Sumbar Net

SUMBARNET - Proses pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 011 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang untuk periode 2026-2031 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis. Acara yang digelar dengan penuh kekeluargaan ini dipimpin oleh panitia yang diketuai oleh Jhonofa dan sekretaris Rio Putra. Dari hasil pemilihan, Firman Wanipin berhasil memperoleh suara terbanyak, yakni 51 suara, dan resmi terpilih sebagai Ketua RW 011.

Lurah Gunung Sarik, Agusman, menyampaikan ucapan selamat kepada Firman Wanipin atas terpilihnya sebagai Ketua RW 011. Ia berharap Firman dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mampu bekerja sama baik dengan para ketua RT di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik. “Selamat kepada Firman Wanipin, jurnalis Rakyat Sumbar sebagai Ketua RW 011 yang baru. Mari kita bangun sinergitas demi mendukung program-program Walikota Padang, khususnya menciptakan lingkungan Kelurahan Gunung Sarik yang bersih, sehat, dan bebas permasalahan sampah,” ujar Agusman beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Agusman mengapresiasi pelaksanaan pemilihan yang berlangsung sangat demokratis dan teratur. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama Ketua Panitia Jhonofa beserta anggota yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. “Keberhasilan pemilihan ini tidak lepas dari kontribusi aktif warga dari RT 01, RT 02, dan RT 03. Selamat bekerja dan berkoordinasi dengan baik kepada Ketua RW 011 terpilih. Semoga semua usaha menjadi amal yang diridhai,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 011 terpilih, Firman Wanipin, mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh Lurah, Ketua LPM Gunung Sarik, Forum RT/RW, Pengurus Mushala Nurul Ikhlas, panitia pemilihan, serta seluruh warga RW 011. Ia menegaskan bahwa keberhasilan organisasi RW tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan perangkat RT yang solid.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan kami dalam menjalankan program dan tugas sangat bergantung pada dukungan dan doa dari seluruh warga RW 011. Kami berkomitmen untuk menjadikan RW ini sukses dalam menjalankan program dan kegiatan Walikota Padang melalui koordinasi dengan Lurah,” ujarnya optimis.

Firman juga mengajak seluruh perangkat RT untuk bersama-sama bersinergi guna mewujudkan harapan warga RW 011 secara tepat sasaran dan efektif. Ia mengungkapkan rencana segera melakukan koordinasi internal untuk membentuk perangkat RW serta menghimpun program kerja yang selaras dengan kebutuhan RT dan warga.

Pemilihan RW 011 yang sempat diwarnai dengan proses dengar pendapat dan debat calon ini akhirnya berjalan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Dari tiga calon yang bertarung, yaitu Indra Budiman (nomor urut 1) meraih 8 suara, Firman Wanipin (nomor urut 2) memperoleh 51 suara, dan Sutan Badril (nomor urut 3) mengumpulkan 7 suara.

Dengan terpilihnya Firman Wanipin sebagai Ketua RW 011, warga Kelurahan Gunung Sarik berharap suasana lingkungan semakin kondusif dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal demi kesejahteraan bersama. (Fwi)

SUMBARNET - Kerusakan lingkungan dan kerugian potensial bagi negara menjadi sorotan setelah sebuah koalisi yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), elemen pengawas masyarakat, serta institusi media massa di Sumatera Selatan mengajukan laporan resmi terkait dugaan pengeboran sumur minyak bumi secara tidak sah di Desa Tanjung Laut, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.

Laporan resmi tersebut disampaikan ke Kantor Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan pada hari Selasa (24/02/2026), yang langsung diterima oleh Ipda Yunus Panit IV Subdit I dan AIPDA Arie Febriyanto.

Koalisi menyatakan bahwa aktivitas ilegal drilling tersebut diduga didorong oleh pejabat terkait Perumda Sei Sembilang berinisial AH beserta dua orang anak buahnya yang bernisial D dan SMN.

Bahkan, Direktur Utama Perumda Sei Sembilang, Heryadi, telah mengakui bahwa tim pelaksana lapangan yang melakukan pengeboran merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan daerah tersebut.

