SUMBARNET - Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda memastikan sebanyak 165 petugas penjaga perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat kembali bertugas. Kepastian itu disampaikan usai rapat pembahasan keberlanjutan penjagaan perlintasan sebidang bersama seluruh pemangku kepentingan, Selasa (5/5/2026).

“Sebanyak 165 petugas kini telah kembali bertugas. Ini langkah konkret untuk memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujar Zigo.

Ia menegaskan, kehadiran petugas di lapangan sangat penting untuk mencegah potensi kecelakaan.

“Kami tidak ingin ada celah dalam aspek keselamatan. Kehadiran petugas di perlintasan sangat krusial,” katanya.

Rapat tersebut dihadiri pemerintah daerah seperti Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Dalam pertemuan itu disepakati pembiayaan petugas ditanggung pemerintah pusat hingga Desember 2026.

“Pembiayaan hingga akhir 2026 ditanggung Kementerian Perhubungan. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjamin keselamatan transportasi publik,” ungkapnya.

Untuk keberlanjutan pada 2027, pembiayaan penjagaan akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota. Zigo memastikan skema tersebut telah disepakati bersama.

“Untuk 2027, pembiayaan akan diambil alih pemerintah daerah. Artinya, tidak ada kekosongan penjagaan ke depan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen tidak membuka perlintasan sebidang baru serta menertibkan perlintasan tidak resmi. Langkah ini dinilai penting guna menekan risiko kecelakaan di jalur kereta api.

“Kami sepakat tidak ada lagi pembukaan perlintasan baru. Perlintasan yang tidak terdaftar harus diidentifikasi dan ditutup permanen,” tegas Zigo.

Sebagai bentuk keseriusan, seluruh pihak telah menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Penjagaan Perlintasan Sebidang pada hari yang sama. Penandatanganan melibatkan gubernur, kepala daerah terkait, Balai Teknik Perkeretaapian, hingga pihak KAI Divre II Sumatera Barat.

“Dalam rapat ini, kita membuktikan komitmen nyata. Semua pihak sepakat untuk bergerak bersama menjaga keselamatan,” katanya.

Dari total 286 perlintasan sebidang di Sumatera Barat, Zigo menekankan seluruh titik harus menjadi perhatian bersama.

“Keselamatan di setiap perlintasan tidak bisa dikompromikan. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghasilkan solusi konkret.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berkomitmen. Ini bukti kolaborasi mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” tutup Zigo. (***)

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, melantik Raju Minropa sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang Aie Pacah, Senin (4/5/2026).

Dalam kesempatan ini, Fadly Amran juga melantik 11 pejabat tinggi pratama, yakni Swesti Fanloni sebagai Kepala Bappeda, Fauzan Ibnovi sebagai Kepala Dinas PMPTSP, Yenni Yuliza sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Teddy Antonius sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Yudi Indra Sani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Ances Kurniawan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, Atos sebagai Kepala Bapenda, Eka Putra Buhari sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Malvi Hendri sebagai Kepala Dinas PUPR, Fizlan Setiawan sebagai Kepala Dinas Perdagangan, dan Tommy TRD sebagai Kepala Dinas Kominfo.

Selain itu, turut dilantik 44 pejabat administrator (Eselon III), 82 pejabat pengawas (Eselon IV), 11 kepala puskesmas, serta 22 pejabat fungsional.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya seluruh pejabat yang dilantik untuk memahami dan mengimplementasikan visi dan misi  pembangunan Kota Padang secara konkret di masing-masing perangkat daerah.

“Silakan dijabarkan program-program seperti Padang Juara, Padang Amanah, Padang Melayani, Sinergi Nagari, Jelajah Padang, Padang Sigap, dan lainnya ke dalam kebijakan dan kegiatan nyata di instansi masing-masing,” ujarnya.

Fadly Amran juga meminta para pejabat yang dilantik untuk melahirkan inovasi, sehingga organisasi yang dipimpin mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Padang.

“Inovasi harus lahir dari kepemimpinan Bapak dan Ibu. Pemimpin harus mampu memancing inovasi, menggali potensi ASN, dan menciptakan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Fadly Amran juga menyampaikan bahwa berbagai capaian yang telah diraih selama ini merupakan tidak terlepas dari sinergi serta koordinasi yang baik dengan unsur Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat. Ia turut mendorong seluruh pejabat yang dilantik agar proaktif dalam mencari peluang program dan kerja sama.

