Solok Selatan - Kepolisian Sektor (Polsek) Sangir Jujuan, Polres Solok Selatan, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.


Melalui kegiatan penertiban dan penegakan hukum, personel Polsek Sangir Jujuan menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di aliran Sungai Mou-Mou, Jorong Tanjung Durian, Nagari Padang Limau Sundai, Kecamatan Sangir Jujuan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.


Penertiban tersebut dilaksanakan pada Senin (31/8/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Sangir Jujuan AKP Sudirman, S.H., bersama personel Polsek Sangir Jujuan.


Setibanya di lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya aktivitas PETI, petugas melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sepanjang kawasan aliran sungai.

 

Dari hasil kegiatan tersebut, personel menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan emas tanpa izin.


Sebagai bentuk tindakan tegas terhadap aktivitas ilegal tersebut, peralatan yang ditemukan kemudian dimusnahkan di lokasi agar tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan penambangan ilegal.


Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kepolisian dalam mencegah aktivitas PETI kembali berlangsung di kawasan tersebut.


Komitmen Berantas Penambangan Emas Ilegal


Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K., menegaskan bahwa jajaran Polres Solok Selatan berkomitmen untuk terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk aktivitas penambangan tanpa izin yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.


Menurutnya, kegiatan penertiban yang dilakukan Polsek Sangir Jujuan merupakan tindak lanjut dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Solok Selatan.


“Penambangan tanpa izin merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian bersama. Selain melanggar ketentuan hukum, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai serta dampak lain yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” ujar AKBP Andreanaldo Ademi.


Kapolres menjelaskan bahwa maksud dari kegiatan penertiban tersebut bukan semata-mata melakukan tindakan penegakan hukum, melainkan juga sebagai langkah pencegahan agar aktivitas penambangan ilegal tidak terus berkembang di wilayah hukum Polres Solok Selatan.


Polri, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi masyarakat, termasuk mencegah terjadinya aktivitas yang dapat mengancam kelestarian lingkungan serta menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.


“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mencegah dan menekan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Kami ingin memastikan bahwa wilayah hukum Polres Solok Selatan tidak dijadikan tempat bagi kegiatan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” tegasnya.


Peralatan Dimusnahkan Agar Tidak Digunakan Kembali


Dalam kegiatan penertiban tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal.


Untuk mencegah peralatan tersebut kembali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, personel melakukan pemusnahan di lokasi.


Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan efek pencegahan terhadap keberlangsungan aktivitas PETI di kawasan aliran Sungai Mou-Mou.


Kapolsek Sangir Jujuan AKP Sudirman, S.H., bersama personelnya sebelumnya telah melakukan pemantauan dan penelusuran terhadap lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas penambangan tanpa izin.


Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penertiban langsung di lapangan.


Kepolisian memastikan upaya pengawasan terhadap kawasan yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas PETI akan terus dilakukan secara berkelanjutan.


Penertiban tidak hanya dilakukan sekali, tetapi akan menjadi bagian dari langkah rutin Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.


PETI Berpotensi Rusak Lingkungan

AKBP Andreanaldo Ademi mengatakan, aktivitas penambangan tanpa izin tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata.


Lebih dari itu, keberadaan PETI juga berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.


Aktivitas penambangan di kawasan sungai, misalnya, dapat mempengaruhi kondisi aliran sungai, merusak ekosistem serta menimbulkan persoalan lingkungan apabila dilakukan tanpa memperhatikan aturan dan standar yang berlaku.


Karena itu, Polres Solok Selatan terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.


“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan menaati aturan hukum yang berlaku,” katanya.


Menurut Kapolres, pemberantasan PETI membutuhkan dukungan seluruh pihak. Tidak hanya Kepolisian, tetapi juga pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat secara umum.


Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan informasi kepada aparat Kepolisian apabila menemukan atau mengetahui adanya aktivitas penambangan ilegal di lingkungannya.


Masyarakat Diminta Berperan Aktif


Kapolres Solok Selatan berharap masyarakat dapat menjadi mitra Kepolisian dalam menjaga wilayah dari berbagai aktivitas ilegal.


Informasi dari masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu aparat dalam melakukan deteksi dini dan mengambil langkah cepat terhadap potensi gangguan keamanan maupun pelanggaran hukum.


“Kami berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan tanpa izin. Informasi dari masyarakat akan sangat membantu kami dalam melakukan tindakan dan pencegahan,” ungkap AKBP Andreanaldo Ademi.


Ia menegaskan bahwa setiap laporan dan informasi yang diterima akan menjadi bahan bagi jajaran Kepolisian untuk melakukan pengecekan dan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku.


Polres Solok Selatan juga terus mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.


Namun demikian, terhadap aktivitas ilegal yang masih ditemukan dan berpotensi menimbulkan dampak luas, Kepolisian akan mengambil tindakan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan.


Harapan Kapolres untuk Solok Selatan


Lebih lanjut, AKBP Andreanaldo Ademi berharap kegiatan penertiban yang dilakukan jajaran Polsek Sangir Jujuan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.


Ia ingin seluruh pihak memiliki komitmen bersama untuk mencegah kerusakan alam akibat kegiatan yang dilakukan tanpa izin dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan.


“Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Kita ingin Solok Selatan tetap aman, lingkungannya tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif bagi generasi yang akan datang,” ujarnya.


Kapolres juga berharap upaya penertiban tersebut dapat memberikan efek pencegahan kepada pihak-pihak yang masih berencana melakukan aktivitas PETI.


Menurutnya, penegakan hukum akan terus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.


“Polres Solok Selatan bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ilegal. Kami tidak ingin kegiatan yang melanggar hukum dan merusak lingkungan tumbuh serta berkembang di wilayah ini,” tegasnya.


Patroli dan Pengawasan Akan Terus Dilakukan


Sebagai langkah lanjutan, jajaran Polres Solok Selatan dan Polsek Sangir Jujuan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah wilayah yang berpotensi digunakan sebagai lokasi penambangan tanpa izin.


