Jakarta, – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mengapresiasi berbagai program yang dijalankan Kementerian Transmigrasi sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk Program Trans Patriot yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai daerah.

Hal itu disampaikan Zigo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Zigo, Program Trans Patriot telah menunjukkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk di Sumatera Barat.

"Kami melihat Program Trans Patriot memberikan dampak yang sangat baik. Tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di sejumlah daerah lain yang telah merasakan manfaat program tersebut," ujarnya.

Karena itu, ia mendorong agar pengembangan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, Kementerian Transmigrasi dapat membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan perkebunan dan sektor swasta lainnya.

"Kami mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi diperluas melalui kolaborasi dengan pihak ketiga sehingga program-program yang berjalan dapat semakin optimal," katanya.

Selain mengapresiasi program yang telah berjalan, Zigo juga menyoroti persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah kawasan transmigrasi. Ia menyebut masih terdapat tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan maupun status lahan lainnya.

Khusus di Sumatera Barat, kata Zigo, terdapat empat kabupaten yang masih menghadapi persoalan tersebut dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya, penyelesaian konflik lahan transmigrasi tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta kementerian terkait lainnya.

"Kami meminta persoalan ini segera dikoordinasikan dan diselesaikan agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati," tegasnya.

Sebagai anggota Banggar DPR RI, Zigo juga menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Transmigrasi. Menurutnya, berbagai program yang telah dijalankan dalam dua tahun terakhir terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan layak untuk diperkuat melalui dukungan anggaran yang memadai.

"Dengan dukungan anggaran yang cukup dan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, kami optimistis pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," pungkasnya. (***)

 

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemko Padang dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, serta disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang.

Turut hadir dalam kesempatan itu Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Kurniayati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ances Kurniawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, Kepala Bagian Organisasi Setdako Tablig Nasution, Kepala Bagian Umum Setdako Diko Eka Putra, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui sinergi dengan Ombudsman RI, Pemko Padang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Menurut Fadly Amran, ruang lingkup kerja sama ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Kolaborasi dengan Ombudsman RI merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini juga menjadi implementasi nyata dari Program Unggulan Padang Amanah yang merupakan program utama dari sembilan Program Unggulan Pemko Padang,” ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, sinergi yang dibangun bersama Ombudsman RI diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, alhamdulillah nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat 87,31, menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera,” ungkapnya.

Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang selama ini aktif memberikan pendampingan, masukan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Padang.

“Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan, dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, memberikan apresiasi terhadap langkah dan komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Kota Padang dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang telah disampaikan Ombudsman selama ini.

Menurutnya, Pemko Padang termasuk pemerintah daerah yang responsif dan terbuka terhadap pengawasan. Hal tersebut terlihat dari berbagai rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah.

“Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan serta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Maneger Nasution.

Ia menegaskan bahwa Ombudsman RI siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi.

Menurutnya, penguatan sistem pelayanan publik yang baik tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendampingi Pemko Padang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ia menilai kolaborasi yang terjalin melalui nota kesepahaman tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mempercepat berbagai upaya perbaikan pelayanan publik di Kota Padang, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, Pemko Padang dan Ombudsman RI berkomitmen memperkuat koordinasi, pengawasan, serta pendampingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, profesional, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Padang. (**)

 

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital guna meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Digital Selling Mastery: Dari Onboarding hingga Optimasi Penjualan yang digelar di Balai Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Syahrial Kamat, yang hadir mewakili Wali Kota Padang.

Workshop ini diikuti para pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pemasaran digital di era transformasi teknologi.

Dalam sambutannya, Syahrial Kamat menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam berbelanja.

Jika sebelumnya transaksi lebih banyak dilakukan secara langsung di toko fisik, kini masyarakat semakin mengandalkan marketplace, media sosial, dan berbagai platform digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, perubahan tersebut menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha agar tidak tertinggal dalam persaingan.

“Perkembangan teknologi menuntut kita untuk berubah. Kalau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, kita akan tertinggal. Produk yang hari ini unggul bisa saja tergeser jika tidak terus berinovasi,” ujar Syahrial Kamat.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi sebagian pelaku usaha adalah keengganan untuk melakukan perubahan.

