SUMBARNET – Masyarakat RT 02 RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, mengeluhkan kondisi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mereka terima dalam keadaan keruh.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Dika yang merupakan tokoh pemuda, pada Selasa (15/9/2026).

 

Kondisi air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu dinilai sudah mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama untuk kebutuhan memasak, mencuci, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.

Dika mengaku kecewa karena di satu sisi mereka tetap memenuhi kewajiban membayar tagihan air setiap bulan, namun di sisi lain kualitas air yang diterima tidak sesuai dengan harapan.

“Kami membayar mahal setiap bulan, tetapi air yang kami dapat justru keruh. Air seperti ini bagaimana mau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” keluh Dika.

Menurutnya, persoalan kualitas air bukan sekadar masalah kenyamanan, tetapi sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan utama setiap keluarga, sehingga kualitasnya semestinya menjadi perhatian serius pihak penyedia layanan.

“Kami bukan meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin air yang layak. Kalau setiap bulan tagihan tetap dibayar, tentu kami berharap pelayanan yang kami terima juga baik. Jangan sampai warga membayar penuh, tetapi air yang keluar dari keran tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujar warga lainnya.

Warga Pertanyakan Kualitas Pelayanan

Keluhan warga semakin tajam karena air keruh tersebut disebut membuat masyarakat harus berpikir dua kali sebelum menggunakannya.

Mereka mengaku terpaksa menampung air terlebih dahulu dan menunggu kondisi air berubah sebelum digunakan. Namun, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, masyarakat khawatir persoalan ini akan semakin menyulitkan aktivitas rumah tangga.

“Kalau airnya bening tentu tidak ada masalah. Tapi kalau keruh seperti ini, kami tentu khawatir menggunakannya. Untuk mandi saja kami ragu, apalagi kalau digunakan untuk memasak dan kebutuhan konsumsi,” katanya.

Warga lainnya menilai persoalan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari pengelola layanan air bersih. Menurut mereka, pelanggan tidak hanya memiliki kewajiban membayar tagihan, tetapi juga berhak memperoleh pelayanan yang layak.

“Jangan hanya pelanggan yang dituntut disiplin membayar. Pelayanan juga harus disiplin. Kami membayar bukan untuk mendapatkan air yang keruh,” tegasnya.

Kondisi tersebut juga menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab air menjadi keruh. Warga berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah kondisi tersebut disebabkan gangguan jaringan, proses distribusi, sumber air, pekerjaan teknis, atau faktor lainnya.

“Kami Bayar, Kami Berhak Mendapat Air yang Layak”

Warga menegaskan, mereka tidak bermaksud mempersoalkan keberadaan layanan air perpipaan. Sebaliknya, masyarakat justru berharap pelayanan tersebut semakin baik karena air PDAM menjadi salah satu sumber kebutuhan utama rumah tangga.

Namun, warga meminta agar persoalan kualitas air tidak dianggap sebagai persoalan kecil.

“Kami pelanggan. Kami bayar setiap bulan. Jadi wajar kalau kami mempertanyakan ketika air yang keluar keruh. Kami ingin ada penjelasan dan solusi, bukan hanya diminta menunggu,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian kapan persoalan tersebut dapat ditangani.

“Kalau memang ada gangguan teknis, sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada perbaikan, beri tahu kapan selesai. Jangan warga dibiarkan bertanya-tanya sendiri,” katanya.

Keluhan tersebut juga diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang dan pihak pengelola layanan air minum agar segera melakukan pengecekan di lapangan.

Warga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap jaringan serta kualitas air yang sampai ke rumah-rumah pelanggan di kawasan tersebut.

“Kami berharap petugas turun langsung melihat kondisi di lapangan. Jangan hanya melihat dari laporan atau sistem. Datang ke rumah warga, lihat sendiri air yang keluar dari keran seperti apa,” ujar warga lainnya.

Minta Ada Solusi, Bukan Sekadar Penjelasan

Masyarakat RT 02 RW 01 berharap persoalan tersebut segera mendapatkan solusi konkret. Warga menginginkan adanya pemeriksaan terhadap sumber maupun jaringan distribusi air untuk mengetahui penyebab air yang diterima pelanggan dalam kondisi keruh.

Selain itu, masyarakat juga berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka antara pengelola layanan dengan pelanggan.

“Yang kami butuhkan sekarang bukan sekadar penjelasan. Kami butuh solusi. Kalau memang ada masalah pada jaringan, segera diperbaiki. Kalau ada kendala lain, sampaikan secara terbuka kepada warga,” katanya.

Warga juga mengingatkan bahwa persoalan air bersih berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan kesehatan lingkungan rumah tangga.

“Air itu kebutuhan pokok. Tidak mungkin kami bisa menjalankan aktivitas rumah tangga dengan baik kalau air yang keluar dari keran kondisinya tidak layak. Karena itu kami berharap persoalan ini jangan dianggap sepele,” tegasnya.

Keluhan serupa mengenai air PDAM keruh juga pernah muncul di wilayah Nanggalo pada Februari 2026, ketika warga menyampaikan protes terkait kondisi air melalui media sosial.

Pemerintah Kota Padang sendiri sebelumnya juga pernah mempublikasikan informasi mengenai penanganan gangguan pada intake PDAM Nanggalo dan proses pemulihan aliran air ke kawasan permukiman.

Warga Tunggu Respons Pihak Terkait

Hingga keluhan ini disampaikan, warga RT 02 RW 01 Kelurahan Gurun Laweh berharap pihak pengelola segera memberikan respons dan melakukan pengecekan langsung.

Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai warna air, tetapi menyangkut hak pelanggan untuk mendapatkan pelayanan air bersih yang layak setelah memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan.

“Kami hanya meminta hak kami sebagai pelanggan. Kami bayar tagihan setiap bulan, maka kami berharap air yang diterima juga layak. Jangan sampai warga terus membayar, tetapi setiap hari harus menghadapi persoalan air keruh,” ujar warga.

Masyarakat juga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera mendapat penanganan.

“Kami berharap ada tindakan nyata. Petugas turun, periksa penyebabnya, kemudian perbaiki. Kami tidak ingin persoalan ini menjadi keluhan yang terus berulang setiap bulan,” pungkas warga.

Keluhan masyarakat tersebut kini menjadi perhatian warga setempat yang berharap pihak pengelola layanan air minum maupun Pemerintah Kota Padang dapat segera memberikan penjelasan sekaligus solusi atas kondisi air keruh yang dikeluhkan pelanggan. (**)

MENTAWAI, SUMBARNET.ID — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya merealisasikan enam program unggulan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana dan Wakil Bupati, meski pelaksanaannya dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.

Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Rinto Wardana langsung mendorong jajaran pemerintah daerah untuk menyusun, membahas, serta menyiapkan program prioritas yang dapat dieksekusi melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Enam program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, penerangan atau listrik, jaringan internet, ketersediaan air bersih, peningkatan layanan kesehatan, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Staf Khusus Bupati Kepulauan Mentawai Bidang Hukum dan Komunikasi, Hendri Novianto Saleleubaja, mengatakan berbagai program tersebut secara bertahap mulai direalisasikan sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program penting karena konektivitas antarwilayah merupakan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi.

