SUMBARNET - Pembangunan lanjutan jalan tol di Sumbar, mulai rebah ke tanah. Batal. Buang-buang uang. Sikap dasar masyarakat atas tanah adat, seperti batu hitam di tengah jalan. Walau ada yang longgar.

“Batalkan saja, tak usah ada tol lagi, meranalah kampung kita ini, suka hatilah,” kata tokoh masyarakat Masful dalam wawancara di Padang, Sabtu (18/7). Menurut dia, kalau tol tetap akan dibangun, arahkan ke Tanah Datar.

“Kita sudah lelah, melihat berbagai sengketa dan cara memberlakukan pembangunan di Sumbar,” katanya. Ia menunjuk lambannya proyek jalan selama ini. “Ingat By Pass Padang panjangnya 25 Km siapnya 25 tahun. Ingat tol Padang Sicincin, satu karton obat nyamuk jombo kita ditinggal Riau,” ujarnya.

"Yang salah bukan rakyat, tapi pemerintah daerah benar-benar lemah. Gubernur dan para bupati, tidak belajar kebudayaan, sosiologi dan kebiasaan rakyatnya. Paling fatal, tidak memikirkan ekonomi,” tegasnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyebut daerahnya sudah siap untuk jalan tol. “Jangan ganggu kampung kami, memang yang boleh maju sebelah sana saja, Tanah Datar dan juga Solok perlu lebih maju,” kata dia.

Wartawan senior yang juga Ketua Jaringan Pemred Sumbar, Adrian Tuswandi, dalam wawancara terpisah di Jakarta, Sabtu (18/7), menyoroti cara komunal Sumbar membaca pembangunan. “Kadang orang yang paling tahu ilmunya justru berselimut di balik adat,” kata dia.

Tanah ulayat, nama lainnya lahan tidur. Kuat menjaga, lengah memanfaatkan. Adat menyediakan cara menjaga tanah ulayat. Adat juga menyediakan konsep pemanfaatannya, sama tua umurnya, namun jarang diimplementasikan.

Dalam himpunan 1000 Pepatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam susunan Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, konsep itu terang benderang: dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi. Ekonomi yang sehat menjamin keselamatan rumah tangga dan negara. Adat bahkan memerintahkan membuka lahan: didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah. Manaruko, membuat sawah dan ladang, adalah perintah tua nenek moyang.

Wartawan senior Khairul Jasmi menilai persoalannya berpangkal pada cara memandang adat. “Adat menjaga ulayat, tapi adat memberi pintu keluar dan tidak dimanfaatkan. Pemimpin saja tidak tahu soal itu,” kata dia.

Dari Sumbar muncul kata-kata, “kami tak makan tol tak makan infrastruktur.” Padahal itu sama dengan saluran irigasi. Takkan sampai air ke sawah kalau irigasi tak ada. Tak lancar hasil pertanian dikirim ke Riau jika jalan tak memandai.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Sumatera Barat pada 2025 hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. Pada triwulan II 2025, Sumbar tumbuh 3,94 persen, terendah se-Sumatera. Kepri tumbuh 7,14 persen, Sumut 4,69 persen, Riau 4,59 persen. Secara nasional, Sumbar di peringkat 31 dari 36 provinsi. Triwulan III melambat lagi jadi 3,36 persen, tetap paling bawah se-Sumatera. Triwulan IV tinggal 1,69 persen, dihantam bencana. Ini bukan nasib buruk setahun. Awal 2010-an pertumbuhan Sumbar masih di atas 6 persen, lalu turun ke 5 persen, ke 4 persen, kini mendekati 3 persen.

Provinsi yang ekonominya terendah se-Sumatera adalah provinsi yang sama yang menolak tol dan membiarkan tanah ulayatnya tidur.

Yang menghidupi kampung hari ini justru mereka yang pergi. Menurut Bank Indonesia, kiriman perantau Minang lewat perbankan saja tercatat Rp14,2 triliun pada 2023, naik dari Rp13,4 triliun setahun sebelumnya. Bila dihitung semua jalur, ditaksir Rp20 triliun lebih setahun. Artinya sekitar Rp1,7 triliun mengalir ke kampung tiap bulan. Sebagian besar habis untuk konsumsi keluarga, bukan usaha. Tanah yang ditinggalkan tetap tidur.

