SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan stadion olahraga (GOR Padang Tujuh) di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016.

Kedua tersangka masing-masing berinisial JD (52) selaku Direktur PT Rian Makmur Jaya yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana, dan DE (53) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik, M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini melalui proses panjang sejak diterbitkannya Laporan Polisi di Polres Pasaman Barat pada 2017 silam.

"Penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasaman Barat menetapkan kedua tersangka setelah melakukan gelar perkara di tingkat Polda Sumbar, serta mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi yang memiliki kesesuaian dalam kasus ini," ujar Iptu Agung diruang kerjanya, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka memiliki peran yang berbeda. JD bertindak sebagai penyedia jasa atau kontraktor, sementara DE bertanggung jawab sebagai PPK proyek pembangunan GOR Padang Tujuh.

Dari hasil audit dan penyelidikan, penyidik menemukan adanya dugaan kecurangan berupa pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Penyidik juga telah memeriksa tiga orang ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta ahli audit fisik.

"Akibat penyimpangan penggunaan dana pembangunan GOR Padang Tujuh tersebut, negara mengalami kerugian yang disinyalir dipergunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi," tambahnya.

Saat ini, penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasaman Barat telah menyita sejumlah barang bukti dan masih terus mendalami kasus ini. Pihak Kepolisian juga membuka peluang adanya penambahan tersangka baru.

"Tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru. Para penyidik masih mencari dan mendalami keterkaitan pihak lain dalam kasus korupsi ini," tegasnya.

Kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Padang Tujuh ini cukup menyita perhatian publik mengingat fasilitas tersebut merupakan sarana umum yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, Polres Pasaman Barat mengajak masyarakat bersama-sama mengawal proses hukum ini hingga tuntas di persidangan.

Secara terpisah, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengimbau masyarakat dan awak media agar menghormati jalannya proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pasaman Barat.

"Kami mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau pengumuman resmi dari aparat penegak hukum," pungkas Kapolres. (HumasResPasbar)

KEPULAUAN MENTAWAI, SUMBARNET - Upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui sektor pertanian terus dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Salah satu langkah nyata tersebut terlihat dalam kegiatan Panen Raya Perdana Padi Kelompok Tani Jemaat Mandiri Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) Pogari, Pulau Sipora, Rabu (4/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, hadir sekaligus melakukan panen padi secara simbolis bersama para petani. Kegiatan ini menjadi momentum penting atas keberhasilan program pemberdayaan ketahanan pangan yang digagas melalui kerja sama Lembaga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dengan Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kepulauan Mentawai bersama sejumlah anggota DPRD, Ephorus Emeritus Binsar Parlindungan Sababalat, sejumlah pendeta, serta kelompok tani GKPM Pogari dan masyarakat setempat.

Panen raya perdana ini merupakan hasil dari proses pembinaan dan pendampingan pertanian yang telah berlangsung selama empat bulan. Selama periode tersebut, para petani mendapatkan berbagai bentuk pembinaan, mulai dari pelatihan dasar pertanian, pengolahan dan persiapan lahan, penyediaan bibit unggul, pengadaan alat pertanian, hingga pendampingan penerapan sistem pertanian ramah lingkungan atau green agriculture.

Melalui proses tersebut, kelompok tani GKPM Pogari berhasil mengembangkan tanaman padi pada lahan seluas kurang lebih 20 hektare. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa melalui pendampingan yang terarah, kerja sama yang baik, serta kesungguhan para petani, potensi pertanian di wilayah Kepulauan Mentawai dapat terus dikembangkan.

Kehadiran Bupati Rinto Wardana dalam panen raya tersebut sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai inisiatif masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat dinilai menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendorong pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Tidak hanya berhenti di Pogari, program pemberdayaan pertanian ini juga direncanakan akan diperluas ke sejumlah wilayah lain di Pulau Sipora, di antaranya Saureinu dan Nemnem. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi lebih banyak kelompok tani untuk mengembangkan usaha pertanian serta memanfaatkan potensi lahan yang tersedia di wilayah masing-masing.

