Jakarta, — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. (Hon) Dr. Fadli Zon, menegaskan bahwa museum memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan, penguat identitas bangsa, sekaligus hulu ekonomi budaya. Hal tersebut disampaikan dalam Orasi Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026 bertema _”Museums Uniting a Divided World”_ atau _”Museum Menyatukan Dunia yang Terpilah”_ di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (18/05).

Dalam orasinya, Menbud Fadli Zon menyampaikan bahwa museum perlu dipahami melampaui fungsi tradisional sebagai ruang penyimpanan koleksi. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi namun juga semakin terfragmentasi oleh konflik, ketimpangan, polarisasi, dan disrupsi teknologi, museum berperan penting sebagai ruang publik yang mampu membangun kembali kepercayaan, mempertemukan perbedaan, dan memperkuat kohesi sosial.

“Museum adalah ruang ingatan, ruang pengetahuan, ruang kewargaan, dan ruang peradaban. Di tengah dunia yang terpilah, museum dapat menjadi salah satu ruang paling sehat untuk belajar mendengar, memahami konteks, dan menghormati perbedaan,” ujar Menbud Fadli Zon.

Menbud menegaskan bahwa tema Hari Museum Internasional 2026 memiliki resonansi kuat bagi Indonesia. “Museum harus dipahami sebagai bagian dari ikhtiar besar bangsa untuk merawat ingatan, menghidupkan pengetahuan, dan menegakkan fondasi sejarah bangsa,” tegas Menbud.

Menbud Fadli Zon menyampaikan empat landasan utama kebijakan permuseuman Indonesia. Pertama, museum sebagai instrumen pembentuk jati diri dan identitas bangsa. Kedua, museum sebagai ruang kewargaan (_civic space_) yang memperkuat kohesi sosial. Ketiga, museum sebagai ruang pemulihan kedaulatan budaya melalui repatriasi dan pemaknaan kembali warisan budaya. Keempat, museum sebagai infrastruktur hulu dalam ekonomi budaya.

Menbud juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam pemulangan 28.131 fosil dan catatan koleksi Dubois dari Belanda pada 2025, termasuk temuan awal _Homo erectus_, sebagai tonggak penting dalam pemulihan memori dan kedaulatan budaya Indonesia. Koleksi tersebut saat ini dapat dilihat dalam pameran Sejarah Awal di Museum Nasional Indonesia. “Ketika warisan penting ini pulang, tugas museum adalah menghidupkan kembali maknanya dan mengembalikan ke akar budayanya melalui riset, konservasi, dan interpretasi publik,” jelas Menbud.

Menbud juga menekankan pentingnya menempatkan museum sebagai hulu ekonomi budaya. Ia menyampaikan bahwa museum menjaga koleksi, narasi, nilai, pengetahuan, dan imajinasi yang dapat menjadi modal kultural bagi potensi ekonomi lokal, destinasi budaya, film, animasi, gim, wastra, kuliner, konten digital, serta berbagai bentuk penciptaan baru.

“Museum harus menjadi tempat di mana _cultural capital_ dikembangkan menjadi _public value_ dan _economic value_ secara berkelanjutan. Tanpa institusi pengetahuan yang hidup, industri dan produk budaya akan kehilangan akar dan mudah menjadi dangkal,” ujar Menbud.

Menbud menjelaskan bahwa valorisasi museum dan situs budaya menjadi agenda penting. Valorisasi, menurutnya, bukan komersialisasi yang dangkal, melainkan upaya memberi nilai lebih luas bagi museum dan situs budaya, baik dalam aspek pengetahuan, pendidikan, narasi, akses publik, diplomasi, maupun keberlanjutan pembiayaan.