Infrastruktur Jadi Prioritas

Program unggulan pertama adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang bertujuan membuka akses dari dusun ke dusun, desa ke desa hingga desa menuju kecamatan.

Pada 2025, sejumlah pekerjaan telah dilaksanakan, di antaranya penimbunan jalan dari Limu hingga Mapinang Selatan. Selain itu, dilakukan pula pembukaan, penimbunan dan pengerasan jalan dari Saumanganya menuju Manganjo.

Memasuki 2026, pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan. Sejumlah ruas jalan dan jembatan saat ini masih dalam proses pengerjaan.

Di antaranya pengecoran Jalan Kartini-Malakopa dan pembangunan Jembatan Matobe. Sementara di Pulau Sipora, pemerintah melaksanakan pembukaan dan pengecoran Jalan Rimboz Kilometer 5 serta pengecoran Jalan TPSP di Berkat.

Pembangunan Jalan Masokut-Beriulou dan Jalan Bosua-Sao juga masih berada dalam tahap pengerjaan.

Tidak hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai juga mendapat dukungan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Khusus di Pulau Siberut, sejumlah pembangunan yang didukung dana TKD antara lain pembangunan Jembatan Pokai dan Ukra di Kecamatan Siberut Utara.

Kemudian pembangunan Jalan Sotboyak-Mongan Poula, Subelen-Saibi, Jalan Subelen-Cimpungan, Jalan Maileppet-Saliguma, pembangunan Jembatan Saibi, Jembatan Ailoggat di Taileleu, Jalan Puro-Tiop, Jalan Puro-Rogdog di Desa Madobag, serta pembukaan jalan dari Sigapokna menuju Simalegi di Kecamatan Siberut Barat.

"Semua pembangunan ini sedang dalam proses berjalan. Semoga tidak ada kendala di lapangan sehingga bisa selesai tepat waktu dan pembangunan yang ada dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Hendri Novianto Saleleubaja kepada media, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, pembangunan konektivitas wilayah menjadi sangat penting bagi Mentawai yang memiliki karakter geografis kepulauan. Infrastruktur yang semakin baik diharapkan mampu memperpendek jarak tempuh masyarakat sekaligus memperlancar mobilitas orang dan barang.

Penerangan Menjangkau Pelosok

Program kedua yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penerangan atau listrik.

Pemerintah menargetkan akses penerangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Program ini juga berkaitan erat dengan pembangunan konektivitas jalan.

Dengan terbukanya akses jalan antardusun dan antarwilayah, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk mendorong masuknya berbagai infrastruktur dasar, termasuk jaringan listrik.

Penerangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas pendidikan, pelayanan publik, komunikasi dan kegiatan ekonomi masyarakat pada malam hari.

Perluasan Jaringan Internet

Program ketiga adalah penyediaan dan perluasan jaringan internet.

Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi, internet menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, komunikasi hingga aktivitas ekonomi.

Sejumlah wilayah di Kepulauan Mentawai kini telah terkoneksi jaringan internet. Cakupan tersebut antara lain Simalegi Tengah, Dusun Tengah Utara, Dusun Limu, Simatalu, Sigapokna, Policoman, Labuan Bajau, Tiniti, Muara Sikabaluan, Pokai, Malancan, Sotboyak, Bojakan, Mongan Poula, Cimpungan, Saliguma, Subelen, Saibi Samukop, Matotonan, Madobag, Rokdog, Puro, Peipei, Pasakiat Taileleu, Katurei, Sagulubbe, Sidomakmur, Pogari, Tuapeijat, Berkat, Goiso Oinan, Betumonga, Matobe, Saureinu, Sioban, Nemnem Leleu, Beriulou, Mongan Bosua, Saumanganya, Silabu, Dusun Baru-baru, Bungo Rayo, Bake, Eru Paraboat, Bulasat, Kilometer 37, Malakopa, Mapoupou, Bakkat Monga, Tapu Raukat dan Taikako.

Selain itu, terdapat sejumlah lokasi BTS yang mendukung konektivitas masyarakat, seperti BTS Polaga, Sikakap, Katiet, Rokdog, Subur Makmur, Sibaibai dan Bukku Monga.

Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kualitas dan pemerataan jaringan sehingga akses internet tidak hanya tersedia di pusat-pusat permukiman, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah terpencil.

Ketersediaan Air Bersih Diperkuat

Program keempat adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Untuk Unit PAM Tuapeijat, saat ini dilakukan perbaikan terhadap dua unit pompa dengan kapasitas masing-masing 20 liter per detik.

Dalam perubahan anggaran, pemerintah juga merencanakan pengadaan dua unit pompa baru dengan kapasitas 20 liter per detik.

Sementara itu, Unit PAM Sioban menggunakan sistem gravitasi dan membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur atau ASN PAM, termasuk dukungan biaya suku cadang untuk perbaikan apabila terjadi kebocoran jaringan.

Untuk Unit PAM Malakopa, pemerintah menilai diperlukan penguatan sumber daya manusia. Dalam perubahan anggaran juga direncanakan pemasangan listrik sebagai penggerak pompa.

Unit PAM Siberut juga membutuhkan peningkatan kapasitas ASN PAM. Selain itu, direncanakan penyambungan listrik untuk penggerak pompa serta dukungan anggaran operasional rutin.

Kemudian Unit PAM Sikakap diarahkan untuk mendapatkan peningkatan kapasitas ASN, penyediaan suku cadang, perbaikan jaringan serta dukungan biaya operasional.

Unit PAM Saumanganya membutuhkan peningkatan kapasitas ASN PAM dan biaya operasional. Sementara Unit PAM Saibi memerlukan rehabilitasi sekaligus peningkatan kapasitas ASN PAM.

Adapun Unit PAM Sikabaluan membutuhkan dukungan suku cadang sambungan rumah (SR), penguatan sumber pengambilan air serta peningkatan kapasitas ASN PAM.

Penguatan layanan air bersih tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Layanan Kesehatan Terus Ditingkatkan

Program kelima adalah peningkatan layanan kesehatan.

Salah satu program yang sedang berjalan adalah pembangunan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di RSUD Mentawai.

Selain pembangunan fasilitas kesehatan, pemerintah juga memperkuat layanan ambulans laut, baik untuk merujuk pasien ke Tuapeijat maupun ke Padang.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang terdiri atas pulau-pulau dan membutuhkan moda transportasi laut dalam penanganan maupun rujukan pasien dari wilayah tertentu.

Pemerintah juga terus memperkuat pelayanan di tingkat puskesmas melalui integrasi layanan primer. Pelayanan dokter spesialis ke puskesmas turut didorong agar masyarakat di wilayah yang jauh dari rumah sakit tetap mendapatkan akses pelayanan medis yang lebih baik.

Di sisi lain, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mencapai sekitar 91,67 persen.

Peningkatan cakupan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Mendorong Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Program keenam adalah meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penghasilan masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, transportasi hingga penguatan badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah.

Pemerintah daerah menyiapkan berbagai aspek pendukung agar komoditas perkebunan dan pertanian masyarakat memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain kelapa, cengkeh, pinang, pisang, nilam dan kakao.

Selain komoditas perkebunan, masyarakat Mentawai juga memiliki berbagai potensi pangan lokal, seperti sagu, keladi dan ubi.

