SUMBARNET - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan pandangannya mengenai peran strategis pers dalam mengawal kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026). 

‎

‎Dia menilai pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan.

‎​

‎Rahmat menyoroti narasi yang dibangun media dapat memengaruhi keberlangsungan hidup petani, nelayan, serta masyarakat pesisir. 

‎

‎Menurutnya, tanpa pengawasan media, kebijakan besar di sektor pertanian berpotensi kehilangan arah. 

‎

‎Jurnalisme yang kritis dan konstruktif sangat diperlukan guna memastikan distribusi subsidi pupuk serta alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.

‎​

‎​Dalam pandangannya, pers berperan sebagai pilar pengawasan yang memastikan aspirasi petani di daerah terdengar hingga ke tingkat pusat. 

‎

‎Rahmat mencatat persoalan di akar rumput, seperti kendala irigasi dan fluktuasi harga gabah, sering kali baru mendapatkan perhatian serius setelah diberitakan secara luas.

‎​

‎"Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut," ujar Rahmat Saleh di Jakarta, Senin (9/2/2026).

‎

‎​Menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers dapat mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani. 

‎

‎Dia juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan demi kesejahteraan para petani.

‎​

‎"Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut," tuturnya.

‎

‎​Selain itu, ia mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal transparansi data stok pangan nasional. 

‎

‎Hal ini dinilai penting guna mencegah simpang siur informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan harga.

‎

‎​Rahmat juga turut memberikan apresiasi kepada jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan hidup, meskipun bidang tersebut sering dianggap kurang komersial. 

‎

‎Dia meyakini, pers yang sehat akan mendorong lahirnya kebijakan yang sehat pula.

‎​

‎"Sinergi antara legislatif dan media perlu diperkuat untuk mewujudkan keadilan, khususnya di sektor pangan, HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi," tutupnya. (**)

SERANG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026). 

Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Serta mendukung agenda pembangunan nasional di tengah tantangan disrupsi digital," jelas Muhaimin.

Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah memandang pers sebagai mitra penting dalam menjaga arus informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, informasi yang jernih menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kohesi sosial bangsa.

“Pers yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Muhaimin.

Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif yang disampaikan insan pers. Kritik yang berangkat dari fakta dan etika jurnalistik dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.

“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” katanya.

Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching yang hadir bersama rombongan wartawan Malaysia.

Serta para kepala daerah, ribuan insan pers, yang terdiri dari Pengurus PWI Pusat, dan daerah. (**)

 

SUMBARNET - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. 

Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.

Pada kesempatan tersebut  Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) juga ikut menghadiri berdasarkan undangan dari PWI, yang meruapakan salah satu dalam dua agenda lainnya. 

Dalam acara puncak HPN yang ditutup Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni tersebut merupakan semangat baru bagi FWP-SB, dibawah komando Novrianto. 

Puncak HPN juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.

Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.

Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat.

Sekaitan dengan hal tersebut,Ketua FWP-SB Novrianto atau kerap dipanggil Ucok,mengatakan, moment HPN merupakan gambaran kinerja insan pers dalam mempersatukan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemajuan perekonomian bangsa. 

"Kita jadikan moment ini untuk membangkitkan gairah pers dalam mempersatukan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan peningkatan perekonomian anak bangsa" ulasanya. 

FWP-SB yang berjumlah 20 orang dalam kunjungan ke Banten juga didampingi staf sekretariat DPRD Sumbar,diantaranya Arnelly Amran, Ida Wulansari dan Supriyadi, berjalan lancar dan diisi dengan berbagai diskusi. (****)

SUMBARNET - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. 

Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.

Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.

Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat. (**)

 

SEKAYU - Sumbarnet, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan prosedur hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Penegasan ini disampaikan agar pekerja dan perusahaan memahami hak serta kewajibannya dan tidak mengambil langkah sepihak.

Kepala Disnakertrans Muba Herryandi Sinulingga mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis jika proses mediasi buntu.

Dia menjelaskan, anjuran tersebut bukan akhir dari proses, melainkan jalan tengah yang difasilitasi pemerintah.

“Anjuran tersebut bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan tengah yang ditawarkan pemerintah. Namun, ada aturan main yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak jika anjuran tersebut tidak disepakati,” tegas Lingga, Minggu (8/2/2026).

Dia menyebut, pekerja maupun perusahaan wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima anjuran. Jika tidak memberi jawaban, maka dianggap menolak.

Apabila salah satu atau kedua pihak menolak, sengketa dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri setempat, dengan melampirkan risalah mediasi dan surat anjuran sebagai bukti upaya perdamaian telah ditempuh.

Selain itu, pemerintah memberikan keringanan biaya bagi pekerja. Gugatan dengan nilai di bawah Rp150 juta tidak dikenakan biaya perkara.

Lingga menambahkan, penyelesaian terbaik tetap melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dan didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

“Jika dalam mediasi akhirnya sepakat, maka akan dibuat Perjanjian Bersama. PB ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib didaftarkan ke Pengadilan agar tidak ada lagi sengketa di kemudian hari,” katanya.

