Serang — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. 

Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.

Pada kesempatan tersebut  Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) juga ikut menghadiri berdasarkan undangan dari PWI, yang meruapakan salah satu dalam dua agenda lainnya. 

Dalam acara puncak HPN yang ditutup Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni tersebut merupakan semangat baru bagi FWP-SB, dibawah komando Novrianto. 

Puncak HPN juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.

Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.

Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat.

Sekaitan dengan hal tersebut,Ketua FWP-SB Novrianto atau kerap dipanggil Ucok,mengatakan, moment HPN merupakan gambaran kinerja insan pers dalam mempersatukan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemajuan perekonomian bangsa. 

"Kita jadikan moment ini untuk membangkitkan gairah pers dalam mempersatukan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan peningkatan perekonomian anak bangsa" ulasanya. 

FWP-SB yang berjumlah 20 orang dalam kunjungan ke Banten juga didampingi staf sekretariat DPRD Sumbar,diantaranya Arnelly Amran, Ida Wulansari dan Supriyadi, berjalan lancar dan diisi dengan berbagai diskusi. (****)

 

SUMBARNET - Produk inovasi PT Semen Padang yang dikenal dengan Semen Padang Bata Interlock (SEPABLOCK) resmi dilepas untuk pengiriman perdana guna mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban badai hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025. Pengiriman ini menjadi salah satu penanda dimulainya langkah penting dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera.

Momentum pelepasan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Indrieffouny Indra, bersama Komisaris Utama Sigit Widyawan serta para komisaris, yakni Christina Aryani, Lydia Silvanna Djaman, Satya Bhakti Parikesit, Saor Siagian, Agung Budi Mulyanto, dan Ratna Irsana. Turut hadir jajaran komisaris PT Semen Padang, yaitu Komisaris Utama Werry Darta Taifur serta Komisaris Ilham Aldelano Azre dan Resiya Syafri. Hadir pula Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, Direktur Keuangan Iskandar Z. Lubis, serta Direktur Operasi Andria Delfa.

Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas terealisasinya pengiriman perdana SEPABLOCK untuk Huntap Sumatera tersebut. 

Menurutnya, SEPABLOCK hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hunian yang cepat, kokoh, dan efisien. Dalam konteks pemulihan pascabencana, kecepatan dan ketahanan menjadi dua aspek krusial yang ditawarkan teknologi ini.

“Kami bersyukur pengiriman perdana ini dapat terlaksana dengan baik. Produk ini dirancang untuk mempercepat proses pembangunan huntap sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang layak dan aman,” ujar Pri Gustari Akbar.

Pri Gustari Akbar menegaskan, bahwa SEPABLOCK merupakan wujud nyata transformasi dan inovasi perusahaan dalam menghadapi dinamika industri semen yang semakin kompetitif. 

“Pengiriman perdana untuk huntap ini semakin menegaskan bahwa inovasi konstruksi memiliki peran penting dalam ekosistem perumahan nasional. Perhatian dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap SEPABLOCK memberi semangat bagi kami untuk terus berinovasi,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan SEPABLOCK selaras dengan agenda pembangunan nasional, khususnya Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia. Poin percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan serta penguatan kota dan permukiman berkelanjutan berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi landasan utama inovasi ini.

“SEPABLOCK menjadi bagian dari kontribusi PT Semen Padang dalam mendukung hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Keunggulan SEPABLOCK juga telah teruji melalui pembangunan sejumlah rumah contoh di berbagai daerah, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit BIP & Aplikasi PT Semen Padang Yelmi Arya Putra menambahkan, pembangunan huntap yang menggunakan SEPABLOCK sejatinya telah dimulai oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat bersama Kadin Indonesia di Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kawasan ini menjadi lokasi awal penerapan SEPABLOCK dalam proyek perumahan bagi korban bencana.

Terkait kesiapan pasokan, Yelmi menegaskan bahwa PT Semen Padang memiliki kapasitas memadai untuk mendukung program tersebut. “Kami sangat siap. Untuk tipe 36 meter persegi, kami mampu menyediakan material bagi 100 hingga 120 unit huntap per bulan. Tidak hanya di Sumatera Barat, suplai juga dapat diperluas ke Sumatera Utara dan Aceh,” katanya optimistis.