Pengelolaan komoditas tersebut diharapkan tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan secara lebih optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kita berharap masyarakat konsen dan fokus dalam pengelolaan komoditas pangan lokal. Dengan pengelolaan yang baik, komoditas lokal tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat," harap Hendri.

Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Hendri menegaskan, pelaksanaan enam program unggulan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran.

Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian prioritas dan mengoptimalkan dukungan anggaran yang tersedia, termasuk melalui sinergi dengan pemerintah pusat.

"Yang paling penting adalah bagaimana program yang sudah direncanakan tetap dapat berjalan secara bertahap dan tepat sasaran. Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terhadap berbagai keterbatasan yang ada, sehingga program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat dapat terus direalisasikan," katanya.

Ia berharap seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya, dapat bersama-sama mendukung pembangunan yang sedang berjalan.

Menurutnya, pembangunan Mentawai membutuhkan kerja bersama karena kondisi geografis dan karakteristik wilayah membutuhkan perencanaan serta penanganan yang berbeda dibandingkan daerah lain.

"Harapan kami, seluruh pembangunan yang sedang berjalan dapat diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan memanfaatkan seluruh hasil pembangunan secara bersama-sama," pungkasnya.

Dengan enam program unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berupaya membangun fondasi pembangunan secara bertahap, mulai dari membuka akses antarwilayah, memperluas penerangan dan jaringan internet, memenuhi kebutuhan air bersih, memperkuat layanan kesehatan hingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri. Namun, pemerintah daerah memastikan pembangunan tetap diarahkan pada kebutuhan dasar dan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Kepulauan Mentawai. (Robi)

 

SUMBARNET - Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) membuka rangkaian peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-26 dengan menggelar Badminton Cup FKIKSP 2026 di GOR PT Semen Padang, Minggu (13/9/2026). Turnamen yang diikuti 32 pasangan dari berbagai persatuan bulu tangkis (PB) di Sumatera Barat itu berlangsung meriah dan penuh semangat sportivitas.

Mengusung tema “Semangat Juara, Sportivitas Utama”, Badminton Cup FKIKSP 2026 tidak hanya menjadi arena bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta memperkuat kebersamaan antarpencinta bulu tangkis di Sumatera Barat.

Badminton Cup FKIKSP 2026 dibuka secara resmi oleh Penasihat FKIKSP Linda Andria Delfa. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum FKIKSP Ny. Febri Maulana, Ketua Panitia Badminton Cup FKIKSP 2026 Ny. Mendra Yustisia Asri, jajaran pengurus FKIKSP, ofisial, serta perwakilan dari berbagai PB yang mengikuti pertandingan.

Sejak pertandingan dimulai, suasana kompetitif terlihat di lapangan. Para peserta tampil penuh semangat dan berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. Meski persaingan berlangsung ketat, seluruh pemain tetap menjaga suasana pertandingan yang tertib dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Turnamen tersebut mempertandingkan dua kategori, yakni kategori B dan C. Pembagian kategori dilakukan agar peserta dapat bertanding secara lebih kompetitif sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Kekuatan yang relatif berimbang membuat setiap pertandingan berlangsung menarik hingga penentuan pemenang.

Pada kategori B, pasangan Nabila–Anggah dari PB Badunsanak berhasil keluar sebagai juara I. Keduanya menunjukkan permainan yang solid dan mampu menjaga kekompakan sepanjang pertandingan. Juara II ditempati pasangan Leni–Yoga dari PB FKIKSP. Sementara itu, gelar juara III bersama diraih pasangan Elka–Eka dan Eda–Debi yang sama-sama berasal dari PB Shining.

Persaingan tidak kalah menarik tersaji pada kategori C. Pasangan Mira–Riri dari PB Shining berhasil meraih juara I setelah mampu menampilkan permainan terbaiknya. Posisi juara II ditempati pasangan Elfi–Fera dari PB FKIKSP. Adapun gelar juara III bersama diraih pasangan Nova–Mery dari PB FKIKSP dan Ruri–Widi dari PB Women.

Penasihat FKIKSP Linda Andria Delfa mengapresiasi panitia dan semua pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari berbagai PB di Sumatera Barat menjadi bagian penting yang membuat Badminton Cup FKIKSP 2026 berlangsung semakin meriah dan bermakna.

“Kehadiran para peserta juga mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara komunitas bulu tangkis di daerah. Mari jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk menunjukkan prestasi sekaligus menjaga nama baik PB masing-masing. Bertandinglah dengan penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas,” ujarnya.

Linda mengatakan, tema “Semangat Juara, Sportivitas Utama” pada turnamen ini mengandung pesan mendalam yang perlu diterapkan oleh setiap peserta. Menurutnya, menjadi pemenang merupakan sebuah kebanggaan, tetapi kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan dalam sebuah pertandingan.

Namun, yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana setiap peserta berjuang dengan penuh semangat, menjaga kejujuran, menghargai lawan, menaati peraturan, dan menerima setiap hasil pertandingan dengan lapang dada. “Olahraga bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, olahraga mengajarkan semangat berjuang, kedisiplinan, kebersamaan, serta sikap saling menghormati,” katanya.

Ketua Umum FKIKSP Ny. Febri Maulana mengatakan, pertandingan olahraga dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter yang tangguh sekaligus memperkuat hubungan antarpeserta. Melalui olahraga, setiap orang juga belajar mengendalikan emosi, bekerja sama dengan pasangan, serta menghargai proses dan perjuangan.

“Oleh karena itu, kami berharap para peserta dapat memanfaatkan Badminton Cup FKIKSP ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan prestasi terbaik,” kata Febri.

Badminton Cup FKIKSP, katanya, merupakan salah satu program unggulan FKIKSP. Pada tahun ini, turnamen digelar sebagai kegiatan pembuka rangkaian peringatan HUT ke-26 FKIKSP yang jatuh pada 5 Oktober 2026. Turnamen ini juga menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung aktivitas positif yang mendorong kebugaran, kesehatan, dan kebersamaan.

Badminton Cup FKIKSP diharapkan dapat mempererat hubungan antara FKIKSP dan komunitas bulu tangkis di Sumatera Barat. Hubungan yang terjalin melalui olahraga dinilai dapat membuka ruang komunikasi dan kerja sama yang lebih luas pada masa mendatang. “Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang semakin baik di antara kita,” katanya.

Febri menambahkan bahwa keterlibatan peserta dari berbagai PB memberikan warna tersendiri dalam peringatan HUT ke-26 FKIKSP. “Turnamen ini menjadi warna bagi peringatan HUT FKIKSP karena tidak hanya mempertemukan para pemain dalam sebuah kompetisi, tetapi juga menghadirkan suasana kekeluargaan dan persahabatan,” ujarnya.

Ketua Panitia Badminton Cup FKIKSP 2026 Ny. Widya Mendra menyampaikan bahwa turnamen bulu tangkis ini mendapat sambutan antusias dari kalangan pencinta bulu tangkis di Sumatera Barat. Hal itu, kata dia, terlihat dari keikutsertaan 32 pasangan yang bertanding dalam dua kategori.

