SUMBARNET - Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Muhammad Nurnas mengapresiasi Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Apresiasi itu berkaitan dengan bertambahnya kategori penilaian keterbukaan informasi publik (KIP) yang ada di Sumbar.

"Ini langkah maju yang dibuat para komisioner KI Sumbar di tahun 2026 ini," ungkap Nurnas di Padang, Kamis (4/6/2026).

Menurut, semua lembaga atau badan publik yang menggunakan anggaran belanja dari pemerintah harus dan wajib terbuka pada publik.

Bahkan, sebutnya, dari dulu ia bersama PJKIP maupun KI Sumbar mendorong semua badan publik terlebih lembaga vertikal lebih tingkatkan komitmennya dalam KIP.

Contohnya di tahun 2026 ini, KI Sumbar menambah satu lagi item penilaian bagi lembaga vertikal seperti BPN. 

Sebelumnya, sebut Nurnas, penilaiannya hanya untuk kantor wilayah BPN Sumbar karena posisinya sebagai lembaga vertikal.

"Namun tahun itu, KI Sumbar buatkan penilaian tersendiri bagi BPN, yang kategori penilaian BPN kabupaten kota," tukas Nurnas.

Ditanya kira-kira apa latar belakang KI Sumbar menambah kategori penilaian bagi BPN di kabupaten kota?

Nurnas menjelasnya, tentu ada hal penting yang ingin diberika KI Sumbar untuk publik di Sumbar dengan penilaian tersebut.

Jika dilihat, terangnya, BPN ini sudah punya sistem kerja sendiri, dan lembaga ini mengetahui apakah lahan ini sudah punya sertifikat atau belum. 

"Nah ini mungkin salah satu dasar KI Sumbar memasukkan penilaian KIP bagi BPN, agar informasi soal status lahan ini agar bisa juga diketahui publik," tukasnya.

Satu hal lagi yang perlu diketahui, lanjutnya, masih banyak dari masyarakat melayangkan keberatannya ke KI Sumbar karena masalah status tanah atau lahan.

"Ini lah yang harus menjadi komitmen dari Kanwil BPN Sumbar untuk mengingatkan jajarannya di kabupaten kota tentang pentingnya KIP," pinta Nurnas.

Sehingga, terangnya, dikemudian hari tidak ada lagi polemik persoalan status tanah atau lahan di tingkat masyarakat.

Ia juga mengaku bersyukur dengan adanya kategori penilaian KIP untuk BPN kabupaten kota yang dibuat KI Sumbar ini.

Nurnas menekankan, KIP pada BPN tidak hanya berjalan di tingkat provinsi saja. Harusnya juga masiv dilakukan pada kabupaten kota.

"Ya seperti yang dilakukan BPS, KPU, Bawaslu, Pengadilan Agama dan badan publik vertikal lainnya yang masiv jalankan KIP pada instansi mereka," tukas Nurnas.

Untuk itu, dirinya meminta pada tahun 2026 ini, peningkatan badan publik di Sumbar yang komit menerapkan KIP lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

"Keterbukaan informasi itu sebuah keniscayaan yang menjadi keharusan bagi semua badan publik, termasuk yang ada di Sumbar," pungkas Nurnas. (*)

 

Padang – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat akan memfokuskan penindakan terhadap tujuh jenis pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan dan korban jiwa.

Hal tersebut disosialisasikan melalui materi edukasi keselamatan berlalu lintas menjelang pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026.

Dalam poster sosialisasi yang diterbitkan Ditlantas Polda Sumbar, tujuh pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan meliputi:

Tidak memakai helm saat berkendara.

Menggunakan telepon genggam (HP) saat mengemudi atau berkendara.

Pengendara di bawah umur.

Berkendara melawan arus lalu lintas.

Tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi maupun penumpang kendaraan roda empat.

Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.

Mengemudi atau berkendara di bawah pengaruh alkohol.

Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.

Selain penegakan hukum, Operasi Patuh Singgalang juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat agar tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombespol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.Ik menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan operasi lalu lintas.

Menurutnya, berbagai pelanggaran yang menjadi sasaran operasi merupakan faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai wilayah.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas bukan karena takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami pentingnya keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Operasi Patuh Singgalang 2026 bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi sebagai upaya bersama menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tujuh pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan merupakan pelanggaran yang sangat berisiko terhadap keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Gunakan helm, kenakan sabuk pengaman, jangan bermain ponsel saat berkendara, patuhi batas kecepatan, dan jangan pernah mengemudi dalam pengaruh alkohol. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama," ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq.

Lebih lanjut, Dirlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa pihaknya akan mengedepankan pendekatan profesional, humanis, dan edukatif dalam pelaksanaan operasi.

Personel di lapangan tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi mencegah terjadinya kecelakaan.

Tidak memakai helm masih menjadi salah satu pelanggaran yang sering ditemukan di lapangan. Padahal, helm berstandar nasional terbukti mampu mengurangi risiko cedera kepala fatal saat terjadi kecelakaan.

Demikian pula penggunaan sabuk pengaman yang berfungsi melindungi pengemudi dan penumpang dari benturan keras saat terjadi tabrakan.

