SUMBARNET – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I dan Seminar Nasional pada Sabtu, 24 Oktober 2026, bertempat di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Sumatera Barat.


Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Peran Organisasi dan Advokasi Hukum untuk Pembangunan Berkeadilan.” Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi ARUN Sumatera Barat untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas advokasi hukum, serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.


Musda I dan Seminar Nasional ini juga menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan penegakan hukum, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pentingnya kepastian hukum dalam mendukung pembangunan daerah yang berintegritas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.


Melalui kegiatan tersebut, ARUN Sumbar diharapkan mampu mempertegas posisi organisasi sebagai wadah perjuangan advokasi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan.


Hadirkan Tokoh Nasional dan Pimpinan Penegak Hukum


Seminar nasional yang menjadi bagian dari rangkaian Musda I ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur organisasi advokasi, kepolisian, dan kejaksaan. Para pembicara dijadwalkan menyampaikan pandangan serta gagasan mengenai penguatan organisasi, sinergi penegakan hukum, dan pengawalan pembangunan daerah.


Narasumber pertama adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., yang membawakan topik “Strategi Penguatan Peran Organisasi dalam Mendorong Advokasi Hukum yang Progresif dan Berkeadilan bagi Rakyat.”


Materi ini relevan dengan kebutuhan organisasi advokasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan pendekatan advokasi yang mampu menjawab persoalan hukum di tengah masyarakat.


Peran organisasi advokasi tidak hanya berkaitan dengan pendampingan terhadap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi juga mencakup edukasi hukum, penguatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, serta upaya mendorong akses terhadap keadilan yang lebih luas.


Advokasi yang progresif juga menuntut organisasi untuk mampu membaca perkembangan persoalan sosial dan hukum, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, serta mengedepankan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Narasumber kedua adalah Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H., dengan topik “Sinergi Kepolisian dan Masyarakat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan untuk Mendukung Pembangunan Daerah.”


Pembahasan ini menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.


Sinergi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan kepentingan umum.


Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, menyampaikan informasi, serta mengawasi pelaksanaan hukum secara bertanggung jawab dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung keberlangsungan pembangunan daerah.


Sementara itu, narasumber ketiga adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H., yang mengangkat topik “Optimalisasi Fungsi Kejaksaan dalam Mengawal Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pembangunan Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan.”


Materi ini menyoroti pentingnya peran kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan ketentuan hukum.


Kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa kepastian hukum dan integritas dalam pengelolaan program pembangunan, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat berpotensi menghadapi berbagai hambatan.


Karena itu, penguatan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.


Kehadiran perspektif dari kepolisian, kejaksaan, dan organisasi advokasi diharapkan dapat memperkaya diskusi serta membuka ruang pertukaran gagasan mengenai upaya membangun sistem hukum yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.


Musda I Jadi Momentum Konsolidasi dan Penguatan Organisasi


Selain seminar nasional, pelaksanaan Musda I memiliki arti penting bagi perjalanan organisasi ARUN di Sumatera Barat. Musyawarah daerah menjadi forum untuk memperkuat konsolidasi internal, mengevaluasi kebutuhan organisasi, serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan.


Melalui forum tersebut, organisasi diharapkan mampu membangun fondasi kelembagaan yang semakin solid, memperjelas prioritas kerja, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program advokasi di berbagai wilayah Sumatera Barat.


Penguatan organisasi juga perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi anggota, penataan mekanisme kerja, serta pembentukan jaringan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.


Dengan demikian, keberadaan ARUN tidak berhenti pada struktur kelembagaan semata, tetapi dapat diwujudkan melalui program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan informasi, pendampingan, dan akses terhadap layanan hukum.


Musda I juga menjadi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen seluruh unsur organisasi agar pelaksanaan tugas advokasi berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum.


Mevrizal: ARUN Harus Hadir Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat


Ketua DPD ARUN Sumatera Barat, Mevrizal, S.H., M.H., menempatkan pelaksanaan Musda I dan Seminar Nasional ini sebagai momentum untuk memperkuat eksistensi organisasi sekaligus menegaskan komitmen ARUN dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat.


Menurutnya, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas advokasi, sehingga keberadaan ARUN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum.


“Melalui Musyawarah Daerah I dan Seminar Nasional ini, kami ingin memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan visi dan langkah seluruh jajaran ARUN Sumatera Barat, serta merumuskan program kerja yang lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mevrizal.


Ia menegaskan, organisasi advokasi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu masyarakat memahami hak-haknya, memperoleh akses terhadap keadilan, serta mendapatkan pendampingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Menurut Mevrizal, persoalan hukum yang dihadapi masyarakat membutuhkan perhatian serius dan pendekatan yang profesional. Karena itu, organisasi advokasi harus mampu hadir sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum, tanpa mengabaikan prinsip objektivitas, integritas, dan penghormatan terhadap proses hukum.


“Bagi kami, advokasi bukan sekadar berbicara tentang persoalan hukum, tetapi juga bagaimana memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya, mendapatkan pendampingan yang tepat, serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. ARUN harus menjadi organisasi yang responsif terhadap persoalan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi nyata,” katanya.


Mevrizal juga menilai, penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat diwujudkan hanya melalui kerja satu institusi. Diperlukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang baik antara organisasi masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.