Membiarkan tanah tidur justru yang melanggar adat. Adat adalah aturan dan tata kelola kehidupan bernagari, juga ekonominya.

Jalan keluar sebenarnya tersedia. Bila sawah dan ladang produktif terkena tol, trase bisa dipindah, ganti rugi disepakati, atau ditempuh skema saham. Menurut Khairul Jasmi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar perlu disusun ulang, dengan syarat benar-benar dilaksanakan, bukan berhenti saat masalah muncul lalu tanah ulayat yang disalahkan. Tugas utama di Minangkabau adalah maksimalisasi tanah adat. Bila tak dikerjakan, wacana Daerah Istimewa Minangkabau akan terus mengintai. Yang salah bukan tanah ulayat, melainkan seluruh pengelola, dari nagari sampai provinsi.**

 

SUMBARNET - Panitia dan Rencana kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-9 oleh PT. Media Kreasi Publik 28/08 mendatang, ditetapkan melalui rapat antara pimpinan, wartawan, staf dan perwakilan, Sabtu 18/07 disalah satu rumah makan di Padang. 

Adapun rencana kegiatan diantaranya pemberian reward atau penghargaan terhadap tokoh yang dinilai berpartisipasi pada pembangunan di Sumatera Barat, juga tetap konsisten menjaga hubungan baik dengan pers. 

Selain itu, direncanakan juga pelatihan untuk wartawan dari berbagai media, bukan hanya dikalangan Ralasipublik saja. 

"Kita akan laksanakan beberapa kegiatan, diantaranya pemberian penghargaan atau reward pada sejumlah tokoh di Sumatera Barat serta kegiatan seminar, " ucap Novrianto, Pimpinan Redaksi Relasipublik.com. yang juga pimpinan rapat didampingi Pemimpin Umum Desrimayanto, Sabtu 18/07.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya kegiatan HUT ke-9 tersebut, merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan untuk memperingati lahirnya salah satu media online mainstream di Ranah Minang itu. 

"Semenjak Relasipublik.com mengudara, kita selalu rencanakan semua kegiatan harus bermanfaat, namun untuk kali ini kita akan merayakannya, karena dalam beberapa tahun terakhir negri ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana silih berganti, maka tidak etis untuk merayakan" tegasnya. 

Ia menambahkan, kegiatan itu akan dibungkus sedemikian rupa, sehingga, mampu menunjukkan kreatifitas kepada khalayak sebagai salah satu media berpengaruh di Sumatera Barat. 

"Panitianya sudah dibentuk, dan kita inginkan ini akan menjadi moment bersejarah dari tonggak pendirian media ini, " tuturnya. 

Sementara itu, Pimpinan Umum PT. Media Kreasi Publik, Desrimaiyanto menyatakan, banyak sejarah dalam perjuangan mendirikan sebuah media yang berbasis di Provinsi Sumatera Barat itu, berbagai dinamika dan persoalan dihadapi hingga akhirnya mencapai titik dimana media Relasipublik.com sudah bisa menyuarakan aspirasi sebagai kontrol sosial. 

"Sudah semestinya kita menyampaikan  kepada publik, jikalau media kita ada dan konsisten melakukan fungsi sebagai kontrol sosial, "tutupnya.

Desrimayanto juga meminta pada keluarga besar RELASIPUBLIK untuk semangat dalam merealsasikan rencana ini, sehingga semua dapat berjalan baik. 

"Saya berharap, semua kita dalam keluarga besar Relasipublik, semangat dan optimis dalam merealisasikan semua rencana yang sudah diputuskan bersama," tutupnya.(Ferdi)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Polres Kepulauan Mentawai kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya, institusi ini berhasil mengirimkan salah satu personel terbaiknya untuk mengikuti pelatihan dan penugasan di luar negeri.

Kebanggaan itu datang dari Brigpol Aruni, Polwan Polres Mentawai yang terpilih mewakili Indonesia dalam pelatihan internasional bergengsi di People’s Security Academy, Ha Dong, Hanoi, Vietnam. Pelatihan ini akan berlangsung selama 6 bulan.

Acara pembukaan atau _opening ceremony_ telah digelar di kampus akademi kepolisian Vietnam tersebut. Brigpol Aruni bersama 26 peserta lainnya dari 8 negara bersaing dan belajar bersama. Total ada 9 negara yang mengirimkan perwakilannya, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, China, Mongolia, Angola, Laos, Rusia, dan Prancis.