“Kami menunggu prestasi dari Bapak dan Ibu. Jemput bola, jangan hanya menunggu. Bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi, kementerian, dan berbagai pihak lainnya,” tutupnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Pimpinan OPD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Tim Penggerak PKK dan BKOW Kota Padang, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan tamu undangan lainnya. (**)

Padang – Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri kegiatan Reses III Anggota DPRD Kota Padang Yosrizal Effendi, yang digelar di Jalan Samudera, tepatnya di jembatan belakang Hotel Pangeran Beach, Kecamatan Padang Barat, Minggu (3/5/2026).

Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang berlangsung pada 1–5 Mei di Daerah Pemilihan VI meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, dan Nanggalo. Reses ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan DPRD.

“Kepada seluruh peserta agar aktif menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing, sehingga dapat ditindaklanjuti,” ujarnya

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan visi pembangunan kota, yaitu menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota yang maju dan sejahtera.

Visi ini dijabarkan kedalam 9 Program Unggulan yaitu Padang Amanah, Padang Juara, Smart Surau, Padang Melayani, Padang Rancak, UMKM Naik Kelas, Jelajah Padang, Sinergi Nagari, Padang Sigap.

“Melalui berbagai program ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung, sekaligus berkontribusi aktif dalam mewujudkan Kota Padang yang maju dan sejahtera,” pungkasnya didampingi Camat Padang Barat Pagara, dan Camat Padang Utara Sa'at. (**)

Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri kegiatan silaturrahmi Ikatan Keluarga Besar 05 (eks Departemen Penerangan) Kota Padang yang digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Minggu (3/5/2026). 

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu mempertemukan para pensiunan pegawai Departemen Penerangan (Deppen) Kota Padang.

Dikatakan Fadly Amran, silaturrahmi tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota, sekaligus menjaga semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak masa aktif sebagai abdi negara. 

Ia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, sebagai wadah untuk menjaga tali silaturrahmi di masa purnabakti. Ia menilai, peran para eks pegawai Deppen sangat besar dalam penyampaian informasi pembangunan di Kota Padang pada masanya, hingga saat ini. 

“Silaturrahmi seperti ini sangat penting untuk terus dijaga, karena di dalamnya ada nilai kebersamaan, pengalaman, dan kontribusi besar yang telah diberikan bagi daerah. Pemerintah Kota Padang sangat menghargai jasa dan pengabdian bapak dan ibu sekalian,” ujar Fadly Amran.

Lebih lanjut, ia juga berharap para anggota Ikatan Keluarga Besar 05 dapat terus memberikan masukan dan pemikiran demi kemajuan Kota Padang ke depan. Menurutnya, pengalaman panjang yang dimiliki para pensiunan menjadi aset berharga yang tetap relevan hingga saat ini.

“Pemerintah kota selalu terbuka untuk menerima saran dan pandangan, karena pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Besar 05 Kota Padang, Suardi, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Padang dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran pimpinan daerah menjadi bentuk perhatian dan penghargaan terhadap para pensiunan eks Deppen Kota Padang. 

“Kami merasa sangat dihargai dengan kehadiran Bapak Wali Kota. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga kebersamaan dan tetap berkontribusi, meskipun sudah tidak lagi aktif sebagai pegawai,” ungkap Suardi. (**)

 

Jakarta, — Ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia terus meningkat sepanjang 2025. Laporan Auriga Nusantara mencatat terdapat 33 kasus dengan total 198 korban, tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Angka tersebut naik dibanding 2024 yang mencatat 26 kasus. Secara kumulatif, sejak 2014 jumlah kasus telah mencapai 193 kejadian. Peningkatan ini menegaskan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan bagian dari pola yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Ekspansi industri ekstraktif, proyek strategis nasional, serta kebijakan hilirisasi sumber daya alam disebut menjadi faktor utama meningkatnya tekanan terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Kasus-kasus pada 2025 tersebar di 21 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sumatera Utara. Di Jawa Tengah, tercatat lima kasus dengan berbagai bentuk konflik, mulai dari kawasan karst, agraria, hingga kriminalisasi aktivis.

