SUMBARNET - Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumatera Barat melalui Kasubdit I, Kompol Lija Nesmon mengecam keras peristiwa penyiraman air keras terhadap seorang aktivis di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kompol Lija Nesmon menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan perbuatan keji yang tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil.

“Peristiwa ini sangat kita sesalkan. Saat ini pihak kepolisian sedang bekerja keras untuk mengungkap siapa pelaku di balik tindakan tersebut,” ujar Kompol Lija Nesmon.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan silaturahmi sekaligus Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kekerasan Terhadap Aktivis, Ancaman Terhadap Demokrasi dan Kebebasan Sipil” bersama awak media yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Senin malam (16/3/2026) di salah satu kafe di Kota Padang.

Dalam diskusi tersebut, Kompol Lija Nesmon juga menegaskan komitmen kepolisian untuk mengusut kasus kekerasan terhadap siapa pun, termasuk aktivis, karena hal tersebut berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Penasehat Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Novrianto Ucok menyatakan dukungannya terhadap upaya Polri dalam mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.

Menurutnya, masyarakat diharapkan tidak mudah terpancing oleh berbagai isu yang beredar di media sosial maupun ruang publik yang dapat memperkeruh situasi.

“Kita mendukung kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan profesional. Masyarakat juga diharapkan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar, karena hal itu justru dapat menghambat proses pengungkapan kasus,” ujar Novrianto.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif agar proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik hingga pelaku dapat segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (**)

PESISIR SELATAN - Lisda Hendrajoni, anggota Komisi VII DPR RI, mengimbau para pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, untuk membangun Ekosistem Halal, upaya peningkatan usaha melalui sertifikat halal, Senen (16/3/2026).

"Ini (Kegiatan) sangat penting, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat, terhadap produk yang dikonsumsi setiap hari, sekaligus berkaitan dengan masa depan UMKM," ucap anggota Fraksi Nasdem ini, di salah satu hotel di Sago, Painan, dalam rilis dikirim, Senin siang.

Gelaran Kegiatan Temu Wicara Pengawasan Terhadap Lembaga, Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Deputi Bidang Pembinaan & Pengawasan Jaminan Produk Halal, Kemenag RI,  dalam rangka Sosialisasi Jaminan Produk Halal.

Kegiatan ini diikuti oleh seratusan pelaku UMKM di kabupaten tersebut, yang tersebar di 15 Kecamatan.

Lisda Hendrajoni menerangkan, Indonesia adalah negara, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

"Artinya, kebutuhan terhadap produk halal sangat besar," ujarnya.

Namun, lanjut dia, saat ini, kebutuhan tersebut tidak hanya untuk masyarakat Indonesia saja.

Sebab, di dunia internasional saat ini, industri Halal, justru sudah berkembang dengan pesat.

"Produk halal, tidak lagi dipandang sebagai kewajiban agama. Tetapi, juga menjadi standar kualitas kebersihan, dan kepercayaan konsumen," ucap Lisda Hendrajoni.

Karena itu, sebut dia lagi,  pemerintah menghadirkan kebijakan Jaminan Produk Halal.

Kebijakan ini, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal dibawah Kementerian Agama.

Tujuannya jelas, yakni memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa produk yang beredar, benar - benar halal, dan aman, untuk dikonsumsi.

Banyak pelaku usaha bertanya: Apakah Serifikat Halal penting bagi UMKM ? 

"Jawabannya: tentu sangat penting," ujar Lisda Hendrajoni.

Karena, sertifikat halal akan memberikan beberapa manfaat besar bagi pelaku usaha, antara lain: 

Meningkatkan kepercayaan konsumen, 

Meningkatkan nilai jual produk, 

Memperluas akses pasar, dan 

Membuka peluang untuk masuk ke pasar yang lebih besar.

Pemerintah, juga memahami bahwa banyak UMKM memiliki keterbatasan, baik dari sisi biaya maupun informasi.

Oleh karena itu, pemerintah melahirkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

"Agar UMKM, dapat memperoleh sertifikat halal, dengan lebih mudah," ucap Lisda Hendrajoni.

Namun sebenarnya, yang ingin kita bangun bukan hanya sekadar sertifikat halal saja. 

"Yang ingin kita bangun, adalah ekosistem halal," ujarnya lagi.

Ekosistem halal berarti, seluruh proses usaha berjalan dengan baik. 

