SUMBARNET - Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jalan Paket I di kawasan Pasar Raya Padang terus menunjukkan perkembangan. Proyek yang menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pusat perdagangan Kota Padang tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperbaiki infrastruktur jalan, tetapi juga menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata, bersih, aman, nyaman, dan representatif.


Kegiatan rehabilitasi jalan tersebut dilaksanakan oleh PT Kemuning Yona Pratama selaku kontraktor pelaksana berdasarkan Nomor Kontrak 005/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2026. 


Sementara itu, PT Jasa Reka Mandiri Konsultan bertindak sebagai pihak supervisi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.


Berdasarkan pemantauan di lokasi proyek pada Kamis, 20 Agustus 2026, aktivitas pekerjaan masih terus berlangsung. Salah satu pekerjaan yang tampak dikebut di sejumlah titik kawasan proyek adalah penggalian dan pendalaman untuk pembangunan jaringan drainase baru.


Sejumlah box culvert juga telah didatangkan ke lokasi. Di beberapa bagian, saluran beton bertulang pracetak mulai terlihat terpasang pada jalur drainase yang tengah dikerjakan.


Pembangunan jaringan drainase menjadi salah satu bagian penting dalam proyek rehabilitasi tersebut. Infrastruktur drainase yang baik diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan air di kawasan Pasar Raya sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan perdagangan.


Penataan Pasar Raya Tak Sekadar Perbaikan Jalan


Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa rehabilitasi dan penataan kawasan Pasar Raya tidak semata-mata ditujukan untuk memperlancar arus lalu lintas.


Penataan kawasan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam membangun kembali wajah pusat perdagangan Kota Padang agar semakin modern dan mampu memberikan ruang aktivitas ekonomi yang lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.


Wali Kota Padang, Fadly Amran, sebelumnya menegaskan bahwa rehabilitasi jalan dan penataan kawasan Pasar Raya Padang memiliki tujuan yang lebih luas.


Menurutnya, kawasan Pasar Raya diharapkan dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih modern, bersih, aman, dan nyaman.


“Rehabilitasi dan penataan jalan serta kawasan Pasar Raya Padang tidak semata-mata ditujukan untuk memperlancar arus lalu lintas. Lebih jauh, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menata kawasan pusat perdagangan agar menjadi lebih modern, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung,” demikian penegasan Fadly Amran sebagaimana dikutip dalam informasi yang diterima.


Penataan tersebut juga diharapkan mampu menghidupkan kembali fungsi Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran yang aktif serta modern.


Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.


Kesabaran Pedagang Diharapkan Berbuah Hasil


Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, Pemerintah Kota Padang turut menyampaikan apresiasi kepada para pedagang Pasar Raya yang tetap bersabar menghadapi berbagai gangguan kenyamanan selama pekerjaan berlangsung.


Pemerintah menyadari bahwa aktivitas pembangunan tentu menimbulkan sejumlah dampak terhadap kegiatan sehari-hari, terutama bagi pedagang yang menjalankan aktivitas usaha di sekitar lokasi pekerjaan.


Untuk sementara waktu, kenyamanan pedagang kemungkinan mengalami gangguan akibat adanya pekerjaan konstruksi. 


Namun, pemerintah menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi sementara dari proses pembangunan yang diharapkan menghasilkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang.


“Untuk sementara kenyamanan para pedagang mungkin sedikit akan terganggu akibat pembangunan ini. Tapi itu hanya untuk sementara,” demikian disampaikan pihak Pemerintah Kota Padang.


Pemerintah berharap para pedagang dapat memahami proses pembangunan yang tengah berjalan. Kesabaran dan dukungan pedagang dinilai menjadi bagian penting agar program penataan Pasar Raya dapat berjalan dengan baik hingga selesai.


“Dan semua kesabaran pedagang ini dipastikan akan menuai hasil manis nantinya,” demikian pesan optimisme yang disampaikan terkait proses pembangunan tersebut.


Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai ketidaknyamanan yang dirasakan pedagang selama pekerjaan berlangsung merupakan bagian dari tahapan pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang.


Pekerjaan Drainase Terus Dikebut


Dari hasil pemantauan di lapangan, progres pekerjaan terlihat pada pembangunan jaringan drainase baru. Pekerja melakukan penggalian dan pendalaman saluran di sejumlah titik kawasan proyek.


Material konstruksi berupa box culvert telah didatangkan untuk mendukung pembangunan drainase. Beberapa saluran beton bertulang pracetak juga mulai dipasang pada jalur yang sedang dikerjakan.


Pembangunan drainase tersebut menjadi bagian penting dalam rehabilitasi jalan karena keberadaan sistem drainase yang baik diharapkan mampu mendukung kelancaran pengelolaan air di kawasan Pasar Raya.


Selain meningkatkan kualitas infrastruktur, sistem drainase yang lebih tertata diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan pasar yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat.


Monitoring Dilakukan untuk Menjaga Kualitas Pekerjaan


Sebagai salah satu proyek strategis Pemerintah Kota Padang, kegiatan Rehabilitasi Jalan Paket I di kawasan Pasar Raya mendapatkan pemantauan selama proses pelaksanaannya.


Dinas PUPR Kota Padang melakukan monitoring untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.


Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengevaluasi serta meminimalkan berbagai potensi gangguan dan risiko terhadap lingkungan, pedagang, maupun pengunjung Pasar Raya Padang.


Monitoring secara berkala dinilai penting mengingat lokasi proyek berada di kawasan yang tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat dan perdagangan.


Dengan aktivitas pedagang dan pengunjung yang tetap berlangsung, pelaksanaan pekerjaan konstruksi membutuhkan pengaturan yang baik agar kegiatan pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.


Pengendalian Debu dan Keselamatan Jadi Perhatian


Dari sisi pengendalian lingkungan, pihak pelaksana proyek juga terpantau melakukan penyiraman air secara berkala di area pekerjaan.


Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan debu yang timbul dari aktivitas konstruksi, terutama pada titik-titik yang sedang dilakukan penggalian maupun pekerjaan tanah.


Upaya pengendalian debu menjadi penting karena lokasi proyek berada di kawasan perdagangan yang aktivitas masyarakatnya tetap berjalan setiap hari.