Hal itu umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap manfaat transformasi digital, rasa nyaman dengan pola usaha yang sudah berjalan, atau baru melakukan perubahan ketika menghadapi tekanan dan penurunan usaha.

Karena itu, Syahrial mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan workshop tersebut sebagai sarana meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha.

“Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Terus belajar dan terbuka terhadap ilmu baru, karena strategi pemasaran akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Syahrial juga menyoroti besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, saat ini terdapat sekitar 47 ribu UMKM binaan dengan total omzet mencapai Rp952 miliar.

Potensi ekonomi yang besar tersebut, lanjutnya, perlu terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital agar mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kami berharap UMKM Kota Padang terus naik kelas, dari pasar lokal hingga mampu menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Inilah salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang terus kami dorong,” ungkapnya.

Workshop Digital Selling Mastery dinilai sangat relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan praktis terkait berbagai aspek pemasaran digital, mulai dari proses aktivasi toko di marketplace, pengelolaan katalog produk yang menarik, hingga strategi optimasi penjualan melalui platform digital.

Dengan keterampilan tersebut, para pelaku UMKM diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Syahrial juga mengingatkan bahwa ketahanan UMKM telah terbukti saat menghadapi berbagai tantangan, termasuk pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, sektor UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian yang tetap bertahan dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar.

“Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang tetap bertahan. Karena itu, Kota Padang terus memperkuat UMKM agar tetap eksis dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang turut menyampaikan apresiasi kepada Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Inotek Foundation, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Kota Padang.

Menurut Syahrial, keberhasilan pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta media dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, inovatif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, Pemko Padang berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan usaha, sehingga dapat meningkatkan omzet, memperluas jaringan pemasaran, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. (**)

PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Jambore Kelompok Siaga Bencana (KSB) Tahun 2026 yang akan digelar pada 12-14 Juni 2026 di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Kota Padang.

Kegiatan yang menjadi salah satu agenda kebencanaan terbesar di Kota Padang tersebut akan diikuti sekitar 700 relawan KSB dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Jambore ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta memperkuat sinergi relawan kebencanaan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan bahwa saat ini seluruh jajaran panitia tengah bekerja maksimal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta.

"Alhamdulillah, saat ini persiapan terus kita lakukan. Tinggal menghitung waktu menuju pelaksanaan Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026. Sekitar 700 relawan akan hadir mengikuti kegiatan ini. Kami bersama panitia terus berbenah dan mematangkan seluruh kebutuhan agar pelaksanaan jambore berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta," ujar Hendri di Padang, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, berbagai persiapan teknis terus dilakukan secara intensif, terutama terkait pembenahan sarana dan prasarana di lokasi perkemahan. Panitia memastikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan peserta tersedia dengan baik demi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan selama tiga hari.

Fokus persiapan meliputi penataan area pendirian tenda peserta, lokasi simulasi dan pelatihan, fasilitas kebersihan, sarana pendukung kegiatan lapangan, hingga pengaturan teknis kedatangan peserta dari berbagai kecamatan di Kota Padang.

Hendri menjelaskan, Jambore KSB bukan sekadar kegiatan berkumpulnya para relawan, melainkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Sebagai daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana alam, Kota Padang membutuhkan relawan-relawan yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis, serta koordinasi yang baik dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.

"Seluruh kegiatan itu kita harapkan nantinya dapat mendongkrak kemampuan teknis, sinergi, dan solidaritas para relawan kebencanaan," katanya.

Selama pelaksanaan jambore, peserta akan mendapatkan berbagai materi dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi darurat.

Beberapa agenda utama yang telah disiapkan panitia antara lain latihan manajemen posko darurat, pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), tata cara penggunaan gergaji mesin atau chainsaw dalam penanganan pohon tumbang, pelatihan penggunaan radio komunikasi atau handy talky, serta berbagai simulasi kebencanaan lainnya.

Selain kegiatan pelatihan teknis, panitia juga menyiapkan agenda malam keakraban sebagai sarana mempererat hubungan antarrelawan, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekitar lokasi perkemahan sebagai bentuk kepedulian sosial para peserta.

Hendri menegaskan bahwa keberadaan KSB memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. KSB menjadi ujung tombak yang pertama kali hadir membantu warga ketika terjadi bencana sebelum bantuan dari berbagai pihak tiba di lokasi.

"KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kekompakan relawan menjadi hal yang sangat penting untuk terus kita perkuat," tegasnya.

Melalui Jambore KSB Tahun 2026, Pemko Padang berharap dapat melahirkan relawan-relawan yang semakin tangguh, profesional, dan memiliki respons cepat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di lingkungan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.

Sesuai rencana, Jambore KSB Tahun 2026 akan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Padang.

Kehadiran kepala daerah tersebut diharapkan menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap peran penting para relawan dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Dengan jumlah peserta yang mencapai 700 orang dan berbagai agenda edukatif yang telah disiapkan, Jambore KSB 2026 diharapkan menjadi wadah pembelajaran, penguatan kapasitas, serta memperkokoh jejaring relawan kebencanaan di Kota Padang guna mewujudkan masyarakat yang lebih siap dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang. (**)

PADANG – Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI), Marsekal Madya TNI Arif Widianto, bersama jajaran pejabat utama Sesko TNI dan 62 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 dalam jamuan makan malam yang digelar di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis, termasuk ancaman bencana megathrust yang menjadi perhatian nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta jajaran pejabat utama Sesko TNI.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kehadiran Dansesko TNI beserta rombongan di Kota Padang. Ia menilai kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara.

“Kami menyambut dengan penuh kehormatan kunjungan Bapak Dansesko beserta jajaran dan para Pasis Dikreg LV Tahun 2026. Semoga kunjungan ini semakin memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemko Padang dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas daerah,” ujar Fadly Amran.

Pada kesempatan itu, Fadly Amran memaparkan arah pembangunan Kota Padang yang berfokus pada terwujudnya kota pintar (smart city) dan kota sehat. Menurutnya, kedua indikator tersebut dipilih karena memiliki parameter yang jelas dan terukur dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Visi tersebut didukung oleh sembilan Program Unggulan (Progul) yang dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Selain memaparkan program pembangunan, Fadly Amran juga memperkenalkan berbagai potensi strategis Kota Padang. Ia menjelaskan bahwa Padang memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat Sumatera yang hingga kini tetap menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan identitas daerah melalui pengembangan kuliner khas Minangkabau. Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah mendorong Padang menjadi Kota Kreatif Gastronomi yang diakui UNESCO.

Menurutnya, potensi tersebut harus terus dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak agar mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Fadly Amran menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan.

“Sinergi dengan TNI senantiasa kami harapkan, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk dalam waktu dekat berkolaborasi menyukseskan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 pada Agustus mendatang,” katanya.

Sementara itu, Dansesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kota Padang kepada seluruh rombongan Sesko TNI.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke Sumatera Barat merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh selama pendidikan dengan kondisi nyata di lapangan melalui observasi, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis.

“Kegiatan bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah,” jelasnya.

Arif Widianto mengungkapkan bahwa KKDN tahun ini mengangkat tema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional Pertahanan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah.”

Tema tersebut dipilih sebagai bentuk perhatian terhadap potensi ancaman gempa megathrust yang berpotensi terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta didik diharapkan mampu memahami secara langsung bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana berskala besar.

Sebanyak 62 perwira siswa mengikuti kegiatan KKDN tersebut yang terdiri dari 52 perwira TNI, tujuh perwira Polri, serta tiga peserta dari negara sahabat, yaitu Australia, India, dan Singapura.

Keikutsertaan peserta dari berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun perspektif yang lebih luas dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.

“Melalui program pendidikan ini, Sesko TNI berkomitmen mencetak perwira-perwira yang profesional, adaptif, berwawasan strategis, dan siap mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya,” ungkap Arif Widianto.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu ditutup dengan ramah tamah antara Pemerintah Kota Padang dan rombongan Sesko TNI. Kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis di masa depan. (**)

SUMBARNET - Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kampung Jao Dalam, Kelurahan Kampung Jao Dalam, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Jumat (12/6/2026) sore.

Peristiwa tersebut menghanguskan dua unit rumah, 32 unit rumah petak, serta berdampak pada sebuah gudang sparepart sepeda motor yang berada di lokasi kejadian.

