarakat.

Merkuri adalah racun yang bekerja dalam diam.

Limbahnya dibuang begitu saja ke tanah dan sungai tanpa pengolahan. Penelitian menunjukkan kadar merkuri di sejumlah lokasi tambang telah melampaui ambang batas yang diperbolehkan. Tanah yang dahulu subur berubah menjadi lahan tandus. Pepohonan sulit tumbuh. Racun itu menetap selama puluhan tahun, bahkan ketika aktivitas tambang telah berhenti.

Air pun kehilangan kesuciannya. Merkuri yang masuk ke sungai berubah menjadi metil merkuri, lalu berpindah dari plankton ke ikan kecil, dari ikan kecil ke ikan besar, hingga akhirnya masuk ke tubuh manusia melalui makanan sehari-hari.

Yang lebih menyedihkan, racun itu tidak hanya mengancam para penambang. Ia dapat merusak paru-paru, sistem saraf, ginjal, bahkan mengganggu perkembangan janin. Bayi yang belum sempat melihat dunia pun bisa menjadi korban dari keserakahan yang dilakukan orang dewasa.

Kerusakan akibat PETI di Sumatera Barat disebut telah mencapai lebih dari 10.000 hektare hutan dan lahan di sedikitnya sembilan kabupaten dan kota, termasuk Sijunjung, Solok, Pasaman, hingga Dharmasraya. Hutan yang hilang berarti daerah resapan air ikut hilang. Sungai yang rusak berarti ancaman banjir semakin besar. Lereng yang terus digali membuat tanah kehilangan kekuatannya untuk menahan air ketika hujan deras datang.

Puluhan orang juga telah kehilangan nyawa akibat aktivitas tambang ilegal sepanjang tahun 2012 hingga 2026. Sebagian meninggal tertimbun longsor, sebagian lainnya menjadi korban kecelakaan di lokasi tambang. Namun, mungkin masih banyak korban yang belum terlihat, yaitu mereka yang perlahan diracuni oleh merkuri tanpa pernah menyadarinya.

Saudaraku, bukankah Allah SWT telah mengingatkan kita agar tidak membuat kerusakan di muka bumi?

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 11–12, Allah mengingatkan bahwa ada manusia yang menganggap dirinya melakukan perbaikan, padahal sesungguhnya mereka membuat kerusakan. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah melarang manusia membuat kerusakan setelah bumi diperbaiki. QS. Al-Qashash ayat 77 menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sementara dalam QS. Ar-Rum ayat 41 disebutkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia agar mereka merasakan akibat perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar.

Menyampaikan peringatan tentang pentingnya menjaga bumi bukan sekadar menyampaikan pendapat. Bagi seorang mukmin, mengingatkan sesama agar tidak merusak ciptaan Allah adalah bagian dari ikhtiar dan ibadah.

Karena itu, harapan besar disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Sudah saatnya Sumatera Barat dijadikan prototipe nasional dalam pemberantasan pertambangan emas ilegal dan pembalakan liar. Operasi besar-besaran yang menyentuh para pelaku, pemodal, jaringan distribusi, hingga penadah hasil tambang diperlukan agar kerusakan ini benar-benar berhenti, bukan sekadar berpindah tempat.

Masyarakat Minangkabau mengenal pepatah alam takambang jadi guru. Hari ini, guru itu sedang memberi pelajaran yang sangat mahal. Longsor yang terus terjadi di Lembah Anai, sungai yang semakin keruh, hutan yang semakin gundul, semuanya seperti sedang berbicara kepada kita.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mendengar suara alam itu.

Tetapi, apakah kita masih mau mendengarkannya sebelum semuanya benar-benar terlambat. (*)

SUMBARNET - Kementerian Kehutanan melalui Penyidik Gakkum Kehutanan Sumatera telah menyerahkan Tersangka BS alias BG (50) beserta barang bukti tindak pidana berupa 3 unit Alat Berat, 152 batang kayu bulat dengan total Volume 237,53 m³ dan dokumen-dokumen terkait memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang kepada Kejaksaan Negeri Solok pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026.