Perluasan program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan sektor pertanian secara lebih merata. Dengan adanya pendampingan, penyediaan sarana pertanian, serta peningkatan kapasitas petani, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan hasil produksi dan pendapatan ekonomi.

Di tengah tantangan geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki ketergantungan terhadap distribusi bahan pangan dari luar daerah, penguatan produksi pangan lokal menjadi langkah strategis. Pengembangan pertanian berbasis potensi wilayah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Panen Raya Perdana di Pogari ini pun diharapkan menjadi titik awal pengembangan pertanian yang lebih luas di Kepulauan Mentawai. Keberhasilan kelompok tani GKPM Pogari dapat menjadi inspirasi bagi kelompok masyarakat lainnya untuk mulai mengembangkan sektor pertanian secara produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Melalui sinergi pemerintah daerah, PGI, GKPM, para pendeta, serta kelompok tani, pengembangan pertanian di Mentawai diharapkan tidak hanya menghasilkan panen, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat dan memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah. (Roby)

 

SUMBARNET – Persidangan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tahun Anggaran 2019 dan 2020, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (4/11/2026).

Dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra sekitar pukul 12.38 WIB tersebut, agenda persidangan adalah pembacaan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum oleh masing-masing Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Zuridin dan Terdakwa Budi Utomo.

Kedua terdakwa masing-masing menjalani proses persidangan dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Pdg atas nama Ahmad Zuridin dan perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Pdg atas nama Budi Utomo.

Persidangan dibuka oleh Hakim Ketua dan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Sebelum memasuki agenda utama, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kesiapan para pihak yang hadir, mulai dari kedua terdakwa, Penasihat Hukum masing-masing terdakwa, hingga Penuntut Umum.

Persidangan tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Nasri, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan anggota Hendri Joni, S.H., M.H., dan Yenni, S.H., M.H.

Adapun Penuntut Umum yang hadir dalam persidangan terdiri atas Irisa Nadeja, S.H., M.H., Pitria Erwina, S.H., M.H., dan Arif Fansuri, S.H., M.H.

Sementara itu, Terdakwa Ahmad Zuridin didampingi tim Penasihat Hukum yang terdiri atas Dr. Suharizal, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.M., M.IP., CLA., Remon Riyan, S.H., Winda Adelia, S.H., serta Gerry Kurnia Dichi, S.H.

Sedangkan Terdakwa Budi Utomo didampingi tim Penasihat Hukum yang terdiri atas H. Yul Akhyari Sastra, S.H., H. Mhd. Faisal, S.H., M.H., Dini Puspita Sari, S.H., M.H., Budi Amirlius, S.H., Dichi Khalik, S.H., Mardian, S.H., dan Puji Hendrianisa, S.H.

Penasihat Hukum Ahmad Zuridin Minta Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum

Dalam agenda persidangan tersebut, tim Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Zuridin membacakan nota perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum.

Melalui eksepsi tersebut, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan yang diajukan oleh pihak terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum.

Selain itu, tim Penasihat Hukum meminta Majelis Hakim menetapkan bahwa Terdakwa Ahmad Zuridin tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang menurut penilaian mereka mengandung cacat hukum.

Penasihat Hukum juga memohon agar surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tidak hanya itu, dalam petitumnya, Penasihat Hukum turut meminta agar Terdakwa Ahmad Zuridin dikeluarkan dari tahanan, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan, serta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Selanjutnya, Penasihat Hukum memohon agar hak-hak terdakwa dipulihkan, khususnya dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Adapun biaya perkara dimohonkan untuk dibebankan kepada negara.

Sebagai alternatif, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, Penasihat Hukum memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Penasihat Hukum Budi Utomo Persoalkan Pemenuhan Syarat Materiil Dakwaan

Pada kesempatan yang sama, tim Penasihat Hukum Terdakwa Budi Utomo juga menyampaikan perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam permohonannya, Penasihat Hukum meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh pihak terdakwa.

Secara khusus, tim Penasihat Hukum meminta agar surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b juncto Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permohonan tersebut diajukan dengan harapan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pemenuhan ketentuan hukum acara pidana dalam penyusunan surat dakwaan, beserta segala akibat hukum yang menyertainya.