Karena itu, ia berharap seminar nasional tersebut dapat menjadi wadah dialog konstruktif untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai peran masing-masing pihak dalam membangun sistem hukum yang memberikan kepastian sekaligus menjunjung tinggi rasa keadilan.


“Kami berharap melalui seminar nasional ini terbangun kesamaan pandangan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Organisasi advokasi, kepolisian, kejaksaan, pemerintah, dan masyarakat perlu membangun sinergi agar persoalan hukum dapat ditangani secara tepat dan pembangunan daerah berjalan dengan baik,” ungkapnya.


Dorong Advokasi Hukum yang Profesional dan Berintegritas


Lebih lanjut, Mevrizal berharap Musda I menjadi titik awal bagi ARUN Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperluas jangkauan pelayanan advokasi kepada masyarakat.


Ia menilai, tantangan organisasi advokasi ke depan semakin beragam. Perkembangan persoalan sosial, dinamika pembangunan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan perlindungan hukum menuntut organisasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kapasitas anggotanya.


Menurutnya, setiap program organisasi perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan yang solutif dan berorientasi pada penyelesaian persoalan secara bertanggung jawab.


“Harapan kami, Musda I ini tidak hanya menjadi agenda formal organisasi, tetapi benar-benar menghasilkan keputusan dan program kerja yang bisa dilaksanakan. Kami ingin ARUN Sumatera Barat semakin kuat secara kelembagaan, semakin profesional dalam menjalankan advokasi, serta semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.


Ia juga menekankan bahwa profesionalisme dan integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan advokasi. Pendampingan hukum harus dilaksanakan dengan mengedepankan fakta, menghormati prosedur hukum, dan tidak mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat.


Dengan prinsip tersebut, organisasi advokasi diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap proses penyelesaian persoalan hukum.


Mevrizal turut berharap terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara ARUN Sumbar dan berbagai lembaga terkait, sehingga program edukasi hukum, pendampingan masyarakat, serta kegiatan sosial yang berkaitan dengan akses keadilan dapat dilaksanakan secara lebih luas dan efektif.


Advokasi Hukum sebagai Bagian dari Pembangunan Berkeadilan


Tema yang diangkat dalam kegiatan ini menegaskan bahwa pembangunan berkeadilan tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh perlindungan hukum, kesempatan yang setara, dan akses terhadap pelayanan publik yang layak.


Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua unsur penting yang harus berjalan beriringan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Kebijakan dan program pembangunan perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.


Dalam konteks tersebut, organisasi advokasi memiliki ruang untuk berperan melalui pendidikan hukum, pendampingan masyarakat, penyampaian aspirasi, serta pengawasan sosial yang dilakukan secara konstruktif dan bertanggung jawab.


Sementara itu, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan aturan dilaksanakan secara profesional, hak-hak masyarakat terlindungi, dan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kolaborasi antara organisasi advokasi, kepolisian, kejaksaan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat ekosistem penegakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan.


Melalui forum seminar nasional ini, berbagai gagasan mengenai penguatan organisasi, sinergi penegakan hukum, dan tata kelola pembangunan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang mendukung kepentingan masyarakat Sumatera Barat.


Perkuat Komitmen untuk Sumatera Barat yang Lebih Berkeadilan


Pelaksanaan Musda I dan Seminar Nasional DPD ARUN Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach Padang diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat di bidang hukum.


Tidak hanya menjadi forum pertukaran pemikiran, kegiatan ini juga diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk membangun organisasi yang solid, meningkatkan kualitas advokasi, serta memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak.


Bagi ARUN Sumbar, keberhasilan organisasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh struktur dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh sejauh mana program-programnya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Mevrizal berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi pijakan bagi ARUN Sumatera Barat untuk terus berkembang sebagai organisasi yang profesional, berintegritas, dan konsisten memperjuangkan akses keadilan.


“Kami ingin ARUN Sumatera Barat tumbuh menjadi organisasi yang dipercaya masyarakat, mampu menjalankan advokasi secara profesional, dan berkontribusi dalam menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan pembangunan di Sumatera Barat dapat berlangsung dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, serta kepentingan rakyat,” tutup Mevrizal.


Dengan terselenggaranya Musda I dan Seminar Nasional ini, DPD ARUN Sumatera Barat diharapkan semakin mantap dalam menjalankan peran organisasi, memperkuat advokasi hukum, serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (**)

 


Bukittinggi,SUMBAR NET.ID- Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melaksanakan pekerjaan peningkatan trotoar dan saluran drainase Jalan Soekarno Hatta, yang dilaksanakan CV. Dwi Tunggal Jaya. Meskipun terjadi dugaan  keterlambatan, pelaksana komit untuk untuk melakukan percepatan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu pelaksanaan kontrak yang berlaku.


Hal ini disampaikan dalam rapat Show Cause Meeting (SCM) II, terkait pekerjaan Peningkatan Trotoar dan Saluran Drainase Jalan Soekarno Hatta. Kegiatan yang juga dihadiri pihak kejaksaan negeri ini, berlangsung di Kantor Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Jumat, 23 Oktober 2026.