Mulai dari: bahan baku yang halal, proses produksi yang bersih, sertifikat halal, distribusi yang baik, serta pengawasan yang berjalan dengan benar.

Jika ekosistem ini terbentuk dengan baik, maka UMKM kita akan semakin kuat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Komisi VIII DPR RI memiliki peran penting, dimana selaku wakil rakyat, jelas memiliki fungsi pengawasan, terhadap program - program yang dijalankan pemerintah.

"Termasuk program Jaminan Produk Halal, yang dilaksanakan oleh BPJPH," ucap Lisda Hendrajoni.

Ada beberapa hal yang akan terus didorong Komisi VII DPR RI, dalam program ini: 

Pertama: mendorong agar sertifikasi halal semakin mudah diakses oleh UMKM terutama usaha kecil di daerah.

Ke-dua: memastikan produk sertifikasi halal gratis, benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha mikro dan kecil.

Bukan hanya di kota besar tapi kini sudah sampai di daerah.

Ke-tiga: memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian terhadap kehalalan produk.

Ke-empat: mendorong terbentuknya ekosistem halal yang kuat dimana UMKM dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih baik.

Karena bagi Komisi VII DPR RI, penguatan UMKM, bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian Bangsa.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini para pelaku UMKM semakin memahami pentingnya: menjaga kualitas produk, menjaga kebersihan proses produksi, dan mengurus sertifikat halal bagi usaha," ujarnya lagi.

Karena usaha kecil, yang dikelola dengan baik hari ini, bisa menjadi usaha besar di masa depan.

"Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat membangun Ekosistem Halal yang kuat, sehingga UMKM kita semakin maju, dan masyarakat semakin sejahtera," tegas Lisda Hendrajoni. (*)

 

Padang - DPRD Provinsi Sumatera Barat pertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang 2025 dalam rapat paripurna LKPJ, Senin (16/3/2026). Sorotan tajam diarahkan pada tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, serta dampak bencana yang dinilai belum ditangani secara optimal.

Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy langsung dihadapkan pada ujian berat. Rentetan bencana banjir bandang dan longsor di 16 kabupaten/kota bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat.

Dampaknya terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat ke angka 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mencerminkan belum kuatnya strategi pemulihan ekonomi daerah, terutama pascabencana.

Di saat bersamaan, ruang fiskal daerah semakin menyempit. Efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat mempertegas tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.

Meski angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen dan menjadi salah satu capaian positif, DPRD menegaskan bahwa indikator tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam forum paripurna.

DPRD pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah lebih dalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar administratif, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar: pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.

Evaluasi ini menegaskan satu hal: capaian yang ada belum cukup kuat untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah. (*)

 

SUMBARNET - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melantik tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2029 di Auditorium Gubernuran, Senin (16/3/2026). Pelantikan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, serta tamu undangan lainnya.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 555-51-2026 tentang Penetapan Komisioner KPID Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026–2029. Dalam ketentuan tersebut, masa jabatan anggota KPID ditetapkan selama tiga tahun. Adapun tujuh komisioner yang dilantik adalah Nofal Wiska, Jimmy Syah Putra Ginting, Yusrin Trinanda, Riki Chandra, Jonnedi, Yogi Afriadi, dan Oldsan Bayu Pradipta.

Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan bahwa KPID memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas penyiaran di ruang publik, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dan media yang semakin pesat.

“Perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat. Karena itu, peran KPID menjadi sangat penting untuk memastikan penyiaran tetap sehat, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Ia juga mengingatkan para komisioner untuk senantiasa menjaga independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tantangan dunia penyiaran saat ini tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada kualitas konten yang harus tetap sejalan dengan nilai agama, budaya, serta kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat.

Mahyeldi berharap para komisioner yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kepada seluruh Komisioner KPID yang dilantik, Gubernur Mahyeldi menyampaikan ucapan selamat. Ia berharap mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan penyiaran yang sehat, berkualitas, serta mencerdaskan bagi masyarakat Sumbar.

Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Amin Shabana menyampaikan KPID sebagai perpanjangan tangan KPI di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ekosistem penyiaran berjalan sesuai regulasi serta kepentingan publik.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan sekaligus peningkatan literasi media di tengah masyarakat, seiring semakin kompleksnya perkembangan dunia penyiaran dan informasi.

"Tantangan kedepan akan semakin berat, mari kita bahu membahu menjaga ekosistem penyiaram berjalan sesuai regulasi,"tegasnya.