Dengan dibacakannya eksepsi dari kedua tim Penasihat Hukum tersebut, masing-masing terdakwa telah menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum melalui mekanisme hukum acara yang tersedia.

Sidang Dilanjutkan dengan Tanggapan Penuntut Umum

Setelah seluruh rangkaian pembacaan perlawanan atau eksepsi dari masing-masing Penasihat Hukum selesai dilaksanakan, Majelis Hakim menyampaikan agenda persidangan berikutnya.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, dengan agenda penyampaian pendapat atau tanggapan Penuntut Umum atas perlawanan yang diajukan oleh Advokat atau Penasihat Hukum kedua terdakwa.

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara, karena Penuntut Umum akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap berbagai keberatan yang telah disampaikan oleh masing-masing tim Penasihat Hukum terdakwa.

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang menjadi pokok perlawanan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Persidangan Berlangsung Aman dan Lancar

Berdasarkan pemantauan selama pelaksanaan persidangan, kegiatan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 15 orang pengunjung sidang.

Seluruh rangkaian persidangan berlangsung tertib, aman, dan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Persidangan berakhir sekitar pukul 13.17 WIB.

Perkara dugaan korupsi pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Labuhan Bajau Tahun Anggaran 2019 dan 2020 ini menjadi salah satu perkara tindak pidana korupsi yang tengah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Dengan telah dibacakannya eksepsi oleh masing-masing Penasihat Hukum, proses persidangan kini memasuki tahapan penyampaian tanggapan Penuntut Umum sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perkembangan perkara ini selanjutnya akan ditentukan melalui proses persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: Jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan

 

SUMBARNET – Kebahagiaan sederhana terpancar dari wajah warga penghuni Hunian Sementara (Huntara) Senen, Jakarta Pusat. Bukan hanya karena kini memiliki tempat tinggal yang lebih layak setelah bertahun-tahun hidup di bantaran rel kereta api, tetapi juga karena anak-anak mereka kembali memiliki kesempatan untuk meraih masa depan melalui pendidikan.

Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, berdialog dengan warga ketika meninjau Huntara Senen, Selasa (3/11/2026).

Di tengah perbincangan hangat, seorang warga menyampaikan rasa syukur karena program Sekolah Rakyat telah mengubah keadaan anaknya yang sebelumnya putus sekolah.

“Alhamdulillah, Pak. Apalagi semenjak adanya Sekolah Rakyat, anak saya yang sebelumnya putus sekolah akhirnya bisa sekolah lagi,” ungkap seorang warga kepada Dony.

Mendengar cerita tersebut, Dony langsung merespons dengan penuh antusias.

“Wah, mantap!” jawabnya.

Ungkapan syukur itu menjadi gambaran bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kesempatan yang kembali terbuka bagi masyarakat kecil. Bagi seorang orang tua, melihat anaknya kembali bersekolah merupakan kebahagiaan yang tidak ternilai.

Kisah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian terhadap warga Huntara Senen tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Akses pendidikan bagi anak-anak juga menjadi perhatian agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk menggapai cita-cita.

Dalam kunjungannya, Dony tampak berbincang akrab dengan warga. Ia menyapa satu per satu penghuni huntara dan menanyakan kebahagiaan mereka setelah menempati hunian baru.

“Senang, ya? Senang banget, ya? Happy?” tanya Dony.

“Happy,” jawab warga kompak.

Dony pun ikut tersenyum melihat antusiasme warga. Ia berharap hunian tersebut membawa keberkahan bagi kehidupan mereka.

“Insyaallah, mudah-mudahan berkah usahanya. Kompak-kompak, ya,” ujarnya.

Dony mengatakan, pembangunan Huntara Senen merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata BUMN bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan BUMN harus benar-benar dirasakan, terutama oleh masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

“Kegiatan hari ini kita mengunjungi rumah yang dibangun oleh BUMN secara bersama-sama. Kita ingin keberadaan BUMN itu memang dirasakan oleh masyarakat,” kata Dony.

