Bukittinggi, SUMBARNET.ID -Wali Kota Bukittinggi hantarkan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027. Rapat paripurna dengan agenda tersebut, berlangsung di Gedung rapat DPRD Kota Bukittinggi, Jumat, 10 Juli 2026.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD yang dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

"Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD. Untuk itu, dalam rapat paripurna ini Pemerintah Kota Bukittinggi menyampaikan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD," ujarnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, proyeksi keuangan daerah yang menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp568,41 miliar, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp185,49 miliar dan Pendapatan Transfer Rp382,91 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp915,23 miliar, meliputi Belanja Operasi Rp743,55 miliar, Belanja Modal Rp170,18 miliar dan Belanja Tidak Terduga Rp1,50 miliar. 

"Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp20 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya, dengan pengeluaran pembiayaan Rp2 miliar untuk penyertaan modal kepada Bank Nagari, sehingga pembiayaan neto mencapai Rp18 miliar," ungkapnya.

Wako menambahkan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen mengelola APBD 2027 secara cermat, disiplin dan bertanggung jawab melalui penguatan anggaran berbasis kinerja, pengendalian belanja yang kurang produktif, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah. Proyeksi ini juga akan disempurnakan melalui pembahasan bersama DPRD, sehingga KUA dan PPAS 2027 dapat menjadi landasan yang kokoh bagi penyusunan Rancangan APBD Kota Bukittinggi. (**)

 

SUMBARNET - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyambut jajaran direksi baru melalui pertemuan bersama insan perusahaan yang digelar pada Jumat (11/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai program perusahaan sekaligus memperkuat kesamaan visi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.

Dalam pertemuan itu hadir Direktur Utama Rafli Yandra, Direktur Operasi Teguh Ismartono, Direktur Pengembangan Mohamad Agung, Direktur Keuangan dan Umum Cahyanto Budiarto, serta Direktur Manajemen Risiko Maslani.

Manajemen Pupuk Kaltim menegaskan pentingnya sinergi antara direksi dan seluruh karyawan guna mendukung pencapaian target perusahaan. Pertemuan tersebut juga menjadi wadah komunikasi awal antara jajaran pimpinan baru dengan insan perusahaan.

Dalam arahannya, Direktur Utama Rafli Yandra menekankan pentingnya kesamaan visi, komunikasi yang terbuka, serta kolaborasi yang kuat di seluruh lini organisasi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting agar perusahaan mampu terus tumbuh dan berkembang di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif.

Selain memperkenalkan arah kebijakan dan program kerja perusahaan, jajaran direksi juga mengajak seluruh insan Pupuk Kaltim untuk terus menjaga integritas serta mendorong budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

"Kesamaan visi dan semangat bersama menjadi modal utama untuk membawa perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan," ujar Rafli Yandra.

Pupuk Kaltim menargetkan seluruh elemen perusahaan dapat bergerak dalam satu tujuan yang sama. Dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan kolaborasi, perusahaan optimistis mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai perusahaan berskala global.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang semakin mempererat komunikasi dan sinergi antara direksi dengan seluruh insan perusahaan dalam mewujudkan visi besar Pupuk Kaltim di masa mendatang. Bersama dalam satu tujuan, Pupuk Kaltim terus bergerak maju untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan industri. (***)

 

Padang - Polda Sumatera Barat kembali mempererat sinergi dengan para pemuka agama melalui kehadirannya dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Sabtu (11/7/2026).

Mewakili Kapolda Sumbar, hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumbar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat lainnya. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, serta jajaran pengurus MUI Pusat dan MUI Provinsi Sumatera Barat.

Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan bahwa kehadiran pihak Kepolisian pada Musda ini adalah wujud dukungan penuh Polri terhadap eksistensi MUI sebagai mitra strategis pemerintah dan aparat keamanan.

"Kehadiran kami di sini merupakan komitmen Polda Sumbar untuk terus bersinergi dengan MUI. Bagi Polri, peran ulama sangat krusial dalam menjaga kondusivitas kamtibmas melalui pesan-pesan moral dan dakwah yang menyejukkan. Terlebih, dengan adanya kerja sama yang terjalin erat, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan sosial keagamaan di Sumatera Barat dengan lebih arif dan preventif," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Lebih lanjut, Kabidhumas menambahkan bahwa Polda Sumbar menyambut baik terlaksananya Musda ini sebagai upaya penguatan organisasi. Pihaknya berharap hasil dari musyawarah ini nantinya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah serta mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Ranah Minang.

"Kami berharap sinergitas yang sudah terbangun, terutama terkait implementasi MoU tentang penanganan perkara keagamaan dan penyediaan saksi ahli, akan semakin diperkuat melalui kepengurusan hasil Musda ini," pungkasnya.

