PASAMAN BARAT – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat, terus memperkuat komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan yakni melalui kegiatan silaturahmi dan kunjungan langsung kepada sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini, kegiatan tersebut menyasar tokoh masyarakat dan pemuda di Jorong Pasaman Baru, Lingkuang Aua Baru, Kecamatan Pasaman, pada Kamis malam (5/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi salah satu bentuk pendekatan kepolisian kepada masyarakat guna mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan, serta keluhan warga terkait situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal mereka.

Melalui kegiatan tersebut, Satreskrim Polres Pasaman Barat ingin memastikan bahwa berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diketahui sejak dini sehingga langkah-langkah penanganan maupun pencegahan dapat dilakukan secara tepat.

Kehadiran jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat itu mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menilai pendekatan langsung yang dilakukan pihak kepolisian merupakan langkah positif dalam membangun komunikasi, meningkatkan kepercayaan, sekaligus menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Salah seorang pemuda Pasaman Baru, Dian Saputra (46), menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Polres Pasaman Barat, khususnya Satreskrim, yang telah bersedia turun langsung menemui masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan terkait keamanan lingkungan.

"Kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian Polres Pasaman Barat. Terima kasih kepada Satreskrim yang telah melakukan jemput bola dengan mendatangi masyarakat dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait keamanan di Jorong Pasaman Baru," ujar Dian.

Menurutnya, langkah yang dilakukan jajaran Satreskrim tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga berinisiatif hadir langsung untuk mengetahui kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah lingkungan warga.

Ia berharap kegiatan silaturahmi dan komunikasi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga hubungan antara masyarakat dan kepolisian semakin erat.

"Kami berharap Satreskrim Polres Pasaman Barat tetap solid dan terus berkomitmen dalam menjaga keamanan di Jorong Pasaman Baru. Kehadiran polisi di tengah masyarakat tentu memberikan rasa aman dan menjadi harapan bagi warga," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H., melalui Kasat Reskrim IPTU A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Ia menjelaskan, kunjungan langsung kepada tokoh masyarakat dilakukan agar pihak kepolisian dapat mendengar dan mengetahui berbagai persoalan yang selama ini dirasakan warga, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurutnya, komunikasi secara langsung merupakan salah satu cara efektif untuk mengetahui kondisi riil di lapangan sekaligus membangun sinergi antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat.

"Langkah ini kami lakukan untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Oleh karena itu, kami melaksanakan kunjungan ke masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sekaligus menjalin silaturahmi," ungkap IPTU A. Agung Ngurah Santa Subrata.

Ia menambahkan, kegiatan serupa tidak hanya dilakukan di Jorong Pasaman Baru, tetapi juga direncanakan menyasar sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Pasaman Barat.

Satreskrim Polres Pasaman Barat akan terus menjalin silaturahmi dengan berbagai tokoh masyarakat maupun warga secara langsung. Dengan demikian, pihak kepolisian dapat mengetahui berbagai persoalan yang kerap terjadi di tengah masyarakat serta memahami kebutuhan warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

"Kami akan melakukan silaturahmi ke beberapa tempat, bertemu dengan tokoh masyarakat dan masyarakat secara langsung. Tujuannya agar kami mengetahui apa saja permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, IPTU A. Agung Ngurah Santa Subrata juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Jorong Pasaman Baru yang telah menyambut baik kedatangan jajaran Satreskrim Polres Pasaman Barat.

Ia berharap sambutan dan komunikasi positif tersebut dapat menjadi awal yang baik dalam memperkuat kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Kegiatan silaturahmi ini sekaligus menjadi bukti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebab, terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan, kepedulian, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara kepolisian, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga, diharapkan berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini.

Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan informasi, masukan, maupun keluhan kepada pihak kepolisian demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Melalui pendekatan humanis dan komunikasi langsung seperti ini, Satreskrim Polres Pasaman Barat diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga. (**)

SUMBARNET - Sebelum ditetapkan sebagai perwakilan Indonesia untuk nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027 bidang gastronomi, Kota Padang telah lebih dahulu memiliki gagasan untuk menjadi bagian dari jejaring kota kreatif dunia. Gagasan itu tumbuh dari inisiatif komunitas ekonomi kreatif yang melihat besarnya potensi budaya, sumber daya manusia, hingga kekayaan kuliner Minangkabau.