Bagi PT Semen Padang dan SIG, pengiriman perdana SEPABLOCK bukan sekadar distribusi produk inovatif, melainkan simbol sinergi antara industri, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kembali harapan yang sempat porak-poranda akibat bencana. Di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya risiko hidrometeorologi, inovasi konstruksi seperti SEPABLOCK menjadi bukti bahwa dunia industri dapat berperan aktif menghadirkan solusi nyata membangun rumah sekaligus membangun kembali asa. (**)

SUMBARNET - Menjelang memasuki datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H,Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Barat (Sumbar), Kombes Pol. Susmelwati Rosya, mengungkapkan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan antara pihak kepolisian dengan insan pers di wilayah Sumbar.

Hal ini disampaikan dalam acara silaturahmi dan diskusi bersama para wartawan yang digelar di komplek Gor H Agussalim Padang, Kamis 12 Februari 2026.

Kombes Pol. Susmelwati Rosya menyatakan bahwa peran pers dalam membangun informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam mendukung upaya kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia berharap, dengan adanya kerjasama yang baik antara Polda Sumbar dan media, informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih transparan, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Sinergi antara polisi dan media adalah kunci untuk menciptakan kondusivitas dan kepercayaan publik terhadap tugas-tugas kepolisian. Media memiliki peran vital dalam membangun komunikasi yang efektif, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan tindak kejahatan,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar.

Lebih lanjut, Susmelwati mengajak para jurnalis untuk terus bekerja secara profesional dan menjaga independensi dalam menyampaikan berita. Ia juga menyatakan kesiapan pihak kepolisian untuk memberikan akses informasi yang lebih terbuka, serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan media di Sumbar.

Acara tersebut dihadiri oleh wartawan dari berbagai media lokal dan nasional, yang antusias untuk berdiskusi langsung dengan Kabid Humas Polda Sumbar terkait isu-isu terkini seputar keamanan dan hukum. Diskusi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kedua belah pihak dalam mewujudkan situasi yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Sumbar.

"Melalui kolaborasi yang baik antara pihak kepolisian dan insan pers, akan semakin banyak informasi yang bisa disebarkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan masyarakat," tutupnya. (**)

 

Jakarta, – Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang melibatkan hampir seluruh perusahaan induk dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mudik gratis ini akan diikuti oleh lebih dari 100 ribu pemudik ke berbagai kabupaten/kota tujuan di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata mengatakan program mudik gratis menyediakan fasilitas angkutan transportasi darat, laut, dan kereta api dengan standar keselamatan yang terjamin.

"Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud nyata kepedulian sosial negara melalui BUMN, agar masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan penuh kebahagiaan," ujar Tedi.

Terdapat lebih dari 64 ribu pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus, hampir 33 ribu pemudik menggunakan 99 rangkaian kereta api, serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut.

Rencananya, Flag Off pemberangkatan moda bus direncanakan berlangsung di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 17 Maret 2026.

Tedi menambahkan, penyelenggaraan tahun ini mencatat peningkatan jumlah peserta dan cakupan wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid antar-BUMN lintas sektor yang memperkuat koordinasi layanan transportasi dan aspek keselamatan perjalanan.

Sinergi ini menegaskan komitmen BUMN sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik yang terus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada momentum mudik Lebaran.

Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas mengatakan Danantara mendukung program ini sebagai wujud komitmen BUMN yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kehadiran BUMN benar-benar dapat dirasakan, melalui pelayanan publik yang lebih dekat, lebih peduli, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," kata Rohan.

Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026 Muhammad Awaluddin menyampaikan program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen keselamatan.

"Mudik adalah tradisi yang sarat makna. Melalui Mudik Gratis BUMN kami ingin memastikan masyarakat bisa pulang dengan tenang, aman, dan selamat," ujar Awaluddin.

Pada tahun 2026, database pemudik telah terintegrasi lintas BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan keakuratan data serta mencegah pendaftaran ganda. (***)

 

PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen perkuat fungsi pengawasan pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah. Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menerima tiga dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Selasa (10/2).

Tiga LHP tersebut mencakup pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah, pengelolaan operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Sumbar (Perseroda), serta kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung sektor ketahanan pangan.

