Jakarta, – Pemerintah mulai serius menata permukiman di bantaran rel kereta api Senen. Rumah susun (rusun) untuk warga segera dibangun.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria langsung meninjau lokasi di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Lahan yang disiapkan seluas 1,4 hektare milik PT Angkasa Pura.

Skema Khusus, BUMN Tetap Pegang Aset

Maruarar memastikan proyek ini tidak biasa. Pemerintah menyiapkan skema sinergi dengan swasta.

“Tanah tetap milik BUMN. Swasta bantu bangun, lalu diserahkan kembali. Ini pola sinergi,” tegasnya.

Konsep final akan diputuskan dalam waktu dekat, tepatnya Rabu (1/4).

Dikebut, Mulai Mei

Dony Oskaria menegaskan, proyek ini tidak boleh lambat. Pemerintah ingin warga segera mendapat hunian layak.

“Groundbreaking kita targetkan Mei. Kita butuh kecepatan,” ujarnya.

Ia juga memastikan seluruh aset BUMN akan dimaksimalkan untuk mendukung program ini.

Perintah Langsung Prabowo

Langkah ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto usai melihat kondisi warga di bantaran rel.

Pemerintah diminta segera membangun rumah layak lengkap dengan fasilitas MCK.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut proses sudah berjalan.

“Tim sudah bergerak untuk pembangunan hunian dan MCK yang tidak jauh dari lokasi warga,” katanya. (***)

Padang - Indonesia Creative Cities Network (ICCN) mengajak seluruh masyarakat untuk melihat peristiwa yang terjadi terkait salah satu pelaku jasa kreatif dalam proyek pembuatan video profil desa beberapa waktu terakhir sebagai momentum pembelajaran bagi semua pihak. 

Ketua Umum ICCN Tb Fiki C Satari menilai, peristiwa yang tengah terjadi menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era ekonomi berbasis kreativitas, namun sistem tata kelola, pengadaan, dan penilaian masih banyak yang menggunakan pendekatan ekonomi berbasis barang dan konstruksi.

"Produk kreatif tidak hanya terdiri dari bahan dan alat, tetapi juga mengandung ide, kreativitas, proses kreatif, kekayaan intelektual, manajemen produksi, serta nilai karya yang tidak selalu dapat diukur dengan pendekatan biaya fisik semata," katanya.

Ketum Fiki memandang bahwa ke depan Indonesia membutuhkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap sektor ekonomi kreatif, khususnya dalam hal pengadaan jasa kreatif oleh pemerintah, desa, maupun lembaga publik. 

Dirinya juga menambahkan bahwa diperlukan pedoman bersama, standar biaya, standar output, serta standar proses kerja kreatif agar terdapat kesamaan pemahaman antara pelaku kreatif, pemerintah, auditor, dan aparat penegak hukum.

"Jika Indonesia ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi masa depan, maka yang harus dibangun bukan hanya talenta dan industrinya, tetapi juga sistem, regulasi, dan tata kelola yang memahami karakter kerja kreatif," tambahnya.

Untuk menata sistem yang lebih baik, Ketua Umum ICCN Tb. C. Fiki Satari mendorong agar momentum ini menjadi awal dari dialog nasional antara pelaku industri kreatif, pemerintah, lembaga pengadaan, auditor, dan pembuat kebijakan untuk bersama-sama menyusun kerangka pengadaan dan penilaian jasa kreatif di Indonesia yang lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan karakter ekonomi kreatif.

"ICCN berkomitmen untuk turut memberikan solusi dan tindak lanjut nyata, termasuk mendorong advokasi penyusunan regulasi dan pedoman bersama terkait pengadaan jasa kreatif, serta penguatan kelembagaan pelaku kreatif lokal," ungkapnya. (**)

Belawan, — Di dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, langkah-langkah kaki tak lagi sama seperti saat datang. Jika sebelumnya penuh semangat menuju kampung halaman, kini langkah itu terasa lebih berat—membawa perpisahan, meninggalkan pelukan, dan menyimpan rindu yang kembali dititipkan.

Sejak 22 hingga 29 Maret 2026, sebanyak 13.814 penumpang telah kembali berlayar dari pelabuhan ini. Angka yang tak sekadar hitungan, melainkan kumpulan kisah tentang keluarga yang kembali berpisah, tentang anak yang harus meninggalkan orang tua, dan tentang harapan yang kembali dibawa menuju kota perantauan.

Arus ini masih akan terus mengalir. Tiket-tiket yang tetap diburu hingga waktu keberangkatan menjadi tanda bahwa kisah perpisahan itu belum usai.

Selama periode angkutan Lebaran 2026, total sekitar 40.432 orang telah melewati Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan. Ribuan wajah, dengan cerita yang berbeda, namun dengan rasa yang sama—rindu yang belum tuntas, namun harus rela dilepas.