Patroli serta kegiatan monitoring akan dilakukan untuk memastikan tidak adanya aktivitas ilegal yang kembali beroperasi setelah penertiban dilakukan.


Kepolisian juga mengingatkan bahwa menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.


Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa dampak dari penambangan ilegal tidak hanya dirasakan saat aktivitas tersebut berlangsung, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan jangka panjang.


Dengan adanya penertiban tersebut, Polres Solok Selatan berharap kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dan aktivitas penambangan emas tanpa izin dapat dicegah sejak dini.


Penertiban yang dilakukan Polsek Sangir Jujuan di aliran Sungai Mou-Mou menjadi bukti keseriusan jajaran Kepolisian dalam menjalankan komitmen pemberantasan aktivitas ilegal.


Di bawah kepemimpinan Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, S.H., S.I.K., jajaran Polres Solok Selatan terus didorong untuk hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan serta melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan merugikan kepentingan masyarakat.


Dengan sinergi antara Kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Solok Selatan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan tetap lestari. (**)



DHARMASRAYA – Polres Dharmasraya menggelar syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Wanita (Polwan) ke-78 Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Presisi Polres Dharmasraya tersebut dilaksanakan pada Rabu (2/9/2026).


Peringatan HUT Polwan ke-78 menjadi momentum bagi jajaran Polres Dharmasraya untuk mensyukuri perjalanan panjang pengabdian Polisi Wanita Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat profesionalisme, integritas dan pelayanan kepada masyarakat.


Kegiatan syukuran tersebut dihadiri para personel Polwan dan Pejabat Utama (PJU) Polres Dharmasraya. Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H.


Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Ketua Bhayangkari Cabang Dharmasraya Ny. Rifka Kartyana serta Wakapolres Dharmasraya Kompol M. Rizky Cholid, S.I.K.

Syukuran berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. 


Momentum tersebut tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Polwan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat soliditas di lingkungan keluarga besar Polres Dharmasraya.


Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.I.K., M.A.P., M.H., dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polwan yang telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian.


Menurutnya, keberadaan Polwan selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perkembangan institusi Polri.

 

Polwan tidak hanya menjalankan tugas-tugas pelayanan dan administrasi, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial dan kemanusiaan.


“Peringatan HUT Polwan ke-78 ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi terhadap perjalanan pengabdian Polisi Wanita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Kapolres.


Ia mengatakan, selama 78 tahun keberadaannya, Polisi Wanita Indonesia telah menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian.

 

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi Polwan juga semakin kompleks.

Karena itu, setiap personel Polwan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan profesional serta kompetensi dalam menghadapi dinamika tugas yang terus berkembang.


Kapolres menekankan bahwa peringatan Hari Jadi Polwan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan. Lebih dari itu, peringatan tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.


Menurut AKBP Kartyana, maksud dari pelaksanaan syukuran HUT Polwan ke-78 adalah sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang dan kontribusi Polisi Wanita Republik Indonesia dalam mendukung tugas dan fungsi Polri.


Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat rasa persaudaraan, kekompakan dan kebersamaan antara seluruh personel di lingkungan Polres Dharmasraya.


“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin memperkuat semangat pengabdian. Polwan harus terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.


Kapolres menambahkan, pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas utama yang harus terus ditingkatkan oleh seluruh anggota Polri, termasuk personel Polwan.


Dalam menjalankan tugas tersebut, personel Polwan diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang humanis, responsif dan penuh kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.


Ia menilai, karakter dan kemampuan komunikasi yang dimiliki Polwan menjadi salah satu kekuatan penting dalam membangun hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat.


Kehadiran Polwan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan Kepolisian yang semakin dipercaya masyarakat.


“Polwan memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya sebagai anggota Polri yang menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga sebagai sosok yang mampu memberikan sentuhan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.


AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro juga mengingatkan seluruh personel Polwan untuk senantiasa menjaga nama baik institusi dengan mengedepankan sikap disiplin, tanggung jawab dan integritas.


Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus terus dibangun melalui kinerja dan perilaku setiap personel dalam menjalankan tugas sehari-hari.


Setiap anggota Polri, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat melalui tugas serta pengabdiannya.


Oleh sebab itu, Kapolres berharap seluruh Polwan Polres Dharmasraya dapat terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.


“Jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan kemampuan. Tantangan tugas ke depan akan semakin besar dan kompleks. Karena itu, kita semua harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” pesannya.


Lebih lanjut, Kapolres berharap Polwan Polres Dharmasraya mampu menjadi personel yang tangguh, profesional dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.


Ia juga meminta seluruh personel untuk menjaga kekompakan serta memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program dan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Dharmasraya.


“Harapan kami, Polwan Polres Dharmasraya terus menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadilah personel yang profesional, berintegritas, humanis dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi institusi maupun masyarakat,” tegasnya.


Peringatan HUT Polwan ke-78 juga menjadi pengingat bahwa peran perempuan dalam institusi Kepolisian terus mengalami perkembangan yang signifikan.

Saat ini, Polwan telah mengambil peran dalam berbagai bidang dan tingkatan organisasi Polri. 


Hal tersebut menunjukkan bahwa Polisi Wanita memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.


Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Polwan juga memiliki peran penting dalam penanganan berbagai persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.


Dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif, Polwan diharapkan mampu menjadi jembatan antara institusi Kepolisian dengan masyarakat.


Suasana penuh kebersamaan dalam kegiatan syukuran tersebut semakin memperkuat semangat kekeluargaan di lingkungan Polres Dharmasraya.


Kehadiran jajaran Pejabat Utama, Wakapolres dan Bhayangkari Cabang Dharmasraya menjadi bentuk dukungan terhadap seluruh personel Polwan dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat.


Melalui peringatan HUT Polwan ke-78 Tahun 2026, jajaran Polres Dharmasraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Kepolisian dan memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.


Momentum tersebut diharapkan menjadi semangat baru bagi seluruh personel Polwan untuk terus berkarya, mengabdi dan memberikan manfaat yang nyata.


