SUMBARNET - Tim Humas FC Semen Padang tampil impresif dan keluar sebagai juara Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 dalam rangka menyambut Piala Dunia 2026 yang memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Pada partai final yang berlangsung di Lapangan Mini Soccer Doni Sports Hub Padang, Sabtu (6/6/2026), Humas FC Semen Padang menaklukkan Bawaslu Sumbar dengan skor meyakinkan 5-2.

Keberhasilan tersebut melengkapi perjalanan gemilang tim asuhan pelatih Buyung Ismu. Sejak fase penyisihan hingga final, Humas FC Semen Padang menunjukkan dominasi permainan dan produktivitas gol yang tinggi.

Pada laga pembuka, Humas FC Semen Padang membungkam Soccer Jurnalis Biru dengan skor telak 6-0. Oktarizalni Putra menjadi bintang pertandingan dengan mencetak dua gol cepat pada menit pertama dan ketiga. Empat gol lainnya masing-masing disumbangkan oleh Haris, Zikra, serta dua gol dari Rian.

Langkah tim berjuluk Humas FC itu berlanjut ke semifinal menghadapi Bank Nagari. Pertandingan berlangsung lebih ketat, namun dua gol yang dicetak Riko memastikan kemenangan 2-1 sekaligus mengantarkan Humas FC Semen Padang ke partai puncak.

Pada final, semangat juang dan kekompakan tim kembali menjadi pembeda. Menghadapi Bawaslu Sumbar yang juga tampil solid sepanjang turnamen, Humas FC Semen Padang berhasil mengunci kemenangan 5-2 melalui gol yang dicetak oleh Oktarizalni Putra, Budi Kurnia, Hendra Rais, Razi, dan Rian.

Tak hanya membawa pulang trofi juara, Humas FC Semen Padang juga memborong penghargaan individu. Buyung Ismu dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik turnamen, sementara gelar top skor diraih bersama oleh Oktarizalni Putra dan Rian yang tampil tajam sepanjang kompetisi.

Manajer Humas FC Semen Padang, Idris, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama dan kekompakan seluruh pemain, ofisial, serta pelatih.

"Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana turnamen ini menjadi sarana mempererat hubungan dan membangun komunikasi yang baik antarinstansi dan antarlembaga," ujar Idris yang juga menjabat sebagai Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang.

Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam JPS Cup sejak awal bukan semata-mata untuk mengejar gelar juara. Semangat utama yang dibawa tim adalah memperkuat silaturahmi melalui olahraga.

"Pada dasarnya, bukan kemenangan yang menjadi tujuan utama kami, melainkan silaturahmi. Alhamdulillah, selain dapat mempererat hubungan dengan berbagai pihak, kami juga berhasil meraih hasil terbaik," katanya.

Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, didampingi Ketua Panitia Fardianto, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, khususnya Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi kampiun.

"Selamat kepada Tim Humas FC Semen Padang yang berhasil menjadi juara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Semoga silaturahmi yang terjalin terus terjaga dan semakin kuat," ujarnya.

Adrian yang juga anggota Dewan Pengawas LKBN Antara menegaskan bahwa JPS Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat hubungan antarwartawan, instansi pemerintah, BUMN, dan berbagai lembaga lainnya.

"Kami berencana mengadakan turnamen ini minimal sekali dalam dua tahun. Bahkan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan menjadi agenda tahunan. Yang paling utama bukan soal siapa yang juara, melainkan bagaimana turnamen ini mampu mempererat silaturahmi dan kebersamaan," kata Adrian.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Andre Rosiade yang membuka JPS Cup 2026. Menurutnya, JPS Cup memiliki potensi menjadi agenda olahraga yang lebih besar dan mampu menarik partisipasi yang lebih luas.

"Kalau perlu, JPS Cup dilaksanakan dua kali dalam setahun sehingga menjadi perhatian banyak pihak dan mampu menciptakan rekor tersendiri. Ke depan, peserta juga diharapkan semakin banyak agar silaturahmi yang terbangun semakin luas," ujar Andre.

Turnamen Mini Soccer JPS Cup 2026 diikuti delapan tim dari berbagai kalangan, yakni Soccer Jurnalis A, Soccer Jurnalis B, Bank Nagari, Pertamina, Semen Padang, Angkasa Pura InJourney BIM, KPU Sumbar, dan Bawaslu Sumbar.

