PEKANBARU — Ajang Riau Bhayangkara Run (RBR) 2026 dipastikan hadir dengan semangat kampanye lingkungan melalui tema “Riau Lawan Karhutla”. Event olahraga yang menjadi agenda tahunan Polda Riau ini akan digelar pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Riau Bhayangkara Run 2026 tidak hanya mengajak masyarakat hidup sehat, tetapi juga meningkatkan kesadaran kolektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Menjelang pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2026, prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan bahwa periode Juni hingga Agustus 2026 mulai memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan suhu udara lebih panas dan tingkat kelembapan menurun di sejumlah wilayah di Riau.

Informasi cuaca ini menjadi perhatian panitia pelaksana agar para peserta dapat melakukan persiapan sejak dini, terutama menjaga kondisi fisik, pola istirahat, serta kebutuhan cairan tubuh sebelum mengikuti lomba lari.

Karo Rena Polda Riau Kombes Pol. Daniel Widya Mucharam, S.I.K., M.P.A., yang juga merupakan Ketua Panitia Riau Bhayangkara Run 2026 mengatakan Tema “Riau Lawan Karhutla” dipilih sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan dan menjaga Riau dari ancaman kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

“Riau Bhayangkara Run bukan sekadar event olahraga, tetapi juga menjadi media edukasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, khususnya mencegah karhutla. Apalagi tahun ini diprediksi memasuki musim kemarau dengan suhu yang cukup panas,” ujarnya.

Kombes Pol. Daniel mengimbau seluruh peserta untuk mempersiapkan diri secara maksimal sebelum mengikuti perlombaan. Menurutnya, kesiapan fisik menjadi hal penting agar para pelari tetap nyaman dan aman selama kegiatan berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga kesehatan, rutin berlatih, memperhatikan asupan cairan tubuh, dan menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca. Panitia juga akan menyiapkan langkah antisipasi guna memastikan kegiatan berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Riau Bhayangkara Run 2026 diperkirakan kembali diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menghadirkan atmosfer sport tourism, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pesan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus membangun semangat bersama melawan karhutla di Bumi Lancang Kuning.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

  

SUMBARNET - Kamis dini hari tadi, Andre Rosiade kepada Ketua Jaringan Pemred Sumbar mengapresiasi dan menyediakan trofi bergilir di ajang JPS Cup 2026.

"Insya Allah, ini giat positif sekali untuk menjalin silaturahmi dan rasa kebersamaan, juga menyemarakkan pesta World Cup 2026," ujar Andre Rosiade, Kamis (14/5/2026).

Andre juga menyiapkan trofi bergilir dan bonus kepada tim mini soccer yang berhasil menjadi juara.

Trofi bergilir di JPS Cup 2026 disebut Ketua JPS Adrian Tuswandi sebagai Trofi Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

"Andre Rosiade salah satu yang terdepan selaku wakil rakyat yang peduli memperjuangkan aspirasi rakyat dan pembangunan Sumbar di atas rata-rata nasional," ujar Toaik.

Apalagi, Andre termasuk pecinta sepak bola. Ia merupakan penasihat Semen Padang FC dan sangat peduli terhadap kemajuan sepak bola Sumbar.

Bagi Andre, Sumbar harus banyak menggelar event olahraga karena sangat positif bagi spirit generasi muda agar tidak terjerumus kepada narkoba, LGBT, judi online, dan perilaku menyimpang lainnya.

"Sumbar terpuruk saat ini. Tentu pambangkik batang tarandam adalah generasi yang punya jiwa fighter, skill, serta semangat berkompetisi yang sehat," ujar Andre Rosiade.

JPS Cup 2026 digelar 6 Juni 2026 di Lapangan Mini Soccer Dobi Sport Hub, Padang, menghadirkan delapan tim mini soccer terbaik di kelasnya.

"Semua laga krusial di JPS Cup 2026, jadi jangan lewatkan. Bisa ditonton melalui live streaming, wao," ujar Ketua Panpel Fardianto.