Dengan bertambahnya usia Polwan Republik Indonesia menjadi 78 tahun, Kapolres Dharmasraya berharap seluruh Polwan, khususnya di jajaran Polres Dharmasraya, semakin matang, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas di masa mendatang.


“Semoga di usia ke-78 tahun ini, Polwan semakin maju, semakin profesional dan semakin dipercaya masyarakat. Teruslah memberikan pengabdian terbaik dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab dan semangat untuk melayani,” pungkas AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro.


Peringatan HUT Polwan ke-78 di Polres Dharmasraya pun berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan, sebagai simbol kebersamaan seluruh keluarga besar Polres Dharmasraya dalam mendukung peran dan pengabdian Polisi Wanita Indonesia. (**)



SAWAHLUNTO – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia ke-78 Tahun 2026, Polres Sawahlunto menggelar kegiatan syukuran bersama seluruh personel Polwan di lingkungan Polres Sawahlunto, Rabu (2/9/2026).


Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghargaan atas dedikasi dan pengabdian Polisi Wanita dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia.


Peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 tahun ini mengusung tema “One Police Woman, Extraordinary Impact” atau “Satu Polwan Memberikan Dampak Signifikan Bagi Masyarakat.”


Tema tersebut menjadi refleksi sekaligus semangat bagi seluruh personel Polwan untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi nyata, baik dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


Suasana syukuran berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Sawahlunto, para Pejabat Utama (PJU), para perwira dan brigadir Polres Sawahlunto beserta jajaran.


Turut hadir pula Ketua Bhayangkari Cabang Sawahlunto Ny. Puti Simon bersama jajaran pengurus Bhayangkari Cabang Sawahlunto.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel Polwan yang selama ini telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


Menurut Kapolres, keberadaan Polwan dalam institusi Polri memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya menjalankan tugas-tugas kepolisian secara umum, Polwan juga memiliki kemampuan dan pendekatan tersendiri dalam membangun komunikasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.


“Peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial atau perayaan, tetapi menjadi momentum bagi kita semua untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan dan pengabdian Polisi Wanita di Indonesia,” ujar AKBP Simon Yana Putra.


Ia mengatakan, selama puluhan tahun Polwan telah memberikan kontribusi besar bagi institusi Polri dan masyarakat. Peran Polwan saat ini semakin luas dan strategis, seiring dengan perkembangan zaman serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis.


Kapolres menilai, Polwan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang memberikan dampak positif di tengah masyarakat.


Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan tema peringatan Hari Jadi Polwan tahun 2026, yakni “One Police Woman, Extraordinary Impact”.


“Tema ini memiliki makna yang sangat mendalam. Setiap personel Polwan diharapkan mampu memberikan dampak yang luar biasa melalui tugas, pengabdian, pelayanan, maupun sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.


AKBP Simon Yana Putra menjelaskan, maksud dari pelaksanaan kegiatan syukuran tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang Polisi Wanita Republik Indonesia yang telah memasuki usia ke-78 tahun.


Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan soliditas antara personel Polwan dengan seluruh unsur di lingkungan Polres Sawahlunto.


Menurutnya, sinergi dan kebersamaan merupakan modal penting dalam membangun organisasi Polri yang semakin profesional, modern dan dipercaya masyarakat.


“Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk memberikan motivasi serta semangat kepada seluruh personel Polwan agar terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan,” ungkapnya.


Kapolres menekankan bahwa tantangan tugas Kepolisian saat ini semakin kompleks. Karena itu, setiap anggota Polri, termasuk Polwan, harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.


Polwan, lanjut Kapolres, memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai program Kepolisian, terutama dalam pendekatan humanis, pelayanan terhadap perempuan dan anak, kegiatan sosial, edukasi masyarakat hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban.


“Polwan memiliki peran dan karakter tersendiri dalam menjalankan tugas. Kehadiran Polwan sering kali mampu memberikan pendekatan yang lebih humanis dan komunikatif, terutama dalam memberikan pelayanan kepada kelompok masyarakat tertentu, perempuan dan anak-anak,” ujarnya.


Dalam momentum Hari Jadi Polwan ke-78 tersebut, AKBP Simon Yana Putra juga berharap seluruh personel Polwan Polres Sawahlunto dapat terus menjaga nama baik institusi dan meningkatkan integritas dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan.


Ia meminta seluruh personel Polwan untuk terus mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi dan tidak pernah berhenti belajar.


“Harapan saya, seluruh Polwan Polres Sawahlunto dapat menjadi personel yang profesional, berintegritas, humanis dan semakin dekat dengan masyarakat. Jadilah Polwan yang mampu memberikan manfaat dan dampak positif, baik bagi institusi maupun bagi masyarakat,” pesannya.


Kapolres juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan dan solidaritas di lingkungan internal Polres Sawahlunto. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh personel.


“Tidak ada keberhasilan yang dicapai sendiri. Kita harus terus membangun kebersamaan, saling mendukung dan memperkuat sinergi. Dengan kekompakan, kita akan mampu memberikan pelayanan Kepolisian yang semakin baik kepada masyarakat,” tutur Kapolres.


Lebih lanjut, AKBP Simon Yana Putra berharap momentum Hari Jadi Polwan ke-78 dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel Polwan untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.


Ia juga berharap keberadaan Polwan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Polri yang Presisi.


“Semoga di usia ke-78 tahun ini, Polwan semakin maju, semakin profesional dan semakin dicintai masyarakat. Teruslah berkarya dan mengabdi dengan tulus. Jadikan setiap tugas yang dilaksanakan sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.


Kegiatan syukuran tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan keluarga besar Polres Sawahlunto dalam memberikan penghargaan terhadap perjalanan panjang Polisi Wanita Republik Indonesia.


Dengan semangat “One Police Woman, Extraordinary Impact”, seluruh personel Polwan Polres Sawahlunto diharapkan terus mampu memberikan kontribusi nyata serta menghadirkan dampak positif dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.