Penggunaan telepon genggam saat berkendara juga menjadi perhatian serius karena dapat mengurangi konsentrasi pengemudi. Dalam hitungan detik, kelengahan akibat melihat layar ponsel dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak pihak.

Selain itu, pengendara di bawah umur menjadi sasaran penertiban karena secara psikologis dan kemampuan berkendara belum memenuhi syarat untuk mengendalikan kendaraan secara aman di jalan raya.

Pelanggaran melawan arus dan melebihi batas kecepatan juga kerap menjadi penyebab kecelakaan fatal yang berujung pada korban jiwa.

Sementara itu, berkendara di bawah pengaruh alkohol dinilai sangat berbahaya karena dapat menurunkan kemampuan pengemudi dalam mengambil keputusan dan mengendalikan kendaraan.

Oleh karena itu, pelanggaran ini menjadi salah satu fokus utama dalam Operasi Patuh Singgalang 2026.

Melalui operasi yang akan dilaksanakan secara serentak di wilayah Sumatera Barat tersebut, Ditlantas Polda Sumbar berharap terciptanya kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik.

Kepolisian juga mengimbau seluruh masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan sehingga tercipta jalan raya yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan di Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersilaturahmi dengan jajaran pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung di Kantor KAN Bungus Teluk Kabung, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dengan para ninik mamak dan tokoh adat setempat terkait berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan Bungus Teluk Kabung.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Wali Kota Padang didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten II Didi Aryadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Staf Ahli Raf Indra.

Turut hadir Ketua KAN Bungus Teluk Kabung Reizul Mailis Dt Rajo Nando, Ketua LKAAM Bungus Teluk Kabung Erman B Dt Rajo Ibrahim, Arpendi Dt Tan Bagindo, serta sejumlah pengurus KAN lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Fadly Amran memaparkan sejumlah rencana strategis Pemerintah Kota Padang untuk kawasan Bungus Teluk Kabung. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan Bungus sebagai pusat pembinaan olahraga sepak bola melalui pembangunan akademi sepak bola sekaligus stadion yang nantinya akan menjadi markas Persatuan Sepakbola Padang (PSP).

Menurut Fadly, Bungus Teluk Kabung memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata olahraga yang terintegrasi dengan keindahan alam yang dimiliki kawasan tersebut.

Karena itu, pemerintah berencana menjadikan wilayah tersebut sebagai home base akademi sepak bola sekaligus pusat aktivitas sepak bola Kota Padang.

“Kita punya konsep, saat ini Persatuan Sepakbola Padang (PSP) sedang berjuang, usianya akan menginjak 100 tahun pada 2028 nanti. Tentunya Bungus yang merupakan nagari indah, elok, bersahabat ini cocok menjadi daerah wisata olahraga dan menjadi home base PSP,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dua lokasi yang dinilai sangat layak untuk pembangunan stadion. Kedua lokasi tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Padang sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk direalisasikan sebagai kawasan pengembangan olahraga di masa depan.

Menurutnya, keberadaan stadion dan akademi sepak bola tidak hanya menjadi sarana pembinaan atlet muda, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, ia berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para ninik mamak dan tokoh adat di Bungus Teluk Kabung.

Selain membahas pembangunan sektor olahraga, Fadly Amran juga menanggapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, salah satunya terkait keberadaan truk yang sering parkir di badan jalan dan bahu jalan sehingga mengganggu ketertiban serta kenyamanan pengguna jalan.

Wali Kota menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Padang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi permanen atas persoalan tersebut. Hasil komunikasi yang dilakukan menunjukkan adanya peluang pemanfaatan lahan milik Pelindo sebagai lokasi parkir truk.

“Insyaallah kita sudah dapatkan solusinya. Pelindo punya lahan sekitar 1,5 hektare yang dijadikan tempat parkir truk, nanti tidak ada lagi truk yang parkir di badan jalan,” jelasnya.

Dalam dialog tersebut, Fadly Amran juga mendengarkan langsung berbagai aspirasi dan keluhan yang disampaikan para ninik mamak terkait kondisi sosial masyarakat.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, tindak kriminalitas, hingga perilaku generasi muda yang dinilai mulai menjauh dari nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau.

Menanggapi hal tersebut, Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang tengah mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) Nagari yang saat ini dalam proses pembahasan dan segera disahkan oleh DPRD Kota Padang.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan nagari.

“Setelah Perda Nagari disahkan nanti, ada hukum adat yang dijalankan di tengah masyarakat,” katanya.

Pernyataan Wali Kota mendapat sambutan positif dari para pengurus KAN yang hadir. Mereka menilai rencana pembangunan stadion dan akademi sepak bola merupakan langkah strategis yang dapat membawa dampak besar bagi kemajuan Bungus Teluk Kabung.

Salah seorang pengurus KAN, Arpendi Dt Tan Bagindo, mengatakan bahwa pembangunan stadion akan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat. Kehadiran stadion diperkirakan akan menarik banyak pengunjung, baik untuk kegiatan olahraga maupun berbagai event lainnya.

“Ini tentunya rencana luar biasa. Jika dibangun stadion, ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat karena akan banyak yang datang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KAN Bungus Teluk Kabung Reizul Mailis Dt Rajo Nando menyambut baik kunjungan Wali Kota Padang bersama jajaran Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui secara langsung arah pembangunan yang direncanakan pemerintah bagi wilayah Bungus Teluk Kabung.