Ayo meriahkan World Cup 2026 dan perkuat rasa kebersamaan di ajang JPS Cup 2026 yang didukung banyak lembaga yang selama ini menjadi mitra Jaringan Pemred Sumbar. (***)

SUMBARNET - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti semakin maraknya aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang dinilai telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan praktik mafia tambang yang terorganisir.

DPW REPRO Sumbar menyayangkan masih adanya pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai tidak mengindahkan instruksi Gubernur Sumatera Barat terkait penertiban aktivitas tambang emas ilegal yang terus beroperasi secara terang-terangan.

“Tambang emas ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, sumber air masyarakat, hingga keselamatan generasi mendatang. Sangat disayangkan apabila masih ada pihak-pihak di daerah yang terkesan membiarkan praktik ini terus berlangsung,” tegas Roni dalam keterangannya, Kamis (14/5).

REPRO Sumbar juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku tambang ilegal, termasuk oknum yang diduga membekingi aktivitas tersebut.

“Kami meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak para pelaku tambang emas ilegal beserta pihak-pihak yang menjadi backing atau mafia di belakangnya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir kelompok yang merusak alam dan merugikan masyarakat,” lanjutnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, DPW REPRO Sumbar menyatakan akan segera menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta perhatian khusus terhadap dugaan praktik mafia tambang emas ilegal di Sumatera Barat yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

REPRO Sumbar menilai persoalan tambang ilegal berpotensi berkaitan dengan praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan aliran dana ilegal yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh.

“Kami akan menyurati KPK agar persoalan ini menjadi perhatian nasional. Jangan sampai ada pembiaran terhadap mafia tambang yang diduga bermain di balik kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat,” ujar Roni.

DPW REPRO Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu lingkungan, penegakan hukum, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Red/tim01)

Pasaman Barat — Personel Polres Pasaman Barat melaksanakan patroli Kamtibmas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Pasaman Barat, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Patroli menyasar kawasan pusat keramaian, pertokoan, pemukiman warga, objek vital, hingga jalur-jalur yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik mengatakan, kegiatan patroli rutin dilaksanakan untuk memberikan rasa aman serta menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

“Polri hadir untuk masyarakat dalam memberikan rasa aman dan kondusif. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar AKBP Agung Tribawanto, S.Ik.

Kapolres menjelaskan, patroli Kamtibmas merupakan langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak kejahatan maupun gangguan Kamtibmas lainnya di wilayah Pasaman Barat.

“Hal ini rutin dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan dan gangguan Kamtibmas. Dengan patroli yang intensif, kami berharap potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir,” sebutnya.

Selain melakukan patroli, personel juga berdialog langsung dengan masyarakat serta memberikan imbauan agar warga tetap waspada terhadap berbagai bentuk tindak kriminalitas dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Menurut Kapolres, kegiatan patroli tidak hanya bertujuan menjaga keamanan, tetapi juga mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang baik dalam menjaga situasi Kamtibmas.

“Sinergitas antara Polri dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan damai. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Ia juga berharap melalui patroli rutin yang dilakukan jajaran Polres Pasaman Barat, situasi keamanan di wilayah hukum Polres Pasaman Barat tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan tenang.

“Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan patroli rutin demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Pasaman Barat,” tutup Kapolres. (**)

 

SUMBARNET - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus menghadirkan inovasi edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.

Salah satunya melalui konten kreatif bertajuk “Netizen Bertanya, Uda Lalin Menjawab” yang disampaikan dengan gaya santai, humoris, namun sarat pesan keselamatan.

Dalam konten tersebut, Ditlantas Polda Sumbar mengangkat pertanyaan unik yang kerap muncul di tengah masyarakat mengenai pengendara motor listrik yang tidak menggunakan helm.

Dengan pendekatan komunikatif, pesan yang disampaikan menegaskan bahwa penggunaan helm tetap wajib demi keselamatan pengendara di jalan raya.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombespol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.Ik mengatakan, edukasi keselamatan berlalu lintas saat ini harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna media sosial.