Peringatan Hari Jadi Polwan ke-78 juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Polres Sawahlunto dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (**)



AGAM, SUMBARNET — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami ratusan warga di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, semakin menjadi perhatian masyarakat. Pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga warga lainnya dilaporkan mengalami sejumlah keluhan kesehatan seperti muntah, diare, pusing, dan gejala lainnya.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama setelah adanya informasi bahwa sejumlah siswa juga mengalami keluhan serupa.


Seorang guru yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya siswa yang mengalami muntah dan diare. Bahkan, dalam keterangannya, guru tersebut menyebut kondisi yang dialami sejumlah siswa itu sebagai keracunan.


Keterangan dari pihak sekolah tersebut semakin menambah perhatian terhadap peristiwa gangguan kesehatan yang terjadi di wilayah Palupuh. Masyarakat kini berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan secara bersamaan di tengah warga.


Menurut keterangan guru tersebut, pihak sekolah mengetahui adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah muncul laporan mengenai keluhan muntah dan diare.

Kondisi itu tentu menjadi perhatian serius, mengingat siswa merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus terhadap kesehatan dan keamanan pangan.


Orang tua yang setiap hari mempercayakan anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah pun mulai mempertanyakan penyebab sebenarnya dari gangguan kesehatan tersebut.


Terlebih, muncul kekhawatiran masyarakat terhadap makanan yang dikonsumsi para siswa, termasuk makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.


Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang menyatakan secara pasti bahwa gangguan kesehatan yang dialami warga dan para siswa tersebut disebabkan oleh makanan dari program MBG.


Karena itu, masyarakat meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab sebelum adanya hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium dari pihak berwenang.


Wali Murid Khawatir dengan Kondisi Anak-anak


Salah seorang wali murid yang anaknya mengalami keluhan kesehatan mengaku sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi.


Menurutnya, kesehatan anak-anak harus menjadi perhatian utama, terutama apabila terdapat dugaan bahwa gangguan kesehatan tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi.


Ia berharap pemerintah segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut.


“Yang kami takutkan tentu kesehatan anak-anak. Kalau memang ada makanan yang diduga menyebabkan anak sakit, kami berharap pemerintah segera turun tangan dan mencari tahu penyebab sebenarnya. Jangan sampai menunggu korban bertambah baru dilakukan pemeriksaan,” ujar salah seorang wali murid.


Ia mengatakan, sebagai orang tua, masyarakat tentu berharap setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak, terutama melalui program pemerintah, benar-benar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.


Menurutnya, program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak harus dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan.


Wali murid tersebut juga meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan imbauan kepada masyarakat, tetapi segera melakukan langkah konkret berupa pemeriksaan terhadap seluruh kemungkinan penyebab.


“Kalau memang bukan karena MBG, tentu harus dibuktikan juga. Kami sebagai orang tua hanya ingin ada kejelasan. Apa penyebab anak-anak sampai muntah dan diare, dan apakah makanan yang mereka konsumsi aman,” katanya.


Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan.


Menurutnya, transparansi dari pemerintah dan instansi terkait sangat penting untuk memberikan kepastian kepada warga, khususnya para orang tua yang memiliki anak terdampak.


Guru Benarkan Ada Siswa Mengalami Muntah dan Diare


Informasi mengenai adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan juga dibenarkan oleh seorang guru yang dikonfirmasi media ini.


Guru tersebut menyebut adanya siswa yang mengalami keluhan muntah dan diare setelah munculnya peristiwa gangguan kesehatan di tengah masyarakat.


Bahkan, guru tersebut menggunakan istilah keracunan untuk menggambarkan kondisi yang dialami sejumlah siswa.


Namun demikian, istilah tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan penyelidikan resmi oleh instansi kesehatan yang berwenang.


Sebab, muntah dan diare dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari makanan, minuman, infeksi, kondisi lingkungan, hingga penyebab lainnya.


Keterangan dari pihak sekolah tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi masyarakat untuk meminta pemerintah segera melakukan investigasi secara menyeluruh.


Tidak hanya terhadap makanan yang dikonsumsi siswa, tetapi juga terhadap kemungkinan sumber lain yang dapat menyebabkan munculnya gangguan kesehatan secara bersamaan pada banyak warga.


Lebih dari 100 Warga Dilaporkan Mengalami Gejala Serupa


Sebelumnya, Walinagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Novri Agus Parta Wijaya, S.Pd., menyebut lebih dari 100 warga di wilayahnya mengalami gejala gangguan kesehatan yang serupa.


Warga dilaporkan mengalami muntah, diare, pusing, serta sejumlah keluhan lainnya.

Menurut informasi yang diperoleh, keluhan kesehatan tersebut mulai muncul sejak Selasa malam, 1 September 2026.


Jumlah warga yang mengalami gejala serupa dalam waktu yang hampir bersamaan kemudian menimbulkan perhatian dan kekhawatiran di tengah masyarakat.


Tidak hanya orang dewasa, laporan gangguan kesehatan juga disebut terjadi pada kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.


Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah daerah serta instansi kesehatan.

Pemeriksaan terhadap warga terdampak dinilai penting untuk mengetahui pola penyakit, jumlah korban, tingkat keparahan, serta kemungkinan adanya hubungan antara satu kasus dengan kasus lainnya.


Selain itu, pemeriksaan terhadap sumber makanan, minuman, sanitasi, dan kondisi lingkungan juga diharapkan dapat dilakukan untuk menemukan penyebab sebenarnya.


Masyarakat Minta Pemerintah Tidak Menunggu Korban Bertambah


Sejumlah warga berharap pemerintah tidak menunggu hingga jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan semakin bertambah.


Menurut warga, langkah cepat sangat dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan meluasnya kejadian tersebut.


Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, pihak sekolah, pemerintah nagari, dan instansi terkait lainnya diharapkan segera melakukan koordinasi.


Selain memberikan pelayanan medis kepada warga yang telah mengalami gejala, pemerintah juga diminta melakukan penelusuran epidemiologi untuk mengetahui sumber dan pola kejadian.


