PADANG – Semangat gotong royong masih terjaga di tengah masyarakat Kelurahan Batu Gadang, RT 02 RW 01, Kecamatan Lubuk Kilangan. Hal itu terlihat dari kekompakan warga yang secara swadaya membuka akses jalan yang menghubungkan SMA Negeri 14 Padang dengan Jalan Raya Batu Gadang, Minggu (26/7).


Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya kaum pria dan pemuda, para ibu rumah tangga juga ikut ambil bagian dengan membantu menyiapkan makanan dan minuman bagi warga yang bekerja di lapangan.


Suasana penuh kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Di bawah terik matahari, warga bahu-membahu mengerjakan pembukaan jalan, memperkuat bahu jalan dengan pasangan batu, hingga merapikan akses agar dapat digunakan dengan aman.


Menariknya, seluruh pekerjaan dilakukan secara swadaya. Warga bergotong royong menyumbangkan tenaga, waktu, hingga dana melalui sistem badoncek. Hasil pekerjaan pun terlihat rapi dan kokoh berkat kekompakan masyarakat.


Tokoh masyarakat Batu Gadang, Jhon Chaniago, mengatakan semangat gotong royong masih menjadi budaya yang hidup di lingkungan mereka. 


Menurutnya, keberhasilan pembangunan jalan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh warga tanpa membedakan usia maupun peran.


"Jalan ini kami bangun bersama untuk kepentingan masyarakat. Selain memudahkan akses warga, jalan ini juga akan sangat membantu para pelajar menuju SMA Negeri 14. Kami ingin semangat kebersamaan seperti ini tetap terjaga dan menjadi contoh bahwa pembangunan bisa dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya," ujar Jhon Chaniago.


Ia menambahkan, kegiatan gotong royong akan terus dilanjutkan hingga pekerjaan selesai sehingga akses jalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.


"Harapan kami, jalan ini dapat meningkatkan aktivitas masyarakat, memperlancar akses pendidikan, serta menjadi pemicu tumbuhnya semangat gotong royong di lingkungan lain. Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan agar pembangunan yang telah dimulai secara swadaya ini dapat terus dikembangkan demi kepentingan bersama," tambahnya.


Menurut Jhon, pembangunan jalan tersebut juga sejalan dengan semangat mendukung program unggulan Pemerintah Kota Padang, yakni Padang Rancak, yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan membangun lingkungan.


Dengan semangat kebersamaan yang masih kuat, warga Batu Gadang membuktikan bahwa budaya gotong royong tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (**)

 Digagas oleh Rafdinal, 116 Orang Tua Anak CP Ikuti Pelatihan Terapi




BUKITTINGGI,- Puluhan orang tua yang mendampingi anak penyandang Cerebral Palsy (CP) di Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan terapi selama tiga hari, 29–31 Juli 2026. Melalui pelatihan tersebut, para orang tua diharapkan mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah, mengingat masih terbatasnya jumlah fisioterapis di Sumbar.


Pelatihan bertajuk Bimbingan Teknis Terapis bagi Orang Tua Pendamping dan Anak Penyandang Disabilitas Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Angkatan II itu diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat melalui dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal.


Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) dan digelar di salah satu hotel di Bukittinggi.


Rafdinal mengatakan, pelatihan tersebut merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun. Sepanjang 2026, kegiatan telah digelar dalam dua angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 58 orang tua pendamping, sehingga total mencapai 116 peserta.


"Anak penyandang Cerebral Palsy membutuhkan fisioterapi secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya jumlah fisioterapis di Sumatera Barat masih sangat terbatas. Karena itu, peran orang tua dan pendamping menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan anak," ujar Rafdinal saat pembukaan kegiatan, Rabu malam (29/7). 


Ia menjelaskan, untuk mengatasi keterbatasan tenaga fisioterapis, pelaksanaan bimtek angkatan kedua turut melibatkan akademisi dan mahasiswa Universitas Fort De Kock Bukittinggi sebagai peserta. 