“Sektor belanja modal, pengelolaan operasional, dan ketahanan pangan merupakan area yang rawan terhadap potensi penyimpangan. Karena itu, audit BPK menjadi instrumen pencegahan yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhidi.

Adapun ruang lingkup pemeriksaan yang tertuang dalam LHP meliputi kepatuhan pelaksanaan belanja barang, jasa, dan belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2025. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan operasional PT Jamkrida Sumbar untuk periode 2023 hingga Semester I 2025.

Sektor ketahanan pangan turut menjadi perhatian melalui evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mendukung program dan kebijakan ketahanan pangan selama periode 2023–2025.

Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar mempelajari seluruh rekomendasi dan catatan yang tertuang dalam LHP tersebut secara mendalam sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pihak terkait menindaklanjuti temuan BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. 

“Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius agar permasalahan serupa tidak terulang di kemudian hari,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, beserta jajaran auditor atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan objektif.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimi menyatakan, LHP yang diserahkan BPK RI menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. 

Menurutnya, LHP tidak hanya untuk menilai tingkat kepatuhan pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, khususnya di sektor ketahanan pangan yang berkaitan langsung dengan kebijakan nasional.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pengendalian internal, serta memperbaiki kualitas administrasi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Penyerahan dokumen LHP tersebut turut dihadiri, jajaran direksi PT Jamkrida Sumbar, serta pimpinan daerah dari Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman Barat. (**)

 

Lembang – Kabut tipis turun perlahan di kawasan Lembang. Udara lembap bercampur aroma pinus tua yang ditanam sejak 1971. Di antara tegakan yang menjulang itulah Orchid Forest Cikole berdiri, sebuah ruang temu antara konservasi dan wisata.

Kawasan ini tumbuh dari kemitraan yang saling melengkapi: perusahaan umum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) sebagai pemegang otoritas hutan negara dan Perhutani Alam Wisata (Palawi) Risorsis sebagai pengelola wisata, bersama Orchid sebagai konsep destinasi berbasis anggrek serta forest healing sejak 2018.

Perhutani Menjaga Tekanan

Perhutani memegang peran fundamental. Mereka memastikan hutan tetap berdiri. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Penebangan hanya dilakukan jika membahayakan keselamatan pengunjung.

Curah hujan tinggi dan cuaca tak menentu menjadi tantangan tersendiri. 

"Pada Januari lalu, 32 pohon roboh akibat angin kencang. Namun setiap pohon yang tumbang segera diganti. Penanaman ulang dilakukan menggunakan hasil persemaian yang telah kami kelola," ujar Manajer Cluster Lembang, Sumarsono didampingi SPV Pemasaran dan Relasi Dadan Hamdan pada Kamis, (12/2/2026) di Lembang.

Setiap tahun, kemitraan itu juga dikontrol. Maksimal 10 persen dari luas lahan boleh dimanfaatkan untuk bangunan. Selebihnya harus tetap menjadi ruang hijau. Hutan bukan sekadar latar foto, melainkan fondasi kawasan.

Palawi Mengelola Irama Wisata

Di sisi operasional, Palawi mengatur tata kelola agar selaras dengan aturan kehutanan. Manajer cluster, Sumarsono, membawahi 23 destinasi wisata di Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, dan Bandung.

Di Orchid Forest sendiri, sekitar 150 karyawan bekerja setiap hari menjaga kebersihan dan layanan. Sebanyak 25 pengawas memastikan operasional berjalan sesuai standar. Model ini menunjukkan bahwa wisata dapat tumbuh tanpa menggerus hutan.

"Secara keseluruhan di Pulau Jawa, Palawi mencatat keuntungan Rp39 miliar pada 2025, meningkat dari tahun sebelumnya," kata Sumarsono.

Angka itu lahir dari sistem yang menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.

Orchid Menawarkan Pengalaman

Sementara itu, Orchid menghadirkan daya tarik emosionalnya. Sekitar 12 hektar kawasan dihiasi ribuan anggrek yang menyatu dengan tegakan pinus. Udara bersih dan suasana rimbun menjadi nilai jual utama.

