SUMBARNET - Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi bertema Sekolah Damai Tanpa Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) kepada sekitar 1.000 siswa di SMKN 3 Pekanbaru, Senin (6/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri melalui Satgaswil Riau dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Sosialisasi yang digelar di Pekanbaru tersebut dihadiri oleh tim Satgaswil Riau, jajaran guru, serta pihak sekolah. Kegiatan berlangsung dengan melibatkan sekitar 61 guru dan pelajar yang mengikuti materi secara aktif dan antusias.

Dalam kegiatan ini, tim Satgaswil Riau Densus 88 AT Polri memberikan edukasi mengenai bahaya penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang kini semakin menyasar generasi muda.

Para siswa diingatkan untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, game online, serta berbagai konten digital yang kerap menjadi sarana penyebaran paham tersebut.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan serta mampu merefleksikan materi yang disampaikan narasumber.

Kolaborasi antara aparat dan lingkungan pendidikan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman generasi muda mengenai bahaya paham IRET sekaligus menumbuhkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan.

Melalui sosialisasi ini, Satgaswil Riau berharap para pelajar memiliki kemampuan deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham IRET di lingkungan sekolah maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang berprestasi, waspada, dan berkomitmen menjaga perdamaian. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nasional sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, yang membahas evaluasi kinerja korporasi serta roadmap pengembangan usaha ke depan .

Menurut Nevi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri logam, khususnya aluminium dan mineral strategis lainnya. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan strategi yang matang, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku seperti alumina serta memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir.

“Penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan ekspansi produksi, tetapi harus didukung oleh ketahanan energi, efisiensi biaya, serta mitigasi risiko geopolitik yang komprehensif,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai fondasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja BUMN tambang. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko menjadi faktor kunci agar investasi besar di sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.

Selain itu, ia menekankan perlunya strategi mitigasi terhadap volatilitas harga energi dan logistik global yang berdampak langsung pada biaya produksi industri aluminium dan mineral. Dalam konteks ini, sinergi antar BUMN, khususnya dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif, menjadi sangat krusial.

Nevi juga mendorong optimalisasi cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi yang tidak terencana dapat mengancam ketahanan sumber daya nasional dalam jangka panjang, sehingga diperlukan keseimbangan antara ekspansi industri dan konservasi.

Di sisi lain, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti pentingnya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar. Penguatan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta kemitraan dengan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat.

“Momentum harga komoditas global harus dimanfaatkan secara bijak, bukan untuk ekspansi jangka pendek semata, tetapi untuk memperkuat fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” tutup Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET - Peringatan Hari Nelayan Nasional setaip 6 April dimaknai sebagai momentum refleksi terhadap nasib jutaan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup di laut. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan peringatan ini harus diikuti dengan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menurutnya, nelayan bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan dan maritim Indonesia.

“Hari Nelayan Nasional bukan sekadar peringatan. Ini adalah pengingat bahwa ada jutaan saudara kita yang menggantungkan hidup pada laut, dengan segala risiko yang tak pernah kecil,” ujarnya di Padang, Senin (6/4/2026).

Dia menegaskan, perannya di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan perikanan menjadi jalur strategis untuk memperjuangkan kebutuhan nelayan, baik melalui kebijakan maupun program bantuan langsung.

Rahmat menyebut, sejak berada di Komisi IV sudah berbagai aspirasi masyarakat pesisir diperjuangkan, seperti bantuan alat tangkap dan mesin tempel bagi nelayan. 

Bantuan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi saat melaut.

“Bantuan seperti mesin tempel ini bukan sekadar simbolis. Ini bagian dari upaya meningkatkan kapasitas produksi nelayan agar mereka lebih mandiri dan sejahtera,” kata Rahmat.

Dia menegaskan bantuan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan di tingkat pusat, sehingga harus tepat sasaran dan berdampak nyata. 

Rahmat juga mengingatkan program bantuan harus disertai pengawasan agar tidak berhenti pada distribusi semata, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, Rahmat menekankan kesejahteraan nelayan memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan negara. 

Dia menyebut, jika nelayan kuat, maka pengelolaan sumber daya laut akan lebih optimal.