Keberhasilan Humas FC Semen Padang menjadi juara sekaligus menegaskan bahwa tim yang dihuni para insan komunikasi perusahaan tersebut tidak hanya piawai membangun citra dan komunikasi korporasi, tetapi juga mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Dengan torehan gelar juara, penghargaan pelatih terbaik, serta gelar top skor, Humas FC Semen Padang menjadi tim paling bersinar dalam gelaran JPS Cup 2026.

Susunan Tim Humas FC Semen Padang

Manajer:

Idris

Ofisial:

- Oktaveri

- Fadhlan Maulana

- Ari Surya Cipta

- Andi Nafani

Pelatih

- Buyung Ismu

Pemain:

- Ricky Adek (Kiper)

- Andika Putra

- Riko

- Razi

- Arris Andra

- Oktarizalni Putra

- Rezy Melano Adam

- M. Zikra

- Harya Fahero (Kapten)

- Budi Kurnia

- Nanda Eka Putra

- Hendra Rais

- Suyitno

- Deri Putra

- Novrian. (**)

SUMBARNET - Laga semifinal Jaringan Pemred Sumbar (JPS) Cup 2026 benar-benar panas menyengat. Semen Padang sukses membuat kejutan setelah membungkam Bank Nagari dengan skor telak 2-1 dalam duel sengit yang berlangsung  2x15 menit, Sabtu 6 Juni  (2026) sore.

‎

‎Kemenangan dramatis ini langsung membuat publik penasaran siapa yang akan menemani Semen Padang ke puncak final.

‎

‎Pertandingan yang dipimpin wasit berlisensi PSSI, Hendri, berjalan cepat. Baru 2 menit laga berjalan, gawang Semen Padang justru lebih dulu bergetar. Pemain bernomor punggung 6 dari Bank Nagari sukses menjebol pertahanan Semen Padang.

‎

‎"Alhamdulillah!" teriak gemuruh pendukung Bank Nagari. Semen Padang nyaris terpukul. Tapi kemudian, Riko bangkit.

‎

‎Di menit ke-20, Semen Padang mendapat hadiah tendangan bebas usai kemelut di depan gawang Bank Nagari. Riko yang ditunjuk sebagai eksekutor tak menyia-nyiakan kesempatan. Tendangan bebasnya melengkung sempurna dan bersarang di gawang Bank Nagari. Skor imbang 1-1.

‎

‎Bank Nagari belum sempat bernapas, Riko kembali menghajar. Di menit ke-25, pemain bernomor punggung 4 itu kembali melepaskan tendangan jarak jauh yang melesat deras. Kiper Bank Nagari hanya bisa mematung. Gol kedua Riko Semen Padang berbalik unggul 2-1.

‎

‎Skor bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

‎

‎Dengan kemenangan telak ini, Semen Padang resmi melaju ke babak final. Mereka tinggal menunggu pemenang dari laga semifinal kedua antara Bawaslu vs Soju Hitam.

‎

‎Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang juga kapten tim Soju Hitam, sebelumnya sempat melontarkan candaan dengan para pemain Semen Padang sebelum laga. Suasana hangat namun tegang menyelimuti turnamen yang juga memperebutkan Piala Bergilir Andre Rosiade ini.

Selanjutnya Bawaslu menyusul Semen Padang, setelah menundukkan Soju Hitam, dengan scor 1-0.

Pertandingan yang penuh keceriaan dengan keseriusan tersebut berlangsung hangat, dengan sorak sorai penonton, memberi semangat kedua tim. 

‎

Akhirnya Semen Padang meraih juara 1 JPS Cup dengan mengalahkan Bawaslu dengan scor 5-2, dan mendapatkan top scorer serta pelatih terbaik. 

Bawaslu pada peringkat 2 mendapatkan pemain terbaik, disusul Soju Hitam mendapatkan manager, goal dan kiper terbaik. 

Ketua Panitia Fardianto mengatakan, semua penilaian berdasarkan masukan dan pendapat pemain profesional, tanpa intervensi dari manapun. 

