SUMBARNET - Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-26 dengan menggelar Badminton Cup FKIKSP 2026 di GOR PT Semen Padang, Minggu (13/9/2026). Turnamen yang diikuti 32 pasangan dari berbagai persatuan bulu tangkis (PB) di Sumatera Barat itu berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas.

Mengusung tema “Semangat Juara, Sportivitas Utama”, Badminton Cup FKIKSP 2026 tidak hanya menjadi arena bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta memperkuat kebersamaan antarpencinta bulu tangkis di Sumatera Barat.

Badminton Cup FKIKSP 2026 dibuka secara resmi oleh Penasihat FKIKSP Linda Andria Delfa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum FKIKSP Ny. Febri Maulana, Ketua Panitia Badminton Cup FKIKSP 2026 Ny. Mendra Yustisia Asri, jajaran pengurus FKIKSP, ofisial, serta perwakilan dari berbagai PB yang mengikuti pertandingan.

Sejak pertandingan dimulai, suasana kompetitif terlihat di lapangan. Para peserta tampil penuh semangat dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. Meski persaingan berlangsung ketat, seluruh pemain tetap menjaga suasana pertandingan yang tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Turnamen tersebut mempertandingkan dua kategori, yakni kategori B dan C. Pembagian kategori dilakukan agar peserta dapat bertanding secara lebih kompetitif sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Kekuatan yang relatif berimbang membuat setiap pertandingan berlangsung menarik hingga penentuan pemenang.

Pada kategori B, pasangan Nabila–Anggah dari PB Badunsanak berhasil keluar sebagai juara I. Keduanya menunjukkan permainan yang solid dan mampu menjaga kekompakan sepanjang pertandingan. Juara II ditempati pasangan Leni–Yoga dari PB FKIKSP. Sementara itu, gelar juara III bersama diraih pasangan Elka–Eka dan Eda–Debi yang sama-sama berasal dari PB Shining.

Persaingan tidak kalah menarik tersaji pada kategori C. Pasangan Mira–Riri dari PB Shining berhasil meraih juara I setelah mampu menampilkan permainan terbaiknya. Posisi juara II ditempati pasangan Elfi–Fera dari PB FKIKSP. Adapun gelar juara III bersama diraih pasangan Nova–Mery dari PB FKIKSP dan Ruri–Widi dari PB Women.

Penasihat FKIKSP Linda Andria Delfa mengapresiasi panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari berbagai PB di Sumatera Barat menjadi bagian penting yang membuat Badminton Cup FKIKSP 2026 berlangsung semakin meriah dan bermakna.

“Kehadiran para peserta juga mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara komunitas bulu tangkis di daerah. Mari jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan prestasi sekaligus menjaga nama baik PB masing-masing. Bertandinglah dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

Linda mengatakan, tema “Semangat Juara, Sportivitas Utama” pada turnamen ini mengandung pesan mendalam yang perlu diterapkan oleh setiap peserta. Menurutnya, menjadi pemenang merupakan sebuah kebanggaan, tetapi kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam sebuah pertandingan.

Namun, yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana setiap peserta berjuang dengan penuh semangat, menjaga kejujuran, menghargai lawan, menaati peraturan, dan menerima setiap hasil pertandingan dengan lapang dada. “Olahraga bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, olahraga mengajarkan semangat berjuang, kedisiplinan, kebersamaan, serta sikap saling menghormati,” katanya.

Ketua Umum FKIKSP Ny. Febri Maulana mengatakan, pertandingan olahraga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter yang tangguh sekaligus memperkuat hubungan antarpeserta. Melalui olahraga, setiap orang juga belajar mengendalikan emosi, bekerja sama dengan pasangan, serta menghargai proses dan perjuangan.

“Oleh karena itu, kami berharap para peserta dapat memanfaatkan Badminton Cup FKIKSP ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan prestasi terbaik,” kata Febri.

Badminton Cup FKIKSP, katanya, merupakan salah satu program unggulan FKIKSP. Pada tahun ini, turnamen digelar sebagai kegiatan pembuka rangkaian peringatan HUT ke-26 FKIKSP yang jatuh pada 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung aktivitas positif yang mendorong kebugaran, kesehatan, dan kebersamaan.

Badminton Cup FKIKSP diharapkan dapat mempererat hubungan antara FKIKSP dan komunitas bulu tangkis di Sumatera Barat. Hubungan yang terjalin melalui olahraga dinilai dapat membuka ruang komunikasi dan kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang. “Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang semakin baik di antara kita,” katanya.

Febri menambahkan bahwa keterlibatan peserta dari berbagai PB memberikan warna tersendiri dalam peringatan HUT ke-26 FKIKSP. “Turnamen ini menjadi warna bagi peringatan HUT FKIKSP karena tidak hanya mempertemukan para pemain dalam sebuah kompetisi, tetapi juga menghadirkan suasana kekeluargaan dan persahabatan,” ujarnya.

Ketua Panitia Badminton Cup FKIKSP 2026 Ny. Widya Mendra menyampaikan bahwa turnamen bulu tangkis ini mendapat sambutan antusias dari kalangan pencinta bulu tangkis di Sumatera Barat. Hal itu, kata dia, terlihat dari keikutsertaan 32 pasangan yang bertanding dalam dua kategori.