Menurut Rafdinal, tantangan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah belum tersedianya data yang akurat mengenai jumlah penyandang Cerebral Palsy di Sumatera Barat. Padahal, jumlah penyandang CP diperkirakan cukup banyak.


Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Yayasan Rumah Gadang Cerebral Palsy (Raga CP) untuk mendata sekaligus menghimpun para orang tua pendamping penyandang CP agar dapat mengikuti berbagai kegiatan pembinaan, termasuk pelatihan terapi mandiri yang dapat diterapkan di rumah.


"Dengan pelatihan ini, kami berharap orang tua tidak hanya bergantung pada layanan fisioterapi di fasilitas kesehatan, tetapi juga mampu memberikan terapi dasar secara mandiri di rumah untuk mendukung tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy," tutup Rafdinal.


Pembukaan pelatihan itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis. Ia mengapresiasi kepedulian Anggota Komisi III DPRD Sumbar, H. Rafdinal, yang secara konsisten memperjuangkan program pemberdayaan bagi keluarga penyandang disabilitas. 


Menurutnya, pelatihan tersebut menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak penyandang Cerebral Palsy di tengah keterbatasan tenaga fisioterapis.


Sementara itu Kabid PHPA-DP3AP2KB

Desra Elena mengatakan Bimtek angkatan ke dia ini diikuti oleh peserta dari Kota Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, serta sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat


Melalui bimbingan teknis ini, kami mengajarkan orang tua agar mampu melakukan terapi secara mandiri di rumah. Ini sangat penting karena keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari," jelas Desra.


Menurutnya, kemampuan orang tua melakukan terapi mandiri akan sangat membantu ketika anak tidak dapat menjalani terapi di fasilitas kesehatan secara rutin. (**)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat, Fadly Amran, secara resmi mengukuhkan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026–2031 di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (29/7/2026).


Pengukuhan yang berlangsung khidmat itu mengusung tema "Menguatkan Peran Bundo Kanduang sebagai Penjaga Adat, Pendidik Generasi, dan Penggerak Kemajuan." 


Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi mewakili Gubernur Sumbar, Ketua TP-PKK Sumbar Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Datuak Sati, Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran selaku Penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar, jajaran Pengurus dan Dewan Pakar IKTD Sumbar, para pembina dan penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar, serta pengurus 34 organisasi komunitas perempuan se-Sumbar.


Dalam pengukuhan tersebut, Efrida Aziz resmi dipercaya memimpin Bundo Kanduang IKTD Sumbar sebagai Ketua Umum. Ia didampingi Fauziah Zainin sebagai Ketua I, Jusmaniar sebagai Ketua II, Yanthi Yoshefa Koto sebagai Ketua III, Nelvi Nizar sebagai Sekretaris, dan Efriyetti sebagai Bendahara, bersama jajaran pengurus bidang lainnya yang akan mengemban amanah selama lima tahun ke depan.


Dalam sambutannya, Fadly Amran mengajak seluruh jajaran Bundo Kanduang IKTD Sumbar untuk terus memperkuat silaturahmi antarsesama perantau sebagai modal penting dalam menjaga persatuan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan daerah, baik di kampung halaman maupun di Sumatera Barat secara umum.


Ia menegaskan bahwa perempuan, khususnya Bundo Kanduang, memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membangun karakter generasi dan memperkuat ketahanan keluarga.


"Selamat atas pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026–2031. Semoga Bundo Kanduang semua mampu menjalankan program kerja organisasi dengan baik, mempererat persatuan keluarga besar IKTD, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau," ujar Fadly.


Menurutnya, organisasi Bundo Kanduang diharapkan tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai adat, tetapi juga mampu menghadirkan program-program yang menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini.


"Kami mendorong Bundo Kanduang IKTD Sumbar menghadirkan program yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan bersinergi menyukseskannya," katanya.