“Kami mencoba menghadirkan edukasi lalu lintas dengan cara yang lebih ringan, kreatif dan mudah dipahami masyarakat. Melalui konten seperti ‘Uda Lalin Menjawab’, pesan keselamatan dapat tersampaikan tanpa terkesan menggurui,” ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.Ik.

Ia menjelaskan, penggunaan helm bukan hanya sekadar mematuhi aturan, tetapi menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan pengendara, termasuk bagi pengguna kendaraan listrik.

“Motor listrik tetap digunakan di jalan raya dan memiliki risiko kecelakaan yang sama. Karena itu, penggunanya tetap wajib menggunakan helm standar SNI demi keamanan dan keselamatan diri,” jelasnya.

Menurutnya, media sosial kini menjadi sarana efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat secara luas dan cepat.

Oleh sebab itu, Ditlantas Polda Sumbar terus berupaya menghadirkan konten informatif yang menarik sekaligus menghibur.

“Kami berharap masyarakat tidak hanya menikmati kontennya, tetapi juga memahami pesan yang disampaikan. Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama dan harus dimulai dari kesadaran diri sendiri,” katanya.

Kombes Pol Reza juga berharap pendekatan edukasi kreatif seperti ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Sumatera Barat.

“Harapan kami, masyarakat semakin sadar pentingnya tertib berlalu lintas, menggunakan helm saat berkendara, mematuhi aturan, dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama di jalan raya,” tutupnya. (**)

SUMBARNET - Menanamkan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sadar keselamatan di jalan raya.

Melalui pendekatan edukatif dan menyenangkan, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat kembali menghadirkan program “Polisi Sahabat Anak” bersama murid TK Bhayangkari 3, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Sumbar, Kombespol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.Ik yang hadir memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada para siswa dengan suasana penuh keakraban dan keceriaan.

“Dirlantas Polda Sumbar hadir melalui program polisi sahabat bersama murid TK Bhayangkari 3. Hal ini guna memberikan edukasi tertib berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan dan penuh keakraban,” ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.Ik.

Dalam kegiatan tersebut, para murid dikenalkan berbagai aturan dasar berlalu lintas, seperti pentingnya menggunakan helm, mengenal rambu-rambu lalu lintas, cara menyeberang jalan dengan aman, hingga pentingnya disiplin saat berada di jalan raya.

Penyampaian materi dilakukan melalui permainan edukatif, nyanyian, serta interaksi langsung antara polisi dan anak-anak.

Kombes Pol Reza mengatakan, pendidikan keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang memiliki kesadaran dan budaya tertib di jalan.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Melalui edukasi sejak dini, kami ingin menanamkan nilai disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia menjelaskan, program Polisi Sahabat Anak bukan hanya sekadar kegiatan edukasi, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat, khususnya anak-anak, agar tercipta hubungan yang positif dan humanis.

“Kami ingin anak-anak mengenal polisi sebagai sahabat yang hadir untuk melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, diharapkan pesan keselamatan lebih mudah dipahami dan diterapkan,” ungkapnya.

Dirlantas Polda Sumbar juga berharap edukasi seperti ini dapat memberikan dampak jangka panjang dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

“Harapan kami, anak-anak ini nantinya bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kesadaran tertib berlalu lintas harus dibangun bersama sejak dini demi menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya,” tutupnya. (**)

 

PEKANBARU — Polda Riau menggelar kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas Tahun Anggaran 2026 di Balai Serindit Aula Gubernuran, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. dan diikuti para Kasat Binmas serta Bhabinkamtibmas jajaran Polres/ta se-Polda Riau.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Polda Riau dalam memperkuat kapasitas personel Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah perkembangan zaman dan tantangan sosial yang semakin kompleks.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dir Samapta Polda Riau, Dir Pamobvit Polda Riau, Dir Polairud Polda Riau, Dir Binmas Polda Riau, Kabid Humas Polda Riau, serta Wadir Intelkam Polda Riau.