Ia juga menyoroti praktik internasional yang menunjukkan kekuatan ekonomi museum. Di Amerika Serikat, museum menopang lebih dari 726 ribu pekerjaan dan berkontribusi sekitar 50 miliar dolar AS setiap tahun bagi perekonomian nasional. Di Kanada, museum menghasilkan manfaat sosial tahunan mencapai 8,6 miliar dolar AS. Di Belanda, Museumkaart telah mendorong 9,6 juta kunjungan museum per tahun dengan akses ke lebih dari 500 museum dalam satu jaringan nasional.

Dalam konteks Indonesia, Menbud menegaskan bahwa pembentukan Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebagai Badan Layanan Umum merupakan langkah strategis. Sebagai BLU, MCB memiliki ruang untuk membangun model layanan yang lebih adaptif, mengembangkan pemanfaatan aset, memperkuat kemitraan, serta menciptakan pendapatan berkelanjutan yang dikembalikan untuk konservasi, riset, edukasi publik, kualitas layanan, dan pelindungan warisan budaya.

“Ekonomi budaya yang sehat adalah ekonomi yang sirkular; mengembalikan nilai kepada komunitas, kepada pelaku budaya, kepada regenerasi, dan kepada keberlanjutan warisan itu sendiri. Inilah yang membedakan ekonomi budaya yang berkelanjutan dari komersialisasi yang dangkal,” jelas Menbud.

Hingga April 2026, Kementerian Kebudayaan mencatat Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 373 museum (72,3%) telah teregistrasi, sementara 234 museum (45,3%) telah terstandarisasi.

Menurut Menbud, angka tersebut menjadi _baseline_ penting bagi kebijakan permuseuman. Ke depan, agenda permuseuman Indonesia harus mencakup penguatan registrasi, standardisasi, kapasitas konservasi, tata kelola koleksi, literasi sejarah, akses publik, keamanan koleksi, riset _provenance_, digitalisasi, serta penguatan mutu dan dampak museum bagi publik.

“Kita ingin ekosistem permuseuman Indonesia tumbuh bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam mutu, relevansi, dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Menbud.

Menbud juga menegaskan pentingnya menjadikan museum semakin relevan bagi generasi muda. Berdasarkan survei MCB pada 2025, lebih dari 70% pengunjung museum berusia di bawah 35 tahun. Kelompok terbesar, yaitu 37%, berada pada rentang usia 18 hingga 24 tahun.

“Tugas kita selanjutnya adalah memastikan generasi muda tidak berhenti sebagai pengunjung, melainkan tumbuh sebagai peserta aktif. Museum harus berbicara kepada realitas mereka, membuka ruang partisipasi mereka, dan memberi alasan bagi mereka untuk kembali,” ujar Menbud.

Dalam kesempatan tersebut, Menbud Fadli Zon juga menyampaikan apresiasi atas peluncuran _Museum Passport_ oleh BLU Museum dan Cagar Budaya, bersama Asosiasi Museum Indonesia, ICOM Indonesia, dan para mitra. Menurutnya, inisiatif ini dapat menjadi langkah inovatif untuk memperluas partisipasi budaya dan membangun kebiasaan masyarakat dalam mengunjungi museum.

“Bagi Indonesia, Museum Passport dapat menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat partisipasi budaya dan menjadikan kunjungan museum sebagai bagian dari _lifestyle_, gaya hidup berbudaya,” ujar Menbud.

Menutup orasinya, Menbud mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk bersama-sama memperkuat museum sebagai pilar masa depan Indonesia. “Mari perkuat museum yang hidup secara intelektual, cakap secara digital, berakar pada ilmu pengetahuan, terbuka bagi masyarakat, dan mampu menggerakkan ekonomi budaya sebagai ruang peradaban Indonesia,” pungkas Menbud. (**)

 

Padang, – Di tengah padatnya musim haji 2026, kabar berbeda datang dari Madinah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia, ribuan jemaah reguler menempati hotel bintang lima di kawasan dekat Masjid Nabawi.

Pernyataan itu disampaikan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Andre Rosiade, saat mengikuti rapat kerja Timwas Haji bersama Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah, Senin (18/5).