Penyerahan Tersangka BS alias BG (kuasa PHAT SD) beserta barang buktinya dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti yang tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Solok Nomor: B-1212/L.3.15/Enz.1/06/2026 tanggal 10 Juni 2026.

Penyidikan terhadap Tersangka BS alias BG merupakan tindaklanjut hasil Operasi Pembalakan Liar dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat dan Korwas PPNS Polda Sumatera Barat pada bulan Agustus 2025 di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Penyidik Gakkum Kehutanan menjerat Tersangka BS alias BG dengan Pasal 78 ayat (6) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu :”Setiap orang dilarang  memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam perjalanan penyidikan tersebut, Tersangka sempat mengajukan permohonan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Baru, Solok pada tanggal 27 Oktober 2025, namun Hakim Prapid PN Kota Baru pada amar putusannya menolak permohonan Praperadilan Pemohon (Tersangka BS) untuk seluruhnya.

Kepala Seksi Gakkum Wilayah II, Khairul Amri, menjelaskan kronologis kasus terhadap Tersangka yaitu berawal dari laporan masyarakat dan informasi yang beredar di beberapa media sosial dan media online pada tanggal 14 Juli 2025 yang mengungkapkan adanya aktifitas penebangan pohon berskala besar di daerah Sariak Bayang. Lokasi tersebut merupakan wilayah tangkapan air hulu Sungai Batang Bayang di Jorong Sariak Bayang, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dan berbatasan dengan Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Aktivitas illegal tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat Bayang, berupa ancaman bencana alam banjir bandang, mengingat topografinya berada pada areal perbukitan yang cukup terjal. 

Dari hasil pemeriksaan lapangan ditemukan adanya penebangan pohon pada hutan primer di areal PHAT SD dan di luar PHAT SD yang merupakan APL. Pada lokasi di luar PHAT SD tersebut terdapat 5 TPK dan sebaran ratusan kayu bulat tanpa barcode. Selain itu ditemukan alat berat jenis Buldozer dan Excavator yang diduga digunakan untuk menarik kayu dan membuat jalan sarad dan jalan logging. Luas areal tebangan di luar PHAT SD adalah seluas ± 83,31 Ha dengan total pengangkutan kayu bulat sebanyak 11.299,81 M3 dari LCH yang seharusnya sebesar 7.012,21 M3. 

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan “Ekosistem hutan di Kabupaten Solok merupakan sumber daya alam yang mempunyai fungsi sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dan harus tetap dipelihara kelestariannya, negara akan selalu hadir dalam menjamin kelestarian dan keberlanjutan keberadaan hutan primer baik yang berada di kawasan hutan maupun APL di Provinsi Sumatera Barat. Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan untuk menjaga agar ekosistem hutan tetap lestari sesuai fungsinya”,

“Kami mengapresiasi semua pihak atas dukungannya dalam penanganan kasus ini, khususnya jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumbar karena keberhasilan pengungkapan kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk menghambat laju kerusakan hutan dan mengurangi resiko terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Kami berharap pelaku dihukum maksimal agar berefek jera dan berkeadilan”, tegas Hari. (**)

 

PADANG – Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, melakukan pembongkaran empat bangkai kapal di sepanjang aliran Sungai Batang Arau sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Selaju Sampan yang menjadi salah satu agenda Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357.

Kegiatan yang berlangsung sejak 15 Juli 2026 tersebut ditargetkan rampung pada 4 Agustus 2026 atau sebelum dimulainya rangkaian perayaan HJK Padang. Selain mendukung kelancaran perlombaan Selaju Sampan, pembongkaran juga menjadi upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan kualitas kawasan sungai.

Lurah Batang Arau, Khosyi Mudhoffar, mengatakan pembongkaran dilakukan terhadap bangkai kapal yang dinilai berpotensi menghambat jalur pelaksanaan Selaju Sampan sekaligus mengganggu kebersihan kawasan Batang Arau.

