SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sekaligus memastikan target pembangunan daerah dapat dicapai sesuai perencanaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Monthly Meeting diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus 2026 masih belum memenuhi capaian dari target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Wali Kota Padang. Fadly Amran meminta seluruh OPD segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan masing-masing, terutama menyangkut kesesuaian antara perencanaan, target dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, target pembangunan harus disusun secara realistis dan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah serta kondisi yang dihadapi.

“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.

Ia meminta setiap kepala OPD tidak hanya melihat capaian dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar bergerak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Fadly juga mendorong OPD memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sejumlah program pemerintah memiliki keterkaitan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya sehingga membutuhkan sinergi dalam pelaksanaannya.

Smart Surau Didorong Berikan Ruang Belajar Berkualitas

Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail turut memaparkan perkembangan program Smart Surau.

Program tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis. Pada tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.

Fadly Amran memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembangunan ruang digital tersebut. Ia meminta agar fasilitas yang dibangun tidak sekadar memenuhi aspek fisik, tetapi benar-benar dirancang sebagai ruang yang nyaman dan bermanfaat bagi anak-anak.

Menurutnya, ruang digital di masjid harus mampu menjadi tempat yang mendukung aktivitas positif generasi muda, khususnya dalam belajar dan memanfaatkan teknologi secara produktif.

“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujar Fadly.

Ia menekankan agar bantuan hibah yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan fasilitas juga harus dilakukan sehingga program Smart Surau dapat memberikan dampak jangka panjang.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya Pemko Padang dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat.

3.206 UMKM Dapat Bantuan Pascabencana

Agenda selanjutnya diisi pemaparan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengenai program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025 lalu.

Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha, dengan total bantuan mencapai Rp9,6 miliar.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan aktivitas usaha setelah mengalami dampak bencana.

Fadly Amran menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan pemerintah harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan terdampak.

“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

Ia meminta perangkat daerah terkait memastikan seluruh proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memastikan penerima tepat sasaran, pemerintah juga perlu memantau pemanfaatan bantuan sehingga dapat mendukung pemulihan usaha masyarakat secara optimal.

Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.

Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Melalui digitalisasi, proses pendataan dan penyaluran diharapkan menjadi lebih akurat serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pemutakhiran data penerima manfaat.

Namun, Fadly mengingatkan agar proses digitalisasi tidak justru menyebabkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi menjadi terabaikan.

Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi tetap dapat masuk dalam sistem pendataan pemerintah.

Menurutnya, transformasi digital harus berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas.

“Pastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jangan sampai karena kita menggunakan sistem digital, justru ada masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi menjadi tertinggal,” tegasnya.

Fadly berharap digitalisasi bansos mampu memperbaiki kualitas pelayanan sosial sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

OPD Diminta Siapkan Program 2027

Selain mengevaluasi pelaksanaan program 2026, Fadly Amran meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.

Persiapan tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat dirancang lebih matang dan memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan Kota Padang.

Fadly mengarahkan agar perencanaan pembangunan ke depan semakin mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai smart city dan kota sehat.

Untuk mencapai target tersebut, ia meminta setiap OPD terus melakukan inovasi dan tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan dari APBD.

“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ungkapnya.

Menurut Fadly, keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan kreativitas dan kemampuan membangun kolaborasi. OPD perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan.

Dengan begitu, berbagai program prioritas dapat tetap berjalan tanpa seluruh beban pembiayaan hanya bertumpu pada APBD Kota Padang.

Sejumlah Isu Strategis Jadi Perhatian

Dalam arahannya, Fadly juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Pemko Padang.

Beberapa di antaranya adalah kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, bantuan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, serta penanganan persoalan narkoba.

Fadly meminta seluruh OPD terkait melakukan koordinasi dan memastikan setiap program maupun kebijakan yang dilaksanakan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.

Khusus terkait bantuan dan penyaluran Pokir DPRD, ia menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Hal serupa juga berlaku terhadap bantuan spesifik yang bersumber dari BAZNAS.

Sementara itu, persoalan estetika kota juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan wajah Kota Padang sebagai daerah perkotaan sekaligus salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat.

Fadly meminta kebersihan, keindahan, ketertiban dan estetika kota terus dijaga secara konsisten.

Di bidang sosial dan keamanan, penanganan narkoba juga harus menjadi perhatian bersama. Pemko Padang akan terus mendorong sinergi dengan unsur terkait dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Perkuat Koordinasi dan Pengendalian

Menutup arahannya, Fadly Amran meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan Monthly Meeting sebagai forum evaluasi yang menghasilkan langkah konkret.