Salah satu komunitas yang mengambil peran dalam perjalanan tersebut adalah Indonesia Creative Cities Network (ICCN). Melalui gagasan menghadirkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ICCN 2025 di Padang, komunitas ini mulai mendorong potensi daerah agar lebih dikenal dalam jejaring kota kreatif nasional maupun internasional.

Wakil Direktur Media dan Komunikasi ICCN Pusat, Yulviadi Adek, mengungkapkan bahwa gagasan tersebut berawal dari upaya komunitas memperjuangkan Padang sebagai tuan rumah Rakornas ICCN 2025.

Yulviadi, yang sebelumnya menjabat Koordinator Daerah ICCN Sumatera Barat sekaligus Ketua Pelaksana Rakornas ICCN 2025, menjelaskan bahwa keinginan menghadirkan kegiatan nasional tersebut bukan semata-mata untuk menyelenggarakan agenda organisasi. Lebih dari itu, Rakornas dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkenalkan Sumatera Barat sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di wilayah barat Indonesia.

"Sejak awal, kami melihat Padang dan Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar. Ada sumber daya manusia, kekayaan budaya, alam, hingga peluang pasar internasional. Potensi ini perlu diperkenalkan kepada jejaring kota kreatif di Indonesia, sekaligus menjadi kekuatan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif daerah," ungkap Yulviadi kepada wartawan, Jumat, (6/11/2026) di Padang.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki modal sumber daya manusia yang kuat dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi yang setiap tahunnya melahirkan lulusan dari beragam disiplin ilmu. Hal tersebut menjadi potensi untuk melahirkan pelaku kreatif, inovasi, dan gagasan baru.

Selain itu, Padang dan Sumatera Barat dikenal dengan kekayaan tradisi Minangkabau yang masih hidup di tengah masyarakat. Potensi alam yang mencakup kawasan laut, pesisir, hingga pegunungan juga menjadi kekuatan dalam pengembangan berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Dari sisi pasar, konektivitas penerbangan internasional Padang menuju Kuala Lumpur dan Singapura turut membuka peluang untuk memperluas jejaring serta memperkenalkan produk kreatif daerah ke pasar global.

Berangkat dari berbagai potensi tersebut, muncul gagasan agar Padang tidak hanya dikenal sebagai tuan rumah kegiatan nasional, tetapi juga memiliki cita-cita lebih besar, yakni menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network.

Dalam proses pembahasannya, gastronomi kemudian dinilai sebagai subsektor yang paling sesuai dengan karakter dan kekuatan Padang serta Sumatera Barat.

Pilihan itu bukan tanpa alasan. Kuliner Minangkabau memiliki kekuatan yang tidak hanya terletak pada ragam masakannya, tetapi juga sejarah, tradisi, nilai sosial, serta keterkaitannya dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Karena itu, tema "Bajamba" dipilih dalam Rakornas ICCN 2025. Tradisi makan bersama masyarakat Minangkabau tersebut dinilai mampu merepresentasikan kekayaan kuliner, budaya, nilai kebersamaan, serta identitas masyarakat Sumatera Barat.

"Melalui Bajamba, kami ingin menunjukkan bahwa gastronomi bukan hanya soal makanan, tetapi juga menyangkut budaya, tradisi, sejarah, dan kehidupan masyarakat. Padang memiliki kekuatan besar dalam hal itu," jelasnya.

Gagasan yang tumbuh dari komunitas tersebut kemudian mendapat ruang kolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang. Bahkan, sebelum Rakornas berlangsung, ICCN dan Pemko Padang telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada 10 Juni 2025 di Gedung InJourney, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Satari. Kesepakatan tersebut menjadi landasan pendampingan ICCN kepada Pemko Padang dalam penyusunan peta jalan atau roadmap Kota Kreatif serta pengembangan kegiatan pariwisata dan industri kreatif.

Kolaborasi itu mempertemukan gerakan komunitas dengan kebijakan pemerintah daerah. Gagasan yang sebelumnya berkembang di lingkungan komunitas mulai memperoleh ruang untuk diterjemahkan menjadi program dan agenda pengembangan kota.

Langkah tersebut kemudian diwujudkan melalui Rakornas ICCN 2025 yang berlangsung pada 6–10 Agustus 2025, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-356. Acara pembukaannya digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025, di THE ZHM Premiere Hotel Padang.