Hadir dalam rangkaian acara tersebut sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Sekjend MUI Pusat Bidang Hukum, Dr. M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Barat Buya Dr. H. Zulkarnain, M.Ag., serta jajaran pengurus MUI Provinsi Sumbar lainnya seperti Ketua Bidang Ukhuwwah dan KUB H. Nurman Agus, Ketua Bidang Dakwah Buya Dr. H. Ahmad Kosasih, M.A., Sekretaris MUI Buya Dr. Syamsul Akmal, S.Pd., M.M., Ketua Komisi Fatwa Prof. Dr. Zainal Azwar, M.A., beserta jajaran pengurus MUI lainnya yang turut aktif menyukseskan jalannya Musda.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIB ini berjalan dengan tertib dan lancar, mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan tokoh agama di Sumatera Barat. (**)

PADANG - Ketua DPRD Sumbar Muhidi Komisi menerima silaturahmi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar). Pertemuan itu berlangsung hangat di rumah dinas Ketua DPRD pada Jumat (10/7/2026) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda, didampingi Komisioner Nofal Wiska, Riki Chandra, Yogi Afriandi, dan Oldsan Bayu Pradipta. Para komisioner bergantian memaparkan kinerja dan capaian 100 kerja pasca dilantik pada Maret 2026 lalu.

Dengan semangat dan kebersamaan di tengah keterbatasan anggaran, berbagai kegiatan literasi untuk generasi muda berhasil dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak.

Pertemuan itu juga membahas kondisi terkini Lembaga Penyiaran (LP) TV dan radio lokal di Sumbar. Kemudian, pembicaraan tentang mandeknya regulasi penyiaran daerah, hingga upaya bersama dalam membentengi generasi muda melalui literasi media.

Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda, memaparkan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyiaran Sumbar yang tidak bisa dilanjutkan di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kemendagri menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengelola urusan penyiaran, sehingga produk hukum berbentuk Perda terganjal," katanya.

Salah satu solusi agar Sumbar memiliki regulasi dalam penyiaran lokal, kata Yusrin, mendorong lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Penyiaran sebagai payung hukum alternatif.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mendukung KPID memiliki regulasi khusus penyiaran lokal. Sehingga, pengawasan dan penguatan konten lokal di Sumbar bisa lebih ditingkatkan.

"Tentu proses melahirkan regulasi disesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini," katanya.

Muhidi juga berjanji akan melakukan pembahasan mendalam terkait dengan regulasi untuk penyiaran lokal. Menurutnya, regulasi ini penting karena menjaga budaya Minangkabau salah satunya lewat lembaga penyiaran.

Muhidi juga membahas tentang UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar. Dalam aturan yang disahkan pada 25 Juli 2022 itu, UU mengakui keistimewaan dan kekhususan karakteristik sosial budaya masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK).

"Perlu kita bahas lebih dalam tentang regulasi penyiaran lokal ini berlandaskan UU dan kekhususan Sumbar," katanya.

*Mendorong Generasi Melek Literasi*

Selain persoalan regulasi, pertemuan ini juga melahirkan kesamaan visi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketua DPRD Sumbar pun menyebutkan komitmennya untuk mendorong dan mencetak generasi muda yang tangguh dan mandiri, salah satunya lewat pemberdayaan UMKM untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Di tingkat SMA, Muhidi mendorong penguatan budaya literasi media yang diintegrasikan melalui program pendidikan di sekolah. Ia menyadari tantangan membangun sinergi ini tidak mudah, namun sangat krusial mengingat kebutuhan dunia kerja modern.

"Dunia kerja butuh skill nyata. Perusahaan membutuhkan pekerja yang terampil dan bisa membawa kemajuan bagi perusahaan," ujar Muhidi.

Muhidi menambahkan, sasaran program literasi digital dan media ini harus diarahkan secara masif kepada kelompok remaja dan ibu rumah tangga.

"Kalau literasinya tidak kuat, tentu hasilnya juga akan lemah. Makanya generasi muda didorong rajin membaca, menulis, dan cakap beradaptasi dengan teknologi  digital," katanya.

Gagasan ini disambut baik oleh Komisioner KPID Sumbar, Oldsan Bayu Pradipta, yang menyatakan bahwa penguatan literasi bagi anak muda merupakan bagian inti dari visi-misi KPID Sumbar periode ini.

Senada dengan itu, Komisioner Nofal Wiska menambahkan, meski menghadapi berbagai keterbatasan dalam 100 hari kerja pertama, KPID Sumbar bergerak cepat membangun kolaborasi.

"Kami tetap konsisten menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra strategis, termasuk sekolah-sekolah hingga lembaga penyiaran (LP) untuk memperluas jangkauan literasi media," pungkas Nofal.

