Padang, — Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang kembali memenangkan permohonan pra peradilan yang diajukan tersangka Beny Saswin Nasrun terkait penyitaan barang bukti uang senilai Rp17,55 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan fasilitas kredit Bank BNI.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Pra Peradilan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. dalam sidang pra peradilan jilid II yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Selasa (10/2/2026) sekitar pukul 16.17 WIB.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon bersifat prematur sehingga tidak dapat diterima, serta membebankan biaya perkara nihil.

Hakim menilai, proses penyitaan uang senilai Rp17,55 miliar yang dilakukan tim penyidik Kejari Padang telah memperoleh persetujuan Pengadilan Negeri Padang dan dinilai sebagai tindakan administratif. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak ditemukan berita acara penyitaan atas uang tersebut yang dibuat oleh tim penyidik, sehingga objek yang dipersoalkan dinilai belum memenuhi syarat untuk diuji melalui mekanisme pra peradilan.

Menanggapi putusan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Basril G, yang didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Erianto, menyatakan pihaknya menghormati dan menerima putusan hakim pra peradilan.

“Putusan ini menjadi bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Kejaksaan Negeri Padang tetap berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Basril G.

Ia menegaskan, Kejari Padang akan terus melanjutkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sidang pra peradilan jilid II ini telah berlangsung sejak Senin, 2 Februari 2026, dengan agenda awal pembacaan permohonan oleh penasihat hukum tersangka, Dr. Suharizal, S.H., M.H., CMED, CLA. Selama proses persidangan, tersangka Beny Saswin Nasrun tidak pernah hadir. Meski demikian, hakim menyatakan tidak terdapat larangan tegas atas ketidakhadiran tersangka dalam pengajuan pra peradilan terkait penyitaan.

Beny Saswin Nasrun telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Padang Nomor TAP-03/L.3.10/Fd.2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025. Ia diduga terlibat dalam perkara korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi distribusi semen oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang dan Sentra Kredit Menengah Pekanbaru kepada PT Benal Ichsan Persada pada periode 2013–2020, dengan potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp34 miliar.

Dalam perkembangannya, Kejari Padang juga telah menetapkan Beny Saswin Nasrun sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 22 Januari 2026, serta mengajukan permohonan bantuan pencarian melalui Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung RI.

Sidang pra peradilan jilid II atas penyitaan uang Rp17,55 miliar tersebut dinyatakan selesai dan permohonan pemohon resmi tidak dapat diterima.(kld)

 

Pasaman Barat – Nevi Zuairina kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat wawasan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Acara berlangsung di Sekolah Alam Ainur Rahmah dan dihadiri oleh masyarakat umum, para guru, serta kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kabupaten Pasaman Barat.

 

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Nevi Zuairina menekankan pentingnya keempat pilar tersebut sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan membangun karakter bangsa yang kuat.

 

Para peserta antusias mengikuti rangkaian materi yang disampaikan, serta berdiskusi aktif mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan pendidikan dan sosial masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar guru, kader PKS, dan komunitas masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

 

Nevi Zuairina menegaskan bahwa peningkatan kesadaran atas Empat Pilar Kebangsaan sangat vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara, terutama di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial saat ini. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat terus mengawal nilai-nilai tersebut demi terciptanya Pasaman Barat yang lebih maju, harmonis, dan berkeadaban. (Fwi)

 

SUMBARNET – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Denny Abdi dan Direktur Diplomasi Publik Kemlu Anie Nigeriawati memberikan dukungan penuh terhadap persiapan Internasional Minangkabau Literacy Festival (IMLF) 2026. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta, tgl 9 Februari 2026.

IMLF dijadwalkan berlangsung pada tgl 3-7 Juni 2026 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, bertepatan dengan perayaan 100 tahun ikonik Jam Gadang. Acara ini dirancang sebagai wadah diplomasi budaya Indonesia, mengundang peserta dari lebih 30 negara untuk merayakan literasi, bahasa, sastra, seni,  budaya, pariwisata,ekonomi kreatif dan tradisi Minangkabau. Karena itu Sekjen Kemenlu diminta jadi pembicara kunci pada seminar utama tentang jam gadang

Sastri Bakry sebagai Ketua IMLF dan  Soni Drestiana sebagai Wakil Ketua bidang LO merasa sangat bangga dan semakin bersemangat atas dukungan tersebut. 