"Semua berdasarkan penilaian yang objektif melalui berbagai masukan dari profesional tanpa ada intervensi dari manapun," Tegas Fardianto. 

Akhirnya JPS Cup ditutup ketua JPS Sumbar Adrian "Toad" Tuswandi, dengan mengucapkan terimakasih pada semua team, sponsorship, panitia dan pengurus JPS. 

"Terimakasih kami ucapkan pada semua pihak, khususnya sponsorship yakni Bank Nagari, SIG, Semen Padang, Nidya Karya, Pertamina, BRI, dan lainnya," tutup Adrian. (**)

 

PASAMAN BARAT – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polres Pasaman Barat melaksanakan kegiatan Patroli Samapta Presisi pada Jumat (5/6/2026) di sejumlah titik yang berada di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

Kegiatan patroli tersebut dilakukan secara rutin dan terukur sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif.

Personel yang terlibat menyasar lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya gangguan Kamtibmas, pusat keramaian, kawasan permukiman penduduk, objek vital, serta ruas jalan yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat, Agung Tribawanto, mengatakan bahwa kegiatan Patroli Samapta Presisi merupakan salah satu langkah preventif yang terus dilakukan oleh jajaran Polres Pasaman Barat dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

“Patroli Samapta Presisi ini dilaksanakan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran personel Polri di lapangan diharapkan dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, selain memberikan rasa aman, patroli juga bertujuan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas, seperti tindak kriminalitas, aksi premanisme, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga potensi gangguan keamanan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

“Kami terus mengintensifkan patroli di sejumlah titik strategis dan lokasi yang dinilai rawan. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif,” tambahnya.

Dalam pelaksanaan patroli, personel juga melakukan dialog dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas.

Kapolres menegaskan bahwa Polres Pasaman Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan patroli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya patroli yang dilakukan secara rutin, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

“Keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan Pasaman Barat yang aman, damai, dan kondusif,” tutup Kapolres.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah hukum Polres Pasaman Barat terpantau aman, tertib, dan kondusif. (**)

 

SUMBARNET - LSM Komunitas Pemburu Korupsi (KPK) RI Provinsi Sumatera Barat menyoroti proyek pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gambir yang berlokasi di Teratak Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua LSM KPK RI Sumbar Suardi Nike atas dugaan ketidaksesuaian mesin dalam proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023 dan 2024.

"Proyek yang telah selesai dikerjakan ini seharusnya sudah mulai beroperasi sesuai rencana awal. Namun hingga kini belum terlihat adanya kegiatan operasional pengolahan getah gambir sebagaimana yang diharapkan," kata Suardi Nike.

Bahkan, beberapa mesin tampak belum difungsikan sebagaimana mestinya. Suardi Nike menduga adanya overlap dalam pengadaan mesin produksi di Sentra IKM Gambir.

"Sebagai PPK Adek Rifai harus bertanggung jawab dengan teknisnya, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awalnya atau bagaimana, sehingga sampai sekarang belum didapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.

“Antara pengadaan mesin tahun 2023 dan 2024 hasilnya sama saja, hanya sebatas menghasilkan lempengan getah gambir. Seharusnya, pengadaan tahun 2024 melengkapi mesin yang kurang dari tahun sebelumnya, bukan sekadar pengulangan. Ini jelas pemborosan dan sangat merugikan negara,” ujarnya.

Suardi Nike juga menduga ada beberapa bagian mesin yang tidak bisa dioperasikan. Hal ini semakin menguatkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan dan implementasi proyek ini.

LSM KPK RI mendesak Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, untuk segera menindaklanjuti temuan ini dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek Sentra IKM Gambir.

Suardi Nike meminta Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk turun tangan dan melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini.

“Kami meminta Bupati Hendra Joni untuk tidak tinggal diam. Ini adalah ujian pertama dalam kepemimpinannya untuk menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami juga mendesak aparat penegak hukum, baik Kejari maupun Kejati Sumbar, untuk serius mengusut tuntas dugaan korupsi dalam proyek ini,” ujar Suardi Nike.

Kasus dugaan penyimpangan dalam proyek Sentra IKM Gambir ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, sebagaimana menjadi salah satu prioritas utama dalam Kabinet Indonesia Maju.