Hal senada juga disampaikan Ketua LKAAM Bungus Teluk Kabung Erman B Dt Rajo Ibrahim. Ia menilai kehadiran Wali Kota di tengah masyarakat menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi warga sekaligus mendapatkan solusi secara langsung dari pemerintah daerah.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam membangun Kota Padang.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ninik mamak, dan masyarakat, berbagai program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bungus Teluk Kabung dan Kota Padang secara keseluruhan. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Gala Dinner International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 sekaligus Peringatan 100 Tahun Jam Gadang (1926-2026) di halaman Balai Kota Bukittinggi, Rabu (3/6/2026) malam.

Acara berlangsung meriah dengan dihadiri tamu dari berbagai negara serta para tokoh nasional dan daerah.

Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian IMLF ke-4 yang berlangsung pada 3 hingga 7 Juni 2026 dan menjadi momentum penting dalam memperkenalkan budaya, sejarah, serta literasi Minangkabau ke tingkat internasional.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Denny Abdi, Anggota DPR RI Shadiq Pasadigoe, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, serta keluarga besar Presiden RI Prabowo Subianto, Dianti Ningsih dan Maryani.

Turut hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias bersama Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, para kepala daerah se-Sumatera Barat, unsur Forkopimda Kota Bukittinggi dan Sumatera Barat, tokoh adat, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, sastrawan, penggiat seni, serta para tamu undangan lainnya.

Kegiatan berskala internasional tersebut juga dihadiri para duta besar negara sahabat dan delegasi dari 38 negara di dunia.

Negara-negara yang berpartisipasi antara lain Australia, Brunei Darussalam, China, Kolombia, Kosta Rika, Denmark, Jerman, India, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Nepal, Palestina, Rusia, Singapura, Spanyol, Sudan, Thailand, Vietnam, Yaman, dan sejumlah negara lainnya.

Suasana gala dinner berlangsung semarak dengan beragam pertunjukan seni dan budaya dari berbagai negara peserta.

Penampilan tari tradisional, pembacaan karya sastra, pertunjukan musik, hingga lagu-lagu khas dari berbagai bangsa menjadi suguhan yang memikat perhatian seluruh tamu yang hadir.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pembukaan resmi International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) ke-4 dan Peringatan 100 Tahun Jam Gadang oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan bersama Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan internasional tersebut.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya IMLF ke-4 dan peringatan satu abad Jam Gadang.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat promosi budaya Minangkabau di tingkat dunia sekaligus mempererat hubungan antarbangsa melalui pendekatan seni, budaya, dan literasi.

"Kami mengapresiasi terlaksananya kegiatan IMLF dan Peringatan 100 Tahun Jam Gadang ini. Peringatan ini menjadi pertanda bahwa Sumatera Barat khususnya Bukittinggi memiliki daya tarik budaya dan sejarah yang kuat di mata dunia, dan menjadi bagian tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia," ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan, kehadiran delegasi dari 38 negara merupakan sesuatu yang luar biasa dan menunjukkan tingginya perhatian dunia terhadap budaya Minangkabau.

"Dengan hadirnya delegasi dari 38 negara di kota ini, tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Momentum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, bertukar pikiran, saling membantu, dan memperkuat literasi budaya untuk diwariskan kepada generasi mendatang," tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias menjelaskan bahwa peringatan Satu Abad Jam Gadang merupakan kegiatan bersejarah yang baru pertama kali diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Menurut Ramlan, Jam Gadang yang dibangun pada tahun 1926 merupakan ikon bersejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Bukittinggi dan Sumatera Barat.

Ia menyebutkan bahwa Jam Gadang merupakan hadiah dari Ratu Wilhelmina kepada Bukittinggi dan menjadi salah satu bangunan bersejarah yang paling dikenal di Indonesia.

"Jam seperti ini hanya ada dua di dunia, satunya lagi berada di Big Ben, London. Walaupun Sumatera Barat rawan gempa, Jam Gadang tetap berdiri kokoh dan terpelihara hingga hari ini. Jam Gadang bukan hanya simbol sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi detak jantung kehidupan masyarakat dan ekonomi Bukittinggi," kata Ramlan.

Ia menegaskan bahwa peringatan satu abad Jam Gadang bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya serta memperkuat sektor pariwisata Kota Bukittinggi.

Dalam rangkaian peringatan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyiapkan berbagai agenda menarik yang melibatkan peserta dari dalam dan luar negeri. 

Sejumlah kegiatan yang akan digelar antara lain penanaman 1.000 pohon, festival randai dan pertunjukan kesenian tradisional, seminar internasional, parade 1.000 perempuan berpakaian Minangkabau, parade 100 penyair dunia membaca puisi, diskusi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan literasi lainnya.

Melalui penyelenggaraan IMLF ke-4 dan Peringatan 100 Tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap dapat semakin memperkuat posisi kota tersebut sebagai salah satu pusat budaya, sejarah, literasi, dan destinasi wisata unggulan Indonesia yang dikenal di tingkat internasional.