Denny Abdi menegaskan komitmen Kemlu untuk mendukung kegiatan tersebut secara maksimal. "Ini merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia ke negara-negara peserta IMLF. Kami siap memfasilitasi koordinasi agar festival ini menjadi sukses dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia, nanti kita undang para duta besar terkait," ujar Denny yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum IKA Unand. Denny juga menugaskan  Ani Nigeriawati untuk ikut menjadi bagian panitia menyukseskan acara tersebut

Anie Nigeriawati, perempuan multi talenta ini menambahkan bahwa IMLF akan menjadi platform efektif untuk mempromosikan warisan budaya Minangkabau, seperti sastra lisan, puisi, dan pertunjukan tradisional, sekaligus mempererat hubungan internasional. "Kami akan libatkan duta besar dan atase budaya untuk memastikan partisipasi global yang optimal," katanya.

Dukungan Kemlu diharapkan mempercepat persiapan, termasuk visa, promosi, dan logistik bagi delegasi asing. Festival ini diproyeksikan menarik ribuan pengunjung, menjadikannya sorotan perayaan ulang tahun Jam Gadang yang gemilang.

Dengan dukungan pemerintah pusat, IMLF 2026 siap menjadi panggung diplomasi budaya Indonesia yang membanggakan.

"Mari kita lakukan rapat bersama untuk memperjelas persiapan acara IMLF dan 100 tahun jam gadang ini" Ujarnya antusias. 

 Pertemuan hangat tersebut diakhiri dengan foto bersama sambil menyerah kan karya delegasi IMLF kepada sekjen Kemenlu dan Direktur Diplomasi publik yang juga menyerahkan buku karyanya sendiri yang unik berjudul  ResoNance ( rel)

 

Jakarta, – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengumumkan pembukaan pendaftaran Pulang Basamo 2026 gelombang kedua bagi masyarakat Minangkabau yang berada di wilayah Jabodetabek.

Andre menyampaikan, pendaftaran gelombang kedua akan dibuka pada Senin, 10 Februari 2026, mulai pukul 19.30 WIB. Program tahunan ini kembali digelar untuk memfasilitasi perantau Minang pulang kampung secara aman, tertib, dan terkoordinasi.

“Untuk gelombang kedua disediakan 150 unit bus, dengan rincian 75 bus tujuan Padang dan 75 bus tujuan Bukittinggi. Saya mengajak seluruh dunsanak Minang di Jabodetabek agar tidak melewatkan kesempatan ini,” ujar Andre dalam keterangannya.

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, antusiasme masyarakat terhadap Pulang Basamo setiap tahun sangat tinggi. Karena itu, ia meminta calon peserta segera menyiapkan seluruh persyaratan dan melakukan pendaftaran tepat waktu.

“Jika ada keluarga atau kawan yang ingin ikut, segera diinformasikan agar mendaftar sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tambahnya.

Andre juga mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi melalui akun Instagram Pulang Basamo Nasional di @pulangbasamonasional atau menghubungi Admin Pulang Basamo melalui WhatsApp di 0811-8008-109.

Program Pulang Basamo 2026 ini merupakan bagian dari komitmen Andre Rosiade dalam memperkuat ikatan perantau dengan kampung halaman, sekaligus memastikan tradisi mudik masyarakat Minangkabau berjalan lancar dan terorganisasi. (***)

 

SUMBARNET - Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini diperingati  sudah yang ke 80 kali. Setiap 9 Februari HPN diperingati insan pers di tanah air.

Pada HPN 2026, puncak peringatinya di Serang Banten, hadir banyak stakholder dan wartawan seluruh Indobesia.

"HPN adalah momentum bagi insan pers untuk terus bekerja mengabarkan peristiwa, mengungkap fakta dan data, pers penyambung aspirasi rakyat yang tersumbat "ujar Anggota DPR RI Hj Nevi Zuairina, Selasa 10/1-2026 di Jakarta.

Hj Nevi Zuairima juga berharap HPN ke 80 menjadi momentun insan wartaan untuk menjadikan pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat.

"Sebagai pilar ke empat negara demokrasi, pers tidak diragukan lagi kerjanya mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia, negara terbesar demokrasi,"ujar wakil rakyat dari Dapil Sumbar I ini.

Tentu kerja di dunia pers penuhi tantangan, mulai dari liputan, ruang redaksi dan komplain atas berita yang tayang, tapi itu harus dilewati, selain itu persaingan informasi yang luar biasa antara media mainstream dengan media sosial.

"Stop saat ini juga intimidasi dan kriminalisasi pers, dan pers jangan kalah dari kutipan narasi di media sosial yang jauh dari kaidah jurnalis. Semua anak bangsa masih percaya pers adalah produk informasi yang patuh pada kaidah dan etika jurnalistik didasari UU Pers,"ujar Hj Nevi.