Di sisi lain, Ketua KPID Sumbar, Yusrin Tri Nanda, juga memaparkan kondisi keuangan lembaga yang dipimpinnya. Menurutnya, anggaran untuk berkegiatan tidak ada hingga Oktober 2026. Namun, KPID terus menggelar berbagai kegiatan literasi dengan berbagai kerjasama. (**)

 

teks foto : Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis memberikan sambutan saat membuka pertandingan tenis lapangan eksibisi one day game yang merupakan rangkaian dari ajang SPORTALYMPIC 2026, Sabtu (11/7/2026)

SUMBARNET - Enam kontingen yang mewakili departemen, anak perusahaan, lembaga penunjang, dan perusahaan afiliasi Semen Padang Group siap bersaing dalam ajang SPORTALYMPIC 2026. Kompetisi olahraga dan seni tahunan tersebut resmi dibuka oleh Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), Indrieffouny Indra, usai upacara HUT ke-68 Pengambilalihan Pabrik dari Belanda pada 6 Juli 2026.

SPORTALYMPIC 2026 mempertandingkan enam cabang, terdiri atas empat cabang olahraga, yakni sepak bola, bulu tangkis, bola basket, dan tenis meja, serta dua cabang seni, yaitu Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) dan lomba puisi. Ajang ini akan berlangsung hingga puncak penutupan pada 17 Agustus 2026.

Sebagai pembuka rangkaian kegiatan, panitia menggelar pertandingan tenis lapangan eksibisi one day game di Lapangan Tenis PT Semen Padang, Sabtu (11/7/2026). Menariknya, pertandingan tersebut tidak hanya diikuti karyawan Semen Padang Group, tetapi juga mendapat antusiasme puluhan pensiunan perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu.

Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, yang membuka pertandingan eksibisi tersebut mengatakan kegiatan itu bukan sekadar ajang mencari juara, melainkan sarana membudayakan olahraga, mempererat semangat kekeluargaan, dan memperkuat silaturahmi di lingkungan perusahaan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar berkompetisi, tetapi lebih kepada upaya perusahaan untuk membudayakan olahraga. Kami yakin dengan rutin berolahraga tubuh akan semakin sehat. Kalau tubuh sehat, tentu hidup kita semakin bahagia dan kita semakin berkontribusi bagi perusahaan yang kita cintai ini,” katanya.

Iskandar juga mengapresiasi panitia karena mampu menghadirkan para pensiunan PT Semen Padang dalam pertandingan eksibisi tersebut.

“Ini luar biasa sekali. Para pensiunan juga ikut meramaikan ajang eksibisi ini. Semoga pertandingan ini berjalan sukses sampai akhir,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan SPORTALYMPIC merupakan agenda tahunan yang memiliki makna strategis bagi perusahaan. Selain mempererat hubungan antarkaryawan, kegiatan tersebut juga menjadi media pengembangan karakter dan kepemimpinan.

“Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antarkaryawan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mengembangkan minat dan bakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi panitia dan koordinator pelaksana untuk mengasah kemampuan kepemimpinan, manajerial, serta membangun loyalitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan,” katanya.

Ketua SPORTALYMPIC 2026, Dani Darma Putra, menjelaskan bahwa enam kontingen peserta menggunakan nama material utama pembentuk semen, yakni Batu Kapur, Silika, Tanah Liat, Pasir Besi, Gipsum, dan Pozolan. Masing-masing kontingen merupakan gabungan departemen, anak perusahaan, lembaga penunjang, hingga perusahaan afiliasi Semen Padang Group.

Selain melibatkan karyawan Semen Padang Group, SPORTALYMPIC 2026 juga membuka ruang partisipasi bagi Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP).

“Bagi FKIKSP, kami menyediakan ruang untuk berpartisipasi melalui pertandingan tenis meja, bulu tangkis eksibisi, serta lomba MSQ,” ujar Dani.

Menurut Dani, seluruh kontingen berasal dari berbagai unit kerja di lingkungan Semen Padang Group, termasuk anak perusahaan, lembaga penunjang, dan perusahaan afiliasi seperti PT Sepatim Batamtama, Yayasan Semen Padang (Semen Padang Hospital), PT Radio Gema Karang Putih (Classy FM), PT Bima Sepaja Abadi, serta PT Pasoka Sumber Karya.

Adapun pembagian kontingen sebagai berikut:

1. Kontingen Batu Kapur: Sekretaris Perusahaan, Departemen Bisnis Non Semen & Produk Turunan, Staf Direksi, Yayasan Igasar Semen Padang, dan UPZ Semen Padang.

2. Kontingen Silika: Departemen Pemeliharaan, Internal Audit, PT Igasar, PT Kabau Sirah Semen Padang, PT Pasoka Sumber Karya, serta karyawan penugasan ke SIG beserta unit terkait.