Selain pengendalian lingkungan, aspek keselamatan juga menjadi perhatian. Sejumlah titik yang dinilai rawan telah dilengkapi dengan rambu-rambu pengamanan.


Pemasangan Safety Barricade Tape dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan sekaligus memberikan batas yang jelas antara area pekerjaan dengan ruang aktivitas masyarakat.


Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mencegah masyarakat maupun pengunjung memasuki area pekerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.


Pasar Raya Didorong Menjadi Kawasan Perdagangan Modern


Penataan kawasan Pasar Raya Padang memiliki target jangka panjang yang lebih luas. Dengan kawasan yang semakin tertata, bersih, dan representatif, Pasar Raya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi perdagangan.


Pemerintah Kota Padang juga mendorong agar kawasan tersebut berkembang sebagai kawasan wisata belanja yang menarik bagi masyarakat.


Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan harapan agar wajah baru Pasar Raya nantinya dapat memberikan pengalaman yang lebih baik kepada masyarakat.


“Dengan kawasan yang semakin tertata, bersih, dan representatif, Pasar Raya Padang diharapkan tidak hanya menjadi pusat transaksi perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai kawasan wisata belanja yang menarik bagi masyarakat,” ujar Fadly Amran.


Harapan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Pasar Raya sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi Kota Padang.


Kawasan perdagangan yang tertata dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas usaha pedagang, serta daya tarik kawasan secara keseluruhan.


Diharapkan Dorong Pertumbuhan Ekonomi


Pada akhirnya, rehabilitasi Jalan Pasar Raya Padang diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat.


Infrastruktur yang lebih baik, kawasan yang lebih tertata, serta lingkungan perdagangan yang aman dan nyaman diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Pasar Raya bagi masyarakat.


Bagi para pedagang, peningkatan kualitas kawasan diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha dalam jangka panjang. Sementara bagi masyarakat dan pengunjung, penataan kawasan diharapkan memberikan kenyamanan saat beraktivitas maupun berbelanja.


Pembangunan tersebut juga diharapkan menjadi investasi infrastruktur yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi Kota Padang.


Dengan demikian, berbagai gangguan kenyamanan yang dirasakan pedagang selama proses pembangunan berlangsung diharapkan dapat dipandang sebagai konsekuensi sementara demi mewujudkan kawasan Pasar Raya Padang yang lebih tertata, nyaman, aman, dan memiliki daya tarik ekonomi yang lebih kuat ke depannya.


Pemerintah Kota Padang pun diharapkan terus memastikan proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memperhatikan kualitas pekerjaan, serta mengutamakan keselamatan pedagang, pekerja, pengunjung, dan pengguna jalan hingga seluruh rangkaian pekerjaan selesai.


Jika pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dan kualitas yang diharapkan, wajah baru Pasar Raya Padang bukan hanya akan memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat perdagangan, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu ruang ekonomi dan wisata belanja yang semakin menarik di Kota Padang. (**)

 


SUMBARNET - Kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) mencatatkan capaian signifikan. Total laba BUMN mencapai Rp330 triliun, jauh melampaui laba Temasek Holdings Singapura yang berada di kisaran Rp136 triliun.


Capaian tersebut diungkapkan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menurutnya, kekuatan kinerja BUMN menjadi modal penting bagi Danantara untuk memperluas investasi hingga ke pasar global.


“Kalau kita lihat laporan keuangan Temasek, laba bersih mereka sekitar 12 miliar dolar Singapura atau kurang lebih Rp136 triliun. Sementara laba BUMN kita mencapai Rp330 triliun,” kata Dony seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (24/8/2026).


Dony menjelaskan, laba konsolidasi BUMN pada 2026 bahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp360 triliun. Dengan angka tersebut, posisi BUMN Indonesia dinilai sudah unggul dibandingkan Temasek dari sisi laba bersih.


“Kalau secara ukuran net income, tentu kita sudah lebih besar daripada Temasek,” ujarnya.


Menurut Dony, capaian itu menunjukkan perusahaan-perusahaan negara memiliki kemampuan untuk tumbuh dan bersaing di tingkat internasional. Karena itu, Danantara terus memperluas portofolio investasi di berbagai negara.


Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah akuisisi hotel di Makkah, Arab Saudi. Danantara juga menyiapkan lahan yang akan dikembangkan untuk mendukung kebutuhan jemaah haji Indonesia. Selain itu, perusahaan investasi negara tersebut tengah mengkaji investasi pada sektor bandar udara di Madinah.


“Banyak sekali langkah yang akan membawa kita semakin go global,” katanya.


Tidak hanya berinvestasi langsung, Danantara juga mendorong perusahaan BUMN melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. PT Pegadaian (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang disiapkan untuk memperluas pasar melalui peluang akuisisi perusahaan sejenis di Filipina.


Menurut Dony, model bisnis perusahaan pegadaian di Filipina memiliki kesamaan dengan Pegadaian Indonesia. Dengan pengalaman dan skala usaha yang lebih besar, Pegadaian dinilai memiliki peluang kuat untuk berkembang di pasar regional.


“Bisnisnya mirip dengan Pegadaian dan kita sudah lebih unggul. Karena itu, peluang ekspansi ke sana cukup terbuka,” tuturnya.


Melalui berbagai langkah tersebut, Danantara optimistis dapat memperkuat posisi BUMN sebagai pemain global sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (***)



SUMBARNET - Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak Senin (24/8/2026) mengakibatkan sejumlah kawasan di Kecamatan Sipora Selatan terendam banjir.


Berdasarkan hasil kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, banjir berdampak terhadap warga di enam dusun yang tersebar pada dua desa, yakni Desa Saureinu dan Desa Mara.


Merespons kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) bergerak cepat melakukan penanganan serta menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, Selasa (25/8/2026).


Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi setelah wilayah mereka terdampak banjir.


Dari hasil pendataan sementara di lapangan, wilayah yang terdampak berada di dua desa. Di Desa Saureinu, banjir merendam dua dusun, yakni Dusun Bailo dengan 26 kepala keluarga (KK) dan Dusun Bulasat sebanyak 37 KK.


Sementara di Desa Mara, terdapat empat dusun yang terdampak. Rinciannya, Dusun Mara Utara sebanyak 17 KK, Dusun Mara Barat 12 KK, Dusun Mara Tengah 20 KK, dan Dusun Mara Timur sebanyak 6 KK.