Kepala Dinas PUPR Kota Bukittinggi, Rahmat Afrisyaf Elsa, menjelaskan, rapat SCM II dilaksanakan sebagai tindak lanjut evaluasi progres pekerjaan, sekaligus membahas kendala di lapangan dan langkah percepatan penyelesaian sesuai ketentuan kontrak. Melalui rapat ini, penyedia jasa menyampaikan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan menyelesaikannya sesuai batas waktu kontrak. Upaya percepatan tersebut diharapkan dilakukan melalui optimalisasi tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan material dan peralatan, serta peningkatan produktivitas di lapangan.


"Hasil rapat, pelaksana menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pekerjaan bersama pihak terkait. Evaluasi meliputi progres fisik, pemenuhan persyaratan teknis, kualitas konstruksi, serta pencapaian target penyelesaian pekerjaan," ungkapnya.


Rahmat AE menambahkan, apabila penyedia tidak memenuhi kewajiban kontraktual, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi apabila persyaratannya terpenuhi.


Dalam rapat tersebut, lanjut Rahmat AE, juga disampaikan bahwa,

Konsultan Pengawas turut berperan dalam memantau perkembangan progres fisik serta 

memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, volume, 

mutu dan ketentuan kontrak. Hasil pengawasan dan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


Pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan bahwa komitmen penyedia harus diwujudkan melalui kemajuan fisik pekerjaan yang nyata, pemenuhan persyaratan mutu dan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Oleh karena itu, realisasi progres pekerjaan akan terus dipantau dan dievaluasi oleh pihak terkait sebagai dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.


"Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Trotoar dan Saluran Drainase Jalan Soekarno Hatta secara bertanggung jawab, dengan mengutamakan kualitas konstruksi, keselamatan masyarakat, ketertiban pelaksanaan pekerjaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah," tutupnya.(**)

 


SUMBARNET - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (FISIP UNAND) memperkuat kolaborasi guru dan orang tua melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di TK Mutiara Ananda, Kota Padang, Jumat (23/10/2026). Kegiatan ini berfokus pada penguatan komunikasi efektif dan sinergi sekolah–keluarga untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini.


Mengangkat tema “Membangun Komunikasi Efektif, Teamwork, Relasi, dan Komunikasi Sekolah–Keluarga pada Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Padang”, kegiatan tersebut diikuti guru dan orang tua murid untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya komunikasi positif dalam pendidikan anak.


Tim pengabdian terdiri atas tiga dosen FISIP UNAND, yakni Dr. Ernita Arif, M.Si., Dr. Yesi Puspita, M.Si., dan Dr. Rahmi Surya Dewi, M.Si. Ernita Arif dan Yesi Puspita bertindak sebagai pemateri, sedangkan Rahmi Surya Dewi memandu kegiatan. Tim juga melibatkan mahasiswa Neneng Isnania dan Nibras Khalida Bahri Chaniago.


Untuk memperkaya pembahasan, tim menghadirkan Dr. Syamsul Bahri, S.T., M.M., praktisi pendidikan sekaligus dosen Manajemen Universitas Ekasakti, yang membahas manajemen dan pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini.


Dalam pemaparannya, Ernita Arif menyampaikan materi “Membangun Komunikasi Santun dan Menyenangkan”. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan, tetapi juga mampu membangun kenyamanan, kepercayaan, dan sikap saling menghargai.


“Komunikasi yang santun dan menyenangkan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang baik antara guru, orang tua, dan anak. Anak tidak hanya belajar dari nasihat, tetapi juga mencontoh cara orang dewasa berbicara, mendengarkan, dan menyelesaikan persoalan,” kata Ernita.


Ia menjelaskan, kebiasaan berkomunikasi secara positif perlu diterapkan secara konsisten, baik di sekolah maupun di rumah, agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan sikap dan perilakunya.


Sementara itu, Yesi Puspita membawakan materi “Membangun Branding Lembaga Pendidikan”. Materi tersebut membahas pentingnya identitas dan citra positif lembaga pendidikan untuk meningkatkan pengenalan serta kepercayaan masyarakat.


“Branding lembaga pendidikan bukan sekadar promosi, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan, karakter lembaga, dan pengalaman positif yang dirasakan orang tua serta peserta didik,” ujar Yesi.


Menurutnya, kualitas layanan dan pengalaman positif menjadi bagian penting dalam membangun citra lembaga pendidikan di tengah masyarakat.


Adapun Syamsul Bahri menyampaikan materi “Sinergi Orang Tua dan Guru: Paradigma Baru dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini”. Ia menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam pengelolaan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak.


“Sinergi antara guru dan orang tua diperlukan agar pendidikan di sekolah berjalan selaras dengan pengasuhan di rumah. Komunikasi terbuka, kesamaan pemahaman, dan kejelasan peran menjadi kunci dalam membangun kerja sama tersebut,” kata Syamsul.


Antusiasme peserta terlihat selama sesi diskusi. Guru dan orang tua aktif mengajukan pertanyaan serta membahas berbagai persoalan terkait komunikasi, hubungan sekolah–keluarga, dan upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi anak.


