JAKARTA,  – Tekanan terhadap aparat penegak hukum kian menguat seiring dengan langkah tegas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Situasi Terkini (PST) yang resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa di lima desa di Kota Prabumulih ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

 

Total anggaran yang dipersoalkan dari realisasi tahun 2024–2025 tersebut mencapai angka fantastis, yakni hampir Rp9 miliar. Ketua PST, Dian HS, menegaskan bahwa laporan ini didasarkan pada data realisasi anggaran dan hasil investigasi lapangan yang mendalam.

 

“Kami tidak datang dengan opini. Kami datang membawa angka, bukti, dan suara masyarakat desa yang merasakan ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana mereka,” tegas Dian HS dalam orasi di depan Gedung Kejagung, Kamis (26/02/2026).

 

Berikut adalah poin-poin utama dugaan penyimpangan di lima desa tersebut.

 

Temuan paling mencolok di Desa Jungai adalah munculnya anggaran Operasional Pemerintah Desa untuk HUT RI ke-73 sebesar Rp19,5 juta pada tahun 2024, padahal perayaan tersebut seharusnya jatuh pada tahun 2018. Selain itu, terdapat perbedaan harga satuan yang tajam pada proyek sumur bor tahun 2024 dan 2025 yang diduga kuat sebagai praktik mark-up.

 

PST menyoroti anggaran sebesar Rp1,72 miliar yang meliputi proyek jalan lingkungan, drainase, hingga pengadaan sapi dan traktor. Diduga terdapat proyek yang tidak sesuai spesifikasi serta potensi kegiatan fiktif pada pengadaan tenda senilai Rp147,7 juta.

 

Anggaran sebesar Rp1,84 miliar dipersoalkan, mencakup pengadaan bibit itik, pisang, hingga pembangunan gedung TPA senilai Rp265,5 juta. PST menilai laporan kegiatan terlihat rapi secara administratif, namun tidak sebanding dengan kondisi fisik di lapangan.

 

Penyimpangan diduga terjadi pada pembangunan jalan cor beton senilai Rp137,8 juta serta kegiatan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dinilai tidak proporsional dan hanya menghabiskan anggaran secara tidak efisien.

 

Desa ini mencatat sorotan anggaran terbesar, terutama pada sektor ketahanan pangan yang mencapai lebih dari Rp550 juta. Proyek lain yang dipertanyakan meliputi keramik lapangan futsal senilai Rp99 juta dan pengadaan konter pulsa sebesar Rp21 juta.

 

Dalam tuntutannya, Dian HS menyampaikan pernyataan keras bahwa Dana Desa adalah hak rakyat yang tidak boleh dipermainkan. 

"Kami mendesak Kejagung segera memeriksa, memanggil, dan menetapkan tersangka jika terbukti! Jangan ada tebang pilih atau perlindungan terhadap pelaku KKN di tingkat desa," serunya.

 

Laporan ini juga ditembuskan ke Kementerian Desa PDTT, Kejati Sumatera Selatan, Kejari Prabumulih, hingga Wali Kota Prabumulih. PST berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini secara profesional dan transparan sampai ada kepastian hukum yang jelas.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kelima desa yang dilaporkan terkait tuduhan tersebut. (**)

 

​PADANG – Pemerintah Kota Padang menyalurkan santunan kematian dari Kementerian Sosial RI kepada ahli waris korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kota Padang pada akhir November 2025 lalu. Penyerahan santunan dilakukan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (25/2/2026).

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai menyerahkan santunan menekankan bahwa uang santunan ini bukanlah pengganti nyawa yang hilang, melainkan bentuk empati mendalam dari pemerintah.

​"Ini adalah bentuk kehadiran negara. Kami berharap dana ini dimanfaatkan dengan bijak, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan untuk melanjutkan masa depan mereka," tutur Maigus.

Masing-masing ahli waris menerima santunan tunai sebesar Rp15.000.000,- sebagai bentuk santunan duka bagi delapan jiwa korban di Kecamatan Koto Tangah dan tiga jiwa di Kecamatan Pauh.

Penyerahan santunan disaksikan langsung perwakilan Kemensos RI, Indra, serta Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya menyampaikan bahwa pendataan telah dilakukan sejak peristiwa banjir November tahun 2025 lalu. Ditegaskannya, sebelas penerima santunan hari ini merupakan warga asli Kota Padang. Sementara korban yang berasal dari luar daerah telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. 