Ia menekankan bahwa setiap target yang telah ditetapkan harus dipantau secara berkala, termasuk capaian fisik dan keuangan.

Jika ditemukan kendala, OPD diminta segera mencari solusi dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan.

“Yang paling penting adalah koordinasi dan pengendalian. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru melihat capaian. Setiap bulan harus kita evaluasi, sehingga kalau ada masalah bisa segera kita selesaikan,” ujar Fadly.

Ia berharap seluruh jajaran Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan evaluasi rutin, perencanaan yang realistis, penguatan koordinasi serta inovasi dalam mencari sumber pendanaan, Pemko Padang optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monthly Meeting tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kecepatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan kemampuan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (AdF)

 

SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Tabligh Akbar yang digelar Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Sumatera Barat (Sumbar) di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang diikuti ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah se-Sumatera Barat tersebut mengangkat tema “Aisyiyah dan Muhammadiyah Sumbar Berhaji, Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah.”

Tabligh Akbar tersebut turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mendukung kegiatan keumatan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah dan haji khusus.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Zulkarnaini, Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Bachtiar, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono, serta ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada PW Aisyiyah Sumbar yang telah mempercayakan Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan pengajian wilayah tahunan tersebut.

Menurut Maigus, kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar memiliki peran penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.

Ia menilai kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Aisyiyah Sumbar ini. Selain menjadi wadah memperkuat silaturahmi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk membangun kota yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Maigus.

Dorong Revitalisasi Fungsi Surau

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, surau memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Minangkabau. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

Karena itu, ia menilai penguatan kembali fungsi surau menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Surau memiliki sejarah penting dalam pendidikan Minangkabau, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai sosial. Karena itu, tantangan generasi muda, mulai dari narkoba hingga berbagai persoalan sosial lainnya membutuhkan perhatian dan penanganan bersama,” kata Maigus.

Ia menjelaskan, Pemko Padang terus berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan perilaku generasi muda.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Program Smart Surau dikembangkan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan untuk menghidupkan kembali surau sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari program tersebut di antaranya Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, pembangunan ruang belajar digital yang dilengkapi WiFi gratis, hingga pembaruan kurikulum Taman Quran Awaliyah (TQA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).

“Pemko Padang terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Upaya tersebut diwujudkan melalui Progul Smart Surau dengan berbagai aktivasi, seperti Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, ruang belajar digital dengan WiFi gratis, serta pembaruan kurikulum TQA dan MDTW,” jelasnya.

Maigus berharap keberadaan surau dan masjid dapat semakin dioptimalkan sebagai ruang pembinaan generasi muda.

Menurutnya, pembentukan karakter tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Keluarga, lingkungan masyarakat, organisasi keagamaan, serta masjid dan surau harus mengambil peran bersama.

Terlebih, perkembangan teknologi dan berbagai persoalan sosial membuat generasi muda menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Karena itu, ruang-ruang keagamaan diharapkan dapat menjadi tempat yang positif bagi anak-anak dan remaja untuk belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi diri.

Apresiasi Kolaborasi Aisyiyah dan BSI

Selain membahas penguatan nilai keagamaan, kegiatan Tabligh Akbar tersebut juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan BSI.

Maigus Nasir mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama antara organisasi keagamaan dan lembaga perbankan syariah dapat menjadi bentuk sinergi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“MoU antara BSI dan Aisyiyah ini merupakan bentuk sinergi yang baik. Kita berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Maigus.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam konteks persiapan ibadah umrah dan haji khusus, tetapi juga dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Aisyiyah: Berikan Kemudahan Persiapan Umrah dan Haji

Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini menyampaikan bahwa kerja sama dengan BSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan akses layanan yang semakin baik bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan pelaksanaan ibadah umrah maupun haji khusus.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah untuk memperkuat sinergi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan yang baik dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” ujar Syur'aini.

Ia berharap kerja sama yang telah dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Bagi Aisyiyah, kegiatan keumatan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan keagamaan, tetapi juga bagaimana organisasi dapat menghadirkan solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

BSI Siapkan Layanan Bersama Mitra

Sementara itu, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama PW Aisyiyah Sumbar.

Menurutnya, kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan dan mempersiapkan ibadah umrah serta haji khusus.

“Kolaborasi ini menghadirkan layanan BSI bersama biro perjalanan mitra terpilih untuk memudahkan masyarakat merencanakan ibadah umrah dan haji khusus. Kami berharap kerja sama tersebut terus berlanjut dan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” kata Agung.

