PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI), Marsekal Madya TNI Arif Widianto, bersama jajaran pejabat utama Sesko TNI dan 62 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 dalam jamuan makan malam yang digelar di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis, termasuk ancaman bencana megathrust yang menjadi perhatian nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta jajaran pejabat utama Sesko TNI.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dansesko TNI beserta rombongan di Kota Padang. Ia menilai kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara.

“Kami menyambut dengan penuh kehormatan kunjungan Bapak Dansesko beserta jajaran dan para Pasis Dikreg LV Tahun 2026. Semoga kunjungan ini semakin memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemko Padang dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas daerah,” ujar Fadly Amran.

Pada kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan arah pembangunan Kota Padang yang berfokus pada terwujudnya kota pintar (smart city) dan kota sehat. Menurutnya, kedua indikator tersebut dipilih karena memiliki parameter yang jelas dan terukur dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Visi tersebut didukung oleh sembilan Program Unggulan (Progul) yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain memaparkan program pembangunan, Fadly Amran juga memperkenalkan berbagai potensi strategis Kota Padang. Ia menjelaskan bahwa Padang memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat Sumatera yang hingga kini tetap menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan identitas daerah melalui pengembangan kuliner khas Minangkabau. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah mendorong Padang menjadi Kota Kreatif Gastronomi yang diakui UNESCO.

Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Fadly Amran menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan.

“Sinergi dengan TNI senantiasa kami harapkan, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk dalam waktu dekat berkolaborasi menyukseskan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 pada Agustus mendatang,” katanya.

Sementara itu, Dansesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada seluruh rombongan Sesko TNI.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke Sumatera Barat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh selama pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan melalui observasi, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis.

“Kegiatan bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah,” jelasnya.

Arif Widianto mengungkapkan bahwa KKDN tahun ini mengangkat tema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional Pertahanan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah.”

Tema tersebut dipilih sebagai bentuk perhatian terhadap potensi ancaman gempa megathrust yang berpotensi terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta didik diharapkan mampu memahami secara langsung bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana berskala besar.

Sebanyak 62 perwira siswa mengikuti kegiatan KKDN tersebut yang terdiri dari 52 perwira TNI, tujuh perwira Polri, serta tiga peserta dari negara sahabat, yaitu Australia, India, dan Singapura.

Keikutsertaan peserta dari berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.

“Melalui program pendidikan ini, Sesko TNI berkomitmen mencetak perwira-perwira yang profesional, adaptif, berwawasan strategis, dan siap mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya,” ungkap Arif Widianto.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu ditutup dengan ramah tamah antara Pemerintah Kota Padang dan rombongan Sesko TNI. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis di masa depan. (**)

SUMBARNET - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kampung Jao Dalam, Kelurahan Kampung Jao Dalam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat (12/6/2026) sore.

Peristiwa tersebut menghanguskan dua unit rumah, 32 unit rumah petak, serta berdampak pada sebuah gudang sparepart sepeda motor yang berada di lokasi kejadian.

Kelapa Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Sutopo S.H. mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 16.32 WIB. Sebanyak 10 unit armada dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Kebakaran pertama kali diketahui setelah seorang saksi melihat api sudah membesar dari salah satu rumah petak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran”, ujar Sutopo.

Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat yang berada di dalam area Pasar Raya Padang. Kondisi akses jalan yang sempit serta ramainya masyarakat sempat menjadi kendala dalam proses pemadaman.

Petugas berhasil memadamkan kebakaran dan menyelesaikan proses penanganan sekitar pukul 17.49 WIB.

Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 38 jiwa terpaksa mengungsi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam peristiwa itu.

Kerugian material diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Sementara itu, petugas berhasil menyelamatkan sekitar 20 bangunan lain yang berada di sekitar lokasi dengan nilai aset diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.

Data pemilik bangunan yang terdampak di antaranya Nasrul (61), pemilik dua belas unit rumah petak, Noza Elvita (37), pemilik 20 unit rumah kontrakan, serta Helmi Yulfina (53), pemilik gudang sparepart sepeda motor yang mengalami kerusakan ringan.

Selain personel Damkar Kota Padang, penanganan kejadian juga melibatkan unsur kepolisian, Satgas, PLN, dan PMI.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Sc : info minang

 

SUMBARNET - Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80, kepedulian dan kehangatan Polri terasa begitu nyata. 

Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan melalui Subdit III Sosbud melaksanakan kegiatan Polri Peduli dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Rizky Raisyah, sebagai wujud cinta dan perhatian kepada anak-anak yatim piatu.

 

Kegiatan bakti kepolisian ini berlangsung di Jalan Sultan Muhammad Badarudin 2 No. KM 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang.

 

Selain menyerahkan bantuan kebutuhan pokok, kegiatan juga diisi dengan doa bersama yang diikuti oleh 40 anak asuh. 

Harapannya, seluruh personel Polda Sumsel khususnya jajaran Direktorat Intelkam senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan atau membutuhkan bantuan kepolisian, dapat menghubungi Call Center 110 secara bebas pulsa.

 

“Kami Siap Melayani 24 Jam” (**)

 

SUMBARNET - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan lebih transparan serta mencegah praktik transfer pricing dan under-invoicing yang berpotensi merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan Dony dalam podcast @BukanKalengKalengID yang tayang pada Rabu (10/6/2026).

Menurut Dony, masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan utama pembentukan DSI. Padahal, keberadaan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memastikan negara memperoleh manfaat yang optimal dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Selama ini faktanya masih terjadi transfer pricing dan under-invoicing. Transfer pricing adalah menjual produk dengan harga lebih murah kepada perusahaan afiliasi sendiri, sedangkan under-invoicing adalah melaporkan nilai transaksi lebih rendah sehingga penerimaan negara menjadi berkurang," ujar Dony.

Ia menilai praktik-praktik tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional karena dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima negara dari pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, pemerintah membentuk DSI sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian untuk memastikan praktik tersebut tidak lagi terjadi.

Dony menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukannya, DSI memiliki dua mandat utama, yakni sebagai perantara tunggal dan penjual tunggal dalam mekanisme yang diatur pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak memiliki niat untuk mengganggu iklim usaha maupun merusak ekosistem bisnis yang telah berjalan.

"Kita tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan yang justru menghancurkan ekosistem usaha atau membuat pendapatan negara menurun," katanya.

Pada tahap awal implementasi, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, fokus utama DSI adalah memastikan tidak terjadi lagi transfer pricing dan under-invoicing. Sementara itu, kontrak-kontrak yang telah berjalan tetap berlaku sebagaimana mestinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas usaha.

Dony menilai keberadaan DSI justru dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Menurutnya, jika selama ini terdapat praktik transfer pricing yang menyebabkan laba perusahaan terlihat lebih kecil, maka pengawasan yang lebih ketat akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih transparan dan potensi keuntungan yang dilaporkan bisa meningkat.

"Dengan pengawasan yang lebih baik, para pemegang saham seharusnya semakin percaya diri karena laba perusahaan dapat tercermin secara lebih riil," ujarnya.

Lebih lanjut, Dony juga menanggapi respons negatif pasar yang sempat muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan DSI dan langkah penertiban praktik under-invoicing.

Menurut dia, reaksi tersebut tidak lepas dari masih kurangnya pemahaman publik terhadap tujuan kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti berbagai upaya penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap penyimpangan yang selama ini dianggap biasa.

"Kalau ada sesuatu yang selama ini sudah membuat sebagian pihak merasa nyaman, lalu pemerintah berupaya meluruskannya, tentu akan muncul resistensi," katanya.

Dony mencontohkan adanya perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dalam luasan tertentu, namun kemudian menguasai area yang lebih luas termasuk kawasan yang seharusnya menjadi milik negara atau kawasan lindung.

Menurutnya, ketika pemerintah melakukan penertiban dan mengembalikan aset tersebut kepada negara, maka wajar jika muncul ketidaknyamanan dari pihak yang selama ini menikmati kondisi tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mengambil hak pelaku usaha yang sah. Pemerintah hanya memastikan bahwa hak yang memang menjadi milik perusahaan tetap dihormati, sedangkan yang bukan haknya dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

"Tujuan pemerintah sederhana, yaitu memastikan pengelolaan sumber daya nasional berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," tutup Dony. (***)

SUMBARNET - PT Semen Padang terus memperkuat eksistensinya di pasar internasional. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu telah mengekspor semen dan klinker dengan total volume mencapai 540.771 metrik ton (MT) ke sejumlah negara tujuan ekspor.