Perayaan satu abad Jam Gadang sekaligus menjadi bukti bahwa warisan sejarah dan budaya Minangkabau tetap hidup, berkembang, dan mampu menjadi jembatan persahabatan antarbangsa melalui seni, budaya, serta literasi yang menyatukan berbagai negara di dunia. (**)

 

PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menghadiri kegiatan Pentas Seni Gelar Bakat Siswa (Galaksi) Spentwosix yang diselenggarakan SMP Negeri 26 Padang, Rabu (3/6/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung meriah di lingkungan sekolah tersebut mengusung tema "The Last Cosmic Show: Tampilkan Bakatmu, Ukir Kenanganmu".

Acara ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan bakat siswa, tetapi juga dirangkaikan dengan pelepasan siswa kelas IX Tahun Pelajaran 2025/2026 serta perpisahan sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purnabakti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Syamdani, Sekretaris Camat Koto Tangah Bambang Suprianto, Kepala SMPN 26 Padang Riza Restu, unsur Forkopimca Kecamatan Koto Tangah, majelis guru, orang tua siswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas inisiatif SMPN 26 Padang yang secara konsisten memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan dan menampilkan potensi terbaik mereka melalui berbagai kegiatan seni dan budaya.

Menurutnya, setiap anak memiliki karakter, minat, dan keterampilan yang berbeda. Karena itu, sekolah perlu menyediakan wadah yang mampu mengakomodasi keberagaman potensi tersebut agar dapat berkembang secara optimal.

“Setiap anak memiliki karakter dan keterampilan yang berbeda, dan pergelaran seni seperti ini menjadi wadah penting untuk menyalurkan minat serta mengembangkan potensi bakat mereka. Ini langkah yang sangat positif dan mudah-mudahan dapat diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya di Kota Padang,” ujar Maigus Nasir.

Ia menambahkan bahwa kegiatan seni dan budaya yang ditampilkan para siswa sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berbudaya, serta memiliki landasan keagamaan yang kuat.

Menurut Maigus, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan pembentukan karakter dan kecintaan terhadap budaya daerah.

“Semangat pembangunan Kota Padang berlandaskan agama dan budaya sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kita berharap dari sekolah-sekolah akan lahir generasi yang kuat agamanya, kuat adat dan budayanya,” katanya.

Ia juga mengapresiasi berbagai penampilan seni tradisional yang ditampilkan para siswa dalam acara tersebut. Menurutnya, pertunjukan budaya yang diperagakan generasi muda merupakan bagian dari upaya pelestarian identitas budaya Minangkabau yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 26 Padang, Riza Restu, menjelaskan bahwa Galaksi Spentwosix merupakan program sekolah yang dirancang sebagai wadah pengembangan bakat dan kreativitas siswa di berbagai bidang.

Dengan jumlah peserta didik yang mencapai lebih dari 860 orang, pihak sekolah melihat banyak potensi yang perlu diberikan kesempatan untuk tampil dan dikenal masyarakat luas.

“Galaksi Spentwosix menjadi ajang unjuk kemampuan siswa dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari, musik, olahraga, dan bidang lainnya. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan sekolah sebagai sarana pembinaan karakter dan prestasi siswa,” ungkap Riza.

Berbagai penampilan yang disuguhkan siswa berhasil menghibur para tamu undangan. Mulai dari pertunjukan tari tradisional, musik, hingga atraksi keterampilan dari berbagai ekstrakurikuler menjadi bukti bahwa siswa SMPN 26 Padang memiliki potensi yang beragam dan layak mendapatkan ruang untuk berkembang.

Pada kesempatan yang sama, SMPN 26 Padang juga secara resmi melepas sebanyak 289 siswa kelas IX yang telah menyelesaikan pendidikan pada Tahun Pelajaran 2025/2026.

Riza berharap seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita masing-masing serta terus mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki.

“Pada kesempatan ini, SMPN 26 Padang juga melepas 289 siswa kelas IX yang lulus pada tahun pelajaran 2025/2026. Semoga seluruh lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai cita-cita, serta terus mengembangkan bakat dan meraih prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Riza mengungkapkan bahwa penyelenggaraan kegiatan Galaksi Spentwosix tahun ini dilakukan secara sederhana tanpa membebani peserta didik maupun orang tua siswa. Seluruh rangkaian acara terlaksana berkat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh warga sekolah.

Kontribusi kegiatan dikumpulkan secara bertahap oleh siswa sehingga acara dapat berlangsung dengan baik tanpa memerlukan biaya besar. Meski sederhana, kegiatan tersebut tetap mampu menghadirkan suasana penuh kebersamaan, kreativitas, dan kenangan bagi seluruh peserta didik, khususnya siswa kelas IX yang akan melanjutkan perjalanan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya.

Melalui kegiatan Galaksi Spentwosix, SMPN 26 Padang berharap dapat terus mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreatif, berbudaya, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat serta daerah di masa depan. (**)

 

SUMBARNET - Pelaksanaan Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kota Padang Tahun 2026 tengah menjadi sorotan. Forum tertinggi organisasi catur tingkat kota tersebut diterpa polemik setelah muncul tudingan adanya dugaan rekayasa administrasi, perubahan hasil keputusan forum, hingga pelanggaran prosedur organisasi.