Ia menyebut, penyediaan hunian tersebut juga menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet terhadap kehidupan masyarakat kecil.

Menurut Dony, warga yang sebelumnya tinggal di bantaran rel kini mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pemulung dan selama ini menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun, baginya, hunian yang layak harus berjalan beriringan dengan pendidikan yang baik.

“Kalau kita tinggal di tempat yang sudah enak, sekolahnya juga harus bagus supaya masa depannya baik,” ujarnya.

Dony menegaskan, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi tempat tinggal.

“Yang penting, anak-anak harus sekolah. Jangan sampai anak-anaknya tidak sekolah. Kita bantu masukin Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat memberikan fasilitas pendidikan sekaligus kebutuhan dasar bagi para peserta didik, mulai dari makan, tempat tinggal, hingga pendidikan yang seluruhnya telah disiapkan.

“Sekolah itu bisa mengubah masa depan. Jadi, anak-anak harus sekolah. Kalau di Sekolah Rakyat, mereka sudah dapat makan, tempat tidur, pendidikan, semuanya sudah diurusin,” tutur Dony.

Ia juga memastikan bahwa pemerintah berupaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Bisa, semua bisa. Nanti kita urus supaya anak-anak sekolah. Tujuan Bapak Presiden kan semua rakyat Indonesia harus mampu mengakses pendidikan, apa pun levelnya,” tambahnya.

Tidak hanya menyediakan tempat tinggal dan akses pendidikan, kawasan Huntara Senen juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung kehidupan warga. Di antaranya masjid, ruang keluarga, serta ruang berkumpul yang dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antarwarga.

Dony mengungkapkan, fasilitas olahraga juga tengah disiapkan, termasuk rencana pembangunan lapangan mini soccer bagi anak-anak.

Menurutnya, lingkungan yang sehat dan fasilitas bermain sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dengan adanya ruang beraktivitas, anak-anak dapat bersosialisasi, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik.

“Ini penting buat anak-anak kita. Mereka bisa bersosialisasi dengan sehat, di lingkungan yang sehat. Harapannya, tentu mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan kuat untuk masa depan bangsa kita,” ungkapnya.

Program penyediaan Huntara Senen merupakan kolaborasi BUMN di bawah koordinasi PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran hunian tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pada akhirnya, kebahagiaan warga Huntara Senen bukan semata tentang memiliki rumah yang lebih nyaman. Ada harapan yang kembali tumbuh, ada anak yang kembali mengenakan seragam sekolah setelah sempat kehilangan kesempatan belajar, dan ada masa depan yang kini terasa lebih dekat.

Di balik senyum seorang ibu yang anaknya kembali bersekolah, tersimpan pesan sederhana namun bermakna bagi negara: pembangunan akan benar-benar terasa ketika mampu mengubah kehidupan masyarakat.

Sebab, bagi keluarga tersebut, Program Sekolah Rakyat adalah kesempatan kedua bagi seorang anak untuk kembali menggapai masa depan.

“Kepada pak Prabowo, saya bangga pak. Sehat-sehat Bapak Presiden. Berkat Bapak, anak saya yang putus sekolah sekarang bisa sekolah lagi.” (***)

 

Mentawai – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, personel Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai melaksanakan kegiatan pembersihan lahan pertanian di KM 8, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.Rabu, 04 November 2026

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Satgas TMMD terhadap sektor pertanian sekaligus mendorong pemanfaatan lahan produktif guna meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui semangat gotong royong, Satgas TMMD terus hadir membantu masyarakat, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendukung kegiatan pertanian demi meningkatkan kesejahteraan warga.

TMMD ke-130, Mengabdi Membangun Negeri, Bersama Rakyat Mewujudkan Ketahanan Pangan. (Roby)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID– Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat transformasi birokrasi melalui penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Program strategis nasional ini menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kompeten, objektif, serta berbasis kinerja.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, SH Dt. Nan Basa, saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, di halaman Balai Kota, Rabu (4/11/2026).

Dalam arahannya, Ramlan menjelaskan bahwa Manajemen Talenta ASN merupakan sistem pengelolaan karier yang mencakup tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, hingga penempatan talenta berdasarkan potensi dan kinerja pegawai sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan.

