PEKANBARU – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas (Kamseltibcarlantas) pada momentum arus balik Lebaran Tahun 2026, Polda Riau bersama seluruh jajaran melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 29 Maret 2026.

Pelaksanaan KRYD ini merupakan langkah strategis pasca berakhirnya Operasi Ketupat 2026, guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta kepadatan arus kendaraan yang meningkat signifikan selama periode arus balik. Dalam kegiatan tersebut, Polda Riau mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif yang didukung dengan langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Kegiatan difokuskan pada sejumlah titik rawan, baik rawan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, maupun potensi gangguan kamtibmas. Personel Polri dikerahkan untuk melaksanakan patroli skala besar, pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama, serta pengamanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Selain itu, dilakukan pula rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengurai kepadatan kendaraan serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Polda Riau juga bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna mengoptimalkan upaya pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergitas ini menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama periode arus balik Lebaran.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara maksimal. Diharapkan, dengan kehadiran personel di lapangan, masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif berupa rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan perjalanan kembali ke tempat aktivitas masing-masing.

Kabid Humas Polda Riau dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan KRYD merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif pasca puncak arus mudik.

“Pelaksanaan KRYD ini kami tingkatkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan kamtibmas maupun kepadatan arus lalu lintas pada arus balik. Personel kami siagakan di titik-titik strategis guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan,” tambahnya.

Polda Riau juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara intensif serta mengambil langkah cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran arus balik.

Dengan pelaksanaan KRYD yang optimal, diharapkan situasi Harkamtibmas dan Kamseltibcarlantas selama arus balik Lebaran Tahun 2026 di wilayah hukum Polda Riau dapat tetap terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Mudik Aman, Keluarga Nyaman

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

 

BONE SULSEL– Aktivitas tambang ilegal golongan C jenis pasir di Camming, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kini tak lagi sembunyi - sembunyi. Di depan mata, alat berat bekerja siang malam, truk-truk lalu lalang tanpa hambatan—seolah hukum tak berlaku.

Yang lebih mengusik, aparat penegak hukum justru terkesan tutup mata.

Meski laporan warga dan sorotan media telah berulang kali muncul, hingga kini tidak ada satu pun tindakan tegas dari Polres Bone, khususnya Satreskrim. Publik pun mulai bertanya: ada apa sebenarnya?

“Ini bukan lagi pembiaran biasa. Ini seperti ada yang menjaga,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Ketua LSM Latenritatta, Mukhawas Rasyid, S.H., M.H., menyebut praktik tambang ilegal ini sebagai pelanggaran serius yang terang-terangan menantang hukum.

“Undang-undang sudah jelas. Pasal 158 UU Minerba menegaskan ancaman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Tapi kenapa di Bone hukum seolah lumpuh?” tegasnya.

Di lapangan, dampaknya tak bisa disembunyikan. Jalan rusak, lingkungan terancam, dan risiko bencana semakin nyata. Namun aktivitas tambang ilegal itu tetap berjalan mulus, tanpa rasa takut.

Situasi ini memunculkan dugaan liar di tengah masyarakat: karena proyek tambang ilegal di Kabupaten Bone diduga di kelola oleh oknum Koramil 1407 Bone dan  inisial (SP) sebagai pengawas di lapangan.

Keterlibatan oknum aparat TNI dalam mengelola tambang ilegal secara pribadi adalah tindakan pidana yang akan diproses secara hukum. TNI secara institusi tidak boleh mengelola tambang ilegal untuk tujuan bisnis atau pribadi, karena melanggar UU No. 34 Tahun 2004 pasal 39 yang melarang prajurit berbisnis. Namun, TNI dapat terlibat dalam penertiban tambang ilegal sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) untuk mengamankan aset negara.

Pertanyaan itu semakin menguat karena hingga saat ini Kapolres Bone belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini justru memicu spekulasi yang semakin luas.

“Kalau masyarakat kecil cepat ditindak, kenapa yang jelas-jelas ilegal seperti ini dibiarkan? Ini yang bikin publik curiga,” lanjut Mukhawas.