Amin juga mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam mendukung pelaksanaan tugas KPID. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan KPID dapat terus ditingkatkan guna menghadirkan siaran yang berkualitas, berimbang, serta tetap menjaga nilai-nilai lokal di tengah arus globalisasi informasi. (adpsb/rmz/bud)

Kota Pariaman, SUMBAR NET - Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan, mulai dari lintas sektor, beberapa kepala dinas tingkat provinsi Sumbar yang tergabung dalam Tim Safari Ramadhan (TSR) Provinsi Sumatera Barat dan melaksanakan iktikaf dan Sholat Subuh berjamaah sekaligus memberikan tausyiah di Masjid Al Hidayah Desa Tanjung Sabar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Senin (16/3) dinihari.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan rombongan yang telah berkenan hadir dan menyalurkan bantuan untuk masyarakat kota pariaman, dalam rangkaian kunjungan TSR Pemprov Sumbar, mulai dari kemaren siang sampai pagi hari ini,” ungkapnya.

Yota Balad menyebutkan bahwa dengan adanya TSR Provinsi Sumbar akan terjalin silaturahmi antara pemerintahan provinsi dengan pemerintah kota Pariaman, sehingga berbagai aspirasi dan keinginan  dari masyarakat dapat tersampaikan.

“Membangun Kota Pariaman memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder dan partisipasi masyarakat, kita di Kota Pariaman mempunyai berbagai Program Unggulan untuk mencapai visi dan misi kami, apabila tidak didukung semua pihak, kami yakin berbagai program tersebut tidak akan dapat terlaksana,” tutupnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menjelaskan bahwa kunjungan TSR ini dalam rangka memperkuat hubungan antara Pemerintah dengan msayarakat yang ada di Sumbar, salah satunya Kota Pariaman, dan kegiatan ini tekah dimulai dari kemaren siang sampai pagi hari ini, ujarnya.

“Kita di Provinsi Sumbar telah menyusun rangkaian kegiatan Tim Safari Ramadan di Kota Pariaman, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Buka Bersama, Tarawih, iktikaf, bedah rumah sampai subuh berjamaah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sinergitas antara Pusat, Provinsi Sumbar sebagai perpanjang tanganan pusat di daerah dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar, harus selalu terjaga dengan baik, sehingga semua kegiatan yang ada di pusat, selaras dengan kegiatan yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar, ucapnya.

“Selanjutnya saya berpesan untuk kepada anak-anak kita, ulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA, harus bisa memakmurkan masjid dan mushlola dan membawa generasi muda lebih dekat kepada Allah SWT dan Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumbar 2 Periode ini turut menekankan pentingnya iman dan akhlak sebagai bekal utama dalam membangun masa depan daerah, karena generasi muda inilah nantinya yang akan menggantikan tongkat estafet kepemimpinan daerah selanjutnya, tuturnya mengakhiri.

Pada kesempatan tersebut, Orang nomor satu di Provinsi Sumatera Barat ini juga menyerahkan bantuan sebesar Rp. 25 juta rupiah serta 40 buah Alquran ditambah dari Kepala Sekolah SMA/SMK/SMP/SLB di Kota Pariaman sebesar Rp. 1,5 juta rupiah untuk Pengurus Masjid.

Turut Hadir kunjungan TSR Pemprov Sumbar ini Ketua DPRD Kota Pariaman yang juga mengimami Sholat subuh Berjamaah Muhajir Muslim, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Bank Nagari Cabang Pariaman Budi R Setiawan, Staf Ahli, beberapa Kepala OPD dan Kabag di lingkup Pemko Pariaman. (Emdewe)

Padang Pariaman, SUMBAR NET - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat mengapresiasi kehadiran Tim Safari Ramadhan PW DMI Sumbar serta bantuan yang diberikan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan kita dalam membangun serta memakmurkan masjid, terlebih bagi masjid yang terdampak bencana.

Hal tersebut dikatakan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika menerima kunjungan Tim Safari Ramadhan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Sumatera Barat di Masjid Raya Lubuak Bareh, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Minggu (15/3) malam.

Ia juga berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk terus bergotong royong dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Lubuak Bareh.

Rombongan PW DMI Sumbar dipimpin langsung oleh Ketua PW DMI Sumbar, Prof. Ganefri, Ph.D. Turut hadir dalam rombongan Wakil Ketua PW DMI Sumbar Dr. Ir. Krismadinata, ST, MT yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), bersama jajaran pengurus PW DMI Sumatera Barat lainnya.