Negara tujuan ekspor tersebut meliputi Bangladesh, Maladewa (Maldives), Sri Lanka, dan Reunion Island. Capaian ini menjadi bukti konsistensi PT Semen Padang dalam menjaga penetrasi pasar global sekaligus memperluas jangkauan produknya di tengah persaingan industri semen yang semakin kompetitif.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan bahwa ekspor yang dilakukan selama lima bulan pertama tahun 2026 terdiri atas dua jenis produk utama, yakni klinker dan semen dalam kemasan dengan tipe Ordinary Portland Cement (OPC) 42,5 N serta OPC 52,5 N.

Menurutnya, Bangladesh masih menjadi pasar terbesar bagi produk ekspor PT Semen Padang. Negara di kawasan Asia Selatan itu menerima pasokan klinker dengan volume mencapai 440.383 MT atau sekitar 81 persen dari total ekspor perusahaan selama periode Januari–Mei 2026.

"Ekspor yang kami lakukan terdiri atas produk klinker dan semen. Untuk klinker, pengiriman terbesar ditujukan ke Bangladesh dengan volume 440.383 MT," ujar Win Bernadino, Jumat (12/6/2026).

Selain Bangladesh, Win melanjutkan, PT Semen Padang juga terus mempertahankan pasarnya di Maladewa dan Sri Lanka. Untuk Maladewa, perusahaan mengirimkan semen tipe OPC 42,5 N sebanyak 68.607 MT. Sementara itu, ke Sri Lanka, volume ekspor semen tipe yang sama mencapai 20.501 MT.

PT Semen Padang juga melayani kebutuhan pasar di Reunion Island, wilayah seberang laut Prancis yang berada di Samudra Hindia. Ke wilayah yang dikenal dengan julukan L'île Intense atau "Pulau yang Intens" tersebut, perusahaan mengekspor semen tipe OPC 52,5 N sebanyak 11.280 MT.

"Jumlah semen yang kami ekspor ke Reunion Island sebanyak 11.280 MT," kata Win.

Keberhasilan mencatatkan ekspor lebih dari setengah juta ton dalam waktu lima bulan menunjukkan kemampuan PT Semen Padang dalam menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi kebutuhan pasar internasional yang memiliki standar beragam.

Produk semen dan klinker yang diekspor digunakan untuk mendukung berbagai proyek konstruksi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara tujuan.

Aktivitas ekspor bukan hal baru bagi PT Semen Padang. Perusahaan telah memulai ekspor semen dan klinker sejak 1992 ke berbagai negara, di antaranya Myanmar, Kamboja, Taiwan, Bangladesh, Maladewa, Hong Kong, Nigeria, Filipina, Nepal, Burma, Singapura, Australia, dan Arab Saudi.

Selama lebih dari tiga dekade, PT Semen Padang terus mengembangkan pasar luar negeri sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Pengembangan pasar ekspor tersebut juga sejalan dengan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi dan memperkuat kontribusi terhadap industri semen nasional. Melalui ekspor, PT Semen Padang tidak hanya memperluas pangsa pasar, tetapi juga turut mendukung peningkatan devisa negara.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ekspor PT Semen Padang adalah keberhasilannya menembus pasar Australia pada 2016. Saat itu, PT Semen Padang menjadi perusahaan semen pertama di lingkungan holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG yang berhasil mengekspor semen ke Australia.

Keberhasilan memasuki pasar Australia menjadi bukti bahwa produk PT Semen Padang mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Capaian tersebut sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai produsen semen nasional yang memiliki daya saing di tingkat global.

Dengan capaian ekspor sebesar 540.771 MT hingga Mei 2026, PT Semen Padang optimistis dapat terus memperluas pasar internasional dan meningkatkan kontribusi ekspor pada tahun ini.

Perusahaan juga berkomitmen menjaga kualitas produk, keandalan pasokan, serta pelayanan kepada pelanggan di berbagai negara agar tetap menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor konstruksi di berbagai belahan dunia. (*)

 

‎JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersama Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) terus menggenjot program transformasi BUMN secara masif di tahun 2026.

‎

‎Langkah tegas ini meliputi divestasi, konsolidasi hingga penutupan perusahaan pelat merah yang dinilai tidak sehat dan tidak lagi berada di sektor strategis.

‎

‎Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa transformasi ini bertujuan menciptakan portofolio perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.

‎

‎ Ia menegaskan seluruh proses dijalankan dengan prinsip tata kelola profesional dan transparan.

‎

‎"Seluruh proses transformasi dijalankan dengan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara maupun investor," ujar Dony Oskaria, Jumat 12 Juni 2026.