"Mendukung acara Selaju Sampan yang merupakan rangkaian HJK Padang ke-357, kami salah satunya melakukan pembongkaran bangkai kapal yang ada di sepanjang jalur sungai yang nantinya digunakan untuk acara Selaju Sampan," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Khosyi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif antara Kelurahan Batang Arau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, serta Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat.

"Tujuan dilakukannya pembongkaran kapal ini yaitu yang pertama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Selaju Sampan, dan yang kedua melakukan perawatan serta menjaga kebersihan sungai. Kegiatan ini kita lakukan bersama Dinas PUPR dan juga bekerja sama dengan BWS V Sumatera Barat," katanya.

Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan pembongkaran, pihak kelurahan telah menjalankan seluruh tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari mediasi, sosialisasi, hingga penyusunan surat pernyataan sebagai bentuk legalitas administrasi bersama para pemilik bangkai kapal.

"Dalam melaksanakan pembongkaran kapal, kami melakukan mediasi dan sosialisasi kepada masyarakat pemilik bangkai kapal, dan juga membuat surat pernyataan untuk memastikan legalitas administrasi kegiatan yang kita lakukan," jelasnya.

Khosyi menegaskan proses pembongkaran berlangsung secara kondusif karena telah mendapat persetujuan dari para pemilik kapal tanpa adanya unsur paksaan.

Ia menambahkan, sebanyak empat bangkai kapal menjadi sasaran pembongkaran karena keberadaannya dinilai dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan jalur perlombaan Selaju Sampan.

"Pembongkaran sudah kita lakukan mulai tanggal 15 Juli sampai 4 Agustus. Ada empat kapal yang kita bongkar karena memang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kelurahan Batang Arau berharap pelaksanaan Selaju Sampan dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 dapat berlangsung aman, lancar, dan nyaman, sekaligus menciptakan kawasan Sungai Batang Arau yang lebih bersih, tertata, dan menarik sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya di Kota Padang. (**)

 

PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau progres revitalisasi Pasar Raya Padang, Kamis (30/7/2026). Peninjauan difokuskan pada pembenahan basement Blok III yang menjadi tahap awal penataan kawasan melalui relokasi pedagang yang masih berjualan di badan jalan ke dalam bangunan pasar.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Chandra Eka Putra, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Syani.

Fadly Amran menjelaskan, revitalisasi Pasar Raya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan basement Blok III sebelum proses relokasi pedagang dilaksanakan. Pembenahan difokuskan pada peningkatan infrastruktur agar lokasi tersebut aman, nyaman, bebas banjir, serta memiliki sistem pencahayaan yang memadai.

"Hari ini kita melihat perbaikan basement yang sedang tahap pengerjaan. Pedagang yang masih berjualan di badan jalan nanti akan dipindahkan setelah basement dipastikan layak, bebas banjir, terang, dan seluruh infrastrukturnya siap," ujar Fadly Amran.

Selain menata lokasi pedagang, Pemerintah Kota Padang juga melakukan pembenahan sistem transportasi di kawasan Pasar Raya dengan mengaktifkan kembali terminal angkutan kota (angkot) di kawasan Sandang Pangan dan eks kompleks IWAPI. Langkah tersebut diharapkan mampu mendistribusikan arus pengunjung sehingga aktivitas perdagangan tidak lagi terpusat di satu kawasan.

"Kita ingin keramaian Pasar Raya tidak hanya terpusat di satu titik. Sandang Pangan, IWAPI, Merlin, kawasan SPR, hingga Blok IV harus sama-sama hidup agar perputaran ekonomi dirasakan seluruh pedagang," katanya.

Menurut Fadly, revitalisasi Pasar Raya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat perdagangan modern yang sekaligus mampu berkembang sebagai destinasi wisata belanja, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Anggaran terbesar tahun ini kami fokuskan untuk Pasar Raya sebagai pusat ekonomi Kota Padang. Kami ingin masyarakat nyaman berbelanja, wisatawan tertarik berkunjung, dan pedagang merasakan manfaat dari meningkatnya aktivitas ekonomi," ungkapnya.