“Nelayan sejahtera, Indonesia berdaulat. Itu prinsip yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan,” tegasnya.

Rahmat mendorong agar ke depan, program pemberdayaan nelayan tidak hanya berhenti pada bantuan alat, tetapi juga mencakup pelatihan, akses permodalan, serta perlindungan terhadap wilayah tangkap dari praktik ilegal.

Peringatan Hari Nelayan Nasional, menurutnya, harus menjadi titik evaluasi bersama agar negara benar-benar hadir bagi nelayan sebagai garda terdepan sektor maritim Indonesia. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya dari Jaringan Pemred Sumatera Barat (JPS). Penghargaan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kepedulian dalam aksi “Bakti untuk Negeri”, khususnya saat merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat.

Kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026), Zigo mengatakan penghargaan itu bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi juga menjadi amanah moral untuk terus bekerja dan hadir bagi masyarakat.

“Beberapa hari yang lalu, saya menerima penghargaan dari Jaringan Pemred Sumatera Barat. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kepedulian dalam ‘Bakti untuk Negeri’, khususnya dalam merespons bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat,” ujar Zigo.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap langkah, kebijakan, dan upaya yang dilakukan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi darurat bencana.

“Sebagai wakil rakyat, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi pengingat bagi kami untuk terus memastikan setiap langkah dan upaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih dalam situasi bencana, kehadiran negara dan kepedulian semua pihak menjadi sangat penting,” katanya.

Zigo menegaskan bahwa penanganan bencana membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, hingga masyarakat. Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana.

Sementara itu, Ketua Jaringan Pemred Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Zigo Rolanda merupakan bentuk apresiasi atas kepedulian dan kontribusinya terhadap masyarakat Sumatera Barat, terutama dalam situasi kebencanaan.

“Penghargaan ini kami berikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki komitmen nyata untuk masyarakat. Pak Zigo Rolanda menunjukkan kepedulian yang konsisten, khususnya dalam merespons berbagai persoalan masyarakat, termasuk saat terjadi bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat,” ujar Adrian.

Ia menambahkan, penghargaan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” merupakan bentuk penghormatan JPS kepada tokoh dan lembaga yang hadir serta berkontribusi nyata bagi daerah.

Adrian yang didampingi Sekretaris JPS, Gilang Gardhiolla Gusvero, menegaskan bahwa penghargaan tersebut juga menjadi simbol dukungan moral agar para tokoh penerima terus menjaga komitmen pengabdian kepada masyarakat.

“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus hadir bersama masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik bagi Sumatera Barat,” kata Adrian.

Lebih lanjut, Zigo menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan JPS. Ia menyebut penghargaan tersebut akan menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih maksimal demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus bekerja, hadir, dan berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya. (***)

SUMBARNET - Puluhan Alumni Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Padang (Ikasmantri) lintas angkatan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua PB Umum Ikasmantri, Rahyussalim. Pernyataan sikat tersebut dinyatakan pada kegiatan kegiatan silaturahmi lintas angkatan yang digelar di hotel Padang, Minggu (5/4).

Pernyataan sikap tersebut didukung oleh 30 angkatan dan dituangkan dalam dokumen tertulis yang dibacakan oleh salah seorang alumni. Dalam pernyataan itu, para alumni mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) untuk mengevaluasi kepemimpinan organisasi.

Dalam pernyataan sikap tersebut, alumni mendesak untuk diadakannya musyawarah luar biasa.

“Kami alumni lintas angkatan yang tergabung dari 30 angkatan menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua PB Umum Ikasmantri periode 2024–2028 dan meminta agar Mubeslub dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” demikian isi pernyataan tersebut.

Panitia silaturahmi lintas angkatan, Utama Fitri, menjelaskan bahwa mosi tidak percaya ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan dalam tata kelola organisasi.

Ia menyebut, kepemimpinan saat ini dinilai tidak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, sejumlah keputusan penting diambil tanpa melibatkan pengurus, termasuk dalam rapat pleno maupun proses pergantian sejumlah posisi strategis.