‎

‎Pernyataan itu disampaikan Dony usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah fund managers di kawasan Jakarta Selatan, di mana ia memaparkan progres pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta berbagai program strategis pemerintah.

‎

‎Dalam proyeksi transformasi yang dikebut hingga akhir tahun, Dony menargetkan jumlah BUMN menyusut drastis dari 1.077 entitas menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Langkah ini menjadi salah satu skenario paling ambisius dalam sejarah BUMN.

‎

‎Meski ada pemangkasan jumlah badan usaha, Dony memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan dijanjikan akan dirotasi atau dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

‎

‎"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK. Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, biaya tenaga kerjanya setahun ternyata cuma Rp 2-3 triliun, sementara efisiensi yang didapat bisa mencapai Rp 50 triliun," tegasnya.

‎

‎Selain merampingkan struktur, Dony juga menjelaskan rencana pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan usaha ini akan bertindak sebagai perantara tunggal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) hingga akhir Desember 2026.

‎

‎"Dengan adanya DSI, kita ingin meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memperkuat penerimaan negara," ujar Dony.

‎

‎Menurut data yang dipaparkan, DSI diharapkan mampu menjadi instrumen tata kelola ekspor yang modern, sekaligus menghilangkan kebocoran pendapatan negara yang selama ini terjadi di sektor komoditas.

‎

‎

‎Di tengah wacana perampingan, Dony juga membantah anggapan bahwa BUMN dalam kondisi merugi. Ia mengungkapkan laba konsolidasi BUMN pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp335 triliun. Angka itu disebutnya berpotensi melonjak hingga Rp360 triliun di tahun 2026 seiring dengan selesainya proses restrukturisasi perusahaan yang merugi.

‎

‎"BUMN itu untung. Tahun 2025 itu Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun," tandasnya.

‎

‎Dengan berbagai inisiatif tersebut, Dony menegaskan bahwa transformasi BUMN berjalan sesuai rencana (on track), mendukung agenda pembangunan nasional, serta dikelola dengan standar profesional yang sejalan dengan praktik terbaik global. (Romelt)

PADANG – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional kapal di tengah laut di kawasan Teluk Bayur menuai perhatian berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Antar Lembaga DPW Repro Sumbar, Firma Ragnius, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam praktik yang diduga merugikan negara dan masyarakat tersebut.

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil yang seharusnya menikmati subsidi dari negara," katamya.

Ia menyebut, "jika benar BBM subsidi dialihkan untuk kepentingan industri atau operasional kapal di tengah laut, maka negara dirugikan dan masyarakat yang berhak menjadi korban,” sebut pria yang akrab disapa Ad Firma itu, kepada tim awak media, pada Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, praktik semacam ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu distribusi energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil, pelaku usaha mikro, dan sektor lain yang berhak menerima subsidi pemerintah.

“Kami meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan saja. Telusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari sumber pasokan, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga kemungkinan adanya oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh,” ujarnya.

Ad Firma menegaskan bahwa pemberantasan penyalahgunaan BBM subsidi harus menjadi komitmen bersama demi menjaga keadilan dan memastikan anggaran negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan di lapangan.

“BBM subsidi adalah hak masyarakat yang telah dianggarkan oleh negara. Jangan biarkan hak tersebut dirampas oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Kami mendukung penuh langkah aparat dalam menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (tim)

‎Serdang Bedagai,-Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026). 

‎

‎Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proyek strategis nasional di sektor pendidikan itu berjalan sesuai target dan dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru mendatang.

‎

‎Berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare, pembangunan SR Serdang Bedagai merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan yang merata dan berkualitas. 

‎

‎Progres fisik proyek yang digarap BUMN konstruksi tersebut tercatat telah mencapai 53,71 persen, melampaui target rencana sebesar 50,03 persen.

‎

‎Firmansyah menegaskan bahwa percepatan pekerjaan tidak boleh mengorbankan mutu dan keselamatan. Ia memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari material, tenaga kerja, hingga peralatan, agar pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien.

‎

‎Sekolah Rakyat Serdang Bedagai harus disiapkan sebagai bangunan yang fungsional dan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal. 

‎

‎"Seluruh sumber daya yang tersedia, baik material, tenaga kerja, maupun peralatan, harus dimaksimalkan dengan baik. Kita juga perlu melakukan inovasi percepatan pelaksanaan pekerjaan, namun tetap berada dalam koridor spesifikasi teknis dan aturan konstruksi yang berlaku," ujar Firmansyah dalam keterangannya.