Terakhir Hj Nevi mengucapkan selamat HPN 2026. "pers jasa mu besar untuk maju nya negeri dan kuatnya demokrasi di negara  ini,"tegasnya.

"Selamat HPN tetaplah jadi profesi yang setia mengawal demokrasi negara, salam pers,"ujar Hj Nevi Zuairina. (***)

 

PADANG – Di tengah hamparan rumput hijau Lapangan Golf PT Semen Padang, dua meriam tua berdiri membisu. Tubuhnya berkarat, namun sikapnya tetap tegak—seolah menolak tunduk pada waktu. Sejak puluhan tahun silam, bahkan sebelum republik ini lahir, keduanya tak pernah bergeser. Tak sejengkal pun.

Lokasinya berada di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kawasan yang hari ini identik dengan olahraga dan rekreasi itu dulunya merupakan area tambang tanah liat milik PT Semen Padang dengan luas sekitar 50 hektare. Lanskapnya telah berubah total: dari bukit dan lubang galian menjadi ruang hijau yang sejuk dan hidup.

Pepohonan rindang menaungi lapangan. Beragam satwa kini menjadikannya rumah. Elang ular bido sesekali melayang di udara, cekakak sungai dan cekakak belukar bertengger di dahan, sementara burung madu sriganti beterbangan di antara bunga. Rusa totol—yang didatangkan dari Istana Bogor—berkeliaran tenang. Di aliran sungai kecil di sekitar lapangan, ikan bilih, ikan endemik Danau Singkarak, masih bertahan dan berkembang biak.

Namun bukan hanya alam yang membuat pengunjung berhenti melangkah. Dua meriam tua di tengah kawasan hijau itulah yang kerap mencuri perhatian. Banyak yang berswafoto di depannya. Tak jarang pasangan pengantin menjadikannya latar foto—tanpa sepenuhnya menyadari bahwa mereka berdiri di hadapan saksi bisu Perang Dunia II.

Sumatera Barat memang menyimpan banyak peninggalan militer Jepang. Pada masa pendudukan 1942–1944, wilayah ini menjadi jalur strategis pertahanan pantai barat Sumatra. Jepang membangun bunker, gua perlindungan, rumah sakit militer, hingga meriam pertahanan di berbagai titik—dari Padang, Painan, hingga pesisir Pariaman.

Di Indonesia, ratusan meriam peninggalan Jepang masih tersebar hingga kini. Sebagiannya berada di benteng pantai, sebagian lain “terdampar” di permukiman warga, pelabuhan, bahkan kebun. Banyak yang tak tercatat secara resmi, tanpa prasasti dan tanpa cerita utuh—seperti dua meriam di Indarung ini.

Masing-masing meriam di Lapangan Golf Semen Padang memiliki panjang sekitar lima meter dengan diameter laras kurang lebih 60 sentimeter. Keduanya dipasang sejajar dari timur ke barat dengan jarak sekitar 30 meter.

Meriam di sisi timur mengarah ke Bukit Batu Kapur PT Semen Padang, sementara meriam di sisi barat menghadap ke kawasan Pabrik Indarung VI. Arah bidikannya memunculkan berbagai spekulasi—apakah untuk pertahanan, latihan militer, atau sekadar posisi siaga.

Meski telah dilapisi karat, sejumlah kode masih terbaca jelas. Pada salah satu meriam tertera tulisan “O.F. 3 INCH. 20 CWT. MK III” dan angka 1916—menandakan meriam ini diproduksi pada era Perang Dunia I, lalu digunakan kembali oleh Jepang saat menduduki Hindia Belanda. Meriam lainnya menyisakan kode samar “NᵒL/169”, sementara sisanya telah dimakan usia.

Tak ada prasasti. Tak ada catatan resmi. Waktu seolah sengaja menyisakan misteri.

Indarung dalam Pendudukan Jepang

Menurut buku 100 Tahun PT Semen Padang, kekuasaan Belanda di Sumatra runtuh lebih cepat dibanding Jawa. Pada Maret 1942, tentara Jepang bergerak dari Aceh dan Medan, menembus jalur darat hingga Bukittinggi. Dari sanalah pemerintahan militer Jepang (Gunseibu) mengambil alih Sumatera Barat.

Awal April 1942, Kolonel Fujiyama dikirim ke Padang untuk melakukan serah terima kekuasaan dari Residen Belanda. Tak lama kemudian, Jepang tiba di Indarung—lokasi pabrik semen NV Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij (NV NIPCM), cikal bakal PT Semen Padang.