"Meskipun demikian, hingga saat ini belum diperoleh izin operasional resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia," ujar Budi Rizkiyanto sebagai perwakilan koalisi dalam keterangannya.

Praktik pengeboran ilegal ini disebut bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan sistemik yang memberikan dampak negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Koalisi yang terdiri dari enam pihak meliputi Budi Rizkiyanto (LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air/Gempita), Suryadi (Itung) (Ketua Watch Relation Of Corruption/WRC PAN-RI Banyuasin), Dodiansah (Sekretaris Jenderal Lembaga dan Media KPK-TIPIKOR Muara Enim), Nurdiansyah Alam (Anggota Tim Intelijen Rampas Setia 08 Sumsel), Martodo (Perwakilan Media Bongkarpost Group), dan Deni Wijaya (Perwakilan Media Group Tipikor Investigasi).

Laporan ini didasarkan pada sejumlah dasar hukum relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (diamandemen 2025) yang menetapkan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 50 miliar, serta beberapa peraturan lainnya terkait lingkungan hidup dan hukum pidana.

Dalam laporannya, koalisi juga menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut aspek hukum pidana, tetapi juga menjadi pertanyaan besar terkait integritas sistem tata pemerintahan di tingkat daerah.

Mereka mengajukan tiga permintaan utama agar Kapolda Sumsel melakukan penyelidikan menyeluruh dan penindakan hukum yang tegas, memastikan pengembalian kerugian negara, serta memberikan tanggapan tertulis terkait tindak lanjut.

"Kami sebagai pihak pelapor siap memberikan dukungan penuh berupa informasi tambahan dan data pendukung lainnya selama proses penyelidikan berlangsung," katanya.

"Semua informasi yang kami sampaikan telah melalui verifikasi menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," pungkas Budi Rizkiyanto.

Senada dengan itu, Nurdiansyah Alam menyatakan akan terus mengawal agar kasus ini tuntas.

Suryadi (Itung) dari WRC PAN-RI akan terus memantau hingga ke lokasi, sementara Dodiansah dari Lembaga KPK TIPIKOR Muara Enim akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Deni Wijaya dan Martodo dari media menyampaikan akan terus mengawal dengan pemberitaan dan memberikan update berkala.

Koalisi berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas, dengan harapan kasus ini dapat menjadi contoh bagi pencegahan praktik serupa di masa mendatang.

Mereka berharap penindakan yang tegas dapat memberikan keadilan bagi masyarakat lokal dan melindungi kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup di wilayah Banyuasin. (DW)

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa rencana pemerintah melalui PT Agrinas untuk mengimpor mobil operasional bagi Koperasi Merah Putih perlu ditelaah secara cermat dan hati-hati.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi industri otomotif nasional yang saat ini memiliki kapasitas produksi signifikan, baik untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Nevi menyampaikan bahwa sepanjang kebutuhan dan spesifikasi teknis kendaraan yang dimaksud tersedia di dalam negeri, maka industri nasional harus menjadi pilihan utama.

Politisi PKS ini menilai, berbagai pabrikan otomotif yang beroperasi di Indonesia telah memiliki fasilitas manufaktur dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi nasional semakin kompetitif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

“Prinsip dasarnya adalah kebutuhan nasional harus diutamakan dipenuhi oleh industri dalam negeri sepanjang kapasitas dan spesifikasinya tersedia,” ujar Nevi.

Legislator Sumbar II ini menambahkan bahwa sebelum kebijakan impor diputuskan, pemerintah perlu memastikan secara objektif apakah jenis kendaraan yang dibutuhkan benar-benar belum tersedia di dalam negeri, apakah volume produksi nasional tidak mencukupi, serta apakah harga dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan koperasi memang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Ketua Poksi VI FPKS tersebut juga mengingatkan bahwa kebijakan impor kendaraan memiliki implikasi luas terhadap industri otomotif nasional, tenaga kerja, serta rantai pasok dalam negeri.

Menurutnya, dengan mengutamakan produk dalam negeri, pemerintah tidak hanya mendukung industri manufaktur, tetapi juga memperkuat multiplier effect terhadap UMKM, industri komponen, dan penciptaan lapangan kerja.