Dengan demikian, total masyarakat yang terdampak banjir berdasarkan data kaji cepat mencapai 119 KK.

Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, membenarkan jumlah tersebut. 


Ia mengatakan pendataan dilakukan oleh Tim TRC BPBD untuk mengetahui kondisi warga sekaligus menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.


"Total terdampak banjir di wilayah Desa Saureinu sebanyak 119 KK," kata Sarman kepada media, Selasa (25/8/2026).


Menurut Sarman, kondisi banjir di Kecamatan Sipora Selatan saat ini sudah berangsur membaik. Air yang sebelumnya menggenangi sejumlah kawasan telah surut sehingga situasi di lapangan dinyatakan aman dan terkendali.


Meski demikian, BPBD tetap melakukan pemantauan karena hujan masih berpotensi terjadi dan kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu.


Selain memastikan kondisi masyarakat, BPBD bersama Dinsos/Tagana juga langsung mendistribusikan bantuan logistik tahap awal kepada warga yang terdampak.


Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama bahan pangan selama masa penanganan pascabanjir.


Untuk warga terdampak di Dusun Bailo, BPBD Mentawai menyalurkan dua dus mie instan, dua dus ikan kaleng serta 10 karung beras dengan berat masing-masing 5 kilogram.


Sementara untuk warga di Dusun Bulasat, bantuan yang disalurkan terdiri dari dua dus mie instan, dua dus ikan kaleng dan 10 karung beras dengan berat masing-masing 5 kilogram.


Secara keseluruhan, bantuan BPBD tersebut menyasar 64 KK yang berada di wilayah terdampak.

Tidak hanya BPBD, bantuan juga disalurkan oleh Dinas Sosial bersama Tagana untuk memperluas jangkauan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir.


Untuk Desa Saureinu, Dinsos/Tagana menyalurkan beras SPHP ukuran 5 kilogram sebanyak 50 zak, telur sebanyak lima papan, mie instan sebanyak 20 dus serta sarden besar sebanyak 20 kaleng.


Sedangkan untuk Desa Mara, bantuan yang diberikan berupa beras SPHP ukuran 5 kilogram sebanyak 50 zak, telur lima papan, mie instan 16 dus serta sarden kecil sebanyak 40 kaleng.


Sarman mengatakan penyaluran bantuan tidak berhenti pada tahap awal. BPBD Mentawai kembali melakukan distribusi bantuan logistik tambahan kepada warga di Desa Saureinu dan Desa Mara pada Selasa.


"Hari ini kembali lagi BPBD Mentawai menyalurkan bantuan logistik tambahan di Desa Saureinu dan Desa Mara," ujarnya.


Ia menegaskan, langkah cepat tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.


BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan perkembangan kondisi warga di masing-masing wilayah dapat dipantau secara berkala.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak lengah meskipun genangan air telah surut. 


Mengingat masih berada pada periode musim hujan, potensi terjadinya banjir maupun tanah longsor tetap harus diwaspadai, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.


Sarman mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan segera mengambil langkah antisipasi apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu cukup lama.


"Kami minta warga selalu siaga. Jika ada tanda-tanda bahaya segera melapor ke pemerintah desa atau BPBD," pesannya.


Menurutnya, informasi dan laporan cepat dari masyarakat sangat penting dalam proses penanganan bencana. Dengan adanya laporan sejak dini, petugas dapat segera melakukan asesmen dan mengambil tindakan sesuai kondisi di lapangan.


BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai memastikan pemantauan terhadap wilayah terdampak akan terus dilakukan. Koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur terkait juga akan diperkuat untuk mengidentifikasi kebutuhan lanjutan masyarakat.


Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga yang terdampak banjir tidak hanya mendapatkan bantuan pada tahap awal, tetapi juga memperoleh penanganan sesuai kebutuhan apabila kondisi di lapangan kembali berubah.


Hingga Selasa (25/8/2026), kondisi banjir di wilayah Sipora Selatan dilaporkan telah surut dan situasi secara umum aman terkendali. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi hujan susulan yang dapat memicu kembali genangan, banjir, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.


BPBD Mentawai mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan tanda-tanda alam dan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas BPBD apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan.


Dengan respons cepat BPBD bersama Dinsos/Tagana dan pemerintah desa, penanganan terhadap 119 KK terdampak banjir di Kecamatan Sipora Selatan terus dilakukan secara bertahap, sembari menunggu perkembangan cuaca dan kondisi wilayah dalam beberapa hari ke depan. (Robi)

 


SUMBARNET - Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang melakukan pengerukan sedimen di aliran sungai yang berada di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah penanganan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi potensi terjadinya banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.


Pengerukan sedimen menjadi bagian penting dalam upaya menjaga fungsi sungai, terutama pada kawasan yang rawan mengalami genangan.


Material berupa lumpur, pasir, tanah, serta endapan lainnya yang menumpuk di dasar dan bantaran sungai dapat mengurangi kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan debit air.


Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketika curah hujan tinggi, peningkatan debit air sungai dapat berlangsung dalam waktu relatif cepat. 


Jika kapasitas penampang sungai telah berkurang akibat sedimentasi, air berpotensi meluap ke kawasan permukiman maupun lingkungan warga di sekitar bantaran sungai.


Di kawasan Ujung Tanah, Lubuk Begalung, aktivitas pengerukan dilakukan untuk mengangkat endapan yang telah menumpuk di badan sungai. Sedimen yang dikeruk kemudian dipindahkan dari aliran sungai sehingga tidak kembali menghambat arus air.


Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan kapasitas tampung dan memperlancar aliran sungai, terutama ketika terjadi peningkatan debit akibat hujan deras.


Kurangi Risiko Luapan Sungai


Penanganan sedimentasi sungai memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir. Sungai yang mengalami pendangkalan akan memiliki ruang tampung air yang lebih kecil dibandingkan kondisi idealnya.


Saat hujan turun dalam jumlah besar, air yang masuk ke sungai dapat meningkat secara signifikan.

 

Apabila aliran tidak mampu mengimbangi debit yang datang, air akan mencari jalur keluar dan berpotensi menggenangi wilayah di sekitar sungai.


Karena itu, pengerukan sedimen menjadi salah satu bentuk pemeliharaan sungai yang perlu dilakukan secara berkala, khususnya pada titik-titik yang mengalami pendangkalan cukup tinggi.


