SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang berhasil mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Tahun 2025.

Dalam hasil evaluasi yang tertuang pada Surat Kemenpan RB Nomor B/194/RB 06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Kota Padang memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,31.

Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat sekaligus menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adaptif, dan melayani,” ujar Fadly Amran di Padang, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi secara konsisten, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem merit, reformasi hukum, hingga transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

Capaian Kota Padang didukung oleh sejumlah indikator penilaian yang berhasil melampaui target nasional secara signifikan. Pada Indeks Kualitas Kebijakan, Kota Padang memperoleh nilai 91,00, jauh di atas target nasional sebesar 65,00.

Kemudian pada Indeks Reformasi Hukum, Kota Padang berhasil meraih nilai sempurna 100 atau melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 70,00.

Sementara itu, pada indikator Sistem Merit, Kota Padang mencatat nilai 270, lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 250.

Keberhasilan juga terlihat pada aspek Digitalisasi Arsip yang mencapai nilai 93,00, sedangkan target nasional berada pada angka 60,00. Adapun Standar Pelayanan Publik memperoleh nilai 93,67 atau melampaui target nasional sebesar 78,00.

Fadly Amran menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa berbagai langkah perbaikan birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang telah berjalan pada jalur yang tepat.

“Prestasi ini merupakan buah dari komitmen bersama seluruh jajaran ASN dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, indeks RB Kota Padang berada pada angka 70,86. Kemudian meningkat menjadi 75,10 pada tahun 2022.

Meski sempat mengalami penurunan tipis menjadi 73,60 pada tahun 2023, berbagai langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah berhasil mendorong peningkatan signifikan pada tahun 2024 dengan nilai 85,92. Tren positif tersebut kembali berlanjut pada tahun 2025 dengan raihan nilai 87,31.

Menurut Fadly, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran ASN berpuas diri. Sebaliknya, hasil evaluasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap seluruh ASN terus bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi memberikan pelayanan yang prima dan berdampak langsung bagi masyarakat Kota Padang,” tegasnya.

Pemerintah Kota Padang berkomitmen menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda berkelanjutan guna menciptakan pemerintahan yang semakin responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan capaian tersebut, Kota Padang diharapkan mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan reformasi birokrasi di tingkat regional maupun nasional. (**)

 ‎

SUMBARNET - Kabar baik bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Sebanyak 324 unit hunian yang dibangun khusus untuk mereka kini telah rampung 100 persen.

‎

‎Program ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata kawasan padat dan rawan kecelakaan tersebut. Untuk memastikan semuanya siap ditempati, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, langsung terjun ke lapangan.

‎

‎Pria yang akrab disapa Dony itu menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra. Fokus pembahasan adalah kesiapan operasional dan pemanfaatan hunian.

‎

‎"Progres fisik sudah 100 persen. Sekarang kita pastikan tahapan akhir pemanfaatan, kesiapan fasilitas pendukung, dan koordinasi lintas instansi," ujar Dony Oskaria , Selasa (9/6/2026).

‎

‎Dony menegaskan, kolaborasi lintas sektor dan tanggung jawab sosial berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Ia juga ingin memastikan masyarakat bisa segera menempati hunian baru yang aman, nyaman, dan lebih manusiawi.

‎

‎"Ini bukan cuma soal rumah. Tapi tentang keselamatan warga dan peningkatan kualitas hidup. Arahan Pak Prabowo harus clear," ujarnya menambahkan.

‎

‎Tak hanya menyediakan tempat tinggal, kawasan hunian baru ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Mulai dari masjid, taman bermain anak, toilet, dapur komunal, fasilitas umum, hingga tandon air.

‎

‎Kehadiran hunian ini diharapkan bisa mengurangi risiko kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api sekaligus mengubah wajah kumuh bantaran rel menjadi kawasan yang lebih tertata.

‎

‎"Kami ingin warga senang dan aman. Ini prioritas kami," pungkas Dony Oskaria. (***)

 

Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., melepas secara resmi Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda, Kelurahan Jati I, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Minggu (7/6/2026).

Pawai yang diikuti para santri peserta Katam Al-Qur’an tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memadati sepanjang rute kegiatan. 

Para peserta tampil dengan busana muslim sambil membawa atribut bernuansa Islami, menambah semarak suasana perayaan khatam Al-Qur’an perdana tersebut.

Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Al Huda, para guru mengaji, orang tua, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membina generasi muda melalui pendidikan Al-Qur’an.

"Katam Al-Qur’an bukan sekadar seremoni atau kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan memiliki karakter Qurani," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan agama di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman saat ini.

Menurutnya, pembinaan sejak usia dini melalui pendidikan Al-Qur’an menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman dan akhlak yang baik.

