SUMBARNET - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat kembali merealisasikan program kemanusiaan melalui bantuan bedah rumah. Kegiatan penyerahan kunci rumah hasil bedah tersebut dilaksanakan di kediaman Ibu Iche yang beralamat di Jalan Pasir Kandang No.120 A, RT 001/RW 009, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Jumat (3/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda Sumbar dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memperbaiki kualitas hunian agar lebih layak, sehat, dan aman. Melalui inisiatif ini, Polri berupaya hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Camat (Sekcam) Koto Tangah, Bapak Bambang, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Polda Sumbar dalam menjalankan kegiatan sosial ini.

"Polda Sumbar yang sering berkolaborasi dengan kecamatan Koto Tangah. Dan semoga Polri selalu sukses, sehat, jaya, dan Polri untuk masyarakat," ungkap Bapak Bambang.

Dalam pernyataannya, Ibu Iche selaku penerima manfaat, juga mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada pihak kepolisian. Ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Barat serta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat atas bantuan bedah rumah yang telah diterima oleh keluarganya.

Ibu Iche berharap program kemanusiaan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam memiliki rumah yang layak huni. (**)

  

SUMBARNET - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat kembali merealisasikan program kemanusiaan melalui bantuan bedah rumah. Kegiatan penyerahan kunci rumah hasil bedah tersebut dilaksanakan di kediaman Ibu Iche, yang beralamat di Jalan Pasir Kandang No.120 A, RT 001/RW 009, Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, pada Jumat (3/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Camat (Sekcam) Koto Tangah, Bapak Bambang, serta Ibu iche selaku penerima manfaat serta undangan lainnya. 

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda Sumbar dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memperbaiki kualitas hunian agar lebih layak, sehat, dan aman. Melalui inisiatif ini, Polri berupaya hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam pernyataannya, Ibu iche mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada pihak kepolisian. Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Sumatera Barat serta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat atas bantuan bedah rumah yang telah diterima oleh keluarganya.

Ibu Iche juga menyampaikan harapan dan doa bagi institusi kepolisian. "Semoga Polri selalu sukses, sehat, jaya, dan Polri untuk masyarakat!" ujarnya.

Ia berharap program kemanusiaan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam memiliki rumah yang layak huni. (**)

 

SUMBARNET - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sumatera Barat meresmikan rumah hasil program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.

Peresmian dilakukan langsung di kediaman warga penerima manfaat, yakni Ibu Iche Trisnawati, pada Jumat (3/7/2026). 

Suasana haru dan penuh kebahagiaan tampak menyelimuti acara seremonial tersebut, yang dihadiri oleh jajaran pejabat Polda Sumbar serta warga setempat.

Dalam sambutannya, Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq, menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat ini.

"Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di halaman rumahnya Ibu Iche Trisnawati dalam acara peresmian bedah rumah," ujar Kombes Pol Reza Chairul Akbar Sidiq.

Kombes Pol Reza juga menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat. "Ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Harapannya, rumah ini dapat memberikan kenyamanan dan menjadi berkah bagi Ibu Iche beserta keluarga," pungkasnya.

Senada dengan Dirlantas, Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa program bedah rumah ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan sosial Polri dalam menyambut hari jadi Bhayangkara ke-80.

"Program bedah rumah ini menjadi bukti nyata kepedulian Polri, khususnya Polda Sumbar, untuk hadir di tengah masyarakat dan membantu meringankan beban warga yang membutuhkan hunian yang layak dan sehat, sekaligus mempererat silaturahmi antara institusi kepolisian dengan masyarakat dalam momentum hari jadi Bhayangkara," ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kontribusi positif Polri kepada masyarakat Sumatera Barat agar terjalin sinergi yang lebih harmonis ke depannya. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu proyek yang saat ini menjadi perhatian adalah pekerjaan pelebaran jalan di kawasan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry, didampingi Kepala Bagian Pembangunan Setdako Padang bersama tim, turun langsung ke lokasi guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap progres fisik pekerjaan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berlangsung sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan lapangan juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menjaga kualitas hasil pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Malvi Hendry menegaskan bahwa pelebaran jalan di Pasie Nan Tigo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terus meningkat seiring berkembangnya kawasan Koto Tangah.

"Pelebaran jalan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan pengawasan secara langsung agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar kualitas, tepat waktu, dan memberikan hasil terbaik," ujar Malvi Hendry.