“Ada penggantian ketua harian, bendahara umum, hingga sekretaris umum yang dilakukan tanpa dasar yang jelas sesuai aturan organisasi,” ujarnya.

Utama Fitri juga berharap ke depan Ikasmantri dipimpin oleh sosok yang tidak otoriter, mampu mendengar aspirasi, serta mengedepankan musyawarah dan kebersamaan dalam menjalankan organisasi.

“Ke depan, kita butuh pemimpin yang tidak otoriter, mau bermusyawarah, dan mengutamakan kebersamaan,” jelasnya.

Humas panitia silaturahmi, Nita Syahril menambahkan dalam pertemuan silaturahmi itu langsung dibentuk panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC). “ Ya, ini bukti dari seriusan, kami juga sudah membentuk panitia SC dan OC,” ujarnya.

Hal senada disampaikan alumni angkatan 2019, Ricky Ardian, yang mendesak agar Mubeslub segera dilaksanakan. Ia menilai, penundaan hanya akan berdampak buruk bagi organisasi.

“Kalau ini dibiarkan berlarut, jelas akan merugikan kita semua,” katanya.

Dalam pernyataan sikap tersebut, para alumni juga menilai kepemimpinan PB Ikasmantri periode 2024–2028 telah menyimpang dari prinsip dasar organisasi.

Beberapa poin yang disoroti antara lain tidak dilibatkannya pengurus dalam pengambilan keputusan, pemecatan pengurus secara sepihak, serta gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan otoriter.

Selain itu, kepemimpinan saat ini juga dinilai tidak transparan dan tidak memahami tata kelola organisasi, sehingga berdampak pada arah organisasi yang dinilai tidak sehat.

Para alumni juga menegaskan bahwa Ikasmantri merupakan organisasi silaturahmi yang bersifat non-profit dan tidak seharusnya dijadikan sebagai wadah untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“PB Ikasmantri bukan milik individu, melainkan ruang bersama yang diikat oleh aturan, etika, dan tanggung jawab kolektif,” demikian salah satu poin dalam pernyataan tersebut.

Sebagai bentuk sikap tegas, para alumni menyatakan tidak bersedia menjadi bagian dari kepemimpinan yang dinilai menyalahi aturan dan menyimpang dari tujuan organisasi.

Mosi tidak percaya ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi Ikasmantri agar dapat kembali berjalan sesuai dengan prinsip kebersamaan, transparansi, dan semangat silaturahmi antaralumni. (juf)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partaj Gerindra yang juga Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade, menerima Medal of Honor dari Jaringan Pemred Sumbar (JPS) sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam membantu penanganan bencana di Sumatera Barat sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan masyarakat terdampak.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua JPS Adrian Tuswandi didampingi Penasihat JPS Novrianto Ucok bersama jajaran pengurus di Hotel Mercure Padang, Minggu (5/4/2026). Penyerahan dilakukan secara khusus karena Andre tidak dapat hadir saat pelantikan pengurus JPS periode 2025–2028 pada Kamis, 2 April lalu akibat menjalankan tugas negara di Jakarta.

Penasihat JPS Novrianto Ucok menegaskan, penghargaan itu diberikan bukan karena jabatan Andre sebagai anggota DPR RI, tetapi karena kontribusinya yang nyata dan berkelanjutan dalam membantu masyarakat korban bencana. Menurutnya, dari lebih 120 tokoh dan lembaga yang masuk dalam proses penilaian, Andre termasuk yang dinilai paling konsisten hadir sejak awal bencana hingga masyarakat mendapatkan hunian tetap.

“Ini bukan karena beliau anggota DPR RI. Tidak ada urusan itu. Beliau hadir sejak awal bencana, membantu sampai masyarakat mendapatkan hunian tetap, dan sampai sekarang masih terus bergerak untuk kepentingan masyarakat. Beliau all out dalam penanganan bencana di Sumbar,” katanya.

Ucok menambahkan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi moral masyarakat Sumatera Barat terhadap kepedulian yang ditunjukkan Andre di luar tanggung jawab formalnya sebagai anggota legislatif. “Kalau ada yang suka atau tidak suka, itu biasa. Tapi bagi kami, ini yang terbaik dari yang terbaik,” ujarnya.