Muhidi juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak dalam mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

"Kita berharap anak-anak yang hari ini mengikuti Katam Al-Qur’an tidak berhenti belajar setelah khatam, tetapi terus mendalami, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an sebagai pedoman hidup," katanya.

Ketua DPRD Sumbar itu berharap kegiatan Katam Al-Qur’an dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat syiar Islam sekaligus membentuk generasi muda yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia di Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada generasi penerus bangsa.

Dengan terselenggaranya Pawai Katam Al-Qur’an Perdana TPQ TQA Masjid Al Huda, diharapkan semangat mencintai Al-Qur’an semakin tumbuh di kalangan anak-anak dan remaja, sehingga lahir generasi Qurani yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan bangsa.(**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID -Wali Kota Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa, 9 Juni 2026

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan,  Fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Hari ini, dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandanga umum fraksi di dewan sebelumnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sebelum memberikan jawaban, juga menjelaskan terkait informasi mengenai penggunaan dana Tranfsfer Keuangan Daerah (TKD). Ia  menjelaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, khususnya angka 7 yang mengatur ketentuan bagi daerah yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana. Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi TKD digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta mendukung pelayanan dasar masyarakat.

"PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang telah diubah dengan PMK Nomor 29 Tahun 2026 merupakan peraturan yang mengatur kebijakan transfer ke daerah dalam rangka percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 51 daerah yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam daftar 51 daerah tersebut dan juga tidak menetapkan status tanggap darurat bencana, sehingga penganggaran TKD Kota Bukittinggi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ," jelas Ramlan.

Selain itu, Wako  menegaskan dana TKD tidak digunakan untuk membayar gaji PPPK. Sementara penganggaran yang berkaitan dengan tenaga outsourcing merupakan bagian dari program pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi, termasuk mendukung program PKL Naik Kelas melalui penataan pedagang ke kawasan Pasar Atas guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.(**)

 

SUMBARNET - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda dan para pengguna media sosial, agar tidak melakukan aksi berbahaya di jalan raya demi mendapatkan konten yang menarik perhatian publik.

Melalui poster kampanye keselamatan berlalu lintas yang menampilkan Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq, S.H., S.I.K., M.H., masyarakat diajak untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara.

Dalam poster tersebut tertulis pesan tegas, “Keselamatan di Jalan Adalah Prioritas” serta slogan “Jangan Korbankan Keselamatan Demi Konten!”.

Pesan ini menjadi pengingat bahwa tren membuat video, swafoto, siaran langsung, maupun berbagai aktivitas untuk kebutuhan media sosial tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.

Fenomena pembuatan konten di jalan raya yang kerap dilakukan pengendara sepeda motor saat kendaraan masih bergerak dinilai sangat berisiko.

Tidak sedikit pengguna jalan yang sengaja melepas tangan dari kemudi, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga melakukan aksi berbahaya demi memperoleh tayangan yang viral di media sosial.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi kesadaran bersama seluruh pengguna jalan.

“Konten bisa viral dalam hitungan menit, tetapi keselamatan yang hilang akibat kecelakaan tidak akan bisa diulang kembali. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain saat berada di jalan raya,” ujar Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq.

Menurutnya, jalan raya bukanlah tempat untuk melakukan aksi yang berpotensi mengganggu konsentrasi berkendara. Setiap pengendara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan bersama.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Kami ingin budaya tertib berlalu lintas tumbuh dari kesadaran, bukan karena takut terhadap penegakan hukum. Utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan,” tegasnya.

Dirlantas Polda Sumbar juga mengingatkan bahwa penggunaan telepon genggam saat mengemudi atau mengendarai sepeda motor dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Oleh sebab itu, masyarakat diminta menghentikan kendaraan terlebih dahulu apabila ingin menggunakan ponsel atau membuat dokumentasi perjalanan.

Selain mengingatkan agar tidak membuat konten berbahaya di jalan, Ditlantas Polda Sumbar juga terus mengampanyekan sejumlah langkah sederhana untuk menjaga keselamatan berlalu lintas, di antaranya:

Mematuhi seluruh rambu dan aturan lalu lintas.

Menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara dan penumpang sepeda motor.

Menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil.

Tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Menjaga etika dan sopan santun dalam berlalu lintas.

Kampanye ini merupakan bagian dari upaya Ditlantas Polda Sumbar dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang aman, tertib, dan berkeselamatan di tengah meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat.

Ditlantas Polda Sumbar juga terus mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.

Kombes Pol. Reza Chairul Akbar Sidiq berharap seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dan tidak mudah terpengaruh oleh tren yang berpotensi membahayakan nyawa.