LSM KPK RI Sumbar menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek daerah harus diperketat agar tidak menjadi ajang korupsi yang merugikan masyarakat.

"Jika ini dibiarkan, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek lainnya. Pemerintahan Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi," ujar Suardi Nike.

"Kami berharap dugaan ini segera mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah,” tutupnya.

Hingga saat ini, tim awak media terus berupaya mengkonfirmasi kepada instansi terkait yang berwenang, karena publik masih menunggu transparansi dan tindak lanjut guna memastikan bahwa proyek ini benar-benar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya.

Sumber : Tim LSM KPK RI DPD SUMBAR

  

SUMBARNET - Dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus mengintensifkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Melalui berbagai media edukasi dan kampanye keselamatan, masyarakat diingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi melindungi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Salah satu pesan yang disampaikan dalam kampanye tersebut menekankan pentingnya penggunaan helm standar saat berkendara sepeda motor.

Pesan yang dikemas secara sederhana namun penuh makna itu mengingatkan masyarakat bahwa berbagai hal dalam kehidupan masih bisa dicari dan diganti, namun nyawa yang hilang akibat kecelakaan lalu lintas tidak akan pernah bisa kembali.

Kasat PJR Ditlantas Polda Sumbar, AKBP Andis Anshori, S.Si., S.I.K., mengajak seluruh pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan.

Menurutnya, disiplin berlalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

"Keselamatan harus menjadi kebutuhan dan budaya bagi setiap pengguna jalan. Jangan pernah menganggap sepele penggunaan helm, sabuk pengaman, maupun aturan lalu lintas lainnya. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja apabila kita lalai," ujarnya.

Operasi Patuh Singgalang 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan di sekolah, kampus, komunitas, terminal, pusat keramaian, hingga melalui media sosial.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., menegaskan bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara. Jangan karena terburu-buru atau mengabaikan aturan, kemudian harus menanggung risiko yang sangat besar. Ingatlah bahwa keluarga menunggu kita pulang dengan selamat. Gunakan helm standar, patuhi rambu lalu lintas, lengkapi surat kendaraan, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas," tegas Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K.

Lebih lanjut, Dirlantas menjelaskan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi perhatian serius karena sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, melebihi batas kecepatan, serta kurangnya kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas.

Melalui Operasi Patuh Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar berharap terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Edukasi yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keselamatan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Polda Sumbar mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu melakukan pengecekan kendaraan sebelum bepergian, menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai standar, serta mematuhi seluruh peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sumatera Barat.

"Pacar bisa dicari, motor bisa dibeli, tetapi nyawa yang hilang tidak bisa kembali. Karena itu, jangan lupa pakai helm dan selalu utamakan keselamatan saat berkendara," tutup Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K. dalam pesannya kepada masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Menyambut pesta akbar sepak bola dunia, Jaringan Pemimpin Redaksi Sumbar (JPS) tidak mau ketinggalan dan ambil bagian dalam memeriahkan piala Dunia, dengan menggelar JPS Cup. 

JPS Cup memperebutkan piala bergilir wakil ketua Komisi VI Andre Rosiade, yang saat ini juga membidani "PS Semen Padang" dan berupaya menaikkan kembali "marwah" dengan naik kembali pada liga 1 dengan meraih predikat terbaik nantinya di liga 2.

Pada saat pembukaan JPS Cup, ketua JPS Sumbar Adrian Tuswandi, SH, WU, yang juga Dewas LKBN Antara mengatakan, turnamen ini akan dilaksanakan minimal 2 tahun sekali. 

"Kita akan adakan turnamen ini paling tidak sekali dalam dua tahun, jika perlu kita tingkatkan setahun sekali," ucap Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toad, Sabtu (6/6/2026). 

Dia juga menambahkan, selain mencari juara, yang utama adalah menjalin silaturahmi sesama pemain dan berbagai lembaga. 

"Dalam turnamen ini yang paling utama bukan juaranya, tapi bagaimana bisa mempererat silaturahmi sesama wartawan dan berbagai lembaga," tambahnya. 

Pernyataan Toad di dukung Andre Rosiade, dhamana dia mengatakan, jika perlu JPS Cup diadakan dua kali dalam setahun, sehingga bisa memecah rekor dan menjadi perhatian. 