3. Kontingen Tanah Liat: Departemen Infrastruktur & Interplant Logistic, Departemen Penjualan, Unit Sistem Manajemen, Unit Pengelolaan Gudang, dan PT Yasiga Sarana Utama.

4. Kontingen Pasir Besi: Departemen Produksi, Departemen Keuangan, Staff of Portfolio, Unit GRC & Internal Control, dan KKSP.

5. Kontingen Gipsum: Departemen Tambang & PBB, Departemen Project Management Office, Unit Sarana Umum, Dana Pensiun Semen Padang, dan PT Sepatim Batamtama.

6. Kontingen Pozolan: Departemen Rendal Produksi, Departemen Renbangsar, Departemen Human Capital, Yayasan Semen Padang (Semen Padang Hospital), PT Radio Gema Karang Putih (Classy FM), dan PT Bima Sepaja Abadi. (*)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menetapkan Blue Ocean Minang Run (BOMRun) 2026 sebagai salah satu acara utama (main event) dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Event lari berskala nasional yang mengusung konsep sport tourism ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta memperkuat promosi kuliner dan produk unggulan Kota Padang.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers BOMRun 2026 yang digelar di Emado's Padang, Rabu (8/7/2026). Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris BOMRun 2026 Adril Syukri, Ketua Pelaksana BOMRun 2026 Revdi Iwan Syahputra, Wakil Ketua TP-PKK Kota Padang sekaligus perwakilan IKASMAN 3 Sri Hayati, serta Ketua Umum Pelaksana Hari Jadi Kota Padang ke-357 Corri Saidan.

Sekretaris BOMRun 2026, Adril Syukri, mengatakan bahwa penetapan BOMRun sebagai salah satu agenda utama HJK Padang menjadi bentuk kepercayaan sekaligus dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap pengembangan sport tourism sebagai penggerak ekonomi daerah.

Menurutnya, BOMRun tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan wajah Kota Padang yang ramah, indah, dan siap menyambut wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia.

"BOMRun tahun ini menjadi salah satu main event dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang yang ke-357. Kami ingin memastikan event ini menjadi milik seluruh warga Kota Padang. Wajah yang kami tampilkan adalah wajah Kota Padang yang ramah, indah, dan siap menggerakkan seluruh potensi ekonomi daerah," ujar Adril.

Ia menjelaskan bahwa panitia telah merancang konsep kegiatan agar peserta tidak sekadar mengikuti perlombaan, tetapi juga memperoleh pengalaman menikmati destinasi wisata, budaya, hingga kekayaan kuliner Kota Padang dalam satu rangkaian kegiatan.

"Melalui konsep yang matang, kami meng-create bagaimana caranya para pelari bisa mendapatkan pengalaman berolahraga sekaligus berwisata dalam satu hari penuh di Kota Padang. Ini sejalan dengan komitmen Wali Kota untuk menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang ada," tambahnya.

Adril mengungkapkan, animo masyarakat terhadap penyelenggaraan BOMRun 2026 terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini jumlah pendaftar telah mencapai 3.150 peserta atau mendekati target keseluruhan sebanyak 3.500 pelari.

Mayoritas peserta berasal dari Sumatera Barat dengan persentase sekitar 69,55 persen, disusul Provinsi Riau 11 persen, Sumatera Utara 5,83 persen, serta peserta dari berbagai provinsi lainnya di Indonesia. Pendaftaran dijadwalkan ditutup secara resmi pada Jumat, 10 Juli 2026.

Selain mendorong sektor olahraga dan pariwisata, penyelenggaraan BOMRun juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Ribuan peserta beserta keluarga yang datang ke Kota Padang diperkirakan akan meningkatkan tingkat hunian hotel, penggunaan jasa transportasi, serta kunjungan ke pusat kuliner dan destinasi wisata.

Untuk mendukung hal tersebut, panitia bersama Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan kawasan khusus berupa booth komersial yang akan diisi oleh pelaku UMKM lokal. Kehadiran stan tersebut diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus meningkatkan transaksi ekonomi selama rangkaian Hari Jadi Kota Padang berlangsung.

Sementara itu, Ketua Pelaksana BOMRun 2026, Revdi Iwan Syahputra, memastikan seluruh persiapan teknis terus dimatangkan menjelang pelaksanaan lomba pada 9 Agustus mendatang.

Dalam konferensi pers tersebut, panitia sekaligus memperkenalkan berbagai perlengkapan resmi yang akan diterima peserta, mulai dari jersey, medali finisher, nomor dada (BIB), hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya.

"Hari ini kita memperkenalkan jersey resmi yang akan kita pakai, berbagai macam ukuran dan jenisnya. Kami juga memperkenalkan jersey, medali, BIB (nomor dada), dan semua pernak-pernik yang akan digunakan pada puncak acara nanti. Semoga ini menjadi awal menuju suksesnya BOMRun dan suksesnya HJK Padang," kata Revdi.

