SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menghadiri langsung diskusi publik yang digelar BEM KM Universitas Andalas (Unand), Kamis (9/4/2026). Forum yang mengusung tema “Menguliti Narasi Keberhasilan Pemerintah Pusat di Tengah Krisis Daerah” itu menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pembuat kebijakan.

Kehadiran Andre menarik perhatian karena ia datang memenuhi undangan mahasiswa di tengah menguatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

Andre menegaskan kedatangannya ke kampus bukan sekadar memenuhi agenda diskusi, tetapi juga sebagai bentuk komitmennya untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa.

“Saya dulu juga Presiden Mahasiswa. Saya tahu rasanya berjuang di jalan. Tapi kritiklah dengan data dan fakta, jangan hanya dengan narasi tanpa dasar. Diplomasi dan data itu jauh lebih kuat daripada sekadar teriakan,” kata Andre, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan lingkungan kampus karena pernah aktif dalam gerakan mahasiswa.

Sejak pagi, Andre juga meninjau sejumlah proyek pembangunan yang tengah berjalan di kawasan Unand. Salah satunya pembangunan gedung serbaguna yang didukung dana CSR Pertamina senilai hampir Rp9 miliar dan ditargetkan rampung pada 21 Juni 2026.

Selain itu, ia menyampaikan rencana pembangunan jogging track di area lapangan dekat kantor rektor.

Andre juga menyoroti persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa yang nonaktif saat memasuki perguruan tinggi. Menurutnya, langkah cepat telah dilakukan untuk mencarikan solusi.

“Saya sudah telepon Menteri Pendidikan di depan Pak Rektor. Insyaallah tanggal 26 atau 27 nanti kita bawa perwakilan Unand bertemu langsung untuk mencarikan solusi,” ujarnya.

Soroti Program MBG dan Infrastruktur

Menanggapi kritik mahasiswa terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Andre menegaskan program tersebut menjadi langkah penting dalam menekan angka stunting di Sumatera Barat yang masih berada di atas rata-rata nasional.

Menurutnya, program itu tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah.

“Perputaran uang dari MBG di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp10 sampai Rp12 triliun. Sekitar 86 persen dinikmati masyarakat sekitar sekolah dan pelaku UMKM,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu.

Di sektor infrastruktur, Andre menjelaskan pemerintah terus memperkuat pembangunan di Sumatera Barat, termasuk rencana pembangunan jalan tol Sicincin–Bukittinggi yang ditargetkan mulai Oktober 2026.

Ia juga menyebut upaya pengaktifan kembali jalur kereta api yang selama ini belum optimal akibat keterbatasan standar rel lama.

Selain itu, Andre menyinggung percepatan pembangunan 40 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Batang Anai, Padang Pariaman.

“Kita tidak boleh melihat ini sebagai urusan politik. Ini soal kemanusiaan yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Andre mengajak mahasiswa Unand menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan.

“Kampus adalah tempat intelektual. Kritiklah dengan data dan fakta. Kami tidak antikritik,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar kritik tetap disampaikan secara beradab dan etis.

Mahasiswa Minta Evaluasi Implementasi

Sementara itu, Presiden Mahasiswa KM Unand, Shabbarin Syakur, menegaskan kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan disusun berdasarkan kajian lapangan.

“Suara yang kami bawa di BEM Unand ini bukan suara hasil karangan di atas meja. Kami punya tim kajian yang turun langsung mendengar keluhan di bawah,” kata Syakur.

Menurutnya, mahasiswa tidak menolak program MBG, namun menilai implementasinya masih perlu evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami sepakat stunting harus ditekan. Namun implementasinya masih terkesan terburu-buru dan top-down. Ini yang kami sebut perlu evaluasi total,” ujarnya.

Ia juga meminta transparansi rantai pasok program MBG agar benar-benar memberi manfaat bagi petani dan pelaku usaha lokal di Sumatera Barat.

Selain itu, pihak mahasiswa menegaskan akan mengawal komitmen Andre terkait penyelesaian persoalan KIP mahasiswa yang nonaktif.