Selain pengerukan, kondisi bantaran dan penampang sungai juga perlu terus mendapat perhatian. 


Sampah, material longsoran, tumbuhan liar, maupun bangunan yang mengganggu aliran dapat menjadi faktor tambahan yang menyebabkan arus air tidak berjalan optimal.


Upaya yang dilakukan BWSS V di Ujung Tanah diharapkan tidak hanya memberikan dampak dalam jangka pendek, tetapi juga membantu menjaga fungsi sungai dalam menghadapi potensi peningkatan debit air pada musim hujan.


Antisipasi Banjir di Kawasan Padang

Kota Padang merupakan wilayah yang memiliki sejumlah aliran sungai dan kawasan yang berpotensi terdampak banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu cukup lama.


Kondisi geografis serta perkembangan kawasan permukiman membuat pengelolaan drainase dan sungai menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.


Sungai yang melintasi kawasan permukiman memiliki fungsi vital sebagai saluran alami untuk mengalirkan air dari wilayah hulu menuju daerah hilir. Ketika fungsi tersebut terganggu, risiko genangan dan banjir dapat meningkat.


Pengerukan sedimentasi di Ujung Tanah menjadi salah satu bentuk intervensi pada badan sungai untuk memastikan aliran air tetap memiliki ruang yang memadai.


Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai juga diharapkan ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah maupun material lainnya ke dalam sungai. Sampah yang masuk ke aliran air dapat menyumbat bagian tertentu dan pada akhirnya menghambat laju aliran.


Perlu Penanganan Berkelanjutan


Penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemeliharaan sungai, normalisasi pada titik tertentu, pembersihan material penghambat aliran, serta pengawasan terhadap kondisi bantaran perlu dilakukan secara berkelanjutan.


Pengerukan sedimen juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sungai. Titik yang mengalami sedimentasi tinggi membutuhkan perhatian lebih agar kapasitas penampang sungai tetap terjaga.


Di sisi lain, penanganan sungai juga perlu didukung dengan pengelolaan drainase lingkungan dan kesadaran masyarakat. Air hujan dari kawasan permukiman pada akhirnya akan bermuara ke sistem drainase dan sungai. Jika salah satu bagian sistem tersebut terganggu, potensi genangan dapat meningkat.


Dengan adanya pengerukan sedimen di Sungai Ujung Tanah, Lubuk Begalung, diharapkan aliran air menjadi lebih lancar dan kapasitas sungai kembali optimal.


Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi dampak banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat curah hujan tinggi.


Pemeliharaan sungai secara rutin, ditambah dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan aliran dan bantaran sungai, menjadi faktor penting agar fungsi sungai tetap terjaga dan risiko banjir di kawasan sekitar dapat ditekan. (AdF)



SUMBARNET - Polres Pasaman Barat menetapkan seorang lelaki berinisial AS (49) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap korban Erlina (istrinya). 


Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto,S.Ik., M.H melalui konferensi pers di Aula Tatag Trawang Tungga Mapolres setempat, Senin (24/8/2026).


Dikatakan, peristiwa tersebut terjadi di rumah korban di jalan KKN, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB.


Diterangkan, peristiwa itu berawal dari permasalahan rumah tangga antara tersangka dan korban Erlina yang sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua diketahui sudah tidak tinggal dalam satu rumah.


"Pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB, korban mendatangi tersangka dengan tujuan meminjam alat memasak berupa dandang yang membuat tersangka menjadi marah dan emosi," terangnya.


Dia menyebut, tersangka mendatangi rumah korban yang berada di jalan KKN Nagari Lingkuang Aua, dan langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis parang ke sejumlah bagian tubuh korban.

"Tersangka mengayunkan senjata tajam ke bagian kening (dahi) sebanyak satu kali, dan pada bagian punggung sebanyak satu kali, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius," sebutnya.


Kapolres menjelaskan, tersangka langsung melarikan diri setelah melakukan aksinya, menginstruksikan Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut.


Setelah meminta keterangan para saksi dan gelar perkara atas kasus tersebut, petugas memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara.


"Tim opsnal berhasil meringkus tersangka di wilayah Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa (21/7/2026), selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses hukum lebih lanjut," jelasnya.


Ditambahkan, Satreskrim Polres Pasaman Barat juga melakukan penyidikan lebih untuk penyelesaian berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam rangka penyerahan atau pelimpahan perkara guna proses hukum lebih lanjut.


Petugas juga menyita barang bukti dari tersangka berupa satu buah senjata tajam jenis parang, satu buah baju daster warna orange campur hitam, satu helai celana pendek warna dongker, dua helai kain warna putih bercorak bunga-bunga.


"Barang bukti lainnya yakni satu buah sandal merk ORICON warna hitam campur putih, dan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tanpa BPKB dan STNK dengan Nomor Polisi BA 3045 DQ," pungkasnya.


Tersangka melanggar Pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.


Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya."


Sementara itu, Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30 juta. (HumasResPasbar)

 


DHARMASRAYA — Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat keteladanan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.


Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al Amin Polres Dharmasraya, Senin (24/8/2026), dan dihadiri langsung Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., bersama Ketua Bhayangkari Cabang Dharmasraya Ny. Rifka Kartyana.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polres Dharmasraya, para kepala satuan fungsi, perwira, personel Polres Dharmasraya serta anggota Bhayangkari.


Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berlangsung dengan suasana khidmat. Selain menjadi sarana untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, kegiatan juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh personel untuk merefleksikan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.


Dalam kegiatan tersebut, jamaah mendapatkan tausiyah dari Ustaz Ikhwan. Dalam ceramahnya, Ustaz Ikhwan mengajak seluruh jamaah menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan kesempatan untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW sekaligus menerapkan akhlak mulia beliau dalam kehidupan.


Menurutnya, nilai-nilai yang dicontohkan Rasulullah SAW seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian dan keteguhan dalam menjalankan amanah sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.


“Yang paling penting bukan hanya memperingati kelahiran Rasulullah, tetapi bagaimana kita mampu meneladani akhlak beliau dalam kehidupan,” ujar Ustaz Ikhwan.


Ia juga mengingatkan bahwa keteladanan harus diwujudkan melalui sikap dan perbuatan nyata. Setiap personel diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam berinteraksi dengan keluarga, sesama anggota maupun masyarakat.


Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, nilai kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian dinilai sangat penting karena anggota Polri berhadapan langsung dengan masyarakat serta mengemban amanah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan.


Kapolres: Maulid Nabi Jadi Momentum Perkuat Keimanan


Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum penting untuk meningkatkan keimanan dan memperkuat keteladanan seluruh personel dalam melaksanakan tugas.


Menurut Kapolres, semangat memperingati Maulid Nabi harus diwujudkan melalui perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan amanah sebagai anggota Polri.


“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan sekaligus mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW. Apa yang beliau ajarkan hendaknya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas,” ujar Kapolres.


Kapolres menegaskan, keteladanan Rasulullah SAW memiliki relevansi yang kuat dengan tugas kepolisian. Menurutnya, seorang anggota Polri dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta kepedulian terhadap masyarakat.


“Keteladanan Rasulullah harus kita terapkan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh kejujuran, keikhlasan, disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya.


Dorong Personel Tingkatkan Kecintaan kepada Rasulullah


Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh personel Polres Dharmasraya untuk terus meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memahami dan menjalankan ajaran serta sunnah yang beliau contohkan.


Kecintaan kepada Rasulullah, kata Kapolres, tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid Nabi, tetapi harus tercermin melalui akhlak, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.


“Jangan sampai peringatan Maulid hanya menjadi kegiatan seremonial. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai yang kita dapatkan dalam peringatan ini dapat kita amalkan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas,” katanya.


Kapolres berharap, momentum tersebut dapat memberikan penguatan moral dan spiritual kepada seluruh personel sehingga semakin mampu menjalankan tugas secara profesional serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


Menurutnya, tugas kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menghadirkan rasa aman, memberikan pelayanan terbaik dan membangun kepercayaan masyarakat.


“Sebagai anggota Polri, kita memiliki amanah yang besar. Karena itu, mari kita laksanakan tugas dengan niat yang baik, penuh keikhlasan, kejujuran dan rasa tanggung jawab. Jadikan keteladanan Rasulullah sebagai pedoman untuk menjadi pribadi dan anggota Polri yang lebih baik,” tutur Kapolres.


Perkuat Nilai Keagamaan Personel


Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan Polres Dharmasraya juga menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan dan pembinaan mental spiritual bagi personel.


Kapolres menilai, pembinaan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter personel yang memiliki integritas dan moral yang baik. Nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi landasan bagi setiap anggota dalam mengambil keputusan serta menjalankan tugas di tengah masyarakat.


“Harapan kita, kegiatan seperti ini dapat terus memberikan manfaat bagi seluruh personel. Semoga semakin memperkuat keimanan, membentuk karakter yang baik dan mendorong seluruh anggota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” harapnya.


Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk menjaga semangat kebersamaan, meningkatkan kepedulian dan terus memperbaiki kualitas diri. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan hati yang tulus dan dilandasi rasa tanggung jawab.


Jadi Momentum Evaluasi Diri


Lebih jauh, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi bagi setiap personel. Keteladanan Rasulullah SAW dapat dijadikan inspirasi untuk terus meningkatkan kualitas diri, baik sebagai anggota Polri maupun sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.


Nilai kejujuran, amanah, kesabaran, kepedulian dan sikap menghargai sesama merupakan bagian penting yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian.


Dengan demikian, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan Polres Dharmasraya tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Kapolres Dharmasraya berharap seluruh personel dapat mengambil hikmah dari peringatan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.


“Semoga melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita semua semakin mencintai Rasulullah, semakin memahami ajaran dan keteladanan beliau, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan. Dengan demikian, kita dapat menjalankan tugas dengan lebih ikhlas, profesional, humanis dan bertanggung jawab,” pungkas Kapolres.


Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut pun menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus membangun semangat seluruh personel Polres Dharmasraya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Dengan berlandaskan nilai moral, spiritual dan keteladanan Rasulullah SAW, jajaran Polres Dharmasraya diharapkan semakin mampu menjalankan tugas secara profesional serta terus hadir memberikan rasa aman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya. (**)

 


DHARMASRAYA — Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., menyambut kunjungan silaturahmi Komandan Kodim (Dandim) 0310/SSD yang baru, Letkol Inf Dicky Sakti Maulana, S.Hub. Int., bersama rombongan di Mapolres Dharmasraya, Senin (24/8/2026).


Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi dan sinergitas antara jajaran TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Dharmasraya.


Kedatangan Dandim 0310/SSD bersama rombongan disambut langsung Kapolres Dharmasraya di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Dharmasraya Kompol Rizky Cholid, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polres Dharmasraya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

 

Silaturahmi tersebut tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan diri bagi Dandim 0310/SSD yang baru, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi yang semakin solid antara jajaran Kodim 0310/SSD dan Polres Dharmasraya.


Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pentingnya menjaga sinergitas, koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.


Sinergitas TNI-Polri dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya.


Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menekankan bahwa hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. 


Menurutnya, koordinasi yang baik akan semakin memudahkan kedua institusi dalam melaksanakan tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.


“Silaturahmi ini merupakan bagian penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergitas antara Polres Dharmasraya dengan Kodim 0310/SSD. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, nyaman dan kondusif,” ujar Kapolres dalam kutipan redaksional yang disiapkan untuk naskah berita ini.


Kapolres mengatakan, TNI dan Polri memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, namun dalam pelaksanaan tugas di lapangan dibutuhkan kerja sama yang kuat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.


Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan respons yang cepat, tepat dan terkoordinasi. Karena itu, komunikasi lintas institusi harus terus dibangun sehingga setiap potensi gangguan kamtibmas dapat diantisipasi sedini mungkin.


“Tujuan utama dari sinergitas ini tentu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita berharap koordinasi antara TNI dan Polri semakin kuat, sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dapat ditangani secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Kapolres.


Lebih lanjut, Kapolres berharap keberadaan Dandim 0310/SSD yang baru dapat semakin memperkuat hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kodim 0310/SSD dan Polres Dharmasraya.


Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilakukan pada kegiatan-kegiatan formal, tetapi dapat terus berlangsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lapangan.


“Harapan kami, ke depan hubungan dan sinergitas TNI-Polri di Kabupaten Dharmasraya semakin solid. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menjaga keamanan daerah. Dibutuhkan kebersamaan, komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman,” tegas Kapolres.


