SUMBARNET - Hubungan antara media dan Kementerian Agama bukanlah hubungan sepihak, melainkan simbiosis mutualisme yang saling menguatkan. Media membutuhkan Kemenag sebagai sumber informasi yang kredibel, sementara Kemenag membutuhkan media sebagai jembatan komunikasi dengan publik. Jika dikelola dengan baik, hubungan ini akan memperkuat literasi keagamaan publik, moderasi beragama, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan negara.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Mustafa, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Edison, jajaran kepala bidang, dan pembimas, dalam gelaran Coffee Morning bersama belasan media relations di ruang rapat Kakanwil Kemenag Sumbar, Kamis (24/09/26).

"Hubungan media relations dan Kemenag dalam konteks saling membutuhkan dapat dipahami sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Media butuh informasi dan akses, sementara Kemenag butuh publikasi dan diseminasi informasi di tengah masyarakat," tegas Mustafa membuka pertemuan.

Kakanwil memaparkan sejumlah alasan mendasar mengapa media membutuhkan Kemenag. Selain sebagai sumber informasi otoritatif, Kemenag adalah sumber resmi untuk isu keagamaan, pendidikan agama, zakat, wakaf, serta kerukunan umat. Program prioritas, kebijakan baru, dan peristiwa keagamaan nasional hanya bisa didapat langsung dari Kemenag sebagai akses berita eksklusif.

"Pemangku kepentingan Kemenag dibutuhkan media untuk memberikan pernyataan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu keagamaan memiliki pembaca dan penonton yang besar dan loyal di Indonesia," ujarnya.

Sebaliknya, Kemenag juga  membutuhkan media. Mustafa menegaskan, Kemenag juga membutuhkan media untuk diseminasi informasi. Kebijakan dan program Kemenag perlu tersampaikan luas dan cepat kepada masyarakat. Tidak sekadar membangun citra positif, media juga membantu membentuk persepsi publik terhadap kinerja dan kredibilitas Kemenag.

"Termasuk manajemen isu dan krisis, edukasi publik, serta akuntabilitas publik. Bagaimanapun liputan media mendorong transparansi dan mendekatkan Kemenag dengan masyarakat," jelasnya.

Dalam membangun kemitraan ini, Kakanwil menekankan lima prinsip yang harus dijaga. Pertama, timbal balik (reciprocity), di mana kedua pihak memberi dan menerima manfaat. Kedua, transparansi, informasi yang diberikan harus akurat dan tidak menyesatkan. Ketiga, independensi media, media tetap kritis dan tidak menjadi alat propaganda.

"Keempat, profesionalisme, hubungan dibangun atas dasar kerja sama kelembagaan, bukan kepentingan pribadi. Kelima, etika komunikasi Dan memahami SOP masing masing, yang dikedepankan demi menjaga kode etik jurnalistik dan kode etik ASN," paparnya.

Kakanwil menyebut masukan dari media relations menjadi konsumsi dan jembatan untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, khususnya dalam mengafirmasi edukasi publik terkait program prioritas Kemenag, capaian prestasi, serta inovasi. Pertemuan perdana ini akan berlanjut, dengan teknis selanjutnya akan didiskusikan melalui pimpinan dan Tim Humas.

"Jubir kita di Kanwil Humas adalah Ketua Tim Humas. Sesuai SOP, informasi dan koordinasi melalui satu pintu," tegasnya.

Sesuai arahan Kemenag pusat, Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan Kemenag RI harus memahami pentingnya menyampaikan capaian kinerja dan program prioritas Kemenag di tengah masyarakat, khususnya capaian kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam momen tersebut, Kakanwil memaparkan struktur organisasi Kanwil Kemenag Sumbar. Kemenag selain menjalankan fungsi pendidikan juga menjalankan tugas pada fungsi keagamaan. Tercatat total 1.254 madrasah di Sumbar, dengan rincian RA (Raudatul Athfal) 440, MIN 165, MTs 425, dan MA (Madrasah Aliyah) 224, tersebar di 174 kecamatan seluruh Sumatera Barat.

Lebih jauh, Kakanwil membeberkan capaian serta kinerja berdampak Kemenag melalui ekspos capaian Asta Protas, prestasi, dan inovasi. Selain mengerjakan rutinitas, Kanwil Kemenag Sumbar menggulirkan sejumlah program inovatif.