Selain merusak lingkungan, praktik ini juga menggerus keuangan daerah. Tanpa izin resmi, tidak ada pajak, tidak ada retribusi artinya negara dirugikan, rakyat yang menanggung dampaknya.

Tambang ilegal di Libureng kini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi simbol tumpulnya penegakan hukum itu sendiri.

Publik menunggu: apakah aparat akan bertindak, atau justru terus diam?

Jika hukum terus kalah oleh kepentingan, maka kepercayaan masyarakat hanyalah soal waktu untuk runtuh. (Tim)

 

Padang Pariaman, – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Sabtu, 28 Maret 2026, terpantau padat. Lebih dari 30 jadwal penerbangan melayani kedatangan dan keberangkatan sepanjang hari.

Data InJourney Airports mencatat, penerbangan kedatangan dimulai sejak pagi. Super Air Jet membuka rute dari Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Disusul AirAsia dari Kuala Lumpur pukul 07.35 WIB serta sejumlah penerbangan lain dari Jakarta, Batam, Yogyakarta, hingga Singapura.

Di sisi keberangkatan, Lion Air menjadi penerbangan pertama menuju Jakarta pada pukul 06.05 WIB. Sepanjang hari, berbagai maskapai seperti Super Air Jet, Citilink Indonesia, Garuda Indonesia, hingga AirAsia melayani rute domestik dan internasional.

Branch Communication & CSR BIM, Feni Lindriany, mengatakan tingginya frekuensi penerbangan mencerminkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

“Pergerakan penerbangan hari ini cukup padat, baik kedatangan maupun keberangkatan. Ini menunjukkan kebutuhan transportasi udara masyarakat terus meningkat,” ujar Feni pada Sabtu, (28/3/2026) kepada wartawan.

Ia mengimbau penumpang untuk datang lebih awal dan memastikan jadwal penerbangan masing-masing.

“Kami mengingatkan calon penumpang agar datang lebih awal ke bandara dan mengecek kembali jadwal penerbangan, sehingga perjalanan berjalan lancar,” tambahnya.

Dominasi rute Jakarta masih terlihat pada jadwal penerbangan hari ini. Namun, rute internasional seperti Kuala Lumpur dan Singapura juga turut menambah aktivitas di BIM.

"Karena, ini diperkirakan adalah jadwal arus balik hari raya idul Fitri 1447 H, sehingga penerbangan di BIM cukup padat," tutup Feni.

BIM selalu berkomitmen memastikan pelayanan tetap optimal di tengah tingginya trafik penumpang. (***)

 

Riau — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Herry Heryawan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau atas partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan balik Idul Fitri.

Dalam keterangannya, Kapolda mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengamanan mudik tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan masyarakat serta sinergi yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Alhamdulillah, situasi selama arus mudik dan balik dapat terjaga dengan baik. Ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Riau juga menyoroti penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik tahun ini. Tercatat, angka kecelakaan mengalami penurunan hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus bukti efektivitas langkah pengamanan yang telah diterapkan.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh personel di lapangan yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum Lebaran.

Keberhasilan pengamanan ini, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melaksanakan arahan Kapolri agar selalu hadir memberikan rasa aman dan pelayanan maksimal, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri.

Kapolda berharap situasi yang aman dan kondusif ini dapat terus dipertahankan melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan Provinsi Riau yang tertib, damai, dan sejahtera.

“Atas nama Polda Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau,” tutupnya.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

 

Oleh : Elfindri, Unand

Adalah Om Ridwan Tulus, penggiat wisata spesifik yang bekas gagasan dan gerakan beliau tercium ke banyak tokoh wisata dunia, sehingga beliau dicap sebagai penerobos gagasan dan mewujudkan wisata tematik.

Dulu 10 tahun lalu saya memperoleh kesan bahwa beliau juga memulai menawarkan jenis wisata sepesifik, yang sedikit terkait heuling bercampur hobby, misalnya melihat burung langka di hutan, melihat beragam kupu kupu. Pokoknya jenis turis yang meminati biology-forest ini cukup banyak jumlahnya.