 

Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla, menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian anak buahnya.

"Ini adalah momen bersejarah bagi Polres Kepulauan Mentawai. Pertama kalinya kami mengirim anggota untuk pelatihan di luar negeri. Kami sangat bangga kepada Brigpol Aruni yang telah membawa nama Mentawai dan Polri ke kancah internasional," ungkap Kapolres.

Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang untuk berprestasi. Brigpol Aruni dinilai memiliki dedikasi, disiplin, dan kompetensi yang mampu bersaing di tingkat global.

  

Kapolres berharap keberangkatan Brigpol Aruni bisa menjadi inspirasi, tidak hanya bagi personel Polres Mentawai, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Bumi Sikerei.

"Semoga ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kapasitas. Dan bagi adik-adik pelajar di Mentawai, lihatlah Brigpol Aruni. Dari Mentawai kita bisa mendunia. Jangan pernah takut bermimpi besar," pungkas AKBP Rory Ratno.

Keberhasilan Brigpol Aruni ini diharapkan dapat membuka jalan bagi personel Polres Mentawai lainnya untuk menorehkan prestasi serupa di masa mendatang.(Robi/humas)

 

SUMBARNET - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pengukuhan Persatuan Ojek Online Ranah Minang (PORM) sebagai wadah pemersatu para pengemudi ojek online di Sumatera Barat.

Pengukuhan PORM menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara Ditlantas Polda Sumbar dengan komunitas pengemudi ojek online yang memiliki peran besar sebagai bagian dari pengguna jalan sekaligus pelayan transportasi masyarakat.

Kehadiran organisasi ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kerja sama dalam meningkatkan disiplin dan budaya tertib berlalu lintas.

Seiring meningkatnya penggunaan transportasi berbasis aplikasi, para pengemudi ojek online menjadi salah satu kelompok pengguna jalan yang memiliki intensitas mobilitas tinggi.

Karena itu, kesadaran terhadap keselamatan berkendara, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, serta pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman.

Melalui pengukuhan Persatuan Ojek Online Ranah Minang (PORM), Ditlantas Polda Sumbar berharap terbangun organisasi yang mampu menjadi mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada seluruh anggotanya sekaligus menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., mengatakan bahwa pembentukan dan pengukuhan PORM bukan sekadar membentuk sebuah organisasi, tetapi menjadi langkah nyata memperkuat sinergi antara kepolisian dan komunitas pengemudi ojek online dalam membangun budaya keselamatan di jalan raya.

"Pengukuhan Persatuan Ojek Online Ranah Minang merupakan langkah strategis untuk mempererat sinergi antara Ditlantas Polda Sumbar dengan para pengemudi ojek online. Kami ingin menjadikan para pengemudi sebagai mitra kepolisian dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan bagi seluruh masyarakat," ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K.

Menurutnya, pengemudi ojek online memiliki posisi yang sangat strategis karena setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan layanan transportasi.

Oleh sebab itu, para pengemudi diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan selalu mematuhi peraturan, menggunakan perlengkapan keselamatan, menjaga etika berkendara, serta memberikan contoh yang baik kepada pengguna jalan lainnya.

Selain sebagai wadah silaturahmi, PORM juga diharapkan menjadi media komunikasi yang efektif antara Ditlantas Polda Sumbar dan para pengemudi dalam menyampaikan berbagai informasi, edukasi, maupun masukan terkait kondisi lalu lintas di lapangan.

 

Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan transportasi diharapkan dapat diselesaikan melalui pendekatan yang kolaboratif.

Kombes Pol Reza menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas ojek online.

"Keselamatan tidak bisa diwujudkan hanya oleh kepolisian. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pengemudi ojek online yang setiap hari berada di jalan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis budaya tertib berlalu lintas akan semakin tumbuh di tengah masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota PORM untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan secara luas.

Menurutnya, profesionalisme pengemudi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Harapan kami, Persatuan Ojek Online Ranah Minang dapat menjadi organisasi yang solid, profesional, dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Sumatera Barat. Jadilah duta keselamatan yang mampu mengajak masyarakat untuk selalu tertib di jalan, menghormati sesama pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan lalu lintas yang lebih aman demi kemanusiaan," tutup Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq.

Ditlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa sinergi bersama Persatuan Ojek Online Ranah Minang merupakan bagian dari komitmen untuk terus membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta menumbuhkan budaya berkendara yang mengedepankan keselamatan sebagai kebutuhan bersama.

Melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi, Ditlantas Polda Sumbar optimistis terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di Sumatera Barat akan semakin mudah diwujudkan.

Pengukuhan PORM menjadi bukti bahwa keberhasilan membangun budaya keselamatan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara kepolisian dan seluruh komponen masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat kembali menghadirkan inovasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui kampanye kreatif bertajuk "Astaga Bercanda".

Kampanye ini mengangkat pesan sederhana namun memiliki makna yang sangat penting, yakni "Deket Kok Ngapain Pake Helm", yang dibalas dengan pesan tegas, "Kepala kamu bukan suku cadang."

Melalui pendekatan yang ringan, komunikatif, dan dekat dengan gaya komunikasi generasi muda, Ditlantas Polda Sumbar ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap penggunaan helm.

Selama ini masih banyak pengendara sepeda motor yang menganggap perjalanan jarak dekat tidak memerlukan helm karena merasa aman atau hanya menempuh perjalanan beberapa ratus meter dari rumah.

Padahal, berdasarkan berbagai fakta di lapangan, kecelakaan lalu lintas justru banyak terjadi dalam radius yang tidak jauh dari tempat tinggal pengendara. Risiko kecelakaan tidak ditentukan oleh jauh atau dekatnya perjalanan, melainkan oleh berbagai faktor seperti kelalaian, kondisi jalan, hingga perilaku pengguna jalan lainnya.

Melalui visual kampanye yang menarik serta kalimat-kalimat ringan yang mudah diingat, Ditlantas Polda Sumbar mengajak masyarakat, khususnya kalangan muda, untuk menjadikan penggunaan helm sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban karena takut ditilang.

Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K., mengatakan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari strategi edukasi keselamatan berlalu lintas yang dikemas lebih kreatif agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

"Kami ingin mengubah pola pikir masyarakat bahwa memakai helm bukan karena ada polisi atau karena takut ditilang, melainkan karena ingin melindungi diri sendiri. Jarak dekat bukan jaminan bebas dari kecelakaan. Keselamatan harus menjadi prioritas setiap kali berkendara, sejauh apa pun perjalanan yang ditempuh," ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, S.I.K.

Menurutnya, penggunaan bahasa yang ringan dan sedikit humor menjadi salah satu cara efektif untuk menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di media sosial.

Dengan demikian, pesan keselamatan tidak terasa menggurui, tetapi tetap memiliki makna yang kuat.

Ia menegaskan bahwa helm merupakan perlengkapan keselamatan yang berfungsi melindungi bagian tubuh paling vital, yaitu kepala. Oleh sebab itu, alasan "hanya sebentar" atau "rumah dekat" tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan keselamatan.

"Kalimat 'Kepala kamu bukan suku cadang' menjadi pengingat bahwa nyawa tidak bisa diganti. Jika terjadi benturan pada kepala akibat kecelakaan, dampaknya bisa sangat fatal. Karena itu, biasakan menggunakan helm berstandar SNI dan pastikan terpasang dengan benar sebelum berkendara," tambahnya.

Kombes Pol Reza juga berharap kampanye kreatif seperti ini mampu membangun budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan di Sumatera Barat.

Menurutnya, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

"Harapan kami, masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan dimulai dari diri sendiri. Jadikan memakai helm sebagai kebiasaan, bukan karena diawasi petugas, tetapi karena memahami bahwa keluarga menunggu kita pulang dengan selamat. Semoga melalui kampanye ini semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap keselamatan berlalu lintas sehingga angka kecelakaan dan fatalitas korban di Sumatera Barat dapat terus ditekan," tutupnya.

Melalui kampanye "Astaga Bercanda", Ditlantas Polda Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan edukasi keselamatan berlalu lintas yang kreatif, humanis, dan mudah diterima seluruh lapisan masyarakat.

Diharapkan pesan sederhana "Deket Kok Ngapain Pake Helm" dapat menjadi pengingat bahwa tidak ada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan, karena setiap perjalanan selalu memiliki risiko.

