SUMBARNET - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang mengalihkan status penahanan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat berinisial BSN dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan tersebut dilakukan pada Jumat (24/7/2026) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Bank Garansi Distribusi Semen oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dan Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT Benal Ichsan Persada periode 2013–2020.


Berdasarkan siaran pers Kejaksaan Negeri Padang yang ditandatangani Kepala Seksi Intelijen Eriyanto, SH, MH, pengalihan penahanan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (1), (6), dan (11) KUHAP. Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis, kepentingan penyidikan, permohonan yang diajukan, serta adanya jaminan sesuai ketentuan hukum.


Dalam rilis itu dijelaskan, pengalihan penahanan dari Rutan menjadi tahanan kota turut mempertimbangkan surat permohonan penasihat hukum tersangka, surat pernyataan penjamin dari Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, istri tersangka Asrinda, serta kakak kandung tersangka, Merry Nasrun.


Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan telah diselesaikannya kewajiban PT Benal Ichsan Persada kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penyelesaian Kewajiban Nomor CMB1/5/028/R tertanggal 15 Januari 2026.


Meski status penahanan dialihkan, Kejari Padang menegaskan proses penyidikan tetap berlangsung hingga berkas perkara dinyatakan lengkap.


"Keputusan pengalihan penahanan tersebut tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Tim penyidik tetap melaksanakan seluruh tahapan penyidikan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel guna melengkapi alat bukti," tulis Eriyanto dalam siaran pers yang diterima media.


Selama menjalani penahanan kota, BSN diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan. Tersangka harus hadir setiap dipanggil penyidik, melapor setiap Kamis kepada penyidik Kejari Padang, tetap berada di wilayah hukum Kejari Padang, tidak meninggalkan wilayah tanpa izin tertulis, tidak menghilangkan atau memengaruhi alat bukti, serta mematuhi seluruh syarat pengalihan penahanan.


Apabila melanggar ketentuan tersebut, penyidik berwenang mencabut pengalihan penahanan dan mengembalikan status BSN menjadi tahanan Rutan.


Melalui siaran pers tersebut, Kejari Padang juga mengimbau masyarakat menghormati proses hukum yang masih berjalan dan tidak berspekulasi terhadap perkara yang masih dalam tahap penyidikan.


"Kejaksaan Negeri Padang berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, dan berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutup Eriyanto dalam siaran pers tersebut. (***)



Padang - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Tata Kelola Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Kolaborasi Stakeholders. Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Sumatera Barat pada Jumat (24/7) ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengamanan destinasi wisata melalui sinergi lintas instansi.


Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Sumbar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, serta Satpol PP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini turut disaksikan oleh Auditor Madya Tk. II Sispamobvitnas Baharkam Polri, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta, S.I.K., M.H., yang hadir untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai arah kebijakan pengamanan objek vital nasional.


Nota kesepahaman ini bertujuan mewujudkan strategi kolaborasi dan aliansi antarinstansi dalam penyelenggaraan pengamanan objek vital, khususnya kawasan wisata, guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan kondusif.


Dalam keterangannya, Kombes Pol Adrian Indra Nurinta menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata di Sumatera Barat.


"Tujuan utama kegiatan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan pengamanan di kawasan wisata. Ada tiga hal yang harus kita ciptakan bersama, yaitu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan," ujarnya.


Ia menjelaskan bahwa keselamatan merupakan prinsip paling utama dalam setiap penyelenggaraan pengamanan. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas seluruh pihak sebelum mewujudkan aspek keamanan.


"Keselamatan adalah hukum tertinggi. Dalam mencapai keselamatan harus dilakukan secara total. Kita harus berpikir bahwa keselamatan masyarakat adalah yang utama. Setelah itu barulah kita dapat menciptakan keamanan. Bagaimana kita bisa menciptakan keamanan jika diri kita sendiri tidak selamat," jelasnya.


Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keselamatan dan keamanan akan bermuara pada terciptanya kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.


"Kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila masyarakat dan wisatawan merasakan kenyamanan. Karena itu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus kita bangun secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," katanya.


Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan sistem pengamanan kawasan wisata di Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, sehingga mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (**)

   


Bukittingi – Saffira Tour and Travel berhasil meraih penghargaan The Best Inbound Tour and Travel pada ajang AITTA Award 2026 yang akan diselenggarakan oleh DPD AITTA Sumatera Barat. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Saffira Tour dalam mengembangkan sektor pariwisata, khususnya dalam mendatangkan wisatawan ke Sumatera Barat.


Managing Director Saffira Tour, Eliza AB, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPD AITTA Sumbar atas penghargaan yang diberikan kepada perusahaannya.


Menurut Eliza, penghargaan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Saffira Tour, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat promosi destinasi wisata Sumatera Barat kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada AITTA Sumbar atas penghargaan The Best Inbound Tour and Travel pada AITTA Award 2026. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkontribusi dalam memajukan industri pariwisata Sumatera Barat," ujar Eliza kepada wartawan,  Jum'at (24/7/2026) di Bukittinggi. 


Pada kesempatan itu, Eliza juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Pariwisata, agar semakin melibatkan pelaku usaha perjalanan wisata dalam berbagai program pengembangan pariwisata.


Menurutnya, biro perjalanan merupakan ujung tombak dalam memasarkan destinasi wisata dan mendatangkan wisatawan ke daerah, sehingga peran mereka perlu mendapat perhatian lebih dalam setiap kegiatan promosi dan pengembangan pariwisata.


"Kami berharap Dinas Pariwisata Sumbar dapat melihat dan melibatkan pelaku tour and travel sebagai ujung tombak pariwisata daerah dalam berbagai kegiatan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri akan semakin mempercepat pertumbuhan sektor pariwisata Sumatera Barat," katanya.


Eliza menegaskan, Saffira Tour berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik, memperluas jaringan pemasaran, serta mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing pariwisata Sumatera Barat di tingkat nasional maupun internasional.


Penghargaan The Best Inbound Tour and Travel pada AITTA Award 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan perjalanan wisata yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan pariwisata, khususnya melalui pelayanan inbound dan promosi destinasi wisata daerah. (***)



Bukittinggi – BMW 2002 Tour and Travel meraih penghargaan The Best Inbound Tour and Travel dari Alliance of Industri Tour and Travel Agencies (AITTA). Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kontribusi BMW 2002 dalam mendatangkan wisatawan mancanegara serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumatera Barat.


Pimpinan BMW 2002 Tour and Travel, Linda, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan domestik maupun Internasional.


"Terima kasih atas penghargaan The Best Inbound Tour and Travel yang diberikan oleh AITTA Sumbar. Ini merupakan kehormatan yang sangat berarti dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan serta mempromosikan pariwisata Indonesia, khususnya Sumatera Barat," ujar Linda kepada wartawan, Jumat (24/7/2026) di Bukittinggi. 


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, dan tim BMW 2002 Tour and Travel yang selama ini telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan dedikasi dalam membangun perusahaan.


"Penghargaan ini adalah hasil dari kolaborasi dan kerja keras kita bersama. Terima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra, dan tim yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang luar biasa," katanya.


Linda menilai meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran wisatawan asing diyakini mampu menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif masyarakat.


"Semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke daerah kita, maka semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan perekonomian lokal. Pada akhirnya, hal itu akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat," ujarnya.


Ke depan, BMW 2002 Tour and Travel berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan wisata yang berkualitas sekaligus memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Sumatera Barat kepada wisatawan dari berbagai negara.


"Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, memperkenalkan keindahan destinasi, serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata Indonesia, khususnya Sumatera Barat," tutup Linda. (***)

 


Pesisir Selatan--Bentuk komitmen penegakan hukum dalam penanganan perkara meninggalnya PPPK Ingga Pratama Putra (33), didalam kamar mess Polisi Salido, Polres Pesisir Selatan, pemeriksaan pemilik Mess Polisi berjalan di Bid Propam Polda Sumbar.


" Ini bentu komitmen dan keseriusan penyidik Polres Pessel dalam penanganan perkara tersebut, " tegas Kapolres Pessel AKBP Derry Indra, S.I.K.,M.H melalui Kasat Reskrim Iptu Ai Amar Faradhyana, S.Tr.,K, pada Media, Kamis (23/7).


Disampaikan Kasat Reskrim, Penanganan perkara terhadap dugaan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa (pembunuhan) pihaknya juga telah mengambil langkah  penanangan di lapangan.