Kemudian beralih pada "learning experience" yang tematik adalah anak anak bule pada level SMA mau belajar memasak tradisional, silat dan menari, apalagi di Minang ini jenis slow food, seperti membuat Rendang dan jenis Penganan, sangat langka. Sementara rasanya juga sejalan dengan yang dicari cari oleh bule, anak anak mereka memerlukan pengalaman selama libur di kampung kampung.

Yang terbaru adalah gagasan beliau bagaimana menarik wisatawan asing, dimana mereka memang senang tinggal di desa desa, seperti Second (slow) Tourism.

Jumlah mereka yang menyukai untuk tinggal pada durasi yang cukup lama cukup banyak, dan biasa selama musim dingin.

Pengalaman saya dengan kawan kawan dari Belanda pernah mengajak wisatawan asal Belanda dan Malaysia, bahkan mereka berebut untuk ikut datang, dengan suasana kampung apa adanya.mereka bahkan jalan pagi, dan diajarkan minum kopi segelas Rp4000 di kampung, sambil menunjukkan jenis makanan yang bisa ditawarkan kepada mereka minum pagi. Kopi, ketan, pisang goreng jenis ini tak pernah mereka peroleh di luar negeri, apa lagi harganya bisa seperdua puluh dari harga di luar negeri.

Bagi wisatawan asal barat, mereka mungkin terkesan lonely di sana, sehingga perlu penyiapan lokasi yang bersih, kamar dan toilet terjaga di desa yang akan dijadikan tempat mereka berkunjung, bangunan apa adanya tak masalah, bahkan kalau dikembalikan pada nuansa rumah setempat makin menarik.

Bagi wisata asal Malaysia, mereka justru lebih memilih datang sekeluarga, bisa saja karena terkenang akan eloknya Minang, kuliner yang cukup cocok, harga tentu mereka anggap relative murah.

Menggarap jenis wisata seperti ini memerlukan jaringan yang juga luas, mana yang menjadi target ke depan. Tinggal ditekuni secara konsisten, lambat laun ada kehidupan di belakangnya.

SUMBARNET - Ketua Cabang PMII Pasaman Barat, Angga Raidi Lubis, menilai satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto – M. Ihpan, menunjukkan tata kelola administrasi pemerintahan yang terlihat rapi dari sisi laporan dan dokumentasi kegiatan.

"Namun demikian, kerapian administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi nyata terhadap fokus visi dan misi yang sebelumnya digaungkan kepada masyarakat," kata Angga Raidi Lubis pada Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan capaian berbasis laporan, tetapi harus mampu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada sektor kesejahteraan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan wilayah.

"PMII Pasaman Barat memandang bahwa satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk memperlihatkan arah perubahan yang jelas dan terukur," ujarnya.

"Realisasi program prioritas perlu lebih difokuskan agar visi pembangunan tidak berhenti pada narasi perencanaan dan dokumentasi seremonial semata," ujarnya.

Ia menyebut, "Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, PMII Pasaman Barat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja, memperkuat transparansi kebijakan, serta membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas dalam proses pembangunan daerah," sebutnya.

Angga Raidi Lubis menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen bersama dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Pasaman Barat, demi terwujudnya pembangunan yang substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Samino /Okeh Saputra)

PADANG -  Yusrin Trinanda dan Jimmy Syah Putra Ginting terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Daerah Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) periode 2026 - 2029.

Penetapan struktur baru tersebut disepakati tujuh orang komisioner dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPID Sumbar, Jumat (27/3/2026).

Selain Ketua dan Wakil Ketua, rapat pleno perdana di kepengurusan baru itu juga menetapkan Riki Chandra sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan, Nofal Wiska Koordinator Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP).

Selanjutnya, Yogi Afriandi sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat (Hubparmas). Kemudian, Jonnedy sebagai Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Televisi dan Oldsan Bayu Pradipta Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio.

Menariknya, rapat pleno tersebut juga menyepakati penambahan bidang baru di KPID Sumbar. Masing-masing, bidang Sosialisasi, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat dan memecah bidang Pengawasan Isi Siaran menjadi pengawasan Isi Siaran TV dan Pengawasan Isi Siaran Radio.

"Penambahan bidang tersebut untuk efektivitas kinerja dan menjawab tantangan ke depan untuk memaksimalkan kinerja KPID Sumbar," kata Jonnedy.