Ketua JPS Adrian Tuswandi mengatakan, respons cepat Andre sejak hari pertama pascabencana menjadi salah satu faktor utama dalam penilaian.

“Saya mengikuti langsung bagaimana Pak Andre sudah sampai di lokasi sejak hari pertama bencana. Relawan terbanyak, bantuan terbanyak, alat berat terbanyak, itu nyata terlihat di lapangan,” katanya.

Menurut Adrian, penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap kerja nyata yang dirasakan langsung masyarakat “Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan JPS, siapa lagi?” ujarnya.

Menanggapi penghargaan tersebut, Andre Rosiade menyampaikan terima kasih kepada JPS dan menyebut penghargaan itu sebagai penyemangat untuk bekerja lebih keras bagi masyarakat Sumatera Barat.

Andre Rosiade menilai tantangan terbesar Sumatera Barat saat ini bukan hanya persoalan kebencanaan, tetapi juga kondisi ekonomi daerah yang membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Pertumbuhan ekonomi Sumbar hanya sekitar 3 persen, sementara inflasi mencapai 6 persen. Artinya daya beli masyarakat semakin tertekan. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar. 

Andre juga mengingatkan pentingnya menghentikan praktik pencitraan dan mendorong langkah konkret pembangunan daerah, terutama dalam menghadirkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. “Hentikan pencitraan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur dan masuknya investasi ke Sumatera Barat,” tegasnya.

Ia menilai minimnya lapangan kerja menjadi salah satu penyebab banyak lulusan perguruan tinggi memilih merantau ke luar daerah. “Ini pekerjaan rumah kita bersama. Kepala daerah harus bangun dari kelalaian. Mari bekerja serius membangun Sumatera Barat secara nyata,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Andre berharap penghargaan dari JPS menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat kebangkitan ekonomi serta pembangunan Sumatra Barat ke depan. (*)

SUMBARNET - Jaringan Pemred Sumbar (JPS) resmi menyerahkan Medal of Honor “Bakti untuk Negeri” kepada Andre Rosiade dalam seremoni yang digelar di Hotel Mercure Padang, Minggu (5/4/2026).

Penghargaan berupa medali dan piagam itu diberikan kepada tokoh peduli bencana di Sumatera Barat sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan pascabencana.

Dewan Penasehat JPS, Novrianto, mengatakan penentuan penerima Medal of Honor dilakukan melalui proses seleksi yang sangat ketat.

“Dari 110 tokoh dan lembaga, kami bersama tim seleksi memutuskan memilih enam tokoh dan enam lembaga untuk menerima penghargaan Medal of Honor,” ujar Novrianto.

Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menegaskan bahwa Andre Rosiade dinilai sangat layak menerima penghargaan tersebut.

Menurutnya, Andre menjadi salah satu figur yang berada di garda terdepan dalam memberikan bantuan ketika Sumatera Barat dilanda bencana, bahkan sejak hari pertama bersama Wakil Gubernur Sumbar.

“Pemberian Medal of Honor ‘Bakti untuk Negeri’ sudah sangat layak diberikan kepada Andre Rosiade sebagai garda terdepan dalam memberikan kontribusi bantuan saat Sumbar dilanda bencana,” ujar Adrian, didampingi Sekretaris JPS, Gilang Gardhiolla Gusvero.

Adrian juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian Andre terhadap Sumatera Barat secara menyeluruh, tidak terbatas pada daerah pemilihannya saja.

“JPS sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Andre Rosiade hingga saat ini yang begitu peduli pada Sumatera Barat, tidak hanya dapilnya. Ungkapan Untung Sumatera Barat Punya Andre Rosiade terasa begitu pas saat penghargaan ini disematkan,” tambahnya.

Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan JPS.

“Terima kasih atas penghargaan Medal of Honor ‘Bakti untuk Negeri’ dari JPS ini. Sudah saatnya Sumbar bangkit,” ujar Andre.

Dengan suara lirih, Andre juga sempat berbisik kepada Ketua JPS, Adrian Tuswandi, menyampaikan rasa bangga dan harunya atas penghargaan tersebut.