Selain menghadirkan narasumber internal dari Dit Intelkam dan Ditresnarkoba Polda Riau, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, di antaranya Kasatgaswil Riau Densus 88 AT Kombes Pol Sunadi, Ustaz Sofyan Sauri, serta Kepala BMKG Provinsi Riau yang diwakili Koordinator Prakiraan dan Informasi BMKG, Bibin Sulianto.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan melalui  Wakapolda Riau Brigjen Pol. Hengki Haryadi, menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas bukan sekadar personel yang ditempatkan di desa atau kelurahan, tetapi menjadi representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat.

“Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, peran Bhabinkamtibmas sangat strategis sebagai jembatan antara negara dan rakyat,” ujar Wakapolda saat membuka kegiatan.

Ia menekankan bahwa tantangan keamanan saat ini tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi juga dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, penyebaran hoaks, polarisasi sosial, hingga potensi radikalisme yang membutuhkan pendekatan humanis dan preventif.

Menurutnya, Bhabinkamtibmas harus mampu menjadi detektor dini, mediator sosial, sekaligus penggerak kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan masing-masing.

“Bhabinkamtibmas harus hadir sebelum masalah itu membesar. Kehadirannya harus mampu memberikan rasa aman, tenang, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda juga menekankan pentingnya peningkatan kemampuan komunikasi sosial, pemahaman sosiologis, serta kemampuan membangun trust building di tengah masyarakat, khususnya di era digital saat ini.

“Kepercayaan publik lahir dari interaksi sederhana antara Bhabinkamtibmas dengan warga. Jadilah pendengar yang baik, penengah yang adil, dan penggerak kondisi positif di tengah masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan peningkatan kemampuan ini, Polda Riau berharap seluruh personel Bhabinkamtibmas semakin profesional, humanis, serta adaptif terhadap perkembangan situasi Kamtibmas modern.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

PADANG, - Menghadapi potensi lonjakan wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengeluarkan instruksi bagi warga dan pengunjung Kota Padang. 

Masyarakat dan pengunjung diminta untuk tidak membayar parkir kepada oknum petugas ilegal yang tidak memiliki identitas resmi guna menjaga kenyamanan dan ketertiban kota.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani menekankan bahwa ciri petugas parkir resmi dapat dikenali dengan mudah, yakni wajib mengenakan rompi khusus serta dilengkapi dengan tanda pengenal atau pening yang jelas. 

Jika masyarakat menemukan petugas yang meminta uang parkir tanpa atribut tersebut, maka pembayaran tidak perlu dilakukan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun wisatawan yang akan berkunjung, bayarlah parkir kepada petugas resmi, yang dilihat dari identitasnya. Kalau bukan petugas resmi tidak usah dibayar," ujarnya saat memberikan keterangan, Rabu (14/5/2026).

Masyarakat juga diharapkan bersikap proaktif apabila menghadapi oknum yang meminta uang parkir secara paksa. Pemko Padang telah menyediakan kanal pengaduan darurat melalui nomor 112 untuk merespons laporan terkait parkir liar maupun tindakan premanisme di titik-titik parkir.

"Silakan kalau menemukan juru parkir yang tidak resmi, laporkan ke 112, kami akan tindak lanjuti segera," tegasnya. 

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) Wali Kota Padang, yaitu Padang Sigap yang bertujuan untuk memastikan respon cepat terhadap permasalahan di lapangan serta menjamin kenyamanan masyarakat dan pengunjung Kota Padang. (Taufik)

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, memimpin apel serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Padang di halaman Kantor Dishub Kota Padang, Rabu (13/5/2026) pagi.

Sertijab ditandai dengan penyerahan Bendera Pataka Dishub dari Kadishub lama, Ances Kurniawan, kepada Wali Kota untuk selanjutnya diserahkan kepada Yudi Indra Syani selaku Kadishub Kota Padang yang baru.