Polemik semakin menguat setelah salah seorang calon Ketua Umum Percasi Kota Padang, Z.E. Defrizon, menyampaikan keberatan terhadap langkah Panitia Pelaksana (Panpel) Muskot yang mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan kepada Pengurus Provinsi (Pengprov) Percasi Sumatera Barat.

Keberatan itu dipicu terbitnya surat nomor 006/PERCASI-PDG/Panpel/VI/2026 tertanggal 25 Mei 2026 dari KONI Kota Padang tentang rekomendasi permohonan Pengukuhan Pengurus Percasi Kota Padang yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengprov Percasi Sumbar. 

Defrizon menilai, surat permohonan dan susunan pengurus tersebut tidak sah karena Muskot itu sendiri sampai saat ini belum terselenggara.

Defrizon menduga hal tersebut dilakukan untuk mengkondisikan salah satu calon menjadi ketua Percasi Kota Padang sesuai keinginannya.

"Ini tentu saja sangat tidak fair, dan bertentangan dengan AD/ART organisasi," tegas Defrizon.

Ia menjelaskan, Muskot yang digelar pada Sabtu (16/5/2026) lalu di aula kantor Camat Lubuk Begalung tersebut tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan AD/ART organisasi.

Setah melakukan musyawarah, lanjut Defrizon, hasil forum saat itu menyepakati bahwa Muskot tersebut batal dan diundur dalam jangka waktu 7x24 jam hingga 23 Mei 2026.

“Karena itu kami meminta Pengprov Percasi Sumbar melakukan kajian ulang terhadap permohonan pengesahan kepengurusan yang diajukan panitia,” kata Defrizon, Kamis (04/6/2026) di Padang.

Selain menyoroti proses pengajuan SK kepengurusan, Defrizon juga mempertanyakan legalitas dan profesionalitas pembentukan panitia pelaksana Muskot yang dituangkan dalam Surat Keputusan tertanggal 7 Mei 2026.

Di sisi lain, keberatan serupa juga disampaikan Ketua Komunitas Penyelamat Cabang Olahraga Catur Kota Padang, Deddi Djaafar. Melalui surat resmi nomor 01/KPC-PDG/VI/2026 tertanggal 25 Mei 2026, ia mengajukan sejumlah keberatan terhadap pelaksanaan Muskot yang digelar di Aula Kantor Camat Lubuk Begalung.

Dalam surat tersebut, komunitas menilai terdapat sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi membuat pelaksanaan Muskot bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Percasi.

Beberapa poin yang dipersoalkan antara lain terkait legalitas ketua panitia, mekanisme undangan peserta yang dinilai tidak menyeluruh, proses penjaringan calon ketua yang dianggap tidak terbuka, hingga tata tertib pemilihan yang disebut tidak pernah disampaikan kepada peserta forum.

Deddi juga menyoroti keputusan forum yang disebut telah menyepakati penundaan Muskot selama tujuh hari, namun hingga batas waktu yang ditentukan, sidang lanjutan tidak pernah dilaksanakan.

Menurut Deddi, kondisi tersebut menyebabkan kepengurusan Percasi Kota Padang berada dalam posisi demisioner setelah masa bakti pengurus sebelumnya berakhir pada 18 Mei 2026.

Situasi itu dikhawatirkan berdampak terhadap pembinaan atlet dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Atas dasar itu, Komunitas Penyelamat Cabang Olahraga Catur Kota Padang meminta KONI Kota Padang untuk tidak menerbitkan rekomendasi kepengurusan baru sebelum persoalan diselesaikan. 

"Kami minta Pengprov Percasi Sumbar agar menunda penerbitan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan," ujar Deddi.

Selain itu, komunitas meminta Pengprov Percasi Sumbar mengambil langkah tegas dengan melakukan penanganan langsung terhadap persoalan yang terjadi agar penyelesaiannya tetap berada dalam koridor organisasi sesuai AD/ART yang berlaku.

Surat keberatan tersebut turut ditembuskan kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.

Hingga kini, polemik Muskot Percasi Kota Padang masih menjadi perhatian kalangan pecinta olahraga catur. 

Sejumlah pihak berharap Pengprov Percasi Sumbar dan KONI Kota Padang dapat mengambil langkah objektif guna memastikan proses organisasi berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku demi menjaga keberlangsungan pembinaan prestasi atlet catur di Kota Padang.

Berikut 10 alasan Muskot Percasi Kota Padang dinilai cacat hukum:

1. Pelaksanaan Muskot yang dipimpin oleh Saudara Rio Irnawan tidak memiliki dasar hukum legal karena tidak mengantongi SK tertulis dari Ketua Percasi Kota Padang, H. Syafril Basir, SH. Saat didebat di forum, Rio Irnawan tidak dapat memperlihatkan SK penunjukannya dan diakui di depan sidang bahwa mandatnya sebagai ketua pelaksana hanya bersifat lisan, sehingga dengan sendirinya cacat hukum.