Saat akhir pekan, 2.000 hingga 3.000 orang datang menikmati kawasan ini. Pada hari biasa, sekitar 500 pengunjung hadir. Turis dari Malaysia dan Singapura pun rutin berkunjung. Jam operasional dibuka pukul 10.00–19.00 pada hari biasa dan 08.00–19.00 saat akhir pekan.

Seorang pengunjung, Cimon dari Sumatera, menggambarkan kesannya sederhana.

“Asri dan bersih. Cocok untuk seluruh yang ingin merasakan kehijauan di Indonesia. Pepohonannya pun rimbun, asik lah pokoknya,” ujarnya.

Di tengah perubahan cuaca yang sulit ditebak, kawasan ini terus beradaptasi. Pohon yang roboh diganti. Jalur yang rusak diperbaiki. Pengawasan diperketat. Semua dilakukan tanpa mengurangi satu hal yang paling dicari pengunjung: rasa tenang.

Di sinilah keseimbangan itu diuji setiap hari. Perhutani menjaga tegakan tetap berdiri. Palawi memastikan tata kelola berjalan rapi. Orchid menghadirkan pengalaman yang menyentuh indra. Ketiganya bergerak dalam ritme yang sama.

Dan selama komitmen itu tetap menjadi yang pertama, hijau Lembang akan terus hidup. Bukan hanya sebagai destinasi, tetapi sebagai pengingat bahwa alam dan ekonomi tidak harus saling meniadakan. (*)

TEKS FOTO :

TAMBANG-  Tambang batu kapur PT Semen Padang di Bukit Karang Putih, Batu Gadang, Padang. Dari sinilah sekitar 80 persen komposisi semen berasal—batu kapur berkualitas tinggi yang menjadi fondasi utama pembentukan klinker dan penentu kekuatan semen.

SUMBARNET – Setiap bangunan kokoh, jalan raya, hingga jembatan megah berdiri di atas satu material kunci: semen. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik satu sak semen tersimpan proses panjang dan presisi tinggi yang dimulai dari alam, lalu diolah dengan teknologi modern hingga siap menopang pembangunan. Perjalanan itu dimulai dari bahan baku utama yang dikelola secara terencana dan terintegrasi.

1. Batu Kapur: Fondasi Utama Kekuatan Semen

Sekitar 80 persen komposisi semen berasal dari batu kapur (limestone). Material alami yang kaya akan kalsium oksida (CaO) ini ditambang secara mandiri dan menjadi tulang punggung dalam pembentukan klinker—jantung produksi semen. Tanpa batu kapur berkualitas, mustahil menghasilkan semen dengan kekuatan dan daya tahan optimal.

2. Silika: Penguat Struktur Kimia Semen

Tak kalah penting, batu silika (silica stone) menyumbang sekitar 10 persen dari total bahan baku. Kandungan silikon dioksida (SiO₂) di dalamnya berfungsi memperkuat struktur kimia semen sehingga mampu memberikan daya rekat tinggi saat diaplikasikan pada konstruksi. Material ini diperoleh dari kawasan perbukitan dengan kandungan silika alami yang terjaga mutunya.

3. Clay: Penentu Stabilitas pada Suhu Ekstrem

Komposisi semen dilengkapi dengan clay yang mengandung aluminium oksida (Al₂O₃). Dengan porsi sekitar 8 persen, clay berperan penting dalam proses pembakaran bersuhu tinggi. Material ini membantu menciptakan karakter semen yang stabil, konsisten, dan mudah dikontrol selama proses produksi.

4. Pasir Besi: Kecil Porsi, Besar Peran

Meski hanya sekitar 2 persen, pasir besi (iron sand) memiliki fungsi strategis. Kandungan besi oksida (Fe₂O₃) membantu efisiensi pembakaran sekaligus memengaruhi warna dan kualitas klinker.

Selain empat material utama di atas, terdapat pula material tambahan berupa gypsum, pozzolan, dan batu kapur berkualitas tinggi (high grade limestone).

5. Gypsum: Pengatur Waktu Pengerasan

Setelah bahan baku utama diolah, gypsum ditambahkan untuk mengontrol laju pengerasan semen. Material ini memastikan pekerja konstruksi memiliki waktu yang cukup dalam proses pengecoran tanpa mengorbankan mutu akhir bangunan. Takaran gypsum disesuaikan secara ketat dengan standar kualitas yang berlaku.