Widya mengapresiasi seluruh peserta, ofisial, panitia, dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen. Ia berharap Badminton Cup FKIKSP dapat menjadi ruang bagi para peserta untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas jaringan silaturahmi. “Jadikan ajang ini sebagai wadah untuk mengasah kemampuan, menjalin silaturahmi, dan menjunjung tinggi sportivitas sesuai dengan tema ‘Semangat Juara, Sportivitas Utama’,” ujarnya.

Seluruh peserta telah memperlihatkan kemampuan terbaik serta semangat bertanding yang tinggi. Oleh karena itu, setiap hasil pertandingan diharapkan dapat diterima dengan lapang dada. “Siapa pun yang menjadi pemenang, dialah yang terbaik. Namun, kebersamaan dan sportivitas yang terbangun selama turnamen merupakan kemenangan bagi kita semua,” katanya.

Setelah berhasil meraih juara I kategori B, pasangan Nabila dan Anggah dari PB Badunsanak mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang mereka raih. Menurut mereka, keberhasilan tersebut diraih berkat semangat, kerja keras, dan kekompakan selama menjalani pertandingan.

Mereka pun berharap Badminton Cup FKIKSP dapat kembali diselenggarakan dengan skala lebih besar dan jumlah peserta yang lebih banyak pada tahun-tahun mendatang. “Kami berharap turnamen ini dapat digelar kembali setiap tahun. Kalau bisa, penyelenggaraan berikutnya dibuat lebih besar dan diikuti lebih banyak peserta,” kata Nabila didampingi Anggah. (*)

 

Pesisir Selatan - Audensi dan silahturahmi Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Selasa (15/9/2026) di Aula Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Ditemani kopi hangat silahturahmi dan audensi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Mohd Radyan,S.H.,M.H, bersama jajaran dan Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza, beserta penggurus PWI Pessel.

Dalam kata sambutanya, Mohd Radyan mengucapkan terima kasih pada pengurus PWI Pessel telah menggagas audensi dan silahturahmi antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. Moment ini cukup penting, dalam rangka menjalin kemitraan lebih erat lagi.

Disampaikan Kajari, peran media sekarang ini cukup vital dalam ikut mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang berimbang, penyajian berita sesuai fakta dan data berimbang, 

dan tidak menyajikan berita yang hoax.

Dan, harapan kami dari Kejari Pessel pada PWI Pessel bisa edukasi pada masyarakat, menjadi kekuatan baru untuk mengimbangi pemberitaan hoax. 

" Kejari Pessel akan terbuka setiap informasi publik, dan telah terbuka menerima masukan, saran dan kritikan sifatnya membangun untuk kebaikan Kejari Pessel kita akan terima," tegas Mohd Radyan.

Setiap penanganan perkara yang ditangani di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan akan disampaikan secara aturan dan tahapan, serta proses diatur dalam Undang - Undang. " Kita pastikan Kejari Pessel komit dalam Penegakan Hukum,".

Kajari Pessel, berharap melalui audensi dan silahturahmi ini ada masukan, saran dan semakin memperkuat sinergitas serta kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel. 

Kedepan tidak berhenti disini saja, namun bisa dilaksanakan dengan kegiatan non formal ke depanya,"  sampainya.

Sementara itu Ketua PWI Pessel Robby Octora Romanza mengucapkan terima kasih atas penyambutan dan menerima audensi dan silahturahmi PWI Pessel periode 2026 - 2029.

Robby menuturkan, sebagai sosial control media memiliki peran penting dalam menyajikan suatu peristiwa secara akurat, berimbang dan sesuai data kenyataan dilapangan. Tentu dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik dan UU Pers.

" Kedepan Audensi, silahturahmi dan kemitraan antara Kejari Pessel dan PWI Pessel bisa terus terjalin lebih erat lagi,"  kata Robby.

PWI juga akan menerima masukan jika ada pengurus PWI Pessel yang dalam melaksanakan tugas peliputan pemberitaan melanggar kode etik jurnalistik, untuk kebaikan PWI Pessel kedepanya.

Pada kesempatan itu Ketua PWI Pessel menyampaikan beberapa program PWI Pessel, salah satunya kegiatan KOPI - Pessel.

Acara dilanjutkan tanya jawab dipandu sekretaris PWI Pessel Rega Desfinal. Dilanjutkan foto bersama. (Re)

Jakarta, — Senator muda asal Sumatra Barat, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., bersama Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja strategis bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (14/9/2026). 

Pertemuan penting ini membahas arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Dalam forum tersebut, Cerint memanfaatkan momentum untuk menyampaikan sejumlah catatan krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utamanya mencakup sektor pelayanan dasar yang dinilai masih memerlukan intervensi anggaran negara secara lebih serius.

"Saya menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan agar memperhatikan pembiayaan negara terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan," ujar Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., usai persidangan.

Ia menekankan bahwa garda terdepan pembangunan sumber daya manusia ini memegang peranan vital dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dari pusat, beban daerah dalam mengelola layanan dasar akan semakin berat.

Selain isu tenaga pengajar dan medis, senator yang aktif memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan Sumatra Barat ini juga membawa aspirasi spesifik dari pemerintah daerah. Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan fasilitas kesehatan publik di tingkat kabupaten.

"Selain itu kepada Menteri Keuangan, saya juga menitip pesan permintaan dari Kabupaten Agam agar lahan yang merupakan aset Kementerian Keuangan di Lubuk Basung bisa dihibahkan kepada Pemkab Agam guna perluasan area RSUD Lubuk Basung, Kabupaten Agam," tambahnya.

Hibah aset negara ini dinilai mendesak mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang representatif. Perluasan rumah sakit rujukan tersebut akan membuka ruang bagi peningkatan kapasitas fasilitas medis yang lebih modern.

Dinamika rapat sempat diwarnai oleh pergantian formasi pejabat di tengah jalannya sidang. Kendati demikian, pihak legislatif daerah berharap transisi kepemimpinan di kementerian tidak menghambat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

"Sekalipun di tengah rapat terjadi pergantian pemain, saya harap aspirasi ini bisa ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan yang baru," tegas Cerint.

Langkah pengawalan anggaran ini menjadi komitmen nyata perwakilan daerah di tingkat nasional agar alokasi APBN 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Publik kini menanti tindak lanjut nyata dari kementerian terkait atas berbagai usulan strategis yang telah disuarakan di Senayan. (**)

 

SUMBARNET — Daun kaliandra yang selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai tanaman hijauan dan bahan baku energi terbarukan mulai dilirik petani di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, untuk diolah menjadi pakan ternak dan pakan ikan.

Peluang pemanfaatan tersebut diperkenalkan kepada kelompok tani kaliandra melalui pelatihan pengolahan pakan yang berlangsung di Amal Plaza, 10–11 September 2026. Selain mendapatkan pengetahuan dan praktik pengolahan, masyarakat juga menerima mesin pencacah dan mesin pembuat pelet yang dapat digunakan untuk mendukung pengolahan kaliandra menjadi produk pakan.

Dosen Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP) Prof. Ramaiyulis mengatakan, daun kaliandra memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pakan ternak, terutama untuk sapi, kambing, dan kerbau. Namun, pemanfaatannya perlu dilakukan melalui pengolahan dan formulasi yang tepat.

“Potensi kaliandra ini bisa untuk membuat produk makanan ternak, terutama sapi dan kambing,” kata Prof. Ramaiyulis saat memberikan materi kepada kelompok tani.