"Agar luar biasa, JPS adakan event ini dalam setahun sebanyak dua kali, sehingga menjadi perhatian dan memecahkan recor event," tutur Andre. 

Andre juga berharap, kedepan peserta bisa lebih banyak, sehingga silaturahmi semakin berkembang dan semakin luas. 

"Jika perlu, pada event mendatang, peserta lebih banyak, sehingga silaturahmi lebih luas," tambahnya. 

JPS Cup kali ini diikuti 8 team, yakni Bank Nagari, Semen Padang, Airport (Injouney), Pertamina, KPU, BAWASLU, Socer Jurnalis Biru dan Socer Jurnalis Hitam. 

Dibabak penyisihan, Bank Nagari mengalahkan Pertamina, Semen Padang mengalahkan Socer Jurnalis Biru, Bawaslu menundukkan KPU dan Injorney ditundukkan Socer Jurnalis Hitam, untuk selanjutnya masuk babak semifinal final. 

Pada babak semifinal akan  berhadapan Bank Nagari melawan Semen Padang, dan Bawaslu berhadapan dengan Socer Jurnalis Hitam, memperebutkan juara 1 dah 2 serta piala bergilir. 

Pembukaan serta pertandungan bapak penyisihan berlangsung sukses dan tampak memikat, meskipun sederhana namun terlihat meriah. (***)

 

PADANG PANJANG, — Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungannya terhadap pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi sebagai upaya memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 

Sejalan dengan itu, Pemko mendorong agar proses perencanaan dan pengadaan tanah dilaksanakan melalui sosialisasi yang terbuka serta tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra pada Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).

Allex mengatakan pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan guna  mendukung kemajuan daerah. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami kepada masyarakat terkait tahapan yang akan dilalui.

Menurutnya, penjelasan perihal trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh.

"Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.

Allex menegaskan pembangunan ini harus berjalan lancar dengan tetap memperhatikan seluruh kepentingan yang ada. Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan dan tidak boleh ada hak-hak masyarakat yang terabaikan. Seluruh proses, katanya, perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi rasa keadilan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar proses pembangunan dapat berjalan baik serta diterima oleh masyarakat.

"Apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi, pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi Sumatera Barat dan memperkuat konektivitas nasional," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol yang dinilai dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Kehadiran jalan tol diharapkan mampu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, terutama dengan beralihnya kendaraan bertonase besar ke jalur tol.

Menurutnya, komunikasi yang baik kepada masyarakat menjadi hal penting agar tidak muncul perbedaan persepsi terkait rencana pembangunan tersebut. 

Berbagai hak masyarakat, termasuk keberadaan rumah adat maupun pandam pakuburan, perlu dibahas secara cermat sehingga dapat ditemukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.

Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya terhadap hasil survei dan rencana trase yang telah disusun.

Ia mengatakan, masukan yang berkembang dalam forum tersebut akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak yang berwenang pada tingkat selanjutnya. Ini menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat di wilayah terdampak.

"Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini," katanya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah  Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya. (harris)

 

PADANG PANJANG, — Penataan Pasar Pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian Pemerintah Kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Hendri Arnis turun langsung meninjau kondisi pasar serta berdialog dengan para pedagang.

Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wako Hendri menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. 

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih, dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup.

Namun, ada temuan yang cukup menyita perhatian Wali Kota saat meninjau lantai demi lantai bangunan pasar. Sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan.

Menurut Wako, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau ada pedagang yang benar-benar ingin berusaha dan aktif berjualan, mereka harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempati lokasi yang potensial. Sebaliknya, toko yang terus-menerus tutup tentu perlu dievaluasi agar keberadaannya tidak menghambat geliat perdagangan di pasar," ujarnya.

Ia menegaskan, penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberi dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Dikatakannya, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di Pasar Pusat Padang Panjang. (harris)

 

PADANG PANJANG, — Penguatan perlindungan hak anak menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak. Untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor, Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang menggelar Coffee Morning bertema “Diskusi Interaktif Perlindungan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Padang Panjang Menjadi Kota Layak Anak”, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di area Kantor Kejari tersebut dihadiri Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno beserta jajaran, serta sejumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang selama ini aktif melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak.