“Pertama dalam sejarah, baru di era ini, baru di zaman Presiden Prabowo jemaah haji reguler ditempatkan di hotel bintang 5 di Madinah,” ujar Andre dalam rapat yang dipimpin Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal.

Ribuan Jemaah Tempati Hotel Premium

Musim Haji 1447 Hijriah menjadi momentum berbeda bagi jemaah Indonesia. Pemerintah menempatkan sedikitnya 8.507 jemaah reguler di sejumlah hotel premium yang berada di kawasan Markaziyah atau Ring Road Madinah.

Kawasan tersebut dikenal sebagai area strategis karena lokasinya dekat dengan Masjid Nabawi. Jarak hotel ke masjid pun relatif singkat, dengan titik terjauh sekitar 700 meter.

Andre merinci beberapa hotel yang digunakan pemerintah untuk menampung jemaah Indonesia. Di antaranya Hotel Hilton Madinah dengan 720 jemaah, Dallah Taibah sebanyak 1.360 jemaah, serta Dar Al Eiman Intercontinental yang dihuni 289 jemaah.

Selain itu, Hotel Millennium Al Aqeeq menampung 1.600 jemaah, Maysan Al Harithia 1.300 jemaah, Sofitel Shahd Al Madinah 1.052 jemaah, Millennium Taibah 1.283 jemaah, dan InterContinental Dar Al Hijra sebanyak 903 jemaah.

Suasana penginapan yang lebih nyaman dinilai memberi dampak besar terhadap kondisi fisik dan psikologis jemaah, terutama lansia. Akses yang lebih dekat menuju Masjid Nabawi juga membantu mereka menjalankan ibadah dengan lebih tenang.

Pelayanan Haji Dinilai Meningkat

Andre menyebut peningkatan kualitas akomodasi menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan haji Indonesia dari tahun ke tahun.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu, fasilitas hotel bintang lima bagi jemaah reguler menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan haji.

“Ini prestasi pertama kali dalam sejarah pelaksanaan haji di Indonesia, ada jemaah reguler mendapatkan hotel bintang lima. Itu patut diapresiasi bahwa terjadi perbaikan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Haji,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut.

Langkah itu juga menjadi sorotan di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan haji Indonesia. Bagi banyak jemaah, perjalanan spiritual ke Tanah Suci kini tidak hanya menghadirkan kekhusyukan ibadah, tetapi juga pengalaman layanan yang semakin manusiawi dan nyaman. (***)

SUMBARNET - Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat melalui kampanye humanis bertajuk “Menghormati Pejalan Kaki, Budaya Kita Keselamatan Bersama.”

Kampanye tersebut disampaikan langsung oleh Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar, sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki yang kerap menjadi kelompok rentan dalam kecelakaan lalu lintas.

Dalam materi edukasi yang disampaikan kepada masyarakat, Dirlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa menghormati pejalan kaki bukan hanya soal etika berkendara, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi seluruh pengendara kendaraan bermotor.

“Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Pengendara wajib memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang di zebra cross maupun tempat penyeberangan lainnya,” ujar Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar.

Ia menjelaskan, aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 131 yang menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib mendahulukan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan.

Menurutnya, masih banyak ditemukan pengendara yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap hak-hak pejalan kaki di jalan raya. Tidak sedikit kendaraan yang tetap melaju saat pejalan kaki hendak menyeberang, bahkan di area zebra cross yang telah disediakan.

Kondisi tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan banyak pihak.

Karena itu, Dirlantas Polda Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membangun budaya tertib berlalu lintas dengan mengutamakan sikap saling menghormati antar pengguna jalan.

Selain memberikan prioritas kepada pejalan kaki, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan sejumlah hal penting saat berkendara, seperti mengurangi kecepatan di area penyeberangan, tetap fokus saat mengemudi, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berada di jalan.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Mulai dari hal kecil seperti berhenti saat ada pejalan kaki menyeberang, itu bisa menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Dirlantas juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Melalui kampanye tersebut, Polda Sumbar berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan berkeselamatan.