Dosen Apresiasi Ruang Dialog

Panelis diskusi, dosen FISIP Unand Dr. Indah Adi Putri, menilai MBG merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan standar higienitas makanan dan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Senada, dosen FISIP Unand Dr. Malse Yulivestra menyoroti pentingnya keberlanjutan program pemerintah dan keterlibatan petani serta peternak lokal dalam rantai pasok MBG.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Budaya Unand Dr. Hary Efendi Iskandar mengapresiasi kehadiran Andre yang memenuhi undangan mahasiswa.

“Diundang sama adik-adik karena jiwa aktivisnya datang ke sini. Sebenarnya beliau bisa saja tidak merespons, tapi justru hadir berdiskusi bersama mahasiswa. Ini perlu kita apresiasi,” kata Hary.

Menurutnya, dinamika kritik mahasiswa merupakan bagian wajar dari tradisi intelektual kampus dan ruang dialog seperti ini perlu terus dijaga. (***)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau langsung kondisi infrastruktur pascabencana di Sumbar pada Kamis, (9/4/2026).

“Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur pascabencana di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang beberapa waktu terakhir melanda wilayah ini,” ujar Zigo.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu titik terdampak cukup signifikan akibat bencana.

Menurut Zigo, saat ini pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah langkah penanganan di lapangan, di antaranya normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder.

“Titik pertama, kami meninjau langsung kondisi Bendungan Batang Kuranji yang menjadi salah satu lokasi terdampak cukup signifikan. Di lapangan, telah dan sedang dilakukan penanganan berupa normalisasi alur sungai serta penguatan dinding sungai menggunakan batu boulder,” katanya.

Ia menambahkan, ke depan pemerintah juga merencanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi.

“Ke depan, direncanakan pembangunan check dam di bagian hulu Sungai Batang Kuranji sebagai upaya mitigasi untuk mengurangi potensi banjir dan aliran material saat curah hujan tinggi,” lanjutnya.

Zigo juga mengingatkan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara tertib administrasi dan akuntabel.

Menurutnya, peran relawan yang turun membantu saat masa darurat patut diapresiasi, namun tetap harus ada pemisahan yang jelas antara pekerjaan relawan dan pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah.

“Kami mengingatkan bahwa seluruh proses penanganan bencana harus tercatat dengan baik dan akuntabel. Pada saat kondisi darurat, banyak relawan yang turun langsung membantu di lokasi. Hal ini tentu sangat kita apresiasi, namun jangan sampai terjadi klaim pekerjaan relawan untuk kemudian dibebankan ke anggaran pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, politisi asal Sumatera Barat tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek penanganan bencana.

Ia menegaskan, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual karena berpotensi memunculkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.

“Kami menekankan pentingnya sinkronisasi antara tahap kajian, perencanaan, hingga pelaksanaan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara pekerjaan penanggulangan darurat dengan pekerjaan kontraktual, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari,” tutup Zigo. (***)

SUMBARNET - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Barat berhasil membongkar praktik penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi di Jalan Hiu, RT 004 RW 001, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (9/4).

Pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas ilegal di kawasan tersebut.

Dalam operasi itu, petugas menemukan kegiatan pemindahan isi gas dari tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi berkapasitas 12 kilogram.

Modus tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dengan memanfaatkan perbedaan harga antara gas subsidi dan gas non-subsidi.

Polisi juga menemukan bahwa lokasi pengoplosan menggunakan kedok pangkalan resmi LPG yang memiliki nomor registrasi 125134942679023.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria bernama Dodi yang diduga menjadi pelaku utama dalam praktik pengoplosan gas tersebut.

Proses penggerebekan turut disaksikan oleh perwakilan dari Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat serta Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi) Sumatera Barat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas tidak biasa di lokasi tersebut.

Menindaklanjuti informasi itu, tim Dirkrimsus Polda Sumbar langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan.

Sekitar pukul 11.00 WIB, petugas melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah pada praktik pemindahan isi gas.

“Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang bekerja sebagai pangkalan lepas mengakui memindahkan isi gas dari beberapa tabung LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung gas 12 kilogram,” ujar Andri Kurniawan.