​"Verifikasi dilakukan sangat ketat melibatkan OPD terkait hingga muncul data by name by address. Alhamdulillah, Kemensos menepati janji untuk mencairkan santunan ini sebelum lebaran Idulfitri," ujar Eri Sendjaya.

Ia juga menambahkan bahwa setelah tahap ini, pemerintah akan fokus pada bantuan penguatan sosial ekonomi bagi warga terdampak.

​Salah satu penerima santunan, Ari Septiadi, yang kehilangan ibu dan adiknya, mengaku akan menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan kuliahnya. 

"Rencananya akan ditabung dulu, sebagian untuk biaya kuliah yang sedang berjalan," ungkapnya lirih.

​Senada dengan Ari, Ibu Mintarsih, yang kehilangan suami dan anaknya dalam musibah tersebut, mengaku tidak menyangka akan mendapat perhatian hingga sebesar ini. 

"Saya berterima kasih kepada RT hingga Camat yang membantu mengurus semuanya. Saat ini uangnya belum tahu untuk apa, masih dalam suasana duka," ucapnya.

​Selain santunan duka, pemerintah tengah merampungkan  pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan persiapan penyaluran dana jaminan hidup bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.(Defrianto / Charlie)

 

PADANG — Kebakaran yang terjadi pada Jumat (6/2/2026) lalu di Jalan Dahlia RT 02 RW 03, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo telah meludeskan belasan tempat tinggal warga. Sebanyak 13 keluarga terdampak, termasuk dua mahasiswa. Tiga rumah hangus total, sementara satu bangunan dengan enam petak dihuni enam keluarga turut terbakar.

Beberapa hari setelah kejadian itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir datang ke lokasi. Maigus memberikan bantuan kepada korban terdampak, Kamis (26/2/2026). 

Kedatangan Maigus Nasir disambut suka cita oleh korban kebakaran. Termasuk Ketua RT 02 RW 03, Linda. 

"Teringat ketika kejadian itu, kondisi panas sekali, tahu-tahu api sudah besar. Dalam kondisi kebakaran itu, tidak satu pun harta benda keluarga kita ini yang bisa keluar. Kita tetap bersyukur, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Terimakasih kepada Pemko Padang yang sudah datang membantu,” ungkap Linda. 

Sementara, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang ditaksir menelan kerugian hingga miliaran rupiah. Ia menyebut beberapa rumah mengalami kerugian mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta, termasuk kendaraan. 

Melalui program Bantuan Sosial Tak Terencana (BSTT), Pemko Padang menyalurkan bantuan dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp15 juta per keluarga. Selain itu, Baznas Kota Padang turut memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp1,5 juta untuk masing-masing penerima dan ditambah bantuan logistik dari BPBD Kota Padang. 

“Inilah bentuk perhatian kita, mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk memulai kembali. Segera diperbaiki agar bisa ditempati dan kembali berkumpul bersama keluarga,” harap Maigus. 

Maigus menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi kemungkinan tambahan bantuan jika terdapat peluang ke depan. Sementara itu, warga diharapkan tetap semangat membangun kembali rumah dan kehidupan mereka, dengan dukungan semua pihak.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan itu seperti jajaran BPBD, Damkar, Baznas Kota Padang, Dinas Sosial, Camat Nanggalo, Lurah Surau Gadang, dan lainnya.(Viqi / Charlie)

 

PADANG - Pemerintah Kota Padang menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk melakukan pengawasan jajanan berbuka puasa di "Pasa Pabukoan" di RTH Imam Bonjol, Padang, Kamis (26/2/2026). Pengawasan ini diharapkan dapat menjamin keamanan pangan masyarakat selama bulan Ramadan 1447 H. 

"Ini merupakan bentuk layanan dan jaminan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat. Kami ingin warga merasa aman saat menikmati hidangan berbuka yang disuguhkan oleh para pedagang," ujar Wakil Wali Kota, Maigus Nasir saat meninjau "Pasa Pabukoan", Kamis sore. 

Sementara, Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri menjelaskan, bahwa sejauh ini tren keamanan pangan di Sumatera Barat menunjukkan hasil positif. Di Kota Padang, target 20-25 sampel sedang dalam proses pengujian di lapangan.

​"Dibandingkan tahun lalu yang ditemukan empat pelanggaran (termasuk penggunaan pewarna tekstil Rhodamin B), tahun ini trennya jauh lebih baik. Ini berkat sinergitas Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan," jelas Martin.