Sistem ini juga menerapkan pemetaan sembilan kategori atau Nine Box Talent Management, yakni pengelompokan ASN berdasarkan tingkat potensi dan kinerja. Pemetaan tersebut menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pengembangan karier serta pengisian jabatan secara lebih terukur dan objektif.

"Manajemen talenta bertujuan menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi strategis dan kepemimpinan masa depan. Selain itu, sistem ini mendorong peningkatan profesionalisme, kompetensi dan kinerja ASN, memberikan kejelasan serta kepastian karier, mewujudkan rencana suksesi yang objektif dan akuntabel, serta memastikan ASN yang tepat menduduki jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi," jelas Ramlan.

Dari total 3.721 ASN yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebanyak 739 orang telah mengikuti proses profiling atau pemetaan potensi dan kompetensi.

Jumlah tersebut terdiri dari 28 pejabat pimpinan tinggi pratama, 110 pejabat administrator, 228 pejabat pengawas, 109 pejabat fungsional, serta 164 pelaksana.

Untuk memperluas cakupan pemetaan, Pemko Bukittinggi juga merencanakan penambahan sekitar 100 ASN agar mengikuti proses profiling pada tahap berikutnya.

Ramlan menegaskan, hasil pemetaan melalui sistem Nine Box Talent Management akan menjadi salah satu dasar dalam mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.

"Kelompok ASN yang berada pada kotak 7, 8 dan 9 menjadi kelompok yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan rencana suksesi sesuai rumpun jabatan dan melalui tahapan seleksi serta uji kompetensi teknis," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa penerapan Manajemen Talenta ASN di Bukittinggi juga didukung oleh Komite Talenta yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian.

Komite tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten III, Kepala BKPSDM, serta Inspektorat. Hasil kajian dan rekomendasi dari tim ini nantinya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pengembangan karier ASN.

Melalui penerapan Manajemen Talenta, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan mampu membangun sistem kepegawaian yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kompetensi serta prestasi.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memastikan bahwa setiap jabatan di lingkungan pemerintahan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(**)

 

MENTAWAI, SUMBARNET – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Mentawai melaksanakan pemusnahan sebanyak 155 barang bukti dari 26 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen kejaksaan dalam memastikan barang bukti yang telah dirampas untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.

Pemusnahan barang bukti tersebut turut disaksikan sejumlah unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai.

Dari total 26 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, terdiri atas delapan perkara tindak pidana narkotika, tujuh perkara perlindungan anak terkait persetubuhan, lima perkara pencurian, satu perkara tindak pidana perikanan, satu perkara perjudian, satu perkara penganiayaan, satu perkara penggelapan, satu perkara telekomunikasi, dan satu perkara pembunuhan.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis, di antaranya narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, alat hisap narkotika (bong), kaca pirex, pakaian, alat komunikasi, perangkat jaringan internet, peralatan yang digunakan dalam tindak pidana perikanan, senjata tajam, serta sejumlah barang bukti lainnya yang berkaitan dengan masing-masing perkara.

Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali. Pelaksanaan kegiatan juga disertai penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh para pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemusnahan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum, khususnya untuk memastikan bahwa setiap barang bukti yang telah diputuskan pengadilan untuk dimusnahkan benar-benar dituntaskan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, jumlah perkara narkotika yang mencapai delapan perkara dan perkara perlindungan anak sebanyak tujuh perkara menjadi perhatian tersendiri. Kedua jenis tindak pidana tersebut menunjukkan pentingnya upaya penegakan hukum yang konsisten, disertai langkah pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Khusus terhadap tindak pidana narkotika, diperlukan sinergi berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, penanganan perkara perlindungan anak juga membutuhkan perhatian serius melalui penguatan perlindungan terhadap anak, peningkatan pengawasan lingkungan, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai juga menunjukkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara. Setiap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti sesuai amar putusan pengadilan sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Kegiatan pemusnahan berlangsung hingga pukul 10.00 WIB. Seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Dengan dilaksanakannya pemusnahan 155 barang bukti dari 26 perkara tersebut, diharapkan pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin optimal, sekaligus memperkuat koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. (Roby)

 

Mentawai – Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai terus mempercepat pengerjaan sasaran fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Hamidi di Desa Goisoinan, Rabu (4/11/2026).

