PADANG — DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rabu (6/5), di ruang sidang utama Kantor DPRD Sumbar.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Sekretaris DPRD, Maifrizon, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Darul Idris, serta para anggota dewan yang hadir.

Sementara itu, dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut hadir Sekretaris Daerah, Arry Yuswandi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD Sumbar secara resmi menetapkan usul prakarsa terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan regulasi pendidikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.

Perubahan perda ini dinilai penting untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat agar lebih adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan di daerah.

"Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan langkah strategis kita untuk merevitalisas sistem pendidikan di Sumatera Barat agar tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi" ujar Nanda dalam sambutannya.

Melalui penetapan usul prakarsa ini, DPRD berharap pembahasan Ranperda dapat segera dilanjutkan bersama pemerintah daerah sehingga menghasilkan regulasi yang lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan.

"Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumatera Barat mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penquasaan bahasa internasionak dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," harap Nanda Satria.

Lebih dari itu, lanjut Nanda, rancangan Perda ini hadir untuk memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan hukum yang konkret bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulianya. 

"Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, ungqul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi yang kuat bagi lahirnya generasi emas Sumatera Barat yang siap memimpin di masa depan," tutup Nanda. (**)

Oleh : Ake Prima (Mahasiswa Prodi. ILMU HUKUM-Universitas Islam Sumatera Barat)

Sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah kepungan algoritma, saya melihat integrasi nasional kita saat ini sedang diuji oleh arus digitalisasi yang luar biasa deras. Di satu sisi, internet mendekatkan yang jauh, namun di sisi lain, ia justru menciptakan sekat-sekat baru yang membuat kita semakin terkotak-kotak dalam ruang gema atau echo chamber. Tantangan ini bukan lagi soal jarak geografis, melainkan tentang bagaimana menjaga rasa "Indonesia" di tengah gempuran informasi yang seringkali memecah belah ketimbang menyatukan.

Tantangan pertama yang paling terasa adalah krisis identitas nasional. Di media sosial, kita lebih sering terpapar budaya global ketimbang nilai-nilai lokal. Masyarakat sekarang mungkin lebih paham tren TikTok luar negeri daripada sejarah perjuangan bangsanya sendiri. Identitas nasional kita seolah memudar karena kita lebih bangga menjadi bagian dari komunitas digital global yang cair, sehingga rasa memiliki terhadap jati diri bangsa yang berlandaskan Pancasila mulai tergeser oleh gaya hidup yang serba instan dan kebarat-baratan.

Selain itu, ada masalah besar bernama polarisasi digital. Algoritma media sosial cenderung menyuguhkan konten yang hanya sesuai dengan preferensi kita, sehingga kita sulit menerima perspektif orang lain yang berbeda. Hal ini sangat berbahaya bagi integrasi nasional karena memicu sikap intoleransi dan fanatisme sempit. Bukannya berdiskusi secara sehat sebagai satu bangsa, kita justru sering terjebak dalam perang komentar yang tidak produktif dan hanya memperlebar jarak emosional antarwarga negara.

Masalah keadilan sosial juga menjadi isu panas di era ini. Kita melihat adanya kesenjangan digital yang nyata antara mereka yang di kota besar dengan mereka yang di pelosok. Jika akses informasi dan teknologi saja belum merata, bagaimana kita bisa bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ketimpangan ini menciptakan rasa kecemburuan sosial yang jika dibiarkan, bisa menjadi api dalam sekam yang merusak persatuan nasional karena ada kelompok yang merasa ditinggalkan oleh kemajuan zaman.

Selanjutnya, saya merasa bahwa pemahaman kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara mulai timpang di dunia maya. Banyak dari kita yang sangat vokal menuntut hak kebebasan berpendapat, namun seringkali lupa pada kewajiban untuk menjaga etika dan menghormati hak orang lain. Kita merasa bebas menghujat atau menyebarkan hoaks di balik layar gawai, seolah-olah ruang digital adalah ruang tanpa hukum di mana tanggung jawab moral sebagai warga negara tidak lagi berlaku.