Menurut pengakuan tersangka, untuk mengisi satu tabung gas 12 kilogram diperlukan gas dari empat tabung melon ukuran 3 kilogram.

Setelah diisi ulang, tabung gas non-subsidi tersebut kemudian dijual kepada konsumen dengan harga Rp130.000 per tabung jauh di dibanding harga resmi dari pertamina.

Pelaku memanfaatkan gas subsidi yang lebih murah untuk memperoleh keuntungan meskipun menjual tabung 12 kilogram sesuai harga eceran yang berlaku.

Polisi juga mengungkap bahwa kegiatan ilegal tersebut telah dijalankan oleh pelaku selama kurang lebih tiga bulan terakhir.

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan tabung gas 12 kilogram, ratusan tabung LPG 3 kilogram, beberapa regulator yang digunakan untuk memindahkan gas, serta ember dan peralatan lainnya.

Kini tersangka telah diamankan di Mapolda Sumbar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja.

“Tersangka terancam hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar,” tegas Andri Kurniawan.

Polda Sumbar juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi LPG subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. (*)

SUMBARNET - Musyawarah Cabang (Muscab) E-Sport Indonesia (ESI) Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Robby Octora Romanza sebagai Ketua ESI Pesisir Selatan periode 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi oleh seluruh peserta Muscab yang digelar di Painan, Rabu (8/4/2024).

Pemilihan berlangsung lancar dan penuh kesepakatan. Seluruh perwakilan yang hadir sepakat memberikan mandat kepada Robby Octora untuk memimpin organisasi ESI Pesisir Selatan dalam empat tahun ke depan.

Usai terpilih, Robby langsung menyatakan komitmennya untuk bergerak cepat dalam mempersiapkan atlet dan struktur organisasi, terutama menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026.

Ia menegaskan bahwa target utama kepengurusannya adalah meraih medali pada setiap nomor perlombaan cabang e-sport yang dipertandingkan. Untuk itu, pihaknya akan fokus pada pembinaan atlet sejak dini dan memperkuat sistem seleksi yang kompetitif.

“Mudah-mudahan dengan amanah ini, kita bisa membawa ESI Pesisir Selatan lebih maju. Target kita jelas, bagaimana atlet-atlet kita bisa bersaing dan meraih medali di Porprov 2026,” ujar Robby Octora.

Menurutnya, potensi atlet e-sport di Pesisir Selatan cukup besar dan perlu dikelola secara serius dan profesional agar mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan nasional.

“Kita punya banyak talenta muda. Tinggal bagaimana kita membina secara berkelanjutan, membuat program latihan yang terarah, dan memberikan ruang kompetisi yang cukup bagi mereka,” tambahnya.

Muscab tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan Kristian Rinaldo, jajaran pengurus cabang ESI Pesisir Selatan, serta perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) ESI Sumatera Barat.

Kehadiran unsur KONI dan Pengprov menjadi bagian penting dalam memastikan proses organisasi berjalan sesuai aturan serta memperkuat koordinasi antara daerah dan provinsi.

Dalam waktu dekat, kepengurusan baru ESI Pesisir Selatan akan segera menyusun struktur organisasi lengkap, termasuk penunjukan bidang-bidang strategis yang mendukung pembinaan dan pengembangan atlet.

Selain itu, tim formatur juga akan menyiapkan berbagai dokumen administrasi yang menjadi persyaratan untuk pengesahan kepengurusan oleh Pengprov ESI Sumatera Barat.

“Kami akan bergerak cepat menyusun kepengurusan dan melengkapi administrasi, agar SK dari Pengprov bisa segera terbit dan program kerja bisa langsung kita jalankan,” tegas Robby.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas e-sport, guna mendorong kemajuan cabang olahraga ini di Pesisir Selatan.

Dengan kepemimpinan baru ini, ESI Pesisir Selatan diharapkan mampu mencetak prestasi membanggakan serta menjadi salah satu kekuatan baru dalam peta persaingan e-sport di Sumatera Barat. (Zan)

Padang - Tim Ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat rutin guna membahas potensi strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui produksi pembenihan udang vaname di UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah, Rabu (8/4), bertempat di ruang rapat khusus II DPRD Sumbar.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ahli DPRD Sumbar, HM Nurnas, dan dihadiri oleh seluruh anggota tim ahli. 