Yogi Afriandi mengatakan, penambahan bidang baru ini berlandaskan kebutuhan dan demi memaksimalkan peran KPID Sumbar dalam mengawasi penyiaran dan menjembatani partisipasi masyarakat.

"Sosialisasi peran dan fungsi KPID perlu dimasifkan dan masing-masing bidang perlu fokus. Makanya kami menyepakati penambahan bidang ini agar semuanya berjalan dengan maksimal," katanya.

Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda mengatakan, tantangan lembaga negara independen ini semakin kompleks ke depannya. Atas dasar itu, diperlukan semangat dan kebersamaan untuk mewujudkan peran dan fungsi KPID.

"Misi kita harus sama, membawa KPID Sumbar bermanfaat untuk daerah, bangsa dan negara," katanya.

Yusrin juga menekankan tentang kekompakan. Menurutnya, kebersamaan yang penuh tanggungjawab akan membawa dampak positif untuk internal KPID Sumbar dan juga dengan mitra kerja. (**)

Jakarta, – Siang itu, suasana di Istana Merdeka terasa lebih dinamis dari biasanya. Presiden Prabowo Subianto menerima tamu istimewa, Ray Dalio, sosok berpengaruh dalam dunia keuangan global yang kini turut memberi arah bagi Danantara.

Pertemuan yang berlangsung Jumat (27/3) tersebut bukan sekadar agenda diplomasi biasa. Di baliknya, tersimpan pembicaraan strategis mengenai masa depan ekonomi Indonesia, sekaligus penguatan peran Danantara sebagai mesin baru penggerak pertumbuhan nasional.

Danantara sendiri merupakan badan pengelola investasi strategis yang dibentuk pada Februari 2025. Lembaga ini dirancang untuk mengoptimalkan aset negara, mengelola BUMN strategis, serta berperan sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Kehadiran Ray Dalio sebagai penasihat memberi warna baru dalam upaya memperkuat kredibilitas Danantara di mata dunia.

Dalam diskusi tertutup itu, Prabowo dan Dalio menelisik berbagai peluang ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Mereka membahas bagaimana Danantara dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya kuat secara domestik, tetapi juga diperhitungkan secara internasional.

Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah yang terus membuka ruang kolaborasi dengan mitra global. Harapannya, kepercayaan investor meningkat dan arus investasi asing semakin deras mengalir ke Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pertemuan ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak hanya bergerak di dalam negeri, tetapi juga aktif membangun kepercayaan global. Dari ruang-ruang strategis seperti Istana Merdeka, arah baru ekonomi Indonesia tengah dirancang. Dengan Danantara, sebagai salah satu kunci utamanya. (**g)

 

SUMBARNET - Di balik popularitasnya sebagai ‘lurah viral’, Syafrizal, M. SH yang akrab di panggil Baron yang menjabat Lurah Kuranji, membeberkan kondisi mengkhawatirkan mengenai pelayanan publik di kantornya. Dengan wilayah seluas 9,07 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 47.800 jiwa, idealnya pelayanan harus prima dan maksimal. Namun, faktanya hanya ada tiga petugas yang melayani seluruh masyarakat, yakni Lurah Syafrizal sendiri, Sekretaris Lurah, dan satu operator P3K.

 

Saat dikunjungi oleh Firman Wanipin, jurnalis Harian Umum Rakyat Sumbar, kondisi ini menjadi sorotan utama. “Dengan tiga orang petugas saja, apalagi pasca Lebaran dimana permintaan pelayanan semakin meningkat, rasanya tidak mungkin mampu melayani hampir 48 ribu warga secara maksimal,” ungkap Syafrizal dengan nada penuh keprihatinan.

 

Bahkan, lurah Kuranji ini mengaku telah menyampaikan aspirasi terkait kekurangan personel ini secara berulang melalui berbagai jalur resmi mulai dari camat hingga asisten pemerintahan daerah, tetapi hingga kini belum mendapat respons yang memadai. “Saya sudah komunikasikan ke pimpinan, tapi kelihatannya mereka kurang peduli atau memang tidak tahu kondisi riil di lapangan,” katanya.