Edukasi keselamatan ini juga menyasar generasi muda agar memiliki kesadaran sejak dini tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menghormati pengguna jalan lainnya.

Dalam poster kampanye yang disebarkan, masyarakat diajak untuk menjadi bagian dari “Generasi Peduli Lalu Lintas” dengan pesan sederhana namun kuat, yakni “Bijak di Jalan, Keren di Mata, Selamat Sampai Tujuan.”

Polda Sumbar menilai bahwa budaya tertib berlalu lintas harus dibangun melalui edukasi berkelanjutan dan pendekatan persuasif agar mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat secara luas.

Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Sumatera Barat dapat terus ditekan, sekaligus menciptakan budaya berkendara yang lebih humanis dan beradab.

Di akhir imbauannya, Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam aktivitas sehari-hari.

“Jangan abaikan keselamatan. Hormati pejalan kaki, patuhi aturan lalu lintas, dan jadilah pengendara yang peduli terhadap sesama pengguna jalan,” tutupnya. (**)

 

Pasaman Barat — Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), personel Polres Pasaman Barat terus mengintensifkan kegiatan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di sejumlah titik rawan dan pusat aktivitas masyarakat di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

Patroli tersebut dilaksanakan pada malam hari hingga dini hari dengan menyasar kawasan perbankan, pusat keramaian, jalan lintas, objek vital, pertokoan, hingga lokasi yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan Kamtibmas.

Dalam kegiatan itu, personel kepolisian turut melakukan dialog dengan masyarakat serta memberikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan.

Kapolres Pasaman Barat melalui petugas patroli menyampaikan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif guna mencegah aksi kriminalitas seperti pencurian, balap liar, penyalahgunaan narkoba, tawuran, hingga gangguan keamanan lainnya.

“Patroli KRYD ini rutin kami lakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya pada malam hari,” ujar salah seorang personel di lapangan.

Selain melakukan pemantauan di sejumlah titik strategis, personel juga memeriksa kendaraan yang melintas secara humanis guna mengantisipasi peredaran barang terlarang dan potensi tindak pidana lainnya.

Masyarakat menyambut baik kegiatan patroli tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Dengan adanya patroli KRYD yang dilakukan secara berkelanjutan, Polres Pasaman Barat berharap situasi Kamtibmas tetap aman, kondusif, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. (**)

SUMBARNET - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumbar Bakri Bakar mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Senin (18/5). Keduanya sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kredit bermasalah salah satu bank plat merah dengan tersangka BSN.

Kepala Kejari Padang DR Koswara SH MH mengatakan, kedua legislator itu dipanggil terkait persoalan gaji BSN yang disebut masih dibayarkan meski statusnya sudah tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Namun, kedua saksi tidak datang dan tanpa pemberitahuan,” kata Koswara.

Menurut dia, penyidik langsung menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Doni Harsiva Yandra dan Bakri Bakar pada Rabu (20/5). Surat pemanggilan ulang disebut sudah dikirimkan ke Sekretariat DPRD Sumbar.

“Rabu besok dipanggil lagi untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kejari Padang juga kembali memanggil Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon. Sebelumnya, Maifrizon bersama Kabag Keuangan dan bendahara Sekretariat DPRD Sumbar sudah lebih dulu diperiksa pada 7 Mei lalu terkait pembayaran gaji, tunjangan hingga dana pokok pikiran (pokir) BSN.

“Sekwannya juga kita panggil lagi,” ujar Koswara.

Namun, Maifrizon mengaku tidak mengetahui adanya pemanggilan terhadap Doni dan Bakri pada Senin (18/5). Menurut dia, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar sedang menjalani agenda kunjungan luar daerah.