Dia mengimbau seluruh perusahaan dan pekerja di Musi Banyuasin mengedepankan komunikasi yang harmonis, sementara Disnakertrans berkomitmen memberikan pelayanan mediasi yang objektif dan sesuai koridor hukum. (**)

 

Keterangan Foto : Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026) mengatakan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama. Foto: Amiri Yandi/InfoPublik

SUMBARNET - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital adalah kunci untuk menjawab tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial (AI).

Hal itu disampaikan Menkomdigi pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).

”Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Menkomdigi.

Meutya mengingatkan, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi.

Menkomdigi menekankan bahwa di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, ungkap Menkomdigi, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Peraturan itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) untuk mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Itu bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

”Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Menkomdigi.

*Ajak Media Wujudkan Ruang Digital Aman*

Lebih lanjut, Meutya Hafid memaparkan dua kebijakan utama pemerintah yang menjadi pijakan dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan itu dirancang sebagai kerangka untuk memastikan layanan digital melindungi anak dari risiko online seperti konten tidak pantas, perundungan siber, hingga eksploitasi. Menkomdigi menekankan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada dukungan publik dan peran aktif media.

Kedua, adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Menkomdigi menyatakan bahwa Kementeriannya berkomitmen menegakkan UU PDP secara bertahap dan konsisten, seraya memperkuat tata kelola dan standar kepatuhan di seluruh ekosistem digital.

“Kami membutuhkan dukungan media untuk membantu membangun pemahaman publik yang benar dan menguatkan literasi perlindungan data,” ajak Menkomdigi.

Secara khusus, Menkomdigi menggarisbawahi tiga peran krusial media dalam mendukung kesuksesan PP TUNAS dan penciptaan ruang digital yang aman. Pertama, sebagai edukator yang menerjemahkan kebijakan kompleks menjadi panduan praktis bagi keluarga dan anak dengan bahasa yang mudah dicerna.

Kedua, sebagai penguat norma sosial dan etika digital melalui liputan yang konsisten tentang keselamatan online dan kesehatan mental. Ketiga, dengan menerapkan praktik pemberitaan yang melindungi, terutama dalam isu anak dan kelompok rentan, dengan tidak mengekspos data pribadi dan identitas korban.

Untuk memperkuat kolaborasi, Menkomdigi menyampaikan beberapa arahan strategis. Di antaranya, mendorong sinergi antara jurnalisme berkualitas dan literasi keselamatan digital, penguatan pedoman redaksional internal untuk peliputan isu sensitif, serta membangun mekanisme kolaborasi yang cepat dan terukur antara media, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan konten berbahaya.

“Kita butuh pendekatan yang proporsional: melindungi publik, menjaga ruang berekspresi, dan memastikan platform memenuhi kewajiban tata kelola yang baik,” tegas Meutya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komdigi siap menjadi mitra strategis Dewan Pers dan seluruh ekosistem pers. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat literasi publik, mendorong tanggung jawab platform secara proporsional, dan pada akhirnya mewujudkan ruang digital Indonesia yang semakin aman bagi seluruh masyarakat, inklusif bagi anak-anak, dan menghormati privasi data pribadi.

“Pers yang sehat melahirkan publik yang cerdas, publik yang cerdas memperkuat ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membuat bangsa makin kuat,” pungkasnya.

***

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak di bawah ini.

Tim Redaksi – 08132193171

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id

 

SUMBARNET - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan kegiatan reses perseorangan pada Minggu sore (8/2/2026) di Cafe Jingga, Jorong Subaladung, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari Sungai Kamuyang, unsur Gapoktan, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Kepala Jorong Subaladung, Wali Nagari Sungai Kamuyang Batang Tabik, pemuka masyarakat, pemuda dan pemudi, serta warga setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi penting yang berkaitan dengan sektor pertanian, infrastruktur, kebencanaan, hingga pengembangan pariwisata nagari.

Perwakilan Kelompok Tani Tunas Harapan mengajukan permohonan bantuan bibit itik dan handtraktor guna meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat. 

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan jalan lingkungan dari Simpang Tigo menuju Kubu Jawi yang dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.

Aspirasi lainnya mencakup permintaan mesin pencacah kompos untuk mendukung pengelolaan limbah organik pertanian, serta pelatihan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam bidang penanggulangan bencana dan kegiatan sosial.

Di sektor pariwisata, masyarakat mengusulkan pemasangan jalur penerangan di kawasan wisata sungai, serta pelatihan bagi Pokdarwis guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi wisata lokal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Irsyad Safar menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku di tingkat provinsi.

“Reses ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan sangat konkret dan menyentuh kebutuhan dasar, mulai dari pertanian, infrastruktur, hingga pengembangan pariwisata dan kesiapsiagaan bencana,” ujar Irsyad Safar.

Irsyad Safar juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Sungai Kamuyang agar dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pemerintah daerah maupun provinsi. (**)

PADANG, — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan reses bersama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kecamatan Koto Tangah di Kelurahan Koto Pulai, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (8/2/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus penguatan nilai kebersamaan dalam pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap usulan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Ia mengingatkan agar setiap proposal dilengkapi secara detail, mulai dari nama jalan, alamat RT dan RW, lebar serta panjang jalan, hingga rincian anggaran yang mencakup pajak dan biaya perencanaan.