Ia menjelaskan, keberadaan jalan yang lebih lebar nantinya diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasie Nan Tigo dan sekitarnya.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkala juga bertujuan mengantisipasi berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat tanpa menghambat progres pekerjaan.

"Kami berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kepada seluruh pelaksana pekerjaan, kami mengingatkan agar tetap menjaga kualitas pekerjaan, mengutamakan keselamatan kerja, dan mempertahankan semangat bekerja keras, bergerak cepat, serta bertindak tepat demi tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan," tambahnya.

Malvi Hendry juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung proses pembangunan dengan menjaga ketertiban di sekitar lokasi pekerjaan serta bersabar terhadap potensi gangguan lalu lintas yang bersifat sementara selama proyek berlangsung.

Pemerintah Kota Padang optimistis, setelah pekerjaan pelebaran jalan selesai, akses transportasi di kawasan Pasie Nan Tigo akan semakin lancar, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Koto Tangah.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, Dinas PUPR Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik melalui pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mendukung kemajuan Kota Padang. (**)

 

SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Sawahlunto menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan penuh khidmat di Halaman Mapolres Sawahlunto, Rabu (1/7/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Sawahlunto, AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, instansi pemerintah, Bhayangkari Cabang Sawahlunto, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para tamu undangan, serta seluruh personel Polres Sawahlunto dan jajaran Polsek.

Pelaksanaan upacara berlangsung tertib, khidmat, dan penuh semangat nasionalisme sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, modern, humanis, dan terpercaya.

Kehadiran seluruh unsur Forkopimda dan berbagai elemen masyarakat menunjukkan kuatnya sinergi yang telah terbangun antara Polri dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Sawahlunto.

Sinergitas tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif guna mendukung pembangunan daerah.

Dalam amanatnya, Kapolres Sawahlunto menegaskan bahwa tema Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, "Polri untuk Masyarakat", merupakan komitmen nyata Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, mengedepankan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Oleh karena itu, setiap personel Polri dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum evaluasi dan penguatan komitmen seluruh personel Polri dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

"Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Tema Polri untuk Masyarakat mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, profesional, humanis, serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat," ujar AKBP Simon Yana Putra.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Sawahlunto.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, unsur Forkopimda, TNI, seluruh instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh masyarakat yang telah menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keberhasilan menciptakan situasi kamtibmas yang aman merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi yang baik dari seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres berharap semangat Hari Bhayangkara ke-80 dapat semakin mempererat sinergi dan komunikasi antara Polri dengan seluruh komponen masyarakat demi mewujudkan Kota Sawahlunto yang aman, nyaman, dan semakin maju.

"Harapan kami, kebersamaan yang telah terjalin selama ini terus diperkuat sehingga komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh pemangku kepentingan semakin optimal. Dengan dukungan seluruh masyarakat, Polres Sawahlunto akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi institusi yang semakin dipercaya. Mari bersama-sama membangun Kota Sawahlunto yang aman, damai, maju, dan sejahtera," tutup AKBP Simon Yana Putra.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Sawahlunto menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang modern, profesional, dan Presisi.

Dengan semangat "Polri untuk Masyarakat", Polres Sawahlunto akan terus memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen bangsa guna menciptakan keamanan yang kondusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sawahlunto. (**)

 

SUMBARNET - Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., memimpin pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan di lingkungan Polres Solok, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat Kabupaten Solok.

Kehadiran seluruh unsur tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memperkuat kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah yang aman, damai, dan kondusif.

Upacara berlangsung penuh khidmat dengan seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan secara tertib. Momentum Hari Bhayangkara ke-80 tidak hanya menjadi peringatan hari lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga menjadi refleksi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam amanatnya, Kapolres Solok menegaskan bahwa Polri harus mampu menjawab berbagai tantangan zaman melalui transformasi organisasi yang berkelanjutan.

Menurutnya, perkembangan situasi keamanan, kemajuan teknologi, serta meningkatnya harapan masyarakat menuntut Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan.