6. Pozzolan: Solusi Kuat sekaligus Ramah Lingkungan

Pozzolan menjadi material tambahan strategis yang berfungsi sebagai sumber silika reaktif dan substitusi klinker. Selain meningkatkan daya tahan semen, pozzolan juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Penggunaannya menjadi bagian dari komitmen industri semen terhadap praktik produksi berkelanjutan.

7. Limestone (High Grade): Penjaga Konsistensi Produk

Material tambahan lainnya adalah batu kapur berkualitas tinggi (high grade limestone). Digunakan sebagai filler dan substitusi klinker, material ini memastikan kualitas semen tetap konsisten sesuai spesifikasi produk yang dihasilkan.

Dari Tanur 1.450°C hingga Siap Digunakan

Seluruh material kemudian diproses melalui tahapan terintegrasi: penggilingan presisi, pencampuran komposisi, pembakaran dalam tanur bersuhu hingga 1.450 derajat Celsius, pendinginan, hingga penggilingan akhir.

Dari proses panjang inilah lahir semen yang siap digunakan sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Visual bahan baku yang ditampilkan menjadi cerminan komitmen industri semen dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dari batuan alami hingga produk bernilai tambah, setiap tahap dijalankan dengan pengendalian mutu ketat demi menghadirkan semen yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (*)

SUMBARNET - Lembaga Anti Narkotika (LAN) Pasaman Barat menggelar pembenahan internal secara intensif untuk menyambut sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di berbagai nagari.

Langkah ini memperkuat sinergi LAN dengan BNNK Pasaman Barat, mengingat wilayah ini sebagai pintu masuk peredaran narkoba dari Sumatera Utara.Rabu(11/02)di kediaman Ketua LAN Pasaman Barat Ir.Parizal Hafni . Jalan Flores,Nagari Parit, Kecamatan Parit Koto Balingka.

Upaya Persiapan LAN Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menyusun strategi sosialisasi P4GN hingga ke tingkat nagari, melibatkan generasi milenial dan tokoh masyarakat.

Melatih kader anti-narkoba sebagai fasilitator di nagari rawan, fokus pada program "Nagari Bersih Narkoba (Bersinar)" Berkoordinasi dengan Polres, Kejari, dan BNNK untuk program terintegrasi di 11 kecamatan.

​

Ketua LAN Pasaman Barat, Ir. Parizal Hafni, menegaskan komitmen ini untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba, sejalan dengan prestasi BNNK dalam pengungkapan kasus. Sosialisasi dijadwalkan mulai akhir Februari 2026 secara bertahap di nagari-nagari prioritas," ujarnya. (Samino)

 

AGAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) gencarkan sosialisasi pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) ke kabupaten dan kota di Sumbar.

Setelah sebelumnya digelar di Pasaman Barat (Pasbar) dan Pesisir Selatan (Pessel), pada Rabu (11/2), sosialisasi tersebut berlanjut dilaksanakan di Kabupaten Agam. Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Al Amin.

Dalam sambutannya Evi Yandri mengatakan, saat ini kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja, ditambah dengan adanya musibah bencana yang melanda Sumatera Barat pada akhir November lalu. 

Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam melaksanakan program pembangunan maupun tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.

Menyikapi hal itu, kata dia, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berbagai potensi pendapatan terus dikaji DPRD bersama Pemprov untuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Evi Yandri menjelaskan, dari kajian yang telah dilakukan DPRD bersama Pemprov disepakati salah satu potensi yang difokuskan untuk dioptimalkan adalah dari PAP. Sesuai regulasi setiap pihak yang memanfaatkan air permukaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dikenakan PAP.

“Dari kajian dan pendalaman yang kita lakukan dapat disimpulkan potensi PAP ini tidak hanya terkait dengan pajak dari PDAM, PLTA, restoran, dan hotel, tetapi juga dapat digali dari perkebunan-perkebunan yang beroperasi di Sumbar, karena mereka juga menggunakan air permukaan. Selama ini potensi itu yang luput kita optimalkan,” katanya.

Dikatakannya, untuk memastikan pemungutan PAP berjalan optimal, Pemprov bersama DPRD juga telah melakukan studi ke sejumlah provinsi di Indonesia guna mendalami penerapan pungutan PAP sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. 

