SUMBARNET.ID - Alek Nagari Pacu Kuda Wisata Derby Bukittinggi – Agam 2026 resmi dibuka pada Minggu, 26 April 2026 pagi di lokasi Galanggang Lapangan Pacu Bukik Ambacang.

Iven tahunan yang sarat nilai budaya ini kembali menjadi magnet besar, tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyaksikan kemegahannya.

Pembukaan ditandai dengan prosesi adat penyerahan Bendera Pordasi dari niniak mamak kepada Wali Kota Bukittinggi, H.M Ramlan Nurmatias.,SH Datuak Nan Basa, yang kemudian menyerahkannya kepada Dewan Steward.

Prosesi ini menjadi simbol dimulainya rangkaian lomba pacu kuda yang mengusung kekuatan tradisi Minangkabau.

Sebanyak 80 ekor kuda dari berbagai daerah ambil bagian dalam 19 race yang dipertandingkan sepanjang hari. Iven ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Kadispora Sumbar Mahdianur mewakili Gubernur Sumatera Barat, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, M.Com, Sekretaris Perusahaan PT. Semen Padang (Persero) Win Bernadino mewakili Dirut, Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Agam Kizlar Assad,SE.MM, Direktur Operasional PT. Bank Nagari Zilfa Erizon mewakili Dirut, Humas Semen Padang Idris Datuak Sangguno Dirajo, Pemimpin Cabang Bank Nagari Bukittinggi Hendry Suhairi,SE.Ak, Niniak Mamak Kurai & Gaduik, Kasdim 0304/Agam mewakili Dandim 0304/Agam, Kapolsekta Bukittinggi

Bundo Kanduang, Ketua Umum KONI Kota Bukittinggi Hendra Hendramin, Ketua & Anggota DPRD Bukittinggi, Ketua Panitia Pelaksana Januar Jamil, Anggota DPRD Pekan Baru, Pemilik Kuda dari Jawa Timur juga secara istimewa Rombongan Wisatawan Eropa Timur dari Negara Slovenia serta Negara Romania berjumla 8 orang, hingga pemilik kuda dari Jawa Timur serta Anggota DPRD Propinsi Hj. Yessi Endriani.,SM.RO sebagai pemberi Pokir acara Pacu Kuda Wisata Derby Bukittinggi – Agam 2026

Yang menarik, kehadiran wisatawan mancanegara dari Eropa Timur, khususnya Slovenia dan Romania, turut menambah semarak suasana. Rombongan yang berjumlah delapan orang itu mengaku takjub dengan kemasan iven yang memadukan olahraga dan kearifan lokal bahkan mengabadikan fhoto selfi

Salah seorang wisatawan asal Slovenia Yernie, mengungkapkan kekagumannya kepada RRI.

Menurutnya, meskipun pacu kuda juga digelar di sejumlah negara, nuansa yang dihadirkan di Bukittinggi sangat berbeda.

“Saya sangat kagum. Di sini terasa kuat sekali perpaduan antara tradisi dan olahraga. Ini bukan sekadar balapan kuda, tapi sebuah perayaan budaya,” ujarnya.

Yernie juga mengaku terkesan setelah mengetahui bahwa lapangan pacu kuda Bukik Ambacang memiliki sejarah panjang, bahkan disebut lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia.

“Saya bangga bisa berada di sini. Ini pengalaman langka yang mungkin tidak bisa kami temukan di negara lain. Penontonnya sangat banyak dan antusias,” tambahnya.

Ia memastikan akan menceritakan pengalaman unik ini kepada rekan-rekannya di Slovenia dan Romania sebagai bagian dari promosi wisata Bukittinggi di mata dunia.

Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi H.M Ramlan Nurmatias,SH Datuak Nan Basa dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melestarikan tradisi pacu kuda dengan menggelarnya dua kali dalam setahun.

Menurutnya, selain sebagai warisan budaya, pacu kuda juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, termasuk bagi para joki dan pemilik kuda.

“Kita ingin pacu kuda ini terus berkembang.

Secara nasional, kualitas kuda kita sudah diakui dalam berbagai kejuaraan. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.

Ia juga mendorong para pemilik kuda untuk terus mengembangkan bibit unggul, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Agam, M. Iqbal, menilai penyelenggaraan pacu kuda ini menjadi simbol sinergi antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

“Bukittinggi dan Agam ibarat kakak-beradik. Iven ini bukan hanya ajang olahraga, tapi juga strategi bersama untuk mendorong sektor pariwisata,” ujarnya.