Menurutnya, salah satu bentuk pengolahan yang dapat diterapkan masyarakat adalah silase. Daun kaliandra dapat dikombinasikan dengan bahan hijauan lain, seperti batang jagung, rumput gajah, atau jerami padi.

Dalam praktik pembuatan silase berbahan batang jagung dan daun kaliandra, misalnya, peserta diperkenalkan dengan komposisi sekitar 70 persen batang jagung dan 30 persen daun kaliandra. Campuran tersebut kemudian dapat ditambahkan dedak dan difermentasi sebelum disimpan dalam wadah selama kurang lebih satu minggu.

“Batang jagung menjadi bahan utama, sedangkan kaliandra dapat berperan sebagai sumber nutrisi tambahan dalam formulasi pakan,” jelasnya.

Selain silase, peserta juga diperkenalkan dengan pengolahan pakan ternak berbentuk pelet. Dalam proses ini, kaliandra tidak digunakan sebagai bahan tunggal, tetapi dikombinasikan dengan bahan lain sesuai kebutuhan nutrisi ternak.

Materi tersebut memberikan pengetahuan baru bagi petani bahwa tanaman yang tersedia di sekitar mereka dapat diolah lebih lanjut sehingga memiliki fungsi dan nilai tambah yang berbeda.

Pemanfaatan kaliandra tidak hanya diarahkan untuk pakan ternak. Dosen PPNP Auzia Asman memperkenalkan pemanfaatan tepung kaliandra sebagai salah satu bahan dalam formulasi pakan ikan.

Menurut Auzia, tepung kaliandra dapat dikombinasikan dengan bahan lain, seperti tepung ikan, tepung jagung, tepung tapioka, minyak ikan, vitamin, dan mineral. Formulasi bahan disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pakan yang akan diproduksi.

Peserta kemudian mengikuti praktik pengolahan bahan menjadi pelet. Tahapan tersebut menjadi bagian penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui potensi kaliandra secara teori, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai proses pengolahannya.

Kehadiran dua narasumber dari PPNP tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pelatihan karena peserta mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan kaliandra berdasarkan pendekatan teknologi pertanian dan peternakan.

Kelompok tani kaliandra juga mendapatkan dukungan sarana untuk mencoba mengembangkan pengolahan tersebut secara lebih praktis.

Dalam kegiatan itu diserahkan satu unit mesin pencacah, satu unit mesin pembuat pelet, serta 10 unit stup madu galo-galo.

Bagi petani, keberadaan mesin pencacah dan pembuat pelet menjadi sarana untuk mendukung tahapan pengolahan bahan baku. Sebelumnya, pemanfaatan kaliandra lebih banyak dilakukan dalam bentuk tanaman hijauan, sehingga pengolahan menjadi produk pakan membutuhkan peralatan yang sesuai.

Manajer Koperasi Amal Sejahtera Mandiri Purdiman Pirang mengapresiasi pelatihan dan dukungan sarana produksi yang diterima masyarakat.

Menurutnya, kombinasi antara pengetahuan dan peralatan menjadi hal penting agar masyarakat dapat mencoba mengembangkan potensi kaliandra yang ada di wilayah mereka.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat sehingga dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia berharap peralatan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani sehingga pengolahan kaliandra tidak berhenti pada kegiatan pelatihan.

Apresiasi juga disampaikan Perwakilan Camat IV Koto Aur Malintang, Sumardi. Menurutnya, pelatihan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat potensi yang ada di lingkungan mereka dari perspektif yang berbeda, terutama dalam pengembangan kegiatan ekonomi.

Pemanfaatan kaliandra sebagai bahan pakan membuka peluang bagi masyarakat Aur Malintang untuk mengembangkan komoditas lokal menjadi produk yang memiliki kegunaan lebih luas.

Dengan pengetahuan mengenai formulasi dan teknik pengolahan, masyarakat tidak hanya bergantung pada pemanfaatan kaliandra dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan menjadi silase maupun pelet dapat menjadi alternatif pemanfaatan sesuai kebutuhan petani dan kelompok usaha masyarakat.

Dukungan mesin pencacah dan pembuat pelet juga memungkinkan proses pengolahan dilakukan secara lebih efektif dibandingkan jika seluruh tahapan dilakukan secara manual.

Ke depan, pengetahuan dan sarana tersebut dapat menjadi modal awal bagi kelompok tani untuk menguji penerapan pengolahan pakan sesuai kondisi bahan baku, kebutuhan ternak atau ikan, serta kemampuan produksi masyarakat setempat.

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Hernes mengatakan, pelatihan dan bantuan sarana produksi tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilaksanakan melalui pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan melibatkan PPNP sebagai institusi pendidikan yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, peternakan, dan teknologi pengolahan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mendorong masyarakat agar potensi kaliandra yang ada dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Hernes.

Pelatihan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan agar bantuan peralatan yang diterima masyarakat dapat diikuti dengan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaannya.

“Program TJSL PT Semen Padang tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting,” ujarnya.

Hernes berharap pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan oleh kelompok tani untuk mengembangkan pemanfaatan kaliandra sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat Aur Malintang.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menjelaskan, kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti PPNP menjadi penting agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang aplikatif. Harapannya, apa yang dipelajari dalam pelatihan ini dapat diuji dan dikembangkan oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang mereka miliki.

Win mengatakan, keberlanjutan program pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan sarana yang telah tersedia. (*)

 

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Monthly Meeting Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan berbagai program pemerintah sekaligus memastikan target pembangunan daerah dapat dicapai sesuai perencanaan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Monthly Meeting diawali dengan pemaparan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2026.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa realisasi fisik dan keuangan hingga Agustus 2026 masih belum memenuhi capaian dari target yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Wali Kota Padang. Fadly Amran meminta seluruh OPD segera melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan masing-masing, terutama menyangkut kesesuaian antara perencanaan, target dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, target pembangunan harus disusun secara realistis dan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah serta kondisi yang dihadapi.

“Pastikan kembali perencanaan dan target yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai kita memasang target yang terlalu tinggi, tetapi pada pelaksanaannya tidak mampu kita capai. Perencanaan harus realistis, dan disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi yang ada,” tegas Fadly.

Ia meminta setiap kepala OPD tidak hanya melihat capaian dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar bergerak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Fadly juga mendorong OPD memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, sejumlah program pemerintah memiliki keterkaitan antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya sehingga membutuhkan sinergi dalam pelaksanaannya.

Smart Surau Didorong Berikan Ruang Belajar Berkualitas

Dalam rapat tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail turut memaparkan perkembangan program Smart Surau.

Program tersebut antara lain mencakup pembangunan ruang pembelajaran digital dan penyediaan WiFi gratis. Pada tahun ini, sebanyak 26 masjid di Kota Padang mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan ruang digital masjid.

Fadly Amran memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pembangunan ruang digital tersebut. Ia meminta agar fasilitas yang dibangun tidak sekadar memenuhi aspek fisik, tetapi benar-benar dirancang sebagai ruang yang nyaman dan bermanfaat bagi anak-anak.

Menurutnya, ruang digital di masjid harus mampu menjadi tempat yang mendukung aktivitas positif generasi muda, khususnya dalam belajar dan memanfaatkan teknologi secara produktif.