Ia menambahkan, penataan Pasar Raya akan berlanjut pada 2027 dengan cakupan yang lebih luas, meliputi revitalisasi jalan, trotoar, pasar ikan, pasar daging, hingga penyediaan area khusus merokok guna meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Tahun depan revitalisasi dilanjutkan dengan pembenahan jalan, trotoar, pasar ikan, pasar daging, serta penyediaan area khusus merokok di Pasar Raya. Semoga seluruh upaya ini semakin meningkatkan kenyamanan masyarakat dan menggeliatkan perekonomian Kota Padang," tuturnya.

Melalui revitalisasi yang dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kota Padang berharap Pasar Raya dapat berkembang menjadi kawasan perdagangan yang lebih tertata, modern, dan representatif, sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pedagang dan masyarakat. (**)

 

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada 6-10 Agustus 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat teknis yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (29/7/2026).

Rapat dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, Kajari Padang Koswara, Aster Dankodaeral II Padang Kolonel Mar Wartono, Pasi Intel Kodim 0312/Padang Mayor Arm Febrinaldi Musdar, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.

Mengusung tema "Taste of Padang Experience 2026: Road to Gastronomy City", HJK Padang tahun ini diproyeksikan menjadi momentum strategis untuk memperkuat promosi pariwisata, budaya, dan kuliner, sekaligus mengokohkan posisi Kota Padang menuju kota gastronomi dunia.

Dalam arahannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan harus dipersiapkan secara maksimal. Mulai dari pelaksanaan agenda, pengamanan, rekayasa lalu lintas, kebersihan, hingga koordinasi lintas instansi, seluruhnya harus berjalan terpadu agar rangkaian HJK berlangsung aman, tertib, dan sukses.

"Perayaan HJK harus memberi dampak nyata bagi pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai destinasi unggulan menuju kota gastronomi dunia," ujar Fadly.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan terbaik kepada tamu nasional maupun internasional yang akan menghadiri berbagai agenda HJK.

"Kualitas pelaksanaan setiap kegiatan harus benar-benar dijaga agar rangkaian HJK berlangsung sukses, berkesan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat, tamu undangan, maupun wisatawan," tambahnya.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HJK ke-357. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dioptimalkan agar seluruh agenda diketahui secara luas sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari perayaan tersebut.

Hal senada disampaikan Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo. Ia menegaskan jajaran Polresta Padang siap mendukung pengamanan seluruh rangkaian kegiatan melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang yang juga Ketua Panitia HJK ke-357, Corri Saidan, menjelaskan perayaan tahun ini akan menghadirkan sejumlah agenda berskala nasional dan internasional yang dipusatkan di kawasan Kota Tua, Batang Arau, Batang Palinggam, dan Pantai Padang.

Berbagai kegiatan telah disiapkan, di antaranya Seminar Pendidikan, Waste Management Symposium, Festival Telong-Telong, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka HJK ke-357, Padang Gastronomy Market, Festival Salaju Sampan, Padang Bajamba Festival, Gowes Siti Nurbaya, donor darah, hingga Padang Harmoni Festival.

Menurut Corri, HJK tahun ini juga akan menghadirkan momen bersejarah melalui peresmian Jembatan Hildesheim di kawasan Batang Arau sebagai simbol penguatan kerja sama sister city antara Kota Padang dan Kota Hildesheim, Jerman.

"Peresmian itu akan dirangkai dengan penanaman pohon dan penandatanganan dokumen sejarah oleh Bapak Wali Kota Padang dan Wali Kota Hildesheim sebagai penanda eratnya hubungan kedua kota," katanya.

Ia menambahkan, puncak kemeriahan HJK akan berlangsung pada 9 Agustus dengan rangkaian kegiatan BOM Run, Talks on Taste, Padang Fashion Summit, serta pertunjukan seni Xploria Padang yang menghadirkan Siti Nurbaya Orchestra bersama sejumlah penampil lokal dan nasional di kawasan Kota Tua.