Di tengah haru yang menyelimuti, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan tetap berdiri memastikan setiap perjalanan berjalan lancar. Bersama KSOP Utama Belawan, operator kapal, dan instansi terkait, mereka menjaga agar setiap langkah yang pergi tetap aman, tertib, dan nyaman.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan, Yusrizal, menegaskan komitmen tersebut dengan penuh kepedulian.

“Kami memastikan seluruh layanan di Terminal Penumpang Bandar Deli berjalan dengan baik agar arus mudik maupun arus balik penumpang dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Di balik kesibukan pelabuhan, ada air mata yang ditahan, ada lambaian tangan yang perlahan menghilang, dan ada doa yang diam-diam dipanjatkan.

Pelindo Regional 1 Belawan hadir bukan hanya sebagai pengelola pelabuhan, tetapi sebagai penjaga perjalanan—mengantar ribuan hati kembali menjemput masa depan, meski harus meninggalkan sebagian hati di kampung halaman.  (Indra/Omi)

 

Pekanbaru - Polda Riau menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penanganan kasus narkotika.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan personel yang berprestasi akan diberikan penghargaan, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran dipastikan ditindak tegas.

Salah satu contoh terbaru adalah pencopotan Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, Kompol M. Jacub Nurman Kamaru.

Ia dicopot dari jabatannya dan ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) setelah diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan perkara.

“Dari hasil pemeriksaan internal, Kompol Jacub diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak menjalankan prosedur sesuai standar operasional,” kata Pandra Sabtu (28/3).

Ia menjelaskan kesalahan yang dilakukan Kompol Jacub terkait mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan tidak melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Polda Riau menegaskan bahwa setiap penanganan perkara narkotika harus melalui mekanisme yang jelas, termasuk pelaksanaan TAT dan koordinasi lintas lembaga, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Pencopotan dan penempatan dalam patsus terhadap Kompol Jacub disebut sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam menindak tegas setiap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kasus narkoba.

Kapolda Riau menegaskan bahwa tindakan tegas (punishment) terhadap oknum yang melanggar SOP ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pembinaan personel. 

Sejalan dengan itu.Polda Riau juga secara konsisten memberikan penghargaan (reward)bagi personel yang menunjukkan dedikasi tinggi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas. Prinsip keseimbangan ini diterapkan demi mewujudkan institusi Polri yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat."

“Polda Riau juga memastikan akan terus melakukan pengawasan internal secara ketat guna menjaga integritas dan profesionalisme seluruh personel di lapangan,” tuturnya.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

 

PEKANBARU – Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas (Kamseltibcarlantas) pada momentum arus balik Lebaran Tahun 2026, Polda Riau bersama seluruh jajaran melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 29 Maret 2026.

Pelaksanaan KRYD ini merupakan langkah strategis pasca berakhirnya Operasi Ketupat 2026, guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan serta kepadatan arus kendaraan yang meningkat signifikan selama periode arus balik. Dalam kegiatan tersebut, Polda Riau mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif yang didukung dengan langkah penegakan hukum secara tegas dan terukur.

Kegiatan difokuskan pada sejumlah titik rawan, baik rawan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, maupun potensi gangguan kamtibmas. Personel Polri dikerahkan untuk melaksanakan patroli skala besar, pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama, serta pengamanan di pusat-pusat aktivitas masyarakat. Selain itu, dilakukan pula rekayasa lalu lintas secara situasional guna mengurai kepadatan kendaraan serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Polda Riau juga bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna mengoptimalkan upaya pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Sinergitas ini menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama periode arus balik Lebaran.

Melalui kegiatan KRYD ini, Polda Riau menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara maksimal. Diharapkan, dengan kehadiran personel di lapangan, masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif berupa rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan perjalanan kembali ke tempat aktivitas masing-masing.

Kabid Humas Polda Riau dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan KRYD merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menjaga situasi tetap kondusif pasca puncak arus mudik.

“Pelaksanaan KRYD ini kami tingkatkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan kamtibmas maupun kepadatan arus lalu lintas pada arus balik. Personel kami siagakan di titik-titik strategis guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, serta memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan,” tambahnya.

Polda Riau juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara intensif serta mengambil langkah cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran arus balik.

Dengan pelaksanaan KRYD yang optimal, diharapkan situasi Harkamtibmas dan Kamseltibcarlantas selama arus balik Lebaran Tahun 2026 di wilayah hukum Polda Riau dapat tetap terjaga dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Mudik Aman, Keluarga Nyaman

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

 

BONE SULSEL– Aktivitas tambang ilegal golongan C jenis pasir di Camming, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kini tak lagi sembunyi - sembunyi. Di depan mata, alat berat bekerja siang malam, truk-truk lalu lalang tanpa hambatan—seolah hukum tak berlaku.