Dengan mengenakan helm setiap berkendara, masyarakat tidak hanya mematuhi aturan lalu lintas, tetapi juga menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya demi mewujudkan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Sumatera Barat. (**)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Tim investigasi gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan TKSK Kemensos turun langsung ke rumah salah satu warga di Dusun Seay, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu 18/7/2026.

Kedatangan tim dipimpin oleh Eka dari Dinas Kesehatan dan Helmi selaku TKSK Kemensos. Mereka melakukan peninjauan ke kediaman Japar, warga berusia 61 tahun yang diketahui hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Rumah yang ditempati Japar dan keluarganya tergolong tidak layak huni. Dindingnya dari papan tua, atap sebagian bocor, dan lantai masih tanah. Tidak ada jaminan kesehatan maupun bantuan sosial yang diterima selama ini.

HIDUP DARI MENGUMPULKAN KARAH DAN BESI TUA

Japar selama ini menggantungkan hidup dengan bekerja serabutan. Setiap hari ia mencari karah dan mengumpulkan besi tua untuk dijual. Penghasilannya hanya cukup untuk sesuap nasi sehari-hari.

Namun sejak 9 hari terakhir, Japar terpaksa berhenti bekerja. Ia jatuh sakit dan tidak mampu lagi berjalan mencari nafkah.

"Demi sesuap nasi, beliau setiap hari mencari karah dan besi tua. Tapi sekarang sudah 9 hari tidak bisa mencari. Sakit," ucap Helmi kepada media.

Kondisi ini membuat dapur keluarga Japar semakin sulit. Tidak ada lagi pemasukan, sementara kebutuhan makan dan obat-obatan terus berjalan.

BELUM MEMILIKI KTP DAN KK

Yang membuat miris, hingga saat ini Japar dan keluarganya belum memiliki dokumen kependudukan. Baik Kartu Tanda Penduduk KTP maupun Kartu Keluarga KK belum mereka miliki.

Akibatnya, Japar tidak bisa mengakses bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BPJS Kesehatan, maupun program rumah tidak layak huni.

"Sangat prihatin melihat kondisi keluarga Pak Japar ini. Beliau berharap ada uluran tangan dari pemerintah. Tapi karena tidak punya KTP dan KK, semua bantuan jadi terhambat," jelas Helmi.

HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Melalui investigasi ini, TKSK dan Dinas Kesehatan berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, bantuan pengobatan, hingga perbaikan rumah layak huni.

"Kami akan segera koordinasikan ke Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial. Pak Japar ini sudah lansia dan sakit. Beliau butuh jaminan kesehatan dan tempat tinggal yang layak," tambah Eka dari Dinkes.

Japar sendiri hanya bisa pasrah di atas dipan kayu. Dengan suara pelan ia berharap ada yang peduli dengan nasibnya.

"Saya sudah tua dan sakit. Kalau ada bantuan dari pemerintah, saya bersyukur sekali," ujarnya lirih.

Kasus Japar menjadi gambaran nyata masih adanya warga di daerah pesisir Mentawai yang hidup tanpa identitas dan jauh dari akses layanan dasar. Diharapkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait dapat segera meringankan beban keluarga ini. (Rob)

 

SUMBARNET - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat bakal menggelar Konferensi Kabupaten (Konfercab), untuk memilih Ketua PWI Pesisir Selatan, dijadwalkan akan berlangsung di Aula SMKN 1 Painan tanggal 25 Juli 2026.

Ada tiga bakal calon Ketua PWI Pessel dipastikan akan maju, pertama Elfi Mahyuni ( no urut 1), Primadoni ( no urut 2) dan Robby Octora Romanza ( no urut 3).

Ketua Paniti Pelaksana Suherman mengatakan, Konfercab PWI Pesisir Selatan merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten yang bertujuan memilih Ketua PWI Pesisir Selatan untuk periode kepengurusan berikutnya.

Suherman mengajak seluruh anggota PWI Pesisir Selatan yang memiliki hak pilih agar hadir dan berpartisipasi aktif dalam Konfercab.

" Dengan kepemimpinan yang baru, PWI Pesisir Selatan diharapkan semakin berperan sebagai organisasi profesi yang menjaga independensi, meningkatkan kompetensi wartawan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan," ujar Suherman.

Sementara itu Mario Rosy ( Anggota PWI Pessel) juga mantan Ketua SIWO PWI Pessel mengapresiasi pelaksanaan Konfercab PWI Pesisir Selatan. Untuk memilih Ketua baru.