Yang mereka dapati adalah pabrik yang sunyi. Produksi telah berhenti total. Para buruh menghilang. Sebelumnya, kawasan Indarung dan Pelabuhan Teluk Bayur kerap dibombardir, membuat karyawan ketakutan dan pengapalan semen terhenti selama berbulan-bulan.

Kedatangan Jepang menandai babak kelam. Staf kulit putih dan keluarga mereka dikumpulkan, dipindahkan, dan diinternir. Serdadu KNIL Belanda di sekitar Indarung bahkan dieksekusi di kawasan Gadut.

Dengan bantuan karyawan Indonesia—terutama Doesoen Malin Kayo, pegawai senior yang memegang kunci pabrik—Jepang menghidupkan kembali fasilitas yang sempat mati. Pada Agustus 1942, pabrik kembali beroperasi. Namanya diubah menjadi Asano Cement, lalu Pabrik Semen Indarung. Semua yang berbau Belanda dihapus, dan penggunaan bahasa Belanda dilarang.

Semen Indarung diproduksi untuk kepentingan ekonomi perang Jepang: membangun benteng, jembatan, dan infrastruktur militer di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pada 24 Agustus 1944, sejarah kembali menghantam Indarung. Sekitar 40 pesawat pembom Sekutu menyerang secara besar-besaran. Ratusan ton bom dijatuhkan. Pabrik rusak berat. Sedikitnya 19 buruh tewas di sebuah lubang perlindungan, sementara ratusan lainnya luka-luka.

Setelah itu, Jepang memaksa buruh membangun lebih banyak lubang perlindungan dan benteng pertahanan. Meriam-meriam penangkis serangan udara ditempatkan di sekitar kawasan pabrik dan Gadut.

Dalam konteks inilah, dua meriam yang kini berdiri di Lapangan Golf Semen Padang diyakini ditempatkan—sebagai bagian dari sistem pertahanan kawasan industri strategis Indarung.

Menjaga, Bukan Melupakan

Tokoh masyarakat Indarung, Dharmansyah Siroen, menyebut dudukan beton meriam dibuat melalui kerja paksa masyarakat pribumi. “Sejak kawasan ini ditambang hingga menjadi lapangan golf, posisi meriam tidak pernah dipindahkan,” ujarnya.

PT Semen Padang memilih merawat, bukan menyingkirkan, peninggalan sejarah tersebut. “Kami memandang meriam ini sebagai bagian dari nilai sejarah yang patut dijaga,” kata Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris.

Kini, Lapangan Golf PT Semen Padang bukan sekadar ruang olahraga dan rekreasi. Ia adalah lanskap hijau yang menyimpan ingatan perang, kerja paksa, dan perjalanan panjang sebuah industri.

Di sanalah dua meriam tua itu tetap berdiri—diam, berkarat, dan setia mengingatkan bahwa Indarung pernah menjadi bagian dari pusaran sejarah dunia. (*)

SUMBARNET - Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, memberikan pandangannya mengenai peran strategis pers dalam mengawal kedaulatan pangan dan kesejahteraan sektor agraris bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Senin (9/2/2026). 

‎

‎Dia menilai pers memiliki tanggung jawab moral sebagai jembatan informasi antara kebijakan pemerintah dan kenyataan di lapangan.

‎​

‎Rahmat menyoroti narasi yang dibangun media dapat memengaruhi keberlangsungan hidup petani, nelayan, serta masyarakat pesisir. 

‎

‎Menurutnya, tanpa pengawasan media, kebijakan besar di sektor pertanian berpotensi kehilangan arah. 

‎

‎Jurnalisme yang kritis dan konstruktif sangat diperlukan guna memastikan distribusi subsidi pupuk serta alat mesin pertanian (alsintan) tepat sasaran.

‎​

‎​Dalam pandangannya, pers berperan sebagai pilar pengawasan yang memastikan aspirasi petani di daerah terdengar hingga ke tingkat pusat. 

‎

‎Rahmat mencatat persoalan di akar rumput, seperti kendala irigasi dan fluktuasi harga gabah, sering kali baru mendapatkan perhatian serius setelah diberitakan secara luas.

‎​

‎"Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan-laporan jurnalistik yang mendalam. Seringkali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar. Di sinilah pers hadir untuk meluruskan persepsi tersebut," ujar Rahmat Saleh di Jakarta, Senin (9/2/2026).