“Keselamatan adalah kebutuhan utama setiap pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan, bukan pelaku pelanggaran. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat. Jangan pernah mengorbankan keselamatan hanya demi mendapatkan perhatian di media sosial,” pungkasnya.

Dengan kampanye tersebut, Ditlantas Polda Sumbar berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di seluruh wilayah Sumatera Barat. (**)

 

SUMBARNET - Dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat mengikuti kegiatan Zoom Meeting pembahasan rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan secara terpusat oleh Mabes Polri dan diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. 

Kegiatan yang berlangsung di ruang Command Center Polres Pasaman Barat tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi dan sinkronisasi program antara Mabes Polri, Polda, hingga Polres jajaran dalam menyukseskan momentum bersejarah Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang.

Dalam rapat virtual tersebut, para peserta menerima arahan terkait konsep pelaksanaan peringatan HUT Bhayangkara ke-80, agenda kegiatan sosial kemasyarakatan, bakti kesehatan, bakti sosial, bedah rumah, olahraga bersama, perlombaan, hingga berbagai program yang bertujuan memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya menjadi momentum seremonial bagi institusi Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat secara langsung.

Menurutnya, Polres Pasaman Barat siap mendukung dan melaksanakan seluruh program yang telah dirancang oleh pimpinan Polri dengan mengedepankan semangat pengabdian, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat.

“Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 merupakan momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu, seluruh personel harus mempersiapkan setiap kegiatan dengan baik agar pelaksanaannya berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar AKBP Agung Tribawanto.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa sinergitas dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat akan terus diperkuat guna mendukung suksesnya rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Selain membahas agenda kegiatan, rapat virtual tersebut juga membahas kesiapan masing-masing satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan program prioritas yang akan dilaksanakan menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara. Evaluasi terhadap kegiatan yang telah berjalan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan guna memastikan seluruh agenda dapat terlaksana secara optimal.

AKBP Agung Tribawanto menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polres Pasaman Barat untuk terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud nyata semangat Hari Bhayangkara ke-80.

Ia berharap melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan Zoom Meeting berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Seluruh peserta mengikuti pembahasan secara seksama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung semangat pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, Polres Pasaman Barat optimistis pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 dapat berjalan sukses, aman, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. (**)

 

SUMBARNET - Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menggelar kegiatan sosial berupa peresmian peletakan batu pertama program bedah rumah milik seorang warga kurang mampu di Kampung Paju Anggang, Jorong Famili Koto Panjang, Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kapolsek Kinali AKP Feri Yuzaldi, para Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, PJ Wali Nagari Anam Koto Utara Hendri Fiterson, Bamus Nagari Anam Koto Utara, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Kinali.

Dalam sambutannya, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menyampaikan bahwa program bedah rumah yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

“Ini merupakan salah satu wujud kepedulian Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 guna membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program bedah rumah,” ujar Kapolres.

Program bedah rumah tersebut ditujukan kepada Nenek Kartini yang saat ini berusia sekitar 80 tahun. Ia tinggal bersama dua orang cucunya yang masih berusia delapan tahun dan tiga tahun, yang merupakan anak yatim. Selama ini, Nenek Kartini menempati rumah yang sudah tidak layak huni sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan dari berbagai pihak.

Melalui program tersebut, rumah milik Nenek Kartini akan dibangun ulang dengan ukuran 8 x 6,5 meter agar menjadi tempat tinggal yang lebih layak, aman dan nyaman bagi keluarga tersebut.

Kapolres menjelaskan, proses pembangunan rumah diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih tiga minggu. Pengerjaannya melibatkan personel Polsek Kinali yang berkolaborasi dengan unsur Forkopimca serta seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kampung Paju Anggang.

“Pengerjaan rumah ini diperkirakan memakan waktu sekitar tiga minggu. Kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membantu dan bergotong royong sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” jelasnya.

Menurut Kapolres, program bedah rumah ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat melalui kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata.

AKBP Agung berharap, setelah rumah tersebut selesai dibangun, keluarga Nenek Kartini dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat, nyaman dan aman. Selain itu, kegiatan sosial ini diharapkan dapat menginspirasi berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan adanya kegiatan kemanusiaan Polri Berbagi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Kepolisian dan masyarakat serta menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam mewujudkan harkamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat,” pesannya.

Kegiatan bedah rumah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Tahun Mengabdi Untuk Masyarakat”, sejalan dengan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Pasaman Barat.

Melalui kegiatan positif seperti bedah rumah ini, diharapkan sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis bagi seluruh warga. Semangat Bhayangkara diharapkan terus hadir dalam setiap langkah pengabdian Polri untuk menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (HumasResPasbar)

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Rapat kerja tersebut membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Menurut Zigo Rolanda, pembahasan KEM-PPKF dan RKP menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan penganggaran negara pada tahun mendatang. Ia menilai sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perencanaan pembangunan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” ujar Zigo usai mengikuti rapat kerja.