Namun begitu, Konfercab PWI Pesisir Selatan bukan ajang berebut kursi Ketua PWI semata, hal terpenting adalah bagaimana Konfercab ini menjadi ajang silahturahmi, kebersamaan, dan kekompakan.

Dan, kepada ketua terpilh nantinya harus memiliki komunikasi yang luas dengan berbagai pihak, salah satunya Forkopimda, OPD, dan istansi terkait lainya, "ungkapnya.

" PWI harus dikelolah oleh orang yang profesional, memiliki jejaring yang luas, memiliki gagasan dan ide yang  terarah maju kedepan, dan mampu memberikan rasa nyaman, sebagai pengayom, serta mampu bisa menjaga harmonisasi dalam organisasi," tegas Mario.

Lebih lanjut, Mario berharap agar nantinya siapapun terpilih sebagai ketua PWI Pessel harus mampu menyusun personilnya secara profesional, dan benar - benar berasal dari jurnalis/ Pers sesuai dengan AD/ ART PWI. 

Ya, minimal setiap anggota PWI telah mengikuti UKW tingkat Muda, dan jangan seperti memasukan kucing dalam karung,  pokoknya penuh dan terisih saja, " ujar Mario. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sekolah Rakyat Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (17/7/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung kawasan Sekolah Rakyat. Selanjutnya, rombongan Komisi V DPR RI menggelar pertemuan bersama Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR serta para pemangku kepentingan guna membahas perkembangan pembangunan dan kesiapan operasional sekolah.

Zigo menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendidikan yang menjadi program pemerintah.

"Kami melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Kota Semarang untuk melihat langsung progres pembangunan. Setelah peninjauan lapangan, kami berdiskusi bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR dan seluruh pihak terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Zigo.

Sekolah Rakyat Kota Semarang merupakan bagian dari pembangunan Tahap II Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 10 lokasi. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas 6,5 hektare dengan berbagai fasilitas pendukung yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar secara terpadu.

Fasilitas tersebut meliputi gedung belajar, asrama, ruang makan, rumah susun guru, masjid, dapur, gedung serbaguna, guest house, hingga sarana olahraga. Secara keseluruhan, sekolah ini memiliki kapasitas menampung hingga 1.080 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Selain memantau pembangunan fisik, Komisi V DPR RI juga meninjau pelaksanaan kegiatan pendidikan yang telah dimulai. Sejak 13 Juli 2026, Sekolah Rakyat Kota Semarang telah melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diikuti 263 siswa, terdiri atas 89 siswa SD, 87 siswa SMP, dan 87 siswa SMA.

Seluruh peserta didik kini telah menempati asrama sebagai bagian dari implementasi Program Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berasrama.

Zigo berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat selesai sesuai jadwal sehingga seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"Program ini diharapkan mampu menghadirkan akses pendidikan yang lebih baik dengan fasilitas yang memadai. Kami akan terus mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik," tutupnya. (***)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang kembali melanjutkan rangkaian Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak (Pilwadu) Kota Padang Tahun 2026 dengan menggelar seleksi tahap kedua yang diikuti 32 peserta terbaik. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (16/7/2026).

Seleksi Top 32 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaring generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan, kepedulian terhadap sesama, serta mampu menjadi representasi suara anak-anak Kota Padang dalam berbagai forum.

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, mengatakan bahwa penyelenggaraan ajang Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang ramah anak.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi penerus yang memiliki karakter kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, serta kepedulian terhadap isu-isu yang dihadapi anak.

"Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan munculnya pemimpin-pemimpin baru di tahun mendatang. Mereka diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor (2P) dalam menyuarakan serta memperjuangkan hak-hak anak di Kota Padang," ujar Ade Yonanda Irza.

Ia menjelaskan, konsep Pelopor dan Pelapor (2P) menjadi salah satu peran penting yang harus dimiliki oleh Wali Kota Cilik maupun Duta Anak. Seorang pelopor diharapkan mampu menginisiasi berbagai kegiatan positif di lingkungan sekitarnya, sedangkan sebagai pelapor, mereka diharapkan berani menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi anak kepada pihak yang berwenang sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Kota Padang, Marta Suhendra, mengungkapkan bahwa proses seleksi menuju Top 32 berlangsung sangat kompetitif.