Warga berharap setiap kemungkinan dapat diperiksa secara objektif dan profesional.


Apabila nantinya ditemukan adanya masalah pada makanan atau minuman tertentu, masyarakat meminta agar sumber tersebut segera diamankan dan dihentikan sementara penggunaannya.


Sebaliknya, apabila penyebabnya berasal dari faktor lain, masyarakat juga meminta agar informasi tersebut disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi informasi simpang siur.


“Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut. Pemerintah harus turun, periksa semua kemungkinan, lalu sampaikan hasilnya kepada masyarakat,” kata seorang warga.


Keamanan Pangan Harus Menjadi Perhatian


Peristiwa ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan keamanan pangan, terutama makanan yang dikonsumsi secara массовal oleh anak-anak dan masyarakat.


Makanan yang disiapkan untuk siswa harus melalui proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyajian yang memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan.


Setiap dugaan gangguan kesehatan yang muncul setelah konsumsi makanan tertentu harus ditelusuri secara ilmiah agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.


Masyarakat pun diminta untuk tidak langsung menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.


Namun, di sisi lain, pemerintah juga diharapkan tidak mengabaikan kekhawatiran warga dan segera melakukan langkah investigasi.


Kejelasan mengenai penyebab gangguan kesehatan dinilai penting bukan hanya untuk menangani warga yang telah terdampak, tetapi juga untuk mencegah munculnya korban baru.


Menunggu Keterangan Resmi Pemerintah dan Hasil Pemeriksaan


Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti ratusan warga di Kecamatan Palupuh mengalami muntah, diare, pusing, dan keluhan kesehatan lainnya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang.


Belum dapat dipastikan apakah kejadian tersebut berkaitan dengan makanan tertentu, termasuk makanan Program Makan Bergizi Gratis, atau disebabkan oleh faktor lainnya.


Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi kesehatan segera memberikan penjelasan resmi berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.


Wali murid juga meminta agar keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama.

Mereka berharap pemerintah dapat bertindak cepat, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, serta menyampaikan hasil investigasi kepada masyarakat secara terbuka.


Peristiwa ini kini menjadi perhatian serius warga Palupuh. Dengan jumlah masyarakat yang dilaporkan mengalami gejala serupa mencapai lebih dari seratus orang, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah untuk mengungkap penyebab sebenarnya dan memastikan kondisi serupa tidak terus meluas.


Redaksi masih berupaya menghimpun keterangan dari Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Kesehatan, pihak puskesmas, serta instansi terkait mengenai penanganan dan penyebab pasti kejadian tersebut. (Mira S)



SUMBARNET - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah koperasi yang terbentuk maupun bangunan dan gerai yang telah selesai. 

‎Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyebut, program strategis pemerintah tersebut harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dari tingkat desa.

‎“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup, memiliki aktivitas usaha, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi desa,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

‎Pada Agustus 2026, KDMP memasuki tahap operasionalisasi dan evaluasi kinerja. 

‎Pemerintah juga telah menyiapkan penguatan SDM, termasuk pelatihan bagi calon manajer koperasi.

‎Karena itu, Kementerian Koperasi diminta memastikan tata kelola koperasi berjalan profesional dan transparan. 

‎"Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif atau sekadar memiliki gedung tanpa model bisnis jelas," jelasnya.

‎Pengurus dan manajer juga harus kompeten, memahami bisnis, serta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi.

‎Selain itu, KDKMP harus dapat terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional melalui integrasi bersama BUMN, perbankan, lembaga pembiayaan, UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal. 

‎Dengan konektivitas tersebut, menurutnya, koperasi dapat menjadi agregator produksi sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa hingga pasar nasional.

‎Hal lain juga dukungan pemerintah berupa modal dan fasilitas juga harus produktif.

‎“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi. Kita ingin melihat berapa omzet koperasi, berapa transaksi yang terjadi, berapa UMKM yang terlibat, berapa masyarakat yang memperoleh manfaat, dan berapa kontribusinya terhadap perekonomian desa," sebutnya.

‎Pandangan tersebut juga mendorong adanya indikator keberhasilan yang terukur. 

‎Evaluasi, menurut Rahmat tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang berdiri, melainkan kinerja bisnis dan manfaat ekonominya.

‎“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa, bukan sekadar pusat administrasi," katanya.

‎Keberhasilan akhirnya ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat desa yang ekonominya tumbuh karena koperasi, bukan banyaknya bangunan yang selesai. 

‎"Dengan ukuran tersebut, keberadaan koperasi dapat dinilai dari aktivitas usaha nyata, manfaat yang dirasakan warga, serta kontribusinya terhadap ekonomi desa secara berkelanjutan dan kinerja bisnisnya," harapnya. (**)

 


SUMBARNET  – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG mencatatkan kinerja positif sepanjang Semester I 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi @sig.id pada Selasa, (1/9/2026), volume penjualan perusahaan mencapai 18,28 juta ton atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, pendapatan SIG meningkat menjadi Rp17,65 triliun atau naik 13,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.


Capaian tersebut menunjukkan kemampuan SIG menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika industri semen nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.


Dalam unggahannya, SIG menjelaskan bahwa kinerja keuangan konsolidasi Semester I 2026 yang telah melalui penelaahan terbatas (limited review) menunjukkan sejumlah indikator positif. Selain membukukan pendapatan Rp17,65 triliun, SIG juga mencatat EBITDA sebesar Rp2,15 triliun dan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp228 miliar.


Adapun beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp13,85 triliun. Kinerja tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pertumbuhan bisnis perusahaan pada tahun ini.


Pertumbuhan volume penjualan SIG terutama ditopang oleh peningkatan penjualan domestik yang naik 9,7 persen secara tahunan. Kinerja itu didorong oleh segmen semen kantong yang tumbuh lebih tinggi, yakni 11,2 persen dibandingkan periode sebelumnya.