​2. Panitia sengaja melakukan taktik senyap dengan hanya mengundang orang-orang tertentu yang berpihak pada salah satu calon. Akibatnya, banyak pengurus dan atlet catur Kota Padang tidak mengetahui agenda tersebut. Bahkan, Pengprov Percasi Sumbar secara keorganisasian sengaja tidak diundang; kehadiran Sekum Azraf Zawir di lokasi murni dalam kapasitas pribadi.

​3. Proses penjaringan maupun penyaringan calon ketua sama sekali tidak pernah diumumkan di media massa maupun kepada pengurus dan atlet. Namun, saat Muskot berlangsung, tiba-tiba muncul nama calon ketua yang diduga telah dikondisikan sebelumnya.

​4. Pihak Steering Committee maupun Organizing Committee tidak pernah menyampaikan tata tertib pemilihan kepada peserta Muskot, padahal hal tersebut merupakan kewajiban mutlak panitia agar peserta dapat memahaminya.

​5. Komunitas Penyelamat Cabor Catur Kota Padang menegaskan telah mengingatkan panitia di lokasi untuk mengundur jalannya Muskot karena dinilai sangat tidak adil (unfair) dan bertentangan dengan AD/ART Percasi.

​6. Akibat situasi memanas, musyawarah antara Steering Commitee maupun Organizing Commitee dan seluruh peserta akhirnya memutuskan bahwa Muskot dinyatakan batal dan tidak dilanjutkan. Forum sepakat mengundur sidang dalam jangka waktu 7x24 jam (tepatnya pada 23 Mei 2026) untuk menggelar Muskot selanjutnya sesuai AD/ART.

7.  Hingga surat keberatan ini dilayangkan, agenda Muskot ulang tersebut terbukti tidak pernah dilaksanakan oleh panitia, padahal masa bakti kepengurusan lama telah resmi berakhir sejak tanggal 18 Mei 2026 yang lalu.

8. Belum terlaksananya Muskot lanjutan secara otomatis menempatkan kepengurusan Pengkot Percasi Kota Padang berstatus "Demisioner". Kevakuman kepemimpinan yang sah ini dipastikan berdampak buruk terhadap persiapan matang atlet catur dalam menghadapi ajang Porprov XVI pada Oktober 2026 mendatang.

9. Komunitas meminta dengan tegas kepada Ketua KONI Kota Padang untuk tidak mengeluarkan Surat Rekomendasi SK kepengurusan, serta mendesak Ketua Pengprov Percasi Sumbar untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan.

10. Berdasarkan rentetan penjelasan di atas, Komunitas mendesak Ketua Pengprov Percasi Sumbar menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk segera mengambil alih penuh permasalahan ini agar diselesaikan sesuai koridor AD/ART Percasi yang berlaku. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah terus menggencarkan penguatan tata kelola distribusi pangan strategis. Salah satu fokus utamanya adalah menjaga harga dan ketersediaan Minyak Goreng merek MinyaKita agar tetap stabil di tengah masyarakat.

‎

‎Kepala Badan Pengawasan BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

‎

‎"Penyaluran oleh BUMN Pangan sepanjang 2026 telah mencapai lebih dari 149 ribu kiloliter (KL) melalui Perum BULOG dan ID FOOD,” jelas Dony dalam keterangan resmi yang diunggah di akun Instagram BUMN, Kamis (4/6/2026).

‎

‎Langkah strategis ini menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Dony Oskaria turut hadir untuk membahas beberapa poin penting, antara lain:

‎

‎Penyesuaian HET dan Harga Penjualan Dalam Negeri (DPO) MinyaKita.

‎

‎Penguatan peran BUMN Pangan dalam distribusi MinyaKita.

‎

‎Peningkatan pengawasan rantai pasok dan penanganan disparitas harga antar daerah.

‎

‎Penguatan distribusi hingga ke wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

‎

‎

‎Selain minyak goreng, pemerintah juga terus mengawal stabilitas harga beras serta penyaluran bantuan pangan. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pasokan minyak goreng rakyat dan beras merata, harga terjangkau, serta distribusi tepat sasaran. (**)

 

SUMBARNET - Komisi Informasi Sumatera Barat (KI) Provinsi Sumbar secara resmi memulai Monitoring Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Launching E-Monev tersebut dilakukan di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kamis, 4/6.

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadhil, mengatakan Monev merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.

Ia menjelaskan, tahun ini sebanyak 461 badan publik dari 12 kategori mengikuti Monev. Peserta berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, OPD Pemprov, sekolah, perguruan tinggi, BUMD, pemerintahan nagari, hingga instansi vertikal seperti kepolisian, pengadilan, KPU, Bawaslu, BPS dan BPN.

“Tahun lalu peserta Monev sebanyak 429 badan publik dan yang berhasil meraih predikat informatif sebanyak 101 badan publik. Kami berharap tahun ini jumlahnya meningkat,” kata Fadhil.

Khusus untuk OPD Pemprov Sumbar, tren keterbukaan informasi disebut terus menunjukkan perbaikan. Jika dua tahun lalu hanya tiga OPD yang meraih predikat informatif, jumlah tersebut meningkat menjadi 15 OPD pada tahun lalu.

Idham menilai, meraih predikat informatif sebenarnya bukan hal yang sulit jika badan publik serius mengikuti seluruh tahapan Monev. Menurut dia, pengisian kuesioner yang lengkap saja sudah memberikan nilai tinggi bagi peserta.