“Setahu abang alun ado panggilan lai. Mungkin baru mau dipanggil,” ujar Maifrizon melalui pesan WhatsApp.

Terpisah, Doni Harsiva Yandra juga membantah mangkir dari panggilan penyidik. Dia mengaku tidak pernah menerima surat pemanggilan untuk pemeriksaan Senin (18/5/2026).

“Tidak ada pemanggilan terhadap saya hari ini. Saya justru menerima surat pemanggilan untuk hari Rabu (20/5/2026), itu pun baru dikirim dari sekwan,” kata Doni.

Dia meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi kembali ke Sekretariat DPRD Sumbar agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Menanggapi hal itu, Koswara memastikan surat pemanggilan pertama sudah dilayangkan ke Sekretariat DPRD Sumbar. Surat untuk Doni tercatat bernomor SP-48/I.3.10/Fd.2/05/2026, sedangkan untuk Bakri Bakar bernomor SP-49/I.3.10/Fd.2/05/2026.

“Yang jelas suratnya sudah dikirim ke sekretariat. Siapa yang menerima, saya tidak tahu,” tegas Koswara.

Diketahui, BSN hingga kini belum berhasil diamankan setelah ditetapkan sebagai DPO dalam kasus dugaan korupsi kredit bermasalah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 34 miliar.

Upaya hukum melalui praperadilan yang diajukan kuasa hukum BSN di Pengadilan Negeri Padang juga kandas. Hakim menolak seluruh gugatan, mulai dari penetapan tersangka, status DPO hingga penyitaan, sehingga seluruh proses hukum Kejari Padang dinyatakan sah. (rel) 

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah rencana pelebaran Jalan Kurao–Maransi hingga tembus ke By Pass yang berada di Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo.

Rencana tersebut ditinjau langsung dalam kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada Senin (18/5/2026).

Peninjauan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir bersama Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Camat Nanggalo David Ferdinand, lurah, serta masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir menjelaskan bahwa pelebaran Jalan Kurao–Maransi–By Pass menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang karena jalan tersebut merupakan akses penting menuju pusat Pemerintahan Kota Padang di Air Pacah dan sejumlah kawasan pendidikan tinggi.

Jalan tersebut diketahui menjadi jalur penghubung menuju sejumlah perguruan tinggi di Kota Padang seperti Universitas Bung Hatta, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Baiturrahmah.

Namun, kondisi jalan yang masih sempit dinilai sering memicu kemacetan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah Kota Padang pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk merealisasikan pelebaran jalan tersebut.

Rencananya, jalan sepanjang sekitar 2,245 kilometer itu akan diperlebar menjadi 8 meter dan dilengkapi drainase masing-masing selebar 1 meter di sisi kiri dan kanan jalan.

Maigus Nasir menyampaikan bahwa sebagian tahapan persiapan pembangunan telah selesai dilakukan, termasuk proses sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.

“Alhamdulillah, untuk Kecamatan Koto Tangah, khususnya Kelurahan Air Pacah, proses sosialisasi sudah selesai dan telah disepakati. Seluruh masyarakat mendukung program tersebut. Pengukuran dan pemasangan patok juga sudah dilakukan, dan pertengahan Juli Dinas PUPR mulai mengerjakan,” ujar Maigus Nasir.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tinggal menyelesaikan proses sosialisasi di beberapa titik yang masih tersisa, khususnya pada ruas sepanjang sekitar 180 meter yang menghubungkan Jalur Dua Kurao hingga batas wilayah Air Pacah.

“Tinggal lagi sekitar 180 meter dari Jalur Dua Kurao sampai batas wilayah Air Pacah yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi dengan masyarakat,” tambahnya.

Selain pelebaran jalan utama, Pemerintah Kota Padang juga akan menuntaskan pembangunan Jalur Dua Kurao sepanjang 180 meter dengan anggaran sebesar Rp2 miliar.