Kepala TK Mutiara Ananda, Rita, M.Pd., menyambut baik kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dosen FISIP UNAND tersebut. Ia mengapresiasi program yang memberikan kesempatan kepada guru dan orang tua untuk memperluas wawasan sekaligus bertukar pemikiran mengenai pendidikan anak usia dini.


“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru dan orang tua untuk menambah wawasan serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya kerja sama dalam mendukung pendidikan anak. Sinergi sekolah dan keluarga diharapkan semakin baik melalui komunikasi yang terbuka,” ujar Rita.


Melalui kegiatan ini, FISIP UNAND berupaya menghadirkan kontribusi keilmuan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dosen, praktisi pendidikan, mahasiswa, guru, dan orang tua diharapkan berlanjut dalam praktik komunikasi serta kemitraan yang lebih baik untuk mendukung pendidikan anak usia dini di Kota Padang. (EA)

 


PAYAKUMBUH — Dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan hidup dan menciptakan kawasan yang hijau, asri, serta berkelanjutan, Kapolres 50 Kota AKBP Syaiful Wachid, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres 50 Kota melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka program Green Policing, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus wujud komitmen institusi kepolisian dalam mendukung gerakan penghijauan. Melalui program ini, Polres 50 Kota berupaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Penanaman pohon tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Pohon yang ditanam diharapkan dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang, baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Kapolres 50 Kota AKBP Syaiful Wachid menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian penting dari tanggung jawab bersama. Menurutnya, Polri tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mendorong berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi kehidupan masyarakat.

“Melalui program Green Policing ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Penanaman pohon merupakan salah satu langkah sederhana, tetapi memiliki manfaat yang besar bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” kata Kapolres.

Ia berharap, kegiatan penghijauan yang dilaksanakan Polres 50 Kota dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kesadaran menjaga alam, menurutnya, perlu ditanamkan sejak dini dan diwujudkan melalui kebiasaan sederhana, seperti menanam serta merawat pohon, menjaga kebersihan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan.

Green Policing, Wujud Kepedulian Polri terhadap Lingkungan

Program Green Policing merupakan pendekatan yang mendorong peran kepolisian dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui edukasi, keteladanan, dan kegiatan nyata di tengah masyarakat.

Melalui program tersebut, Polri diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas, dunia pendidikan, pelaku usaha, serta masyarakat untuk menjaga kelestarian alam secara berkelanjutan.

Penanaman pohon menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara konsisten dan disertai pemeliharaan yang baik. Selain membantu memperbaiki kualitas udara, keberadaan pepohonan juga dapat memberikan keteduhan, mendukung keanekaragaman hayati, menjaga kondisi tanah, serta membantu mengurangi dampak lingkungan akibat berkurangnya kawasan hijau.

Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan Kapolres 50 Kota bersama jajaran PJU tersebut diharapkan tidak berhenti pada proses penanaman semata. Perawatan dan pemantauan pertumbuhan pohon juga menjadi bagian penting agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat nyata dalam jangka panjang.

Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Alam

Kapolres 50 Kota AKBP Syaiful Wachid juga diharapkan dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung gerakan penghijauan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan lingkungan, terutama melalui tindakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah, maupun fasilitas umum.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan investasi untuk masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat bagi anak cucu kita kelak. Karena itu, mari bersama-sama menjaga alam, merawat pohon yang telah ditanam, dan membiasakan perilaku yang ramah lingkungan,” harap Kapolres.

Semangat kebersamaan tersebut sejalan dengan tujuan program Green Policing, yakni membangun hubungan yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, upaya pelestarian lingkungan diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang berkesinambungan.

Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan penghijauan juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kesadaran tersebut perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya lingkungan yang sehat, tetapi juga memiliki kemauan untuk berperan aktif dalam menjaganya.

Wujudkan Lingkungan Hijau untuk Generasi Mendatang

Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon dalam rangka Green Policing oleh Polres 50 Kota menjadi salah satu bentuk kontribusi kepolisian dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan lestari.

Komitmen tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan yang berkesinambungan, disertai upaya edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, gerakan penghijauan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, melainkan berkembang menjadi budaya positif yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Polres 50 Kota menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga lingkungan. Kepedulian terhadap alam merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan melalui langkah nyata, mulai dari menanam pohon, merawat tanaman, menjaga kebersihan, hingga mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan.

Pada akhirnya, Green Policing menjadi pengingat bahwa keamanan dan kenyamanan masyarakat juga berkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang sehat. Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat bagi kehidupan, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.

Dengan semangat tersebut, Polres 50 Kota diharapkan terus mengambil peran aktif dalam mendukung pelestarian lingkungan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan alam yang hijau, asri, dan berkelanjutan.

Green Policing: Bersama Menjaga Lingkungan untuk Masa Depan yang Lebih Baik. (**)

 


BUKITTINGGI – Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto, S.I.K., M.Si., mengunjungi SMAS Taruna Bangsa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kepada para siswa-siswi agar terus meningkatkan prestasi, memperkuat karakter, serta mempersiapkan diri menjadi generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas.

Kunjungan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam mendorong tumbuhnya generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, serta keberanian untuk meraih cita-cita.