Nevi menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang berpihak pada koperasi harus berjalan seiring dengan perlindungan dan penguatan industri nasional. Sinergi antara koperasi dan industri dalam negeri justru akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaulat.

Ia pun menegaskan bahwa setiap rencana impor wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus melindungi kepentingan nasional.

“Rencana ini harus dikaji secara komprehensif agar sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional,” pungkas Nevi Zuairina. (**)

SUMBARNET – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Yatim Piatu di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus PWI Pusat dan Pengurus IKWI Pusat dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral organisasi.

“Momentum Ramadan mengajarkan kita tentang kebersamaan dan empati. PWI tidak hanya menjadi rumah besar bagi wartawan, tetapi juga harus hadir memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menekankan pentingnya menjaga kekompakan internal sekaligus memperkuat peran sosial organisasi di tengah dinamika dunia pers.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga pengingat bahwa PWI harus selalu hadir di tengah masyarakat. Solidaritas, kepedulian, dan integritas adalah fondasi yang harus terus kita rawat bersama,” ujar Zulmansyah.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Sinergi antara organisasi pers dan mitra usaha menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program-program sosial yang bermanfaat,” tambahnya.

Dukungan terhadap kegiatan ini juga datang dari Fiesta yang diwakili oleh Suparman selaku Komisaris PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Dalam kesempatan tersebut, Suparman menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan sosial yang berdampak positif bagi masyarakat.

“Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Yatim Piatu yang diselenggarakan PWI Pusat. Semoga kolaborasi seperti ini terus berlanjut dan membawa manfaat yang lebih luas,” ujar Suparman.

Rangkaian acara juga diisi dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ustad Abdul Rauf, yang mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan, keikhlasan, dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan hingga waktu berbuka tiba, kemudian ditutup dengan doa bersama untuk keberkahan organisasi serta seluruh insan pers Indonesia.

Melalui kegiatan ini, PWI Pusat berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial tidak hanya terjaga di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi nilai yang terus dihidupkan dalam langkah organisasi ke depan. (**)

SEKAYU - SumbarNet, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna membahas percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara, di Ruang Rapat Ketua DPRD Muba, Senin (23/2/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Musi Banyuasin Ardiansyah yang mewakili Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet. Rapat dipimpin Ketua DPRD Musi Banyuasin Afitni Junaidi Gumay didampingi Wakil Ketua Irwin Zulyani, Ahmadi, dan Edi Pramono serta diikuti anggota DPRD dan perangkat daerah terkait.

Ketua DPRD Musi Banyuasin Afitni Junaidi Gumay mengatakan, penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan persoalan strategis yang harus segera dituntaskan karena berkaitan langsung dengan kepastian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dia menyebut, perubahan regulasi melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 yang merevisi Permendagri Nomor 50 Tahun 2014 berdampak pada masuknya belasan ribu hektare wilayah Musi Banyuasin ke wilayah Musi Rawas Utara.

Afitni menegaskan, DPRD Musi Banyuasin ingin mengetahui langkah konkret pemerintah daerah dalam mengupayakan pengembalian batas wilayah sesuai regulasi sebelumnya.

Dia mengatakan, DPRD Musi Banyuasin telah menyurati sejumlah pihak termasuk Presiden Republik Indonesia agar dilakukan peninjauan ulang terhadap penetapan batas wilayah tersebut.

Menurut dia, kepastian batas wilayah penting sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah serta memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modal di Musi Banyuasin.

Sementara itu Ardiansyah menyampaikan, pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait rencana kedatangan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang akan melakukan peninjauan lapangan.

Dia menjelaskan, hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penting dalam penentuan batas wilayah definitif antara Musi Banyuasin dan Musi Rawas Utara.

Ardiansyah menegaskan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan menyampaikan perkembangan penyelesaian batas wilayah kepada DPRD.

Dia berharap, proses penyelesaian sengketa batas wilayah dapat segera mencapai titik terang secara adil serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kepastian wilayah bagi kedua daerah dapat terwujud. (**)

SUMBARNET - Audiensi dengan Pimpinan BAZNAS Kota Padang, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Kota Padang mendapat sambutan hangat untuk berkolaborasi dalam mengemban pelaksanaan program masing-masing.