Langkah telah dilakukan yaitu, TPTKP,  ⁠Police line di TKP, mengamankan BB, telah melakukan VeR terhadap mayat korban, telah melaksanakan autopsi terhadap mayat korban di RS. Bhayangkara, telah memeriksa 16 saksi terkait perkara, 10 saksi anggota Polri termasuk pemilik kamar Mess,  dan 6 saksi masyarakat sipil termasuk pelapor dan keluarga korban.


Selain itu juga, penyidik Polres Pessel juga telah memeriksa saksi Ahli VeR (Dokter VeR). Dan, telah melaksanakan permohonan pemeriksaan Toksikologi terhadap korban di Pusdokkes Polri, " ujar Ai Amar Faradhyana, S.Tr.,K.


" Kita telah mengirimkan SP2HP sebanyak 3 kali kepada keluarga korban, pada tanggal 28 Juni, 3 Juli dan 14 Juli yang berisi bahwa penyidik sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan sedang menunggu hasil dari Autopsi dan hasil pemeriksaan di Pusdokkes Polri, " sampai Kasat Reskrim.


Lebih lanjut, terhadap hasil VeR di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, Dokter menyatakan terhadap pemeriksaan luar mayat, bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada korban.


Dan, terkait pemilik kamar Mess Polri (TKP) saat ini sedang ditangani oleh Bid Propam Polda Sumbar, "jelas nya.(Rd)

 


SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyatakan mendukung penuh Kapolda Sumatera dalam memberantas narkotika dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.


Komitmen tersebut disampaikan Irman setelah bertemu dan berdiskusi dengan Kapolda mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta tingginya harapan masyarakat terhadap kepolisian pada Kamis (23/7).


“Harapan masyarakat kepada Polda Sumatera Barat sangat tinggi. Masyarakat Minangkabau juga kritis dan aktif menyampaikan pengaduan,” kata Irman.


Diketahui, ancaman narkotika di Sumatera Barat memang memerlukan perhatian serius. Sepanjang Semester I 2026, Polda Sumatera Barat dan seluruh jajaran mengungkap 705 perkara dengan 916 pelaku, serta menyita 41,66 kilogram sabu, 586,3 kilogram ganja, dan 593 butir ekstasi. 


Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.


Mantan Ketua DPD RI dua periode itu mengapresiasi keseriusan Kapolda dalam menangani peredaran narkotika, termasuk instruksi kepada seluruh Kapolres agar melaporkan dan memublikasikan hasil pengungkapan perkara kepada masyarakat.


Menurut Irman, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir.


 Penyidikan harus menjangkau bandar, pemodal, pengendali jaringan, aliran dana, serta pihak yang memberikan perlindungan.


“Jangan sampai yang tertangkap hanya kurir, sedangkan pengendali dan pemodalnya tetap beraksi. Penindakan harus sampai ke akar jaringan,” tegas anggota Komite I DPD RI itu.


Irman juga menekankan pentingnya membedakan bandar dan pengedar dengan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. 


Pecandu dan korban penyalahgunaan yang memenuhi ketentuan perlu diarahkan kepada asesmen dan rehabilitasi, sedangkan bandar dan jaringan pengedar harus ditindak tegas.


Selain penindakan, Senator kelahiran Padang Panjang itu menawarkan kolaborasi dengan Polda melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pencegahan yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah nagari, media, dan organisasi kemasyarakatan.


“Tokoh masyarakat dan berbagai simpul pemangku kepentingan harus menjadi mitra strategis kepolisian. Mereka dapat berperan dalam edukasi, pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta mendorong masyarakat berani melapor,” ujarnya.


Kolaborasi tersebut juga dapat diarahkan untuk mencegah perjudian, premanisme, kekerasan, pertambangan ilegal, dan berbagai kejahatan lain yang mengganggu keamanan masyarakat.


Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu lantas berharap kepemimpinan baru Polda Sumatera Barat semakin memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.


“Saya mendukung penuh langkah Kapolda dan ini harus jadi  gerakan bersama melindungi generasi muda serta memberantas narkoba dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Irman Gusman. (**)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri Pelantikan Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang Masa Bakti 2026–2031 yang berlangsung di The Axana Hotel Padang, Rabu (22/7/2026).