Rakornas tidak hanya menjadi forum koordinasi jejaring kota kreatif dari berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan gastronomi Minangkabau.

Sejumlah agenda disiapkan untuk memperlihatkan potensi tersebut. Para peserta diajak mengunjungi Museum Adityawarman untuk mengenal sejarah rendang, menjelajahi kawasan Gunung Padang, hingga mengeksplorasi Kota Tua bersama komunitas Padang Heritage.

Mereka juga diperkenalkan dengan ragam kuliner tradisional, seperti lamang tapai dan palai bada. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan jamuan makan bajamba yang memperlihatkan tradisi kebersamaan masyarakat Minangkabau.

Dalam pembukaan Rakornas, Wali Kota Padang Fadly Amran turut menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia melalui UNESCO Creative Cities Network. Ketua Umum ICCN Tubagus Fiki Satari juga memberikan dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif Padang melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan.

Bagi Yulviadi, Rakornas tersebut menjadi momentum penting karena gagasan yang sebelumnya tumbuh di lingkungan komunitas mulai berkembang menjadi gerakan bersama. Komunitas menjadi penggerak awal, sementara kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya memperkuat langkah menuju cita-cita tersebut.

Padang Jadi Wakil Indonesia Menuju UNESCO

Pada 4 November 2026, Kementerian Ekonomi Kreatif menetapkan Kota Padang sebagai perwakilan Indonesia untuk nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027 bidang gastronomi, bersama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bidang Kriya dan Seni Rakyat.

Padang mengandalkan kekayaan gastronomi yang terbentuk dari sejarah perdagangan rempah dan akulturasi budaya Minangkabau, Tionghoa, India, serta Nias. Identitas tersebut tercermin dalam tradisi bajamba, manatiang piriang, dan teknik memasak marandang.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat ekosistem gastronomi Padang menyerap lebih dari 53 ribu tenaga kerja, didukung keberadaan Sentra Rendang, Bagindo Aziz Chan Youth Center, serta produk bumbu yang telah menembus pasar ekspor.

Meski telah ditetapkan sebagai wakil Indonesia, Padang masih harus menyempurnakan dokumen nominasi pada November–Desember 2026 sebelum diserahkan ke Sekretariat UCCN di Paris pada awal 2027. Pengumuman keanggotaan baru UNESCO dijadwalkan pada Oktober 2027.

Bagi komunitas ICCN, capaian ini menjadi kelanjutan dari gagasan yang dibangun melalui Rakornas 2025 bertema Bajamba. Inisiatif komunitas yang kemudian berkembang melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan kini membawa gastronomi Minangkabau menuju panggung dunia. (***)

SUMBARNET – Pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, tetapi juga menjadi kesempatan penting bagi seluruh personel Polantas untuk melakukan introspeksi diri.

Introspeksi merupakan langkah mendasar dalam membangun pribadi yang lebih baik, berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki makna dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

Semangat tersebut menjadi salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan oleh seluruh personel Ditlantas Polda Lampung dalam menyukseskan Operasi Patuh Krakatau 2026. Sebab, sebelum mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, setiap anggota Polantas harus terlebih dahulu mampu menertibkan diri sendiri, baik dalam sikap, perilaku, kedisiplinan maupun pelaksanaan tugas sehari-hari.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, SH, S.IK, MH, menekankan bahwa introspeksi diri merupakan bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional, humanis dan semakin dipercaya masyarakat.

Menurutnya, tugas kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas, bukan semata-mata melakukan penindakan terhadap pelanggaran, melainkan juga memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, edukasi serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

"Introspeksi diri adalah sebuah langkah untuk membangun pribadi yang lebih bermakna. Setiap personel harus mampu melihat kembali apa yang sudah dilakukan, mengevaluasi kekurangan, memperbaiki kesalahan, serta terus meningkatkan kualitas diri. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi anggota Polri yang menjalankan tugas, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq.

Introspeksi Personel, Awal Membangun Keteladanan

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026, Ditlantas Polda Lampung mendorong seluruh personel agar menjadikan momentum operasi sebagai sarana memperkuat kedisiplinan dan meningkatkan kualitas pengabdian.