Dalam pertemuan itu, berbagai aspek pengembangan sektor perikanan, khususnya pembenihan udang vaname, menjadi fokus utama pembahasan.

Diskusi yang berlangsung intens ini menyoroti pentingnya optimalisasi fasilitas dan sumber daya yang dimiliki UPTD BPBALP Instalasi Sungai Nipah sebagai salah satu sentra potensial dalam mendukung peningkatan produksi benih udang berkualitas. 

"Kita optimis upaya tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Sumatera Barat," ujar HM Nurnas.

Selain itu, rapat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah. 

Melalui pembahasan ini, Tim Ahli DPRD Sumbar berharap dapat merumuskan rekomendasi konkret yang mampu meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PAD serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Sumatera Barat. (**)

 

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musrenbang RKPD 2027, Rabu (8/4/2026), sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberi tekanan serius terhadap APBN, yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah.

“Ruang fiskal kita semakin sempit. Ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan,” ujar Muhidi.

Ditambahkannya, di saat bersamaan, Sumbar masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun—angka yang menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah.

"Kondisi ini membuat sinergi lintas sektor menjadi harga mati. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga dunia usaha dan masyarakat diminta bergerak bersama untuk menjaga stabilitas pembangunan," ujarnya.

Secara nasional, RKP 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Selaras dengan itu, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga fokus utama: akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.

" Arah ini akan diwujudkan melalui penguatan sektor pertanian, transformasi ekonomi nagari, pengembangan industri kecil, serta pariwisata berbasis budaya lokal," katanya.

Namun, DPRD menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Optimalisasi Pajak Air Permukaan menjadi sumber PAD sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, kemudian mendorong pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

"Selain itu, kebijakan opsen pajak dinilai strategis untuk memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan daerah. Meski demikian, implementasi kebijakan ini menuntut integrasi data, digitalisasi sistem, serta pengawasan yang konsisten," ujarnya.

Dari sisi belanja, DPRD menekankan pentingnya efektivitas anggaran. Setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi masyarakat. 

"Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis nagari melalui Program Nagari Creative Hub, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM," katanya.

Tak kalah penting, penguatan ketahanan bencana dan perlindungan lingkungan menjadi agenda strategis di tengah meningkatnya potensi risiko bencana di Sumbar. RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami juga menegaskan bahwa, Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat," harapnya. (**)

PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berdiskusi dengan perwakilan penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam pertemuan singkat tersebut, Muhidi mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sumatera Barat.

Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi perhatian dan dikawal dalam penyusunan RKPD 2027 agar berpihak pada semua lapisan masyarakat.

“Aspirasi yang disampaikan akan kita dorong masuk dalam perencanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari DPRD Sumbar untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan inklusivitas.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (**)

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata, terutama dalam pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujarnya saat 

menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di gubenuran Sumbar. 

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 dihadapkan pada tantangan berat, terutama akibat meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya keuangan daerah, sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan anggaran.

Di sisi lain, Sumatera Barat juga membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis tahun 2025, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp22 triliun dari total kerugian sebesar Rp33,5 triliun

“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan sinergi semua pihak agar proses pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Untuk itu, DPRD Sumbar mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses perencanaan agar menghasilkan kebijakan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan, tahun 2027 titik balik bagi Ranah Minang keluar dari rutinitas administratif menuju pola kerja kolaboratif.

Dengan semangat “Serempak Bergerak”, Pemprov Sumbar menargetkan investasi menyentuh Rp13,3 triliun tahun tersebut, guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih progresif.

Mahyeldi mengakui, fondasi ekonomi Sumatera Barat saat ini tengah diuji akibat rentetan bencana hidrometeorologis.

Hingga akhir 2025, total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan wilayah terdampak utama seperti Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman yang berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Meski demikian, ia menyebut sejumlah indikator makro daerah masih menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat sebesar 77,27 atau berada di atas rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 5,31 persen.