Ia berharap kolaborasi antara BSI dan Aisyiyah Sumbar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan keuangan syariah di Sumatera Barat, khususnya dalam mendukung kebutuhan masyarakat terkait perjalanan ibadah.

Perkuat Sinergi Keumatan

Tabligh Akbar PW Aisyiyah Sumbar tersebut tidak hanya menjadi momentum memperkuat ukhuwah dan silaturahmi warga Aisyiyah serta Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun masyarakat.

Bagi Pemko Padang, kegiatan keagamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan sosial yang religius sekaligus memperkuat karakter masyarakat.

Maigus Nasir menegaskan, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, juga harus menjadi perhatian utama.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat dapat terus diperkuat.

“Kita ingin generasi muda tumbuh dengan kecerdasan, tetapi juga memiliki karakter, akhlak dan kepedulian sosial. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam proses tersebut,” tuturnya.

Ia juga berharap keberadaan organisasi seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah semakin memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Maigus optimistis berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih kuat dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kegiatan Tabligh Akbar akhirnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat Sumatera Barat yang religius, berkarakter dan berdaya.

Bagi Kota Padang, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan kota yang maju tanpa meninggalkan akar agama dan budaya. (AdF)

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub, Mastilizal Aye, dan Jupri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Dandim 0312 Padang Letkol Inf. Faiq Fahmi, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Fadly Amran mengatakan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Padang TA 2027 disusun dengan mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.

Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang pada 31 Agustus 2026.

Menurut Fadly, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rancangan APBD TA 2027 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, serta berkomitmen pada prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil,” ujar Fadly dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, prinsip money follows program menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan anggaran. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan mengikuti program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, bukan sekadar berdasarkan besarnya kebutuhan belanja masing-masing perangkat daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

PAD Kota Padang Ditargetkan Rp1,15 Triliun

Dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027, Pemerintah Kota Padang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun.

PAD tersebut bersumber dari sejumlah komponen pendapatan daerah. Pajak Daerah menjadi salah satu sumber terbesar dengan target mencapai Rp938,4 miliar.

Selanjutnya, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp170,3 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp27,1 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp19,9 miliar.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan upaya Pemko Padang untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peningkatan PAD juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, optimalisasi pendapatan daerah tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi ekonomi masyarakat.

 

Peningkatan penerimaan diharapkan tidak menghambat aktivitas ekonomi, tetapi justru dilakukan melalui penguatan sistem administrasi, digitalisasi, kepatuhan wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan.

Selain PAD, struktur pendapatan Kota Padang pada APBD 2027 juga ditopang oleh pendapatan transfer.

Pendapatan Transfer Capai Rp1,57 Triliun

Fadly Amran menyebutkan, Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Padang TA 2027 ditargetkan mencapai Rp1,57 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp116,1 miliar.

Dengan demikian, kemampuan pendapatan daerah Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih ditopang oleh kombinasi antara pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri dan pendapatan transfer.

Pemerintah Kota Padang diharapkan terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan PAD, sembari tetap mengelola dana transfer secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fadly menegaskan, seluruh sumber pendapatan tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung program prioritas yang telah direncanakan.

Belanja Daerah Rp2,81 Triliun

Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Padang menetapkan total anggaran belanja daerah TA 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,64 triliun, belanja modal sebesar Rp168,2 miliar, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7 miliar.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Anggaran ini akan mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Sementara belanja modal diarahkan untuk mendukung pengadaan atau pembangunan aset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun BTT disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fadly menekankan bahwa besarnya anggaran belanja harus diikuti dengan kualitas pelaksanaan program. Setiap OPD dituntut mampu memastikan anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat dan mendukung target pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk menerapkan penganggaran berbasis hasil.

Artinya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program, kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

APBD 2027 Berimbang Melalui Pembiayaan

Berdasarkan postur pendapatan dan belanja yang telah disusun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar.

Fadly menjelaskan, defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Berdasarkan pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah ditetapkan, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar. Defisit ini akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp94,02 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3,63 miliar, sehingga postur APBD 2027 menjadi berimbang,” jelasnya.

Dengan struktur tersebut, postur APBD Kota Padang TA 2027 dirancang dalam kondisi berimbang setelah memperhitungkan komponen pembiayaan.

Fadly berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD dapat berjalan secara konstruktif.

 

Menurutnya, proses pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD yang berkualitas.