Ketua BAZNAS Kota Padang Yuspardi didampingi Wakil Ketua I Yultel Ardi, Wakil Ketua II H.M. Mufti Syarfie dan Wakil Ketua III Masni Bujang menyampaikan rasa apresiasi atas audiensi yang dilaksanakan PJKIP Kota Padang ini.

"Kami menyambut baik program-program PJKIP Kota Padang yang telah disampaikan kepada kami", kata Yuspardi mengawali sambutannya saat kegiatan audiensi dengan PJKIP Kota Padang di kantor Basnas Kota Padang pada Senin (23/2/2026).

Yuspardi mengatakan "Karena keterbatasan SDM banyak program BAZNAS Kota Padang yang belum diketahui masyarakat, bagaimana cara dan prosedur untuk mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Padang."

"Untuk itu, selaku Ketua BAZNAS Kota Padang Yuspardi berharap, dengan adanya kolaborasi antara BAZNAS Kota Padang dengan PJKIP Kota Padang, warga Kota Padang akan banyak mengetahui tentang adanya berbagai program dari BAZNAS Kota Padang yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan", kata Yuspardi.

Sementara itu, Wakil Ketua II Muhammad Mufti Syarfie menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Padang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial keagamaan lainnya dengan Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No.DJ.II/568 Tahun 2014.

Senada dengan Yuspardi, Mufti Syarfie juga mengakui bahwa, banyak program BAZNAS Kota Padang yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat belum tersalurkan.

Mufti menyebutkan, diantara program BAZNAS Kota Padang yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah kerjasama BAZNAS Kota Padang dengan RSUP M. Djamil dan RSUD Rasyidin, dimana bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengobatannya maka BAZNAS Kota Padang siap untuk memberikan solusi terhadap persoalan itu.

"Begitu juga dengan bantuan biaya pendidikan, dikala ada-anak berprestasi yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya terkendala biaya, BAZNAS Kota Padang juga siap membantu", jelas Mufti.

Untuk masyarakat yang mau berusaha, tapi tidak ada modal, BAZNAS Kota Padang juga siap membantu dengan modal usaha dengan cara memasukan proposal ke BAZNAS Kota Padang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan", pungkas Mufti. (**)

SOLOK, - Masyarakat Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok mengeluhkan sulitnya akses jaringan komunikasi dan internet di wilayah mereka. Warga berharap pemerintah dapat mencarikan solusi melalui pembangunan menara telekomunikasi agar kebutuhan komunikasi terpenuhi sekaligus mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.

Keluhan tersebut terungkap saat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melaksanakan Safari Ramadan di masjid setempat, Minggu (22/2).

Menanggapi aspirasi warga, Muhidi menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut kepada dinas terkait agar segera ditindaklanjuti.

Ia menegaskan, ketersediaan jaringan telekomunikasi sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi sehari-hari, pendidikan, hingga pengembangan usaha.

Muhidi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat guna mencari solusi terbaik terkait pembangunan tower di wilayah tersebut.

Menurutnya, akses internet yang memadai akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Ria Wijayanty, mengatakan pemerintah akan segera menyiapkan bahan pendukung dan melakukan koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan jaringan tersebut.

Ia menjelaskan, pemerintah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kominfo di tingkat kabupaten. Jika belum dapat diselesaikan di daerah, pemerintah provinsi akan mengambil alih koordinasi agar solusi bisa segera ditetapkan.

“Nanti siapkan bahannya, koordinasi dengan Kominfo. Kebetulan ada dari pemerintah kabupaten, Kominfo kabupaten. Kalau tidak selesai di kabupaten, kita bisa langsung koordinasi dengan provinsi,” ujarnya.

Tias masyarakat Nagari Kuncir berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi karena kondisi sinyal yang lemah selama ini cukup menghambat aktivitas sehari-hari, terutama untuk kebutuhan pendidikan, pelayanan publik, dan pengembangan usaha masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan, warga sering mengalami kesulitan berkomunikasi dan mengakses internet, sehingga informasi penting kerap terlambat diterima.