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Bukittinggi memberikan dorongan kepada para pelajar agar senantiasa tekun dalam menuntut ilmu, menghormati guru dan orang tua, serta menjadikan pendidikan sebagai landasan utama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Oleh karena itu, para pelajar harus mampu memanfaatkan masa muda dengan kegiatan yang positif, produktif, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi, berani bermimpi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan motivasi dan semangat kepada para pelajar agar terus belajar, meningkatkan prestasi, serta membangun karakter yang kuat. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda, sehingga sejak dini mereka harus mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kedisiplinan, akhlak yang baik, dan rasa tanggung jawab,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh sikap, perilaku, dan karakter yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, para pelajar diharapkan mampu menyeimbangkan prestasi pendidikan dengan pembentukan kepribadian yang baik.

Kapolresta juga mengingatkan para siswa agar senantiasa berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Menurutnya, lingkungan yang positif dapat membantu pelajar mengembangkan potensi diri, sedangkan pergaulan yang tidak sehat berpotensi menghambat pendidikan dan masa depan mereka.

“Adik-adik harus mampu memilih pergaulan yang baik, menjauhi hal-hal negatif, dan menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Isi masa muda dengan belajar, berkarya, berorganisasi secara positif, serta mengembangkan bakat dan kemampuan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, tetapi iringi setiap impian itu dengan usaha, disiplin, dan doa,” pesannya.

Polri Dorong Generasi Muda Berkarakter dan Berprestasi

Kehadiran Kapolresta Bukittinggi di lingkungan sekolah juga mencerminkan pentingnya sinergi antara Polri dan lembaga pendidikan dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas.

Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk kepolisian. Melalui pendekatan yang humanis dan kegiatan yang memberikan inspirasi, Polri diharapkan dapat menjadi mitra bagi para pelajar dalam membangun kesadaran tentang pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab sebagai warga negara.

Dalam konteks tersebut, para pelajar diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai akademik, tetapi juga mampu mengembangkan sikap saling menghormati, toleransi, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong.

Kapolresta Bukittinggi berharap, para siswa SMAS Taruna Bangsa dapat menjadikan motivasi yang diberikan sebagai dorongan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kemampuan, dan membuktikan bahwa generasi muda mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami berharap para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jadilah anak-anak muda yang mampu membanggakan keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Raih prestasi setinggi mungkin, tetapi tetap junjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab,” tuturnya.

Ia juga berharap para siswa dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif. Hal itu dapat dimulai melalui tindakan sederhana, seperti menaati peraturan sekolah, menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik dengan sesama teman, serta berani menolak ajakan yang mengarah pada perilaku negatif.

Menyiapkan Generasi Menuju Indonesia Emas

Semangat membangun generasi muda yang unggul sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas, yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, berpengetahuan luas, memiliki daya saing, dan berkarakter kuat.

Para pelajar sebagai calon pemimpin masa depan harus mampu menghadapi perkembangan zaman dengan bekal pendidikan, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan.

Untuk itu, Kapolresta Bukittinggi mengajak seluruh siswa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar yang dimiliki. Setiap proses pembelajaran, pengalaman, dan tantangan hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk mental yang tangguh.

“Generasi muda adalah harapan bangsa. Teruslah berkarya, manfaatkan waktu untuk hal-hal positif, jauhi pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri, dan jadilah generasi yang membanggakan. Masa depan yang baik harus dipersiapkan mulai sekarang melalui kerja keras, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus belajar,” ujarnya.

Menurutnya, keberanian untuk bermimpi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Para pelajar perlu menetapkan tujuan, mengenali potensi diri, mengasah kemampuan, serta konsisten menjalani proses untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Ia menambahkan, pembentukan karakter sejak usia sekolah merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Generasi yang memiliki integritas, kepedulian, dan tanggung jawab diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat.

Wujud Kepedulian Polri terhadap Dunia Pendidikan

Kunjungan Kapolresta Bukittinggi ke SMAS Taruna Bangsa diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian, pihak sekolah, dan para pelajar. Kedekatan tersebut penting untuk membangun komunikasi yang baik sekaligus menanamkan pemahaman bahwa Polri hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.

Melalui kegiatan motivasi seperti ini, para pelajar diharapkan semakin memahami pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Kapolresta Bukittinggi juga berharap para siswa mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitarnya, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan semangat belajar dan karakter yang kuat, generasi muda diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berprestasi, serta mampu menghadapi tantangan masa depan.

Pesan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan generasi muda tidak hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi juga dari nilai-nilai kebaikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan Polri, diharapkan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, kuat dalam karakter, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa.

Raih prestasi, bangun karakter, dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Polri bersama masyarakat terus mendorong lahirnya generasi muda yang inspiratif, berintegritas, dan siap berkontribusi bagi Indonesia Emas. (**)

 


PADANG PANJANG — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat, Brigjen Pol. Solihin, S.I.K., M.H., CSPHR., melaksanakan kunjungan ke Yayasan Rahmah El Yunusiyyah Perguruan Diniyah Puteri, Kota Padang Panjang, Kamis (22/10/2026) pagi. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka resepsi peringatan Hari Santri Nasional 2026 dengan mengusung tema “Saatnya Santri Membangun Negeri”.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran jajaran kepolisian di lingkungan pendidikan Islam tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga pendidikan, sekaligus mendorong peran strategis santri dalam menjaga persatuan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sumatera Barat didampingi Irwasda Polda Sumatera Barat Kombes Pol. Bambang Purwanto, S.I.K., serta Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., bersama para pejabat utama Polres Padang Panjang.