Lembaga yang terlibat dalam diskusi tersebut antara lain LKS Aisyiyah Kota Padang Panjang, LKS Tri Murni Provinsi Sumatera Barat, LKS Amanah Bundo, LKS PSBR Harapan Provinsi Sumatera Barat, dan Yayasan Abuk Yatama Indonesia.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sekaligus mendukung terwujudnya Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejari Bambang Irawan mengatakan, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” ujarnya.

Bambang berharap forum diskusi tersebut dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta melahirkan berbagai rekomendasi yang dapat mendukung penguatan sistem perlindungan anak di daerah.

Sementara itu Winarno menyampaikan, apresiasi kepada Kejari yang telah memfasilitasi ruang diskusi bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap perlindungan anak. Menurutnya, mewujudkan Kota Layak Anak membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat.

“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesejahteraan sosial, dunia pendidikan, serta masyarakat. Melalui diskusi ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan LKS yang aktif mendampingi anak-anak menjadi mitra penting pemerintah dalam memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan lahir langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus meningkatkan kualitas kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak. (cigus)

 

SUMBARNET - Tambang emas ilegal di Sumbar, mengangkangi kemanusiaan dan nyaris semua aturan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait menumpulkan diri dan rakyat jadi tumbalnya.

Karena itu, Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM JAYA) mengecam keras maraknya  tambang emas ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah Sumbar. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, mengancam keselamatan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa.

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal persoalan tersebut, KMM JAYA telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Gubernur Sumbar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kehutanan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Melalui surat tersebut, KMM JAYA mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi dan tegas guna menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini masih berlangsung.

Berdasarkan data, pemantauan lapangan dan pemetaan wilayah yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), aktivitas pertambangan tanpa izin teridentifikasi di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Solok Selatan,  Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi KMM JAYA dalam mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban serta penegakan hukum secara menyeluruh. Menurut KMM JAYA, berbagai aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah-wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin luas serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

KMM JAYA menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam regulasi tersebut, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki perizinan yang sah dari pemerintah. Selain itu, praktik tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KMM JAYA menilai, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan bentuk kegagalan dalam melindungi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Berbagai kejadian kecelakaan dan bencana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Situasi ini dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena setiap korban yang jatuh merupakan bukti nyata bahwa praktik tambang ilegal telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sumbar.

Ketua Umum KMM JAYA, Hafis Septian Mubaraq, menegaskan pemerintah harus segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal tanpa kompromi.

“Kami mengecam keras seluruh praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung di Sumatera Barat. Aktivitas ini telah merusak lingkungan, mengancam kehidupan masyarakat dan bahkan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Kami meminta Ketua Pelaksana Satgas PKH, Gubernur Sumbar, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Kompolnas dan Kapolri untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing guna menutup seluruh tambang ilegal yang masih beroperasi, khususnya di Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Pasaman. Negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang secara nyata melanggar hukum dan merusak masa depan daerah,” tegas Hafis Septian Mubaraq.

Menurut KMM JAYA, keberadaan tambang ilegal menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, KMM JAYA menilai, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, profesional dan tanpa pandang bulu. Seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, jaringan distribusi, maupun pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KMM JAYA juga mendesak agar Satgas PKH, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, serta Pemprov segera melakukan operasi terpadu, evaluasi menyeluruh dan pengawasan intensif terhadap kawasan-kawasan yang selama ini menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal. Langkah cepat, terukur,m dan berkelanjutan dinilai sangat diperlukan untuk mencegah bertambahnya kerusakan lingkungan serta menghindari jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.

KMM JAYA menegaskan, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang telah berulang kali merusak alam dan merenggut nyawa masyarakat. Oleh karena itu, KMM JAYA menuntut tindakan nyata dan segera dari seluruh instansi terkait untuk menutup seluruh tambang ilegal yang masih beroperasi serta memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas, transparan, dan berkeadilan demi melindungi lingkungan hidup dan masa depan masyarakat Sumbar**

Hafis Septian Mubaraq 

Ketua Umum KMM JAYA

081315878167