Di NTT, situasi dinilai serius setelah muncul dugaan pembunuhan terhadap aktivis penolak proyek geothermal, Rudolfus Oktavianus Ruma. Sementara di Sumatera Utara, konflik melibatkan masyarakat adat dan korporasi besar, seperti PT Toba Pulp Lestari dan PT Gunung Raya Utama Timber Industries (GRUTI), yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi.

Berdasarkan sektor, kasus terbanyak berasal dari pertambangan dan energi sebanyak 11 kasus, diikuti perkebunan 8 kasus, kehutanan 6 kasus, lingkungan hidup 5 kasus, kelautan 2 kasus, serta pertanahan 1 kasus. Dominasi sektor tersebut memperlihatkan kuatnya keterkaitan antara konflik lingkungan dan kepentingan investasi.

Dari sisi bentuk ancaman, sebanyak 24 kasus merupakan kriminalisasi atau penyalahgunaan proses hukum. Selain itu, terdapat 4 kasus kekerasan fisik, 3 kasus intimidasi, 1 kasus perusakan properti, dan 1 kasus pembunuhan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen hukum kerap digunakan untuk membungkam kritik terhadap proyek pembangunan. Pembela lingkungan pun menghadapi tekanan berlapis, baik dari korporasi maupun aparat negara.

Meski Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan, implementasinya dinilai masih lemah. Perlindungan hukum belum berjalan efektif dan cenderung bersifat reaktif. Akibatnya, pembela lingkungan tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat berhadapan dengan kepentingan ekonomi berskala besar.

Laporan tersebut juga menyoroti empat persoalan utama, yakni impunitas pelaku, meningkatnya kriminalisasi, lemahnya perlindungan hukum, serta terbatasnya akses terhadap keadilan.

Auriga Nusantara mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan reformasi kebijakan serta memperkuat perlindungan terhadap pembela lingkungan. Tanpa langkah konkret, ancaman diperkirakan akan terus meningkat seiring ekspansi investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Perlindungan terhadap pembela lingkungan dinilai tidak hanya menyangkut hak asasi manusia, tetapi juga menjadi kunci bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan kualitas demokrasi di Indonesia. (***)

 

SUMBARNET - Sebuah pesan sederhana namun dalam kembali disampaikan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat kepada masyarakat, tentang hal yang sering dianggap sepele namun menyimpan risiko besar, yakni penggunaan handphone saat berkendara di jalan raya, Rabu (05/05/2026).

Melalui pendekatan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan, Dirlantas Polda Sumbar di bawah kepemimpinan Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq tidak sekadar mengingatkan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merenung, bahwa keselamatan bukan hanya tentang diri sendiri, melainkan tentang orang-orang yang kita cintai.

Dalam pesan visual yang disebarkan, kalimat “Fokus di Jalan, Bukan di Layar” terasa bukan sekadar slogan, melainkan pengingat yang seolah berbicara langsung kepada setiap pengendara yang kerap tergoda oleh notifikasi di genggaman.

Kombes Pol Reza CAS dengan tegas namun penuh empati menyampaikan bahwa penggunaan handphone saat berkendara meningkatkan risiko kecelakaan hingga empat kali lipat, sebuah angka yang menggambarkan betapa besar bahaya yang mengintai di balik kebiasaan kecil tersebut.

Ia menggambarkan bagaimana aktivitas sederhana seperti membalas pesan, menerima telepon, atau sekadar melihat media sosial, dapat merampas fokus yang seharusnya tertuju penuh pada jalan.

Dalam hitungan detik, perhatian yang teralihkan itu bisa berubah menjadi penyesalan panjang, bahkan kehilangan yang tidak tergantikan.

Dirlantas Polda Sumbar pun mengingatkan bahwa banyak kecelakaan bermula dari hal yang terlihat biasa, namun berujung pada kehilangan kendali, tabrakan, hingga luka yang membekas seumur hidup.

Lebih dari sekadar angka dan data, Kombes Pol Reza CAS menekankan sisi emosional yang sering terlupakan, bahwa setiap pengendara memiliki seseorang yang menunggu kepulangannya di rumah.