Widya mengapresiasi seluruh peserta, ofisial, panitia, dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen. Ia berharap Badminton Cup FKIKSP dapat menjadi ruang bagi para peserta untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas jaringan silaturahmi. “Jadikan ajang ini sebagai wadah untuk mengasah kemampuan, menjalin silaturahmi, dan menjunjung tinggi sportivitas sesuai dengan tema ‘Semangat Juara, Sportivitas Utama’,” ujarnya.

Seluruh peserta telah memperlihatkan kemampuan terbaik serta semangat bertanding yang tinggi. Oleh karena itu, setiap hasil pertandingan diharapkan dapat diterima dengan lapang dada. “Siapa pun yang menjadi pemenang, dialah yang terbaik. Namun, kebersamaan dan sportivitas yang terbangun selama turnamen merupakan kemenangan bagi kita semua,” katanya.

Setelah berhasil meraih juara I kategori B, pasangan Nabila dan Anggah dari PB Badunsanak mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang mereka raih. Menurut mereka, keberhasilan tersebut diraih berkat semangat, kerja keras, dan kekompakan selama menjalani pertandingan.

Mereka pun berharap Badminton Cup FKIKSP dapat kembali diselenggarakan dengan skala lebih besar dan jumlah peserta yang lebih banyak pada tahun-tahun mendatang. “Kami berharap turnamen ini dapat digelar kembali setiap tahun. Kalau bisa, penyelenggaraan berikutnya dibuat lebih besar dan diikuti lebih banyak peserta,” kata Nabila didampingi Anggah. (*)

 

Pesisir Selatan - Audensi dan silahturahmi Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Selasa (15/9/2026) di Aula Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Ditemani kopi hangat silahturahmi dan audensi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Mohd Radyan,S.H.,M.H, bersama jajaran dan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, beserta penggurus PWI Pessel.

Dalam kata sambutanya, Mohd Radyan mengucapkan terima kasih pada pengurus PWI Pessel telah menggagas audensi dan silahturahmi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. Moment ini cukup penting, dalam rangka menjalin kemitraan lebih erat lagi.

Disampaikan Kajari, peran media sekarang ini cukup vital dalam ikut mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, penyajian berita sesuai fakta dan data berimbang, 

dan tidak menyajikan berita yang hoax.

Dan, harapan kami dari Kejari Pessel pada PWI Pessel bisa edukasi pada masyarakat, menjadi kekuatan baru untuk mengimbangi pemberitaan hoax. 

" Kejari Pessel akan terbuka setiap informasi publik, dan telah terbuka menerima masukan, saran dan kritikan sifatnya membangun untuk kebaikan Kejari Pessel kita akan terima," tegas Mohd Radyan.

Setiap penanganan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan akan disampaikan secara aturan dan tahapan, serta proses diatur dalam Undang - Undang. " Kita pastikan Kejari Pessel komit dalam Penegakan Hukum,".

Kajari Pessel, berharap melalui audensi dan silahturahmi ini ada masukan, saran dan semakin memperkuat sinergitas serta kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. 

Kedepan tidak berhenti disini saja, namun bisa dilaksanakan dengan kegiatan non formal ke depanya,"  sampainya.

Sementara itu Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan menerima audensi dan silahturahmi PWI Pessel periode 2026 - 2029.

Robby menuturkan, sebagai sosial control media memiliki peran penting dalam menyajikan suatu peristiwa secara akurat, berimbang dan sesuai data kenyataan dilapangan. Tentu dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik dan UU Pers.

" Kedepan Audensi, silahturahmi dan kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel bisa terus terjalin lebih erat lagi,"  kata Robby.

PWI juga akan menerima masukan jika ada pengurus PWI Pessel yang dalam melaksanakan tugas peliputan pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik, untuk kebaikan PWI Pessel kedepanya.

Pada kesempatan itu Ketua PWI Pessel menyampaikan beberapa program PWI Pessel, salah satunya kegiatan KOPI - Pessel.

Acara dilanjutkan tanya jawab dipandu sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal. Dilanjutkan foto bersama. (Re)

Jakarta, — Senator muda asal Sumatra Barat, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., bersama Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja strategis bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (14/9/2026). 

Pertemuan penting ini membahas arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Dalam forum tersebut, Cerint memanfaatkan momentum untuk menyampaikan sejumlah catatan krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utamanya mencakup sektor pelayanan dasar yang dinilai masih memerlukan intervensi anggaran negara secara lebih serius.

"Saya menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan agar memperhatikan pembiayaan negara terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan," ujar Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., usai persidangan.

Ia menekankan bahwa garda terdepan pembangunan sumber daya manusia ini memegang peranan vital dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dari pusat, beban daerah dalam mengelola layanan dasar akan semakin berat.

Selain isu tenaga pengajar dan medis, senator yang aktif memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan Sumatra Barat ini juga membawa aspirasi spesifik dari pemerintah daerah. Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan fasilitas kesehatan publik di tingkat kabupaten.

"Selain itu kepada Menteri Keuangan, saya juga menitip pesan permintaan dari Kabupaten Agam agar lahan yang merupakan aset Kementerian Keuangan di Lubuk Basung bisa dihibahkan kepada Pemkab Agam guna perluasan area RSUD Lubuk Basung, Kabupaten Agam," tambahnya.