“Kalau usulan lengkap, maka saat pengerjaan bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi bersifat kolektif dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan pribadi. “Untuk provinsi tidak ada bantuan pribadi. Yang bersifat pribadi itu ada di tingkat kota atau kabupaten,” tegasnya.

Lebih jauh, Ketua DPRD Sumbar mengajak seluruh kader dan masyarakat untuk membangun pola pikir kolektif demi mencapai keberhasilan bersama. “Mari belajar berpikir bersama-sama. Kalau ingin bahagia, maka bahagiakanlah banyak orang,” tuturnya, disambut antusias peserta reses.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Menurutnya, sukses dunia penting, namun sukses akhirat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ia pun merinci empat kunci kesuksesan seorang muslim, yakni ilmu, keterampilan atau skill, kejujuran dan kepercayaan, serta kesungguhan dalam berusaha.

“Fokuslah pada setiap usaha yang dilakukan. Kesungguhan itu akan menentukan hasil,” katanya.

Terkait aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Sumbar memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Aspirasi tersebut akan dipilah berdasarkan kewenangan pemerintah kota dan provinsi serta disesuaikan dengan skala prioritas.

“Daerah rawan dan terdampak bencana tentu menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (**)

SUMBARNET - Reses Perseorangan Masa Sidang Kedua Tahun 2025/2026 anggota DPRD Sumbar. Albert Hendra Lukman anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat di Kantor DPC PDI Perjuangan Ulak karang Kota Padang Minggu (8/2/2026).

Dalam memberikan materi saat Reses tersebut Albert Hendra Lukman mengatakan bahwa saat untuk Efisiensi, Pemerintah memangkas anggaran karena digunakan untuk yang lebih dibutuhkan dan diutamakan. Namun untuk Provinsi Sumbar, Sumut dan Aceh tidak dipangkas namun dialihkan ke bencana 

"Saat ini Sumatera Barat dalam kondisi berduka karena banyak rumah dan warga menjadi korban banjir bandang, saat ini anggaran lebih diprioritaskan untuk penanganan banjir, sehingga saya minta bapak-ibu memberitahukan dan melaporkan apa kebutuhan jika terdampak bencana, " ungkap Albert saat Reses. 

Akibat bencana tersebut anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) untuk bedah rumah sempat terhenti.  Albert menjelaskan melalui anggota DPRD RI dari PDI , Alex Indra Lukman selaku ketua DPD PDI Sumbar kembali mengusulkan kegiatan bedah rumah. 

"Melalui anggota DPRD RI  H Alex Indra Lukman selaku ketua DPD RI Sumbar, meminta agar data untuk bedah rumah diselesaikan," lanjut Albert. 

Data 1000 orang yang diajukan Tahun 2024 lalu mengalami perubahan dan mengalami berbagai seleksi. Dari data tersebut tidak diperkenankan bedah rumah pada tanah pasum dan pasos.

"Ada 1000 orang data untuk bedah rumah namun mengalami seleksi alam seperti tidak bisa dihubungi, no hp bertukar  tidak boleh diatas pasum dan pasos," lanjut Albert.

Bedah rumah dilakukan hanya untuk memperbaiki rumah, tidak bisa membangun dari awal karena dana hanya Rp  20 juta, dan untuk 500 orang penerima.

"Dana hanya 20 juta Rupiah sehingga tidak bisa untuk bangun rumah dari awal, alokasi  di terima untuk 500 orang sehingga banyak seleksi dilakukan,"lanjut Albert. 

Kata Albert jika ada minta bantuan pembangunan jembatan harus bersabar karena pemerintah sedang melaksanakan perbaikan alur sungai. (**)

 

Payakumbuh - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan kegiatan reses masa sidang pada Minggu pagi (08/2/2026) bertempat di Hotel Mangkuto, Jalan Sudirman Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. 

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.

Reses tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, S.H, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, H. Muhammad Fadhlil, Lc, Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Prof. Erman Mawardi, Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kabupaten Lima Puluh Kota, serta berbagai unsur masyarakat, di antaranya kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan bundo kanduang.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi strategis disampaikan oleh warga. 

Di antaranya permintaan pembangunan jalan lingkungan Padang Samuik, Nagari Sungai Beringin, yang dinilai sangat penting untuk menunjang akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Selain itu, warga juga mengusulkan perbaikan aliran irigasi di Kelurahan Talang guna mendukung sektor pertanian agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Tak hanya infrastruktur, masyarakat juga berharap adanya pelatihan pemasaran, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mampu meningkatkan daya saing produk lokal. 

Warga juga mengusulkan bantuan bibit agro berupa kopi arabika sebagai upaya pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut.

Menanggapi berbagai masukan itu, Irsyad Safar menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi. 

Ia menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Kami akan mengawal aspirasi ini agar bisa masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah dan provinsi, sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Irsyad Safar.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, mencerminkan sinergi antara wakil rakyat dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**)