Kegiatan diawali dengan buka puasa bersama di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda Safari Ramadhan ke . 

Dalam kesempatan tersebut, PW DMI Sumbar menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp20 juta untuk mendukung pembangunan Masjid Raya Lubuak Bareh yang sebelumnya terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir tahun lalu.

Sementara itu, masyarakat dan pengurus Masjid Raya Lubuak Bareh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan serta bantuan yang diberikan oleh PW DMI Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Warga menilai kehadiran rombongan Safari Ramadhan ini tidak hanya membawa bantuan materi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian dan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang berupaya membangun kembali masjid kebanggaan mereka pascabencana.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut diakhiri dengan tausiyah keagamaan dan shalat tarawih berjamaah, yang diikuti oleh masyarakat setempat bersama rombongan PW DMI Sumbar dan jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (Emdewe)

SUMBARNET - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah. 

Namun demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Nevi menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan. 

Selain itu, lanjut Nevi, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun politisi PKS ini mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan. 

"Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan," katanya.

 Selain itu, lanjutnya,  pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.

Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Ia menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.

“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan. 

"Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan," tutup Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET - DPD Partai Golkar Kota Padang menggelar buka bersama, pada Minggu (15/3/2026) bertempat di kantor jalan Kampung Nias Padang.

Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an dan artinya. Dilanjutkan dengan laporan panitia oleh Erianto Mahmuda.

Erianto mengatakan, "partai Golkar Padang setiap tahun rutin menggelar buka bersama dengan sebanyak 25 anak yatim dan memberikan santunan," katanya.

"Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian partai Golkar Padang antar sesama, dan juga kepada para kader yang telah berbuat banyak selama ini," katanya.

Erianto berharap agar Partai Golkar Padang tetap kompak, manjaga solidaritas dan yang terpenting bisa menghantarkan ketua DPD Partai Golkar Padang Iqra Chissa Putra mejadi walikota kedepannya.

Hadir Sekretaris Helmi Musim mewakili ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumbar Khairunas, anggota fraksi Golkar DPRD Padang dan jajaran pengurus kecamatan se Kota Padang, tampak juga sekretaris panitia Erizal dan bendahara Buya Zulhardi Latif.

Dalam sambutannya Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Iqra Chissa Putra memberi apresiasi kepada panitia atas terlaksananya dengan sukses acara berbuka puasa ramadhan tahun ini.

"Partai Golkar kota Padang membuktikan bahwa persoalan dan dinamika politik tidak menyurutkan semangat, sehingga pada hari ini kita kelurahan besar Golkar Padang bisa berbuka bersama," katanya.

Iqra meminta kepada jajaran pengurus dan kader agar tetap mengedepankan kekeluargaan dan solidaritas.

"Ini adalah modal untuk menghadapi pertarungan politik pada tahun 2029 mendatang, ini sudah masuk puasa tahun kedua setelah pileg, tinggal 3 ramadhan lagi menuju 2029, tentunya pada saat ini kita harus persiapkan diri," ujar wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar itu.

Iqra Chissa Putra berharap agar  pengurus Golkar Padang dari sekarang harus mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan.

"Menyusun pengurus yang betul - betul memiliki nafsu untuk menaikan suara golkar di kota Padang, dan menargetkan setiap dapil harus mendapatkan suara maksimal, insha Allah partai Golkar selalu jaya, dan menjaga keharmonisan kita bersama," harapnya.

Pada kesempatan serupa, ketua DPD Golkar Sumbar dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Helmi Musim menyebut, "saya meminta agar setiap DPD partai Golkar kabupaten dan kota mengadakan kegiatan yang positif, yakni dengan memberikan santunan kepada anak yatim," sebutnya.

Helmi Musim juga menyampaikan permintaan maaf Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Khairunas karna berhalangan hadir.

"Ketua menyampaikan apresiasi untuk DPD Golkar Padang, dan beliau titip salam kepada seluruh seluruh pengurus dan kader karena telah sukses menggelar pelaksanaan musda terbaik dari 19 kabupaten kota di Sumbar," ujarnya.

Ia mengingatkan kepada seluruh keluarga besar partai Golkar agar tetap semangat dan mempertahankan solidaritas.