Turut hadir Wakil Ketua Yayasan Rahmah El Yunusiyyah Perguruan Diniyah Puteri, Fauzi Fauzan, Lc., S.Fils.I., pimpinan perguruan Fauziah Fauzan El Muhammady, S.E., Akt., M.Si., pembina yayasan Faiz Fauzan El Muhammady Dt. Bagindo Marajo, serta para dosen, guru, dan santri Perguruan Diniyah Puteri.

Kehadiran para pejabat kepolisian dan pimpinan lembaga pendidikan tersebut mencerminkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara institusi kepolisian, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, dan generasi muda, khususnya kalangan santri.

Rangkaian Acara Berlangsung Khidmat

Rangkaian resepsi Hari Santri Nasional diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Diniyah Puteri. Suasana semakin khidmat dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan doa bersama.

Acara juga dimeriahkan dengan penampilan Rahma Ethnic Orchestra Diniyah Puteri yang menambah semarak kegiatan sekaligus memperlihatkan kreativitas dan potensi seni para santri.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sambutan pimpinan perguruan, pemutaran video tron, serta rangkaian acara lainnya yang menjadi bagian dari peringatan Hari Santri Nasional. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi santri dan pesantren dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa santri memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa. Melalui pendidikan agama, pembentukan akhlak, penguatan wawasan kebangsaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, santri diharapkan mampu menjadi generasi yang berintegritas dan siap menghadapi berbagai tantangan zaman.

Kapolres Padang Panjang: Santri Harus Menjadi Generasi yang Berkarakter dan Berkontribusi bagi Bangsa

Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menilai peringatan Hari Santri Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan nilai-nilai toleransi, serta mendorong generasi muda agar terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pengamalan nilai-nilai agama.

Menurutnya, santri memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa karena tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan dan pemahaman keagamaan, tetapi juga dididik untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, serta kepedulian terhadap sesama.

“Peringatan Hari Santri Nasional ini hendaknya menjadi momentum bagi seluruh santri untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat akhlak, serta menumbuhkan semangat cinta Tanah Air. Santri harus mampu menjadi generasi yang berilmu, berkarakter, berintegritas, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Kapolres.

AKBP Wisnu Hadi juga menekankan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, menjunjung tinggi nilai moral, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Ia berharap para santri Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang dapat terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan prestasi, dan memanfaatkan kesempatan belajar sebaik-baiknya. Dengan bekal pendidikan yang kuat, santri diharapkan mampu menjadi pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.

“Harapan kita, para santri dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, budaya, dan kebangsaan. Teruslah belajar, berkarya, menjaga persatuan, serta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat,” harapnya.


Polri dan Lembaga Pendidikan Perkuat Sinergi

Kunjungan Wakapolda Sumatera Barat bersama jajaran kepolisian ke Perguruan Diniyah Puteri juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi antara Polri dan lembaga pendidikan.

Sinergi tersebut dinilai penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif, sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menaati aturan, menghormati perbedaan, serta menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara itu, Polri terus membutuhkan dukungan masyarakat dan institusi pendidikan untuk membangun kesadaran bersama mengenai keamanan, ketertiban, serta pentingnya mencegah berbagai perilaku yang dapat merugikan masa depan generasi muda.

Melalui hubungan yang baik dengan lingkungan pendidikan, diharapkan komunikasi antara kepolisian, tenaga pendidik, dan para santri dapat semakin terbuka. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu proses pendidikan maupun kehidupan bermasyarakat dapat diantisipasi melalui pendekatan yang edukatif, humanis, dan kolaboratif.

Hari Santri sebagai Momentum Membangun Masa Depan

Tema “Saatnya Santri Membangun Negeri” mengandung pesan bahwa santri tidak hanya memiliki peran dalam memperkuat kehidupan keagamaan, tetapi juga harus mengambil bagian dalam pembangunan di berbagai bidang.

Santri masa kini dituntut untuk mampu memadukan nilai-nilai keislaman dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan wawasan kebangsaan. Bekal tersebut menjadi penting agar generasi santri dapat bersaing secara sehat, beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta tetap memegang teguh prinsip moral dan etika.

Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan, menjadi bagian penting dari upaya membentuk generasi perempuan yang berilmu, mandiri, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Peringatan Hari Santri di lingkungan perguruan tersebut diharapkan dapat memperkuat motivasi para santri untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, dan berani mengambil peran dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, maupun pembangunan nasional.

Selain itu, momentum ini juga mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk para pendidik, tokoh agama, pelajar, dan santri.

Dengan semangat kebersamaan, nilai-nilai keagamaan, dan kecintaan terhadap Tanah Air, para santri diharapkan mampu menjadi generasi yang menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kunjungan Wakapolda Sumatera Barat bersama Kapolres Padang Panjang dan jajaran dalam resepsi Hari Santri Nasional di Perguruan Diniyah Puteri tersebut menjadi salah satu wujud pentingnya membangun kedekatan antara Polri dan dunia pendidikan. Semangat yang diusung diharapkan tidak berhenti pada peringatan seremonial, tetapi berlanjut menjadi langkah nyata dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap membangun negeri.