Introspeksi diri harus dimulai dari hal-hal sederhana, seperti disiplin waktu, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab dalam bekerja, menjaga etika, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Personel Polantas juga diharapkan mampu menjadi contoh dan teladan dalam berlalu lintas. Keteladanan tersebut harus tercermin melalui kepatuhan menggunakan helm berstandar SNI, penggunaan sabuk keselamatan, kelengkapan kendaraan, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, serta sikap tertib ketika berada di jalan raya.

Dirlantas Polda Lampung menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata.

"Jangan pernah mengharapkan masyarakat menjadi tertib apabila kita sendiri belum mampu menunjukkan keteladanan. Karena itu, mari kita mulai perubahan dari diri sendiri. Jadilah personel yang disiplin, bertanggung jawab, santun, profesional dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Operasi Patuh Bukan Sekadar Penindakan

Operasi Patuh Krakatau 2026 juga diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan kebutuhan bersama.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tetap menjadi bagian dari pelaksanaan operasi. Namun, langkah tersebut harus berjalan beriringan dengan kegiatan edukasi, sosialisasi, imbauan dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa setiap aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang dianggap sederhana sekalipun dapat menimbulkan risiko kecelakaan apabila tidak disikapi dengan kesadaran dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, Ditlantas Polda Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama ketika berkendara.

"Tujuan utama Operasi Patuh Krakatau bukan hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas yang berorientasi pada keselamatan. Kami ingin masyarakat memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan karena takut ditilang, melainkan karena memiliki kesadaran bahwa keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan hal yang sangat penting," jelas Kombes Pol Reza.

Membangun Polantas yang Profesional dan Humanis

Lebih lanjut, introspeksi diri juga menjadi landasan bagi personel Ditlantas Polda Lampung untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan.

Setiap anggota Polantas dituntut mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan sikap humanis, menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat, serta senantiasa berpegang teguh pada aturan dan etika profesi.

Kehadiran polisi lalu lintas di tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian pelayanan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat Polantas sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang siap membantu, melindungi dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan lalu lintas.

Kombes Pol Reza berharap seluruh jajaran Ditlantas Polda Lampung dapat menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pengabdian.

"Harapan saya, seluruh personel Polantas Polda Lampung terus melakukan evaluasi dan introspeksi. Jangan cepat merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Teruslah belajar, berbenah dan meningkatkan kemampuan. Jadikan tugas sebagai bentuk pengabdian yang tulus, sehingga kehadiran kita benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," harapnya.

Keselamatan Berlalu Lintas Dimulai dari Kesadaran Diri

Pada akhirnya, keberhasilan Operasi Patuh Krakatau 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Perubahan perilaku menjadi indikator penting bahwa edukasi dan penegakan hukum yang dilaksanakan mampu memberikan dampak positif bagi keselamatan di jalan raya.

Ditlantas Polda Lampung mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk menjadikan momentum Operasi Patuh Krakatau 2026 sebagai sarana membangun karakter yang lebih baik.

Introspeksi menjadi awal perubahan. Keteladanan menjadi bukti pengabdian. Sementara kedisiplinan dan kepatuhan menjadi fondasi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dengan semangat tersebut, Ditlantas Polda Lampung berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional, modern, humanis dan semakin dekat dengan masyarakat.

Karena perubahan besar selalu dimulai dari diri sendiri. Sebelum menertibkan orang lain, tertibkanlah diri sendiri. Sebelum mengajak masyarakat menjadi lebih baik, jadilah teladan dalam setiap tindakan. (**)

LAMPUNG – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui semangat dan nilai-nilai luhur Polantas Lampung Wawai, yakni Wibawa, Amanah, Waspada, Arif, dan Imtaq.

Slogan Polantas Lampung Wawai bukan sekadar rangkaian kata atau identitas institusi, melainkan menjadi pedoman moral dan landasan dalam menjalankan tugas kepolisian, khususnya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Provinsi Lampung.

Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu membentuk personel Polantas yang profesional, berintegritas, humanis, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa semangat Polantas Lampung Wawai harus benar-benar diimplementasikan oleh seluruh personel, baik dalam memberikan pelayanan administrasi, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, kehadiran Polantas di tengah masyarakat bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran, kedisiplinan, serta budaya tertib berlalu lintas.

"Polantas Lampung Wawai memiliki makna dan nilai yang harus menjadi pegangan setiap personel dalam bertugas. Wibawa berarti memiliki sikap dan perilaku yang dapat dihormati masyarakat. Amanah berarti menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Waspada berarti selalu siap menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan keselamatan lalu lintas," kata Dirlantas.