Kelapa Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Sutopo S.H. mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 16.32 WIB. Sebanyak 10 unit armada dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Kebakaran pertama kali diketahui setelah seorang saksi melihat api sudah membesar dari salah satu rumah petak. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran”, ujar Sutopo.

Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat yang berada di dalam area Pasar Raya Padang. Kondisi akses jalan yang sempit serta ramainya masyarakat sempat menjadi kendala dalam proses pemadaman.

Petugas berhasil memadamkan kebakaran dan menyelesaikan proses penanganan sekitar pukul 17.49 WIB.

Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 38 jiwa terpaksa mengungsi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dilaporkan dalam peristiwa itu.

Kerugian material diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Sementara itu, petugas berhasil menyelamatkan sekitar 20 bangunan lain yang berada di sekitar lokasi dengan nilai aset diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.

Data pemilik bangunan yang terdampak di antaranya Nasrul (61), pemilik dua belas unit rumah petak, Noza Elvita (37), pemilik 20 unit rumah kontrakan, serta Helmi Yulfina (53), pemilik gudang sparepart sepeda motor yang mengalami kerusakan ringan.

Selain personel Damkar Kota Padang, penanganan kejadian juga melibatkan unsur kepolisian, Satgas, PLN, dan PMI.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Sc : info minang

 

SUMBARNET - Di tengah peringatan Hari Bhayangkara ke-80, kepedulian dan kehangatan Polri terasa begitu nyata. 

Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan melalui Subdit III Sosbud melaksanakan kegiatan Polri Peduli dengan menyalurkan bantuan sembako kepada Panti Asuhan Rizky Raisyah, sebagai wujud cinta dan perhatian kepada anak-anak yatim piatu.

 

Kegiatan bakti kepolisian ini berlangsung di Jalan Sultan Muhammad Badarudin 2 No. KM 11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang.

 

Selain menyerahkan bantuan kebutuhan pokok, kegiatan juga diisi dengan doa bersama yang diikuti oleh 40 anak asuh. 

Harapannya, seluruh personel Polda Sumsel khususnya jajaran Direktorat Intelkam senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

 

Bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan atau membutuhkan bantuan kepolisian, dapat menghubungi Call Center 110 secara bebas pulsa.

 

“Kami Siap Melayani 24 Jam” (**)

 

SUMBARNET - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional berjalan lebih transparan serta mencegah praktik transfer pricing dan under-invoicing yang berpotensi merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan Dony dalam podcast @BukanKalengKalengID yang tayang pada Rabu (10/6/2026).

Menurut Dony, masih banyak masyarakat yang belum memahami tujuan utama pembentukan DSI. Padahal, keberadaan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memastikan negara memperoleh manfaat yang optimal dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Selama ini faktanya masih terjadi transfer pricing dan under-invoicing. Transfer pricing adalah menjual produk dengan harga lebih murah kepada perusahaan afiliasi sendiri, sedangkan under-invoicing adalah melaporkan nilai transaksi lebih rendah sehingga penerimaan negara menjadi berkurang," ujar Dony.

Ia menilai praktik-praktik tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional karena dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima negara dari pengelolaan sumber daya alam.

Karena itu, pemerintah membentuk DSI sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian untuk memastikan praktik tersebut tidak lagi terjadi.

Dony menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukannya, DSI memiliki dua mandat utama, yakni sebagai perantara tunggal dan penjual tunggal dalam mekanisme yang diatur pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak memiliki niat untuk mengganggu iklim usaha maupun merusak ekosistem bisnis yang telah berjalan.

"Kita tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan yang justru menghancurkan ekosistem usaha atau membuat pendapatan negara menurun," katanya.

Pada tahap awal implementasi, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, fokus utama DSI adalah memastikan tidak terjadi lagi transfer pricing dan under-invoicing. Sementara itu, kontrak-kontrak yang telah berjalan tetap berlaku sebagaimana mestinya selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas usaha.

Dony menilai keberadaan DSI justru dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Menurutnya, jika selama ini terdapat praktik transfer pricing yang menyebabkan laba perusahaan terlihat lebih kecil, maka pengawasan yang lebih ketat akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih transparan dan potensi keuntungan yang dilaporkan bisa meningkat.

"Dengan pengawasan yang lebih baik, para pemegang saham seharusnya semakin percaya diri karena laba perusahaan dapat tercermin secara lebih riil," ujarnya.