Di sisi lain, SIG tetap menjalankan strategi efisiensi secara disiplin dan konsisten. Beban pokok pendapatan terkendali pada level 11,1 persen seiring peningkatan volume penjualan serta kenaikan biaya bahan bakar dan energi. Sementara itu, beban operasional meningkat 20,7 persen yang sebagian besar dipengaruhi kenaikan biaya transportasi.


Meski menghadapi tekanan biaya, pengelolaan arus kas dan struktur permodalan yang optimal mampu menjaga ketahanan keuangan perusahaan. Hal itu tercermin dari penurunan beban keuangan bersih sebesar 34,5 persen karena berkurangnya utang berbunga.


SIG menyebutkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi transformasi bisnis yang dijalankan secara berkelanjutan. Transformasi dilakukan melalui penguatan pasar mikro, peningkatan jaringan retail sales hingga menjangkau lebih banyak toko bangunan, penguatan brand presence dan product knowledge di tingkat toko, efisiensi biaya, serta pengelolaan arus kas dan permodalan yang lebih optimal.


Strategi tersebut memberikan hasil nyata. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp228 miliar atau melonjak 471 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.


Melalui unggahan di akun Instagram resminya, SIG menyatakan bahwa capaian Semester I 2026 menjadi bukti ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri sekaligus sejalan dengan komitmen BP BUMN dan Danantara untuk mendorong transformasi BUMN yang menghasilkan nilai nyata bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.


Ke depan, SIG menegaskan akan terus melanjutkan transformasi bisnis untuk memperkuat daya saing perusahaan dan menjaga momentum pertumbuhan seiring prospek permintaan semen domestik yang dinilai semakin positif. (***)

 


SUMBARNET - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan rapat dengar pendapat dengan lembaga mitra untuk membahas evaluasi anggaran tahun berjalan serta rencana program tahun depan, Selasa (1/9/2026).


Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Zigo Rolanda, mengatakan rapat tersebut melibatkan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Transmigrasi.


Selain itu, Komisi V DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas).


"Komisi V DPR RI melaksanakan rapat kerja bersama para menteri mitra dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG serta Kepala BNPP/Basarnas di Ruang Rapat Komisi V DPR RI," kata Zigo Rolanda.


Menurut Zigo, agenda utama rapat membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran 2026. Pembahasan juga mencakup penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027.


Ia menjelaskan, pembahasan anggaran menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI. Melalui rapat tersebut, Komisi V memastikan program yang dijalankan kementerian dan lembaga mitra tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.


"Rapat ini membahas evaluasi dan penyesuaian anggaran Tahun Anggaran 2026, sekaligus pembahasan dan penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2027," ujarnya.


Zigo menegaskan, Komisi V DPR RI berkomitmen mengawal penggunaan anggaran negara agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


"Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan program dan anggaran kementerian maupun lembaga mitra Komisi V dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.


Komisi V DPR RI membidangi urusan infrastruktur, transportasi, perumahan, pembangunan kawasan permukiman, pembangunan desa, transmigrasi, kebencanaan, meteorologi, serta pencarian dan pertolongan. Hasil pembahasan anggaran tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pada tahun 2027. (***)

 


SUMBARNET - Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia.


Ucapan tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap seluruh Polisi Wanita yang selama ini telah memberikan pengabdian, dedikasi serta kontribusi nyata dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia.


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik mengatakan, keberadaan Polwan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.


Menurutnya, Polwan tidak hanya menjadi bagian pelengkap dalam institusi Kepolisian, namun telah menunjukkan kemampuan, profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dalam berbagai bidang penugasan.


“Atas nama pribadi dan keluarga besar Polres Pasaman Barat, saya mengucapkan selamat Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia. Semoga Polwan Indonesia semakin profesional, semakin presisi dan terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ujar AKBP Agung Tribawanto.


Ia menyebutkan, selama perjalanan panjang pengabdian Polwan di Indonesia, banyak prestasi dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian. 


Polwan saat ini telah mengambil peran di berbagai lini, mulai dari pelayanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hingga menduduki sejumlah jabatan strategis dalam institusi Polri.


Menurut AKBP Agung Tribawanto, momentum Hari Jadi Polwan hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi juga menjadi sarana refleksi bagi seluruh anggota Polwan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.


“Peringatan Hari Jadi Polwan ini memiliki makna penting sebagai momentum untuk mengenang sejarah perjuangan dan pengabdian para pendahulu Polwan, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi Polwan saat ini untuk terus meningkatkan kemampuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.


Kapolres berharap seluruh Polwan, khususnya yang bertugas di jajaran Polres Pasaman Barat, senantiasa mampu menjadi sosok polisi yang humanis, profesional, berintegritas dan dekat dengan masyarakat.


Selain itu, Polwan juga diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks, terutama dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi saat ini.


“Polwan harus terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas serta mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi dan teknologi. Tantangan tugas Kepolisian ke depan semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi,” ungkapnya.


AKBP Agung Tribawanto menambahkan, peran Polwan sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dengan karakter yang humanis dan kemampuan komunikasi yang baik, Polwan diharapkan dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.


Menurutnya, kehadiran Polwan juga sangat penting dalam penanganan berbagai persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan, anak-anak dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus.


“Polwan memiliki karakter dan kemampuan tersendiri dalam menjalankan tugas. Kehadiran mereka sangat membantu Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih humanis dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.


Dalam momentum Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ini, Kapolres Pasaman Barat juga menyampaikan harapannya agar seluruh personel Polwan terus menjaga nama baik institusi Polri dan mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah kehidupan masyarakat.


Ia menekankan pentingnya semangat kebersamaan, loyalitas dan soliditas dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.


“Harapan kami, Polwan Indonesia, khususnya Polwan Polres Pasaman Barat, terus menjadi perempuan-perempuan tangguh yang mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta tetap menjaga kehormatan institusi Polri,” tuturnya.


Lebih lanjut, AKBP Agung Tribawanto mengajak seluruh anggota Polwan untuk menjadikan peringatan Hari Jadi Polwan sebagai momentum memperkuat komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.


Dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat, peran Polwan diharapkan semakin besar dalam mendukung terwujudnya pelayanan Kepolisian yang Presisi.


“Semoga di usia pengabdian Polwan yang terus bertambah, seluruh Polwan Indonesia semakin maju, semakin profesional, semakin dicintai masyarakat dan senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara,” pungkas AKBP Agung Tribawanto.


Peringatan Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengingat kembali sejarah panjang keterlibatan perempuan dalam institusi Kepolisian. Sejak awal pembentukannya, Polwan telah menunjukkan peran penting dalam mendukung berbagai tugas negara dan pelayanan kepada masyarakat.


Hingga saat ini, Polwan terus berkembang dan mengambil peran strategis dalam berbagai bidang penugasan. Dengan kemampuan, dedikasi dan profesionalisme yang dimiliki, Polwan diharapkan terus menjadi bagian penting dalam mewujudkan Polri yang semakin modern, humanis dan dipercaya masyarakat.


Ucapan selamat Hari Jadi Polwan dari Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan dan penghargaan kepada seluruh Polisi Wanita yang telah mengabdikan diri demi menjaga keamanan, ketertiban serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.


Selamat Hari Jadi Polisi Wanita Republik Indonesia. Polwan Presisi, Polwan untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara. (**)



SIKAKAP, SUMBARNET – Kepolisian Sektor (Polsek) Sikakap melakukan klarifikasi terhadap informasi yang viral di media sosial mengenai dugaan upaya penculikan terhadap dua orang pelajar SMP Negeri 1 Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang dilakukan kepolisian, informasi mengenai dugaan percobaan penculikan tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.


Peristiwa yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial itu disebut terjadi di Jalan Perikanan, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, pada Selasa, 1 September 2026, sekitar pukul 16.10 WIB.


Unit Reserse Kriminal Polsek Sikakap kemudian melakukan penelusuran serta meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran informasi yang telah beredar di tengah masyarakat.


Klarifikasi dilakukan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut, termasuk dua pelajar yang sebelumnya disebut menjadi sasaran dugaan penculikan, saksi-saksi, pihak sekolah, pengawas asrama, serta pria yang disebut dalam pemberitaan.


Berawal dari Perjalanan Pulang Sekolah


Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh Polsek Sikakap, kejadian bermula ketika dua orang pelajar SMP Negeri 1 Sikakap, Rafael Tri Susanto dan Regorius Fajar, pulang dari sekolah pada Selasa sore.


Kedua pelajar tersebut berjalan melintasi Jalan Perikanan dari arah Jalan Masabuk, Sikakap, sekitar pukul 16.10 WIB.


Saat berada di kawasan Jalan Perikanan tersebut, keduanya bertemu dengan seorang pria yang belum mereka kenal sebelumnya.


Pria tersebut diketahui bernama Rudi Saputra, berusia 36 tahun, yang bekerja sebagai wiraswasta sekaligus anak buah kapal (ABK).


Dalam pertemuan singkat tersebut, Rudi Saputra diketahui memanggil kedua pelajar tersebut.


Namun, berdasarkan hasil klarifikasi kepolisian, maksud Rudi memanggil kedua anak tersebut adalah untuk menanyakan informasi mengenai kata sandi atau password jaringan WiFi di kawasan Pelabuhan Perikanan Sikakap.


Karena tidak mengenal pria tersebut, kedua pelajar tersebut merasa takut dan memilih langsung berlari meninggalkan lokasi.


Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi informasi dugaan adanya upaya penculikan terhadap pelajar yang hendak pulang sekolah.


Informasi tersebut selanjutnya menyebar luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua dan warga Kecamatan Sikakap.


Polisi Lakukan Klarifikasi


Menindaklanjuti informasi yang telah viral tersebut, Kapolsek Sikakap bersama Kanit Reskrim dan personel Polsek Sikakap langsung melakukan penelusuran terhadap lokasi kejadian.


Petugas mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di kawasan Pelabuhan Perikanan Sikakap dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang mengetahui maupun terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.


Dalam kegiatan klarifikasi tersebut, kepolisian menghadirkan sejumlah pihak, di antaranya Kapolsek Sikakap, Kanit Reskrim Polsek Sikakap, Kepala UPTD PPW III Sikakap, pengawas Asrama Pastoran Sikakap, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Sikakap, Kapten Kapal KM Novi, serta Rudi Saputra yang merupakan ABK kapal.


Selain itu, dua orang pelajar SMP Negeri 1 Sikakap yang sebelumnya dikaitkan dengan peristiwa tersebut juga turut dimintai keterangan.


Kedua pelajar tersebut adalah Rafael Tri Susanto, 12 tahun, dan Regorius Fajar, 12 tahun.


Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk Basra, seorang ASN yang tinggal di Komplek Perikanan Sikakap, serta Jimmi, seorang mahasiswa yang berdomisili di kawasan Pastoran Sikakap.


Dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap seluruh pihak, kepolisian menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya unsur maupun tindakan percobaan penculikan sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar di media sosial.


Informasi Viral Dinilai Tidak Sesuai Fakta


Unit Reskrim Polsek Sikakap menyatakan bahwa informasi mengenai dugaan percobaan penculikan terhadap dua pelajar SMP Negeri 1 Sikakap tersebut tidak sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan di lapangan.


Menurut hasil klarifikasi, peristiwa tersebut terjadi akibat kesalahpahaman antara kedua pelajar dengan Rudi Saputra.


Rudi yang tidak dikenal oleh kedua pelajar tersebut memanggil mereka untuk menanyakan password WiFi di kawasan Pelabuhan Perikanan Sikakap.


Namun karena merasa takut terhadap orang asing yang memanggil mereka, kedua pelajar tersebut memilih berlari meninggalkan lokasi.


Kejadian tersebut kemudian diduga berkembang menjadi informasi yang berbeda ketika disampaikan kepada pihak lain hingga akhirnya muncul narasi mengenai dugaan upaya penculikan.


Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.


Setiap informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya terkait keamanan anak-anak, diharapkan dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian atau instansi terkait.


Polisi Tingkatkan Patroli di Kawasan Rawan


Meski hasil klarifikasi menunjukkan tidak adanya peristiwa percobaan penculikan, Polsek Sikakap tetap meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.


Sejumlah langkah kepolisian telah dilakukan, di antaranya meningkatkan patroli di wilayah-wilayah yang dinilai rawan.


Patroli difokuskan pada sejumlah lokasi yang sering menjadi tempat aktivitas anak-anak dan pelajar, terutama kawasan sekitar sekolah pada jam masuk dan pulang sekolah, taman bermain, serta lingkungan permukiman.


Polsek Sikakap juga meningkatkan kegiatan patroli dialogis sebagai upaya membangun komunikasi dengan masyarakat.


Selain itu, peran Bhabinkamtibmas akan terus dimaksimalkan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, pemerintah desa, dusun, serta pihak sekolah.


Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.


Kepolisian berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan kejadian mencurigakan atau informasi yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.


Masyarakat Diminta Tidak Mudah Menyebarkan Informasi


Polsek Sikakap juga menekankan pentingnya masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.


Informasi yang belum diketahui secara pasti kebenarannya sebaiknya tidak langsung disebarkan karena dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan.


Terlebih informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak kejahatan terhadap anak-anak dapat dengan cepat menimbulkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat.


Untuk itu, kepolisian membuka ruang komunikasi kepada masyarakat yang ingin menyampaikan laporan maupun informasi terkait gangguan keamanan.


Setiap laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.


Kepolisian juga akan terus melakukan klarifikasi terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat agar informasi yang tidak benar tidak semakin meluas.


Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.


Kegiatan Berlangsung Aman dan Kondusif


Seluruh rangkaian kegiatan klarifikasi terkait informasi viral mengenai dugaan percobaan penculikan terhadap pelajar SMP Negeri 1 Sikakap tersebut selesai dilaksanakan sekitar pukul 12.00 WIB.


Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Kecamatan Sikakap berada dalam keadaan aman dan kondusif.


Polsek Sikakap memastikan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi yang beredar di tengah masyarakat.


Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.


Apabila terdapat kejadian yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat.


Dengan adanya klarifikasi tersebut, Polsek Sikakap berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang utuh dan tidak lagi terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.


Polsek Sikakap menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan masyarakat, khususnya keselamatan anak-anak dan pelajar, serta merespons secara cepat setiap laporan yang berkaitan dengan potensi gangguan kamtibmas di wilayah hukumnya. (Robi)

 


SUMBARNET - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat (Sumbar) menggagas Gugus Tugas Pengawasan Media Sosial untuk menghadapi maraknya konten digital yang berpotensi merusak generasi dan mengganggu tatanan sosial di Minangkabau.


Gagasan itu mendapat dukungan penuh dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy saat menerima audiensi KPID Sumbar di Mapolda Sumbar, Rabu (2/9/2026).


Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda mengatakan, gugus tugas itu dirancang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, Kominfo, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), KNPI, konten kreator, akademisi dan KPID sendiri.


"Kami tengah menyusun naskah akademik sebagai landasan pembentukan gugus tugas yang nantinya diharapkan dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar," kata Yusrin.


Menurut Yusrin, pembentukan gugus tugas tidak untuk mengambil alih kewenangan lembaga lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tugas KPID berada dalam ranah penyiaran, khususnya pengawasan isi siaran televisi dan radio di daerah.


"Tapi perkembangan media cepat, dan tentu harus kita perhatikan juga sebagai tanggungjawab bersama," katanya.


Koordinator Bidang PKSP KPID Sumbar, Nofal Wiska mengatakan, langkah tersebut diperlukan karena perkembangan media sosial telah melahirkan persoalan baru yang membutuhkan perhatian lintas lembaga.


“Kerja pokok KPID memang di televisi dan radio, tetapi tayangan media sosial juga perlu diawasi karena ini ranah publik,” ujarnya.


Menurutnya, persoalan yang muncul di media sosial antara lain siaran langsung dan konten yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan. Kemudian, pelanggaran kesusilaan dan kesopanan, penyebaran informasi bermasalah, serta konten yang dapat berdampak buruk terhadap anak dan generasi muda.


"Ini perlu kolaborasi dan dukungan lintas lembaga di Sumbar," katanya.


Senada dengan itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sumba,  Riki Chandra mengatakan,  gugus tugas tersebut akan menjadi wadah bersama untuk melakukan pemantauan, identifikasi, edukasi, koordinasi, serta meneruskan laporan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.


“Nantinya, gugus tugas ini menjadi kekuatan bersama dalam monitoring dan evaluasi konten media sosial,” katanya.


Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Radio KPID Sumbar, Oldsan Bayu Pradipta mengatakan, kolaborasi diperlukan agar penanganan persoalan media sosial berjalan sesuai fungsi masing-masing lembaga.


“KPID tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, tetapi membangun ruang kolaborasi,” ujarnya.


Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menyambut baik gagasan tersebut. Ia menegaskan perkembangan konten media sosial perlu menjadi perhatian bersama karena tidak seluruh konten yang beredar memberikan dampak positif bagi masyarakat.


“Tayangan media sosial tidak bisa dikontrol, banyak juga yang bisa merusak generasi muda,” kata Djati.


Jenderal Bintang Dua itu menyatakan Polda Sumbar siap berkolaborasi dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab di Sumbar. Kepolisian akan menjalankan fungsi sesuai kewenangannya apabila aktivitas atau konten media sosial mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.


"Kalau bisa gugus tugas ini terbentuk secepatnya tahun ini," tuturnya.


Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua KPID Sumbar Jimmy Syahputra Ginting, Koordinator Pengawasan Siaran Televisi Jonnedi, Koordinator Humas dan Antarlembaga, Yogi Afriandi, bersama Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya dan Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Okta Rahmansyah. (**)