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang telah dimiliki Sumatera Barat, mengoptimalkan pungutan PAP mulai dilaksanakan awal tahun sekarang. Mendukung pelaksanaannya, sosialisasi terus digencarkan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan semua pihak terkait dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan siap bersama-sama mendukung penerapannya.

“Kepada perusahaan yang hadir dalam sosialisasi hari ini kami imbau agar dapat mendalami regulasi terkait PAP, soal wajib pajak, dasar penghitungannya, dan lain-lain silakan didalami,” katanya.

Evi Yandri juga menegaskan, pajak bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pemerintah juga telah menghitung nilai pajak secara wajar dengan tetap mempertimbangkan kepentingan investor.

“Berangkat dari semua itu, mari kita laksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya, agar kita juga tetap bisa eksis di bidang masing-masing. Pemerintah menjalankan fungsinya, perusahaan menjalankan fungsinya. Bersama-sama kita berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tukas politisi Gerindra tersebut. 

Sosialisasi pemungutan PAP yang dilaksanakan di Agam, juga dihadiri oleh anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, Kepala SDA BK Provinsi Sumbar, Asisten III Pemkab Agam Syatria, OPD di lingkup pemerintahan Agam, Forkopimda dan perusahaan-perusahan yang ada di Kabupaten Agam. (*)

SUMBARNET - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, kunjungi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dalam rangka persiapan peringatan 100 Tahun Jam Gadang. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dalam kunjungan itu, Wali Kota Bukittinggi didampingi Sekretaris Daerah serta sejumlah kepala SKPD disambut langsung Menteri Kebudayaan RI, Dr. H. Fadli Zon, S.S, M.Sc. beserta beberapa Dirjen di Lingkungan Kemenbud  RI.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias memaparkan beberapa rencana program peringatan 100 Tahun Jam Gadang (1926–2026).

Peringatan 100 tahun ikon Kota Bukittinggi ini dirancang sebagai momentum untuk memperkuat identitas sejarah dan budaya, serta menegaskan posisi Bukittinggi sebagai kota perjuangan, sekaligus memperkenalkan warisan budaya daerah ke tingkat nasional hingga internasional.

"Jam Gadang bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol perjalanan panjang bangsa. 100 tahun Jam Gadang ini merepresentasikan perjalanan dari masa kolonial menuju kemerdekaan dan persahabatan antarbangsa, sehingga peringatannya harus diisi dengan kegiatan edukatif, kultural dan berskala internasional,”jelasnya

Wako menambahkan, rangkaian kegiatan yang disiapkan antara lain Jam Gadang Cultural Night, seminar nasional dan internasional, lomba fotografi internasional, pameran 100 foto Jam Gadang, pekan sinema, promosi pariwisata, hingga bazar UMKM masyarakat serta berbagai agenda lainnya yang mendukung program unggulan 1001 Event.

"Pemerintah Kota Bukittinggi berharap peringatan 100 tahun Jam Gadang menjadi ruang refleksi lintas generasi untuk merawat warisan budaya serta memperkuat ekosistem kebudayaan daerah secara berkelanjutan,"ungkapnya.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap rencana kegiatan tersebut. Menurutnya ada beberapa kegiatan yang dapat diseleraskan dengan program yang ada di Kementerian Kebudayaan. Diantaranya Program Dana Indonesiana, yang merupakan program yang bertujuan untuk mendukung pemajuan kebudayaan nasional, termasuk pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya di seluruh pelosok tanah air.

“Kami mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan rangakaian kegiatan 100 Tahun Jam Gadang. Ini masih ada waktu untuk melakukan sinkronisasi beberapa kegiatan dengan program yang ada di Kementerian Kebudayaan. Sehingga nantinya akan ada kolaborasi baik itu dalam  hal steknis pelaksanaan kegiatan maupun pendanaannya,” terang Fadli Zon.

Ia juga menyarankan akan program ini turut disampaikan kepada lembaga lainnya, baik itu legislative maupun eksekutif. Sehingga semangat  gotong royong dan rasa memiliki akan event 100 Tahun Jam Gadang dapat dirasakan oleh seluruh pihak. (**)