Lebih lanjut, Dony juga menanggapi respons negatif pasar yang sempat muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan DSI dan langkah penertiban praktik under-invoicing.

Menurut dia, reaksi tersebut tidak lepas dari masih kurangnya pemahaman publik terhadap tujuan kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti berbagai upaya penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap penyimpangan yang selama ini dianggap biasa.

"Kalau ada sesuatu yang selama ini sudah membuat sebagian pihak merasa nyaman, lalu pemerintah berupaya meluruskannya, tentu akan muncul resistensi," katanya.

Dony mencontohkan adanya perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dalam luasan tertentu, namun kemudian menguasai area yang lebih luas termasuk kawasan yang seharusnya menjadi milik negara atau kawasan lindung.

Menurutnya, ketika pemerintah melakukan penertiban dan mengembalikan aset tersebut kepada negara, maka wajar jika muncul ketidaknyamanan dari pihak yang selama ini menikmati kondisi tersebut.

Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak mengambil hak pelaku usaha yang sah. Pemerintah hanya memastikan bahwa hak yang memang menjadi milik perusahaan tetap dihormati, sedangkan yang bukan haknya dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

"Tujuan pemerintah sederhana, yaitu memastikan pengelolaan sumber daya nasional berlangsung secara adil, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia," tutup Dony. (***)

SUMBARNET - PT Semen Padang terus memperkuat eksistensinya di pasar internasional. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu telah mengekspor semen dan klinker dengan total volume mencapai 540.771 metrik ton (MT) ke sejumlah negara tujuan ekspor.

Negara tujuan ekspor tersebut meliputi Bangladesh, Maladewa (Maldives), Sri Lanka, dan Reunion Island. Capaian ini menjadi bukti konsistensi PT Semen Padang dalam menjaga penetrasi pasar global sekaligus memperluas jangkauan produknya di tengah persaingan industri semen yang semakin kompetitif.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengatakan bahwa ekspor yang dilakukan selama lima bulan pertama tahun 2026 terdiri atas dua jenis produk utama, yakni klinker dan semen dalam kemasan dengan tipe Ordinary Portland Cement (OPC) 42,5 N serta OPC 52,5 N.

Menurutnya, Bangladesh masih menjadi pasar terbesar bagi produk ekspor PT Semen Padang. Negara di kawasan Asia Selatan itu menerima pasokan klinker dengan volume mencapai 440.383 MT atau sekitar 81 persen dari total ekspor perusahaan selama periode Januari–Mei 2026.

"Ekspor yang kami lakukan terdiri atas produk klinker dan semen. Untuk klinker, pengiriman terbesar ditujukan ke Bangladesh dengan volume 440.383 MT," ujar Win Bernadino, Jumat (12/6/2026).

Selain Bangladesh, Win melanjutkan, PT Semen Padang juga terus mempertahankan pasarnya di Maladewa dan Sri Lanka. Untuk Maladewa, perusahaan mengirimkan semen tipe OPC 42,5 N sebanyak 68.607 MT. Sementara itu, ke Sri Lanka, volume ekspor semen tipe yang sama mencapai 20.501 MT.

PT Semen Padang juga melayani kebutuhan pasar di Reunion Island, wilayah seberang laut Prancis yang berada di Samudra Hindia. Ke wilayah yang dikenal dengan julukan L'île Intense atau "Pulau yang Intens" tersebut, perusahaan mengekspor semen tipe OPC 52,5 N sebanyak 11.280 MT.

"Jumlah semen yang kami ekspor ke Reunion Island sebanyak 11.280 MT," kata Win.

Keberhasilan mencatatkan ekspor lebih dari setengah juta ton dalam waktu lima bulan menunjukkan kemampuan PT Semen Padang dalam menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi kebutuhan pasar internasional yang memiliki standar beragam.

Produk semen dan klinker yang diekspor digunakan untuk mendukung berbagai proyek konstruksi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara tujuan.

Aktivitas ekspor bukan hal baru bagi PT Semen Padang. Perusahaan telah memulai ekspor semen dan klinker sejak 1992 ke berbagai negara, di antaranya Myanmar, Kamboja, Taiwan, Bangladesh, Maladewa, Hong Kong, Nigeria, Filipina, Nepal, Burma, Singapura, Australia, dan Arab Saudi.