Ketidakseimbangan ini diperparah dengan fenomena "jempol lebih cepat dari otak". Budaya literasi digital yang rendah membuat kita mudah sekali terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Saya merasa miris melihat bagaimana sentimen SARA begitu mudah dimainkan oleh aktor-aktor politik atau penyebar hoaks demi kepentingan sesaat. Jika warga negaranya lebih memilih untuk saling menjatuhkan daripada berkolaborasi, maka fondasi integrasi nasional kita jelas sedang berada dalam posisi yang sangat rapuh.

Kita juga perlu menyoroti bagaimana keadilan hukum di era digital seringkali terasa tebang pilih. Kasus-kasus perundungan siber atau pelanggaran UU ITE terkadang hanya menyentuh mereka yang tidak memiliki kuasa, sementara mereka yang kuat seringkali lolos. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum kita. Padahal, integrasi nasional sangat bergantung pada kepercayaan warga negara bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua tanpa terkecuali.

Namun, di tengah segala tantangan itu, saya tetap melihat secercah harapan. Era digital juga memberikan ruang bagi gerakan-gerakan solidaritas yang luar biasa. Kita melihat bagaimana penggalangan dana untuk bencana atau bantuan sosial bisa terkumpul dalam hitungan jam berkat kekuatan media sosial. Ini membuktikan bahwa jiwa gotong royong kita sebenarnya masih ada, hanya saja perlu diarahkan ke jalur yang tepat agar tidak tenggelam dalam kebisingan konten yang tidak bermutu.

Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan narasi persatuan, bukan kebencian. Kita harus menjadi agen literasi digital yang mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana cacian yang memecah belah. Identitas nasional harus kita "branding" ulang agar tetap relevan dan membanggakan di mata dunia internasional melalui karya-karya digital yang kreatif. Kesimpulannya, integrasi nasional di era digital memang menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari masalah identitas hingga keadilan sosial. Namun, tantangan ini bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dengan kedewasaan berpikir dan kecakapan digital. Jika kita mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tetap memegang teguh nilai keadilan, saya yakin Indonesia tetap akan kokoh berdiri meski badai digital terus menerpa. Mari kita mulai dari jempol kita sendiri untuk menjaga keutuhan bangsa ini.

 

SUMBARNET - PT Semen Padang berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi menggelar Training Pemasangan Sepablock bagi 20 tukang pilihan. Pelatihan berlangsung selama lima hari, Senin–Jumat, 4–8 Mei 2026.

Kegiatan yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang itu diikuti peserta rekomendasi Yayasan Buddha Tzu Chi. Pelatihan ini ditujukan untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) yang sedang dibangun yayasan tersebut di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, di kawasan bekas Bumi Perkemahan Pramuka Kota Padang.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari pendekatan holistik perusahaan dalam mengembangkan ekosistem penggunaan Sepablock. Menurutnya, PT Semen Padang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikannya secara optimal di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa inovasi produk yang kami hadirkan dapat diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang kompeten. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap hunian berkualitas berbasis Sepablock dapat terpenuhi secara lebih luas," ujar Win Bernadino, Senin (4/5/2026).

Kepala Unit BIP & Aplikasi PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra, dalam sesi pelatihan memaparkan keunggulan Sepablock secara lebih rinci kepada para peserta. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap karakteristik produk menjadi bekal penting bagi para tukang agar mampu mengaplikasikannya secara tepat dan optimal di lapangan.

Staf Program Pendanaan UMK Unit CSR PT Semen Padang, Yulhelmus, yang turut membuka sekaligus menjadi pemateri pelatihan, mengatakan kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai transfer pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Para peserta dibekali pemahaman mulai dari pengenalan produk hingga teknik dasar pemasangan Sepablock guna memastikan hasil pembangunan yang layak huni, kuat secara struktur, serta tahan lama.

"Pelatihan ini kami rancang agar para tukang memiliki standar kompetensi dalam pemasangan Sepablock, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang tidak hanya kokoh, tetapi juga efisien dan berkelanjutan," ujar Yulhelmus.