“Kadang kita lupa, di balik perjalanan kita hari ini, ada keluarga yang berharap kita kembali dengan selamat,” menjadi pesan yang tersirat kuat dalam kampanye tersebut.

Sebagai langkah sederhana namun bermakna, masyarakat diajak untuk mulai dari hal kecil, seperti mengaktifkan mode senyap sebelum berkendara agar tidak tergoda untuk membuka handphone.

Jika dalam kondisi mendesak, penggunaan perangkat hands-free dapat menjadi pilihan, meski tetap dianjurkan untuk menghindari komunikasi selama perjalanan.

Dan ketika memang harus menggunakan handphone, berhenti sejenak di tempat yang aman menjadi keputusan bijak yang bisa menyelamatkan banyak hal.

Kombes Pol Reza CAS menegaskan bahwa keselamatan bukan soal aturan semata, melainkan pilihan sadar yang harus diambil setiap individu saat berada di jalan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan baik, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dirlantas Polda Sumbar terus berupaya menghadirkan edukasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh hati, agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan dijalankan.

Di balik setiap kampanye yang disuarakan, ada harapan besar agar tidak ada lagi cerita duka akibat kelalaian yang sebenarnya bisa dihindari.

“Satu detik lengah bisa berakibat fatal,” bukan sekadar kalimat peringatan, tetapi sebuah realita yang sudah terlalu sering terjadi di jalan raya.

Melalui pesan ini, Dirlantas Polda Sumbar ingin mengingatkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita sampai dengan selamat.

Karena pada akhirnya, keselamatan adalah bentuk cinta paling sederhana yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. (**)

 

SUMBARNET - Di tengah dinamika wilayah yang terus berkembang, Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya mampu menegakkan aturan secara lugas, tetapi juga merangkul dengan kelembutan komunikasi.

Sosok dwitunggal ini, ketegasan dalam penegakan hukum dan kerendahan hati dalam bermasyarakat tercermin jelas dalam kepemimpinan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K.

Ia membuktikan bahwa kepemimpinan yang efektif bukan sekadar tentang menjalankan instruksi, melainkan tentang membangun kedekatan emosional dan kepercayaan di akar rumput.

Sebagai pemegang tongkat komando kepolisian di wilayah ini, AKBP Agung Tribawanto dikenal luas sebagai sosok yang teguh dan tanpa kompromi dalam menjalankan tugas.

Namun, di balik ketegasan tersebut, terdapat karakter yang humanis, ramah, dan mudah berbaur. Sikapnya yang terbuka dan rendah hati meruntuhkan dinding birokrasi yang kaku.

Dari pelosok desa hingga ruang-ruang publik, kehadirannya selalu disambut hangat. Pendekatan ini mematahkan pandangan bahwa aparat penegak hukum harus selalu berjarak dengan masyarakat.

Ia kerap terlihat turun langsung ke lapangan, menyapa warga dengan senyum yang tulus, serta mendengarkan setiap keluhan dengan penuh perhatian.

Interaksi yang komunikatif ini menjadi kunci terciptanya rasa aman yang bersumber dari rasa saling percaya, bukan sekadar kepatuhan semu.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, Kapolres Pasaman Barat menyadari betul bahwa insan pers memegang peranan krusial sebagai pilar keempat demokrasi dan jendela informasi bagi masyarakat.

AKBP Agung Tribawanto memandang jurnalis, baik lokal maupun nasional, sebagai mitra strategis dalam mengedukasi publik dan menjaga transparansi institusi. Ruang dialog yang luas senantiasa terbuka, memberikan kemudahan akses informasi bagi mereka yang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Komunikasi yang baik antara kepolisian dan media sangat penting demi terciptanya transparansi dan penyebaran informasi yang akurat serta faktual di tengah masyarakat. Kami siap bekerja sama serta bersinergi dengan rekan-rekan pers untuk kepentingan masyarakat luas di Pasaman Barat ini,” tegas AKBP Agung Tribawanto.

Pernyataan tersebut bukanlah sekadar retorika belaka. Dalam praktiknya, sinergi ini terlihat dari bagaimana informasi penanganan kasus, pemeliharaan keamanan, hingga program kemasyarakatan disampaikan secara terbuka dan objektif.