Hibah aset negara ini dinilai mendesak mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang representatif. Perluasan rumah sakit rujukan tersebut akan membuka ruang bagi peningkatan kapasitas fasilitas medis yang lebih modern.

Dinamika rapat sempat diwarnai oleh pergantian formasi pejabat di tengah jalannya sidang. Kendati demikian, pihak legislatif daerah berharap transisi kepemimpinan di kementerian tidak menghambat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

"Sekalipun di tengah rapat terjadi pergantian pemain, saya harap aspirasi ini bisa ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan yang baru," tegas Cerint.

Langkah pengawalan anggaran ini menjadi komitmen nyata perwakilan daerah di tingkat nasional agar alokasi APBN 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Publik kini menanti tindak lanjut nyata dari kementerian terkait atas berbagai usulan strategis yang telah disuarakan di Senayan. (**)

 

SUMBARNET — Daun kaliandra yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai tanaman hijauan dan bahan baku energi terbarukan mulai dilirik petani di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, untuk diolah menjadi pakan ternak dan pakan ikan.

Peluang pemanfaatan tersebut diperkenalkan kepada kelompok tani kaliandra melalui pelatihan pengolahan pakan yang berlangsung di Amal Plaza, 10–11 September 2026. Selain mendapatkan pengetahuan dan praktik pengolahan, masyarakat juga menerima mesin pencacah dan mesin pembuat pelet yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan kaliandra menjadi produk pakan.

Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) Prof. Ramaiyulis mengatakan, daun kaliandra memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan ternak, terutama untuk sapi, kambing, dan kerbau. Namun, pemanfaatannya perlu dilakukan melalui pengolahan dan formulasi yang tepat.

“Potensi kaliandra ini bisa untuk membuat produk makanan ternak, terutama sapi dan kambing,” kata Prof. Ramaiyulis saat memberikan materi kepada kelompok tani.

Menurutnya, salah satu bentuk pengolahan yang dapat diterapkan masyarakat adalah silase. Daun kaliandra dapat dikombinasikan dengan bahan hijauan lain, seperti batang jagung, rumput gajah, atau jerami padi.

Dalam praktik pembuatan silase berbahan batang jagung dan daun kaliandra, misalnya, peserta diperkenalkan dengan komposisi sekitar 70 persen batang jagung dan 30 persen daun kaliandra. Campuran tersebut kemudian dapat ditambahkan dedak dan difermentasi sebelum disimpan dalam wadah selama kurang lebih satu minggu.

“Batang jagung menjadi bahan utama, sedangkan kaliandra dapat berperan sebagai sumber nutrisi tambahan dalam formulasi pakan,” jelasnya.

Selain silase, peserta juga diperkenalkan dengan pengolahan pakan ternak berbentuk pelet. Dalam proses ini, kaliandra tidak digunakan sebagai bahan tunggal, tetapi dikombinasikan dengan bahan lain sesuai kebutuhan nutrisi ternak.

Materi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi petani bahwa tanaman yang tersedia di sekitar mereka dapat diolah lebih lanjut sehingga memiliki fungsi dan nilai tambah yang berbeda.

Pemanfaatan kaliandra tidak hanya diarahkan untuk pakan ternak. Dosen PPNP Auzia Asman memperkenalkan pemanfaatan tepung kaliandra sebagai salah satu bahan dalam formulasi pakan ikan.

Menurut Auzia, tepung kaliandra dapat dikombinasikan dengan bahan lain, seperti tepung ikan, tepung jagung, tepung tapioka, minyak ikan, vitamin, dan mineral. Formulasi bahan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pakan yang akan diproduksi.

Peserta kemudian mengikuti praktik pengolahan bahan menjadi pelet. Tahapan tersebut menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui potensi kaliandra secara teori, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai proses pengolahannya.

Kehadiran dua narasumber dari PPNP tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan karena peserta mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan kaliandra berdasarkan pendekatan teknologi pertanian dan peternakan.

Kelompok tani kaliandra juga mendapatkan dukungan sarana untuk mencoba mengembangkan pengolahan tersebut secara lebih praktis.

Dalam kegiatan itu diserahkan satu unit mesin pencacah, satu unit mesin pembuat pelet, serta 10 unit stup madu galo-galo.

Bagi petani, keberadaan mesin pencacah dan pembuat pelet menjadi sarana untuk mendukung tahapan pengolahan bahan baku. Sebelumnya, pemanfaatan kaliandra lebih banyak dilakukan dalam bentuk tanaman hijauan, sehingga pengolahan menjadi produk pakan membutuhkan peralatan yang sesuai.

Manajer Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Purdiman Pirang mengapresiasi pelatihan dan dukungan sarana produksi yang diterima masyarakat.

Menurutnya, kombinasi antara pengetahuan dan peralatan menjadi hal penting agar masyarakat dapat mencoba mengembangkan potensi kaliandra yang ada di wilayah mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat sehingga dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani sehingga pengolahan kaliandra tidak berhenti pada kegiatan pelatihan.

Apresiasi juga disampaikan Perwakilan Camat IV Koto Aur Malintang, Sumardi. Menurutnya, pelatihan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat potensi yang ada di lingkungan mereka dari perspektif yang berbeda, terutama dalam pengembangan kegiatan ekonomi.