 

Lebih mengejutkan lagi, Syafrizal menyebut bahwa sejak awal kepemimpinan Walikota Fadly Amran dengan Maigus Nasir sebagai Wakil Walikota Padang , personel di kantor lurah ini terus berkurang akibat pensiun dan rotasi tanpa pengganti yang sepadan. Bahkan selama setahun ini belum ada tambahan personel yang menjamin kelancaran pelayanan.

 

Tugas Lurah Kuranji bukan hanya melayani administrasi, tapi juga harus mengawasi berbagai persoalan sosial dan pengendalian bangunan liar. Namun, kondisi kekurangan tenaga membuat upaya ini sangat terbatas. Bantuan dari pegawai sosial masyarakat yang hanya bertugas piket dua orang setiap hari pun dirasa belum cukup mengatasi beban kerja yang berat.

 

Syafrizal mengingatkan bahwa tanpa penambahan personel yang memadai, kualitas pelayanan publik di Kuranji berisiko menurun dan masyarakatlah yang akan dirugikan. “Saya sebagai lurah memikul tanggung jawab besar, tapi tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah kota, kami bagai berperang tanpa senjata,” tuturnya.

 

Permasalahan yang menganga di kantor lurah Kuranji ini mengundang tanda tanya besar terhadap kemampuan dan keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mengelola pelayanan publik, khususnya di wilayah yang padat penduduk dan kompleks seperti Kuranji. Apakah hanya popularitas lurah yang diandalkan sementara pelayanan dasar masyarakat dibiarkan menyusut?

 

Kasus ini menjadi alarm keras bagi Pemko Padang agar segera berbenah dan memberikan perhatian serius pada pemenuhan sumber daya manusia di tingkat kelurahan. Masyarakat tidak pantas menjadi korban dari ketidakberdayaan pemerintah dalam mengelola aparatur di lapangan.

 

Jika tidak ada perubahan nyata, jangan salahkan para lurah yang kewalahan dan masyarakat yang kecewa atas pelayanan yang tidak sesuai harapan. Kini saatnya Pemko Padang membuktikan keseriusannya, bukan sekadar retorika kosong yang dipenuhi janji manis tanpa aksi nyata. (FWI) 

 

PALEMBANG, Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman, damai, dan kondusif, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Sumatera Selatan menggelar kegiatan doa bersama dengan anak yatim piatu dari Yayasan Mahabatul Umi.

Kegiatan penuh khidmat tersebut berlangsung pada Jumat (27/3/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Data Lantai 3 Dit Intelkam Polda Sumsel. Suasana haru dan kebersamaan begitu terasa sejak awal acara, ketika jajaran kepolisian berbaur dengan anak-anak yatim dalam nuansa religius yang hangat dan penuh makna.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Tony Budhi Susetyo, S.I.K., M.H., didampingi Wadir Intelkam AKBP Mario Ivanry, S.E., serta para Pejabat Utama (PJU) Dit Intelkam Polda Sumsel. Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Kombes Pol Tony Budhi Susetyo menyampaikan bahwa kegiatan doa bersama ini merupakan bentuk ikhtiar batin sekaligus kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

“Melalui doa bersama ini, kami berharap situasi kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa stabilitas keamanan tidak hanya dibangun melalui upaya penegakan hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan spiritual dan kebersamaan dengan masyarakat. Menurutnya, doa memiliki kekuatan besar dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian, baik secara individu maupun kolektif.

Kegiatan ini diisi dengan pembacaan doa bersama, lantunan ayat suci Al-Qur’an, serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kebahagiaan. Wajah-wajah ceria anak-anak yatim tampak sumringah menerima perhatian dan kasih sayang dari jajaran kepolisian.

Para peserta berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat. 

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pesan kuat bahwa menjaga kamtibmas merupakan tanggung jawab bersama, yang membutuhkan sinergi antara aparat dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan doa bersama ini, Dit Intelkam Polda Sumsel menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan spiritual menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Sumatera Selatan.

Semangat kebersamaan, kepedulian, dan doa yang dipanjatkan diharapkan mampu menjadi energi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh masyarakat. (**)