Keterbukaan ini tidak hanya meminimalisasi potensi misinformasi, tetapi juga membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat.

Sentuhan humanis yang diterapkan oleh AKBP Agung Tribawanto meninggalkan jejak positif di hati warga Pasaman Barat.

Di bawah kepemimpinannya, institusi kepolisian hadir lebih dekat dan relevan, bukan hanya sebagai alat penegak hukum, melainkan sebagai sahabat yang peduli terhadap dinamika sosial di sekitarnya.

Dengan merajut komunikasi yang inklusif bersama masyarakat dan media, ia telah meletakkan fondasi sinergi yang kokoh.

Wajah kepolisian yang humanis ini menjadi bukti nyata bahwa keadilan dan ketertiban dapat ditegakkan sembari tetap merangkul semua elemen masyarakat menuju Pasaman Barat yang lebih aman, transparan, dan harmonis.

Di balik deru langkah tugas dan hijaunya bentang alam Pasaman Barat, kepemimpinan AKBP Agung Tribawanto laksana oase yang menyejukkan.

Ia bukan sekadar hadir sebagai perisai keamanan, melainkan sebagai pena yang turut menggoreskan tinta kebaikan pada lembaran sejarah daerah ini.

Langkahnya adalah jejak yang merajut asa, memastikan setiap sudut Bumi Tuah Basamo tetap berpijar dalam terang keadilan dan kehangatan kemanusiaan.

Bersama sinergi yang terus mengalir, ia membuktikan bahwa ketegasan dan kelembutan mampu berjalan beriringan, melukiskan harmoni abadi yang akan terus dikenang oleh setiap insan di ujung barat Sumatera ini. (**)

 

​Oleh: Firman Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Barat

​Wacana mengenai eksistensi kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia tetap menjadi bola panas yang memicu perdebatan panjang. Sebagai mahasiswa yang menimba ilmu di universitas Islam di jantung Sumatera Barat, saya memandang isu ini bukan sekadar persoalan pilihan privat, melainkan tantangan serius terhadap tatanan nilai, hukum, dan identitas kultural kita.

​Benturan HAM dan Fondasi Ketuhanan

​Seringkali, narasi pelegalan LGBT berlindung di balik payung Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, kita harus kritis melihat bahwa penerapan HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari akar filosofisnya, yaitu Pancasila. Sebagaimana ditegaskan oleh konsep HAM nasional, hak-hak tersebut harus selaras dengan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa".

​Kebebasan di Indonesia bukanlah kebebasan absolut tanpa batas (liberal freedom). Setiap hak dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati norma agama dan kesusilaan masyarakat. Maka, memaksakan legalitas LGBT atas nama HAM di bumi Indonesia, terutama di Sumatera Barat yang memegang teguh prinsip "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", adalah sebuah langkah yang anakronistik dan kontra-produktif dengan semangat kebangsaan kita.

​Antara Kelainan Medis dan Batas Hukum

​Dari perspektif medis, pandangan dr. Boyke yang menyebut LGBT sebagai kelainan orientasi seks memberikan kita sudut pandang yang moderat namun tegas. Secara hukum, memang benar bahwa pikiran atau orientasi seseorang tidak dapat dipidana selama tidak mewujud dalam perbuatan melanggar hukum.

​Namun, yang menjadi perhatian kita adalah gerakan terstruktur dan kampanye normalisasi perilaku tersebut. Jika LGBT dipandang sebagai kelainan orientasi, maka solusi yang tepat bukanlah pelegalan secara hukum, melainkan upaya rehabilitasi melalui pendekatan psikologis, medis, dan spiritual. Menjadikan kelainan sebagai standar normal baru adalah kekeliruan logika yang bisa merusak struktur sosial di masa depan.

​Islam dan Penjagaan Fitrah

​Dalam kacamata Islam, penciptaan manusia dalam bentuk laki-laki dan perempuan adalah ketetapan (sunnatullah) yang bertujuan untuk keberlangsungan generasi manusia melalui pernikahan yang sah. Sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 1, fitrah manusia adalah berpasang-pasangan sesuai jenis kelamin yang diciptakan Allah.