Ia menambahkan bahwa seluruh kebutuhan logistik peserta telah dipersiapkan agar pelaksanaan lomba dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan sesuai standar penyelenggaraan event lari nasional.

Dukungan terhadap penyelenggaraan BOMRun juga datang dari Wakil Ketua TP-PKK Kota Padang sekaligus perwakilan IKASMAN 3, Sri Hayati.

Ia mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh Pemerintah Kota Padang yang terus memberikan ruang bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala besar.

"Alhamdulillah, dari tahun 2025 sudah jauh lumayan yang ikut mendaftar. Kami berharap melalui panitia HJK, seluruh OPD dapat segera mendaftar karena kegiatan ini didukung penuh Pemko Padang. Ini merupakan suatu apresiasi luar biasa. Dua tahun ini kegiatan kita IKASMAN 3 didukung oleh Pemko Padang. Dan kita terus menjadikan kegiatan ini agenda rutin dan masuk agenda nasional, mudah-mudahan jadi internasional ke depannya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pelaksana Hari Jadi Kota Padang ke-357, Corri Saidan, menegaskan bahwa BOMRun menjadi salah satu kegiatan strategis yang selaras dengan tema Hari Jadi Kota Padang tahun ini, yakni "Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City."

Tema tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat identitas kota sebagai destinasi wisata kuliner dunia sekaligus mendorong upaya memperoleh pengakuan sebagai Kota Gastronomi dari UNESCO.

"Untuk tahun 2026, tema Hari Jadi Kota Padang itu adalah 'Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City'. Ini salah satu bentuk konsistensi dan komitmen kita untuk mewujudkan Padang menjadi kota gastronomi, mendapat predikat atau pengakuan dari dunia yakni UNESCO," ungkap Corri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia BOMRun yang telah mempersiapkan kegiatan sejak awal tahun.

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia BOMRun yang sudah sejak awal Januari sampai saat ini tidak bosan-bosannya untuk mempersiapkan kegiatan. Kami berharap seluruh rangkaian acara dari tanggal 7 hingga 9 Agustus ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sukses," katanya.

Corri menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan seluruh rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357.

Puncak BOMRun 2026 akan digelar pada Minggu, 9 Agustus 2026, dengan titik start dan finish di kawasan Pantai Purus-Danau Cimpago. Rute yang telah disiapkan akan membawa para pelari melintasi sejumlah ikon wisata Kota Padang, seperti Jembatan Siti Nurbaya, Masjid Al-Hakim, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, Pantai Air Manis, kawasan Klenteng, hingga kawasan Kota Tua, sehingga peserta dapat menikmati keindahan panorama alam, sejarah, dan budaya Kota Padang sepanjang lintasan.

Selain BOMRun, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai agenda menarik lainnya dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357, di antaranya Pawai Telong-telong, gowes massal, Festival Selaju Sampan, prosesi Makan Bajamba, hingga pameran produk unggulan daerah.

Melalui penyelenggaraan BOMRun 2026 sebagai salah satu agenda utama Hari Jadi Kota Padang, Pemerintah Kota Padang berharap sport tourism dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Kehadiran ribuan peserta dan wisatawan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan ke destinasi wisata, memperkuat promosi kuliner khas Minang, memperluas pasar bagi pelaku UMKM, sekaligus semakin memperkenalkan Kota Padang sebagai kota yang sehat, ramah wisatawan, dan berdaya saing di tingkat nasional menuju panggung internasasional. (**)

 

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa melalui penyelenggaraan Pelatihan "Pintar PBJ" (Smart Procurement) dengan tema "Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", yang berlangsung di Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Padang tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Bagian PBJ Setda Kota Padang Novalino, serta sebanyak 187 peserta yang terdiri dari 86 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 101 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, mengapresiasi konsistensi Bagian PBJ yang terus menghadirkan forum peningkatan kapasitas bagi seluruh pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki dinamika tinggi dan potensi risiko besar sehingga membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman regulasi yang memadai.

Ia menjelaskan bahwa risiko dalam proses pengadaan dapat muncul pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan.

Oleh sebab itu, setiap pelaku pengadaan dituntut mampu mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini agar dapat dilakukan langkah mitigasi secara tepat.

"Mitigasi risiko bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban (mandatory) demi menghindari keterlambatan kegiatan, kegagalan serah terima, maupun potensi benturan hukum yang dapat merusak integritas tata kelola pemerintahan," tegas Raju Minropa.

Raju juga mengingatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap administrasi dalam setiap tahapan pengadaan.

Menurutnya, kepatuhan administrasi (administrative compliance) merupakan benteng utama dalam menghindari berbagai persoalan hukum maupun temuan pemeriksaan.