“Kita bangun ruang belajar yang bisa dimanfaatkan anak-anak untuk belajar, dilengkapi meja untuk tablet. Anggaran hibah yang kita berikan harus sesuai dengan peruntukannya. Kita juga harus memastikan kualitas ruang digital yang dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh anak-anak,” ujar Fadly.

Ia menekankan agar bantuan hibah yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai tujuan. Pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan fasilitas juga harus dilakukan sehingga program Smart Surau dapat memberikan dampak jangka panjang.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya Pemko Padang dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat.

3.206 UMKM Dapat Bantuan Pascabencana

Agenda selanjutnya diisi pemaparan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengenai program bantuan rehabilitasi bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana banjir Sumatera pada November 2025 lalu.

Kota Padang mendapatkan alokasi bantuan untuk 3.206 pelaku usaha, dengan total bantuan mencapai Rp9,6 miliar.

Program tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan aktivitas usaha setelah mengalami dampak bencana.

Fadly Amran menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan. Menurutnya, bantuan yang disalurkan pemerintah harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dan terdampak.

“Begitu juga dengan para pelaku UMKM yang terdampak bencana dan mendapatkan bantuan, pendataannya harus jelas dan akurat. Jangan sampai ada yang tertinggal sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

Ia meminta perangkat daerah terkait memastikan seluruh proses pendataan dan penyaluran dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain memastikan penerima tepat sasaran, pemerintah juga perlu memantau pemanfaatan bantuan sehingga dapat mendukung pemulihan usaha masyarakat secara optimal.

Padang Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya memaparkan program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Kota Padang menjadi salah satu dari tujuh kota di Pulau Sumatera yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bansos.

Program tersebut diarahkan untuk mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Melalui digitalisasi, proses pendataan dan penyaluran diharapkan menjadi lebih akurat serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pemutakhiran data penerima manfaat.

Namun, Fadly mengingatkan agar proses digitalisasi tidak justru menyebabkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi menjadi terabaikan.

Ia meminta pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi tetap dapat masuk dalam sistem pendataan pemerintah.

Menurutnya, transformasi digital harus berjalan seiring dengan prinsip inklusivitas.

“Pastikan seluruh masyarakat terdata dengan baik. Jangan sampai karena kita menggunakan sistem digital, justru ada masyarakat yang selama ini belum tersentuh teknologi menjadi tertinggal,” tegasnya.

Fadly berharap digitalisasi bansos mampu memperbaiki kualitas pelayanan sosial sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

OPD Diminta Siapkan Program 2027

Selain mengevaluasi pelaksanaan program 2026, Fadly Amran meminta seluruh kepala OPD mulai mempersiapkan program pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027.

Persiapan tersebut dinilai penting agar program pembangunan dapat dirancang lebih matang dan memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan Kota Padang.

Fadly mengarahkan agar perencanaan pembangunan ke depan semakin mendukung terwujudnya Kota Padang sebagai smart city dan kota sehat.

Untuk mencapai target tersebut, ia meminta setiap OPD terus melakukan inovasi dan tidak hanya bergantung pada sumber pembiayaan dari APBD.

“Kami juga meminta seluruh kepala OPD untuk terus berinovasi. Jangan hanya bergantung pada anggaran APBD saja, tetapi harus mampu mencari sumber-sumber pendanaan dari pusat atau kolaborasi lainnya,” ungkapnya.

Menurut Fadly, keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan kreativitas dan kemampuan membangun kolaborasi. OPD perlu aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun pihak lainnya sesuai dengan ketentuan.

Dengan begitu, berbagai program prioritas dapat tetap berjalan tanpa seluruh beban pembiayaan hanya bertumpu pada APBD Kota Padang.

Sejumlah Isu Strategis Jadi Perhatian

Dalam arahannya, Fadly juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran Pemko Padang.

Beberapa di antaranya adalah kelanjutan kerja sama dengan Hildesheim, bantuan dan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar tepat sasaran, bantuan spesifik BAZNAS, pemeliharaan keindahan dan estetika kota, penerapan KUHP, serta penanganan persoalan narkoba.

Fadly meminta seluruh OPD terkait melakukan koordinasi dan memastikan setiap program maupun kebijakan yang dilaksanakan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat.

Khusus terkait bantuan dan penyaluran Pokir DPRD, ia menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Hal serupa juga berlaku terhadap bantuan spesifik yang bersumber dari BAZNAS.

Sementara itu, persoalan estetika kota juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan wajah Kota Padang sebagai daerah perkotaan sekaligus salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat.

Fadly meminta kebersihan, keindahan, ketertiban dan estetika kota terus dijaga secara konsisten.

Di bidang sosial dan keamanan, penanganan narkoba juga harus menjadi perhatian bersama. Pemko Padang akan terus mendorong sinergi dengan unsur terkait dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.

Perkuat Koordinasi dan Pengendalian

Menutup arahannya, Fadly Amran meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan Monthly Meeting sebagai forum evaluasi yang menghasilkan langkah konkret.

Ia menekankan bahwa setiap target yang telah ditetapkan harus dipantau secara berkala, termasuk capaian fisik dan keuangan.

Jika ditemukan kendala, OPD diminta segera mencari solusi dan melakukan koordinasi agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan.

“Yang paling penting adalah koordinasi dan pengendalian. Jangan menunggu sampai akhir tahun baru melihat capaian. Setiap bulan harus kita evaluasi, sehingga kalau ada masalah bisa segera kita selesaikan,” ujar Fadly.

Ia berharap seluruh jajaran Pemko Padang memiliki semangat yang sama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan evaluasi rutin, perencanaan yang realistis, penguatan koordinasi serta inovasi dalam mencari sumber pendanaan, Pemko Padang optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monthly Meeting tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh perangkat daerah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, kecepatan pelaksanaan, koordinasi lintas sektor dan kemampuan memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. (AdF)

 

SUMBARNET - Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menghadiri Tabligh Akbar yang digelar Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiyah Sumatera Barat (Sumbar) di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang diikuti ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah se-Sumatera Barat tersebut mengangkat tema “Aisyiyah dan Muhammadiyah Sumbar Berhaji, Langkah Emas Lebih Dekat ke Baitullah.”

Tabligh Akbar tersebut turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam mendukung kegiatan keumatan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah dan haji khusus.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar Zulkarnaini, Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Bachtiar, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono, serta ribuan jemaah Aisyiyah dan Muhammadiyah dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada PW Aisyiyah Sumbar yang telah mempercayakan Kota Padang sebagai tuan rumah kegiatan pengajian wilayah tahunan tersebut.

Menurut Maigus, kegiatan keagamaan seperti Tabligh Akbar memiliki peran penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama di tengah masyarakat.

Ia menilai kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan Kota Padang yang berlandaskan agama dan budaya.

“Kita sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Aisyiyah Sumbar ini. Selain menjadi wadah memperkuat silaturahmi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk membangun kota yang berlandaskan agama dan budaya,” ujar Maigus.

Dorong Revitalisasi Fungsi Surau

Dalam kesempatan tersebut, Maigus Nasir juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali fungsi surau sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, surau memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah dan budaya Minangkabau. Surau tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

Karena itu, ia menilai penguatan kembali fungsi surau menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Surau memiliki sejarah penting dalam pendidikan Minangkabau, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembentukan karakter, dan penguatan nilai sosial. Karena itu, tantangan generasi muda, mulai dari narkoba hingga berbagai persoalan sosial lainnya membutuhkan perhatian dan penanganan bersama,” kata Maigus.