Sementara itu, kunjungan silaturahmi tersebut juga menjadi langkah awal untuk membangun pola komunikasi yang lebih efektif antara kedua institusi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial kemasyarakatan.


Koordinasi yang erat diharapkan dapat memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gangguan kamtibmas serta mendukung terciptanya suasana yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.


Kapolres menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, selain memperkuat sinergitas internal, TNI dan Polri juga perlu terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.


Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.


Silaturahmi antara Kapolres Dharmasraya dan Dandim 0310/SSD tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan seremonial, tetapi menjadi awal dari semakin eratnya kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


Dengan semakin kuatnya sinergitas TNI-Polri, berbagai program pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat berjalan lebih optimal.


Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen bersama jajaran TNI dan Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib dan kondusif.


Kapolres Dharmasraya berharap semangat kebersamaan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mendukung terciptanya Kabupaten Dharmasraya yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.


“Kita ingin sinergitas ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. TNI dan Polri harus terus berjalan bersama, saling mendukung dan memperkuat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Kapolres dalam kutipan redaksional yang disiapkan untuk publikasi. (**)

 


DHARMASRAYA — Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., menerima kunjungan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pulau Punjung Bangun Sagita Rambat, S.H., M.H., bersama rombongan di ruang kerja Kapolres Dharmasraya, Senin (24/8/2026).


Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Polres Dharmasraya dengan Pengadilan Negeri Pulau Punjung.


Dalam pertemuan itu, Kapolres Dharmasraya didampingi Wakapolres Kompol Rizky Cholid, S.I.K., serta sejumlah pejabat utama Polres Dharmasraya.

 

Sementara Ketua PN Pulau Punjung hadir bersama jajaran dalam rangka membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara kedua institusi penegak hukum tersebut.


Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, sinergi antara kepolisian dan lembaga peradilan merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing, terutama dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.


Menurut Kartyana, hubungan yang harmonis antara Polres Dharmasraya dan PN Pulau Punjung perlu terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi serta kerja sama yang konstruktif.


“Silaturahmi ini bukan hanya sebagai bentuk menjaga hubungan baik antarinstansi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Polres Dharmasraya dan Pengadilan Negeri Pulau Punjung memiliki peran masing-masing dalam sistem penegakan hukum, sehingga sinergi yang baik sangat dibutuhkan,” ujar Kartyana.


Ia menjelaskan, komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berjalan baik diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedua lembaga, khususnya dalam memberikan kepastian serta pelayanan hukum kepada masyarakat.


“Tujuan utama dari pertemuan ini adalah mempererat silaturahmi, membangun komunikasi yang semakin efektif, serta memperkuat sinergi antara Polres Dharmasraya dengan Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Dengan komunikasi yang baik, berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dapat dikoordinasikan secara lebih cepat dan tepat,” katanya.


Kartyana menambahkan, kepolisian dan pengadilan merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Karena itu, hubungan kerja yang profesional, harmonis dan saling mendukung menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang baik bagi masyarakat.


“Harapan kami, hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kami ingin sinergi antara Polres Dharmasraya dan Pengadilan Negeri Pulau Punjung semakin kuat, sehingga bersama-sama dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap koordinasi dan komunikasi dengan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.


“Kami tentu siap bersinergi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana sinergi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang profesional, transparan dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” tutur Kartyana.


Ia berharap silaturahmi tersebut tidak berhenti pada pertemuan formal semata, tetapi dapat menjadi awal untuk memperkuat kerja sama dan komunikasi secara berkelanjutan.


“Kami berharap komunikasi dan koordinasi ini terus berjalan. Dengan hubungan yang baik, setiap persoalan yang membutuhkan koordinasi antarlembaga dapat disikapi secara bersama-sama sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing,” ujarnya.


Sementara itu, Ketua PN Pulau Punjung Bangun Sagita Rambat menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Kapolres Dharmasraya beserta jajaran.


“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajaran atas sambutan yang baik. Kami berharap silaturahmi dan komunikasi seperti ini dapat terus terjalin dengan baik,” ujar Bangun Sagita.


Ia menegaskan, Pengadilan Negeri Pulau Punjung siap membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan Polres Dharmasraya dalam menjalankan tugas, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat.


“Kami siap bersinergi dan berkoordinasi dengan Polres dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” katanya.


Bangun Sagita menilai, koordinasi yang baik antarlembaga penegak hukum sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polres Dharmasraya dan Pengadilan Negeri Pulau Punjung. 


Kedua lembaga berkomitmen menjaga komunikasi dan kerja sama yang profesional guna mendukung terciptanya pelayanan hukum yang baik, sekaligus memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.


Silaturahmi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang solid, sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara optimal dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas, integritas dan kewenangan masing-masing institusi. (**)

 



DHARMASRAYA — Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., memimpin Apel Jam Pimpinan yang digelar di halaman Mapolres Dharmasraya, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti para pejabat utama, para Kasat, Kasi, perwira, serta seluruh personel Polres Dharmasraya.


Apel jam pimpinan menjadi salah satu sarana penting bagi pimpinan untuk menyampaikan arahan, evaluasi, penekanan tugas, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.


Dalam arahannya, Kapolres Dharmasraya memberikan perhatian khusus terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan serta segera mengambil langkah apabila menemukan adanya titik api maupun indikasi terjadinya kebakaran.


Kapolres menekankan bahwa pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan atau fungsi tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh personel Polri bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.


“Saya meminta seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, segera laporkan dan lakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas AKBP Kartyana.


Menurutnya, kecepatan dalam mendeteksi dan melaporkan kejadian sangat penting untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, lingkungan maupun aktivitas perekonomian.


Selain meningkatkan kesiapsiagaan internal, Kapolres juga menginstruksikan jajaran Bhabinkamtibmas agar lebih aktif memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat.

 

Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menjadi ujung tombak kepolisian dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya terkait larangan serta bahaya membuka lahan dengan cara membakar.


“Bhabinkamtibmas harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui edukasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga potensi karhutla dapat diminimalkan,” ujarnya.


Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran atau titik api.