 

Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen PMI Kota Padang dalam meningkatkan pelayanan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan darah bagi masyarakat selama lima tahun ke depan.


Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z.

Latif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, Anggota DPRD Kota Padang Erianto, para Ketua PMI kabupaten/kota se-Sumatera Barat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang, mitra kerja PMI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.


Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar. Dalam kesempatan tersebut, Zulhardi Z. Latif kembali dipercaya memimpin PMI Kota Padang untuk periode kedua. Selain pelantikan ketua, turut dikukuhkan jajaran Dewan Kehormatan, para Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, serta para Kepala Bidang yang akan mengemban amanah organisasi hingga tahun 2031.


Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kota Padang yang baru dilantik. Sebagai Pelindung PMI Kota Padang, ia berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan dan meningkatkan berbagai program kemanusiaan yang telah berjalan serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Fadly menegaskan bahwa keberadaan PMI memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, serta berbagai aksi sosial kemanusiaan di Kota Padang. 


Menurutnya, peran tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan kota yang sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi berbagai situasi darurat.


"Peran PMI selaras dengan visi Pemerintah Kota Padang mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan kota pintar melalui pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan yang berkualitas. Kesiapsiagaan PMI juga menjadi bagian penting dalam mendukung Program Unggulan Padang Sigap melalui respons cepat terhadap bencana dan keadaan darurat," ujar Fadly Amran.


Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus memberikan dukungan terhadap setiap program dan kegiatan kemanusiaan yang dijalankan PMI.


"Semoga PMI Kota Padang terus konsisten dan menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya dan aksi kemanusiaan yang dijalankan PMI Kota Padang," tambahnya.


Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar, menyampaikan apresiasi atas dedikasi PMI Kota Padang yang selama ini dinilai aktif dalam melaksanakan berbagai misi kemanusiaan. 


Ia berharap kepengurusan yang baru semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, dunia usaha, dan seluruh mitra kerja agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.


"Kepengurusan yang baru diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, serta seluruh mitra kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita bekerja dengan sepenuh hati untuk kemanusiaan," katanya.


Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan untuk memimpin PMI Kota Padang. Ia berkomitmen memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat tetap terjaga.


Menurut Zulhardi, kebutuhan darah di Kota Padang saat ini mencapai sekitar 200 kantong darah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 30 rumah sakit yang menjadi mitra Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Padang. 


Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI secara berkelanjutan menggelar kegiatan donor darah di berbagai instansi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, hingga perguruan tinggi.


"Kami mengapresiasi dukungan Pemko Padang terhadap kelancaran aktivitas PMI, termasuk program umrah gratis bagi para pendonor darah. Dukungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kemanusiaan serta memastikan kebutuhan darah masyarakat di Kota Padang terpenuhi dengan baik," ujar Zulhardi.


Sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang kemanusiaan, pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Padang bersama PMI Kota Padang juga menyerahkan penghargaan berupa bantuan ibadah umrah kepada 17 pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya lebih dari 138 kali.

 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa melalui aksi donor darah secara rutin.


Melalui pelantikan kepengurusan baru ini, diharapkan PMI Kota Padang semakin mampu memperkuat perannya sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional, responsif, dan terpercaya. 


Sinergi antara PMI, Pemerintah Kota Padang, rumah sakit, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus terjalin guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bencana, serta memperluas gerakan kemanusiaan demi mewujudkan masyarakat Kota Padang yang sehat, tangguh, dan peduli terhadap sesama. (**)

 


SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri pembukaan The 6th Annual International Communication Conference (AICCON) 2026 dan Kongres VIII Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Indonesia yang digelar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Rabu (22/7/2026). 


Forum ilmiah berskala internasional tersebut menjadi ajang bertemunya akademisi, peneliti, dan praktisi komunikasi untuk membahas transformasi komunikasi dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.


Kegiatan yang diselenggarakan oleh Aspikom bekerja sama dengan Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) ini mengangkat tema “Communication Transformation for Sustainable Communities: Policy, Culture, and Digital Futures”. 


Tema tersebut menyoroti pentingnya transformasi komunikasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan aspek kebijakan, budaya, dan keberlanjutan.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Aspikom Anang Sujoko, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unand Elva Ronaning Roem, serta para akademisi, peneliti, dan praktisi komunikasi dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia maupun luar negeri.


Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang terus menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. 


Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.


"Pemko Padang terus memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, termasuk universitas di luar negeri," ujar Maigus Nasir.


Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, Maigus mengungkapkan bahwa pada tahun ini Pemerintah Kota Padang memberikan kesempatan kepada puluhan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di luar negeri melalui program beasiswa.


"Tahun ini Pemerintah Kota Padang mengirimkan 60 mahasiswa ke China, 16 mahasiswa ke Amerika Serikat, dan 10 mahasiswa ke Malaysia," katanya.


Selain memaparkan program pendidikan, Maigus juga memperkenalkan berbagai program strategis Pemerintah Kota Padang di sektor pariwisata. 


Ia menjelaskan bahwa Pemko Padang saat ini tengah mengembangkan sejumlah program unggulan untuk memperkuat daya saing daerah sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional.


Beberapa program tersebut antara lain pencanangan Kota Padang sebagai Gastronomy City, pengembangan Kota Padang sebagai kota destinasi wisata, serta Program Unggulan (Progul) Jelajah Padang yang mengintegrasikan kawasan Kota Tua, Pantai Padang, dan Pasar Raya Padang menjadi satu kesatuan destinasi wisata yang menarik.


Menurut Maigus, forum internasional seperti AICCON menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan potensi Kota Padang kepada peserta dari berbagai daerah dan negara.


"Kami juga berharap acara ini dapat menjadi media penyebarluasan informasi mengenai Kota Padang yang sedang berproses menuju Kota Gastronomy," ungkapnya.


Sementara itu, Ketua Aspikom, Anang Sujoko, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat harus disikapi secara bijaksana. 


Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital perlu tetap memperhatikan nilai-nilai lokal, budaya, dan kelestarian lingkungan agar transformasi komunikasi mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.


"Kita perlu mengadopsi teknologi komunikasi, tetapi jangan melupakan lokalitas dan lingkungan. Saya berharap konferensi ini menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai isu tersebut," ujarnya.


Anang juga mengungkapkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang ilmu komunikasi, Aspikom telah meluncurkan Panduan Kurikulum dan Standar Laboratorium. 


Kedua dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi program studi ilmu komunikasi di seluruh Indonesia dalam menyusun kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus meningkatkan kualitas sarana pembelajaran.


Di sisi lain, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas, Elva Ronaning Roem, menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan AICCON 2026 tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mampu mempertemukan berbagai pemikiran dan menghasilkan kerja sama penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi.


"Kami berharap konferensi ini menjadi wadah yang menginspirasi untuk bertukar gagasan, memperkuat jejaring profesional, serta mengembangkan kolaborasi penelitian di masa mendatang," tutur Elva.


Melalui penyelenggaraan The 6th Annual International Communication Conference (AICCON) 2026 dan Kongres VIII Aspikom Indonesia, diharapkan lahir berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi yang mampu menjawab tantangan komunikasi di era digital.

 

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, peneliti, dan praktisi dalam mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. (**)

  


Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). 


Pertemuan tersebut membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di Kota Padang.


Audiensi tersebut dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang.


Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan kota yang majemuk dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. 


Selain didominasi masyarakat Minangkabau, Kota Padang juga menjadi rumah bagi komunitas Tionghoa, India, serta berbagai suku lainnya dari seluruh Indonesia.


Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekayaan yang harus terus dijaga melalui semangat persatuan, dialog, dan penyelesaian setiap persoalan secara damai.


"Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama," ujar Fadly Amran.


Sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat harmoni sosial, Fadly mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival) sebagai salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan digelar pada Agustus mendatang.


Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan keberagaman budaya dan etnis yang ada di Kota Padang, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat persatuan masyarakat serta memperkenalkan wajah Kota Padang sebagai kota yang terbuka, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai toleransi.


"Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Padang terus meningkat," katanya.


Sementara itu, Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyampaikan apresiasi atas perkembangan positif yang ditunjukkan Kota Padang dalam membangun kehidupan yang lebih inklusif dan toleran, khususnya dalam satu hingga dua tahun terakhir. 


Ia menilai komitmen kepala daerah terlihat melalui berbagai kebijakan, pernyataan publik, hingga kunjungan langsung kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai kebersamaan.


"Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain," ujar Ikhsan.


Ia menjelaskan bahwa penilaian dalam Indeks Kota Toleran tidak hanya didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah semata, melainkan juga mempertimbangkan peran seluruh ekosistem kota, termasuk masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.


Menurut Ikhsan, kolaborasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang signifikan terhadap posisi Kota Padang dalam penilaian Indeks Kota Toleran.


"Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat," ungkapnya.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang bersifat inklusif sebagai landasan dalam menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman agama, adat, budaya, dan ras yang ada di Kota Padang.


Menurutnya, regulasi yang berpihak pada seluruh kelompok masyarakat akan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kehidupan sosial yang damai, saling menghormati, dan bebas dari diskriminasi.


"Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang," ujar Prof. Salmadanis.


Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang, SETARA Institute, FKUB, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya toleransi yang berkelanjutan. 


Pemerintah Kota Padang berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat harmoni sosial sekaligus meningkatkan capaian Indeks Kota Toleran, sehingga Kota Padang semakin dikenal sebagai kota yang aman, inklusif, serta menghargai keberagaman sebagai kekuatan dalam pembangunan. (**)

  


Padang – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan kembali menggelar Pasar Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. 


Kegiatan yang berlangsung di Halaman Masjid Raya Ganting, Kecamatan Padang Timur, pada Rabu (22/7/2026) ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok.


Pelaksanaan Pasar Murah merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tingginya permintaan masyarakat. 


Program ini digelar secara bergilir di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Padang Barat pada 21 Juli 2026, Kecamatan Padang Timur pada 22 Juli 2026, dan akan berlanjut di Kecamatan Pauh pada 23 Juli 2026.


Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan bahwa Pasar Murah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dan barang penting dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. 


Berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan sehari-hari disediakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari minyak goreng, beras, gula pasir, cabai, bawang, hingga kebutuhan pokok lainnya.


Menurutnya, beberapa komoditas dijual di bawah harga pasar sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.


Minyak goreng, misalnya, dijual seharga Rp15.000 per liter, lebih rendah dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu, gula pasir dijual Rp18.000 per kilogram, lebih murah dibandingkan harga pasar yang berada di kisaran Rp19.500 per kilogram.


"Pasar Murah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat terkait bahan pokok dan barang penting. Kami menyediakan berbagai kebutuhan, seperti minyak, bawang, beras, cabai, gula, serta kebutuhan mendasar lainnya bagi masyarakat," ujar Fizlan Setiawan.


Untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, Dinas Perdagangan Kota Padang juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan distributor dalam menyediakan kupon belanja. 


Kupon tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mendapatkan harga yang lebih murah lagi terhadap sejumlah komoditas yang dijual di lokasi Pasar Murah.


Fizlan menyebutkan tingginya animo masyarakat menjadi bukti bahwa keberadaan Pasar Murah sangat dibutuhkan, terutama dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.


"Animo masyarakat sangat tinggi karena mereka menginginkan harga yang lebih murah dari harga pasar. Ini tentu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama satu bulan ke depan, ditambah lagi adanya kupon dari stakeholder dan distributor sehingga harganya bisa lebih murah lagi," katanya.


Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang akan terus memaksimalkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar maupun Pasar Murah yang dilaksanakan secara berkala.


"Kami memaksimalkan upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan barang penting melalui kegiatan operasi pasar maupun Pasar Murah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan mendasar rumah tangga," jelasnya.


Lebih lanjut, Fizlan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen menjadikan Pasar Murah sebagai program rutin setiap bulan. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Kota Padang.


"Kegiatan Pasar Murah ini insyaallah akan rutin dilaksanakan setiap bulan dan digilir di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang," tambahnya.


Salah seorang warga, Zaimaniar, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan Pasar Murah tersebut. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang lebih murah, ditambah adanya potongan harga melalui kupon yang dibagikan Pemerintah Kota Padang, sangat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.


"Pasar Murah ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga barang lebih murah serta diskon dari kupon yang dibagikan Pemko Padang. Terima kasih untuk Pemko Padang, mudah-mudahan Pasar Murah seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan," ungkapnya.


Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padang berharap masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. 


Program Pasar Murah juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Padang melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. (**)