Fadly menilai berbagai isu seperti penguatan pola asuh anak, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga penyimpangan perilaku memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan berbasis adat.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Sumbar menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Bundo Kanduang IKTD Sumbar periode 2026–2031.


Ia berharap organisasi tersebut semakin memperkuat peran perempuan Minangkabau dalam melestarikan adat dan budaya, memperkokoh ketahanan keluarga, serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna mendukung pembangunan daerah.


Di sisi lain, Ketua Umum Bundo Kanduang IKTD Sumbar Efrida Aziz menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh pihak sehingga proses pengukuhan dapat berjalan dengan lancar.


Ia menjelaskan bahwa kepengurusan yang baru berjumlah 52 orang dan berkomitmen membangun organisasi yang solid, aktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program yang bersinergi dengan pemerintah.


"Bundo Kanduang IKTD Sumbar siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Efrida.


Melalui kepengurusan yang baru, Bundo Kanduang IKTD Sumbar diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan perempuan yang berdampak bagi kemajuan masyarakat Sumatera Barat. (**)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran meluncurkan layanan jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya mempercepat kepemilikan identitas kependudukan bagi anak sekaligus mendukung pembangunan Kota Padang menuju Smart City berbasis data yang akurat dan terintegrasi.


Peluncuran layanan tersebut berlangsung di Lapangan Olahraga SMPN 28 Padang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Rabu (29/7/2026), yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pelayanan KIA antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.


Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala SMPN 28 Padang Zumfiardi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.


Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa layanan jemput bola KIA merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kualitas data kependudukan sebagai fondasi utama digitalisasi pemerintahan.


Menurutnya, pembangunan kota cerdas tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus didukung data kependudukan yang lengkap, akurat, dan mutakhir.


"Kita ingin pendidikan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City seperti yang sudah kita lakukan dalam Program Unggulan (Progul) Smart Surau. Tanpa didukung data yang mumpuni, hal tersebut tidak akan pernah terwujud," ujar Fadly.


Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang saat ini tengah membangun konsep One Big Data yang mengintegrasikan berbagai data pelayanan publik.

 

Karena itu, percepatan kepemilikan KIA dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu prioritas yang harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor.


"Kita saat ini sedang berjuang membangun konsep One Big Data. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang," katanya.


Fadly menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 79.800 anak di Kota Padang yang belum memiliki KIA. Ia meminta Disdukcapil bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, untuk mempercepat pencapaian target kepemilikan KIA sehingga seluruh anak memperoleh identitas resmi yang dibutuhkan dalam mengakses berbagai layanan publik.


Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan, berdasarkan data kependudukan Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang mencapai 961.910 jiwa, terdiri atas 480.190 laki-laki dan 481.720 perempuan.


Dari jumlah tersebut, kepemilikan KTP elektronik telah mencapai 680.270 orang atau 99,16 persen dari total penduduk wajib KTP.


Adapun untuk kepemilikan KIA, tercatat sebanyak 186.200 anak atau sekitar 70 persen dari total 266.000 anak yang wajib memiliki KIA telah memiliki kartu identitas tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 79.800 anak atau 30 persen yang belum memiliki KIA.


Ances menjelaskan, KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak, tetapi juga memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan publik, mulai dari layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga perlindungan anak.


"Kita menargetkan menjelang akhir tahun ini capaian KIA di Kota Padang sudah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari Program Unggulan Padang Melayani," ujarnya.


Melalui layanan jemput bola yang menyasar satuan pendidikan, Pemerintah Kota Padang berharap proses penerbitan KIA dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan menjangkau seluruh anak yang belum memiliki identitas kependudukan, sekaligus memperkuat implementasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis data. (**)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi melepas delegasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SatuPena Sumatera Barat yang akan mengikuti Safari Puisi Empat Negara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

 

Pelepasan berlangsung dalam acara Malam Safari Puisi Empat Negara di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat, Selasa (28/7/2026).


Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Republik Indonesia Ganjar Harimansyah, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, serta Ketua I DPD SatuPena Sumbar Sastri Bakry.


Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa pembangunan Kota Padang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan kebudayaan sebagai fondasi peradaban dan identitas daerah.


"Pembangunan itu bukan hanya soal infrastruktur semata. Mau pembangunan semegah apa pun, mau infrastruktur semewah apa pun, tanpa ada harmoni, tanpa ada cerita tentang peradaban dan kekerabatan kita bersama yang ditampilkan melalui tradisi, narasi, bahasa, sastra, dan budaya, tentu semuanya akan terasa hambar," ujar Fadly.


Menurutnya, sastra dan budaya memiliki peran strategis dalam memperkuat karakter masyarakat sekaligus memperkenalkan identitas Kota Padang di tingkat nasional maupun internasional. 


Karena itu, Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kebudayaan yang mampu menjadi media diplomasi budaya.


Pada kesempatan tersebut, Fadly juga mengajak masyarakat untuk menyambut rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan berlangsung pada 6–10 Agustus 2026 dengan mengusung tema "Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City."


Ia menjelaskan, tema tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang mewujudkan Padang sebagai Kota Kreatif UNESCO di bidang gastronomi melalui penguatan potensi budaya, kuliner, dan kreativitas masyarakat.


"Tema tersebut mencerminkan tekad kuat Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Padang sebagai kota kreatif UNESCO melalui pengembangan sektor gastronomi. Untuk itu, kita harus kreatif dalam sastra, kreatif dalam budaya, dan kreatif dalam mengembangkan masyarakat," katanya.


Fadly menambahkan, rangkaian HJK Padang tahun ini akan diisi dengan beragam kegiatan, di antaranya Pawai Telong-Telong, Padang Gastronomy Market, Padang Harmoni Festival, peresmian Jembatan Hildesheim, Selaju Sampan, Padang Bajamba Festival, Gowes Siti Nurbaya, donor darah, Blue Ocean Minang (BOM) Run, Talks on Taste, Padang Fashion Summit, hingga Xploria Padang.


Sementara itu, Ketua I DPD SatuPena Sumbar Sastri Bakry mengatakan, Safari Puisi Empat Negara tidak hanya menjadi ajang pembacaan karya sastra, tetapi juga menjadi sarana diplomasi budaya untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand.


Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan, budaya, dan persahabatan antarsastrawan di kawasan Asia Tenggara.


"Peserta yang berangkat bersama kami dalam Safari Puisi Empat Negara ini sebanyak 10 orang. Kami akan berangkat pada 29 Juli dan kembali ke Indonesia pada 4 Agustus 2026. Kami akan tampil di antaranya di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur serta Woodlands Regional Library Auditorium Singapura," ujar Sastri.


Melalui kegiatan ini, diharapkan karya sastra dan budaya Minangkabau semakin dikenal di tingkat internasional sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai kota yang tidak hanya berkembang dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kreativitas masyarakatnya. (**)

 


SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperluas akses pendidikan tinggi bertaraf internasional melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara.

 

Kali ini, Pemko Padang menjajaki kerja sama beasiswa dengan Pemerintah India melalui Konsulat Jenderal India di Medan untuk membuka peluang studi bagi mahasiswa Kota Padang di Nalanda University, India.


Penjajakan tersebut dilakukan dalam pertemuan daring yang dipimpin Wali Kota Padang, Fadly Amran, dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (28/7/2026).

 

Pertemuan turut dihadiri Konsul Jenderal India di Medan Ravi Shanker Goel, perwakilan Nalanda University, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Padang, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Ikhwansyah, serta Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Padang Otto Sarbi Damanik.


Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Program Padang Juara dirancang untuk memperluas kesempatan generasi muda Kota Padang menempuh pendidikan di luar negeri melalui skema beasiswa penuh.