Pembahasan anggaran diharapkan tidak hanya melihat besaran angka, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program, skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mengarahkan APBD 2027 pada program-program prioritas yang memiliki dampak nyata.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Perencanaan dan penganggaran juga harus memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tidak terjadi pemborosan atau pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kurang memberikan manfaat.

Prinsip penganggaran berbasis hasil, kata Fadly, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

“Harapan kita, APBD 2027 nantinya tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Padang,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemko Padang untuk mempersiapkan pelaksanaan APBD dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Setiap perangkat daerah harus memahami target yang hendak dicapai dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan.

Dengan penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027 tersebut, tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padang selanjutnya akan menjadi bagian penting sebelum APBD ditetapkan.

Pemko Padang berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Padang menargetkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (AdF)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026), dan menjadi awal pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entry meeting tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dari jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar hadir Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa Yunaldi, Ketua Tim Pemeriksa Sri Katana Sembiring, beserta sejumlah anggota tim pemeriksa.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh OPD yang menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memberikan dukungan secara penuh kepada tim BPK. Dukungan tersebut, kata dia, terutama dalam penyediaan data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Fadly menekankan agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Menurutnya, kelancaran pemeriksaan tidak hanya bergantung kepada tim pemeriksa, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Saya meminta seluruh kepala OPD mendukung penuh proses ini agar berjalan lancar dan hasilnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang,” ujar Fadly.

Ia menyebut pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemeriksaan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Fadly meminta seluruh kepala OPD beserta jajaran tidak bersikap pasif dalam menghadapi pemeriksaan. Setiap perangkat daerah harus memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung administrasi, dokumen, serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, Wali Kota Padang juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai catatan pemeriksaan yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, setiap catatan dan evaluasi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar kelemahan yang sama tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Catatan dan evaluasi harus menjadi perhatian bersama agar persoalan yang pernah ditemukan tidak kembali terulang. Ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan, karena setiap pimpinan harus memahami dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya,” tegasnya.

Menurut Fadly, pergantian pimpinan maupun pejabat di lingkungan OPD tidak boleh menjadi alasan terulangnya persoalan yang sama. Setiap pejabat yang diberi amanah memiliki tanggung jawab untuk memahami aturan serta memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para kepala OPD memperkuat koordinasi internal, termasuk memastikan pejabat dan staf yang menangani pengelolaan anggaran memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pengelolaan belanja daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi, hingga pertanggungjawaban.

Fadly juga mengingatkan jajarannya agar mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menjalankan program unggulan dan kegiatan yang memiliki nilai anggaran besar.

Menurutnya, kehati-hatian bukan berarti menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas.

Jika dalam pelaksanaan sebuah program ditemukan keraguan terkait regulasi maupun mekanisme pengadaan dan pengelolaan anggaran, Fadly meminta OPD tidak mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi.

Ia menginstruksikan agar persoalan tersebut segera dikonsultasikan kepada Inspektorat, Sekretaris Daerah, maupun instansi terkait sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan.

“Kita harus mengutamakan pencegahan. Jika ada program atau kegiatan yang diragukan, segera konsultasikan agar dapat dicarikan solusi sesuai aturan sebelum menjadi temuan,” katanya.

Fadly berharap proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan lancar. Ia juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemko Padang dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kita tentu pemeriksaan ini berjalan dengan baik dan seluruh OPD dapat memberikan data serta informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Yang paling penting, setiap hasil evaluasi dapat kita jadikan dasar untuk melakukan perbaikan ke depan,” lanjutnya.

BPK: Pemeriksaan Berlangsung 30 Hari

Sementara itu, Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Yunaldi, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun terhadap pemerintah daerah.

 

Fokusnya adalah menilai kepatuhan dalam pelaksanaan belanja daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tata kelola keuangan.

Yunaldi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, tetapi juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali titik-titik risiko dalam pengelolaan belanja.

“Selain menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pemeriksaan ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan belanja daerah agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” jelas Yunaldi.

Ia menyampaikan, pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 14 September hingga 17 Oktober 2026.

Selama periode tersebut, tim pemeriksa akan melakukan serangkaian proses pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Untuk itu, koordinasi antara tim pemeriksa dengan jajaran Pemko Padang menjadi salah satu faktor penting agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan efektif.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan akses terhadap data dan dokumen yang diperlukan, serta menghadirkan pejabat atau pihak terkait apabila diperlukan keterangan maupun klarifikasi mengenai pelaksanaan belanja daerah.

Bagi Pemko Padang, pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana sistem pengendalian dan tata kelola belanja daerah telah berjalan.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, baik dari sisi kepatuhan administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun pengendalian internal.