Ia menambahkan, pelatihan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi CSR perusahaan dalam memberdayakan masyarakat. "Dengan peningkatan keterampilan yang dimiliki, para tukang diharapkan dapat meningkatkan peluang ekonomi serta berkontribusi pada kesejahteraan keluarga," katanya.

Perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar, mengapresiasi kontribusi PT Semen Padang dalam memfasilitasi pelatihan tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pembangunan huntap.

"Pelatihan ini sangat membantu kami dalam memastikan bahwa pembangunan huntap dapat berjalan lebih cepat dengan kualitas yang terjaga," ungkapnya.

Antusiasme peserta terlihat selama pelatihan berlangsung. Salah seorang peserta, Arya Wiranata, mengaku mendapat pengalaman baru yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensinya.

"Pada dasarnya pemasangan Sepablock mirip dengan bata merah, namun membutuhkan ketelitian pada tahap awal agar hasilnya presisi. Ini ilmu baru yang sangat berharga bagi kami," tuturnya.

PT Semen Padang optimistis, melalui sinergi antara inovasi produk dan kolaborasi lintas sektor, perusahaan dapat terus menghadirkan solusi konstruksi yang efisien, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (*)

 

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang yang baru, Yasril, di Kediaman Resmi Wali Kota, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan Kemenag dalam mendukung program keagamaan sekaligus pembangunan sumber daya manusia di Kota Padang.

Fadly Amran menegaskan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemko Padang dan Kemenag. Ia menyebut, selama ini hubungan yang terjalin telah berjalan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

“Kita berharap sinergi ini terus terjaga dan semakin diperkuat, terutama dalam mendukung berbagai program strategis daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fadly Amran juga menyampaikan pentingnya dukungan Kemenag terhadap Program Unggulan (Progul) Smart Surau yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi surau, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda.

“Program Smart Surau meliputi Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, penyediaan ruang belajar digital dengan WiFi gratis, serta pembaruan kurikulum TQA dan MDTW. Kami berharap Kemenag Kota Padang bersinergi dan berkolaborasi mendukung program ini,” harap Wali Kota.

Sementara itu, Yasril menyampaikan apresiasi atas sambutan Wali Kota Padang. Ia mengungkapkan, dirinya dilantik sebagai Kepala Kantor Kemenag Kota Padang oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat pada 27 April 2026, setelah sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasaman.

“Jajaran Kemenag Kota Padang siap memperkuat sinergi dan melanjutkan kolaborasi dengan Pemko Padang, khususnya menyukseskan Smart Surau dan program penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat,” ujar Yasril, didampingi pejabat struktural Kemenag Kota Padang. (**)

PADANG - Wali Kota Padang, Fadly Amran, selaku Pembina Utama PSP Padang, memberikan motivasi penuh kepada para penggawa Pandeka Minang jelang putaran final Liga 4 zona nasional musim 2025/2026.

PSP Padang melaju ke tingkat nasional setelah tampil impresif dan keluar sebagai juara Liga 4 zona Sumatera Barat. Capaian tersebut menjadi modal berharga menghadapi persaingan yang lebih ketat di level nasional.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, manajer, dan ofisial yang telah mengharumkan nama Kota Padang. Kini saatnya kita membuktikan kemampuan di tingkat nasional,” ujar Fadly Amran saat meninjau pemusatan latihan fisik tim PSP Padang di kawasan Pantai Padang, Senin (4/5/2026).

Turut hadir Ketua Umum PSP Padang, Amril Amin, bersama Ketua Harian Osman Ayub, Pelatih Kepala Joni Efendi, serta jajaran pelatih dan ofisial tim.

Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kejayaan PSP Padang. Ia menargetkan tim ini mampu bersaing di level nasional dan secara bertahap menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“PSP Padang harus menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus representasi generasi emas sepak bola daerah. Target kita jelas, dari Liga 4 menembus hingga Liga 1,” tegasnya bersemangat.

Sementara itu, Pelatih Kepala PSP Padang, Joni Efendi, mengungkapkan persiapan tim terus dimatangkan, baik dari aspek fisik, taktikal, maupun komposisi pemain. Ia menyebut, untuk menambah kedalaman skuad telah menambah lima pemain baru di sejumlah lini.