Pemerintah juga berencana berkoordinasi dengan PSDA Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan betonisasi jalan di sepanjang bantaran sungai guna meningkatkan kualitas akses dan daya tahan jalan.

Menurut Maigus Nasir, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi, terutama pada jam sibuk menuju kawasan pemerintahan dan pendidikan di Air Pacah.

“Dengan dilakukan pelebaran jalan, kami berharap akses menuju pusat pemerintahan di Air Pacah dan kawasan perguruan tinggi di sekitar Air Pacah tidak lagi mengalami kemacetan. Jika jalan sudah bagus dan luas, maka otomatis perekonomian masyarakat serta nilai tanah di kawasan tersebut juga akan meningkat,” katanya.

Ia menilai pembangunan akses jalan yang lebih baik tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitar.

Sementara itu, operasional Bus Trans Padang yang selama ini melintasi jalur Kurao–Maransi untuk sementara dihentikan karena kondisi jalan yang belum memadai.

Pemerintah Kota Padang memastikan layanan transportasi tersebut akan kembali diaktifkan setelah pelebaran jalan selesai dan akses kendaraan dinilai lebih aman serta nyaman.

Masyarakat yang hadir dalam peninjauan tersebut menyambut baik rencana pelebaran jalan karena dinilai akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas harian warga, termasuk memperlancar akses menuju pusat kota, kawasan pendidikan, serta pusat pemerintahan di Air Pacah.

Dengan dimulainya proses pembangunan nantinya, Pemerintah Kota Padang berharap konektivitas antarwilayah semakin baik dan mampu mendukung pertumbuhan kawasan baru di sekitar Kurao, Maransi, hingga Air Pacah sebagai salah satu pusat perkembangan Kota Padang. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang menggelar Pertemuan Evaluasi Kinerja Dubalang Kota di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang Tarmizi Ismail, Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra, kepala OPD terkait, camat se-Kota Padang, serta perwakilan Dubalang Kota.

Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan peran Dubalang Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis nilai adat Minangkabau di Kota Padang.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Dubalang Kota memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kontrol sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, keberadaan Dubalang Kota bukan hanya sekadar petugas pengamanan lingkungan, tetapi juga bagian dari upaya menghidupkan kembali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

“Dubalang Kota hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kontrol sosial berbasis nilai adat Minangkabau. Ini bukan sekadar program pengamanan, tetapi langkah strategis Pemko Padang untuk memperkuat sistem ketertiban masyarakat berbasis kearifan lokal,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan, program Dubalang Kota merupakan bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Padang Sigap yang menjadi salah satu dari sembilan program unggulan Pemerintah Kota Padang.

Program tersebut dirancang untuk memperkuat respons cepat terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Fadly Amran mengapresiasi keterlibatan aktif Dubalang Kota dalam membantu pemerintah dan aparat keamanan mengantisipasi berbagai persoalan sosial, mulai dari tawuran remaja, balap liar, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan asusila di lingkungan masyarakat.

Menurutnya, berbagai capaian positif yang dirasakan saat ini tidak terlepas dari sinergi yang terbangun antara Dubalang Kota dengan berbagai unsur di tengah masyarakat, termasuk niniak mamak, Satpol PP, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan elemen sosial lainnya.

“Kita melihat bagaimana Dubalang Kota mampu hadir di tengah masyarakat dan membantu menyelesaikan persoalan sosial secara cepat dan persuasif. Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi seluruh unsur, mulai dari niniak mamak, aparat keamanan, hingga masyarakat itu sendiri,” katanya.

Fadly Amran juga berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat agar penanganan persoalan sosial di Kota Padang dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan humanis.

Ia menekankan pentingnya membangun pendekatan berbasis adat dan kekeluargaan dalam menciptakan ketenteraman masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menghidupkan kembali peran nagari di dalam kota agar nilai adat dan peran niniak mamak benar-benar dirasakan masyarakat, terutama generasi muda.

