SUMBARNET - Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Presiden Prabowo Subianto masih unggul jauh dibandingkan sejumlah tokoh lain yang diprediksi maju pada pemilihan presiden mendatang, khususnya di Sumatera Barat.

Dalam dokumen yang diakses pada Selasa (7/4/2026), survei tersebut dilaksanakan pada periode 19 hingga 29 November 2025 dengan melibatkan 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia di Sumatera Barat dan memiliki hak pilih.

Responden terdiri dari warga berusia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah saat survei dilakukan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara tatap muka oleh surveyor.

Indikator Politik Indonesia mencatat survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei elektabilitas calon presiden itu dilakukan melalui beberapa simulasi, mulai dari top of mind, semi-terbuka dengan 25 nama, hingga simulasi 10 nama, 5 nama, dan 3 nama.

Hasilnya, Prabowo konsisten berada di posisi teratas dalam seluruh simulasi, mengungguli sejumlah nama seperti Anies Baswedan, Dedi Mulyadi, Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo, hingga Gibran Rakabuming Raka.

Pada simulasi 10 nama, Prabowo meraih elektabilitas sebesar 56,2 persen. Posisi kedua ditempati Anies Baswedan dengan 25,1 persen, disusul Dedi Mulyadi sebesar 4,1 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,8 persen.

Sementara itu, Ganjar Pranowo memperoleh 2,8 persen, Gibran Rakabuming Raka 0,4 persen, Muhaimin Iskandar 0,1 persen, Pramono Anung 0,1 persen, sedangkan Puan Maharani dan Teddy Indra Wijaya masing-masing 0,0 persen. Sebanyak 7,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam simulasi 5 nama, elektabilitas Prabowo meningkat menjadi 57,8 persen. Anies berada di angka 27,4 persen, Dedi Mulyadi 5,1 persen, Gibran 1,1 persen, dan Pramono Anung 0,1 persen. Sebanyak 8,5 persen responden masih belum menentukan pilihan.

Adapun pada simulasi 3 nama, Prabowo kembali unggul dengan 60,2 persen. Anies memperoleh 29,3 persen, Gibran 1,6 persen, dan 8,9 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai tingginya dukungan masyarakat Sumatera Barat kepada Prabowo menunjukkan publik semakin cerdas dalam menilai kepemimpinan nasional.

“Alhamdulillah rakyat Sumbar tidak lagi gampang terpengaruh hoaks. Rakyat Sumbar tahu siapa pemimpin yang serius bekerja membangun Indonesia dan terutama Sumbar,” ujar Andre Rosiade, Wakil Rakyat dari Sumatera Barat itu.

Menurut Andre, capaian elektabilitas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Sumatera Barat menaruh kepercayaan besar kepada kepemimpinan Prabowo, terutama dalam upaya pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Survei ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat Sumatera Barat terhadap kepemimpinan Prabowo masih berada pada level yang sangat kuat. Di tengah dinamika politik nasional, pilihan publik Ranah Minang terlihat semakin matang, berpijak pada fakta, kerja nyata, dan arah pembangunan yang jelas. (***)

  

SUMBARNET - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum pada Selasa (7/4/2026) guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur pascalibur Lebaran 2026.

Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengatakan rapat tersebut difokuskan pada penilaian kualitas dan ketahanan infrastruktur yang sebelumnya menanggung beban arus mudik dan arus balik yang padat.

“Agenda utama hari ini adalah melakukan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan infrastruktur pasca libur Lebaran 2026,” ujar Zigo.

Menurutnya, evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana transportasi tetap dalam kondisi optimal sehingga konektivitas masyarakat tidak terganggu setelah masa libur panjang.

Ia menjelaskan, lonjakan mobilitas kendaraan selama musim mudik dan balik berpotensi menimbulkan kerusakan di sejumlah ruas jalan, jembatan, maupun fasilitas pendukung lainnya.

“Hal ini penting dilakukan guna memastikan kualitas dan ketahanan infrastruktur yang ada setelah mengalami beban arus mudik dan balik yang padat agar konektivitas masyarakat tetap optimal,” katanya.