​LGBT dianggap sebagai penyimpangan terhadap fitrah ini. Islam tidak hanya melihat hal ini sebagai dosa personal, tetapi juga ancaman bagi ketahanan keluarga yang merupakan unit terkecil dan terpenting dalam masyarakat.

​Urgensi Regulasi di Sumatera Barat

​Fenomena "gunung es" LGBT di Sumatera Barat harus segera disikapi dengan kebijakan yang konkret. Kita tidak boleh membiarkan ruang gerak penyimpangan ini meluas tanpa aturan yang jelas. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera merumuskan regulasi yang tegas—bukan untuk melanggengkan kekerasan—tetapi untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi generasi muda dari paparan gaya hidup yang bertentangan dengan norma agama.

​Kesimpulannya, melindungi generasi muda dari ancaman penyimpangan orientasi seksual adalah tanggung jawab kolektif. Sebagai mahasiswa, saya mendorong adanya edukasi yang berbasis pada nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan yang benar, agar Sumatera Barat tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi kesusilaan dan keberkahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (FWI)

 

SUMBARNET.ID -Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) kolaborasi peternak bersama Kita Bisa. Kegiatan ini berlangsung di Aula MUI Kota Bukittinggi, Senin, 4 Mei 2026.

Perwakilan Kita Bisa, Tomi, menyampaikan, Juru Sembelih Halal (JULEHA) merupakan lembaga yang membimbing tata cara penyembelihan sesuai syariat serta sertifikasi halal oleh BPJPH. Ia menegaskan pentingnya pelatihan ini agar praktik penyembelihan memenuhi standar kehalalan. 

“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta tidak hanya memahami teori dan praktik penyembelihan halal, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperoleh sertifikat JULEHA, serta memastikan setiap proses penyembelihan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat,” ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi, Aidil Alfin, menjelaskan, prinsip konsumsi sesuai syariat ditujukan untuk seluruh manusia. Aspek halal mencakup jenis hewan serta tata cara penyembelihan sekaligus menekankan pentingnya kebersihan, kesehatan hewan dan keberlanjutan, termasuk imbauan untuk tidak menyembelih hewan betina produktif.

"Pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan teori dalam penyembelihan halal. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya terampil, tetapi juga memahami metode yang benar dan mampu mengajarkannya secara berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) oleh Kita Bisa. Kegiatan ini dinilai sangat positif dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di bidang peternakan, di tengah masih terbatasnya ketersediaan Juleha yang baru mencapai sekitar 50 % dari kebutuhan nasional.

“Keberadaan Juru Sembelih Halal memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pariwisata halal, baik di tingkat kota maupun provinsi. Kami berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara berkelanjutan," ujarnya. (**)

 

Pekanbaru — Dalam upaya memberikan dukungan moril dan pemulihan pasca peristiwa kriminal, Bagian Psikologi Biro SDM Polda Riau melaksanakan kegiatan pendampingan psikologis kepada keluarga korban dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah hukum Polsek Rumbai, Polresta Pekanbaru.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, bertempat di Jalan Kurnia II, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Tim yang diterjunkan merupakan staf Bagian Psikologi Biro SDM Polda Riau yang memiliki kompetensi dalam penanganan trauma dan dukungan kesehatan mental.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarga korban guna mengurangi dampak trauma yang dialami. Selain itu, tim juga membantu keluarga dalam memahami serta mengelola reaksi stres yang muncul pascakejadian.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ketahanan mental keluarga dapat meningkat sehingga mampu kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara adaptif. Tidak hanya itu, upaya ini juga difokuskan untuk membangun rasa aman, memperkuat kemampuan coping, serta mendukung proses pemulihan secara menyeluruh.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Pandra, menyampaikan bahwa kehadiran tim psikologi merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kondisi psikologis masyarakat yang terdampak tindak kriminal.

“Pendampingan ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat, khususnya korban dan keluarga yang terdampak secara psikologis,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pendekatan humanis menjadi salah satu prioritas Polri dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan masyarakat merasa aman dan didampingi dalam setiap situasi sulit.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib, mencerminkan komitmen Polda Riau dalam memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat “SDM Polri yang Unggul dan Presisi”, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menghadirkan kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap aspek psikologis masyarakat.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*