Wali Kota Padang Fadly Amran pun kembali menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran pemerintahannya menjadikan proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.

Dengan demikian, setiap catatan yang muncul dapat segera diperbaiki dan tidak berulang pada pelaksanaan anggaran berikutnya.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Padang,” pungkas Fadly.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemko Padang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Dukungan seluruh OPD serta tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (AdF)

 

Pesisir Selatan--Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal inilah yang menjadi semangat utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P., Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin, 14 September 2026.Guru,kepala sekolah dan, wali nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan tampak antusias hadir dan mengikuti jalannya sosialisasi dari awal hingga akhir.

Empat Pilar yang menjadi fokus dalam agenda ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya merupakan fondasi bangsa yang harus terus dipahami dan diamalkan, terutama di element pendidikan dan di nagari sebagai akar rumput. 

H. Alex Indra Lukman menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi sesederhana dulu. Globalisasi, perbedaan pandangan politik, hingga penyebaran hoaks di media sosial menjadi ujian nyata bagi persatuan.“Tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus kembali kepada jati diri bangsa. 

Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati konstitusi UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, dan merawat kebhinekaan. Itu kunci agar bangsa ini tetap kokoh,” ujar Pak Alex di hadapan peserta.Beliau juga mengingatkan bahwa keberagaman di Pesisir Selatan, khususnya di Koto XI Tarusan, adalah anugerah yang harus dijaga. Perbedaan suku, dan latar belakang tidak boleh menjadi pemecah, melainkan harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama-sama.

“Saya berharap setelah kegiatan ini, semangat nasionalisme dan toleransi semakin tumbuh di tengah masyarakat pesisir. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Persatuan harus tetap kita jaga di tengah perbedaan,” ujar anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I tersebut.

Suasana diskusi berlangsung cair. guru, kepala sekolah dan, wali nagari  Se-Kecamatan Koto XI Tarusan diberi ruang untuk bertanya dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Koto XI Tarusan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan bangsa.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini merupakan bagian dari komitmen H. Alex Indra Lukman sebagai wakil rakyat untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa.(***)

Pesisir Selatan --Dipaparkan melalui pertemuan silahturahmi " Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan bersama Kadis Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan dan Olahaga ( Disparporabud) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, paparkan program Blue Ekonomi.

Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, dihadiri Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza beserta penggurus PWI Pessel lainya.

Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, didampingi Sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal memaparkan ruang lingkup dan tujuan KOPI - PESSEL, dilaksanakan PWI Pessel.

Dikatakan Rega, wadah KOPI - PESSEL ini sebagai ajang dan wadah sebagai ruang dialog , informasi, dan solusi untuk pembangunan daerah, salah satunya seiring dengan visi dan misi bupati Pesisir Selatan, yaitu Nagari Sehat.

Selain itu, melalui KOPI Pessel, menjadi diskusi konstruktif, kolaborasi bersama, solusi untuk daerah, pesisir selatan lebih baik.

" Melalui KOPI - PESSEL, bisa menjadi wadah bagi OPD untuk menyampaikan program - program yang telah dilaksanakan, sedang berjalan dan akan dilaksanakan, " tegas Rega.

Sementara itu, Ronald Bernando mengatakan, ada empat hal penting secara langsung melekat dan menjadi prioritas pada dinasnya.

Pertama Pariwisata, ada dua prioritas destinasi wisata akan menjadi potensi dikembangkan, kawasan wisata Carocok Painan dan Mandeh. Selain potensi wisata lainya ada di wilayahnya.

"Penataan, pembenahan sarana dan prasarana akan kita lakukan secara bertahap, tentu disesuaikan dengan skala prioritas," tegasnya.

Dinas nya juga akan berfocuskan pelaksanaan program Blue Ekonomi, program blue ekonomi ini digagas atas arahan dan bimbingan Bunda Lisda Hendrajoni dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.

Program Blue Ekonomi ini sangat cocok dengan geografis wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang, tujuan untuk menghidupkan UMKM, pelaku usaha, dan kepariwisataan lainya.

" Blue Ekonomi, tentunya untuk meningkatkan PAD, serta mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, dan lainya. Ini seiring dengan visi dsn misi bupati Nagari Sehat,"  tegas Ronald Bernando.

Program Blue Ekonomi ini bukan menjadi tugas dari dinas nya semata, namun ada peran presure dari pimpinan kepala daerah pada OPD untuk bersama - sama mendukung program blue ekonomi, yang mana didalamya ada peran seluruh OPD.