Ia menekankan bahwa setiap perubahan pekerjaan maupun kendala yang terjadi selama pelaksanaan kontrak harus terdokumentasi dengan baik melalui mekanisme yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

"Setiap perubahan atau kendala di lapangan harus tercatat resmi dan dituangkan dalam adendum yang akuntabel. Forum Pintar PBJ ini jangan sekadar menjadi rutinitas seremonial, tetapi manfaatkan secara interaktif untuk membedah kasus-kasus riil di lapangan, sehingga target pembangunan Kota Padang dapat terealisasi secara amanah dan bebas dari permasalahan hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Raju berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan belanja pemerintah daerah sehingga setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pelatihan "Pintar PBJ" kali ini menghadirkan narasumber yang berasal dari unsur Inspektorat Kota Padang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta internal Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Padang. Para peserta memperoleh pembekalan mengenai manajemen risiko dalam pengadaan barang dan jasa, identifikasi potensi penyimpangan, penguatan tata kelola kontrak, hingga strategi penyelesaian berbagai persoalan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan.

Selain menjadi forum peningkatan kompetensi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 700.206/INSP/2026 tentang optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan terhadap penyedia barang/jasa pemerintah.

Melalui pelatihan ini, Pemko Padang berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun persoalan hukum dalam pelaksanaan pengadaan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Padang sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Novalino, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 pada DPA-SKPD Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi.

Menurutnya, penyelenggaraan Pelatihan Pintar PBJ merupakan bagian dari strategi berkelanjutan Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat kualitas tata kelola pengadaan sekaligus meningkatkan kompetensi seluruh pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.

"Tujuan utama dari pelatihan Pintar PBJ ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko kepada seluruh pelaku pengadaan. Kami ingin mendorong proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas agar dapat berjalan tepat waktu tanpa hambatan," ujar Novalino.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi terbaru, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 000.3.1/198/BU-PDG/2025 yang menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kota Padang.

Novalino juga mengungkapkan bahwa beberapa bulan sebelumnya pelaksanaan pelatihan sempat diselenggarakan secara daring akibat keterbatasan anggaran.

Meski demikian, kualitas materi dan kompetensi narasumber tetap menjadi prioritas, termasuk pada pelaksanaan pembahasan mengenai dukungan implementasi Wajib Halal Oktober 2026 bersama BPJPH Sumatera Barat yang mendapat respons positif dari para peserta.

Menurutnya, keberlanjutan program Pintar PBJ menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun budaya pengadaan yang profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh PPK dan PPTK di lingkungan Pemerintah Kota Padang semakin memahami pentingnya penerapan manajemen risiko, penguatan kepatuhan administrasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan kontrak.

Dengan demikian, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. (**)

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Khitan Massal Disabilitas Tahun 2026 yang digelar di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sumatera Barat, Majelis Telkomsel Taqwa (MTT) Regional Sumatera Bagian Tengah, Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Irwandi, Kepala Perwakilan IZI Sumatera Barat, Abdul Ghofur, Perwakilan MTT Sumbagteng, Rosady, perwakilan Rumah Sakit Islam Siti Rahmah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Program khitan massal ini dirancang secara khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas dengan pendekatan pelayanan medis yang berbeda dari pelaksanaan khitan massal pada umumnya. Seluruh peserta menjalani proses skrining kesehatan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan medis guna memastikan kondisi kesehatan mereka memenuhi syarat.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang, Irwandi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi salah satu bentuk nyata implementasi semangat Padang Melayani dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan setara bagi masyarakat.

"Khitan massal bagi anak-anak penyandang disabilitas ini dilakukan dengan anestesi umum dan ditangani oleh dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Penanganan tersebut diperlukan karena kondisi peserta tidak memungkinkan menggunakan anestesi lokal seperti pada khitan umumnya," ujar Irwandi.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan khusus tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh tindakan medis yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga proses khitan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Irwandi juga menilai kehadiran program ini memberikan manfaat besar bagi keluarga, khususnya para orang tua yang selama ini memiliki kekhawatiran dalam memberikan layanan kesehatan kepada anak-anak penyandang disabilitas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada IZI dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Pendekatan yang dilakukan kepada orang tua serta jaminan keamanan dalam setiap tahapan pelayanan menjadi bagian dari implementasi Padang Melayani. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan IZI Sumatera Barat, Abdul Ghofur, menjelaskan bahwa Program Khitan Massal Disabilitas telah menjadi agenda tahunan dan pada tahun 2026 memasuki pelaksanaan tahun ketiga dengan dukungan penuh dari Majelis Telkomsel Taqwa (MTT) Regional Sumatera Bagian Tengah.

Ia menyebutkan bahwa program tersebut lahir dari kepedulian terhadap anak-anak penyandang disabilitas yang selama ini masih terbatas memperoleh akses dalam kegiatan khitan massal.