Selama lebih dari tiga dekade, PT Semen Padang terus mengembangkan pasar luar negeri sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Pengembangan pasar ekspor tersebut juga sejalan dengan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan kapasitas produksi dan memperkuat kontribusi terhadap industri semen nasional. Melalui ekspor, PT Semen Padang tidak hanya memperluas pangsa pasar, tetapi juga turut mendukung peningkatan devisa negara.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ekspor PT Semen Padang adalah keberhasilannya menembus pasar Australia pada 2016. Saat itu, PT Semen Padang menjadi perusahaan semen pertama di lingkungan holding PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG yang berhasil mengekspor semen ke Australia.

Keberhasilan memasuki pasar Australia menjadi bukti bahwa produk PT Semen Padang mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Capaian tersebut sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai produsen semen nasional yang memiliki daya saing di tingkat global.

Dengan capaian ekspor sebesar 540.771 MT hingga Mei 2026, PT Semen Padang optimistis dapat terus memperluas pasar internasional dan meningkatkan kontribusi ekspor pada tahun ini.

Perusahaan juga berkomitmen menjaga kualitas produk, keandalan pasokan, serta pelayanan kepada pelanggan di berbagai negara agar tetap menjadi mitra terpercaya dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan sektor konstruksi di berbagai belahan dunia. (*)

 

‎JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bersama Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) terus menggenjot program transformasi BUMN secara masif di tahun 2026.

‎

‎Langkah tegas ini meliputi divestasi, konsolidasi hingga penutupan perusahaan pelat merah yang dinilai tidak sehat dan tidak lagi berada di sektor strategis.

‎

‎Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa transformasi ini bertujuan menciptakan portofolio perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.

‎

‎ Ia menegaskan seluruh proses dijalankan dengan prinsip tata kelola profesional dan transparan.

‎

‎"Seluruh proses transformasi dijalankan dengan prinsip tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara maupun investor," ujar Dony Oskaria, Jumat 12 Juni 2026.

‎

‎Pernyataan itu disampaikan Dony usai menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah fund managers di kawasan Jakarta Selatan, di mana ia memaparkan progres pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta berbagai program strategis pemerintah.

‎

‎Dalam proyeksi transformasi yang dikebut hingga akhir tahun, Dony menargetkan jumlah BUMN menyusut drastis dari 1.077 entitas menjadi hanya sekitar 200 hingga 300 perusahaan. Langkah ini menjadi salah satu skenario paling ambisius dalam sejarah BUMN.

‎

‎Meski ada pemangkasan jumlah badan usaha, Dony memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan dijanjikan akan dirotasi atau dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

‎

‎"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK. Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, biaya tenaga kerjanya setahun ternyata cuma Rp 2-3 triliun, sementara efisiensi yang didapat bisa mencapai Rp 50 triliun," tegasnya.

‎

‎Selain merampingkan struktur, Dony juga menjelaskan rencana pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Badan usaha ini akan bertindak sebagai perantara tunggal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) hingga akhir Desember 2026.

‎

‎"Dengan adanya DSI, kita ingin meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memperkuat penerimaan negara," ujar Dony.

‎

‎Menurut data yang dipaparkan, DSI diharapkan mampu menjadi instrumen tata kelola ekspor yang modern, sekaligus menghilangkan kebocoran pendapatan negara yang selama ini terjadi di sektor komoditas.

‎

‎

‎Di tengah wacana perampingan, Dony juga membantah anggapan bahwa BUMN dalam kondisi merugi. Ia mengungkapkan laba konsolidasi BUMN pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp335 triliun. Angka itu disebutnya berpotensi melonjak hingga Rp360 triliun di tahun 2026 seiring dengan selesainya proses restrukturisasi perusahaan yang merugi.

‎

‎"BUMN itu untung. Tahun 2025 itu Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun," tandasnya.

‎

‎Dengan berbagai inisiatif tersebut, Dony menegaskan bahwa transformasi BUMN berjalan sesuai rencana (on track), mendukung agenda pembangunan nasional, serta dikelola dengan standar profesional yang sejalan dengan praktik terbaik global. (Romelt)