BBPOM membawa mobil laboratorium keliling untuk melakukan uji sampel secara real-time di "Pasa Pabukoan". Selain memantau takjil, BPOM telah memeriksa 26 sarana distribusi (ritel dan distributor).

Menjelang Lebaran, BBPOM berencana akan melakukan razia parsel. Martin menegaskan agar pelaku usaha memastikan produk dalam parsel memiliki masa kedaluwarsa minimal tiga minggu setelah Lebaran.

​

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan menerapkan prinsip Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa (CEK KLIK). 

"Jangan percaya hoaks, percayalah pada data BBPOM," pungkas Kepala BBPOM itu. (Muhammad Latif)

 

SUMBARNET - InJourney Aviation Services (IAS) selaku sub-holding dari InJourney, bersama PT Republik Manor Propertindo secara resmi menandatangani naskah kerjasama dan sepakat berkolaborasi dalam berbagai bidang. 

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Komersil kedua perusahaan yaitu Bapak Muchdian Muchlis selaku Direktur Komersil IAS dan Bapak Eri F Arsya (Direktur Marketing Republik Manor Propertindo) yang disaksikan oleh Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) Budi Setyawan Wijaya dan Direktur Utama PT Republik Manor Propertindo (RPX Group) Taufik D Mochtar pada Kamis (26 Februari 2026) di Ruang Serbaguna Gedung Pusat Gapura Angkasa Jalan Merpati - Kemayoran Jakarta Pusat. 

Adapun empat bidang kerjasama yang disepakati kedua perusahaan antara lain dalam bidang Ground Handling meliputi layanan penanganan kargo RPX  di area  airside hingga pengantaran ke warehouse (terminal kargo), dalam bidang Cargo Terminal meliputi layanan penanganan kargo RPX di aera terminal kargo (warehouse) dengan Quick Win di Bandara Soekarno Hatta, dalam bidang Property meliputi pengembangan properti dan pemanfaatan lahan serta dalam bidang Hospitality yang meliputi layanan lounge dan concierge service di bandara kepada manajemen PT Republik Manor Propertindo (RPX Group)

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), Budi Setyawan Wijaya mengatakan, kerjasama kedua korporasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan performa bisnis kedua perusahaan dengan semangat membangun kemitraan yang strategis dan saling menghormati. 

“Kolaborasi ini akan membuat semua pihak yang terlibat maju bersama dengan memegang teguh prinsip kesetaraan yang saling menghormati antar kedua entitas bisnis”, demikian disampaikan Dirut IAS Budi Setyawan Wijaya. 

Lebih jauh disebutkan, kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak tidak hanya terbatas pada pemanfaatan layanan jasa dan potensi bersama, namun juga untuk harus bisa membuka ruang untuk bersinergi dalam kurun waktu yang panjang dan akuntabel serta transparan.  

“Kami percaya, sinergi antara PT InJourney Aviation Services (IAS) dan Republik Manor Propertindo akan menjadi pondasi yang kuat dalam menghadirkan layanan yang lebih komprehensif, inovatif serta berdaya saing tinggi,” tambahnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Republik Manor Propertindo, Taufik D Mochtar menyambut baik terlaksananya kerjasama yang telah ditanda tangani kedua pihak. Ia berharap berharap kerjasama ini berdampak pada pengembangan bisnis kedua perusahaan ke arah yang lebih baik, maju, modern dan berstandar internasional. 

“Kami meyakini, ketika dua entitas bisnis yang selaras duduk dan bergerak bersama dalam satu arah, hasilnya bukan lagi sekedar kerjasama, namun sebuah transformasi yang dicita citakan untuk kebaikan bersama dimasa yang akan datang,”   

IAS berkomitmen untuk terus melakukan transformasi pengelolaan bandara sesuai target yang ditetapkan dan berstandar tinggi. Peningkatan kerja sama strategis antara IAS dan Republik Manor Propertindo diharapkan mampu memperlancar dan memperkuat upaya IAS menjalankan transformasi pelayanan serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara sekaligus menunjukkan peran BUMN dalam meningkatkan kualitas layanan di sektor layanan kebandar-udaraan. (**)

 

SUMBARNET - Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali diwujudkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina. 

Melalui Ketua DPD PKS Kabupaten Pasaman Barat, bantuan paket Ramadan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Pasaman Barat.

Penyaluran dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, menghadirkan suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Paket yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.