Selain melakukan evaluasi umum, Komisi V juga memetakan sejumlah titik infrastruktur yang mengalami kerusakan untuk segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Menurut Zigo, langkah tersebut dinilai krusial agar proses perbaikan dapat dilakukan secepat mungkin, terutama pada ruas jalan yang menjadi jalur utama distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

“Di dalam rapat evaluasi ini kami memetakan titik-titik infrastruktur yang mengalami kerusakan agar segera mendapatkan perhatian dan perbaikan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, percepatan perbaikan infrastruktur sangat penting untuk mengembalikan normalitas perjalanan masyarakat serta menjaga kelancaran distribusi barang pasca lonjakan trafik selama Lebaran.

“Ini penting agar mobilisasi logistik dan perjalanan masyarakat kembali normal tanpa kendala pasca lonjakan beban jalan selama musim mudik Lebaran,” tutup Zigo. (***)

Padang - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Aida, melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal bersama Keluarga Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Guguak pada Sabtu (4/4/2026). 

Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aida menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada seluruh anggota PGRI yang hadir. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para tenaga pendidik, untuk terus memperkuat kebersamaan dan semangat dalam membangun dunia pendidikan di daerah.

“Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali fitri dan selalu berada dalam rahmat Allah SWT,” ucap Aida dalam sambutannya.

Kegiatan Halal Bi Halal ini turut diisi dengan ramah tamah dan saling bermaafan antar sesama anggota PGRI, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kekeluargaan yang menjadi semangat utama dalam momentum Idulfitri.

Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan para tenaga pendidik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Guguak. (**)

 

Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengusaha UMKM Angkatan I Pluzi Academy, yang digelar di UPTD PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat. 

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha secara lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan era digitalisasi.

“Bimtek ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas SDM pelaku UMKM. Dengan kapasitas yang lebih baik, diharapkan UMKM kita mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, mulai dari peningkatan manajemen usaha, strategi pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Kegiatan Bimtek Pluzi Academy ini diikuti oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai sektor di Sumatera Barat. 

Selain materi pelatihan, peserta juga mendapatkan pendampingan dan praktik langsung guna memperkuat pemahaman mereka dalam mengembangkan usaha.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM di Sumatera Barat semakin berkembang dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah," harap Muhidi. (**)

SUMBARNET - Pemerintah terus mempercepat proses transformasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 7 April 2026.

“Tahun ini kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu. Dan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga secara fundamental selesai,” ujar Dony kepada awak media usai pertemuan.

Dalam upaya memperkuat daya saing, pemerintah juga melakukan konsolidasi di berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset menjadi satu entitas yang lebih besar dan kompetitif. Langkah serupa juga dilakukan di sektor logistik, di mana 15 perusahaan akan digabung menjadi satu perusahaan logistik nasional.

“InsyaAllah juga dalam satu bulan ini akan selesai. Akan kita _announce_ 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita. Nah ini kita laporkan satu per satu. InsyaAllah mudah-mudahan semakin cepat proses transformasi BUMN dan semakin terasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong penguatan sektor transportasi publik, khususnya perkeretaapian. Elektrifikasi jalur kereta di sejumlah rute strategis seperti Jakarta–Rangkas, Jakarta–Cikampek, dan Jakarta–Sukabumi tengah dipersiapkan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“Jadi memang kereta api ini harus kita buat menjadi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan layanan transportasi publik yang baik kepada masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga terus berfokus untuk merampungkan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Dony menyampaikan bahwa proses finalisasi telah mencapai tahap akhir dan akan segera diumumkan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam waktu dekat.

“Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai. Sudah kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya,” ungkapnya.

Terkait dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, Dony menyebutkan bahwa secara umum kinerja BUMN masih relatif stabil. Meski terdapat penurunan _traffic_ di sektor penerbangan akibat pembatasan rute tertentu, dampaknya dinilai tidak signifikan terhadap kinerja keseluruhan.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah transformasi ini bertujuan untuk mempercepat kinerja BUMN sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal, bahkan semakin baik ke depannya.

Jakarta, 7 April 2026

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

 

SUMBARNET - Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) PD II/Sriwijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui Pameran Nasional "Persit Bisa" Ke-2 yang akan digelar pada 7-9 Mei 2026 mendatang, di Balai Kartini, Jakarta Selatan._

Pameran ini menampilkan produk-produk unggulan UMKM karya anggota Persit KCK dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk lima UMKM binaan unggulan dari Persit KCK PD II/Sriwijaya. Kelima UMKM tersebut adalah RD Songket, Lidi Nipah, Kartika Sereh Wangi, Ragam Tapis Lampung, dan NTS Craft.