Program Berani (Bedah Rumah Bina Penghuni) melalui Bidang Penaiszawa, serta Program Karena (Kamis Rezeki Nyata Antar Sesama) yang sudah terlaksana 28 kali Kamis dengan bantuan disalurkan kepada 114 keluarga penerima paket. Sedikitnya Rp23.076.440 telah didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ini sudah rutin dilakukan, dan ini dilakukan lintas agama. Seluruh ASN Kanwil Kemenag Sumbar kepada masyarakat," ujarnya.

Ada pula Program Catin Nampak (Nampak Berdampak) dan Geber MAS (Gerakan Bersih-Bersih Masjid) yang dimotori Bidang Urais. Bidang Pendidikan Madrasah menggulirkan transformasi digital Roblox STEM bagi guru dan siswa MA bekerja sama dengan Ruang Guru, program ngaji kurikulum, program satu pengawas minimal satu madrasah piloting KBC (Kurikulum Berbasis Cinta), serta rehabilitasi pasca bencana di madrasah dan ponpes sebanyak 45 lembaga.

Bidang Papkis dengan program LPQ Bersinar dan pesantren ramah anak, transformasi PKPPS menjadi SPS. Bimas Hindu dengan program Utsawa Dharma Gita untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami, menghafal, dan melantunkan Dharma Gita dengan baik dan benar. Tak ketinggalan Bimas Buddha dengan program Karma Bhakti membersihkan area Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara.

Di akhir arahan, Kakanwil membeberkan sejumlah prestasi penghargaan di Kemenag Sumbar. Enam penghargaan bagi guru di kompetisi internasional, 36 tingkat nasional, dan 84 untuk provinsi. Prestasi siswa madrasah Sumbar tahun 2026 tercatat 122 total juara 1, 89 juara 2, dan 80 tropi juara 3 dalam even nasional dan internasional. Termasuk 38 santri yang berlaga di tingkat internasional, 19 santri berhasil membawa gelar juara 1 hingga harapan 3.

Untuk data masjid dan mushala yang menerima bantuan pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pasca bencana 2025 tercatat 13 masjid dan 16 mushala. Demikian pula untuk KUA terdampak bencana banjir ada 3 di Sumbar, 2 KUA Kabupaten Pesisir Selatan dan 1 KUA Ulakan Tapakis Padang Pariaman.

Ia mengharapkan pertemuan ini akan diberkahi Allah dan menjadi amal ibadah bagi semua pihak, serta berlanjut ke depannya.

Kabid Urais Yosef Chairul menambahkan, terkait program di Bidang Urais, menyinggung soal program nikah massal tahun 2025 sebanyak 11 pasang dan tahun 2026 sebanyak 21 pasang yang digelar di Masjid Nurul Iman. Saat ini terdapat 68 jenis layanan di KUA yang penting untuk disosialisasikan.

"Tahun ini juga digulirkan program Gas Nikah, artinya Gerakan Sadar Pencatatan Nikah, kerja sama dengan Komisi VIII DPR RI. Untuk Sumbar tahun ini dilaksanakan di Pesisir Selatan, Padang, dan Kota Sawahlunto. Ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara Kabid Penmad Tan Gusli menyebut murid akan dilatih dengan Roblox dan pelatihan AI. Ini dalam bentuk menyikapi era kekinian. Dengan digitalisasi, program ini gratis dan dibiayai sepenuhnya oleh Ruang Guru. Selain itu, webinar transformasi asesmen pendidikan nasional 2026 dan Program Prioritas Presiden melalui PHTC untuk 35 lembaga di Sumbar. (AdF/Vera)

 

Padang - Menyambut baik inisiatif KPK RI dalam Kegiatan Safari Keagamaan Anti Korupsi, Plt Kakanwil Kemenag Sumbar Edison menyatakan kesiapan jajarannya untuk memimpin gerakan anti korupsi ini di daerah. Hal ini dinyatakannya dalam kegiatanSafari Keagamaan Anti Korupsi yang digelar KPK RI dilingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Rabu (04/11/25) di Aula AB II. 

Melalui lebih kurang 1225 penyuluh agama dari berbagai keyakinan yang tersebar di seluruh Sumbar, Kemenag akan menggalakkan sosialisasi anti-korupsi hingga ke KUA, madrasah, dan pondok pesantren dan masyarakat.

"Kita harus membangun integritas bukan hanya di depan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Korupsi adalah musuh bersama," seru Edison.