Pertandingan yang berlangsung sehari penuh ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp. 317 juta. Antusiasme ribuan penonton yang memadati arena menjadi bukti bahwa pacu kuda tetap menjadi salah satu hiburan rakyat yang paling dinantikan di Sumatera Barat.

Dengan perpaduan budaya, olahraga, dan daya tarik wisata, Pacu Kuda Bukittinggi–Agam 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu iven unggulan yang mampu menarik perhatian dunia.(**)

 

Padang, – Komunitas lari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Runners Padang menggelar kegiatan bertajuk BRImo Car Free Run Easy Run 5K di kawasan Car Free Day (CFD) Padang, Minggu (26/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung semarak dengan melibatkan berbagai komunitas lari di Kota Padang. Di antaranya Karambia Runners, PLN Runners, dan WbikeRun yang turut memeriahkan suasana sejak pagi hari. Peserta tampak antusias mengikuti lari santai sekaligus berinteraksi di booth BRI yang menjadi pusat kegiatan.

Melalui kolaborasi ini, BRI Runners Padang tidak hanya menghadirkan olahraga bersama, tetapi juga memperkuat silaturahmi antar komunitas. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mendorong keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work life balance bagi para pekerja dan masyarakat umum.

Pembina BRI Runners Padang, Wisnu Rustamaji, yang hadir bersama Captain Surya Pratama, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin mingguan bagi komunitas lari di Kota Padang.

“Kami sangat mengapresiasi semangat BRI Runners Padang. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dan memberi dampak positif, baik bagi komunitas maupun dalam mendukung program-program BRI,” ujarnya.

Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan penggunaan BRImo sebagai super apps andalan BRI kepada masyarakat luas. (***)

 

Bengkulu, – Upaya memperkuat hilirisasi kopi nasional kembali menguat melalui Dialog Interaktif Penguatan Hilirisasi Kopi Bengkulu. Pemerintah Daerah Bengkulu menggelar forum ini bersama Universitas Bengkulu dan Kementerian PPN/Bappenas pada Kamis, (23/4/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan petani. Mereka membahas langkah konkret untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kopi Indonesia.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya Menteri Bappenas, Gubernur Bengkulu, Rektor UNIB, Kepala Bank Indonesia Bengkulu, Ketua Dewan Kopi Indonesia, serta Direktur PT ALKO Sumatra Kopi. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan dalam mendorong transformasi industri kopi di Bengkulu.

Soroti Tantangan Hilirisasi dan Standar Global

Dialog berlangsung interaktif dan melibatkan petani hingga eksportir. Peserta membahas tantangan riil dalam pengembangan kopi nasional.

Salah satu isu utama adalah penguatan Indikasi Geografis (IG). IG dinilai penting sebagai identitas sekaligus nilai tambah kopi Bengkulu. Selain itu, peserta menyoroti lambannya hilirisasi akibat rendahnya konsumsi domestik dan terbatasnya kapasitas produksi.

Peserta juga menyinggung tantangan global. Ketidakpastian ekonomi dunia dan dinamika perdagangan memengaruhi harga kopi. Di sisi lain, pasar global menuntut sertifikasi seperti ISO dan sistem traceability yang jelas.

ALKO Tawarkan Solusi Digital Qthink-X

Dalam forum itu, Koperasi Petani Alam Korintji memperkenalkan Qthink-X. Platform ini merupakan sistem traceability berbasis blockchain untuk rantai pasok kopi.

Melalui Qthink-X, seluruh proses produksi terdokumentasi transparan. Data mencakup petani, prosesor, roastery, lokasi lahan, hingga distribusi.

Direktur ALKO menegaskan pentingnya transparansi dalam industri kopi modern.

“Pasar global hari ini tidak hanya membeli kopi, tetapi juga membeli kepercayaan. Traceability menjadi kunci utama. Dengan Qthink-X, kita bisa memastikan transparansi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

ALKO juga membuka akses gratis penggunaan platform bagi petani dan koperasi di Bengkulu. Langkah ini bertujuan mempercepat digitalisasi pertanian dan membantu petani memenuhi standar global.

Namun, ALKO menetapkan penggunaan sistem digital sebagai syarat kemitraan. Kebijakan ini bertujuan menjaga standar kualitas dan konsistensi data.