“Terima kasih JPS, bangga ambo dan terharu diganjar Medal of Honor dari JPS,” ujar Andre berbisik kepada Adrian.

Momen itu menambah suasana haru di ruang acara Hotel Mercure Padang. Penghargaan yang disematkan bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi menjadi pengakuan atas kepedulian dan kerja nyata bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya saat menghadapi masa-masa sulit pascabencana.

Andre menilai Sumatera Barat saat ini membutuhkan dorongan kebangkitan dari berbagai sektor agar mampu bangkit lebih kuat.

“Saat ini Sumbar tidak baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi rendah, persoalan narkoba tinggi, dan berbagai persoalan sosial lainnya tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk bersama-sama memikirkan langkah strategis menuju kebangkitan daerah.

“Kepada seluruh pemangku kepentingan di Sumbar, jago lah lai. Kabupaten dan kota harus memikirkan bagaimana daerah yang dipimpin bisa kembali bangkit, membangun infrastruktur yang baik. Cukuplah, jangan terlalu lama tertidur, jago lah lai,” tegasnya.

Penghargaan itu menjadi simbol penghormatan atas dedikasi dan kepedulian terhadap ranah Minang. Di tengah tantangan pascabencana, pesan kebangkitan yang digaungkan dalam seremoni tersebut menjadi harapan baru agar Sumatera Barat segera bangkit dan melangkah lebih kuat ke depan. (***)

SUMBARNET - Menyikapi tren peningkatan angka kriminalitas serta maraknya peredaran narkoba yang meresahkan masyarakat, Ikatan Keluarga Salareh Aia Nusantara (IKSA Nusantara) mengambil langkah tegas. Organisasi perantau ini menginisiasi Musyawarah Lintas Sektoral yang dipusatkan di Kantor Wali Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, pada Sabtu (4/4/2026).

Pertemuan besar ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., beserta tokoh-tokoh penting daerah, di antaranya Camat Palembayan Endrisasman, S.E., Wakapolsek Iptu Dedi Efendi, serta perwakilan Danramil/Babinsa. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Agam, Jondra Marjaya (Partai Demokrat) dan Zulpardi, S.Ag. (Partai PAN).

Musyawarah ini menunjukkan soliditas yang kuat dengan kehadiran seluruh Wali Nagari dari empat nagari hasil pemekaran, para Wali Jorong, Ketua Pemuda, unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, hingga perwakilan perantau.

*Lima Kesepakatan Strategis*

Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun tegas tersebut, para peserta musyawarah menyepakati lima poin utama sebagai garda pertahanan nagari:

-Komitmen Bersama: Seluruh elemen masyarakat berjanji untuk memberantas peredaran narkoba dan praktik judi online di wilayah Salareh Aia Raya tanpa pandang bulu.

-Payung Hukum: Pihak Nagari segera menyiapkan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Ketertiban dan Keamanan Umum sebagai landasan legalitas tindakan di lapangan.

-Revitalisasi Kearifan Lokal: Mengaktifkan kembali peran Parik Paga Nagari dan Dubalang di setiap kaum. Personel ini sekaligus akan mengemban tugas sebagai Duta Anti Narkoba.

-Patroli Gabungan: Pembentukan tim khusus patroli yang melibatkan sinergi dari Polsek, perangkat Nagari, Ninik Mamak, unsur pemuda, dan tokoh masyarakat.

-Pemberdayaan Pemuda: Mengalihkan energi negatif dengan mengaktifkan kembali kegiatan kepemudaan yang positif, baik di bidang olahraga maupun keagamaan.

*Membentengi Generasi Muda*

Ketua Umum IKSA Nusantara, Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., yang juga merupakan tokoh masyarakat Palembayan, menegaskan bahwa musyawarah ini adalah solusi konkret untuk memutus rantai penyakit masyarakat.

"Dengan diadakannya musyawarah ini, tentunya kita berharap mampu membentengi generasi muda di Salareh Aia Raya khususnya, dan Kecamatan Palembayan umumnya, dari pengaruh negatif narkoba, judi online, dan penyakit masyarakat lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Pak Anto tersebut.