"Program ini kami hadirkan karena anak-anak penyandang disabilitas sering kali belum mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan khitan massal. Melalui kolaborasi bersama MTT Sumbagteng dan para mitra, kami ingin memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan berkualitas," ungkap Abdul Ghofur.

Menurutnya, berbeda dengan khitan massal pada umumnya, seluruh peserta mendapatkan penanganan khusus di rumah sakit oleh tenaga medis profesional serta memperoleh pendampingan dan perawatan pasca tindakan medis.

Pada tahun ini, IZI Sumatera Barat menargetkan sebanyak 25 peserta. Namun hingga pelaksanaan tahap pertama, sebanyak 10 anak telah dinyatakan lolos proses skrining kesehatan dan mengikuti tindakan khitan.

Abdul Ghofur menjelaskan bahwa belum terpenuhinya kuota peserta disebabkan sebagian orang tua memilih menjadwalkan ulang pelaksanaan khitan karena waktunya berdekatan dengan awal tahun ajaran baru.

"Mengingat waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan awal masuk sekolah, sebagian calon peserta memilih menjadwalkan kembali keikutsertaannya agar memiliki waktu pemulihan yang lebih optimal. Karena itu, program ini akan kami lanjutkan hingga kuota terpenuhi. Kami juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki anak penyandang disabilitas untuk mendaftarkan diri melalui IZI Perwakilan Sumatera Barat," jelasnya.

Di sisi lain, Perwakilan MTT Sumbagteng, Rosady, menegaskan bahwa dukungan terhadap program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan.

"Khitan massal disabilitas bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan telah menjadi budaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Selain bidang kesehatan, MTT Sumbagteng sendiri juga secara konsisten mendukung berbagai program pendidikan, keagamaan, dan sosial bersama para mitra strategis," ujarnya.

Rosady berharap sinergi yang telah terjalin bersama IZI, pemerintah daerah, rumah sakit, dan berbagai mitra lainnya dapat terus dipertahankan sehingga manfaat program semakin luas dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perhatian lebih.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Program Khitan Massal Disabilitas Tahun 2026 diharapkan mampu memperluas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, mengurangi beban dan kekhawatiran keluarga dalam memperoleh layanan medis, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, aman, berkualitas, dan berkeadilan di Kota Padang.

Program ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, dan fasilitas pelayanan kesehatan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ke depan, sinergi semacam ini diharapkan terus berkembang untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warga tanpa terkecuali. (**)

Padang – Optimisme menyelimuti suporter Semen Padang FC jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026/2027. Kelompok suporter Spartack menilai manajemen telah menunjukkan keseriusan membangun tim sejak jauh hari, sehingga peluang Kabau Sirah kembali ke Liga 1 terbuka lebar.

Dirijen Spartack, Fintheo Miranda, mengatakan persiapan yang dilakukan manajemen selama sekitar tiga bulan terakhir menjadi salah satu alasan utama tumbuhnya optimisme di kalangan suporter.

“Kami melihat ada keseriusan dari manajemen. Sebelum kompetisi dimulai, persiapan sudah dilakukan lebih awal dengan merekrut sejumlah pemain. Itu membuat kami optimistis Semen Padang FC bisa kembali promosi ke Liga 1,” kata Fintheo.

Menurutnya, optimisme itu bukan hanya karena perekrutan pemain, tetapi juga perubahan pendekatan yang dilakukan manajemen dalam membangun klub.

Fintheo menilai penunjukan Coach Nilmaizar, kembalinya H. Suhatman Imam sebagai penasihat, hingga upaya merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah menjadi bagian dari Semen Padang FC merupakan langkah positif.

“Yang membuat kami yakin adalah perubahan yang dilakukan manajemen. Coach Nilmaizar kembali, H. Suhatman Imam juga diajak bergabung lagi sebagai penasihat. Semua elemen Semen Padang mulai dirangkul untuk berjalan bersama. Persiapan tim juga cukup panjang,” ujarnya.

Mengenai komposisi pemain, Fintheo menegaskan suporter tidak ingin mengintervensi keputusan pelatih. Menurutnya, seluruh pemain yang direkrut merupakan pilihan tim pelatih dan harus mendapat dukungan penuh.

“Tugas kami bukan memilih pemain, tetapi menjadi pemain ke-12. Kami percaya pemain yang ada sekarang adalah pilihan Coach Nilmaizar. Ada pemain berpengalaman dan pemain yang punya kualitas. Kami berharap beliau bisa meramu skuad ini menjadi tim yang solid,” katanya.

Untuk sektor pemain asing, Spartack juga masih menunggu tambahan amunisi. Hingga kini, Semen Padang FC baru memperkenalkan bek asal Montenegro, Igor Cukovic.

“Baru ada satu pemain asing, yaitu Igor. Kami optimistis manajemen masih akan menambah pemain sesuai kebutuhan tim,” ujarnya.