Tekankan Disiplin dan Profesionalisme Personel


Selain persoalan karhutla, dalam apel tersebut Kapolres Dharmasraya juga mengingatkan seluruh personel mengenai pentingnya kedisiplinan dalam melaksanakan tugas.


Setiap anggota diminta menjaga sikap, menaati aturan, serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, institusi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.


“Saya mengingatkan seluruh personel untuk selalu menjaga disiplin dan tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Kapolres.


Menurutnya, kedisiplinan merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas kepolisian. Personel yang disiplin diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan humanis kepada masyarakat.


Kapolres juga meminta seluruh personel untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor serta memastikan seluruh kendaraan dinas dan perlengkapan operasional selalu dalam kondisi siap digunakan.


Kesiapan sarana dan prasarana tersebut dinilai penting untuk menunjang mobilitas personel ketika melaksanakan tugas di lapangan, termasuk ketika menghadapi situasi darurat maupun bencana.


“Pastikan kendaraan dan perlengkapan dinas selalu dalam kondisi siap digunakan. Kebersihan lingkungan juga harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ketika dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, sarana maupun peralatan justru tidak siap,” tegasnya.


Dorong Kepedulian terhadap Masyarakat Terdampak Bencana

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk meningkatkan kepedulian sosial, khususnya terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah dan bencana.


Menurutnya, kehadiran anggota Polri tidak hanya dibutuhkan ketika menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan bantuan, perlindungan dan pendampingan dalam situasi sulit.


Kapolres meminta personel untuk turut membantu masyarakat yang terdampak bencana, termasuk memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).


“Polri harus hadir di tengah masyarakat, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi musibah. Kepedulian dan bantuan yang diberikan personel merupakan bagian dari wujud pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan,” ungkapnya.


Ia berharap semangat kepedulian tersebut terus dipelihara oleh seluruh jajaran sehingga keberadaan Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.


Apresiasi Prestasi Personel


Pada bagian akhir arahannya, Kapolres Dharmasraya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih Polres Dharmasraya.


Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas.


Kapolres mengingatkan agar keberhasilan yang telah dicapai tidak membuat personel berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.


“Terus pertahankan prestasi, tingkatkan kedisiplinan, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apa yang sudah dicapai harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” pesan AKBP Kartyana.


Wujudkan Polri yang Responsif dan Dipercaya Masyarakat


Kapolres menjelaskan, apel jam pimpinan pada dasarnya bertujuan menyamakan persepsi dan langkah seluruh personel dalam menjalankan tugas. Setiap anggota diharapkan memahami prioritas yang harus dilakukan serta mampu merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.


Ia berharap seluruh personel Polres Dharmasraya dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin dan rasa tanggung jawab. 


Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin.


“Harapan saya, seluruh personel Polres Dharmasraya semakin solid, disiplin dan profesional dalam menjalankan tugas. Kita ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan rasa aman, memberikan pelayanan terbaik dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Kapolres.


Ia juga menekankan pentingnya menjaga nama baik institusi dengan menghindari setiap tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.


Dengan adanya arahan tersebut, seluruh personel Polres Dharmasraya diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla, memperkuat kegiatan pencegahan bersama masyarakat, menjaga disiplin serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.


Apel jam pimpinan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen jajaran Polres Dharmasraya dalam menjalankan tugas secara profesional, humanis dan bertanggung jawab, serta senantiasa hadir di tengah masyarakat dalam situasi apa pun. (**)



Padang - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menggelar pelantikan kepengurusan JMSI Sumbar yang dirangkai dengan Seminar Nasional serta Anugerah JMSI Sumbar 2026.


Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 Agustus 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.


Agenda ini diproyeksikan bukan sekadar seremoni pelantikan organisasi, tetapi menjadi ruang strategis untuk mempertemukan insan pers, pemerintah daerah, akademisi, legislator, serta berbagai elemen masyarakat dalam membicarakan isu hukum dan masa depan media siber di tengah perubahan sosial dan digital yang berlangsung cepat.


Seminar nasional yang menjadi bagian utama kegiatan mengangkat tema “Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional.”


Tema tersebut dinilai relevan dengan karakter Sumatera Barat yang memiliki kekayaan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang telah hidup serta berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad.


Hukum Adat di Tengah Perubahan Sistem Hukum Nasional


Pembahasan mengenai hukum pidana adat menjadi semakin penting ketika sistem hukum nasional terus mengalami perkembangan dan pembaruan.


Di satu sisi, hukum nasional membutuhkan kepastian, keseragaman, dan kodifikasi. Namun di sisi lain, terdapat berbagai norma, nilai, dan mekanisme penyelesaian persoalan yang telah lama hidup di tengah masyarakat adat.


Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah hukum pidana adat diakui atau tidak, melainkan bagaimana keberadaannya ditempatkan secara proporsional dalam sistem hukum nasional.


Seminar JMSI Sumbar diharapkan mampu membuka diskusi yang lebih kritis mengenai batas kewenangan, bentuk pengakuan, mekanisme implementasi, hingga potensi benturan antara hukum adat dengan hukum positif.


Apalagi, perkembangan hukum pidana nasional saat ini menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif terhadap keberagaman hukum yang hidup di Indonesia.


Hadirkan Tiga Narasumber

Seminar nasional tersebut menghadirkan tiga narasumber yang memiliki latar belakang berbeda sehingga pembahasan diharapkan berlangsung dari berbagai perspektif.


Narasumber pertama adalah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, yang akan membawa perspektif legislatif dan pemerintahan daerah dalam melihat posisi hukum adat serta kebutuhan masyarakat di tengah sistem hukum nasional.


Narasumber berikutnya adalah Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kennedy Aziz, SH, MH.


Sebagai kepala daerah yang berada di tengah masyarakat dengan karakter sosial dan adat yang kuat, John Kennedy Aziz diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai adat dan kearifan lokal tetap dapat dipertahankan sekaligus berjalan beriringan dengan regulasi nasional.


Sementara itu, narasumber ketiga adalah Dr. Yoserwan, SH, M.Hum, LLM, akademisi dari Universitas Andalas (UNAND), yang akan memberikan perspektif akademik dan hukum terhadap eksistensi hukum pidana adat, proses kodifikasi, serta batas implementasinya dalam sistem peradilan pidana nasional.


Diskusi tersebut akan dipandu oleh Dr. Muhammad Taufik, M.Si.