"Jangan sampai memberikan citra yang tidak baik ditengah masyarakat, setiap pengurus harus menjadi tauladan, sikap dan tauladan itulah menjadi acuan pengurus kedepannya," tutup Helmi. (AdF)

 

Pasaman Barat - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di MAM Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu (14 Maret 2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Nagari Batahan Ilham Deta, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Yuldhy Dharma Putra, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat yang antusias mengikuti sosialisasi.

Dalam kesempatan itu, Ali Muda menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen. 

Menurutnya, Perda Nomor 21 Tahun 2018 hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui haknya sebagai konsumen dan tidak mudah dirugikan dalam transaksi barang maupun jasa,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk, mulai dari memperhatikan kualitas barang, label, masa kedaluwarsa, hingga legalitas produk yang beredar di pasaran.

Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli Muda dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan bahwa konsumen memiliki peran penting dalam menciptakan perdagangan yang sehat.

Menurutnya, masyarakat perlu menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari produk yang tidak memenuhi standar.

“Konsumen harus cerdas dan pintar dalam memilih produk dan jasa. Perhatikan informasi produk, kualitas, serta pastikan barang yang dibeli aman dan sesuai standar,” jelasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan konsumen serta mampu menjadi konsumen yang kritis, cerdas, dan bijak dalam melakukan transaksi di pasar.(**)

Deli Serdang – Perang terhadap narkoba kembali diperlihatkan secara nyata oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Deli Serdang. Dalam razia besar-besaran di sejumlah tempat hiburan malam (THM), Minggu (15/3/2026) dini hari, petugas menemukan pengunjung dan seorang biduan yang positif menggunakan narkoba.

Operasi yang berlangsung sejak pukul 00.30 WIB hingga 04.30 WIB tersebut dipimpin langsung Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol. Dr. Josua Tampubolon, S.H., M.H., dengan melibatkan 35 personel BNNK Deli Serdang.

Razia ini merupakan bagian dari operasi serentak yang dilaksanakan seluruh BNN Kabupaten/Kota di wilayah BNN Provinsi Sumatera Utara untuk menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, terutama di tempat hiburan malam yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi transaksi dan konsumsi narkoba.

Selain penindakan narkoba, razia ini juga merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bupati Deli Serdang Nomor 500.13/1182 Tahun 2026 tentang imbauan penutupan sementara tempat hiburan umum pada momentum hari besar keagamaan.

Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap para pengunjung maupun pekerja tempat hiburan.

Di GM Cafe, petugas memeriksa 20 orang dan mendapati satu orang pengunjung yang hasil tes urinenya positif mengandung zat THC.

Temuan lebih mengejutkan terjadi di Sean Cafe, di mana dari pemeriksaan terhadap 20 orang, petugas menemukan seorang biduan yang dinyatakan positif Methamphetamine atau sabu.

Sementara itu, sejumlah tempat hiburan malam lainnya seperti Hip Hop Karaoke, Are Cafe, Valentine Karaoke, DEC (Hotel Deli Indah), dan NGM Cafe diketahui dalam kondisi tutup saat tim melakukan pengecekan.

Namun razia tidak berjalan mulus. Situasi sempat memanas ketika petugas melakukan pemeriksaan di Sean Cafe.

Diduga, pihak pengelola tempat hiburan berupaya menghalangi jalannya pemeriksaan dengan mematikan lampu dan menutup portal akses keluar lokasi, seolah mencoba menghambat proses razia yang sedang berlangsung.

Bahkan, sejumlah orang juga diduga sengaja dipanggil untuk berkumpul guna menghalangi petugas yang hendak membawa seorang biduan yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Meski sempat terjadi ketegangan, tim BNNK Deli Serdang yang dipimpin langsung Kepala BNNK berhasil mengendalikan situasi secara cepat dan profesional.

Petugas akhirnya berhasil mengamankan biduan tersebut untuk dibawa ke Kantor BNNK Deli Serdang guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut serta asesmen.

Razia yang berlangsung hingga menjelang subuh itu menjadi pesan keras bahwa perang terhadap narkoba di Deli Serdang tidak akan berhenti.

BNNK Deli Serdang menegaskan, tempat hiburan malam tidak boleh menjadi sarang peredaran narkotika, apalagi menjadi ruang yang merusak masa depan generasi muda.

Operasi ini sekaligus menjadi peringatan tegas bagi siapa pun yang mencoba bermain dengan narkoba di wilayah Deli Serdang: tidak ada ruang aman bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. (**)