“Kami sangat berharap ada pembangunan tower atau penguatan jaringan di daerah ini. Dengan jaringan yang baik, aktivitas masyarakat akan lebih lancar, anak-anak bisa belajar dengan maksimal, dan pelaku usaha juga bisa mengembangkan usahanya,” ujarnya. (**)

SUMBARNET - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar Safari Ramadan di Masjid Nurul Yaqin, Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Minggu (22/2/2026) malam. Dalam kunjungan tersebut, Muhidi menyerahkan sejumlah bantuan sekaligus berbuka puasa bersama masyarakat setempat.

Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat itu dihadiri tokoh masyarakat, unsur pemerintah provinsi, pemerintah nagari, forkopimda serta jamaah Masjid Nurul Yaqin. Kehadiran Ketua DPRD Sumbar disambut antusias warga yang memadati masjid untuk mengikuti rangkaian Safari Ramadan.

Dalam tausiyahnya, Muhidi mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ia menegaskan, orang yang bertakwa akan mendapatkan anugerah di dunia dan jalan keluar dari setiap persoalan.

“Manusia diciptakan Allah di muka bumi ini dengan tujuan yang jelas, salah satunya untuk beribadah. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam rangka mengharap ridha dan cinta Allah adalah ibadah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ibadah terbagi dalam kategori umum dan khusus. Puasa Ramadan termasuk ibadah khusus, sementara aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan memimpin juga bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah.

Muhidi juga menekankan pentingnya ilmu dan keterampilan dalam mengelola kehidupan. Menurutnya, Allah SWT telah menyediakan berbagai sumber daya alam seperti udara, lahan pertanian, gunung, dan laut untuk dimanfaatkan manusia.

“Kalau kita punya sawah, dengan ilmu bisa dikelola satu kali panen menjadi dua atau tiga kali panen. Hasilnya pun bisa meningkat. Karena itu, jangan ragu untuk menuntut ilmu. Sekarang kesempatan terbuka luas,” katanya.

Ia mengingatkan pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Tanda syukur, lanjutnya, adalah berbagi ilmu, menginfakkan rezeki, serta memperbanyak ibadah, termasuk salat sunah seperti duha.

Selain pesan keagamaan, Muhidi juga menyinggung musibah banjir dan galodo yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 lalu. Ia menyebut berkat dukungan masyarakat, Forkopimda, serta TNI/Polri, proses penyampaian data R3P kepada pemerintah pusat dapat diselesaikan dalam waktu 48 hari dari target tiga bulan.

“Alhamdulillah, kerja keras dan kebersamaan kita membuahkan hasil. Data sudah diserahkan ke pusat, dan Pak Gubernur juga telah mempresentasikan kebutuhan daerah. Mudah-mudahan segera ada keputusan terkait besaran bantuan yang diterima Sumatera Barat,” jelasnya.

Muhidi juga menginformasikan adanya program pelatihan vokasi bagi 5.000 pemuda dari Menteri Ketenagakerjaan. Ia mendorong generasi muda menyiapkan diri dengan memilih keterampilan yang relevan agar mampu bekerja atau membuka lapangan usaha ke depan.

Di akhir kegiatan, Muhidi menyerahkan bantuan untuk Masjid Nurul Yaqin yang terdiri dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50 juta, bantuan Bank Nagari Rp5 juta, serta sumbangan pribadi Ketua DPRD Sumbar sebesar Rp1 juta. Selain itu, diserahkan pula 40 mushaf Al-Qur’an dan satu unit mesin genset dari PLN.

Muhidi berharap, selama Ramadan masyarakat semakin meramaikan masjid dan musala dengan salat berjamaah serta mengikuti kegiatan pesantren Ramadan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

"Kami mengimbau masyarakat menjaga ketertiban dan tidak bermain petasan demi kenyamanan bersama," ujarnya. (**)

SUMBARNET - Langkah Dony Oskaria memasuki kawasan PT Semen Padang bukan hadir lalu pergi. Bagi pria yang kini menjabat COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, kunjungan itu terasa seperti pulang ke ruang kenangan. Tempat yang dulu menjadi simbol kebanggaan ekonomi Sumatera Barat.