Yang lebih mengusik, aparat penegak hukum justru terkesan tutup mata.

Meski laporan warga dan sorotan media telah berulang kali muncul, hingga kini tidak ada satu pun tindakan tegas dari Polres Bone, khususnya Satreskrim. Publik pun mulai bertanya: ada apa sebenarnya?

“Ini bukan lagi pembiaran biasa. Ini seperti ada yang menjaga,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.

Ketua LSM Latenritatta, Mukhawas Rasyid, S.H., M.H., menyebut praktik tambang ilegal ini sebagai pelanggaran serius yang terang-terangan menantang hukum.

“Undang-undang sudah jelas. Pasal 158 UU Minerba menegaskan ancaman 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Tapi kenapa di Bone hukum seolah lumpuh?” tegasnya.

Di lapangan, dampaknya tak bisa disembunyikan. Jalan rusak, lingkungan terancam, dan risiko bencana semakin nyata. Namun aktivitas tambang ilegal itu tetap berjalan mulus, tanpa rasa takut.

Situasi ini memunculkan dugaan liar di tengah masyarakat: karena proyek tambang ilegal di Kabupaten Bone diduga di kelola oleh oknum Koramil 1407 Bone dan  inisial (SP) sebagai pengawas di lapangan.

Keterlibatan oknum aparat TNI dalam mengelola tambang ilegal secara pribadi adalah tindakan pidana yang akan diproses secara hukum. TNI secara institusi tidak boleh mengelola tambang ilegal untuk tujuan bisnis atau pribadi, karena melanggar UU No. 34 Tahun 2004 pasal 39 yang melarang prajurit berbisnis. Namun, TNI dapat terlibat dalam penertiban tambang ilegal sebagai bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) untuk mengamankan aset negara.

Pertanyaan itu semakin menguat karena hingga saat ini Kapolres Bone belum memberikan pernyataan resmi. Sikap diam ini justru memicu spekulasi yang semakin luas.

“Kalau masyarakat kecil cepat ditindak, kenapa yang jelas-jelas ilegal seperti ini dibiarkan? Ini yang bikin publik curiga,” lanjut Mukhawas.

Selain merusak lingkungan, praktik ini juga menggerus keuangan daerah. Tanpa izin resmi, tidak ada pajak, tidak ada retribusi artinya negara dirugikan, rakyat yang menanggung dampaknya.

Tambang ilegal di Libureng kini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi simbol tumpulnya penegakan hukum itu sendiri.

Publik menunggu: apakah aparat akan bertindak, atau justru terus diam?

Jika hukum terus kalah oleh kepentingan, maka kepercayaan masyarakat hanyalah soal waktu untuk runtuh. (Tim)

 

Padang Pariaman, – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada Sabtu, 28 Maret 2026, terpantau padat. Lebih dari 30 jadwal penerbangan melayani kedatangan dan keberangkatan sepanjang hari.

Data InJourney Airports mencatat, penerbangan kedatangan dimulai sejak pagi. Super Air Jet membuka rute dari Jakarta pada pukul 07.00 WIB. Disusul AirAsia dari Kuala Lumpur pukul 07.35 WIB serta sejumlah penerbangan lain dari Jakarta, Batam, Yogyakarta, hingga Singapura.

Di sisi keberangkatan, Lion Air menjadi penerbangan pertama menuju Jakarta pada pukul 06.05 WIB. Sepanjang hari, berbagai maskapai seperti Super Air Jet, Citilink Indonesia, Garuda Indonesia, hingga AirAsia melayani rute domestik dan internasional.

Branch Communication & CSR BIM, Feni Lindriany, mengatakan tingginya frekuensi penerbangan mencerminkan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

“Pergerakan penerbangan hari ini cukup padat, baik kedatangan maupun keberangkatan. Ini menunjukkan kebutuhan transportasi udara masyarakat terus meningkat,” ujar Feni pada Sabtu, (28/3/2026) kepada wartawan.

Ia mengimbau penumpang untuk datang lebih awal dan memastikan jadwal penerbangan masing-masing.

“Kami mengingatkan calon penumpang agar datang lebih awal ke bandara dan mengecek kembali jadwal penerbangan, sehingga perjalanan berjalan lancar,” tambahnya.

Dominasi rute Jakarta masih terlihat pada jadwal penerbangan hari ini. Namun, rute internasional seperti Kuala Lumpur dan Singapura juga turut menambah aktivitas di BIM.

"Karena, ini diperkirakan adalah jadwal arus balik hari raya idul Fitri 1447 H, sehingga penerbangan di BIM cukup padat," tutup Feni.

BIM selalu berkomitmen memastikan pelayanan tetap optimal di tengah tingginya trafik penumpang. (***)

 

Riau — Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Herry Heryawan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau atas partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan balik Idul Fitri.