Pemanfaatan kaliandra sebagai bahan pakan membuka peluang bagi masyarakat Aur Malintang untuk mengembangkan komoditas lokal menjadi produk yang memiliki kegunaan lebih luas.

Dengan pengetahuan mengenai formulasi dan teknik pengolahan, masyarakat tidak hanya bergantung pada pemanfaatan kaliandra dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan menjadi silase maupun pelet dapat menjadi alternatif pemanfaatan sesuai kebutuhan petani dan kelompok usaha masyarakat.

Dukungan mesin pencacah dan pembuat pelet juga memungkinkan proses pengolahan dilakukan secara lebih efektif dibandingkan jika seluruh tahapan dilakukan secara manual.

Ke depan, pengetahuan dan sarana tersebut dapat menjadi modal awal bagi kelompok tani untuk menguji penerapan pengolahan pakan sesuai kondisi bahan baku, kebutuhan ternak atau ikan, serta kemampuan produksi masyarakat setempat.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes mengatakan, pelatihan dan bantuan sarana produksi tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan melibatkan PPNP sebagai institusi pendidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, peternakan, dan teknologi pengolahan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendorong masyarakat agar potensi kaliandra yang ada dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Hernes.

Pelatihan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan agar bantuan peralatan yang diterima masyarakat dapat diikuti dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaannya.

“Program TJSL PT Semen Padang tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting,” ujarnya.

Hernes berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan oleh kelompok tani untuk mengembangkan pemanfaatan kaliandra sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat Aur Malintang.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menjelaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti PPNP menjadi penting agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang aplikatif. Harapannya, apa yang dipelajari dalam pelatihan ini dapat diuji dan dikembangkan oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang mereka miliki.

Win mengatakan, keberlanjutan program pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan sarana yang telah tersedia. (*)

 

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sekaligus memastikan target pembangunan daerah dapat dicapai sesuai perencanaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Monthly Meeting diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus 2026 masih belum memenuhi capaian dari target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Wali Kota Padang. Fadly Amran meminta seluruh OPD segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan masing-masing, terutama menyangkut kesesuaian antara perencanaan, target dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, target pembangunan harus disusun secara realistis dan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah serta kondisi yang dihadapi.

“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.

Ia meminta setiap kepala OPD tidak hanya melihat capaian dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar bergerak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Fadly juga mendorong OPD memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sejumlah program pemerintah memiliki keterkaitan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya sehingga membutuhkan sinergi dalam pelaksanaannya.

Smart Surau Didorong Berikan Ruang Belajar Berkualitas

Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail turut memaparkan perkembangan program Smart Surau.

Program tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis. Pada tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.

Fadly Amran memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembangunan ruang digital tersebut. Ia meminta agar fasilitas yang dibangun tidak sekadar memenuhi aspek fisik, tetapi benar-benar dirancang sebagai ruang yang nyaman dan bermanfaat bagi anak-anak.

Menurutnya, ruang digital di masjid harus mampu menjadi tempat yang mendukung aktivitas positif generasi muda, khususnya dalam belajar dan memanfaatkan teknologi secara produktif.

“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujar Fadly.

Ia menekankan agar bantuan hibah yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan fasilitas juga harus dilakukan sehingga program Smart Surau dapat memberikan dampak jangka panjang.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya Pemko Padang dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat.

3.206 UMKM Dapat Bantuan Pascabencana

Agenda selanjutnya diisi pemaparan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengenai program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025 lalu.

Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha, dengan total bantuan mencapai Rp9,6 miliar.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan aktivitas usaha setelah mengalami dampak bencana.

Fadly Amran menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan pemerintah harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan terdampak.

“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

Ia meminta perangkat daerah terkait memastikan seluruh proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memastikan penerima tepat sasaran, pemerintah juga perlu memantau pemanfaatan bantuan sehingga dapat mendukung pemulihan usaha masyarakat secara optimal.

Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.

Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Melalui digitalisasi, proses pendataan dan penyaluran diharapkan menjadi lebih akurat serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pemutakhiran data penerima manfaat.

Namun, Fadly mengingatkan agar proses digitalisasi tidak justru menyebabkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi menjadi terabaikan.

Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi tetap dapat masuk dalam sistem pendataan pemerintah.

Menurutnya, transformasi digital harus berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas.

“Pastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jangan sampai karena kita menggunakan sistem digital, justru ada masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi menjadi tertinggal,” tegasnya.

Fadly berharap digitalisasi bansos mampu memperbaiki kualitas pelayanan sosial sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

OPD Diminta Siapkan Program 2027

Selain mengevaluasi pelaksanaan program 2026, Fadly Amran meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.

Persiapan tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat dirancang lebih matang dan memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan Kota Padang.

Fadly mengarahkan agar perencanaan pembangunan ke depan semakin mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai smart city dan kota sehat.

Untuk mencapai target tersebut, ia meminta setiap OPD terus melakukan inovasi dan tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan dari APBD.

“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ungkapnya.

Menurut Fadly, keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan kreativitas dan kemampuan membangun kolaborasi. OPD perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan.

Dengan begitu, berbagai program prioritas dapat tetap berjalan tanpa seluruh beban pembiayaan hanya bertumpu pada APBD Kota Padang.

Sejumlah Isu Strategis Jadi Perhatian

Dalam arahannya, Fadly juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Pemko Padang.