Putra asli Tanjuang Alam, Kabupaten Tanah Datar, itu berdiri di hadapan ratusan karyawan dengan nada bicara tegas, namun sarat kegelisahan. Ia mengaku, pertemuan itu menjadi momen pertama dirinya bertatap langsung dengan seluruh keluarga besar Semen Padang.

“Kesempatan ini pertama kali saya bertemu dengan seluruh karyawan Semen Padang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian,” ujar Dony membuka arahannya.

Transformasi Harus Sampai ke Level Perusahaan

Menurut Dony, Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar, bukan hanya di lingkup BUMN, tetapi juga dalam tata kelola negara secara menyeluruh. Ia menegaskan perubahan tersebut harus dirasakan hingga ke tingkat perusahaan.

“Transformasi ini tentu harus sampai kepada level perusahaan. Kita ingin perubahan yang fundamental, bukan lagi di level artificial,” katanya.

Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, arah pembangunan nasional kini difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, BUMN yang didalamnya termasuk Semen Padang harus menjadi bagian penting dari perubahan tersebut.

Kegelisahan terhadap Kondisi Sumatera Barat

Di tengah paparannya, Dony secara terbuka menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi kampung halaman. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai pengkritik paling keras Sumatera Barat, justru karena rasa cintanya yang besar.

“Saya termasuk pengkritik Sumatera Barat paling keras, karena saya paling cinta sama Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai tertinggal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya berkisar 3,3 hingga 3,5 persen, sementara inflasi mencapai sekitar 6 persen.

“Itu artinya terjadi pemiskinan terstruktur setiap tahun. Pendapatan naik tiga persen, tapi biaya hidup naik enam persen,” katanya.

Dony mengingatkan bahwa kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menilai Semen Padang memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

“Kita di Semen Padang punya PR besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” tegasnya.

Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, ketika Sumatera Barat pernah menjadi rujukan pendidikan dan ekonomi di Sumatera. Kini, menurutnya, sejumlah daerah lain justru melampaui capaian ekonomi Ranah Minang.

“Dulu Sumatera Barat menjadi acuan. Sekarang PDRB Jambi sudah jauh lebih tinggi, Riau apalagi,” ujarnya.

Kritik Sosial dan Ajakan Introspeksi

Tidak hanya ekonomi, Dony juga menyinggung berbagai persoalan sosial yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari penyebaran narkoba hingga menurunnya kualitas lingkungan dan peradaban sosial.

Ia menyampaikan kritik tersebut bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai bentuk refleksi bersama masyarakat Minangkabau.

“Mau jadi apa Sumatera Barat ini? Ini kegalauan saya yang lama saya tahan,” katanya.

Menurutnya, nilai-nilai filosofi Minangkabau yang dahulu kuat kini harus kembali dihidupkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mengembalikan Kebanggaan Semen Padang

Dalam kesempatan itu, Dony juga menyoroti kondisi fasilitas perusahaan yang dinilainya perlu segera dibenahi. Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada kebanggaan dan warisan yang ditinggalkan.

“Saya tidak mau lagi melihat rumah tidak terurus, GOR berantakan. Orang datang ke sini harus bangga menjadi bagian dari Semen Padang,” ujarnya.

Ia meminta manajemen bekerja dengan hati dan profesionalisme, agar perusahaan kembali menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sumatera Barat.

“Kerjalah dengan hati. Kerja untuk sesuatu yang bisa kita wariskan dalam kondisi baik, bukan kita tinggalkan dalam keadaan jelek,” pesannya.

Bagi Dony, Semen Padang bukan sekadar perusahaan semen. Sejak dulu, hampir setiap kegiatan besar di Sumatera Barat selalu bermuara pada perusahaan tersebut.

“Kalau Sumatera Barat ada kegiatan apa pun, ujung-ujungnya Semen Padang. Betul nggak?” katanya, disambut anggukan para karyawan.

Di akhir arahannya, pesan itu kembali ia tegaskan: Semen Padang harus bangkit, bukan hanya demi perusahaan, tetapi demi masa depan Ranah Minang.

Sebab baginya, kebangkitan Semen Padang adalah bagian dari kebangkitan Sumatera Barat itu sendiri. (3G)