Dalam keterangannya, Kapolda mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengamanan mudik tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan masyarakat serta sinergi yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Alhamdulillah, situasi selama arus mudik dan balik dapat terjaga dengan baik. Ini tidak lepas dari kerja sama semua pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Riau juga menyoroti penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas selama periode mudik tahun ini. Tercatat, angka kecelakaan mengalami penurunan hingga 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus bukti efektivitas langkah pengamanan yang telah diterapkan.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh personel di lapangan yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama momentum Lebaran.

Keberhasilan pengamanan ini, menurutnya, merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam melaksanakan arahan Kapolri agar selalu hadir memberikan rasa aman dan pelayanan maksimal, khususnya pada momen penting seperti Idul Fitri.

Kapolda berharap situasi yang aman dan kondusif ini dapat terus dipertahankan melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat, guna mewujudkan Provinsi Riau yang tertib, damai, dan sejahtera.

“Atas nama Polda Riau, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau,” tutupnya.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspodariau

 

Oleh : Elfindri, Unand

Adalah Om Ridwan Tulus, penggiat wisata spesifik yang bekas gagasan dan gerakan beliau tercium ke banyak tokoh wisata dunia, sehingga beliau dicap sebagai penerobos gagasan dan mewujudkan wisata tematik.

Dulu 10 tahun lalu saya memperoleh kesan bahwa beliau juga memulai menawarkan jenis wisata sepesifik, yang sedikit terkait heuling bercampur hobby, misalnya melihat burung langka di hutan, melihat beragam kupu kupu. Pokoknya jenis turis yang meminati biology-forest ini cukup banyak jumlahnya.

Kemudian beralih pada "learning experience" yang tematik adalah anak anak bule pada level SMA mau belajar memasak tradisional, silat dan menari, apalagi di Minang ini jenis slow food, seperti membuat Rendang dan jenis Penganan, sangat langka. Sementara rasanya juga sejalan dengan yang dicari cari oleh bule, anak anak mereka memerlukan pengalaman selama libur di kampung kampung.

Yang terbaru adalah gagasan beliau bagaimana menarik wisatawan asing, dimana mereka memang senang tinggal di desa desa, seperti Second (slow) Tourism.

Jumlah mereka yang menyukai untuk tinggal pada durasi yang cukup lama cukup banyak, dan biasa selama musim dingin.

Pengalaman saya dengan kawan kawan dari Belanda pernah mengajak wisatawan asal Belanda dan Malaysia, bahkan mereka berebut untuk ikut datang, dengan suasana kampung apa adanya.mereka bahkan jalan pagi, dan diajarkan minum kopi segelas Rp4000 di kampung, sambil menunjukkan jenis makanan yang bisa ditawarkan kepada mereka minum pagi. Kopi, ketan, pisang goreng jenis ini tak pernah mereka peroleh di luar negeri, apa lagi harganya bisa seperdua puluh dari harga di luar negeri.

Bagi wisatawan asal barat, mereka mungkin terkesan lonely di sana, sehingga perlu penyiapan lokasi yang bersih, kamar dan toilet terjaga di desa yang akan dijadikan tempat mereka berkunjung, bangunan apa adanya tak masalah, bahkan kalau dikembalikan pada nuansa rumah setempat makin menarik.

Bagi wisata asal Malaysia, mereka justru lebih memilih datang sekeluarga, bisa saja karena terkenang akan eloknya Minang, kuliner yang cukup cocok, harga tentu mereka anggap relative murah.

Menggarap jenis wisata seperti ini memerlukan jaringan yang juga luas, mana yang menjadi target ke depan. Tinggal ditekuni secara konsisten, lambat laun ada kehidupan di belakangnya.

SUMBARNET - Ketua Cabang PMII Pasaman Barat, Angga Raidi Lubis, menilai satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, Yulianto – M. Ihpan, menunjukkan tata kelola administrasi pemerintahan yang terlihat rapi dari sisi laporan dan dokumentasi kegiatan.

"Namun demikian, kerapian administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realisasi nyata terhadap fokus visi dan misi yang sebelumnya digaungkan kepada masyarakat," kata Angga Raidi Lubis pada Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menghadirkan capaian berbasis laporan, tetapi harus mampu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pada sektor kesejahteraan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan wilayah.

"PMII Pasaman Barat memandang bahwa satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk memperlihatkan arah perubahan yang jelas dan terukur," ujarnya.

"Realisasi program prioritas perlu lebih difokuskan agar visi pembangunan tidak berhenti pada narasi perencanaan dan dokumentasi seremonial semata," ujarnya.

Ia menyebut, "Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, PMII Pasaman Barat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja, memperkuat transparansi kebijakan, serta membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas dalam proses pembangunan daerah," sebutnya.

Angga Raidi Lubis menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen bersama dalam mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat Pasaman Barat, demi terwujudnya pembangunan yang substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Samino /Okeh Saputra)