Dalam keterangannya, Nevi Zuairina menyampaikan bahwa Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. 

Politisi PKS itu menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari komitmen untuk terus membersamai masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan perhatian lebih.

“Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan menguatkan solidaritas. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran kami benar-benar dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di pusat, tetapi juga dalam aksi nyata di tengah-tengah warga,” ujar Nevi.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat yang mewakili penyaluran bantuan tersebut menyampaikan bahwa amanah dari Hj. Nevi Zuairina adalah agar bantuan diberikan secara tepat sasaran dan penuh empati. Ia juga menyebutkan bahwa interaksi langsung dengan warga menjadi momen berharga untuk mendengar kondisi dan harapan mereka.

Salah seorang penerima manfaat mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti dalam membantu kebutuhan keluarga menjelang dan selama Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program sosial Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Nevi Zuairina di wilayah Sumatera Barat II. 

"Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan Ramadan tahun ini menjadi bulan yang membawa keberkahan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Pasaman Barat," tutup Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET - Persatuan Wartawan Indonesia Pusat menghadiri undangan buka puasa bersama Kapolri yang digelar di Gedung Utama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Departemen Hankam Bidang Polri Musrifah, dan Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Eddy Iriawan.

Musrifah menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara Polri dan insan pers.

“Momentum seperti ini penting untuk mempererat sinergi dan membangun komunikasi yang sehat antara Polri dan media. Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat sekaligus menjadi jembatan aspirasi masyarakat,” ujar Musrifah.

Senada dengan itu, Eddy Iriawan menegaskan pentingnya keterbukaan dalam hubungan kemitraan antara institusi penegak hukum dan pers.

“Keterbukaan terhadap media adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Sinergi yang baik antara Polri dan pers akan memperkuat akuntabilitas serta memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” kata Eddy Iriawan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menyadari bahwa suara media adalah suara publik yang harus didengar. Kewajiban kami sebagai institusi Polri untuk melaksanakan amanah sebagaimana yang diserukan oleh suara-suara publik yang diwakili oleh rekan-rekan media,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak mengabaikan setiap pemberitaan, sekecil apa pun.

“Silakan seluruh jajaran menyadari bahwa sekecil apapun suara dari teman-teman media itu adalah jeritan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat. Mau tidak mau kita harus melakukan langkah cepat, respons cepat untuk menanggapi,” tegasnya.

Dari PWI Pusat turut hadir Wakil Ketua Bidang Kerjasama Kadirah dan Wakil Ketua Humas Akhmad Dani. (**)

SUMBARNET - Di tengah banyaknya daerah yang berlomba mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat, Tanah Datar datang dengan sesuatu yang tidak semua daerah miliki: sebuah keikhlasan. Bukan sekadar proposal, melainkan tanah hibah seluas 9,5 hektare yang diserahkan demi masa depan anak-anak miskin.

Tanah itu bukan milik negara. Bukan pula aset perusahaan. Lahan tersebut dihibahkan keluarga besar COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kampung halamannya, Tanjung Alam.

Langkah itu kemudian menjadi penentu.

Saat Bupati Tanah Datar Eka Putra memaparkan rencana pembangunan di hadapan Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (25/2), perhatian langsung tertuju pada status lahan tersebut. Di antara banyak usulan dari berbagai daerah, hibah itu menjadi sesuatu yang langka.

“Ini rasanya hibah satu-satunya di Indonesia,” ujar Sekjen Kemensos Robben Rico, sebagaimana dikutip Eka Putra.

Tak lama setelah pemaparan selesai, persetujuan pun diberikan. Tanah Datar resmi menjadi salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada 2026.

Bagi Eka Putra, keputusan itu bukan sekadar keberhasilan administratif. Ada rasa haru yang sulit disembunyikan.

Seusai dari Kemensos, ia langsung menemui Dony Oskaria di ruang kerjanya di Jakarta.

“Terima kasih Pak Dony,” ucap Eka, singkat namun sarat makna.

Ucapan itu lahir dari kesadaran bahwa tanpa hibah tersebut, peluang Tanah Datar mungkin tak akan sebesar sekarang.

Sekolah untuk Anak yang Nyaris Kehilangan Kesempatan

Di atas lahan hibah itulah nantinya berdiri Sekolah Rakyat yang dirancang menampung hingga 3.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Mereka adalah anak-anak dari keluarga rentan miskin, miskin, hingga miskin ekstrem, kelompok yang kerap terputus pendidikannya karena keadaan ekonomi.