Langkah ini diharapkan menjadi pilot project bagi wilayah lain di Kabupaten Agam dalam mengintegrasikan peran perantau dan masyarakat lokal guna menciptakan lingkungan nagari yang aman, tertib, dan religius. (ded)

SUMBARNET - Langkah karier Topan Obaja Putra Ginting kini terhenti di balik jeruji besi. Mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara itu resmi divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Rabu (1/4/2026).

Dalam sidang yang berlangsung tegang, majelis hakim yang diketuai Mardison menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap serta terlibat dalam kesepakatan commitment fee proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.

Tak hanya hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

“Perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan tindak pidana korupsi,” ujar hakim dalam amar putusan.

Dalam perkara yang sama, terdakwa lainnya, Rasuli Efendi Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dijatuhi hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Berbeda dengan Topan, Rasuli dinilai lebih kooperatif karena mengakui perbuatannya serta telah mengembalikan uang pengganti sebesar Rp250 juta kepada negara.

Kasus ini bermula dari pengaturan proyek peningkatan jalan provinsi di dua ruas, yakni Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot dengan total anggaran mencapai Rp165,8 miliar.

Berdasarkan dakwaan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, kedua terdakwa dijanjikan commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek oleh pihak swasta.

Dalam pembagiannya, Topan disebut menerima jatah 4 persen, sementara Rasuli memperoleh 1 persen dari nilai proyek tersebut.

Majelis hakim menilai sikap Topan yang tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya menjadi salah satu faktor yang memberatkan dalam penjatuhan vonis.

Selain itu, perbuatan para terdakwa dinilai telah mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Majelis hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada para terdakwa dan jaksa untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menghadiri kegiatan Alek Kapalo Banda di Jorong Gunung Bungsu, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Sabtu (4/4/2026). Dalam kesempatan itu, Zigo menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pascabencana di wilayah tersebut.

Kegiatan adat yang menjadi tradisi masyarakat setempat itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kabupaten Tanah Datar, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.

Menurut Zigo, Alek Kapalo Banda bukan hanya tradisi adat sebagai bentuk rasa syukur atas karunia air dan kesuburan, tetapi juga momentum untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat pascabencana.

“Tema tahun ini sangat relevan, yakni meneguhkan persatuan dan merawat kebersamaan dalam menjawab tantangan pascabencana. Ini menunjukkan semangat gotong royong masyarakat yang harus terus kita jaga,” ujar Zigo Rolanda.

Ia mengungkapkan, di balik suasana kebersamaan tersebut, masyarakat masih menghadapi dampak bencana yang cukup berat. Sejumlah infrastruktur vital mengalami kerusakan, mulai dari jalan yang putus hingga saluran irigasi dan jembatan.

“Jalan Gunung Bungsu–Tambangan putus, sembilan titik saluran irigasi rusak, dua jalan usaha tani rusak, serta lima jembatan mengalami kerusakan. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi V DPR RI,” katanya.

Zigo menambahkan, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait percepatan pembangunan infrastruktur di Nagari Batipuh Baruah.

“Sebagai Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, ini menjadi perhatian serius. Negara harus hadir dalam setiap persoalan masyarakat, terlebih dalam kondisi bencana,” tegasnya.

Untuk penanganan irigasi, Zigo menyebut telah meminta BWS V Sumatera Barat segera turun ke lapangan pada pekan depan guna meninjau langsung kerusakan dan mempercepat proses penanganan.

Sementara untuk infrastruktur jalan, pihaknya akan mendorong melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

“Kami akan mendorong perbaikan melalui program Inpres Jalan Daerah dan meminta pemerintah daerah segera mengusulkan agar bisa segera ditindaklanjuti. Kami juga siap memberikan surat dukungan sebagai bagian dari upaya percepatan,” jelasnya.

Ia berharap langkah tersebut menjadi awal pemulihan sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nagari dapat kembali berjalan normal.

“Semoga ini menjadi langkah awal percepatan pemulihan, agar aktivitas masyarakat kembali normal dan ekonomi nagari kembali bergerak,” tutup Zigo. (***)