‎

‎​Menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan alih fungsi lahan, Rahmat berharap pers dapat mengedukasi publik mengenai pentingnya regenerasi petani. 

‎

‎Dia juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan demi kesejahteraan para petani.

‎​

‎"Saya berharap rekan-rekan media terus menyuarakan urgensi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jangan sampai kita hanya merayakan angka swasembada, tetapi abai terhadap kesejahteraan orang-orang yang mencangkul di tanah tersebut," tuturnya.

‎

‎​Selain itu, ia mengajak pers untuk tetap objektif dalam mengawal transparansi data stok pangan nasional. 

‎

‎Hal ini dinilai penting guna mencegah simpang siur informasi yang berpotensi dimanfaatkan oleh spekulan harga.

‎

‎​Rahmat juga turut memberikan apresiasi kepada jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan hidup, meskipun bidang tersebut sering dianggap kurang komersial. 

‎

‎Dia meyakini, pers yang sehat akan mendorong lahirnya kebijakan yang sehat pula.

‎​

‎"Sinergi antara legislatif dan media perlu diperkuat untuk mewujudkan keadilan, khususnya di sektor pangan, HPN bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan tanggung jawab terhadap kebenaran informasi," tutupnya. (**)

SERANG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026). 

Dalam sambutannya, Muhaimin menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat.

"Serta mendukung agenda pembangunan nasional di tengah tantangan disrupsi digital," jelas Muhaimin.

Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah memandang pers sebagai mitra penting dalam menjaga arus informasi yang sehat, akurat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, informasi yang jernih menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus menjaga kohesi sosial bangsa.

“Pers yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Muhaimin.

Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif yang disampaikan insan pers. Kritik yang berangkat dari fakta dan etika jurnalistik dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.

“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” katanya.

Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching yang hadir bersama rombongan wartawan Malaysia.

Serta para kepala daerah, ribuan insan pers, yang terdiri dari Pengurus PWI Pusat, dan daerah. (**)

 

SUMBARNET - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. 

Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.

Pada kesempatan tersebut  Forum Wartawan Parlemen Sumatera Barat (FWP-SB) juga ikut menghadiri berdasarkan undangan dari PWI, yang meruapakan salah satu dalam dua agenda lainnya. 

Dalam acara puncak HPN yang ditutup Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni tersebut merupakan semangat baru bagi FWP-SB, dibawah komando Novrianto. 

Puncak HPN juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.

Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.

Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat.

Sekaitan dengan hal tersebut,Ketua FWP-SB Novrianto atau kerap dipanggil Ucok,mengatakan, moment HPN merupakan gambaran kinerja insan pers dalam mempersatukan bangsa, demi kepentingan masyarakat Indonesia dalam mencapai kemajuan perekonomian bangsa. 

"Kita jadikan moment ini untuk membangkitkan gairah pers dalam mempersatukan bangsa, untuk kepentingan rakyat, dan peningkatan perekonomian anak bangsa" ulasanya. 

FWP-SB yang berjumlah 20 orang dalam kunjungan ke Banten juga didampingi staf sekretariat DPRD Sumbar,diantaranya Arnelly Amran, Ida Wulansari dan Supriyadi, berjalan lancar dan diisi dengan berbagai diskusi. (****)

SUMBARNET - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 digelar di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Senin, 9 Februari 2026. 

Agenda nasional seluruh insan pers ini dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, serta insan pers dari dalam dan luar negeri.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tampak berada di deretan undangan utama, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan posisi strategis pers dalam pembangunan nasional.

Dari luar negeri, HPN 2026 turut dihadiri delegasi Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan Malaysia. Kehadiran tamu internasional ini memperkuat dimensi global peringatan Hari Pers Nasional.

HPN 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”. Tema tersebut menegaskan peran pers sebagai pilar pembangunan, penjaga kepentingan publik, serta elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan disrupsi digital dan kecerdasan buatan.

Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus mengawal pemerintahan agar berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah identik dengan keberhasilan rakyat.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik harus terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif harus dipandang sebagai vitamin demokrasi.

“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat membutuhkan informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers memerankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut peringatan HPN 2026 sebagai momentum penting untuk memperkuat peran pers di era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

“Hari Pers Nasional tahun 2026 menjadi momentum penguatan peran pers sebagai penjaga kepentingan publik di era AI dan transformasi digital,” ujarnya.

Puncak HPN 2026 di Banten diharapkan menjadi tonggak konsolidasi pers nasional untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan keberlanjutan ekosistem media demi terwujudnya bangsa yang kuat dan berdaulat. (**)