Kolaborasi Jadi Kunci Transformasi

Gubernur Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap hilirisasi dan digitalisasi kopi. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci percepatan ekonomi daerah.

Sementara itu, pihak UNIB menegaskan peran akademisi dalam riset dan inovasi. Mereka juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kopi.

Kepala Bank Indonesia Bengkulu menyoroti pentingnya akses pembiayaan dan penguatan kelembagaan petani. Ia menilai integrasi data digital dapat membuka peluang pembiayaan berbasis produksi.

Ketua Dewan Kopi Indonesia, Rusman Heriawan, menekankan peningkatan produktivitas untuk mendongkrak kesejahteraan petani dan devisa ekspor.

Menteri Bappenas, Rachman Pambudi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut masa depan kopi Indonesia bergantung pada inovasi, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan petani.

Forum ini menjadi langkah awal transformasi industri kopi Bengkulu. Pendekatan kolaboratif dan berbasis teknologi diharapkan mampu meningkatkan daya saing kopi di pasar global. (***)

 

Kampar-Upaya membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. 

Salah satunya melalui kegiatan Camping Kebangsaan Mahasiswa Riau yang diinisiasi oleh Tumbuh Institute di kawasan Rimbang Baling, pada 25–26 April 2026.

Kegiatan yang mengangkat tema “Bersama Wujudkan Green Policing, Green Generation, dan Cegah Karhutla” ini diikuti sekitar 150 mahasiswa dari BEM dan organisasi Cipayung Plus se Provinsi Riau.

Head of Tumbuh Foundation, Azairus Adlu, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai forum dialog yang jujur dan reflektif.

“Karhutla bukan hanya soal lingkungan, ini soal kesehatan, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola negara. Karena itu, kami ingin menghadirkan ruang di mana semua pihak bisa duduk bersama, berdiskusi, dan membangun kesadaran kolektif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa ancaman terhadap masa depan Riau tidak hanya datang dari karhutla, tetapi juga dari persoalan narkoba yang merusak generasi muda.

“Narkoba menghancurkan manusia, karhutla menghancurkan ruang hidup manusia. Keduanya lahir dari akar yang sama, yaitu keserakahan dan pembiaran. Maka melawan narkoba berarti menjaga manusia, dan melawan karhutla berarti menjaga masa depan,” kata Azairus.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan karena memiliki kekuatan berpikir kritis, pengaruh sosial, dan akses terhadap pengetahuan. 

"Oleh sebab itu, keterlibatan mahasiswa tidak boleh lagi bersifat sporadis, melainkan harus menjadi gerakan yang terorganisir dan berkelanjutan," jelasnya.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu malam melalui sesi api unggun kebangsaan yang menghadirkan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, serta aktivis HAM Hurriah.

Dalam kesempatan itu, Kapolda Riau menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif dan perubahan pola pikir dalam menghadapi ancaman karhutla dan narkoba.

Ia mengingatkan bahwa Riau berpotensi menghadapi siklus karhutla besar, sebagaimana pernah terjadi pada 1997, sehingga diperlukan kesiapan dan keterlibatan semua pihak.

“Masalah seperti karhutla dan narkoba tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah atau kepolisian. Harus ada kolaborasi, mulai dari hulu melalui edukasi hingga hilir melalui penegakan hukum,” ujarnya.

Kapolda juga menegaskan komitmen tegas dalam pemberantasan narkoba, termasuk tidak mentolerir keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan tersebut.

Sementara itu, Rocky Gerung menempatkan isu karhutla dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian dari krisis ekologis global yang mengancam masa depan peradaban.

Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari sistem global yang saling terhubung.

“Kita tidak sedang hanya membicarakan Riau atau Indonesia, tetapi masa depan bumi. Bumi ini satu-satunya ‘kapal’ yang kita miliki, dan semua manusia adalah penumpangnya,” ujarnya.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting sebagai buffer intelektual dalam menghadapi krisis multidimensi, mulai dari ekonomi, energi, hingga ekologi.

Sementara itu, Hurriah menegaskan bahwa karhutla harus dilihat sebagai persoalan hak asasi manusia, karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

“Karhutla bukan sekadar bencana alam, tetapi krisis yang terus diproduksi dan akhirnya dinormalisasi. Padahal itu berarti hak kita atas udara bersih sedang dicabut,” ujarnya.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk memperkuat basis gerakan melalui riset dan advokasi kebijakan, tidak hanya aksi simbolik.