‎

‎Lebih lanjut, Dirut Nindya Karya itu juga menekankan pentingnya inovasi di lapangan untuk menjawab tantangan pelaksanaan proyek, namun tetap mengutamakan kualitas hasil akhir. Targetnya, seluruh rangkaian proyek Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi di seluruh Indonesia ditargetkan rampung pada Juni 2026.

‎

‎"Kualitas hasil akhir tetap menjadi prioritas utama agar bangunan dapat digunakan secara aman, layak, dan berkelanjutan," tegasnya.

‎

‎Komitmen Nindya Karya dalam menggarap proyek pendidikan ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Firmansyah mengungkapkan bahwa renovasi Sekolah Rakyat berkontribusi besar terhadap kinerja positif perusahaan. Hal itu dinilai mampu menggabungkan ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan inovasi teknologi dalam setiap pekerjaan.

‎

‎"Selain skema penugasan, kami sebagai BUMN konstruksi telah berhasil merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas nasional tepat waktu. Semua pencapaian ini tidak hanya memperkuat posisi Nindya Karya sebagai kontraktor andal, tetapi juga menjadi komitmen bahwa Nindya Karya mampu menggabungkan ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan inovasi teknologi dalam setiap pekerjaan," ujar Firmansyah, seperti dikutip sebelumnya.

‎

‎Dengan total luas bangunan terbangun mencapai 17.400 meter persegi, Sekolah Rakyat Serdang Bedagai diharapkan menjadi fasilitas pendidikan representatif yang mampu menampung ribuan siswa. 

‎

‎Kehadiran sekolah ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas SDM, tetapi juga diharapkan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat sekitar. (Romelt)

SUMBARNET - Bidang Antar Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Fitri, menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Barat atas langkah tegas dalam memberantas praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Sumbar.

Menurut Fitri, upaya penegakan hukum yang dilakukan Dirkrimsus Polda Sumbar menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja Dirkrimsus Polda Sumbar yang terus bergerak memberantas mafia BBM jenis solar. Langkah ini sangat penting untuk melindungi hak masyarakat dan memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan," ujar Fitri.

Ia menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan solar bersubsidi.

Karena itu, REPRO Sumbar mendorong Dirkrimsus Polda Sumbar untuk terus mengembangkan penyelidikan dan menindak tegas oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM jenis solar.

"Kami berharap Dirkrimsus tidak berhenti pada pengungkapan yang sudah dilakukan, tetapi juga mengusut tuntas jaringan serta oknum-oknum yang membekingi praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh agar memberikan efek jera," tegasnya.

Fitri menilai langkah tegas aparat kepolisian akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

REPRO Sumbar menyatakan siap mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola distribusi BBM yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik mafia yang merugikan masyarakat. (**)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mendorong pemerintah meningkatkan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Zigo saat mengikuti rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zigo, dari total 75.266 desa di Indonesia, masih terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Sebagian besar desa sangat tertinggal tersebut berada di Papua sehingga membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih besar dari pemerintah.

"Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Meski anggaran Kementerian Desa relatif terbatas, dampaknya sangat besar dan langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, kami mendorong agar kementerian mendapatkan dukungan anggaran yang lebih memadai," kata Zigo.

Politisi Partai Golkar itu menilai pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dipaparkan kepada Komisi V DPR RI belum sepenuhnya menunjukkan keberpihakan terhadap percepatan pembangunan desa tertinggal.

Ia menyoroti alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang hanya sekitar Rp92 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut masih perlu diperkuat agar target peningkatan status desa tertinggal menjadi desa berkembang dapat tercapai lebih cepat.

Selain itu, Zigo juga meminta agar tenaga pendamping desa lebih diprioritaskan penempatannya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan sangat tertinggal.

"Kami berharap tenaga pendamping desa lebih banyak ditempatkan di desa-desa tertinggal sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai anggota Banggar DPR RI, Zigo menyatakan mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Desa dan PDT untuk tahun 2027. Namun, ia menegaskan tambahan anggaran tersebut harus lebih banyak diarahkan kepada desa tertinggal, desa sangat tertinggal, serta daerah-daerah yang terdampak bencana.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang berpihak kepada wilayah-wilayah tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

"Kami berharap pembangunan desa tertinggal menjadi salah satu fokus utama pemerintah ke depan sehingga pembangunan yang merata dan berkeadilan benar-benar dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," tutupnya. (***)