“Setelah juara, tim hanya libur lima hari, lalu langsung kembali menjalani latihan intensif setiap hari. Pagi difokuskan pada taktikal dan peningkatan skill, sementara sore untuk penguatan fisik,” jelasnya.

Joni menyebut, saat ini skuad PSP Padang diperkuat 24 pemain yang siap diturunkan. Tim juga telah menjalani sejumlah laga uji coba di Kota Padang, sebelum melanjutkan tur tandang menghadapi tim-tim dari luar daerah seperti Sijunjung dan Payakumbuh.

Terkait jadwal kompetisi, mantan pemain PSP Padang era 90-an itu menyebut pihaknya masih menunggu hasil drawing resmi dari PSSI. Namun, berdasarkan informasi awal, putaran nasional diperkirakan mulai bergulir pada awal Juni 2026 mendatang.

“Liga 4 zona nasional akan diikuti sekitar 64 tim dari seluruh Indonesia. Sesuai format kompetisi, delapan tim yang lolos ke babak delapan besar akan otomatis promosi ke Liga 3 musim 2026/2027,” pungkasnya. (**)

Padang — Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan dengan pimpinan perusahaan di Kota Padang, membahas Corporate Social Responsibility (CSR), di Kinol Bistro Padang, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini bertujuan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

Fadly Amran mengungkapkan, saat ini sebanyak 138.299 pekerja telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih terdapat sekitar 232.315 pekerja yang belum terlindungi, terutama dari sektor informal seperti freelancer, pengemudi ojek, tukang bengkel, dan pedagang kecil.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemberi kerja untuk memastikan perlindungan bagi tenaga kerja. Kita tidak ingin mereka yang memiliki resiko tinggi, ketika mereka sakit atau mengalami kecelakaan kerja, tidak mendapatkan perlindungan,” pungkasnya.

Fadly Amran menambahkan, Pemerintah Kota Padang telah mengambil langkah dengan memberikan perlindungan kepada sekitar 10.103 pekerja rentan melalui pembiayaan APBD Kota Padang. Ke depan, Pemerintah Kota Padang menargetkan cakupan ini meningkat menjadi 37.648 pekerja.

“Saya yakin setiap perusahaan memiliki program CSR. Melalui kesempatan ini, saya mengajak agar sebagian dari program tersebut dapat diarahkan untuk membantu perlindungan pekerja rentan di Kota Padang,” pungkas Fadly Amran.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menetapkan target capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ)  Kota Padang sebesar 32 persen dari total pekerja.

“Capaian saat ini berada di kisaran 25 persen, sehingga masih terdapat selisih yang perlu dikejar. Melalui kolaborasi ini, kami mendorong keterlibatan dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam peningkatan cakupan UCJ, salah satunya melalui pemanfaatan dana CSR,” jelasnya. (**)

SUMBARNET - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat turun ke jalan dalam aksi bertajuk Sumbar Melawan untuk memperingati momentum May Day dan Hardiknas. Aksi dimulai dengan long march dari Kantor BPBD Provinsi menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat, membawa berbagai tuntutan terkait kondisi sosial, pendidikan, hingga ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Dalam aksi tersebut, Satria Perdana selaku Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia menyoroti absennya Gubernur setiap kali gelombang aksi berlangsung.

“Sudah bertahun-tahun, setiap ada aksi, Gubernur tidak pernah keluar menemui massa. Ini menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap suara rakyat,” tegas Satria dalam orasinya.

Pendidikan Jadi Sorotan Utama

Mahasiswa menilai kondisi pendidikan di Sumatera Barat semakin memprihatinkan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Satria menyebut pemerintah terkesan abai terhadap berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan.

Ia juga mengkritik wacana penghapusan jurusan pendidikan oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak solutif.

“Lulusan pendidikan memang banyak, tapi apakah solusinya menghapus jurusan? Ini persoalan perencanaan, bukan menyalahkan pendidikan. Ironisnya, negara yang dipenuhi lulusan pendidikan justru dipimpin dengan kebijakan yang tidak mencerminkan nilai pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Isu Buruh dan Outsourcing

Tak hanya pendidikan, isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menyoroti rendahnya kenaikan upah buruh yang disebut hanya sebesar 0,30% selama masa kepemimpinan saat ini.