“Tanpa data, gerakan akan mudah dipatahkan. Mahasiswa harus mampu mengumpulkan data, menganalisis, dan menyusun rekomendasi kebijakan,” katanya.

Rangkaian kegiatan Camping Kebangsaan juga diisi dengan berbagai aktivitas yang dirancang untuk membangun pemahaman komprehensif peserta. 

Selain api unggun kebangsaan, kegiatan diisi dengan sesi diskusi teknis bertema karhutla yang menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Riau, BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, serta Manggala Agni.

Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan gambaran langsung mengenai kondisi lapangan, tantangan penegakan hukum, serta upaya mitigasi karhutla yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak.

Tidak hanya itu, kegiatan juga dilanjutkan dengan forum diskusi kelompok (focus group discussion) yang membahas tentang isu narkoba dengan melibatkan narasumber dari Ditbinmas dan Ditresnarkoba Polda Riau.

Forum ini menjadi ruang interaktif bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan sekaligus memahami kompleksitas persoalan keamanan dan sosial di daerah  

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kesadaran baru di kalangan mahasiswa bahwa persoalan karhutla merupakan tanggung jawab bersama, sekaligus mendorong terbentuknya jejaring mahasiswa yang lebih solid dalam menjaga lingkungan dan masa depan Riau.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

  

SUMBARNET - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, memimpin langsung delegasi Indonesia dalam menghadiri kegiatan General Assembly Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) yang akan berlangsung di Malaysia pada 26–30 April 2026.

Keikutsertaan delegasi Indonesia yang diwakili PWI ini merupakan bagian dari peran aktif PWI dalam memperkuat kerja sama dan solidaritas antarorganisasi wartawan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme jurnalis Indonesia di tingkat internasional.

Delegasi PWI Pusat yang akan turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Akhmad Munir selaku Ketua Umum, Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Ahmed Kurnia Soeriawidjaja selaku Direktur CAJ, Yono Hartono sebagai Wakil Direktur CAJ, Agus Sudibyo selaku Ketua Bidang Pendidikan, Irfan Junaidi sebagai Ketua Bidang Luar Negeri, Sumber Rajasa Ginting sebagai Wakil Bendahara Umum I, Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum II, 

Lalu Novrizon Burman sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah, Kadirah sebagai Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Musrifah sebagai Wakil Ketua Departemen Hankam Khusus POLRI, Mercys Charles Loho sebagai Wakil Direktur Anti Hoax, serta Theodorus Dar Edi Yoga sebagai Bendahara CAJ.

Dalam keterangannya, Akhmad Munir berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kerja sama dan profesionalisme insan pers di kawasan Asia Tenggara.

“Saya, Ahmad Munir, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, mengucapkan selamat mengikuti konferensi wartawan ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses,” ujarnya saat rapat persiapan keberangkatan tim di Ruang Rapat PWI Pusat, Jumat (24/4).

General Assembly CAJ  merupakan forum strategis yang mempertemukan organisasi wartawan dari negara-negara ASEAN untuk membahas berbagai isu penting, termasuk kebebasan pers, tantangan disinformasi, serta penguatan kerja sama lintas negara di bidang jurnalistik.

Melalui keikutsertaan ini, PWI diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan media regional serta mendorong terciptanya ekosistem pers yang lebih profesional dan berintegritas di kawasan. (**)

SUMBARNET - Sejumlah pemilik media online di Sumbar yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumbar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026.

Pada Musda yang diadakan di aula kantor DPD Golkar Sumbar, Padang, Sabtu (25/4/2026) ini, secara aklamasi memilih Aguswanto sebagai Ketua JMSI Sumbar periode 2026 - 2031.

Musda ini dibuka langsung Plt Ketua JMSI Sumbar yang juga salah seorang pengurus JMSI pusat Novermal Yuska,  hadir juga dipembukaan itu, Kabid Siber dan Sandi Diskominfotik Sumbar Sony, Sekretaris DPD Golkar Sumbar. Helmi Moesim.

Dalam sambutannya, Novermal Yuska menyampaikan, kepengurusan JMSI Sumbar yang baru terbentuk agar bisa melanjutkan program kerja dari organisasi ini dengan baik kedepannya.

"Karena melihat dari kondisi hari ini, kerja sama antara JMSI dengan sejumlah instansi masih jauh dari harapan," katanya.