Bagi Dony Oskaria, sekolah itu bukan sekadar bangunan pendidikan.

“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” katanya.

Seluruh siswa akan belajar secara gratis dengan sistem asrama. Kampus pendidikan itu juga dilengkapi rumah ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, akses air bersih, hingga infrastruktur jalan yang memadai.

Di sana, pendidikan tidak lagi menjadi kemewahan, melainkan hak yang benar-benar dirasakan.

Dari Kampung Halaman untuk Masa Depan

Pembangunan Sekolah Rakyat di Jorong Duo Baleh Koto dan Koto Gadih, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, diperkirakan menelan anggaran Rp250 hingga Rp300 miliar. Namun nilai terbesar dari proyek ini bukan hanya angka investasi.

Bagi masyarakat, pembangunan tersebut membawa harapan baru bagi ekonomi kawasan sekaligus kebangkitan kampung halaman.

Dony Oskaria bahkan berencana membangun ulang masjid, pasar, serta kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), memperkuat kembali pusat kehidupan sosial masyarakat.

Di ranah Minangkabau, tanah sering disebut sebagai pusako, warisan yang dijaga turun-temurun. Namun di Tanjung Alam, sebagian pusako itu kini dilepas bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk membuka jalan pendidikan bagi ribuan anak.

Bagian dari Mimpi Besar Indonesia

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan sumber daya manusia. Hingga Januari 2026, sebanyak 166 sekolah telah diresmikan, dengan tambahan 104 titik baru yang sedang dipersiapkan menuju target 500 Sekolah Rakyat pada 2029.

Program ini menjadi bagian dari tiga pilar pembangunan nasional: ketahanan pangan, kemandirian energi, dan penguatan kualitas manusia Indonesia.

Di antara ratusan rencana pembangunan itu, Tanjung Alam kini memiliki cerita yang berbeda.

Sebuah sekolah lahir bukan hanya dari kebijakan negara, tetapi dari sebidang tanah yang dihibahkan dengan kepercayaan bahwa pendidikan mampu mengubah nasib generasi berikutnya.

Dan di balik persetujuan itu, terselip kalimat sederhana yang menggambarkan rasa syukur sebuah daerah:

“Terima kasih, Pak Dony Oskaria.” (3g)

SUMBARNET - Fakta terbaru nih, infonya PT Bukit Asam tengah mengurus semua perizinan untuk membuka kembali tambang batubara Ombilin Sawahlunto. 

Aktivitas kembali tambang itu, rencananya dimulai 2027. 

Tapi, COO BPI Danantara, Dony Oskaria memerintahkan agar dilakukan tahun ini juga.

“Sekarang (2026) saja,” kata Dony Oskaria di Jakarta, di Jakarta Selasa (25/2-2026).

“Benar ada rencana kita mau atifkan kembali tambang di Ombilin, saat ini sedang proses perizinan dan Amdal serta feasibility study (FS). Dokumen ini sangat penting, tanpa itu aktivitas tidak bisa dilakukan. Jika sudah dibuka, ekosistemnya akan terbentuk dan punya dampak ekonomi yang bagus,” kata Direktur Operasional, PTBA Ilham Yacob, di tempat terpisah, Rabu siang.

Corporte Secrerary PTBA, Eko Prayitno menyebut penambangan baru bisa dilakukan, jika semua dokumen selesai dan persetujuan pemerintah sudah dikantongi. 

Dokumen ini, menyangkut teknis, analisasi biaya,  operasional dan kesiapan tenaga kerja, legal, regulasi dan lingkungan. 

Jika tambang ini dibuka kembali, baik tambang permukaan maupun dalam, maka setidaknya akan tertampung seribu tenaga kerja.

Menurut Eko, potensi tambang terbuka di Ombilin 2 juta ton, sedang tambang dalam 100 juta ton. Tambang batubara ini merupakan tertua di Indonesia dan aktivitasnya menurun tajam sejak 25 tahun silam. 

Para pekerja pergi dan kemudian Sawahlunto dirisaukan akan jadi kota mati. 

Rencana pembukaan tambang sudah disebut berkali-kali, bahkan investor China sudah datang, namun semua tidak terealisasi.

Pembukaan kembali tambang Sawahlunto 2026 sebagaimana ditehaskan Dony Oskaria tadi, memberi angin segar pada Sumbar yang kekurangan lapangan kerja. 