“Kita ingin peran nagari di dalam kota benar-benar hidup. Nilai adat harus hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga niniak mamak tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi bagian dari solusi sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra menjelaskan, saat ini terdapat sebanyak 208 Dubalang Kota yang bertugas di seluruh wilayah Kota Padang.

Mereka merupakan utusan yang direkomendasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan komposisi dua orang di setiap kelurahan.

Menurut Chandra, para Dubalang Kota melaksanakan patroli dan deteksi dini setiap hari mulai pukul 20.00 WIB hingga 06.00 WIB. Kehadiran mereka dinilai cukup efektif dalam membantu menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

“Dubalang Kota melakukan patroli malam dan deteksi dini di wilayah masing-masing. Mereka menjadi mitra pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat,” jelas Chandra Eka Putra.

Ia menyebut, keberadaan Dubalang Kota memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka tawuran dan balap liar di sejumlah wilayah Kota Padang.

Bahkan di beberapa kawasan seperti Kecamatan Koto Tangah, Dubalang Kota turut membantu aparat dalam menggagalkan kasus penyalahgunaan narkotika.

“Di beberapa wilayah, Dubalang Kota berhasil membantu mengantisipasi berbagai gangguan ketertiban masyarakat, termasuk kasus narkotika. Ini menunjukkan keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dan aparat di lapangan,” ujarnya.

Pertemuan evaluasi tersebut juga menjadi wadah diskusi bagi pemerintah daerah dan para Dubalang Kota dalam menyampaikan berbagai kendala, masukan, serta langkah penguatan program ke depan.

Pemko Padang berharap keberadaan Dubalang Kota dapat terus diperkuat sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis masyarakat dan adat yang mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis di Kota Padang. (**)

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang menggelar Monthly Meeting di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (18/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dan dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemko Padang.

Pertemuan rutin bulanan itu membahas evaluasi program kerja serta berbagai isu strategis pelayanan publik di Kota Padang.

Sejumlah agenda menjadi perhatian utama, di antaranya evaluasi capaian program prioritas, percepatan penanganan pascabencana, hingga peningkatan pelayanan infrastruktur dasar.

Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya percepatan rekap dan rekonsiliasi penanganan pascabencana agar proses pemulihan dapat berjalan optimal.

Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi sangat diperlukan agar setiap tahapan penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Rekap dan rekonsiliasi pascabencana harus menjadi perhatian serius seluruh OPD terkait. Kita ingin setiap penanganan berjalan cepat, mulai dari pendataan kerusakan, proses administrasi, hingga tindak lanjut di lapangan agar bantuan dan program pemulihan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat terdampak,” ujar Fadly Amran.

Selain itu, Fadly Amran juga meminta seluruh perangkat daerah terus meningkatkan disiplin kerja dan memperkuat kolaborasi dalam menjalankan program pembangunan daerah.

Ia menilai sinergi dan kerja sama yang solid antar-OPD akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Maigus Nasir menyoroti pentingnya perhatian terhadap fasilitas umum, khususnya kondisi jalan berlubang yang banyak dikeluhkan warga.

Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait meningkatkan respons cepat terhadap setiap laporan kerusakan infrastruktur.

“Fasilitas umum yang rusak seperti jalan berlubang harus segera ditangani karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Saya meminta seluruh jajaran terkait terus meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap laporan warga agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Maigus Nasir.

Monthly Meeting tersebut juga menjadi forum koordinasi antarperangkat daerah guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan itu, turut diserahkan piagam penghargaan kepada Ir. Mairizon, M.Si, Kepala BKPSDM Kota Padang, yang memasuki masa purnabakti sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Padang. (**)

 

SUMBARNET - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, mengumpulkan seluruh perbankan pelat merah untuk memperkuat pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, serta Bank Syariah Indonesia.