Menurutnya, sebanyak 110 peserta sebelumnya telah mengikuti tahapan administrasi, penyusunan esai, hingga penilaian video sebagai syarat awal mengikuti kompetisi. Dari jumlah tersebut, hanya 32 peserta terbaik yang dinyatakan lolos ke tahap kedua.

Pada tahapan ini, para peserta mengikuti berbagai bentuk penilaian yang lebih mendalam, di antaranya kemampuan berbicara di depan umum (public speaking), kemampuan menyelesaikan persoalan (problem solving), penguasaan materi, serta kemampuan menyampaikan gagasan secara sistematis dan meyakinkan.

Marta mengatakan kualitas peserta tahun ini menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Menurutnya, anak-anak saat ini memiliki wawasan yang luas, keberanian menyampaikan pendapat, serta kepedulian yang tinggi terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan mereka.

"Perkembangan zaman membuat anak-anak masa kini memiliki pemikiran yang luar biasa. Banyak ide kreatif dan kritikan membangun yang mereka sampaikan, bahkan melampaui apa yang seharusnya terpikirkan oleh anak seusia mereka. Mereka sangat layak melaju ke babak 32 besar ini," ungkap Marta Suhendra.

Ia menambahkan, para peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menyampaikan aspirasi anak secara santun dan konstruktif.

Salah seorang peserta yang berhasil melaju ke babak Top 32, Salma, siswi asal SMP Negeri 1 Padang, mengaku telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi seluruh tahapan seleksi.

Dengan mengangkat isu perundungan (bullying) sebagai fokus utama gagasannya, Salma berharap dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh anak di Kota Padang.

"Persiapan saya alhamdulillah cukup matang berkat bimbingan dari guru, keluarga, dan teman-teman. Di ajang ini, saya ingin fokus menyuarakan penanganan isu bullying, baik di dunia nyata maupun cyber bullying. Menurut saya, ini adalah isu mendasar yang berdampak besar bagi masa depan anak dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke isu anak lainnya," ujar Salma penuh semangat.

Menurutnya, kasus perundungan masih menjadi persoalan serius yang dapat memengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Melalui ajang Pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak Tahun 2026, Pemerintah Kota Padang berharap dapat melahirkan figur-figur muda yang memiliki kepemimpinan, integritas, kreativitas, serta kepedulian tinggi terhadap sesama.

Para finalis nantinya diharapkan mampu menjadi duta dalam menyosialisasikan hak-hak anak, mendorong partisipasi anak dalam pembangunan, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Layak Anak.

Selain menjadi wadah pengembangan potensi, ajang ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, serta keberanian menyampaikan gagasan di hadapan publik.

Dengan bekal tersebut, diharapkan akan lahir generasi muda yang siap menjadi agen perubahan dan calon pemimpin masa depan yang mampu membawa Kota Padang semakin maju, inklusif, dan ramah terhadap anak. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan seluruh persiapan menjelang perayaan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang akan berlangsung pada 6–10 Agustus 2026.

Mengusung tema "Taste of Padang Experience 2026: Road to Gastronomy City", peringatan HJK tahun ini dirancang tidak hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, kuliner, serta memperkuat posisi Kota Padang sebagai kota bersejarah yang memiliki jejaring kerja sama internasional.

Keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mempersiapkan agenda tahunan tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung ke sejumlah lokasi utama pelaksanaan kegiatan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (16/7/2026).

Peninjauan dilakukan di beberapa titik yang akan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan, yakni kawasan Kota Tua, Batang Arau, Sungai Batang Palinggam, hingga Pantai Padang. Lokasi-lokasi tersebut dipastikan menjadi pusat berbagai agenda berskala nasional dan internasional selama lima hari pelaksanaan HJK ke-357.

Dalam peninjauan tersebut, Maigus Nasir memastikan berbagai aspek pendukung telah dipersiapkan secara maksimal. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kebersihan kawasan, pengaturan lalu lintas, keamanan, hingga kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang akan menghadiri rangkaian kegiatan.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat koordinasi agar setiap agenda dapat terlaksana dengan baik dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita ingin membuat perayaan Hari Jadi Kota Padang tahun ini benar-benar luar biasa. Semua harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat dan tamu undangan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan aman, nyaman, dan berkesan," ujar Maigus Nasir.