Hal ini juga berdampak bagus bagi Sawahlunto yang tumbuh karena adanya tambang tersebut.

Deposit batubara ditemukan peneliti muda Belanda, Willem Hendrik de Greve pada 1867-1868. 

Sebelumnya, orang yang sama juga menemukan deposit timah di Bangka. Bapak geologi Hindia Belanda, RDM Verbeek, juga mencatat hal itu dengan. Ia merinci deposit batubara di Ombilin 200 juta ton itu terdiri dari, 80 juta ton di Parambahan, 90-an juta ton di Sungai Durian dan 4 juta tn di Lurah Gadang. 

Pada 28 Desember 1891 pemerintah Hindia Belanda membuka tambang ini,  melalui surat Keputusan pemerintah tanggal 4 Januari 1892, Nomor 2, Tahun 1892. 

Pembukaan tambang sari berbagai dokumen, juha diiringi Pembangunan jaringan kereta api, pembukaan Pelabuhan Emmahaven (Telukbayur), diikuti pembangunan pabrik semen di Indarung. Hal ini memicu industrialiasi di Sumatra’s Westkust. 

Semuanya diwariskan sampai sekarang, bahkan Semen Padang, semakin besar. (***)

Padang, Momen safari ramadhan 1447 hijriah dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Pelaku tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa rehabilitasi. 

Hal ini disampaikan Evi Yandri saat pertemuan dengan Jamaah masjid Jabal Nur, Seberang Padang, Kota Padang, Selasa (24/2) malam. 

Evi membawa ikut serta pasien rehabilitasi narkoba yang sudah memperlihatkan kesembuhan. Mereka dibawa Evi untuk menceritakan bagaimana kondisi sebelum dan pasca rehabilitasi. 

"Pada momen safari ramadhan ini saya mengajak masyarakat, kalau ada dunasanak atau anak, keluarga, kenalan yang menggunakan narkoba bawalah mereka untuk direhabilitasi," ujar Evi. 

Masyarakat jangan merasa malu karena penting pelaku direhabilitasi agar bisa lepas dari narkoba. Ini juga menjadi cara untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar. 

Untuk rehabilitasi ini Evi Yandri juga telah memiliki yayasan rehabilitasi yakni Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI). Yayasan ini ia dirikan bersama rekan sejak 2014. Kala itu Evi belum menjadi anggota dewan.

"Jadi bisa bapak ibu kalau ada yang mau direhabilitasi kabarkan ke ambo," katanya lagi. 

Selain mengingatkan rehabilitasi, Evi juga meminta masyarakat untuk gencar meramaikan masjid, terutama pula mengajarkan anak-anak untuk selalu ke masjid. 

"Saya lihat banyak masjid ini sepi. Anak anak dibiarkan sibuk main hp di rumah. Mari kita ubah ini, ajarkan anak-anak dekat dengan masjid, biar itu menjadi pondasi agar jauh dari hal negatif, salah satunya narkoba," paparnya lagi. 

Ia mengatakan YPJI bukan hanya merehabilitasi pecandu narkoba. Tapi juga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Salah satu program yang ingin ia capai bersama Wagub Vasko Ruseimy adalah mewujudkan zero pasung di Sumbar. 

"Sudah banyak yang kami jemput dari berbagai kabupaten kota. Ada yang dirantai sudah belasan hingga puluhan tahun. Ada yang masih anak anak sudah dirantai. Jadi kalau bapak ibu ada tahu di lingkungan tempat tinggal orang dirantai, boleh hubungi YPJI. Dirantai itu bukan tindakan manusiawi , ODGJ harus diobati, bukan dirantai," katanya lagi. 

Saat safari ramadhan tersebut, Evi Yandri menyerahkan bantuan untuk masjid senilai Rp50 juta dari pemerintahan provinsi Sumbar. 

Selain itu dengan dana pribadi,  Evi Yandri juga berbagai kado untuk jamaah. Ia memberikan kuis untuk anak-anak, yang bisa menjawab dengan benar mendapatkan hadiah. Ada yang mendapatkan tas sekolah, mukena hingga tas sekolah. 

Ia juga memberikan sembako untuk keluarga yang lengkap berada di masjid saat itu, yakni ada ayah, ibu dan anaknya. 

"Ini tujuan saya agar anak-anak semangat datang ke masjid. Termasuk pula agar orangtua rajin ke masjid dengan membawa anak-anaknya. Mari kita ramaikan masjid di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun," kata Evi. (*)