Lebih lanjut, nilai Arif mengandung makna bahwa setiap personel harus mampu bertindak bijaksana, mengedepankan pendekatan humanis, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam mengambil keputusan. Sementara Imtaq merupakan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengendali moral dalam menjalankan amanah pengabdian.

Membangun Polantas yang Profesional dan Humanis

Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq berharap nilai-nilai Polantas Lampung Wawai dapat menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap anggota.

Ia menginginkan seluruh personel lalu lintas mampu menunjukkan keteladanan, kedisiplinan, serta sikap santun dalam berinteraksi dengan masyarakat.

"Tujuan yang ingin kita capai adalah menghadirkan sosok Polantas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Personel harus mampu memberikan pelayanan secara profesional, transparan, cepat, dan tidak diskriminatif. Kita ingin masyarakat merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika beraktivitas di jalan raya," pesan Dirlantas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, setiap anggota Polantas dituntut untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Polantas juga harus mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan memberikan edukasi secara berkelanjutan, membangun komunikasi yang baik, serta mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Waspada dan Siaga Menjaga Keselamatan Pengguna Jalan

Dalam menghadapi dinamika lalu lintas yang semakin berkembang, kewaspadaan menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki setiap personel.

Berbagai potensi gangguan, mulai dari kemacetan, kecelakaan lalu lintas, pelanggaran pengendara, hingga kondisi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, membutuhkan kesiapsiagaan dan kemampuan personel dalam mengambil langkah yang tepat.

Melalui semangat Waspada, personel Polantas diharapkan mampu melakukan deteksi dini, meningkatkan patroli, mengoptimalkan pengaturan lalu lintas, serta memberikan respons cepat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di jalan raya.

Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme anggota agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Mengedepankan Kearifan dan Pendekatan Humanis

Nilai Arif menjadi pengingat bahwa kewenangan kepolisian harus dijalankan dengan kebijaksanaan, proporsionalitas, dan rasa tanggung jawab.

Dalam menjalankan tugas, personel Polantas diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mampu memahami kondisi masyarakat serta memberikan edukasi dengan pendekatan yang santun dan persuasif.

Penegakan hukum tetap harus dilaksanakan secara tegas dan sesuai aturan, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, kehadiran Polantas tidak hanya dipandang sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Imtaq sebagai Landasan Moral Pengabdian

Selain profesionalisme dan kemampuan teknis, aspek keimanan dan ketakwaan juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter personel Polantas Lampung.

Nilai Imtaq mengandung pesan bahwa setiap tugas merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada institusi dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan landasan moral dan spiritual yang kuat, setiap personel diharapkan mampu menjaga kejujuran, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Harapan Mewujudkan Lalu Lintas Lampung yang Aman dan Tertib

Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq juga berharap semangat Polantas Lampung Wawai dapat menjadi energi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di seluruh wilayah Lampung.

Harapan besarnya adalah terwujudnya personel lalu lintas yang semakin profesional, modern, terpercaya, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Harapan kami, Polantas Polda Lampung semakin dekat dengan masyarakat, semakin dipercaya, dan semakin mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan keamanan serta keselamatan berlalu lintas. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya tertib berlalu lintas karena keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab kita bersama," harapnya.

Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Pada akhirnya, Polantas Lampung Wawai diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin melalui sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan setiap personel di lapangan.

Wibawa dalam bertindak, Amanah dalam mengemban tugas, Waspada dalam menjaga keselamatan, Arif dalam mengambil keputusan, serta Imtaq sebagai landasan pengabdian.

Inilah semangat Polantas Lampung Wawai, sebuah komitmen untuk terus hadir, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat demi terwujudnya keselamatan berlalu lintas di Provinsi Lampung. (**)

PADANG, - Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan serius DPRD Sumbar. Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset menemukan sebanyak 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah, dengan total nilai tercatat mencapai Rp79,02 miliar. Temuan ini mengungkap persoalan aset daerah yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, penguasaan lahan, hingga potensi kerugian dan hilangnya peluang pendapatan daerah.

Temuan tersebut disampaikan Pansus Pengelolaan Aset DPRD Sumbar yang diketuai Doni Harsiva Yandra, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026). Dari total nilai aset yang menjadi perhatian, sebesar Rp54,52 miliar masuk kategori aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar merupakan aset bermasalah. Berbagai persoalan ditemukan, mulai dari aset yang dibiarkan tidak produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, hingga bangunan rusak berat dan pembangunan yang belum diselesaikan.

Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH. Persoalan lainnya ditemukan pada Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi, di mana sebanyak 25 rumah telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.

Tak hanya aset tanah dan bangunan, Pansus juga menyoroti belum tuntasnya likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ). Keduanya telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaian likuidasi belum juga rampung. Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga belum memiliki kejelasan menyangkut status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Atas berbagai temuan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset atau mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset. Selain itu, pemerintah provinsi diminta segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dengan langkah kerja yang terencana, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan. Khusus persoalan likuidasi ATS dan DSJ serta penyertaan modal ARP dan PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra, menyetujui rekomendasi Pansus tersebut untuk ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Sumbar. Keputusan itu diberi Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. Muhidi menegaskan, pengelolaan aset bukan sekadar persoalan pencatatan inventaris, melainkan menyangkut kekayaan daerah yang harus diamankan, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi agar tidak berhenti sebatas laporan dan dokumen.

Dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi ini dinilai penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan dinamika kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan, dan penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana. Muhidi menegaskan, pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah.

Selain dua agenda utama tersebut, rapat paripurna juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Sumbar Masa Persidangan Pertama. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026 untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun. Dengan disetujuinya rekomendasi Pansus Aset, penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahan jadwal reses, DPRD Sumbar berharap pembenahan aset dan penguatan tata kelola keuangan daerah dapat berjalan beriringan demi melindungi kekayaan daerah, meningkatkan PAD, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)

SUMBARNET - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kembali mencatatkan pencapaian dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik. Perusahaan berhasil menuntaskan seluruh pekerjaan penggalian terowongan menggunakan Tunnel Boring Machine (TBM) pada proyek MRT Jakarta CP202 Fase 2A, ditandai dengan keberhasilan TBM-2 menembus (breakthrough) South Shaft Stasiun Mangga Besar.

Keberhasilan tersebut menandai rampungnya seluruh pekerjaan penggalian terowongan menggunakan TBM pada paket CP202 yang dikerjakan ADHI bersama Shimizu Corporation melalui konsorsium Shimizu-Adhi Joint Venture (SAJV).

Direktur Utama PT Adhi Karya, Moeharmein Zein Chaniago, mengapresiasi kualitas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan tim proyek. Apresiasi tersebut disampaikan saat manajemen ADHI melakukan peninjauan langsung ke area pembangunan MRT Jakarta CP202.

Menurut Moeharmein, hasil pekerjaan di lapangan menunjukkan kualitas konstruksi yang tinggi, didukung penataan pekerjaan yang rapi serta penerapan aspek keselamatan kerja.

“Dari manajemen ADHI KARYA, kami mengunjungi area pekerjaan konstruksi. Kami melihat pekerjaan yang sangat luar biasa dan tertata dengan rapi. Kualitas pengerjaannya juga sangat tinggi, termasuk penerapan aspek keselamatan kerja (safety),” ujar Moeharmein.

Ia menegaskan, peninjauan tersebut merupakan bagian dari komitmen manajemen untuk memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan memperhatikan kualitas, keselamatan, dan ketepatan pelaksanaan konstruksi.

“Ini merupakan wujud dari komitmen manajemen ADHI KARYA, bahwa setiap pekerjaan harus memperhatikan kualitas, keselamatan kerja, serta ketepatan pelaksanaan konstruksi,” katanya.

Penyelesaian penggalian terowongan ini menjadi pencapaian penting mengingat kompleksitas pekerjaan konstruksi bawah tanah yang berlangsung hingga kedalaman 30 meter. Proses tersebut membutuhkan perencanaan matang, inovasi, serta koordinasi intensif antara ADHI dan Shimizu Corporation agar seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.

Di tengah tantangan tersebut, ADHI mengedepankan operational excellence dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek. Keterlibatan langsung manajemen dalam memantau perkembangan pekerjaan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas konstruksi sekaligus memastikan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sinergi antara manajemen dan tim proyek turut mencerminkan penerapan karakter LAMPs insan ADHI, khususnya nilai Adaptif. Karakter ini diwujudkan melalui kemampuan menghadapi tantangan konstruksi dengan kolaborasi, inovasi, dan penyesuaian terhadap kompleksitas pekerjaan di lapangan.