Beberapa di antaranya adalah kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, bantuan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, serta penanganan persoalan narkoba.

Fadly meminta seluruh OPD terkait melakukan koordinasi dan memastikan setiap program maupun kebijakan yang dilaksanakan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.

Khusus terkait bantuan dan penyaluran Pokir DPRD, ia menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Hal serupa juga berlaku terhadap bantuan spesifik yang bersumber dari BAZNAS.

Sementara itu, persoalan estetika kota juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan wajah Kota Padang sebagai daerah perkotaan sekaligus salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat.

Fadly meminta kebersihan, keindahan, ketertiban dan estetika kota terus dijaga secara konsisten.

Di bidang sosial dan keamanan, penanganan narkoba juga harus menjadi perhatian bersama. Pemko Padang akan terus mendorong sinergi dengan unsur terkait dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Perkuat Koordinasi dan Pengendalian

Menutup arahannya, Fadly Amran meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan Monthly Meeting sebagai forum evaluasi yang menghasilkan langkah konkret.

Ia menekankan bahwa setiap target yang telah ditetapkan harus dipantau secara berkala, termasuk capaian fisik dan keuangan.

Jika ditemukan kendala, OPD diminta segera mencari solusi dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan.

“Yang paling penting adalah koordinasi dan pengendalian. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru melihat capaian. Setiap bulan harus kita evaluasi, sehingga kalau ada masalah bisa segera kita selesaikan,” ujar Fadly.

Ia berharap seluruh jajaran Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan evaluasi rutin, perencanaan yang realistis, penguatan koordinasi serta inovasi dalam mencari sumber pendanaan, Pemko Padang optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monthly Meeting tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kecepatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan kemampuan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (AdF)

 

SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Tabligh Akbar yang digelar Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Sumatera Barat (Sumbar) di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang diikuti ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah se-Sumatera Barat tersebut mengangkat tema “Aisyiyah dan Muhammadiyah Sumbar Berhaji, Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah.”

Tabligh Akbar tersebut turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mendukung kegiatan keumatan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah dan haji khusus.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Zulkarnaini, Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Bachtiar, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono, serta ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada PW Aisyiyah Sumbar yang telah mempercayakan Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan pengajian wilayah tahunan tersebut.

Menurut Maigus, kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar memiliki peran penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.

Ia menilai kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Aisyiyah Sumbar ini. Selain menjadi wadah memperkuat silaturahmi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk membangun kota yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Maigus.

Dorong Revitalisasi Fungsi Surau

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, surau memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Minangkabau. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

Karena itu, ia menilai penguatan kembali fungsi surau menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Surau memiliki sejarah penting dalam pendidikan Minangkabau, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai sosial. Karena itu, tantangan generasi muda, mulai dari narkoba hingga berbagai persoalan sosial lainnya membutuhkan perhatian dan penanganan bersama,” kata Maigus.

Ia menjelaskan, Pemko Padang terus berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan perilaku generasi muda.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Program Smart Surau dikembangkan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan untuk menghidupkan kembali surau sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari program tersebut di antaranya Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, pembangunan ruang belajar digital yang dilengkapi WiFi gratis, hingga pembaruan kurikulum Taman Quran Awaliyah (TQA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).

“Pemko Padang terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Upaya tersebut diwujudkan melalui Progul Smart Surau dengan berbagai aktivasi, seperti Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, ruang belajar digital dengan WiFi gratis, serta pembaruan kurikulum TQA dan MDTW,” jelasnya.

Maigus berharap keberadaan surau dan masjid dapat semakin dioptimalkan sebagai ruang pembinaan generasi muda.

Menurutnya, pembentukan karakter tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Keluarga, lingkungan masyarakat, organisasi keagamaan, serta masjid dan surau harus mengambil peran bersama.

Terlebih, perkembangan teknologi dan berbagai persoalan sosial membuat generasi muda menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Karena itu, ruang-ruang keagamaan diharapkan dapat menjadi tempat yang positif bagi anak-anak dan remaja untuk belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi diri.

Apresiasi Kolaborasi Aisyiyah dan BSI

Selain membahas penguatan nilai keagamaan, kegiatan Tabligh Akbar tersebut juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan BSI.

Maigus Nasir mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama antara organisasi keagamaan dan lembaga perbankan syariah dapat menjadi bentuk sinergi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“MoU antara BSI dan Aisyiyah ini merupakan bentuk sinergi yang baik. Kita berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Maigus.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam konteks persiapan ibadah umrah dan haji khusus, tetapi juga dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Aisyiyah: Berikan Kemudahan Persiapan Umrah dan Haji

Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini menyampaikan bahwa kerja sama dengan BSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan akses layanan yang semakin baik bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan pelaksanaan ibadah umrah maupun haji khusus.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah untuk memperkuat sinergi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan yang baik dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” ujar Syur'aini.

Ia berharap kerja sama yang telah dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Bagi Aisyiyah, kegiatan keumatan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan keagamaan, tetapi juga bagaimana organisasi dapat menghadirkan solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

BSI Siapkan Layanan Bersama Mitra

Sementara itu, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama PW Aisyiyah Sumbar.

Menurutnya, kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan dan mempersiapkan ibadah umrah serta haji khusus.