Produk-produk yang ditampilkan mencerminkan kekayaan budaya sekaligus inovasi lokal Sumatera Selatan dan sekitarnya, seperti Kain Tenun Songket Palembang, Kap Lampu anyaman lidi nipah, produk aromaterapi sereh wangi, kain Tapis Lampung dengan sentuhan modern, dan tas serta pouch handmade edisi terbatas berbasis Wastra Nusantara.

Ketua Persit KCK PD II/Sriwijaya, Ny. Desi Ujang Darwis, menyatakan bahwa partisipasi dalam pameran ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kreativitas anggota, sekaligus wadah untuk menumbuhkan inovasi, kreativitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi melalui sektor UMKM.

Pameran ini terbuka untuk umum dan menjadi ajang strategis untuk memperkuat posisi songket dan tapis sebagai kebanggaan wastra Palembang dan Sumatera Selatan. Dukungan serta partisipasi masyarakat Palembang dan sekitarnya diharapkan dapat turut meramaikan dan menyukseskan Stand Sriwijaya pada Pameran Persit Bisa Ke-2. (**)

 

SUMBARNET.ID - Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, secara resmi serahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus mengambil sumpah/janji di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kegiatan tersebut berlangsung di Balairung Rumah Dinas Wali Kota, Selasa, 7 April 2026.

Sebanyak 58 orang PNS yang diserahkan SK, terdiri dari CPNS Formasi Tahun 2024 sebanyak 47 orang, lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) sebanyak 3 orang, serta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 8 orang.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan, pengambilan sumpah atau janji PNS bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral dan tanggung jawab kepada bangsa dan masyarakat. PNS dituntut bekerja dengan ikhlas, menjunjung tinggi kejujuran, integritas, disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik. ASN juga harus profesional, akuntabel, adaptif dan terus meningkatkan kompetensi di tengah tantangan birokrasi yang semakin kompleks.

“Momentum ini menjadi awal untuk memperkuat dedikasi dan semangat pengabdian. Tunjukkan ASN yang profesional dan berdaya saing. Pimpinan SKPD diharapkan membina dengan baik serta membuka ruang pengembangan kompetensi, yang harus diiringi dengan kinerja, disiplin dan integritas yang tinggi," ungkapnya.

Wako juga berpesan agar seluruh pegawai untuk tidak terlibat politik praktis. 

"Jangan ikut dan terlibat politik praktis. Tunjukkan saja kinerja terbaik. Kalau orangnya baik, kinerja baik, pasti dibutuhkan oleh pimpinan, siapapun pimpinannya. Untuk itu, buatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, daerah masyarakat Bukittinggi ini," pesan Wako.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, juga menyerahkan SK pensiun Tahun 2026 kepada Melfi Abra, seorang birokrat senior yang telah mengabdi selama 42 tahun. Banyak suka duka yang dilewati seorang Melfi Abra, yang pernah diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata serta jabatan esselon dua lainnya dan terakhir menjabat sebagai Staff Ahli Wali Kota bidang administrasi dan keuangan.(*)

 

Padang — DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu LGBT di daerah tersebut yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang (UNP).

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan pihaknya memandang serius perkembangan isu tersebut karena dinilai berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya yang dianut masyarakat Minangkabau.

Menurutnya, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga berbagai fenomena sosial perlu disikapi dengan kehati-hatian.

Ia menilai munculnya fenomena tersebut tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.

Meski demikian, kata Nanda, setiap perkembangan sosial tetap harus disikapi dengan mengedepankan nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi pedoman masyarakat Minangkabau.

Terkait aspek regulasi, Nanda mengungkapkan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur mengenai isu LGBT.

Namun demikian, sejumlah regulasi yang sudah ada dinilai masih dapat menjadi dasar dalam menjaga norma sosial serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

“Perda khusus belum ada, tapi kami sedang mencari cantolannya yang pas karena Perda ini juga harus menyesuaikan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pusat,” ujar Nanda kepada wartawan, Senin (6/4).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan regulasi daerah, DPRD harus memastikan bahwa aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan regulasi di tingkat nasional.

Karena itu, DPRD Sumbar membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk tim ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

Selain melalui jalur regulasi, DPRD juga menilai pendekatan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam menyikapi persoalan sosial yang berkembang.

Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat.

Ke depan, DPRD Sumbar membuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui penguatan regulasi maupun kerja sama lintas sektor.