" Insyah Allah dengan dukungan semua pihak, dan rekan PWI Pessel kita akan melaksanakan evend berskala nasional, dengan tema " KHARISMA EVEND NUSANTARA,". Jika, terlaksana ini yang pertama," ujarnya.

Evend ini sebagai ajang promosikan pariwisata, budaya dan kuliner. Agar, Kabupaten Pesisir Selatan sebutan Negeri Sejuta Pesona memang benar -  benar menjadi magnet tujuan wisatawan.

Focus lainya, yaitu tentang kebudayaan dan olahraga juga sedang berjalan. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Gor H Ilyas Yakub Rawang Painan dan Gor Zeini Zen Pincuran Boga Painan. Ini, sebagai wujud nyata Pemda Pessel, melalui Disparporabud dalam mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Pessel, sekaligus kesiapan Pemkab Pessel sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov 2026 untuk cabor Takraw dan Catur.

" Kita berharap dukungan dari PWI Pessel mendukung kegiatan yang ada pada dinasnya. Tanpa dukungan rekan - rekan media, apa - apa yang kita lakukan masyarakat tidak akan tau," tutupnya

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza pada Disparporabud Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan KOPI Pessel bersama PWI Pessel, sebagai tindak lanjut rapat bersama Sekdakab Pessel beberapa minggu yang lalu.

Melalui silahturahmi, dan kemitraan ini terjalin kearaban, serta koordinasi lebih masif kedepanya antara OPD bersama PWI Pessel.

Acara KOPI Pessel PWI Pessel bersama Disparporabud berjalan mencair, penuh kekeluargaan. Acara, ditutup dengan ngopi bareng dan foto bersama.(Re)

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyatakan, ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak komoditas tersimpan di gudang. 

Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap agar peningkatan produksi tidak justru berujung pada penurunan harga di tingkat produsen, kerugian, hingga terbuangnya hasil pangan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan bersama Komisi VI ke Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/9/2026). Pertemuan itu disambut langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Rahmat mengatakan penyerapan hasil produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan kebutuhan pangan masyarakat. 

Ketika hasil panen atau produksi tidak memiliki kepastian pasar, petani dan nelayan dapat menghadapi tekanan harga saat pasokan melimpah.

“Bukan hanya memastikan stok pangan tersedia, tetapi bagaimana hasil produksi petani dan nelayan juga bisa terserap dengan baik. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi tidak ada kepastian pasar bagi produsen,” kata Rahmat.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan nelayan. 

Harga yang jatuh ketika hasil produksi tidak terserap dapat membuat biaya produksi sulit tertutup. 

”Untuk komoditas tertentu yang mudah rusak, lemahnya penyerapan juga meningkatkan risiko hasil produksi terbuang,” sebutnya.

Dalam jangka panjang, persoalan itu dapat memengaruhi keberlanjutan produksi pangan. 

Petani dan nelayan yang tidak memperoleh kepastian dari hasil produksinya akan menghadapi semakin besar risiko untuk mempertahankan maupun meningkatkan usaha.

“Karena itu, Bulog perlu menjalankan fungsi penyerapan secara optimal, bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, telur, dan pangan lainnya,” katanya.

Rahmat juga turut menyoroti pentingnya stabilisasi harga dan pasokan secara tepat sasaran, terutama ketika terjadi kelangkaan, kenaikan harga yang tinggi, bencana alam, atau gangguan distribusi.

“Penguatan infrastruktur dan distribusi pangan sangat diperlukan agar hasil produksi dapat bergerak dari sentra produksi menuju pasar secara lebih efisien,” sebutnya.

Di sisi lain, sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan Bulog, BUMN pangan, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perlu diperkuat melalui sistem data pangan yang terintegrasi.

“Data yang terintegrasi penting supaya pengadaan dan penyaluran bisa lebih efektif. Kita harus bisa melihat kebutuhan pasar sekaligus memastikan hasil produksi petani dan nelayan terserap,” ujarnya.

Dengan demikian, ketahanan pangan bukan hanya soal memenuhi gudang dengan stok. 

”Sistem pangan yang sehat juga harus memastikan orang yang memproduksi pangan memperoleh kepastian pasar dan penghasilan yang layak dari hasil kerjanya,” tutupnya. (**)

 

Painan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kunjungan ke Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan di Gedung Painan Convention Center, pada Senin (14/09).

Kunjungan dipimpin anggota Bawaslu Nurmaidi dan Bambang Putra Niko,  serta didampingi Kepala Sekretariat Rinaldi dan staf Naimul Qisman. Rombongan diterima oleh Ketua PWI Robby Oktora Romanza, Sekretaris Rega Desfinal dan Bendahara Riko, serta sejumlah pengurus lainnya.

Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara lembaga pengawas Pemilu dan insan pers dalam mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Menurut Niko, pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu kepemiluan, terutama mengenai peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.

“Media memiliki posisi strategis dalam mengawal demokrasi. Pemberitaan yang berpedoman pada fakta dan kode etik jurnalistik dapat membantu masyarakat memahami proses Pemilu sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang keliru atau menyesatkan,” kata Niko.

Ia menjelaskan, pengawasan Pemilu dari perspektif hukum tidak semata-mata berkaitan dengan menemukan dan menindak dugaan pelanggaran. Pengawasan juga diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan kepemiluan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Anggota/Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, mengatakan terdapat kesamaan nilai yang menjadi benang merah antara Bawaslu dan PWI, yakni sama-sama memiliki peran dalam menjaga kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Menurutnya, sejarah mencatat reformasi telah membuka ruang kebebasan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Kebebasan tersebut, kata dia, perlu diiringi dengan tanggung jawab agar tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

“Oleh karena itu, sinergi Bawaslu dan PWI diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum Pemilu, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan,” ujar Nurmaidi.

Ia menambahkan, media memiliki peran penting sebagai mitra Bawaslu dalam menyampaikan informasi pengawasan kepada masyarakat. Di sisi lain, media membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar menghasilkan pemberitaan kepemiluan yang berkualitas.

“Bawaslu membutuhkan media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi pengawasan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan pemberitaan yang berkualitas,” ungkapnya.

Nurmaidi berharap komunikasi dan kolaborasi antara Bawaslu dan PWI setempat dapat terus diperkuat. Sinergi dinilai penting untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan mendorong terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan, Robby Oktora Romanza, menyambut baik kunjungan jajaran Bawaslu Pesisir Selatan.

Ia mengatakan pengurus PWI sejak awal berkomitmen membangun soliditas, baik di internal organisasi maupun dalam hubungan eksternal dengan berbagai pihak.

“PWI Pesisir Selatan terus berupaya membangun soliditas internal sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujar Robby.

Ia berharap PWI Pesisir Selatan dapat meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, penguatan hubungan tersebut tetap harus berjalan dengan menjaga independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Hubungan kelembagaan perlu terus dibangun, tetapi independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial harus tetap dijaga,” tutupnya. (**)

SUMBARNET - Sejumlah wartawan dan pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok menyampaikan keluhan terkait tata kelola administrasi dan pola komunikasi internal di bawah kepemimpinan Kepala Diskominfo Uchi Saidani.

Keluhan wartawan antara lain berkaitan dengan pembayaran hak media yang disebut belum direalisasikan meskipun kewajiban publikasi dan penyerahan kliping pemberitaan telah dipenuhi.

Sejumlah wartawan mempertanyakan proses administrasi pembayaran yang berada di lingkungan Diskominfo Kabupaten Solok. Sebelumnya, nama Bendahara Diskominfo, Nurullah, sempat disebut dalam pembahasan mengenai proses pencairan tersebut.

Namun, seorang pejabat yang mengetahui proses administrasi dan meminta identitasnya dirahasiakan menyebut dokumen pertanggungjawaban sejumlah media telah lengkap dan masih menunggu persetujuan kepala dinas.

“Semua LPJ/SPJ kawan-kawan media sebenarnya sudah lengkap di meja Kadis, baik untuk pariwara, kliping, maupun rilis berita. Syarat administrasi sudah terpenuhi dan tinggal menunggu tanda tangan beliau,” ujar sumber tersebut.

Menurut sumber itu, proses pembayaran disebut belum berjalan karena dokumen tersebut belum ditandatangani kepala dinas. Alasan yang disampaikan, menurut sumber, berkaitan dengan persoalan komunikasi dan penghargaan terhadap kepala dinas.

Keluhan juga muncul dari internal Diskominfo. Seorang pegawai mengaku merasa tertekan dengan pola komunikasi pimpinan yang dinilainya tidak kondusif.

“Kadis sering mengancam akan ‘habis-habisan’ jika ada yang bermacam-macam dengannya,” ujar pegawai tersebut.

Pegawai itu juga menyebut adanya pernyataan mengenai kedekatan kepala dinas dengan sejumlah tokoh. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Selain itu, pegawai tersebut mengeluhkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi kerja yang dinilai cukup jelas dalam pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.