Seorang perwakilan buruh yang turut hadir dalam aksi menyampaikan bahwa sistem outsourcing semakin menekan kesejahteraan pekerja.

“Outsourcing masih menjadi masalah besar yang belum diselesaikan. Buruh terus berada dalam posisi tidak aman,” ungkapnya.

Kritik Hilirisasi dan Ekonomi Daerah

Dalam sektor ekonomi, mahasiswa menilai pemerintah daerah gagal memaksimalkan potensi unggulan Sumatera Barat seperti gambir, sawit, dan kakao.

Satria menegaskan bahwa hingga kini daerah masih bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.

“Kita punya potensi besar, bahkan dilirik internasional. Tapi kita terus ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Ini kegagalan strategi. Pemerintah harus jemput bola untuk hilirisasi agar membuka lapangan kerja,” tegasnya.

Ketimpangan Infrastruktur dan Daerah 3T

Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu kasus yang diangkat adalah kondisi siswa di SMPN 4 Kapur IX yang harus melaksanakan ujian di atas terpal akibat keterbatasan fasilitas.

“Ini bukan sekadar angka statistik pembangunan. Ini realita yang dialami masyarakat,” ujar salah satu peserta aksi.

Selain itu, mahasiswa menilai penanganan pasca-bencana di Sumatera Barat masih belum optimal dan membutuhkan perhatian serius.

Desakan Tindakan Nyata

Aksi ditutup dengan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih responsif, transparan, dan hadir langsung di tengah masyarakat.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika tidak ada perubahan nyata.

“Kami akan terus turun ke jalan sampai pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar hadir dalam laporan,” tutup Satria. (**)

SUMBARNET - Penonaktifan sementara Fauzaddin dari jabatan Kepala Desa Panggautan oleh Bupati Mandailing Natal (Madina) menjadi pintu masuk bagi pengusutan lebih luas. Berdasarkan dokumentasi resmi yang diterima redaksi, tertanggal 21 April 2026 Bupati Madina resmi menunjuk Muhammad Subhan, MM, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kades guna memulihkan tata kelola pemerintahan desa yang sempat tersendat.

‎

‎Langkah tegas ini diambil menyusul indikasi ketidakpatuhan dalam pertanggungjawaban keuangan desa yang terungkap melalui audit internal Inspektorat. Namun, bagi masyarakat Panggautan, sanksi administratif berupa pemberhentian sementara ini dinilai belum cukup memberikan efek jera tanpa adanya proses hukum yang tuntas.

‎

‎Desakan warga kini beralih ke ranah pidana. Amran, tokoh masyarakat sekaligus pelapor, menyatakan bahwa warga tidak hanya fokus pada realisasi Dana Desa (DD) tahun 2024 yang diduga bermasalah, tetapi juga mulai mengumpulkan bukti-bukti untuk anggaran tahun 2025.

‎

‎"Langkah Bupati menonaktifkan Kades adalah langkah awal. Kami meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina segera melakukan audit investigatif menyeluruh. Kami juga sedang mempersiapkan laporan tambahan terkait dugaan penyimpangan serupa pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2025 agar pola yang sama tidak terulang," tegas Amran.

‎

‎Masyarakat dapat memantau atau melaporkan indikasi serupa melalui platform resmi seperti e-PROWAS Kejaksaan Agung atau mengikuti panduan pelaporan dari Ombudsman RI untuk memastikan aduan memiliki landasan hukum yang kuat.

‎

‎Junaidi, aktivis pers yang turut mengawal kasus ini, menekankan bahwa keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah satu-satunya jalan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga Panggautan.

‎

‎"Fungsi kontrol sosial kami jalankan agar uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan segelintir oknum. Kami akan terus mendesak Kejari Madina untuk transparan dalam menangani kasus ini," ujar Junaidi.