(Humas Polres Padang Panjang)



SUMBARNET – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meminta percepatan pembangunan sabo dam di Batang Malana, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya percepatan pekerjaan dengan tetap mengutamakan keselamatan pekerja.


Zigo menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sabo dam dalam rangka reses perseorangan Anggota DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (23/10/2026).


Peninjauan itu bertujuan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen dan material lahar Gunung Marapi. Zigo juga ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat setempat.


Ia mengatakan, upaya mendorong pembangunan sabo dam telah dimulai sejak akhir 2024. Saat itu, ia berupaya mempercepat realisasi pembangunan melalui komunikasi dengan jajaran Direktorat Jenderal terkait.


“Pada akhir 2024, kita mulai mendorong agar pembangunan ini segera direalisasikan. Sekitar Februari, saya menghubungi Pak Dirjen untuk membahas percepatan pembangunan tersebut,” kata Zigo.


Menurutnya, pembangunan kemudian berlanjut hingga tahap pelaksanaan pada 2025. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp249 miliar dengan target penyelesaian pada 2027.


Zigo menjelaskan, rencana pembangunan awalnya mencakup enam titik. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi sepuluh titik. Di kawasan Batang Malana, terdapat tiga titik pembangunan, sedangkan sejumlah titik lainnya berada di Kabupaten Agam.


Berdasarkan pemantauan dan laporan di lapangan, progres pekerjaan masih berjalan sesuai rencana. Namun, ia meminta pelaksana proyek memperhatikan percepatan pekerjaan karena akhir tahun dan musim hujan mulai mendekat.


“Sekarang sudah mendekati akhir tahun dan musim hujan juga sudah tiba. Karena itu, percepatan pekerjaan perlu menjadi perhatian, tetapi keselamatan pekerja tetap harus diutamakan,” ujarnya.


Selain meninjau progres fisik, Zigo juga memperhatikan dukungan masyarakat terhadap pembangunan tersebut. Ia menyebut masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek.


Ia turut menampung masukan warga mengenai material yang digunakan dalam pembangunan sabo dam. Menurutnya, masukan masyarakat perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan setempat.


Zigo berharap pekerjaan dapat selesai lebih cepat dari target kontrak apabila kondisi pelaksanaan memungkinkan. Meski demikian, percepatan tetap harus memperhatikan standar keselamatan dan kualitas pekerjaan.


Dalam peninjauan itu, Zigo menerima informasi bahwa progres salah satu titik telah mencapai sekitar 90 persen. Sementara itu, progres pada titik lainnya bervariasi, mulai dari lebih dari 80 persen hingga sekitar 35 persen.


Terkait pendanaan, Zigo menyebut alokasi anggaran sekitar Rp96 miliar pada tahun ini dan sekitar Rp115 miliar pada tahun berikutnya. Rincian total anggaran dan alokasi tahunan tersebut masih perlu disesuaikan dengan data resmi proyek.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeni Isa, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Yogi Pratama dan Zuldafri Darma, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Abdurrahman Hadi.


Pembangunan sabo dam di kawasan aliran Gunung Marapi diharapkan mendukung pengendalian sedimen dan material lahar. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana bagi masyarakat di wilayah terdampak. (***)



SUMBARNET - Komitmen kuat dalam mengawal pembangunan dan transparansi anggaran di Kabupaten Pesisir Selatan disuarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pesisir Selatan.


Ketua DPD LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan, *REGA DESFINAL, S.T.* menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal ketat seluruh proyek daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


"Proyek daerah yang transparan dan akuntabel adalah hak rakyat. Pengawasan publik mencegah penyalahgunaan APBD dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu," tegas Rega Desfinal dalam keterangannya, Jumat (24/10/2026).


Dalam poster resmi yang dirilis DPD LIRA Pesisir Selatan, Rega Desfinal melontarkan pernyataan tegas yang menjadi komitmen lembaganya:


> *"Setiap Rupiah APBD Harus Kembali Untuk Kesejahteraan Rakyat, Bukan Masuk Kantong Koruptor!"*


Rega Desfinal menjelaskan, DPD LSM LIRA Pesisir Selatan berkomitmen penuh mengawal seluruh proyek daerah demi kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Hal ini sejalan dengan marwah LIRA yaitu *MENDENGAR, MELIHAT DAN BERBUAT - UNTUK RAKYAT, UNTUK KEADILAN, UNTUK INDONESIA.*


Adapun empat fokus pengawalan yang akan dilakukan DPD LSM LIRA Kabupaten Pesisir Selatan adalah:


1.  *Awasi APBD Pesisir Selatan*

2.  *Tolak Mark-Up & Proyek Siluman*

3.  *Pastikan Kualitas Proyek*

4.  *Laporkan Dugaan Korupsi*


"Kami mengajak seluruh masyarakat Pesisir Selatan untuk tidak takut melapor jika menemukan kejanggalan proyek di lapangan. APBD adalah uang rakyat, mari kawal bersama untuk pembangunan yang jujur dan berintegritas. Bersama Kawal Pembangunan Pesisir Selatan," tutup Rega Desfinal.