Ia menekankan bahwa setiap anggota Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang responsif, humanis, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan menjadi salah satu prioritas yang harus terus diwujudkan.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", yang mengandung makna bahwa seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui tema tersebut, Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan terbaik, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta pengabdian yang tulus demi menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., mengatakan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh personel Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi momentum bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam setiap pelaksanaan tugas. Melalui tema Polri untuk Masyarakat, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam memberikan perlindungan, pelayanan, maupun penegakan hukum yang berkeadilan. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus maju dan semakin profesional," ujar AKBP Agung Pranajaya.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Solok yang selama ini telah bersinergi bersama Polres Solok dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Sinergitas yang telah terjalin dengan baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan," ungkapnya.

AKBP Agung Pranajaya juga berharap momentum Hari Bhayangkara ke-80 semakin mempererat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Polri dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Solok yang lebih maju dan sejahtera.

"Harapan kami, semangat kebersamaan yang terbangun pada Hari Bhayangkara ini dapat terus terpelihara. Dengan komunikasi yang semakin baik, koordinasi yang semakin solid, serta kolaborasi yang semakin kuat, kita bersama-sama dapat menciptakan Kabupaten Solok yang aman, damai, maju, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Polres Solok akan terus berkomitmen menjadi Polri yang Presisi, profesional, humanis, dan selalu hadir untuk masyarakat," tutup Kapolres.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Polres Solok menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memperkuat sinergitas bersama seluruh komponen bangsa. Dengan semangat "Polri untuk Masyarakat", Polres Solok terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi mitra strategis masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Solok yang aman, harmonis, dan semakin maju di masa mendatang. (**)

 

SUMBARNET - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengajak mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP) Tahun 2026 menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, ketahanan pangan, dan penanganan bencana di Sumatera Barat.

Pesan itu disampaikan Zigo saat menjadi narasumber pada acara Pelepasan Mahasiswa KKN UNP Tahun 2026 di Auditorium Kampus UNP, Padang, Kamis (2/7/2026).

Dalam pemaparannya, Zigo menjelaskan pentingnya sinergi antara DPR RI dan mahasiswa melalui Program KKN Berdampak. Menurutnya, kebijakan yang dirancang di tingkat nasional akan memberikan hasil yang lebih optimal apabila didukung partisipasi aktif mahasiswa di tengah masyarakat.

"Kami menyampaikan materi mengenai sinergi kebijakan infrastruktur, ketahanan pangan, dan penanganan bencana melalui Program KKN Berdampak di Sumatera Barat. DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sementara mahasiswa menjadi mitra pengabdian yang langsung hadir di lapangan," ujar Zigo.

Politisi Partai Golkar itu menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di setiap nagari. Kehadiran mahasiswa di lapangan diharapkan mampu mempercepat implementasi berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga.

Pada tahun 2026, sebanyak 5.781 mahasiswa UNP akan melaksanakan KKN dengan pendampingan 216 dosen pembimbing lapangan. Mereka akan ditempatkan di 206 nagari yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk menjalankan berbagai program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.

Zigo berharap para peserta KKN mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

"Kami berharap para mahasiswa dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dengan begitu, setiap program mampu memberikan manfaat nyata, memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung upaya mitigasi bencana di Sumatera Barat," katanya.

Ia juga mendoakan pelaksanaan KKN UNP Tahun 2026 berjalan lancar dan menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam membentuk karakter generasi yang peduli, inovatif, dan siap mengabdi kepada masyarakat serta bangsa. mahasiswa KKN UNP 2026 mendukung pembangunan, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di Sumbar. (***)

 

SUMBARNET - Nama Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Andi Saputra menjadi perhatian publik setelah menjadi satu-satunya anggota majelis hakim yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Berbeda dengan empat hakim lainnya, Andi menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan karena unsur pidana yang didakwakan jaksa belum terbukti secara sah.

"Terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum," ujar Andi saat membacakan pertimbangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, Andi menyebut tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat (mens rea) dari Nadiem. Menurutnya, penandatanganan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Ia juga menilai tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya permufakatan jahat antara Nadiem dengan para terdakwa lain. Menurut Andi, percakapan di grup WhatsApp sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri hanya sebatas pembahasan rencana kebijakan dan belum dapat dianggap sebagai kesepakatan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Andi menyimpulkan dakwaan jaksa belum mampu membuktikan kesalahan Nadiem secara meyakinkan.

Di balik putusan yang menyita perhatian itu, Andi Saputra memiliki latar belakang yang berbeda dari kebanyakan hakim. Pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, 25 Januari 1982 itu baru diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2026.

Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 2006 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta pada 2017.

Sebelum mengenakan toga hakim, Andi lebih dulu berkarier di dunia jurnalistik selama hampir dua dekade. Ia pernah menjadi wartawan Koran Sindo pada 2006–2007, kemudian melanjutkan karier di Detikcom sejak 2007 hingga 2024.

Setelah mengakhiri karier sebagai jurnalis, Andi mengikuti seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Angkatan XXI yang meliputi tes psikologi, diskusi kelompok tanpa pemimpin, hingga wawancara mendalam sebelum akhirnya resmi diangkat sebagai hakim. (**)

 

SUMBARNET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam penyidikan dugaan korupsi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Nama Raja Juli mulai didalami setelah penyidik menerima informasi mengenai pertemuannya dengan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang kini telah berstatus tersangka.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan, pemanggilan terhadap siapa pun dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara.

"Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nantinya di pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan," ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (1/7/2026).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan pertemuan antara Suhardiman Amby dan Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. KPK mengungkapkan, agenda tersebut telah disampaikan oleh sejumlah pihak yang diperiksa dan kini menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk mengurai rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa pendalaman terhadap pertemuan itu bukan berarti Raja Juli Antoni telah ditetapkan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Hingga saat ini, status Menteri Kehutanan tersebut masih sebatas pihak yang berpotensi dimintai keterangan apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

Kasus yang kini diusut merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga ruang lingkup penyidikan diperluas.

Hingga Kamis (2/7/2026), KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardiles. Penyidik masih terus menelusuri aliran dana, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.

KPK menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan alat bukti. Seluruh pihak yang dinilai mengetahui fakta-fakta penting dalam perkara, termasuk pejabat negara, dapat dipanggil untuk memberikan keterangan apabila diperlukan demi mengungkap kasus secara utuh. (**)

 

SUMBARNET - Rencana audit terhadap sekitar 750 badan usaha milik negara (BUMN) yang akan dilakukan Danantara mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Namun, hasil pemeriksaan tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada pembenahan tata kelola atau pergantian pejabat semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai audit menyeluruh terhadap BUMN merupakan langkah awal yang baik untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan pelat merah. Meski demikian, ia menegaskan setiap potensi kerugian negara yang terungkap harus diproses sesuai ketentuan hukum.

"Sudah sepatutnya jika ada potensi kerugian negara dibawa ke ranah hukum. Pelakunya jangan sekadar dicopot dari jabatannya, tapi perlu diproses secara hukum. Ini langkah permulaan yang baik dalam konsolidasi dan audit BUMN," kata Herry, Rabu (1/7/2026).

Menurut Herry, apabila audit menemukan indikasi korupsi, Danantara perlu menyerahkan hasil temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Ia juga berpendapat bahwa penyelidikan tidak boleh dibatasi hanya pada direksi perusahaan. Menurutnya, KPK perlu membuka peluang memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk komisaris maupun pejabat yang membawahi BUMN pada periode terjadinya dugaan pelanggaran, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.

"Dalam melakukan penyelidikan nanti, KPK juga harus membuka peluang melakukan pemeriksaan ke atas. Baik itu kepada komisaris maupun pejabat lain seperti Menteri BUMN sebelumnya, seandainya terindikasi turut terlibat," ujarnya.

Pernyataan tersebut merujuk pada kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Menteri BUMN Erick Thohir apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana. Herry menegaskan proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan tidak tebang pilih.

Sebelumnya, Danantara mengungkapkan sekitar 750 BUMN yang dinilai tidak produktif dan membebani keuangan negara akan ditutup sekaligus diaudit. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan hasil audit yang menemukan indikasi korupsi akan diserahkan kepada KPK. Hal itu, menurutnya, telah dibahas dalam pertemuan Danantara dengan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jakarta.

Dony menegaskan penutupan perusahaan tidak akan menghapus pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengelolanya.

"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada, bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Dony.

Selain memperbaiki tata kelola, Danantara memperkirakan langkah penutupan BUMN yang tidak produktif dapat menghemat keuangan negara hingga sekitar Rp50 triliun, yang berasal dari efisiensi kerugian operasional dan pengurangan praktik transaksi berlapis (layering inter-company transaction). (**)