Ia menjelaskan, Pemko Padang terus berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan perilaku generasi muda.

Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Program Smart Surau dikembangkan dengan berbagai aktivitas yang diarahkan untuk menghidupkan kembali surau sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari program tersebut di antaranya Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, pembangunan ruang belajar digital yang dilengkapi WiFi gratis, hingga pembaruan kurikulum Taman Quran Awaliyah (TQA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).

“Pemko Padang terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku generasi muda. Upaya tersebut diwujudkan melalui Progul Smart Surau dengan berbagai aktivasi, seperti Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, fasilitasi rumah tahfiz, ruang belajar digital dengan WiFi gratis, serta pembaruan kurikulum TQA dan MDTW,” jelasnya.

Maigus berharap keberadaan surau dan masjid dapat semakin dioptimalkan sebagai ruang pembinaan generasi muda.

Menurutnya, pembentukan karakter tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga pendidikan formal. Keluarga, lingkungan masyarakat, organisasi keagamaan, serta masjid dan surau harus mengambil peran bersama.

Terlebih, perkembangan teknologi dan berbagai persoalan sosial membuat generasi muda menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Karena itu, ruang-ruang keagamaan diharapkan dapat menjadi tempat yang positif bagi anak-anak dan remaja untuk belajar, berinteraksi, serta mengembangkan potensi diri.

Apresiasi Kolaborasi Aisyiyah dan BSI

Selain membahas penguatan nilai keagamaan, kegiatan Tabligh Akbar tersebut juga menjadi momentum penting dengan dilaksanakannya penandatanganan kerja sama antara PW Aisyiyah Sumbar dan BSI.

Maigus Nasir mengapresiasi kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama antara organisasi keagamaan dan lembaga perbankan syariah dapat menjadi bentuk sinergi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“MoU antara BSI dan Aisyiyah ini merupakan bentuk sinergi yang baik. Kita berharap kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada kerja sama, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkap Maigus.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan tidak hanya dalam konteks persiapan ibadah umrah dan haji khusus, tetapi juga dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Aisyiyah: Berikan Kemudahan Persiapan Umrah dan Haji

Ketua PW Aisyiyah Sumbar Syur'aini menyampaikan bahwa kerja sama dengan BSI merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghadirkan akses layanan yang semakin baik bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan pelaksanaan ibadah umrah maupun haji khusus.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah untuk memperkuat sinergi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan yang baik dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” ujar Syur'aini.

Ia berharap kerja sama yang telah dibangun dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Bagi Aisyiyah, kegiatan keumatan tidak hanya berkaitan dengan pembinaan keagamaan, tetapi juga bagaimana organisasi dapat menghadirkan solusi dan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

BSI Siapkan Layanan Bersama Mitra

Sementara itu, Area Head PT BSI Tbk Wilayah Padang dan Sumbar Agung Pramono mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi bersama PW Aisyiyah Sumbar.

Menurutnya, kerja sama tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang dapat membantu masyarakat dalam merencanakan dan mempersiapkan ibadah umrah serta haji khusus.

“Kolaborasi ini menghadirkan layanan BSI bersama biro perjalanan mitra terpilih untuk memudahkan masyarakat merencanakan ibadah umrah dan haji khusus. Kami berharap kerja sama tersebut terus berlanjut dan semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan ibadah umrah maupun haji khusus,” kata Agung.

Ia berharap kolaborasi antara BSI dan Aisyiyah Sumbar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem layanan keuangan syariah di Sumatera Barat, khususnya dalam mendukung kebutuhan masyarakat terkait perjalanan ibadah.

Perkuat Sinergi Keumatan

Tabligh Akbar PW Aisyiyah Sumbar tersebut tidak hanya menjadi momentum memperkuat ukhuwah dan silaturahmi warga Aisyiyah serta Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun masyarakat.

Bagi Pemko Padang, kegiatan keagamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan sosial yang religius sekaligus memperkuat karakter masyarakat.

Maigus Nasir menegaskan, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan infrastruktur. Pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda, juga harus menjadi perhatian utama.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat dapat terus diperkuat.

“Kita ingin generasi muda tumbuh dengan kecerdasan, tetapi juga memiliki karakter, akhlak dan kepedulian sosial. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus mengambil bagian dalam proses tersebut,” tuturnya.

Ia juga berharap keberadaan organisasi seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah semakin memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, Maigus optimistis berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih kuat dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kegiatan Tabligh Akbar akhirnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan organisasi keagamaan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun masyarakat Sumatera Barat yang religius, berkarakter dan berdaya.

Bagi Kota Padang, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam kehidupan masyarakat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan kota yang maju tanpa meninggalkan akar agama dan budaya. (AdF)

SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (14/9/2026).

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kota Padang dan dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub, Mastilizal Aye, dan Jupri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Dandim 0312 Padang Letkol Inf. Faiq Fahmi, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Padang, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Fadly Amran mengatakan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Padang TA 2027 disusun dengan mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027.

Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang pada 31 Agustus 2026.

Menurut Fadly, penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memastikan program pembangunan dapat berjalan secara efektif, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rancangan APBD TA 2027 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan prioritas perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, serta berkomitmen pada prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil,” ujar Fadly dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, prinsip money follows program menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan anggaran. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan mengikuti program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan, bukan sekadar berdasarkan besarnya kebutuhan belanja masing-masing perangkat daerah.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

PAD Kota Padang Ditargetkan Rp1,15 Triliun

Dalam Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027, Pemerintah Kota Padang menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,15 triliun.

PAD tersebut bersumber dari sejumlah komponen pendapatan daerah. Pajak Daerah menjadi salah satu sumber terbesar dengan target mencapai Rp938,4 miliar.

Selanjutnya, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp170,3 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp27,1 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp19,9 miliar.

Besarnya target PAD tersebut menunjukkan upaya Pemko Padang untuk terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peningkatan PAD juga menjadi bagian penting dalam mendukung kemampuan daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun demikian, optimalisasi pendapatan daerah tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi ekonomi masyarakat.

 

Peningkatan penerimaan diharapkan tidak menghambat aktivitas ekonomi, tetapi justru dilakukan melalui penguatan sistem administrasi, digitalisasi, kepatuhan wajib pajak dan peningkatan kualitas pelayanan.

Selain PAD, struktur pendapatan Kota Padang pada APBD 2027 juga ditopang oleh pendapatan transfer.

Pendapatan Transfer Capai Rp1,57 Triliun

Fadly Amran menyebutkan, Pendapatan Transfer dalam rancangan APBD Kota Padang TA 2027 ditargetkan mencapai Rp1,57 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,45 triliun dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp116,1 miliar.

Dengan demikian, kemampuan pendapatan daerah Kota Padang dalam membiayai kebutuhan pembangunan masih ditopang oleh kombinasi antara pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri dan pendapatan transfer.

Pemerintah Kota Padang diharapkan terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan PAD, sembari tetap mengelola dana transfer secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fadly menegaskan, seluruh sumber pendapatan tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung program prioritas yang telah direncanakan.