Saat ini, pengerjaan rumah tersebut telah memasuki tahap pemasangan teras. Setiap tahapan pekerjaan terus dilakukan secara bertahap dengan penuh semangat dan gotong royong agar pembangunan dapat segera diselesaikan.

Melalui program TMMD ke-130 ini, diharapkan rumah yang dibangun dapat memberikan hunian yang lebih layak, nyaman, dan aman bagi penerima manfaat.

TMMD ke-130: Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. (Roby)

 

SUMBARNET – Usai sukses menyelenggarakan kegiatan Simposium Pemuda Desa Nasional dan Ekspedisi Pemuda Desa Indonesia 2026 pada 27–29 Oktober 2026 di Sumatera Barat, Arif Al Hafiz resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Pemuda Desa Indonesia (PDI) Sumatera Barat.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan kepemudaan desa di Sumatera Barat. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelantikan tersebut, Arif Al Hafiz dipercaya sebagai Ketua Umum, Dhebby Praditya sebagai Sekretaris Umum, dan Aidil Fitra sebagai Bendahara. Ketiganya bersama jajaran pengurus lainnya resmi mengemban amanah untuk menjalankan roda organisasi Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Simposium Pemuda Desa Nasional dan Ekspedisi Pemuda Desa Indonesia 2026 yang mempertemukan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menjadi wadah konsolidasi dan penguatan gerakan pemuda dalam mendorong pembangunan desa.

Ketua Umum terpilih, Arif Al Hafiz, menyampaikan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan desa.

"Ini bukan sekadar pelantikan dan pergantian kepengurusan, tetapi merupakan awal dari perjuangan bersama. Kami ingin Pemuda Desa Indonesia Sumatera Barat hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan yang mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan kerja nyata untuk kemajuan desa," ungkap Arif.

Ia juga menegaskan bahwa ke depan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat akan berupaya membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah nagari, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas, serta berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan desa.

Menurutnya, desa memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, kewirausahaan, sumber daya manusia, maupun pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan generasi muda yang memiliki semangat, kreativitas, dan kepedulian untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan tersebut.

Sementara itu, Founder Yayasan Pencerah Desa Indonesia, Hidayatul Fikri, menyampaikan bahwa terbentuknya kepengurusan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat merupakan langkah penting dalam memperluas gerakan pemuda desa dan memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah.

Ia berharap kepengurusan yang dipimpin Arif Al Hafiz dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab, membangun solidaritas, serta mampu melahirkan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa.

"Pemuda desa harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang ada di desa. Kita tidak ingin pemuda hanya hadir dalam forum diskusi, tetapi harus mampu bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata. Saya berharap Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat menjadi ruang lahirnya generasi muda yang memiliki kepedulian dan keberanian untuk membangun desa," ungkap Hidayatul Fikri.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan gerakan organisasi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga Pemuda Desa Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Umum, Dhebby Praditya, bersama Bendahara, Aidil Fitra, diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, administrasi, dan pengelolaan kelembagaan agar program kerja dapat berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Kehadiran kepengurusan Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi energi baru bagi gerakan pemuda desa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tingkat nagari dan desa.

Arif berharap seluruh jajaran pengurus yang telah dilantik dapat menjaga soliditas, membangun komunikasi, serta bekerja secara kolektif dalam menjalankan program organisasi.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Pemuda Desa Indonesia Wilayah Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa di Sumatera Barat.

Momentum ini sekaligus menjadi langkah lanjutan dari semangat Simposium Pemuda Desa Nasional 2026, bahwa gerakan pemuda tidak boleh berhenti pada forum diskusi dan kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat.

Bangun Desa, Bangun Indonesia. (**)

 

SUMBARNET - Abu Bakar Mangkuto Alam, Urang Tuo Adat Kampung Sungai Balai, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, membantah sejumlah tudingan terkait kedudukan dan keterlibatannya dalam kesepakatan kompensasi lahan dengan PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman (PANP) pada 18 Februari 2023.