‎

‎Hingga saat ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggautan masih belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan mandegnya fungsi pengawasan internal mereka yang menyebabkan kasus ini mencuat ke publik.

‎

‎Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan semangat penegakan hukum yang objektif, status penonaktifan Fauzaddin saat ini merupakan prosedur untuk mempermudah jalannya evaluasi. Seluruh pihak tetap diimbau untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk bekerja hingga mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan nanti. (**)

PADANG – DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sumbar, Selasa (5/5/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri, didampingi Wakil Ketua Nanda Satria.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, rapat dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, bersama jajaran OPD terkait.

Paripurna ini menjadi tahapan penting dalam proses penguatan peran pemerintah daerah terhadap perusahaan perseroan daerah, khususnya dalam mendukung fungsi penjaminan kredit bagi pelaku usaha di Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengungkapkan, Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sumatera Barat, selama ini dinilai telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan. 

“Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000 kepada PT Jamkrida,” ujar Evi Yandri.

Melalui penyertaan modal tersebut, diharapkan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumbar dapat semakin optimal dalam memberikan jaminan kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keputusan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat perekonomian Sumatera Barat secara berkelanjutan.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengatakan penguatan permodalan PT Jamkrida Sumbar dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Sumbar. 

“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat PT Jamkrida Sumbar, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur Mahyeldi.

Ia mengapresiasi keberpihakan DPRD terhadap penguatan alternatif pembiayaan bagi UMKM lokal. Itu ditandai dengan menyetujui Perda tentang penyertaan modal untuk PT Jamkrida Sumbar.

Menurutnya, langkah tersebut membuka peluang besar bagi Jamkrida untuk berkembang lebih jauh, memperluas cakupan dan termasuk menjalin kerja sama dengan daerah lain.

“Banyak peluang yang harus kita tangkap, bahkan provinsi tetangga ingin bekerja sama. Selama ini terbatas karena modal, sekarang sudah terbuka ruang itu,” ujarnya.

Mahyeldi menyebut, Jamkrida Sumbar selama ini menunjukkan kinerja yang baik dan profesional. Itu ditandai dari sejumlah prestasi tingkat nasional yang telah diperolehnya.

“Jamkrida kita ini termasuk yang terbaik. Tinggal penguatan modal agar lebih leluasa bergerak dan bisa memberikan dividen lebih besar untuk daerah,” katanya.

Mahyeldi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera bergerak menindaklanjuti, setelah Ranperda ini resmi ditetapkan menjadi Perda. Agar manfaatnya juga dapat segera dirasakan masyarakat.

“Harus segera diimplementasikan, supaya target peningkatan ekonomi dan PAD bisa tercapai,” tegasnya. (**)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi sebagai solusi strategis mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Andre menyebut progres pembangunan tol tersebut terus menunjukkan perkembangan positif. Ia bahkan turun langsung memastikan kelanjutan proyek dengan bertemu sejumlah pemangku kepentingan.

Pada Selasa, (5/5/2026), Andre bertemu langsung dengan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, serta Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro. Pertemuan tersebut membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis itu berjalan sesuai target.

“Pertemuan ini membahas perkembangan terbaru sekaligus memastikan proyek strategis ini berjalan sesuai target,” ujar Andre.

Menurutnya, pembangunan tol tidak sekadar menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Jalan tol ini bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga membuka akses, mempercepat mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Sumatera Barat,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci agar proyek tersebut segera rampung dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis proyek ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi ekonomi Sumatera Barat tengah menghadapi tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 4,36 persen. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar lima persen.

Perlambatan ini dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk bencana banjir bandang dan longsor yang melanda 16 kabupaten dan kota. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, terutama jalan, sehingga distribusi barang terganggu dan aktivitas pasar tidak berjalan optimal.

Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pedagang dan petani. Pedagang mengalami keterlambatan distribusi barang ke pasar, sementara petani kesulitan menjual hasil panen akibat akses yang terhambat.

Andre menilai percepatan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi menjadi langkah penting untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah. Ia optimistis, dengan konektivitas yang lebih baik, distribusi barang akan kembali lancar dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih cepat. (***)