Dony mengatakan, rapat tersebut membahas penguatan sinergi antar-BUMN sektor keuangan guna memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain menjabat sebagai Kepala BP BUMN, Dony Oskaria juga merupakan Chief Operating Officer BPI Danantara. Ia menegaskan, pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, hingga dukungan pembangunan kawasan permukiman terintegrasi.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, kolaborasi antarbank anggota Himbara menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

BP BUMN menilai penguatan sektor perumahan tidak hanya mendukung penyediaan rumah berkualitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri pendukung lainnya.

Dony menambahkan, BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (***)

 

Pekanbaru - Polda Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam konferensi pers yang digelar di 91 Media Center Bid Humas Polda Riau, Senin (18/5/2026), Direktorat Reserse Kriminal Khusus resmi menetapkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT MM, sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan kelalaian perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan hutan dan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan. Aktivitas budidaya sawit tersebut disebut telah berlangsung sejak 2022 dan mulai terdeteksi pada Januari 2025.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad S.H., M.Si. dalam pembukaannya menegaskan bahwa penanganan perkara lingkungan hidup menjadi perhatian serius Kapolda Riau. Ia menyebut penyidikan dilakukan secara profesional dengan pendekatan scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah.

“Kasus yang dirilis hari ini menyangkut dugaan kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Aktivitas tersebut berupa kegiatan budidaya di kawasan hutan dan area konservasi sempadan Sungai Air Hitam,” ujarnya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K., M.H. menjelaskan perkara bermula dari laporan yang diterima penyidik pada 2 Desember 2025 dari Asosiasi Penyelamat Lingkungan dan Hutan Indonesia (APLHI) Provinsi Riau.

Dalam laporan tersebut, PT MM diduga mengelola lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan seluas sekitar 29 ribu hektare, termasuk melakukan penanaman sawit di sempadan sungai yang masuk kawasan konservasi.

Selama empat bulan penyelidikan dan penyidikan, tim Ditreskrimsus Polda Riau memeriksa sedikitnya 13 saksi dan delapan ahli dari berbagai bidang, mulai dari ahli pemetaan, kawasan hutan, sumber daya air, kerusakan tanah dan lingkungan, hingga ahli hukum pidana.

Hasil penyidikan mengungkap sejumlah fakta mengejutkan di lapangan. Penyidik menemukan tanaman sawit milik perusahaan hanya berjarak 2 hingga 5 meter dari bibir sungai, padahal aturan mengharuskan jarak minimal 50 meter.

Tak hanya itu, ditemukan pula kondisi kerusakan lingkungan berupa longsor sedalam 1 hingga 2 meter, penurunan tanah, erosi, serta hilangnya vegetasi alami di area sempadan sungai.

“Hasil laboratorium menunjukkan parameter kerusakan tanah telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan,” jelas Kombes Pol Ade.

Akibat aktivitas tersebut, ahli menghitung potensi kerugian ekologis mencapai Rp187.863.860.000. Kerusakan itu berada di wilayah perkebunan PT MM di Kecamatan Tebuih, Desa Air Hitam.

Dalam perkara ini, penyidik telah menyita sedikitnya 30 dokumen penting, di antaranya dokumen legalitas perusahaan, AMDAL, Rencana Kerja Tahunan, akta perusahaan, hingga 17 hasil uji laboratorium kerusakan tanah.

Polda Riau menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Atas perbuatannya, PT MM dijerat Pasal 98 ayat 1 juncto Pasal 99 ayat 1 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Korporasi tersebut terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Kombes Pol Ade Kuncoro menegaskan penyidikan akan terus berjalan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

“Negara harus hadir memastikan tidak ada pihak ataupun korporasi yang merusak lingkungan demi keuntungan sepihak. Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Riau,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan di Riau tidak lagi hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas kerusakan alam.

Melalui langkah tegas ini, Polda Riau menegaskan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memastikan kawasan hutan dan sempadan sungai tetap terlindungi bagi keberlangsungan generasi mendatang.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*