Belanja Daerah Rp2,81 Triliun

Dari sisi belanja, Pemerintah Kota Padang menetapkan total anggaran belanja daerah TA 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,64 triliun, belanja modal sebesar Rp168,2 miliar, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7 miliar.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah. Anggaran ini akan mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Sementara belanja modal diarahkan untuk mendukung pengadaan atau pembangunan aset yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun BTT disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang bersifat tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fadly menekankan bahwa besarnya anggaran belanja harus diikuti dengan kualitas pelaksanaan program. Setiap OPD dituntut mampu memastikan anggaran yang diberikan benar-benar menghasilkan manfaat dan mendukung target pembangunan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemko Padang untuk menerapkan penganggaran berbasis hasil.

Artinya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program, kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

APBD 2027 Berimbang Melalui Pembiayaan

Berdasarkan postur pendapatan dan belanja yang telah disusun, terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar.

Fadly menjelaskan, defisit tersebut akan ditutupi melalui pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

“Berdasarkan pendapatan daerah dan belanja daerah yang telah ditetapkan, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp90,38 miliar. Defisit ini akan ditutupi melalui surplus pembiayaan netto yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp94,02 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp3,63 miliar, sehingga postur APBD 2027 menjadi berimbang,” jelasnya.

Dengan struktur tersebut, postur APBD Kota Padang TA 2027 dirancang dalam kondisi berimbang setelah memperhitungkan komponen pembiayaan.

Fadly berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD dapat berjalan secara konstruktif.

 

Menurutnya, proses pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD yang berkualitas.

Pembahasan anggaran diharapkan tidak hanya melihat besaran angka, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program, skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dorong Anggaran Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mengarahkan APBD 2027 pada program-program prioritas yang memiliki dampak nyata.

Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Perencanaan dan penganggaran juga harus memiliki keterkaitan yang kuat sehingga tidak terjadi pemborosan atau pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kurang memberikan manfaat.

Prinsip penganggaran berbasis hasil, kata Fadly, menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

“Harapan kita, APBD 2027 nantinya tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Padang,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemko Padang untuk mempersiapkan pelaksanaan APBD dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Setiap perangkat daerah harus memahami target yang hendak dicapai dan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan.

Dengan penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027 tersebut, tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Padang selanjutnya akan menjadi bagian penting sebelum APBD ditetapkan.

Pemko Padang berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Padang menargetkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (AdF)

PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026), dan menjadi awal pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan memastikan pengelolaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Entry meeting tersebut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dari jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar hadir Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa Yunaldi, Ketua Tim Pemeriksa Sri Katana Sembiring, beserta sejumlah anggota tim pemeriksa.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh OPD yang menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memberikan dukungan secara penuh kepada tim BPK. Dukungan tersebut, kata dia, terutama dalam penyediaan data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan.

Fadly menekankan agar seluruh kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Menurutnya, kelancaran pemeriksaan tidak hanya bergantung kepada tim pemeriksa, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Saya meminta seluruh kepala OPD mendukung penuh proses ini agar berjalan lancar dan hasilnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang,” ujar Fadly.

Ia menyebut pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemeriksaan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, Fadly meminta seluruh kepala OPD beserta jajaran tidak bersikap pasif dalam menghadapi pemeriksaan. Setiap perangkat daerah harus memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah didukung administrasi, dokumen, serta mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Selain memastikan kelengkapan dokumen, Wali Kota Padang juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai catatan pemeriksaan yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, setiap catatan dan evaluasi harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah agar kelemahan yang sama tidak kembali terjadi di kemudian hari.

“Catatan dan evaluasi harus menjadi perhatian bersama agar persoalan yang pernah ditemukan tidak kembali terulang. Ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan, karena setiap pimpinan harus memahami dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya,” tegasnya.

Menurut Fadly, pergantian pimpinan maupun pejabat di lingkungan OPD tidak boleh menjadi alasan terulangnya persoalan yang sama. Setiap pejabat yang diberi amanah memiliki tanggung jawab untuk memahami aturan serta memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Ia pun meminta para kepala OPD memperkuat koordinasi internal, termasuk memastikan pejabat dan staf yang menangani pengelolaan anggaran memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pengelolaan belanja daerah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi, hingga pertanggungjawaban.

Fadly juga mengingatkan jajarannya agar mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menjalankan program unggulan dan kegiatan yang memiliki nilai anggaran besar.

Menurutnya, kehati-hatian bukan berarti menghambat pelaksanaan program, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas.

Jika dalam pelaksanaan sebuah program ditemukan keraguan terkait regulasi maupun mekanisme pengadaan dan pengelolaan anggaran, Fadly meminta OPD tidak mengambil keputusan sendiri tanpa koordinasi.

Ia menginstruksikan agar persoalan tersebut segera dikonsultasikan kepada Inspektorat, Sekretaris Daerah, maupun instansi terkait sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan ketentuan.

“Kita harus mengutamakan pencegahan. Jika ada program atau kegiatan yang diragukan, segera konsultasikan agar dapat dicarikan solusi sesuai aturan sebelum menjadi temuan,” katanya.

Fadly berharap proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat berjalan secara objektif, transparan, dan lancar. Ia juga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemko Padang dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Harapan kita tentu pemeriksaan ini berjalan dengan baik dan seluruh OPD dapat memberikan data serta informasi yang dibutuhkan secara lengkap. Yang paling penting, setiap hasil evaluasi dapat kita jadikan dasar untuk melakukan perbaikan ke depan,” lanjutnya.

BPK: Pemeriksaan Berlangsung 30 Hari

Sementara itu, Pengendali Teknis I Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Yunaldi, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun terhadap pemerintah daerah.

 

Fokusnya adalah menilai kepatuhan dalam pelaksanaan belanja daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi tata kelola keuangan.

Yunaldi menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya diarahkan untuk melihat apakah penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, tetapi juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengenali titik-titik risiko dalam pengelolaan belanja.

“Selain menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pemeriksaan ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko dalam pengelolaan belanja daerah agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” jelas Yunaldi.

Ia menyampaikan, pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 14 September hingga 17 Oktober 2026.

Selama periode tersebut, tim pemeriksa akan melakukan serangkaian proses pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Untuk itu, koordinasi antara tim pemeriksa dengan jajaran Pemko Padang menjadi salah satu faktor penting agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan efektif.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan akses terhadap data dan dokumen yang diperlukan, serta menghadirkan pejabat atau pihak terkait apabila diperlukan keterangan maupun klarifikasi mengenai pelaksanaan belanja daerah.

Bagi Pemko Padang, pemeriksaan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana sistem pengendalian dan tata kelola belanja daerah telah berjalan.

Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki, baik dari sisi kepatuhan administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun pengendalian internal.

Wali Kota Padang Fadly Amran pun kembali menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran pemerintahannya menjadikan proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya tidak hanya menjadi dokumen evaluasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.

Dengan demikian, setiap catatan yang muncul dapat segera diperbaiki dan tidak berulang pada pelaksanaan anggaran berikutnya.

“Tujuan akhirnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, transparan dan akuntabel. Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Padang,” pungkas Fadly.

Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen Pemko Padang dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Dukungan seluruh OPD serta tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (AdF)