Yudi Indra Syani resmi menjabat Kadishub Kota Padang usai dilantik dalam rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang. Sementara Ances Kurniawan kini mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang setelah hampir tiga tahun memimpin Dishub Kota Padang.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Ances Kurniawan selama memimpin Dinas Perhubungan Kota Padang. Ia menilai kinerja Dishub menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir.

“Alhamdulillah, kinerja Dinas Perhubungan Kota Padang berkembang ke arah yang lebih baik. Itu juga berkat dorongan dan kepemimpinan Pak Ances Kurniawan,” ujar Fadly Amran.

Fadly Amran menegaskan, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat dukungan terhadap Program Unggulan (Progul) Padang Amanah dan Padang Rancak.

Ia juga menitipkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, mulai dari penanganan kemacetan, penertiban terminal bayangan, hingga parkir liar yang dinilai mengganggu ketertiban kota dan kenyamanan masyarakat.

“Pertama, Padang anti macet. Saya minta dilakukan rekayasa lalu lintas secara strategis dan profesional. Kemudian terminal-terminal bayangan harus ditertibkan, kita sudah memiliki Terminal Anak Air yang dibangun pemerintah pusat dengan anggaran besar, manfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Selain itu, Fadly Amran juga meminta Dishub Kota Padang mempercepat digitalisasi sistem parkir sekaligus menindak praktik parkir liar dan pungutan ilegal di lapangan.

Ia menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan ketegasan seluruh jajaran Dishub dalam menjalankan tugas demi menciptakan transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kota Padang.

“Parkir liar harus ditertibkan. Jika memang dibutuhkan masyarakat, legalkan dan tata dengan baik. Namun jika ilegal dan meresahkan, tindak tegas, karena parkir yang sudah resmi sekarang harus didigitalisasi sesuai perkembangan teknologi,” pungkas Wali Kota.

Sertijab tersebut turut dihadiri Kadishub Sumbar, Dedy Diantolani, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumatera Barat, Teguh Afrianto, Dandenpom I/4 Padang, Letkol Cpm Binson Simbolon, unsur Forkopimda, serta Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang, sejumlah kepala OPD, termasuk mantan Kadishub Kota Padang, Firdaus Ilyas, dan mitra kerja Dishub Kota Padang. (Dv/Prokopim)

PADANG--Aspirasi masyarakat terkait pembangunan bangunan yang diduga menyerupai kelenteng di kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, mengemuka dalam audiensi bersama DPRD Sumatera Barat, Selasa (13/5/2026).

Audiensi tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Muhidi bersama Ketua Komisi V Lazuardi, anggota Komisi V Mario Syahjohan, Zakzai Kasni, dan Sri Komala Dewi.

Turut hadir perwakilan OPD dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata Sumbar, Dinas Pariwisata Pessel, serta Asisten II Setdakab Pessel mewakili bupati.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan di daerah harus tetap memperhatikan aturan hukum, kondisi sosial masyarakat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki kekhususan yang telah diakui secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang menegaskan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Dalam UU Nomor 17 Tahun 2022 disebutkan bahwa Sumatera Barat diakui dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Karena itu, setiap pembangunan dan investasi yang masuk tentu perlu memperhatikan kearifan lokal, budaya, serta kondisi sosial masyarakat setempat,” ujar Muhidi.

Ia menambahkan, DPRD Sumbar pada prinsipnya mendukung investasi dan pembangunan daerah demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kita ingin suasana tetap kondusif. Aspirasi masyarakat harus didengar, pemerintah daerah juga harus memberikan penjelasan secara terbuka, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan bijaksana, melalui dialog dan musyawarah bersama,” tambahnya.

Di akhir pertemuan, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syahjohan menegaskan bahwa DPRD Sumbar akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan pihak investor.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara baik-baik, sesuai aturan dan tetap menjaga ketenangan masyarakat. DPRD Sumbar akan mengawal aspirasi warga dan meminta semua pihak menahan diri sambil menunggu kejelasan administrasi serta hasil koordinasi bersama,” tegasnya. (***)