Nanda menegaskan, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai adat dan norma yang berlaku di Sumatera Barat tetap terjaga, sekaligus menyikapi setiap persoalan sosial secara bijak dan terukur. (*)

SUMBARNET - Stagnanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumbar di angka 30.000 - 50.000 membuat Sumbar harus berfikir keras untuk mencari solusi dan melakukan terobosan pembangunan untuk di usulkan ke pemerintahan pusat agar potensi wisata alam dan budaya Sumatera barat  yang beragam dapat di akses langsung oleh wisatawan tampa kesulitan dengan transit dulu ke kota Padang dan melanjutkan dengan pesawat perintis atau kapal Ferry ke Mentawai yang membuat cost wisatawan menjadi mahal dan waktu yang menyesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat perintis dan kapal Ferry ke Mentawai 

Wisatawan manca negara ke Mentawai rata rata membawa papan selancar yang jelas akan sangat merepotkan wisatawan untuk transit 

Membayangkan pesawat dari berbagai negara langsung terbang ke Mentawai dan Mentawai memiliki kantor imigrasi sendiri adalah mimpi wisatawan dan pelaku wisata di sumatera  Barat, sebagaimana pulau Mentawai layaknya pulau Dewata Bali yang bisa di akses penerbangan dari berbagai negara di dunia ujar zuhrizul saat seminar kebangkitan ekonomi Sumbar pasca bencana 

Ke depan Mentawai akan menjadi episentrum pariwisata di wilayah Indonesia Barat yang tentu lebih dekat dari negara negara di Asia dan limpahan wisatawan Eropa yang banyak di Singapore sebagai hub tourism dimana cost nya lebih murah di banding mereka harus ke Bali atau lombok apalagi raja Ampat 

Untuk amenity hotel, restourant dan fasilitas lainnya dari pihak swasta sudah pasti akan akan di siapkan  beriringan dengan proses  pembangunan bandara internasional yang lebih representatif di Mentawai 

Secara budaya masyarakat asli kabupaten Mentawai memang berbeda dengan daerah-daerah kab/kota lainnya di  sumatera barat , keberagaman budaya inilah yang membuat Mentawai sangat memiliki potensi besar untuk wisatawan asing yang lebih menyukai wisata pantai dan atraksi wisata budaya lokal yang kental dan  potensi ini sangat memungkinkan untuk pemerintahan provinsi sumatera barat fokus menyiapkan aksesibility wisatawan ke Mentawai lebih mudah dengan meyakinkan pemerintahan pusat bahwa Mentawai akan menjadi episentrum wisatawan manca negara di Indonesia Barat di tambah lagi dengan potensi ombak surfing Mentawai yang mendunia 

Sumatera Utara  memiliki 2 bandara internasional Kuala namu dan Sibolangit , kenapa tidak sumatera barat yang memiliki potensi lebih dari Sumatera Utara  juga memiliki 2 bandara bertaraf internasional agar wisatawan bisa lebih mudah meng akses kepulauan Mentawai 

Sumbar harus miliki ide ide lebih dan tidak lagi berkutat dengan hal hal normatif yang menjadi perdebatan publik tentang bagaimana ekonomi Sumbar untuk bangkit di angka 3 persenan dan terbawah di sumatera. (**)

 

MUSI BANYUASIN, Sumbar Net - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sekayu menggelar razia blok hunian warga binaan dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan serentak secara nasional sekaligus langkah pengawasan untuk mencegah peredaran barang terlarang di lingkungan lapas.

Razia melibatkan petugas lapas dengan dukungan unsur TNI dan Polri. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas Sekayu Aris Sakuriyadi.

Sasaran utama razia mencakup blok hunian warga binaan dengan fokus pada pencegahan peredaran narkoba, handphone ilegal, serta barang terlarang lainnya.

Dalam pelaksanaannya, razia dilakukan secara humanis namun tetap tegas sesuai prosedur yang berlaku.

“Razia ini merupakan bagian dari deteksi dini dan langkah preventif untuk memastikan Lapas Sekayu steril dari barang terlarang,” ujar Aris.

Dia menyebut, kegiatan tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang aman dan tertib sehingga proses pembinaan warga binaan dapat berjalan optimal.

Menurut dia, razia juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan Lapas Sekayu yang bersih dari narkoba, handphone, dan barang terlarang lainnya,” katanya.

Kegiatan ini sekaligus mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya sinergi antara Lapas Sekayu, TNI, dan Polri, diharapkan pengawasan di dalam lapas semakin optimal serta memberikan rasa aman bagi warga binaan. (**)