“Kolaborasi ini menghadirkan layanan BSI bersama biro perjalanan mitra terpilih untuk memudahkan masyarakat merencanakan ibadah umrah dan haji khusus. Kami berharap kerja sama tersebut terus berlanjut dan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” kata Agung.

Ia berharap kolaborasi antara BSI dan Aisyiyah Sumbar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan keuangan syariah di Sumatera Barat, khususnya dalam mendukung kebutuhan masyarakat terkait perjalanan ibadah.

Perkuat Sinergi Keumatan

Tabligh Akbar PW Aisyiyah Sumbar tersebut tidak hanya menjadi momentum memperkuat ukhuwah dan silaturahmi warga Aisyiyah serta Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun masyarakat.

Bagi Pemko Padang, kegiatan keagamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan sosial yang religius sekaligus memperkuat karakter masyarakat.

Maigus Nasir menegaskan, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, juga harus menjadi perhatian utama.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat dapat terus diperkuat.

“Kita ingin generasi muda tumbuh dengan kecerdasan, tetapi juga memiliki karakter, akhlak dan kepedulian sosial. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam proses tersebut,” tuturnya.

Ia juga berharap keberadaan organisasi seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah semakin memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Maigus optimistis berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih kuat dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kegiatan Tabligh Akbar akhirnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat Sumatera Barat yang religius, berkarakter dan berdaya.

Bagi Kota Padang, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan kota yang maju tanpa meninggalkan akar agama dan budaya. (AdF)

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub, Mastilizal Aye, dan Jupri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Dandim 0312 Padang Letkol Inf. Faiq Fahmi, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Fadly Amran mengatakan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Padang TA 2027 disusun dengan mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.

Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang pada 31 Agustus 2026.

Menurut Fadly, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rancangan APBD TA 2027 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, serta berkomitmen pada prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil,” ujar Fadly dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, prinsip money follows program menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan anggaran. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan mengikuti program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, bukan sekadar berdasarkan besarnya kebutuhan belanja masing-masing perangkat daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

PAD Kota Padang Ditargetkan Rp1,15 Triliun

Dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027, Pemerintah Kota Padang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun.

PAD tersebut bersumber dari sejumlah komponen pendapatan daerah. Pajak Daerah menjadi salah satu sumber terbesar dengan target mencapai Rp938,4 miliar.

Selanjutnya, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp170,3 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp27,1 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp19,9 miliar.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan upaya Pemko Padang untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peningkatan PAD juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, optimalisasi pendapatan daerah tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi ekonomi masyarakat.

 

Peningkatan penerimaan diharapkan tidak menghambat aktivitas ekonomi, tetapi justru dilakukan melalui penguatan sistem administrasi, digitalisasi, kepatuhan wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan.

Selain PAD, struktur pendapatan Kota Padang pada APBD 2027 juga ditopang oleh pendapatan transfer.

Pendapatan Transfer Capai Rp1,57 Triliun

Fadly Amran menyebutkan, Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Padang TA 2027 ditargetkan mencapai Rp1,57 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp116,1 miliar.

Dengan demikian, kemampuan pendapatan daerah Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih ditopang oleh kombinasi antara pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri dan pendapatan transfer.

Pemerintah Kota Padang diharapkan terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan PAD, sembari tetap mengelola dana transfer secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fadly menegaskan, seluruh sumber pendapatan tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung program prioritas yang telah direncanakan.

Belanja Daerah Rp2,81 Triliun

Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Padang menetapkan total anggaran belanja daerah TA 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,64 triliun, belanja modal sebesar Rp168,2 miliar, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7 miliar.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Anggaran ini akan mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Sementara belanja modal diarahkan untuk mendukung pengadaan atau pembangunan aset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun BTT disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fadly menekankan bahwa besarnya anggaran belanja harus diikuti dengan kualitas pelaksanaan program. Setiap OPD dituntut mampu memastikan anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat dan mendukung target pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk menerapkan penganggaran berbasis hasil.

Artinya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program, kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

APBD 2027 Berimbang Melalui Pembiayaan

Berdasarkan postur pendapatan dan belanja yang telah disusun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar.

Fadly menjelaskan, defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Berdasarkan pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah ditetapkan, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar. Defisit ini akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp94,02 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3,63 miliar, sehingga postur APBD 2027 menjadi berimbang,” jelasnya.

Dengan struktur tersebut, postur APBD Kota Padang TA 2027 dirancang dalam kondisi berimbang setelah memperhitungkan komponen pembiayaan.

Fadly berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD dapat berjalan secara konstruktif.

 

Menurutnya, proses pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD yang berkualitas.

Pembahasan anggaran diharapkan tidak hanya melihat besaran angka, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program, skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mengarahkan APBD 2027 pada program-program prioritas yang memiliki dampak nyata.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Perencanaan dan penganggaran juga harus memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tidak terjadi pemborosan atau pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kurang memberikan manfaat.

Prinsip penganggaran berbasis hasil, kata Fadly, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

“Harapan kita, APBD 2027 nantinya tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Padang,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemko Padang untuk mempersiapkan pelaksanaan APBD dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Setiap perangkat daerah harus memahami target yang hendak dicapai dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan.

Dengan penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027 tersebut, tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padang selanjutnya akan menjadi bagian penting sebelum APBD ditetapkan.