“Kalau semua kuesioner diisi, nilainya bisa mencapai 70 poin. Ditambah partisipasi pada tahapan lainnya, badan publik sebenarnya sudah menuju kategori informatif,” ujarnya.

Komisi Informasi juga kembali membuka masa sanggah dalam pelaksanaan Monev tahun ini. Fasilitas tersebut memungkinkan peserta memperbaiki jawaban maupun menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi awal.

“Masa sanggah ini merupakan bentuk transparansi pelaksanaan Monev dan peluang bagi badan publik untuk memperbaiki hasil penilaian,” jelasnya.

Melalui Monev 2026, Pemprov Sumbar dan Komisi Informasi berharap semakin banyak badan publik yang meraih predikat informatif. Namun lebih dari itu, keterbukaan informasi diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.

Sekda Sumbar yang mewakili Gubernur Sumbar mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memasang target ambisius dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026. Dari total 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, sedikitnya 26 OPD ditargetkan meraih predikat informatif tahun ini.

“Jika tahun sebelumnya hanya 15 OPD yang informatif, tahun ini bisa 26 OPD yang informatif dari 52 OPD Pemprov,” kata Arry.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Karena itu, seluruh badan publik diminta menjadikan Monev sebagai sarana evaluasi dan perbaikan layanan informasi, bukan hanya ajang penilaian.

Arry menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen memperkuat transparansi pemerintahan. Salah satu bentuknya adalah penyediaan Dashboard Pembangunan yang memungkinkan masyarakat memantau berbagai program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara terbuka.

Ia juga mengingatkan bahwa Sumatera Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2022.

“Semuanya dibuka dengan jelas tanpa ada yang ditutupi. Ini bentuk komitmen Pemprov Sumbar terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arry meminta seluruh OPD, pemerintah kabupaten dan kota, serta badan publik peserta Monev untuk mengikuti seluruh tahapan penilaian secara serius. Ia juga mengajak kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi.

“Keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi,” katanya.

Sementara itu Ketua Monev Tanti Endang Lestari mengatakan semua  badan publik peserta Monev akan diberikan Bimtek usai launching Monev.

"Kita akan lakukan Bimtek untuk semua badan publik. Kita bagi empat sesi selama 4 hari dari tanggal 8 hingga 11 Juni mendatang," ujar Tanti. (*)

Painan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) di bawah kepemimpinan Bupati Hendrajoni terus bergerak cepat memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Pemkab Pessel berhasil mengamankan komitmen pendanaan dari pemerintah pusat senilai Rp59 miliar untuk pembangunan berbagai infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Komitmen anggaran tersebut diperoleh dalam audiensi strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Hendrajoni bersama jajaran pemerintah daerah di Kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Pesisir Selatan menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian, pengendalian banjir, normalisasi sungai, hingga penanganan abrasi pantai yang selama ini menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah pesisir.

Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa langkah jemput bola ke pemerintah pusat merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan serta menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya menunggu. Pemerintah daerah harus aktif memperjuangkan kebutuhan masyarakat ke pemerintah pusat. Alhamdulillah, berbagai usulan yang kami sampaikan mendapat respons positif dan dukungan anggaran yang cukup besar,” ujar Hendrajoni.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur sumber daya air memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bencana alam.

“Petani membutuhkan jaringan irigasi yang baik agar lahan pertanian dapat berproduksi secara optimal. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, abrasi, dan longsor juga membutuhkan perlindungan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai,” tambahnya.

Dari total komitmen pendanaan yang berhasil diperoleh, sektor pengairan menjadi salah satu fokus utama. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk rehabilitasi delapan daerah irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari usulan besar yang diajukan Pemkab Pessel untuk memperbaiki 114 daerah irigasi yang membutuhkan penanganan. Dari jumlah tersebut, delapan daerah irigasi telah dipastikan memperoleh pendanaan pada tahap awal.

Kabar menggembirakan lainnya, sebanyak 90 daerah irigasi tambahan telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan secara bertahap pada periode berikutnya. Sementara enam titik lainnya masih dalam proses penyempurnaan administrasi dan kelengkapan dokumen teknis.

Pemerintah daerah optimistis seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan secara bertahap sehingga kebutuhan infrastruktur pengairan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Selain sektor irigasi, dukungan pendanaan juga diarahkan untuk kegiatan normalisasi sungai dan pengendalian abrasi pantai yang selama ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Beberapa kawasan pesisir diketahui mengalami ancaman abrasi yang cukup tinggi sehingga membutuhkan penanganan segera guna melindungi permukiman warga dan fasilitas umum.

Hendrajoni menilai dukungan pemerintah pusat ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi nyata bagi percepatan pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal SDA yang telah memberikan perhatian besar kepada Kabupaten Pesisir Selatan. Dukungan ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga memastikan seluruh program yang telah mendapatkan dukungan anggaran akan dikawal secara serius mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Pemkab Pesisir Selatan berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur daerah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Dengan infrastruktur yang semakin baik, produktivitas sektor pertanian meningkat, risiko bencana dapat diminimalkan, serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat terdorong secara lebih optimal.