Ia menegaskan bahwa Hari Jadi Kota Padang tahun ini merupakan momentum penting untuk memperkuat citra Kota Padang sebagai kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan kuliner.

Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan harus mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sektor jasa, dan pariwisata.

Selain memastikan kesiapan teknis, Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan HJK ke-357 dengan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan suasana yang aman dan tertib, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap tamu yang datang ke Kota Padang.

Menurut Maigus, keramahan masyarakat menjadi salah satu modal utama dalam memberikan kesan positif bagi para wisatawan maupun tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah dan luar negeri.

Perayaan HJK ke-357 tahun ini juga akan menghadirkan salah satu momen bersejarah, yakni peresmian Jembatan Hildesheim di kawasan Batang Arau. Peresmian tersebut menjadi simbol penguatan hubungan sister city antara Kota Padang dengan Kota Hildesheim, Jerman, yang selama ini telah terjalin melalui berbagai bentuk kerja sama.

"Hari Jadi Kota Padang tahun ini memiliki momen sejarah berupa penguatan hubungan kota kembar antara Kota Padang dan Kota Hildesheim yang ditandai dengan peresmian jembatan, penanaman pohon di taman, serta penandatanganan dokumen yang akan menjadi pengingat kerja sama kedua kota. Persiapannya sudah hampir matang, tinggal tahap penyelesaian akhir dan insyaallah selesai sebelum hari pelaksanaan," ungkap Maigus Nasir.

Sementara itu, Ketua Panitia HJK Padang ke-357 yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Kota Padang, Corri Saidan, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HJK akan berlangsung selama lima hari dengan menghadirkan berbagai agenda berskala nasional hingga internasional.

Rangkaian kegiatan akan diawali pada 6 Agustus 2026 dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Seminar Pendidikan di Auditorium Universitas Negeri Padang. Selanjutnya akan dilaksanakan Waste Management Symposium di Universitas Bung Hatta sebagai forum yang membahas pengelolaan sampah berkelanjutan, sebelum ditutup pada malam harinya melalui Festival Telong-Telong di kawasan Pantai Cimpago.

Memasuki 7 Agustus 2026, berbagai agenda utama akan digelar, di antaranya Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357, pembukaan Padang Gastronomy Market, serta peresmian Jembatan Hildesheim yang dirangkai dengan aksi bersih sungai dan penanaman pohon di kawasan Batang Arau.

Pada hari yang sama, masyarakat juga dapat menyaksikan Festival Salaju Sampan di Batang Palinggam serta menikmati kekayaan budaya Minangkabau melalui Padang Bajamba Festival yang dipusatkan di Bagindo Aziz Chan Youth Center.

Rangkaian kegiatan berlanjut pada 8 Agustus 2026 dengan pelaksanaan Gowes Siti Nurbaya, kegiatan donor darah, pengambilan race pack BOM Run, Festival Salaju Sampan, Padang Gastronomy Market, hingga Padang Harmoni Festival yang akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya.

Corri Saidan menambahkan bahwa puncak kemeriahan HJK ke-357 akan berlangsung pada 9 Agustus 2026 melalui sejumlah kegiatan unggulan yang diproyeksikan menjadi magnet utama kunjungan wisatawan.

"Puncak kemeriahan HJK Padang ke-357 akan berlangsung pada 9 Agustus melalui event BOM Run, Talks on Taste, Padang Fashion Summit, serta pertunjukan seni Xploria Padang yang menghadirkan Siti Nurbaya Orchestra bersama sejumlah penyanyi top lokal dan nasional di kawasan Kota Tua. Seluruh rangkaian HJK ke-357 akan ditutup pada 10 Agustus dengan penutupan Padang Gastronomy Market, Padang Harmoni Festival, serta malam penutupan Padang Fashion Summit," jelas Corri Saidan.

Dengan berbagai agenda yang telah dipersiapkan, Pemerintah Kota Padang optimistis perayaan Hari Jadi Kota Padang ke-357 akan menjadi salah satu event terbesar yang mampu memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, perayaan ini juga diharapkan menjadi sarana promosi budaya, kuliner, investasi, dan kerja sama internasional yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui semangat "Taste of Padang Experience 2026: Road to Gastronomy City", Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357, sehingga momentum bersejarah ini dapat menjadi kebanggaan bersama sekaligus memperkuat langkah Kota Padang menuju kota gastronomi berkelas dunia. (**)