LSM LIRA yang merupakan LSM dengan Rekor MURI sebagai LSM terbesar di Indonesia ini memang dikenal konsisten dalam isu pemberantasan korupsi dan pengawasan anggaran publik.(***)

 


SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, menggelar kegiatan prioritas Kapolri bertajuk Polisi Bersama Masyarakat dalam rangka mendukung program Polisi Bersama Masyarakat.


Kegiatan itu dilaksanakan di Masjid Al Mukminin Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (23/10/2026).


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan.


"Polri hadir dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan fasilitas ibadah di lingkungan masyarakat," katanya.


Diketahui, Masjid Al Mukminin yang terletak di kawasan Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, saat ini sedang dalam proses pembangunan. 


Polres Pasaman Barat juga memberikan bantuan berupa material bangunan untuk menunjang kebutuhan pembangunan masjid tersebut.


"Dengan semangat gotong royong, kehadiran personel Polres Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk kelancaran pembangunan masjid," ujarnya.


Kapolres berharap, pendekatan humanis melalui kegiatan sosial dan keagamaan diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman serta kondusif di Kabupaten Pasaman Barat.


"Polri berupaya menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, serta budaya gotong royong, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat," ucapnya.


Kegiatan tersebut dipimpin Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, didampingi oleh Kasat Samapta AKP Dwi Rahmat Hadi Yanto, Kasi Keu Iptu Eddisal, KBO Satuan Samapta Ipda Yandri Salmi, KBO Satuan Binmas Ipda Sar’an Putra, beserta personel Satuan Binmas Polres Pasaman Barat. (HumasResPasbar)



Pasaman Barat - Kepolisan Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), menggelar kegiatan Jumat Keliling di Masjid Al-Falah Jambak, Nagari Lingkuang Aua Jambak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (23/10/2026).


Kedatangan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H didampingi sejumlah Pejabat Utama (PJU), mendapat sambutan hangat dan respon positif dari para jemaah yang menunaikan ibadah salat jumat.


"Terima kasih kepada para jemaah dan pengurus Masjid Al-Falah yang telah memfasilitasi kami dalam kegiatan Jumat Keliling," ujar Kapolres saat mengawali sambutannya.


Kapolres mengatakan, kegiatan Jumat Keliling sebagai bentuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara masyarakat dengan institusi kepolisian khususnya Polres Pasaman Barat.


"Program jumat keliling bertujuan untuk mendengar dan menerima saran, masukan, kritik yang positif dari masyarakat seiring dengan pelaksanaan tugas Polri," tuturnya.


Menurutnya, tugas Kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, namun juga merangkul serta bersinrgi bersama masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Pasaman Barat.


"Polri Bersama Masyarakat artinya Polri hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat," tuturnya.


*Kapolres membuka sesi tanya jawab bersama masyarakat*

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah masyarakat diantaranya tokoh agama Ustaz Kasmir bertanya tentang penanganan jika terjadinya aksi pencurian buah kelapa sawit dan kenakalan remaja di wilayah Nagari Lingkuang Aua Jambak.


Selalu itu, pertanyaan dari Kepala Jorong Ajip tentang persoalan maraknya terkait penyalagunaan narkoba dan berharap tindakan tegas dari aparat kepolisian setempat.


Pertanyaan terakhir dari Sekretaris Nagari Lingkuang Aua Jambak Andi Permana mengapresiasi pihak Polres Pasaman Barat dalam pengamanan lalu lintas, dan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sulit didapat oleh masyarakat.


*Kapolres menjawab pertanyaan masyarakat tentang Kamtibmas*

Menjawab pertanyaan dari sejumlah tokoh masyarakat tentang situasi Kamtibmas di wilayah Nagari Lingkungan Aua Jambak, khususya tentang tindak pidana pencurian kelapa sawit memang masih di dominasi dari kenakalan remaja dan masyarakat ekonomi ke bawah.


"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan dalam menjaga situasi Kamtibmas. Karena didominasi dari dampak kenakalan remaja, pihaknya mengajak para orang tua agar saling menjaga dan mengawasi aktivitas anak-anak ketika berada di luar rumah," ajaknya.


Selain itu, terkait dengan penyalahgunaan narkotika, Polres Pasaman Barat melalui Satuan Reserse Narkoba terus melakukan pengawasan dan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan.


"Personel Satuan Reserse Narkoba terus melakukan patroli untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika, serta menerima dan merespon cepat laporan dari masyarakat jika adanya peredaran narkoba di wilayah masing-masing," sebutnya.


Kemudian terkait pengaman arus lalu lintas, personel Polantas telah disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan, khususnya pada waktu kepadatan aktivitas masyarakat.


"Terkait BBM, Polres Pasaman Barat dan pemerintah daerah setempat sudah memberlakukan sistem barcode satu kali pengisian BBM untuk satu kendaraan bermotor," ucapnya.

 

Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalin koordinasi dan komunikasi jika ditemukan gangguan Kamtibmas di wilayah masing-masing.


"Jika adanya gangguan Kamtibmas, segera hubungi layanan online 110 Polres Pasaman Barat. Personel akan langsung merespon cepat laporan dari masyarakat," imbaunya. (HumasResPasbar)