“Capaian ini menjadi modal penting bagi Sumatera Barat untuk melakukan lompatan pembangunan pada 2027,” katanya.

Untuk mendorong percepatan tersebut, Mahyeldi menekankan perlunya perubahan pola kepemimpinan di daerah. Ia meminta bupati dan wali kota berperan layaknya Chief Executive Officer (CEO) yang pro terhadap investasi.

Menurutnya, kepala daerah harus mampu menjadi problem solver di lapangan, terutama dalam memastikan kepastian tata ruang dan ketersediaan lahan bagi investor.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar strategis investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, yakni infrastruktur konektivitas, sektor maritim, energi terbarukan, dan pariwisata berkualitas.

Menurutnya, proyek strategis seperti Jalan Tol Padang–Pekanbaru sepanjang 255 kilometer tetap menjadi urat nadi logistik utama di Sumatera Barat.

Selain itu, potensi energi terbarukan di Ganggo Mudiak ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas 165 MWe. Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik senilai Rp2,79 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi logistik menuju Pelabuhan Teluk Bayur.

“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya. 

Kami ingin setiap proyek tidak hanya membangun fisik, tetapi juga menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” ujar Vasko.

Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, mengingatkan adanya potensi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat memicu kekeringan ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Sumatera Barat yang perekonomiannya masih didominasi sektor pertanian. (**)

 

Medan, - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari Selasa, 07 April 2026 di Gedung Graha Pelindo Regional 1 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting, bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, beserta jajaran anggota Komite II. Kehadiran rombongan disambut oleh manajemen Pelindo Regional 1, termasuk General Manager Pelindo Regional 1 Belawan beserta jajaran.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan Pemerintah Daerah dan Kapolres, serta pemangku kepentingan terkait seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan seperti ASDEKI dan PEPINDO.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi strategis antar pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas implementasi regulasi di sektor pelayaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sektor kepelabuhanan serta mewujudkan sistem logistik nasional yang semakin terintegrasi.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan. “Melalui koordinasi yang erat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dan dinamika operasional di lapangan menjadi fokus pembahasan. Diskusi yang berlangsung menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Selain itu, Pelindo juga mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan. (**)

Padang - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh mendorong penguatan lumbung pangan nasional di Sumatera Barat (Sumbar). 

‎

‎Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi daerah, karena pengendalian sangat bergantung pada ketersediaan pangan.

‎

‎Rahmat mengatakan, pemerintah daerah harus melakukan fokus kebijakan sebesar 58 persen pada penguatan lumbung pangan. 

‎

‎"Upaya itu harus difokuskan terhadap komoditas hortikultura. Karena ini menjadi salah satu penentu paling besar dalam angka inflasi di daerah," kata Rahmat di Padang, Kamis (9/4/2026).

‎

‎Adapun komoditas yang harus dijaga ketat seperti cabai, dan bawang yang masuk dalam lima besar penyumbang inflasi di daerah.

‎

‎Rahmat pun mengusulkan sejumlah langkah, pertama peningkatan dari sisi infrastruktur, dimana yang paling dekat adalah gudang pangan.

‎

‎"Gudang pangan ini akan menjaga kestabilan harga, disaat-saat terjadi ketidakpastian pasokan di daerah, mulai kelangkaan stok, maupun faktor bencana. Dengan demikian, inflasi daerah bisa diminimalisir ketika hal yang tidak diinginkan terjadi," sebutnya.

‎

‎Kedua, pemerintah daerah harus aktif dalam melakukan langkah mitigasi pangan. Maksudnya, pemerintah harus menyiapkan langkah solutif yang bisa digunakan jika terjadi penurunan pasokan pangan di daerahnya.

‎

‎"Pemerintah daerah harus punya mitigasinya, jadi kalau terjadi penurunan hingga kelangkaan pangan, sudah ada jalannya, jangan sudah terjadi baru mencari solusi. Hal lain wajib juga adalah soal data, harus aktif mengumpulkan data, jadi pemerintah daerah tahu bagaimana kondisinya, bisa mengetahui trennya, mengetahui prediksi yang terjadi didepan," katanya. (**)