“Kalau ada mutasi, kami rela dimutasi ke mana saja asalkan tidak lagi menjadi bawahan beliau,” katanya.

Keluhan lainnya disampaikan awak media bernama Lina. Ia mengaku pernah mendengar pernyataan yang menurutnya berkaitan dengan dinamika politik lokal ketika berada di ruangan kepala dinas.

“Kadis sempat mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu adalah ‘orangnya Bu Emiko’ sehingga harus dipotong sesuai perintah Bu Nia. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi kami,” ujar Lina.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan Lina dan belum mendapat konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut maupun Kepala Diskominfo Kabupaten Solok.

Sejumlah wartawan dan pegawai berharap Pemerintah Kabupaten Solok memberikan perhatian terhadap berbagai keluhan tersebut dan melakukan evaluasi terhadap tata kelola serta komunikasi di lingkungan Diskominfo.

Evaluasi dinilai penting agar pelayanan informasi publik, hubungan dengan media, serta pelaksanaan tugas internal Diskominfo dapat berjalan sesuai ketentuan. (***)

 

MENTAWAI, Sumbarnet.id – Musibah kebakaran menghanguskan dua unit gudang milik warga di Dusun Mangka Baga, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Jumat (11/9/2026) pagi.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 04.00 hingga 05.00 WIB tersebut mengakibatkan kedua bangunan gudang beserta seluruh isinya ludes dilalap api. Kerugian material akibat peristiwa tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Pemilik kedua gudang, Imelda Desriana Sabelau, mengatakan kobaran api pertama kali diketahui pada Sabtu pagi. Dalam waktu singkat, api membesar dan merambat hingga menghanguskan seluruh bagian kedua gudang.

“Gudang saya mulai terbakar Sabtu pagi sekitar jam 4-5 pagi. Apinya langsung membesar. Kedua gudang habis terbakar,” ungkap Imelda saat dihubungi Sumbarnet.id melalui pesan TikTok, Senin (14/9/2026).

Menurut Imelda, besarnya kobaran api membuat warga kesulitan melakukan upaya pemadaman. Masyarakat sekitar berusaha memadamkan api secara manual dengan menggunakan peralatan seadanya.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan akses serta tidak tersedianya mobil pemadam kebakaran di lokasi. Akibatnya, upaya penanganan api tidak dapat dilakukan secara maksimal dan kobaran api dengan cepat menguasai kedua bangunan.

Warga yang berada di sekitar lokasi hanya dapat berupaya membantu agar api tidak semakin meluas ke bangunan atau area lain di sekitarnya.

Meski kedua gudang tidak dapat diselamatkan, beruntung dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Kebakaran hanya menimbulkan kerugian materi bagi pemilik gudang.

“Dalam insiden kebakaran ini tidak ada korban jiwa, cuma mengalami kerugian saja. Penyebab kebakaran belum tahu pasti apa penyebabnya,” jelas Imelda.

Penyebab Kebakaran Belum Diketahui

Hingga Senin (14/9/2026), penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan dua gudang tersebut belum diketahui. Dugaan mengenai sumber api juga belum dapat dipastikan sehingga masih diperlukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.

Ketiadaan informasi pasti mengenai sumber api membuat pemilik maupun masyarakat masih menunggu hasil penelusuran untuk mengetahui bagaimana kebakaran tersebut bermula.

Sementara itu, kondisi kedua gudang setelah kebakaran kini hanya menyisakan puing-puing bangunan. Berbagai barang yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diselamatkan karena kobaran api berlangsung cukup cepat.

Besarnya kerugian yang dialami korban menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga pemilik gudang. Terlebih, seluruh bangunan dan isi gudang yang terbakar tidak dapat digunakan kembali.

Warga Harapkan Perhatian Pemerintah

Peristiwa tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap keterbatasan sarana penanggulangan kebakaran di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki akses transportasi terbatas.

Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebakaran di wilayah Kecamatan Pagai Selatan.

Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dinilai penting untuk mempercepat penanganan apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran, sehingga api tidak dengan mudah meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Selain dukungan fasilitas, warga juga berharap korban kebakaran mendapatkan perhatian serta bantuan dari pemerintah maupun pihak terkait untuk meringankan beban akibat kerugian yang ditimbulkan.

Musibah ini menjadi pukulan berat bagi pemilik gudang. Tidak hanya kehilangan bangunan, korban juga harus menanggung kerugian material yang nilainya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Informasi lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan serta jumlah kerugian secara rinci masih menunggu pendataan dan keterangan resmi dari pihak berwenang. (Robi)