Seluruh rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357 akan ditutup pada 10 Agustus 2026 melalui penutupan Padang Gastronomy Market, Padang Harmoni Festival, dan Padang Fashion Summit, sekaligus menandai berakhirnya perayaan yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelaku UMKM di Kota Padang. (**)

 

PADANG – Semangat gotong royong masih terjaga di tengah masyarakat Kelurahan Batu Gadang, RT 02 RW 01, Kecamatan Lubuk Kilangan. Hal itu terlihat dari kekompakan warga yang secara swadaya membuka akses jalan yang menghubungkan SMA Negeri 14 Padang dengan Jalan Raya Batu Gadang, Minggu (26/7).

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya kaum pria dan pemuda, para ibu rumah tangga juga ikut ambil bagian dengan membantu menyiapkan makanan dan minuman bagi warga yang bekerja di lapangan.

Suasana penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Di bawah terik matahari, warga bahu-membahu mengerjakan pembukaan jalan, memperkuat bahu jalan dengan pasangan batu, hingga merapikan akses agar dapat digunakan dengan aman.

Menariknya, seluruh pekerjaan dilakukan secara swadaya. Warga bergotong royong menyumbangkan tenaga, waktu, hingga dana melalui sistem badoncek. Hasil pekerjaan pun terlihat rapi dan kokoh berkat kekompakan masyarakat.

Tokoh masyarakat Batu Gadang, Jhon Chaniago, mengatakan semangat gotong royong masih menjadi budaya yang hidup di lingkungan mereka. 

Menurutnya, keberhasilan pembangunan jalan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh warga tanpa membedakan usia maupun peran.

"Jalan ini kami bangun bersama untuk kepentingan masyarakat. Selain memudahkan akses warga, jalan ini juga akan sangat membantu para pelajar menuju SMA Negeri 14. Kami ingin semangat kebersamaan seperti ini tetap terjaga dan menjadi contoh bahwa pembangunan bisa dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya," ujar Jhon Chaniago.

Ia menambahkan, kegiatan gotong royong akan terus dilanjutkan hingga pekerjaan selesai sehingga akses jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

"Harapan kami, jalan ini dapat meningkatkan aktivitas masyarakat, memperlancar akses pendidikan, serta menjadi pemicu tumbuhnya semangat gotong royong di lingkungan lain. Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan agar pembangunan yang telah dimulai secara swadaya ini dapat terus dikembangkan demi kepentingan bersama," tambahnya.

Menurut Jhon, pembangunan jalan tersebut juga sejalan dengan semangat mendukung program unggulan Pemerintah Kota Padang, yakni Padang Rancak, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan membangun lingkungan.

Dengan semangat kebersamaan yang masih kuat, warga Batu Gadang membuktikan bahwa budaya gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (**)

 Digagas oleh Rafdinal, 116 Orang Tua Anak CP Ikuti Pelatihan Terapi

BUKITTINGGI,- Puluhan orang tua yang mendampingi anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan terapi selama tiga hari, 29–31 Juli 2026. Melalui pelatihan tersebut, para orang tua diharapkan mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah, mengingat masih terbatasnya jumlah fisioterapis di Sumbar.

Pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis Terapis bagi Orang Tua Pendamping dan Anak Penyandang Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Angkatan II itu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal.

Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) dan digelar di salah satu hotel di Bukittinggi.

Rafdinal mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun. Sepanjang 2026, kegiatan telah digelar dalam dua angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 58 orang tua pendamping, sehingga total mencapai 116 peserta.

"Anak penyandang Cerebral Palsy membutuhkan fisioterapi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya jumlah fisioterapis di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Karena itu, peran orang tua dan pendamping menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan anak," ujar Rafdinal saat pembukaan kegiatan, Rabu malam (29/7). 

Ia menjelaskan, untuk mengatasi keterbatasan tenaga fisioterapis, pelaksanaan bimtek angkatan kedua turut melibatkan akademisi dan mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai peserta. 

Menurut Rafdinal, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah belum tersedianya data yang akurat mengenai jumlah penyandang Cerebral Palsy di Sumatera Barat. Padahal, jumlah penyandang CP diperkirakan cukup banyak.

Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) untuk mendata sekaligus menghimpun para orang tua pendamping penyandang CP agar dapat mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan terapi mandiri yang dapat diterapkan di rumah.

"Dengan pelatihan ini, kami berharap orang tua tidak hanya bergantung pada layanan fisioterapi di fasilitas kesehatan, tetapi juga mampu memberikan terapi dasar secara mandiri di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy," tutup Rafdinal.

Pembukaan pelatihan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi III DPRD Sumbar, H. Rafdinal, yang secara konsisten memperjuangkan program pemberdayaan bagi keluarga penyandang disabilitas. 

Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy di tengah keterbatasan tenaga fisioterapis.

Sementara itu Kabid PHPA-DP3AP2KB

Desra Elena mengatakan Bimtek angkatan ke dia ini diikuti oleh peserta dari Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat

Melalui bimbingan teknis ini, kami mengajarkan orang tua agar mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah. Ini sangat penting karena keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," jelas Desra.

Menurutnya, kemampuan orang tua melakukan terapi mandiri akan sangat membantu ketika anak tidak dapat menjalani terapi di fasilitas kesehatan secara rutin. (**)

 

SUMBARNET - Wali Kota Padang yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat, Fadly Amran, secara resmi mengukuhkan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026–2031 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (29/7/2026).

Pengukuhan yang berlangsung khidmat itu mengusung tema "Menguatkan Peran Bundo Kanduang sebagai Penjaga Adat, Pendidik Generasi, dan Penggerak Kemajuan." 

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mewakili Gubernur Sumbar, Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Datuak Sati, Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran selaku Penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar, jajaran Pengurus dan Dewan Pakar IKTD Sumbar, para pembina dan penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar, serta pengurus 34 organisasi komunitas perempuan se-Sumbar.

Dalam pengukuhan tersebut, Efrida Aziz resmi dipercaya memimpin Bundo Kanduang IKTD Sumbar sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Fauziah Zainin sebagai Ketua I, Jusmaniar sebagai Ketua II, Yanthi Yoshefa Koto sebagai Ketua III, Nelvi Nizar sebagai Sekretaris, dan Efriyetti sebagai Bendahara, bersama jajaran pengurus bidang lainnya yang akan mengemban amanah selama lima tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Fadly Amran mengajak seluruh jajaran Bundo Kanduang IKTD Sumbar untuk terus memperkuat silaturahmi antarsesama perantau sebagai modal penting dalam menjaga persatuan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah, baik di kampung halaman maupun di Sumatera Barat secara umum.

Ia menegaskan bahwa perempuan, khususnya Bundo Kanduang, memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membangun karakter generasi dan memperkuat ketahanan keluarga.

"Selamat atas pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026–2031. Semoga Bundo Kanduang semua mampu menjalankan program kerja organisasi dengan baik, mempererat persatuan keluarga besar IKTD, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau," ujar Fadly.

Menurutnya, organisasi Bundo Kanduang diharapkan tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga mampu menghadirkan program-program yang menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Kami mendorong Bundo Kanduang IKTD Sumbar menghadirkan program yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan bersinergi menyukseskannya," katanya.

Fadly menilai berbagai isu seperti penguatan pola asuh anak, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga penyimpangan perilaku memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan berbasis adat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Bundo Kanduang IKTD Sumbar periode 2026–2031.

Ia berharap organisasi tersebut semakin memperkuat peran perempuan Minangkabau dalam melestarikan adat dan budaya, memperkokoh ketahanan keluarga, serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna mendukung pembangunan daerah.

Di sisi lain, Ketua Umum Bundo Kanduang IKTD Sumbar Efrida Aziz menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh pihak sehingga proses pengukuhan dapat berjalan dengan lancar.

Ia menjelaskan bahwa kepengurusan yang baru berjumlah 52 orang dan berkomitmen membangun organisasi yang solid, aktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang bersinergi dengan pemerintah.

"Bundo Kanduang IKTD Sumbar siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Efrida.

Melalui kepengurusan yang baru, Bundo Kanduang IKTD Sumbar diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan perempuan yang berdampak bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat. (**)