Politisi asal Sumatera Barat tersebut menegaskan bahwa penyusunan RAPBN dan RKP Tahun 2027 harus mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan perlu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Zigo juga menyoroti pentingnya penguatan sektor infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan dasar, konektivitas, serta peluang usaha.

“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun 2027. Pembahasan juga mencakup prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP Tahun 2027.

Zigo berharap proses penyusunan RAPBN dan RKP Tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Melalui pembahasan yang komprehensif antara DPR dan pemerintah, kita berharap RAPBN dan RKP 2027 dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat pembangunan nasional secara merata,” tutupnya. (***)

 

SUMBARNET - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyambut positif usulan pemindahan markas dan lapangan tembak TNI yang berada dekat kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Air Tawar, Padang.

Sikap itu disampaikan Djamari saat menerima Rektor UNP Prof. Krismadinata dan mantan Rektor Prof. Ganefri, didampingi alumnus UNP Khairul Jasmi, di kantornya di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat Selasa (9/6).

"Saya menyambut positif ide pemindahan itu," katanya.

la menyebut sudah menerima laporan insiden tersebut dari Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, juga dari UNP, tak lama setelah kejadian.

Dalam pertemuan itu, rombongan UNP melaporkan peristiwa peluru nyasar yang melukai dua orang mahasiswa di lingkungan kampus. Keduanya kini dalam perawatan.

Menurut Rektor UNP, banvak pihak was-was insiden serupa akan teriadi lagi. Guna memastikan hal itu tak terulang, ia meminta dukungan Djamari agar pemindahan segera terealisasi.

'Insya Allah." iawab Menko Polkam.

Diketahui, insiden peluru nyasar itu terjadi di depan Gedung Rektorat UNP, Selasa (2/6) sore. Dua orang luka- luka, salah satunya mahasiswi UNP Nova Wirantika.

Peluru berasal dari lapangan tembak di Lapai. Ini, fasilitas Kompi Senapan A Yonif 133/Yudha Sakti yang berjarak sekitar 800 meter dari kampus induk UNP Air Tawar.

Kasus peluru nyasar itu sudah terjadi tujuh kali. Namun, yang terekam di jejak digital hanya empat. Tiga lainnya terjadi sebelum media akrab dengan internet.

UNP pun sebelumnya telah menyurati Menko Polkam agar lokasi latihan tembak ditinjau ulang.

Pada Juli mendatang, UNP akan mengundang Djamari Chaniago berbicara di hadapan para dosen.

Pertemuan itu dinilai bermanfaat untuk menanamkan nilai-nila nasionalisme dan kebangsaan. (**)

 

SUMBARNET - Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria ikut dalam rapat koordinasi dengan DPR dan sejumlah direktur utama BUMN/Himbara untuk membahas pelemahan pasar modal. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara III Senayan itu, muncul wacana buyback saham BUMN secara kolektif.

‎

‎Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa fundamental saham BUMN sebenarnya bagus, namun terdampak situasi global.

‎

‎"Dalam kesempatan ini, berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus. Tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama," ujar Dasco Selasa 9 Juni 2026

‎

‎Dasco menambahkan bahwa DPR bersama pemangku kepentingan ingin membahas langkah-langkah menjaga nilai dan kepercayaan pasar. Salah satu opsinya adalah buyback.

‎

‎"Kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kita kemudian pada kesempatan yang tepat menurut saya. Kita kembali buy back atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya di pasar," tegasnya.

‎

‎

‎Menanggapi hal itu, Dony Oskaria menekankan perlunya langkah kolektif melawan tekanan asing. Dia bahkan mengusulkan untuk melibatkan pengusaha besar tanah air.

‎

‎"Selanjutnya ajak diskusi dengan konglo2 Indonesia ajak untuk buyback saham2nya dan kita lawan asing2 yang mau sell indonesia," ujar Dony Oskaria di ruang rapat yang sama.

‎

‎Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah CEO BUMN dan lembaga, seperti Putrama Wahju Setyawan (BNI), Riduan (Bank Mandiri), Hery Gunardi (BRI), Oki Ramadhana (INA), Rony Hanityo Aprianto (Taspen), dan Eko Purnomo (BPJS Ketenagakerjaan).

‎

‎Hingga berita ini ditayangkan, IHSG tercatat mulai menguat. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah koordinasi ini. "Terima kasih banyak, Pak Dasco, atas upaya dan kontribusinya dalam membantu menjaga kepercayaan pasar sehingga IHSG kembali menguat," tulis salah satu warganet dalam unggahan Instagram @sufmi_dasco. (**)