Sebaliknya, sebut dia, saat ini para pemilik media online harus berjalan sendiri-sendiri agar tetap eksis dengan usaha yang dimiliki.

"Jadi, dengan terbentuknya kepengurusan baru JMSI Sumbar kesempatan kerja sama dengan pihak pemerintahan dan juga instansi lainnya bisa lebih ditingkatkan dan bisa terus berkembang dan menghasilka karya-karya jurnalistik berkualitas," tukas Novermal.

Sementara ketua JMSI Sumbar terpilih, Aguswanto mengungkapkan, terima kasihnya kepada peserta musda yang memilihnya sebagai ketua JMSI Sumbar periode 2026-2031.

"Semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik dengan bantuan para anggota JMSI Sumbar yang ada saat ini. Tanpa hal itu, tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri," kata Aguswanto.

Ia juga menyampaikan, memanfaatkan posisinya sebagian salah seorang tenaga ahli di DPRD Sumbar, ia akan membuat kolaborasi dan sinergitas dengan pihak legislatif maupun eksekutif guna mendukung program kerja yang dibuatnya.

Ia melanjutkan, untuk langkah pertama pasca terbentuk pengurus baru JMSI Sumbar yakni konsolidasi organisasi, dengan menambah beberapa cabang JMSI di kabupaten kota.

Saat ini, terangnya baru ada tiga cabang JMSI yang terbentuk di Sumbar, yakni Payakumbuh, Bukittinggi dan Pesisir Selatan, itu pun masa periodesasi kepengurusannya sudah habis dan perlu diperbaiki.

"Jadi minimal, dalam periodesasi saya sekarang minimal bisa membentuk cabang JMSI setengah dari jumlah kabupaten kota yang ada di Sumbar," ungkapnya.

Ada juga daerah yang akan digabung menjadi satu cabang kepengurusannya misalnya Pariaman dan Kabupaten Padangapariaman, serta daerah yang tidak mempunyai media online tidak bisa dibuat cabang JMSI.

Program kerja lain yang disampaikan Aguswanto untuk JMSI Sumbar, yakni membuat kerja sama dengan berbagai sekolah maupun kampus yang merupakan bentuk edukasi JMSI Sumbar pada generasi muda.

Selanjutnya, tambah dia, program kerja peningkatan kapasitas dari pemilik media online yang bernaung dibawah JMSI Sumbar.

"Dengan peningkatan serupa ini mampu meningkatkan pendapatan media online yang mereka miliki bukan dari kerja sama saja, namun juga dari memanfaatkan perkembang teknologi salah satunya melalui Google adsens," pungkas Aguswanto.

Sedangkan, Sekretaris DPD Golkar Sumbar, Helmi Moesim mengatakan, media pemberitaan (media massa, red) merupakan alat kontrol sosial bagi publik dalam sejumlah hal.

Dengan adanya informasi yang diberikan oleh media pemberitaan ini, terkadang bisa memb

Dirinya berharap terhadap Musda JMSI Sumbar kali ini bisa melahirkan kepengurusan yang benar-benar solid dan komit membesarkan organisasinya.

"Kita tidak akan sukses kalau kita tidak mempunyai organisasi yang kuat dan saling menjadi komitmen," ujar Helmk Moesim.

"Selain itu, para pengurus JMSI Sumbar yang baru, diminta untuk bisa melahirkan program-program yang menunjang perkembangan organisasi kedepannya secara profesional," tukas Helmi Moesim. (*)

 

Pekanbaru – Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba Provinsi Riau digelar pada Sabtu (25/4/2026) pukul 08.00 WIB di halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan Riau yang tangguh dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Apel tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau, Kapolda Riau, Pangdam XIX Tuanku Tambusai, Kajati Riau, Danrem 031/Wira Bima, para Pejabat Utama Polda Riau, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk TNI AU, BIN Daerah, TNI AL, BNNP Riau, LAM Riau, dan DPD GRANAT Provinsi Riau.

Rangkaian kegiatan apel berlangsung khidmat, diawali dengan laporan Komandan Apel, penghormatan pasukan, hingga pemasangan rompi Satgas Anti Narkoba sebagai simbol kesiapan. Kegiatan dilanjutkan dengan amanat pimpinan apel, doa bersama, serta penandatanganan Deklarasi Riau Tangguh Bersih dari Narkoba.

Dalam doorstop kepada awak media, Kapolda Riau menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. 