Lebih dari pencapaian teknis, keberhasilan breakthrough TBM-2 menjadi bagian dari kontribusi ADHI dalam mendukung pengembangan transportasi publik di Jakarta. Pembangunan MRT Jakarta Fase 2A diharapkan semakin memperkuat konektivitas antarkawasan, menghadirkan mobilitas masyarakat yang lebih efisien dan terintegrasi, serta mendukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.

Melalui penyelesaian pekerjaan penggalian terowongan pada paket CP202 ini, ADHI kembali mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, khususnya pengembangan transportasi massal sebagai penopang mobilitas masyarakat di masa depan. (***)

SUMBARNET - PT Nindya Karya (Persero) kembali mengambil bagian dalam pembangunan infrastruktur nasional. Kali ini, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut menandatangani kontrak paket pekerjaan strategis dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan kontrak berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Direktur Jenderal SDA Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, dalam kesempatan tersebut meminta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat agar menjalankan pekerjaan secara profesional dan menunjukkan komitmen tinggi.

Menurutnya, profesionalitas dan kesungguhan seluruh pihak menjadi faktor penting untuk memastikan pekerjaan terlaksana dengan baik serta menghasilkan infrastruktur berkualitas.

“Kami meminta seluruh BUMN yang terlibat untuk menunjukkan profesionalitas serta komitmen tinggi agar hasil pekerjaan benar-benar maksimal dan berkualitas,” tegas Arnold.

Dalam kegiatan tersebut, PT Nindya Karya diwakili Direktur Operasi 1 Fatchurrohman. Turut hadir SVP Divisi Infrastruktur 1 Alfriady Zuliansyah dan Project Director Djirjize Abdul Hakim.

Melalui penandatanganan kontrak ini, Nindya Karya menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai standar mutu, tepat waktu, serta memenuhi ketentuan administrasi dan pembiayaan.

Perusahaan juga akan menerapkan manajemen proyek yang unggul dan memperkuat pengawasan di lapangan guna memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai target.

Keterlibatan Nindya Karya dalam proyek tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan, khususnya dalam mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan komitmen terhadap kualitas dan ketepatan pelaksanaan, Nindya Karya berharap pekerjaan yang dipercayakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. (***)

SUMBARNET - Kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, bukan justru lebih banyak menguntungkan negara perantara. Karena itu, Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, mendukung instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas dikirim langsung ke negara tujuan.

Zigo yang juga Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar menilai, kebijakan tersebut penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memastikan manfaat perdagangan SDA tercatat secara optimal dalam neraca perdagangan dan penerimaan negara.

Menurutnya, pengiriman komoditas melalui negara perantara berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh Indonesia, terutama dari sisi penerimaan devisa dan pajak.

“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo, Selasa (3/11/2026).

Ia menilai, instruksi Bahlil merupakan langkah strategis untuk memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan komoditas tambang dan gas. Jalur perdagangan SDA harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional, bukan membuka peluang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor Indonesia.

“Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ujar Zigo.

Ia menambahkan, pengiriman langsung kepada negara pembeli juga penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional maupun hubungan geopolitik.

“Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” katanya.

Lebih jauh, Zigo, wakil rakyat dari Sumatera Barat itu menekankan bahwa penguatan kendali perdagangan SDA perlu diikuti dengan tata kelola sektor pertambangan yang transparan dan berpihak pada kepentingan nasional. Pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil.

Dalam hal ini, ia mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk membuka kesempatan bagi kontraktor lokal.

Menurut Zigo, pelibatan pelaku usaha daerah akan memperluas kesempatan masyarakat untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di wilayahnya. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak lebih luas melalui penciptaan peluang usaha, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah.

Selain itu, ia mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen pengendalian pasokan komoditas. Pengaturan produksi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas nasional.

Pada aspek hilirisasi, Zigo juga menekankan pentingnya pembangunan smelter yang berorientasi pada pengolahan hingga menghasilkan produk jadi atau produk akhir. Langkah ini diperlukan agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya, bukan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi agar produk energi dan mineral Indonesia yang diekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Bahlil secara khusus meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dilakukan langsung kepada negara pembeli.

Melalui penataan jalur ekspor, penguatan hilirisasi, serta pelibatan pengusaha lokal, Zigo berharap pengelolaan sumber daya alam Indonesia semakin memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Baginya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (***)