Ia menjelaskan, setelah membuka peluang beasiswa ke China dan Amerika Serikat serta tengah mempersiapkan kerja sama dengan Malaysia, Pemko Padang kini mengembangkan jejaring pendidikan internasional dengan India melalui kemitraan bersama Nalanda University.


"Program Padang Juara telah membuka peluang beasiswa ke luar negeri, mulai dari China, Amerika Serikat, segera ke Malaysia, dan mudah-mudahan juga ke India. Beasiswa ini bersifat fully funded serta dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, pemerintah, maupun yayasan di luar negeri," ujar Fadly Amran.


Menurutnya, kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa, tetapi juga bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendidik untuk mengikuti program pelatihan maupun studi lanjut di luar negeri.


Fadly juga menilai keterlibatan perguruan tinggi di Kota Padang menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi Program Padang Juara melalui kolaborasi antarkampus.


"Semoga dalam waktu dekat terjalin kolaborasi antara Pemko Padang dan Konsulat Jenderal India di Medan, sehingga mahasiswa pertama dari Padang dapat melanjutkan studi di Nalanda University. Jika tersedia program sarjana tentu sangat baik, namun bila diawali dengan jenjang magister pun siap kami tindak lanjuti," katanya.


Sementara itu, Konsul Jenderal India di Medan Ravi Shanker Goel memperkenalkan Nalanda University sebagai salah satu universitas riset terkemuka di India yang menjadi tujuan mahasiswa dari sekitar 30 negara, termasuk negara-negara ASEAN.


Ia menjelaskan, Nalanda University menawarkan berbagai program studi, di antaranya ekologi dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, sastra dunia, hubungan internasional, matematika, ekonomi, data science, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence).


"Nalanda University adalah salah satu universitas terkemuka di India dengan beragam disiplin ilmu yang dapat menjadi pilihan menarik bagi mahasiswa asal Kota Padang. Kami telah memfasilitasi kerja sama beasiswa antara Nalanda University dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, dan berharap kolaborasi serupa dapat terjalin dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Padang," ujar Ravi Shanker Goel.


Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen untuk menindaklanjuti penjajakan kerja sama melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Nalanda University dan sejumlah perguruan tinggi di Kota Padang. Kesepakatan itu akan mencakup peluang beasiswa penuh untuk jenjang sarjana, magister, hingga doktor.


Ke depan, Pemko Padang akan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar peluang beasiswa internasional tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

 

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat Program Padang Juara dalam mencetak sumber daya manusia Kota Padang yang unggul, berdaya saing global, dan mampu berkiprah di tingkat internasional. (**)

 


SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan, guna mencegah terjadinya pelanggaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.


Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Selasa (28/7/2026). 


Kegiatan ini dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopie Krislova, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari, seluruh kepala SD dan SMP se-Kota Padang, pengawas sekolah, serta bendahara sekolah.


Dalam sambutannya, Fadly Amran mengatakan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada bidang pendidikan yang menjadi salah satu sektor strategis pembangunan daerah.


Ia menjelaskan, program unggulan Pemerintah Kota Padang telah dirancang sejak dua tahun lalu melalui pembahasan bersama tim ahli dan serangkaian diskusi yang mendalam. 


Salah satu program unggulan tersebut adalah Padang Amanah, yang menjadi landasan dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.


"Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan yang baik. Seperti Program Unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi yang alot, sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan," ujar Fadly.


Menurutnya, keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun sejak awal. Perencanaan yang lemah berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan.


"Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu. Kami meminta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran," tegasnya.


Fadly juga mengingatkan seluruh kepala sekolah, pengawas, dan bendahara agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan program. Dengan demikian, temuan maupun pelanggaran di kemudian hari dapat diminimalkan.


Selain menjadi forum evaluasi, ia berharap rapat koordinasi tersebut dimanfaatkan sebagai wadah konsultasi dan berbagi pengalaman antarpeserta untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan.


"Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi. Silakan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada, semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan," katanya.


Sementara itu, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, pengawas, dan bendahara terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memperkuat kemampuan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).


"Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tupoksi dan mampu mengelola dana BOS," ujar Perwita.


Ia menambahkan, kegiatan yang digagas Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Program Unggulan Padang Amanah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik pungutan liar.


Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta di Kota Padang dan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Juli 2026. (**)



Padang - Anggota DPR RI Rahmat Saleh menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat tanpa membatasi diri pada wilayah daerah pemilihannya. 


Hal itu terlihat dari penyaluran 5.000 bibit tanaman produktif bersertifikat kepada masyarakat Kanagarian Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, meskipun wilayah tersebut bukan merupakan dapil yang diwakilinya.


Bantuan yang terdiri atas bibit durian, jambu madu, kelengkeng, dan alpukat Miki itu diserahkan di halaman Balai Adat Nagari Pakan Sinayan sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan kosong, mitigasi bencana, serta peningkatan ekonomi masyarakat.


Rahmat menegaskan sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumatera Barat secara luas, termasuk daerah yang berada di luar wilayah pemilihannya.


"Pertanian adalah salah satu kekuatan utama Sumatera Barat. Dukungan terhadap petani, kelompok tani, dan pengembangan tanaman produktif harus terus diperkuat agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Rahmat di Padang, Kamis (30/7/2026).


Rahmat mengatakan bantuan bibit produktif bukan sekadar program sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah. 


Menurutnya, pemanfaatan lahan yang belum optimal dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat nagari.


Penyaluran bantuan tersebut berawal dari aspirasi warga perantau asal Pakan Sinayan yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham Tasmi. 


Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Rahmat dan ditindaklanjuti melalui pengiriman bibit unggul bersertifikat.


Meskipun bukan bagian dari Dapilnya, Rahmat menegaskan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh dibatasi oleh batas administrasi politik.


"Selama itu menyangkut kepentingan masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang nyata, tentu akan kami dorong semaksimal mungkin," katanya.


Sementara itu, saat penyerahan bantuan pada Rabu (22/7/2026) lalu, Wali Nagari Pakan Sinayan HS Dt. Kayo Nan Kuniang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. 


Dia mengatakan bibit tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mitigasi bencana, mengoptimalkan lahan kosong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada Rahmat Saleh dan PKS atas bantuan yang diberikan. Insya Allah bibit ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan penguatan ekonomi nagari," ujarnya.


Selain itu, Sekretaris DPD PKS Kabupaten Agam Safrul yang mewakili Rahmat berharap bibit yang telah disalurkan dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.


Menurutnya, tanaman yang berasal dari bibit unggul hasil sambung pucuk tersebut memiliki potensi untuk segera berbuah dan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga.


Kegiatan penyerahan bibit turut dihadiri unsur pemerintah nagari, Babinsa, Bhabinkamtibmas, penyuluh pertanian lapangan, serta para ketua kelompok tani di Kecamatan Banuhampu. 


Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Rahmat Saleh kepada Wali Nagari Pakan Sinayan, kemudian diteruskan kepada kelompok tani sebagai bentuk penyerahan kepada masyarakat.


Dalam berbagai kesempatan lain, Rahmat juga menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas petani, akses terhadap bibit unggul, serta dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. 


Baginya, memperjuangkan sektor pertanian Sumatera Barat tidak boleh berhenti hanya karena perbedaan wilayah politik, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama untuk membangun daerah yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (**)

 


Bukittinggi, SUMBARNET.ID -Pemerintah Kota Bukittinggi serahkan insentif Triwulan II Tahun Anggaran 2026 kepada guru MDTA, TPQ, PQ, RTQ, pondok pesantren, guru swasta serta garin masjid dan musala. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Balairung Rumah Dinas Wako, Kamis, 30 Juli 2026


Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya merupakan salah satu misi pembangunan Kota Bukittinggi. Karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memberikan perhatian kepada guru MDTA, TPQ, PQ, RTQ, pondok pesantren, guru swasta serta garin masjid dan musala melalui pemberian insentif dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.


Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi, Iddal, menyampaikan, Pemko Bukittinggi telah memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh guru dan garin penerima insentif melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pada Tahun 2026, Pemko mengalokasikan anggaran sebesar Rp57.312.000 untuk pembayaran iuran sebagai bentuk perlindungan bagi para guru dan garin.


Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Irwan, menyampaikan, guru keagamaan, ustaz dan ustazah memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang religius melalui pembelajaran Al-Qur'an. Menurutnya, para guru tidak hanya membekali anak-anak dengan kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat.


Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Syukri Naldi, menjelaskan, Pemko Bukittinggi menganggarkan Rp7,782 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk insentif guru MDTA, TPQ, PQ, RTQ, pondok pesantren, guru swasta, serta garin masjid dan mushalla. Pada Triwulan II, insentif disalurkan kepada 735 guru dan 154 garin dengan total pencairan Rp1.687.400.000. (**)





PADANG - Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, yaitu Kota Padang, Evi Yandri Rajo Budiman mengecam keras orgen tunggal yang diiringi artis atau biduan erotis di Rimbo Tarok Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX Kota Padang, Sumatera Barat. 


Diperparah lagi rekam video kejadian tersebut telah viral di media sosial dan menyedot perhatian publik dengan beragam komentar yang membuat citra buruk atau negatif, tidak hanya bagi Rimbo Tarok dan Nagari Pauh IX, tetapi juga Kota Padang serta Sumatera Barat. 


"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Tak cukup hanya permintaan maaf pelaku," pungkas Evi Yandri melalui panggilan WhatsApp kepada awak media, Rabu malam, 29 Juli 2026.


Evi Yandri mengatakan, ini adalah peringatan keras dan terakhir kepada pelaku tarian erotis dan pemilik orgen tunggal tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan di Kuranji, Kota Padang dan Sumbar. 


"Karena ini sudah masuk ranah pidana, yaitu tarian erotis, termasuk pornografi dan pornoaksi yang bisa diancam hukuman penjara 10 tahun. Maka ini adalah peringatan terakhir, sebab kami sebagai anak nagari bisa menempuh jalur hukum," tegas Ketua FKAN Pauh IX ini. 


Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 34 berbunnyi, "Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."


Sedangkan Pasal 35 bernunnyi, "Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model  yang  mengandung  muatan  pornografi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  dipidana   dengan  pidana  penjara paling  singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah)."


Sementara Pasal 36 mengatur, "Setiap  orang  yang mempertontonkan  diri  atau orang  lain  dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan,  atau  yang  bermuatan  pornografi  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  dipidana   dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."


Tak hanya itu, Evi Yandri juga menegaskan, pelaku dan pemilik orgen telah melanggar adat dan budaya yang ada di nagari Pauh IX. Tak hanya sebatas melanggar norma susila, dan etika. 


"Saya sarankan Ketua KAN memperkarakan ini secara adat dengan mengundang ninik mamak tapian dan bajinih adat. Pelaku dan pemilik orgen harus dipanggil ke kantor KAN beserta ninik mamaknya. Harus ada sanksi adat," cakap Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar tersebut.


Evi Yandri juga mengapresiasi langkah cepat Camat, Kapolsek, Satpol dan Lurah Kuranji yang telah memanggil yang bersangkutan dan pemilik orgen sudah minta maaf. 


"Tapi sekali lagi, tak cukup minta maaf, Nagari Pauh IX, nagari kami ini dikenal dengan adatnya yang kental, harus ada sanksi adat. Harus disidangkan di KAN," kata anak buah Prabowo ini. 


Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD Music yang bernama Putra diketahui telah dipanggil camat dan minta maaf atas kejadian di perayaan ulang tahunnya tersebut. (**)