Pemko Padang berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Padang menargetkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (AdF)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026), dan menjadi awal pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entry meeting tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dari jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar hadir Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa Yunaldi, Ketua Tim Pemeriksa Sri Katana Sembiring, beserta sejumlah anggota tim pemeriksa.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh OPD yang menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memberikan dukungan secara penuh kepada tim BPK. Dukungan tersebut, kata dia, terutama dalam penyediaan data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Fadly menekankan agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Menurutnya, kelancaran pemeriksaan tidak hanya bergantung kepada tim pemeriksa, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Saya meminta seluruh kepala OPD mendukung penuh proses ini agar berjalan lancar dan hasilnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang,” ujar Fadly.

Ia menyebut pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemeriksaan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Fadly meminta seluruh kepala OPD beserta jajaran tidak bersikap pasif dalam menghadapi pemeriksaan. Setiap perangkat daerah harus memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung administrasi, dokumen, serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, Wali Kota Padang juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai catatan pemeriksaan yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, setiap catatan dan evaluasi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar kelemahan yang sama tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Catatan dan evaluasi harus menjadi perhatian bersama agar persoalan yang pernah ditemukan tidak kembali terulang. Ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan, karena setiap pimpinan harus memahami dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya,” tegasnya.

Menurut Fadly, pergantian pimpinan maupun pejabat di lingkungan OPD tidak boleh menjadi alasan terulangnya persoalan yang sama. Setiap pejabat yang diberi amanah memiliki tanggung jawab untuk memahami aturan serta memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para kepala OPD memperkuat koordinasi internal, termasuk memastikan pejabat dan staf yang menangani pengelolaan anggaran memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pengelolaan belanja daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi, hingga pertanggungjawaban.

Fadly juga mengingatkan jajarannya agar mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menjalankan program unggulan dan kegiatan yang memiliki nilai anggaran besar.

Menurutnya, kehati-hatian bukan berarti menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas.

Jika dalam pelaksanaan sebuah program ditemukan keraguan terkait regulasi maupun mekanisme pengadaan dan pengelolaan anggaran, Fadly meminta OPD tidak mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi.

Ia menginstruksikan agar persoalan tersebut segera dikonsultasikan kepada Inspektorat, Sekretaris Daerah, maupun instansi terkait sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan.

“Kita harus mengutamakan pencegahan. Jika ada program atau kegiatan yang diragukan, segera konsultasikan agar dapat dicarikan solusi sesuai aturan sebelum menjadi temuan,” katanya.

Fadly berharap proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan lancar. Ia juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemko Padang dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kita tentu pemeriksaan ini berjalan dengan baik dan seluruh OPD dapat memberikan data serta informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Yang paling penting, setiap hasil evaluasi dapat kita jadikan dasar untuk melakukan perbaikan ke depan,” lanjutnya.

BPK: Pemeriksaan Berlangsung 30 Hari

Sementara itu, Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Yunaldi, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun terhadap pemerintah daerah.

 

Fokusnya adalah menilai kepatuhan dalam pelaksanaan belanja daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tata kelola keuangan.

Yunaldi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, tetapi juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali titik-titik risiko dalam pengelolaan belanja.

“Selain menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pemeriksaan ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan belanja daerah agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” jelas Yunaldi.

Ia menyampaikan, pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 14 September hingga 17 Oktober 2026.

Selama periode tersebut, tim pemeriksa akan melakukan serangkaian proses pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Untuk itu, koordinasi antara tim pemeriksa dengan jajaran Pemko Padang menjadi salah satu faktor penting agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan efektif.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan akses terhadap data dan dokumen yang diperlukan, serta menghadirkan pejabat atau pihak terkait apabila diperlukan keterangan maupun klarifikasi mengenai pelaksanaan belanja daerah.

Bagi Pemko Padang, pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana sistem pengendalian dan tata kelola belanja daerah telah berjalan.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, baik dari sisi kepatuhan administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun pengendalian internal.

Wali Kota Padang Fadly Amran pun kembali menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran pemerintahannya menjadikan proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.

Dengan demikian, setiap catatan yang muncul dapat segera diperbaiki dan tidak berulang pada pelaksanaan anggaran berikutnya.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Padang,” pungkas Fadly.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemko Padang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Dukungan seluruh OPD serta tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (AdF)

 

Pesisir Selatan--Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang semakin kompleks, penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Hal inilah yang menjadi semangat utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar H. Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P., Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung UDKP Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Senin, 14 September 2026.Guru,kepala sekolah dan, wali nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan tampak antusias hadir dan mengikuti jalannya sosialisasi dari awal hingga akhir.

Empat Pilar yang menjadi fokus dalam agenda ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya merupakan fondasi bangsa yang harus terus dipahami dan diamalkan, terutama di element pendidikan dan di nagari sebagai akar rumput. 

H. Alex Indra Lukman menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi sesederhana dulu. Globalisasi, perbedaan pandangan politik, hingga penyebaran hoaks di media sosial menjadi ujian nyata bagi persatuan.“Tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus kembali kepada jati diri bangsa. 

Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati konstitusi UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, dan merawat kebhinekaan. Itu kunci agar bangsa ini tetap kokoh,” ujar Pak Alex di hadapan peserta.Beliau juga mengingatkan bahwa keberagaman di Pesisir Selatan, khususnya di Koto XI Tarusan, adalah anugerah yang harus dijaga. Perbedaan suku, dan latar belakang tidak boleh menjadi pemecah, melainkan harus menjadi kekuatan untuk membangun daerah bersama-sama.

“Saya berharap setelah kegiatan ini, semangat nasionalisme dan toleransi semakin tumbuh di tengah masyarakat pesisir. Kita berbeda-beda, tapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Persatuan harus tetap kita jaga di tengah perbedaan,” ujar anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I tersebut.

Suasana diskusi berlangsung cair. guru, kepala sekolah dan, wali nagari  Se-Kecamatan Koto XI Tarusan diberi ruang untuk bertanya dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu kebangsaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Koto XI Tarusan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masa depan bangsa.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar ini merupakan bagian dari komitmen H. Alex Indra Lukman sebagai wakil rakyat untuk terus hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, sekaligus mengedukasi tentang pentingnya menjaga ideologi bangsa.(***)

Pesisir Selatan --Dipaparkan melalui pertemuan silahturahmi " Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan bersama Kadis Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan dan Olahaga ( Disparporabud) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernando, paparkan program Blue Ekonomi.

Komunikasi Publik Untuk Pesisir Selatan " ( KOPI - PESSEL) di laksanakan Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, dihadiri Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza beserta penggurus PWI Pessel lainya.

Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, didampingi Sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal memaparkan ruang lingkup dan tujuan KOPI - PESSEL, dilaksanakan PWI Pessel.

Dikatakan Rega, wadah KOPI - PESSEL ini sebagai ajang dan wadah sebagai ruang dialog , informasi, dan solusi untuk pembangunan daerah, salah satunya seiring dengan visi dan misi bupati Pesisir Selatan, yaitu Nagari Sehat.

Selain itu, melalui KOPI Pessel, menjadi diskusi konstruktif, kolaborasi bersama, solusi untuk daerah, pesisir selatan lebih baik.

" Melalui KOPI - PESSEL, bisa menjadi wadah bagi OPD untuk menyampaikan program - program yang telah dilaksanakan, sedang berjalan dan akan dilaksanakan, " tegas Rega.

Sementara itu, Ronald Bernando mengatakan, ada empat hal penting secara langsung melekat dan menjadi prioritas pada dinasnya.

Pertama Pariwisata, ada dua prioritas destinasi wisata akan menjadi potensi dikembangkan, kawasan wisata Carocok Painan dan Mandeh. Selain potensi wisata lainya ada di wilayahnya.

"Penataan, pembenahan sarana dan prasarana akan kita lakukan secara bertahap, tentu disesuaikan dengan skala prioritas," tegasnya.

Dinas nya juga akan berfocuskan pelaksanaan program Blue Ekonomi, program blue ekonomi ini digagas atas arahan dan bimbingan Bunda Lisda Hendrajoni dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni.

Program Blue Ekonomi ini sangat cocok dengan geografis wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Yang, tujuan untuk menghidupkan UMKM, pelaku usaha, dan kepariwisataan lainya.

" Blue Ekonomi, tentunya untuk meningkatkan PAD, serta mempromosikan potensi pariwisata, kebudayaan, dan lainya. Ini seiring dengan visi dsn misi bupati Nagari Sehat,"  tegas Ronald Bernando.

Program Blue Ekonomi ini bukan menjadi tugas dari dinas nya semata, namun ada peran presure dari pimpinan kepala daerah pada OPD untuk bersama - sama mendukung program blue ekonomi, yang mana didalamya ada peran seluruh OPD.

" Insyah Allah dengan dukungan semua pihak, dan rekan PWI Pessel kita akan melaksanakan evend berskala nasional, dengan tema " KHARISMA EVEND NUSANTARA,". Jika, terlaksana ini yang pertama," ujarnya.

Evend ini sebagai ajang promosikan pariwisata, budaya dan kuliner. Agar, Kabupaten Pesisir Selatan sebutan Negeri Sejuta Pesona memang benar -  benar menjadi magnet tujuan wisatawan.

Focus lainya, yaitu tentang kebudayaan dan olahraga juga sedang berjalan. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Gor H Ilyas Yakub Rawang Painan dan Gor Zeini Zen Pincuran Boga Painan. Ini, sebagai wujud nyata Pemda Pessel, melalui Disparporabud dalam mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Pessel, sekaligus kesiapan Pemkab Pessel sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov 2026 untuk cabor Takraw dan Catur.

" Kita berharap dukungan dari PWI Pessel mendukung kegiatan yang ada pada dinasnya. Tanpa dukungan rekan - rekan media, apa - apa yang kita lakukan masyarakat tidak akan tau," tutupnya

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza pada Disparporabud Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan KOPI Pessel bersama PWI Pessel, sebagai tindak lanjut rapat bersama Sekdakab Pessel beberapa minggu yang lalu.

Melalui silahturahmi, dan kemitraan ini terjalin kearaban, serta koordinasi lebih masif kedepanya antara OPD bersama PWI Pessel.

Acara KOPI Pessel PWI Pessel bersama Disparporabud berjalan mencair, penuh kekeluargaan. Acara, ditutup dengan ngopi bareng dan foto bersama.(Re)