Fintheo juga memastikan dukungan kepada Kabau Sirah tidak akan berkurang meski pertandingan kandang musim ini digelar di Stadion Patriot, Bekasi.

Menurutnya, banyak perantau Minang di wilayah Jabodetabek yang siap memadati stadion. Selain itu, Spartack juga memiliki jaringan koordinator wilayah di berbagai daerah perantauan yang siap menggerakkan suporter.

“Kami tidak akan membiarkan Semen Padang FC berjuang sendirian. Banyak perantau Minang di Jabodetabek, dan Spartack memiliki koordinator wilayah di rantau. Kami yakin jarak bukan menjadi halangan untuk terus memberikan dukungan langsung kepada tim di Stadion Patriot,” tutupnya. (**)

 

SUMBARNET - Pusat Studi Hukum dan Humaniora (PSHH) Meester Yamin Law Center (MYLC) resmi mengeluarkan Legal Opinion (LO) terkait kasus dugaan penggelapan pajak oleh oknum PNS Samsat Kota Solok berinisial HG (48). Dalam LO No. 01/LO/PSHH-MYLC/07/2026 yang dirilis Sabtu (11/7/2026), MYLC tidak hanya menyimpulkan perbuatan HG memenuhi unsur pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk tersangka HG dan korban ZBO.

"Legal Opinion ini kami keluarkan agar publik tahu duduk perkara dan langkah hukum yang tepat. Kami di MYLC menilai kasus ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik. Karena itu kami keluarkan legal opinion sekaligus rekomendasi agar proses hukum berjalan tegas, tapi tetap berkeadilan," tegas Rijal Islamy, Ketua MYLC.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, pada Agustus 2025 ZBO menyerahkan uang Rp7.700.000 kepada HG untuk pajak dan balik nama 2 kendaraan. ZBO menyerahkan Rp4 juta untuk Suzuki Mega Carry BA 8146 MP dan Rp3,7 juta untuk Toyota Yaris BA 1264 PA. Uang tersebut ternyata tidak disetor ke kas negara dan diduga dipakai untuk bayar utang pribadi. Setelah 8 bulan dijanjikan, STNK dan BPKB baru dikembalikan April 2026 tanpa bukti bayar. ZBO lalu melapor 25 Juni 2026 dan HG ditangkap 6 Juli 2026.

Rekomendasi MYLC untuk HG: 

1. Segera mengembalikan kerugian Rp7,7 juta ke rekening penampungan kejaksaan/polres.

2. Berupaya melakukan perdamaian tertulis dengan ZBO. 

3. Kooperatif dalam proses hukum dan didampingi penasihat hukum.

Rekomendasi MYLC untuk ZBO:  

1. Tetap kooperatif sebagai saksi korban dan melengkapi bukti.

2. Mengajukan perhitungan kerugian secara rinci termasuk denda.

3. Segera mengurus administrasi pajak di Samsat resmi agar tidak terkena denda lanjutan.

MYLC menilai HG dijerat Pasal 486 UU 1/2023 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Selain itu terancam ganti rugi dan PTDH sesuai PP 94/2021.

"Jika kerugian dikembalikan dan ada itikad baik, itu bisa jadi pertimbangan meringankan. Tapi proses hukum tetap harus jalan," ujar Rijal.

MYLC juga mengimbau warga agar tidak gunakan jasa calo. Yakni bayar pajak langsung ke Samsat resmi dan minta bukti. Selain pidana 4 tahun, HG juga wajib ganti rugi dan terancam PTDH. Sementara ZBO harus memastikan administrasinya beres," jelas Rijal. 

Tentang MYLC

Meester Yamin Law Center (MYLC) merupakan Pusat Studi Hukum dan Humanuora yang lahir dari komitmen para mahasiswa Fakultas Hukum UMMY Solok untuk belajar dan mengkaji hukum. Menurutnya, MYLC mengedepankan tiga komitmen dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMMY Solok. Yakni, karakter/mental, kompetensi/pengetahuan dan koneksi/jaringan. Dewan Pembina MYLC terdiri dari berbagai praktisi hukum, akademisi, pemerintahan, legislator dan tokoh masyarakat. MYLC memiliki tiga orang Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Dr. Aermadepa, SH, MH, dengan dua Anggota Pengawas, yakni Eri Arianto, SH, MH dan Eko Kurniawan, SH.

"Komitmen kami adalah memiliki karakter atau adab sebagai mahasiswa hukum. Kemudian memiliki kompetensi terhadap pemahaman hukum. Serta memiliki hubungan dengan aparat penegak hukum sebagai officium nobile. Ketiga komitmen ini, menjadi dasar lahirnya MYLC dan berkontribusi ke masyarakat dalam bidang hukum," tegasnya. (*)