Abu Bakar menegaskan, langkah yang dilakukannya dalam proses penyelesaian kompensasi lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PANP merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak ulayat kaum. Ia menyatakan, perjuangan tersebut berada di bawah kepemimpinan adat JS Dt. Majo Indo.

Dalam keterangannya, Abu Bakar menyebut kedudukan adat yang menjadi dasar tindakannya mengacu pada ranji keturunan, sejarah penyerahan ulayat, serta sejumlah dokumen adat yang dimiliki kaum di Kampung Sungai Balai.

Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya tidak memiliki legitimasi dalam penandatanganan kesepakatan kompensasi lahan tersebut.

Klaim Berdasarkan Dokumen Adat

Untuk memperkuat keterangannya, Abu Bakar merujuk Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali tertanggal 20 Maret 2023 dan Surat Pernyataan Ninik Mamak Sungai Balai tertanggal 20 Mei 2026.

Menurutnya, kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari dasar penegasan kedudukan adat dan kepemimpinan JS Dt. Majo Indo dalam persoalan ulayat tersebut.

Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa penyerahan tanah ulayat yang berkaitan dengan PT PANP berlangsung sekitar 1989–1990. Ia menyebut sejumlah tokoh adat yang terlibat dalam proses tersebut, yakni Lembak Tuah Dt. Majo Indo, Mahyuddin BA Dt. Majo Indo, H. Mansyur Dt. Itam Putiah, H. Mukhtar Dt. Rangkayo Basa, dan Jamarusdi Dt. Bando Rajo.

Ia menjelaskan, Lembak Tuah merupakan kakek kandung JS Dt. Majo Indo, sedangkan Mahyuddin BA merupakan mamak kandungnya.

Berdasarkan silsilah tersebut, Abu Bakar menyatakan Syahril Cs maupun Zul Arif tidak memiliki hubungan darah dengan garis keturunan yang menjadi dasar klaim ulayat tersebut. Ia juga menyebut Zul Arif berasal dari Mandingin.

Persoalkan Sanksi Adat Tahun 2004

Dalam klarifikasinya, Abu Bakar turut menyinggung Surat Keputusan Ninik Mamak dan Patikan Adat tertanggal 24 Juli 2004 yang, menurutnya, diterbitkan di bawah kepemimpinan Joni Satria Dt. Majo Indo.

Ia menyebut, keputusan tersebut menjatuhkan sanksi adat berupa pencabutan hak hasil plasma PT AMP terhadap Syahril bersama 36 orang lainnya karena dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan adat.

Abu Bakar mengatakan, keputusan tersebut telah didaftarkan pada notaris pada Mei 2009. Namun, substansi dan keberlakuan keputusan adat tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen asli serta keterangan seluruh pihak terkait.

Selain itu, ia merujuk catatan kepolisian dengan nomor STP.LP/65/VI/2004-Dit Reskrim tertanggal 10 Juni 2004, yang disebutnya berkaitan dengan laporan terhadap Syahril Pgl Iyen atas dugaan penggelapan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan.

Abu Bakar juga menyinggung adanya surat pencabutan gugatan pada Juli 2004 di Mapolda Sumatera Barat serta pencabutan tanda tangan pada Oktober 2023.

Minta Penyelesaian Sengketa Secara Objektif

Abu Bakar berharap masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan dapat melihat persoalan ulayat Kampung Sungai Balai secara objektif dengan mengacu pada dokumen sejarah, ranji keturunan, serta ketentuan adat yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah ulayat harus dilakukan dengan menghormati hak kaum dan tidak didasarkan pada klaim sepihak.

Ia menegaskan, prinsip adat Minangkabau harus tetap menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yakni bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat.

Sementara itu, persoalan legitimasi kepemimpinan adat, keabsahan dokumen, hubungan kekerabatan, dan hak atas lahan yang dipersoalkan masih memerlukan pemeriksaan serta penjelasan dari seluruh pihak terkait. (**)