Keberhasilan mengamankan komitmen pendanaan sebesar Rp59 miliar ini sekaligus menjadi langkah awal yang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Komitmen SMP Semen Padang dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang peserta didik membuahkan hasil membanggakan. Sekolah binaan CSR PT Semen Padang itu sukses meraih penghargaan Stratifikasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) Tingkat Kota Padang Tahun 2025 untuk kategori Standar.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Balai Kota Padang, 1 Juni 2026. Penghargaan dari Pemerintah Kota Padang itu diterima oleh Kepala SMP Semen Padang, April Chan.

Kepala SMP Semen Padang, April Chan, mengatakan penghargaan tersebut merupakan pencapaian penting bagi SMP Semen Padang. Sebab, proses penilaian dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kota.

“Alhamdulillah, SMP Semen Padang berhasil meraih penghargaan Stratifikasi UKS/M Tingkat Kota Padang Tahun 2025 kategori Standar. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menjalankan berbagai program kesehatan dan menjaga lingkungan sekolah tetap sehat,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).

Sebelum mengikuti penilaian tingkat kota, SMP Semen Padang terlebih dahulu mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Pada tahap tersebut, tim penilai yang terdiri atas Camat Lubuk Kilangan dan Kepala Puskesmas Lubuk Kilangan melakukan verifikasi terhadap berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian UKS.

Dari hasil penilaian tersebut, SMP Semen Padang dinyatakan memenuhi kriteria dan berhak mewakili Kecamatan Lubuk Kilangan untuk mengikuti penilaian tingkat Kota Padang.

“Setelah melalui seleksi tingkat kecamatan, SMP Semen Padang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti penilaian tingkat kota,” katanya.

April Chan mengungkapkan, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMP Semen Padang. Pasalnya, pada tahun ini hanya dua sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan Stratifikasi UKS/M kategori Standar di tingkat Kota Padang, yaitu SMP Semen Padang dan SMP Negeri 2 Padang.

Ia menjelaskan, penilaian Stratifikasi UKS/M tidak hanya berfokus pada kelengkapan fasilitas kesehatan yang dimiliki sekolah, tetapi juga mencakup pelaksanaan program kesehatan, pendidikan kesehatan bagi siswa, serta kondisi lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Dari sisi sarana dan prasarana, SMP Semen Padang dinilai memiliki fasilitas UKS yang memadai. Ruang UKS tersedia secara terpisah untuk siswa laki-laki dan perempuan. Masing-masing ruangan dilengkapi dua tempat tidur untuk penanganan awal bagi siswa yang mengalami gangguan kesehatan saat berada di sekolah.

Selain itu, sekolah juga menyediakan berbagai perlengkapan penunjang layanan kesehatan, seperti timbangan berat badan, alat pemeriksaan kesehatan mata, perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), alat pengukur tekanan darah, tandu, serta sejumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendukung pelayanan UKS.

“Fasilitas UKS menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan siswa melalui berbagai program yang terencana dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain fasilitas kesehatan, tim penilai juga mengevaluasi berbagai program UKS yang telah dijalankan sekolah. Program tersebut mencakup kegiatan edukasi kesehatan, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemantauan kesehatan siswa, hingga upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Menurut April Chan, keberadaan UKS tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan sederhana bagi siswa, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menanamkan kesadaran akan pentingnya pola hidup sehat sejak usia dini.

“Melalui UKS, siswa tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga belajar untuk membiasakan diri hidup sehat, menjaga kebersihan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai inilah yang terus kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah,” katanya.

Ke depan, SMP Semen Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan UKS dan mengembangkan berbagai program kesehatan yang lebih inovatif. Sekolah juga berupaya mempertahankan standar yang telah dicapai sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan belajar agar semakin sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Ketua Yayasan Igasar Semen Padang, Hasfi Rafiq, mengatakan penghargaan Stratifikasi UKS/M Tingkat Kota Padang Tahun 2025 tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan sekolah mampu menghasilkan prestasi sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh warga sekolah.

“Kami bangga atas penghargaan yang diraih SMP Semen Padang. Kami berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya yang berada di bawah naungan Yayasan Igasar Semen Padang untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan UKS sebagai bagian penting dalam mendukung proses pendidikan yang berkualitas,” katanya.

SMP Semen Padang merupakan sekolah berakreditasi A di Kota Padang yang berlokasi di lingkungan PT Semen Padang. Berdiri sejak 1971, sekolah binaan CSR PT Semen Padang ini fokus pada keunggulan akademik, pendidikan karakter, serta memiliki lingkungan Adiwiyata yang asri.

SMP Semen Padang merupakan salah satu satuan pendidikan di bawah Semen Padang Schools (Yayasan Igasar Semen Padang) sebagai bentuk komitmen sosial dan tanggung jawab PT Semen Padang dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi lingkungan perusahaan.

Hingga saat ini, Semen Padang Schools mengelola enam satuan pendidikan yang mencakup berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga menengah kejuruan. Satuan pendidikan yang dikelola antara lain TK Semen Padang, SD Semen Padang, SD Bustanul Ulum Semen Padang, SMP Semen Padang, SMA Semen Padang, dan SMK Semen Padang. (**)