Ia menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Anti Narkoba merupakan bentuk sinergi lintas sektor yang akan bekerja secara komprehensif melalui langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum.

Kapolda juga menyoroti pentingnya edukasi kepada generasi muda melalui peran aktif Dinas Pendidikan, sekolah, serta organisasi siswa. Selain itu, keterlibatan masyarakat luas, termasuk pelaku usaha dan pengemudi ojek online, menjadi bagian penting dalam upaya kolektif melawan narkoba.

Peristiwa di Panipahan disebut sebagai pengingat bahwa ancaman narkoba adalah tanggung jawab bersama. Bahkan, kehadiran masyarakat dari Panipahan yang menempuh perjalanan panjang diapresiasi dan dijadikan sebagai Duta Anti Narkoba.

Lebih lanjut, akan dibentuk posko Satgas sebagai pusat koordinasi serta program Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) yang akan direplikasi di seluruh kabupaten/kota di Riau. 

Evaluasi kegiatan juga akan dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas langkah yang diambil.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. Apel ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba serta memperkuat komitmen bersama menuju Provinsi Riau yang bersih dari narkoba.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Jakarta, Sumbarnet.id - Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026, Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Ade Julhaidir, CFLE, mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebebasan pers serta mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap wartawan di Indonesia, Sabtu 25 April 2026.

Dalam pernyataannya, Ade Julhaidir menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi yang berfungsi menyampaikan informasi kepada publik secara objektif, berimbang, dan bertanggung jawab.

“Menjelang HPN 2026, kami mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah pada kriminalisasi wartawan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers, sehingga segala bentuk sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur, seperti hak jawab dan hak koreksi, bukan melalui jalur pidana.

Ade Julhaidir juga menyoroti masih adanya kasus-kasus intimidasi, tekanan, hingga pelaporan hukum terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya di lapangan. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat kebebasan pers dan merugikan masyarakat luas.

“Pers yang merdeka adalah kunci transparansi dan kontrol sosial. Jika wartawan terus dibayangi ancaman kriminalisasi, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan akan melemah,” tegasnya.

APPI berharap momentum Hari Pers Nasional 2026 dapat menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers, profesionalisme wartawan, serta penegakan hukum yang adil dan berimbang.

“HPN bukan sekadar seremonial, tetapi momentum memperkuat sinergi antara pers dan semua pihak demi Indonesia yang lebih transparan dan demokratis,” tutupnya. (Eka Saputra)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan pendapatnya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg, sebagai bagian dari kebijakan menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi menilai, kebijakan ini merupakan langkah berat yang  diambil pemerintah, mengingat kondisi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional. 

Politisi PKS ini  menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG, sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan  dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi.

Meski demikian, Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan ini tidak berdampak pada daya beli masyarakat. 

Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, serta menjaga ketersediaan stok pangan, khususnya melalui peran Bulog.

Menurut Nevi, pemerintah juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini penting untuk melindungi pelaku UMKM agar tidak terbebani secara berlebihan.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota FPKS ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat yang dapat memicu panic buying dan inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yaitu pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. 

"Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (**)

PADANG - Kota Padang resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian, dalam kegiatan koordinasi bersama Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026).

Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, bersama perwakilan BI Pusat dan Kemenpan RB.

Maigus Nasir mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Padang sebagai pilot project digitalisasi bansos. Ia menilai program ini sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan data yang selama ini menghambat efektivitas penyaluran bantuan.

“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kita harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” ujarnya.

Maigus mengungkapkan, untuk mendukung implementasi program ini, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.

Selain itu, juga menyiapkan berbagai langkah strategis di lapangan seperti pembentukan 1.700 agen lapangan yang melibatkan unsur ASN, pendamping PKH, TKSK, RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala guna memperkuat pendataan dan pendampingan masyarakat.

“Para agen akan dibekali pelatihan dan sosialisasi intensif agar masyarakat mampu mengakses sistem digital dengan baik, didukung kesiapan infrastruktur dan tim teknis. Kita menargetkan, peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” pungkasnya, didampingi Pj Sekda Raju Minropa dan sejumlah kepala OPD terkait.

Sementara itu, Teguh Setyabudi menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

Ia pun turut mengapresiasi kesiapan Kota Padang dari sisi data kependudukan. Dari sekitar 961 ribu wajib KTP, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman, sementara aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen dengan tertinggi di Sumatera Barat.

“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumatera Barat. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Teguh Setyabudi. (**)