Kehadiran unsur legislatif, eksekutif, dan akademisi membuat seminar ini memiliki ruang pembahasan yang cukup luas. Tidak hanya berbicara mengenai teori hukum, tetapi juga menyentuh persoalan penerapan, kebijakan publik, serta realitas masyarakat.


JMSI Sumbar Ingin Perkuat Peran Media Siber


Selain seminar, kegiatan juga menjadi momentum pelantikan JMSI Sumbar. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi penegasan komitmen organisasi dalam membangun ekosistem pers digital yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.


Di tengah derasnya arus informasi digital, media siber menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kecepatan publikasi harus berjalan beriringan dengan akurasi, verifikasi, etika jurnalistik, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik.


Media tidak lagi hanya dituntut cepat memberitakan sebuah peristiwa. Media juga dituntut mampu memberikan konteks, melakukan verifikasi, mengedepankan keberimbangan, serta menjadi ruang edukasi masyarakat.


Karena itu, keberadaan organisasi perusahaan pers seperti JMSI memiliki posisi strategis dalam mendorong penguatan profesionalisme media siber.


Ketua JMSI Sumbar Aguswanto: Pers Harus Menjadi Penjaga Akal Sehat Publik


Ketua JMSI Provinsi Sumatera Barat, Aguswanto, menilai pelantikan JMSI Sumbar tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial organisasi.


Menurutnya, tantangan media digital hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan kecepatan menyampaikan informasi. Pers harus mampu menghadapi banjir informasi, disinformasi, judul sensasional, serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi berita.


“Media siber harus hadir bukan sekadar sebagai pihak yang paling cepat memberitakan sebuah peristiwa, tetapi sebagai institusi yang mampu memastikan informasi yang diterima publik benar, berimbang, dan memiliki nilai kepentingan umum,” ujar Aguswanto.


Ia menegaskan, profesionalisme media menjadi semakin penting ketika masyarakat berhadapan dengan informasi yang bergerak sangat cepat.


“Kecepatan tanpa verifikasi bisa melahirkan kekeliruan. Kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menimbulkan persoalan. Karena itu, pers harus tetap berpijak pada etika, hukum, dan kepentingan publik,” tegasnya.


Aguswanto juga menilai tema hukum pidana adat yang diangkat dalam seminar memiliki relevansi kuat dengan Sumatera Barat.


Menurutnya, media mempunyai peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai persoalan hukum tanpa terjebak pada pemberitaan yang dangkal ataupun provokatif.


“Pers harus mampu menjembatani pengetahuan hukum dengan realitas masyarakat. Hukum adat adalah bagian dari kekayaan sosial kita, tetapi pengakuannya tentu harus dibaca dalam kerangka hukum nasional dan prinsip keadilan. Di sinilah media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang cerdas dan tidak menyederhanakan persoalan,” katanya.


Aguswanto menambahkan, JMSI Sumbar ingin mendorong perusahaan media dan insan pers agar tidak hanya mengejar trafik, tetapi juga membangun kepercayaan publik.


“Ukuran keberhasilan media bukan hanya berapa banyak orang membaca berita kita, tetapi seberapa besar publik percaya bahwa informasi yang kita sajikan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.


Tak Sekadar Pelantikan, Ada Anugerah JMSI Sumbar 2026


Rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan Anugerah JMSI Sumbar 2026.


Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan apresiasi terhadap berbagai pihak yang dinilai memiliki kontribusi positif, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antara media, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.


Dengan menggabungkan pelantikan, seminar nasional, serta pemberian penghargaan dalam satu rangkaian kegiatan, JMSI Sumbar ingin menjadikan momentum tersebut sebagai tonggak penguatan organisasi sekaligus kontribusi nyata bagi pembangunan ekosistem informasi di Sumatera Barat.


Pelantikan JMSI Sumbar 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan kepengurusan yang solid, tetapi juga mempertegas posisi media siber sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.


Terlebih di tengah perubahan teknologi yang membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik, media dituntut semakin profesional, kritis, independen, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikan.


Dengan menghadirkan pembahasan hukum pidana adat, seminar nasional ini sekaligus menunjukkan bahwa media tidak hanya memiliki tugas memberitakan peristiwa, tetapi juga dapat menjadi ruang dialog untuk membicarakan persoalan mendasar yang menyangkut hukum, budaya, masyarakat, dan masa depan bangsa.


Aguswanto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang selama ini dinilai memberikan dukungan terhadap keberadaan dan kegiatan JMSI Sumbar.


Menurut Aguswanto, dukungan kepala daerah terhadap organisasi pers merupakan bentuk penghargaan terhadap peran media dalam mengawal pembangunan sekaligus menjaga ruang demokrasi di Sumatera Barat.


“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang telah memberikan support kepada JMSI. Dukungan ini tentu menjadi energi positif bagi kami untuk terus membangun organisasi dan meningkatkan kualitas perusahaan pers serta profesionalisme insan media di Sumatera Barat,” ujar Aguswanto.


Ia menegaskan, dukungan tersebut bukan berarti media kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah. Sebaliknya, hubungan yang sehat antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas prinsip kemitraan yang tetap menjaga independensi media.


“Support pemerintah terhadap pers harus kita maknai sebagai dukungan terhadap kebebasan pers dan ekosistem jurnalistik yang sehat, bukan sebagai bentuk intervensi. Pers tetap harus kritis, independen, dan berani menyampaikan fakta. Pemerintah membutuhkan pers sebagai kontrol, sementara pers membutuhkan ruang yang sehat untuk menjalankan fungsi jurnalistiknya,” tegasnya.


Aguswanto berharap dukungan Gubernur Sumbar terhadap JMSI dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya bersama membangun ekosistem media siber yang profesional, sehat, dan bertanggung jawab.


“Kita ingin JMSI tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi benar-benar memberikan kontribusi. Media harus tumbuh bersama daerah, mengawal pembangunan, mengkritisi kebijakan yang perlu dikritisi, dan pada saat yang sama memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat,” pungkasnya.


Pelantikan JMSI Sumbar, Seminar Nasional, dan Anugerah JMSI Sumbar 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk meneguhkan satu pesan: di tengah derasnya arus digital, pers harus tetap menjadi penjaga kebenaran, ruang dialog publik, sekaligus pengawal akal sehat masyarakat. (**)