"Kami akan mulai dari diri kami sendiri sebagai pejabat, lalu turun ke seluruh jajaran. Kami memiliki 1.225 penyuluh agama yang akan menjadi agen pencerah untuk menyampaikan bagaimana korupsi dipandang mata agama," ujar Edison lagi dihadapan Plh Direktur Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto dan jajaran pejabat eselon III dan IV Kemenag Sumbar. 

Ia mengungkapkan, momentum seperti khutbah Idul Adha dan Hari Anti-Korupsi Sedunia akan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan secara masif.

"Masyarakat Sumbar akan kita cerdaskan bersama. bahwa agama mana pun melarang korupsi dalam kondisi apa pun," tegasnya.

Mantan Kabid Urais ini juga menekankan komitmen untuk memulai dari internal Kemenag hingga eksternal.

"Kehadiran seluruh pejabat hingga Kepala Madrasah dan KUA hari ini, baik offline maupun online, adalah sinyal kuat bahwa kita serius. Kita akan bangun integritas dari dalam, sebelum menularkannya ke masyarakat luas."tuturnya.

Dengan kolaborasi strategis antara KPK dan Kemenag ini, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya mengandalkan penindakan, tetapi dibangun dari fondasi yang paling hakiki, spiritualitas dan hati nurani yang bersih.

Edison yang juga menjabat sebagai Kabag TU ini dalam sambutannya menekankan bahwa masyarakat Minangkabau telah memiliki filosofi hidup yang kuat.

Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sepatutnya ABS-SBK dijadikan sebagai landasan integritas.

"Adat yang sabana adat dasarnya adalah agama. Maka, upaya pemberantasan korupsi ini didukung penuh oleh Kanwil Kemenag Sumbar. Ini bukan awal, tapi rangkaian panjang yang sudah dimulai," ujar Edison.

Sebagai bukti komitmen Kanwil Kemenag Sumbar, Edison menjelaskan bahwa Kanwil Kemenag Sumbar telah memulai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menuju sertifikasi ISO 37001:2016. "Kami masih pada tahap penyiapan sistem, namun bertekad kuat untuk mencapai target tersebut," tegasnya.

Edison menegaskan peran strategis Kemenag sebagai suluh atau penerang dalam pencegahan korupsi.

"Nilai-nilai kejujuran, amanah, kesederhanaan, dan tanggung jawab yang diajarkan semua agama adalah pondasi utama. Semua tokoh agama harus mampu memberikan contoh dan teladan."

Ia mengajak seluruh jajaran untuk memulai dari diri sendiri dan keluarga. "Jika sudah rusak, bukan hanya pribadi yang malu, keluarga besar, istri, dan anak juga ikut menanggung dampak buruknya."

Acara dihadiri juga Rommy Iman Sulaeman Analis Ahli Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi dan rombongan, jajaran Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, dan para Penyuluh Agama ini ditutup dengan tekad bersama untuk membangun Sumbar yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi, dengan mengedepankan pendekatan hati dan kebersamaan. (AdF)

Padang, Humas – Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Adib Abdushomad, memberikan apresiasi tinggi terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Silaturahmi Daerah (Silatda) Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (16/09/25).

Dalam kesempatan tersebut, Adib juga mensosialisasikan dua program utama PKUB Pusat Harmoni Award dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) “Si Rukun”.

Adib mengumumkan bahwa Sekretariat Jenderal Kemenag akan segera menggelar Kick Off Meeting untuk memulai penilaian Harmoni Award untuk FKUB Proaktif. Penghargaan ini akan diberikan kepada FKUB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai paling agresif dan praktis dalam membina kerukunan.

“Penilaian akan berlangsung pada Oktober-November, dengan penganugerahan pada awal Desember. Untuk itu, kami harap partisipasi aktif dari Plt. Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua FKUB, dan seluruh jajaran,” jelas Adib. 

Ia menekankan bahwa instrumen penilaian akan sangat memperhatikan bukti nyata (evidence) dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Menyikapi dua daerah di Sumbar yang belum membentuk FKUB, Adib menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan pendekatan top-down.

 “Pendekatannya bukan feel best approach, tetapi love is a proudly. Silakan jika sudah ada chemistry yang baik dan dirasa perlu, maka dibentuk. Jangan dipaksa, yang penting kita sudah memfasilitasi,” ujarnya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan kepada inisiatif masyarakat (bottom-up).

Program lain yang menjadi sorotan adalah peluncuran E-Warning System (EWS) “Si Rukun”, sebuah aplikasi deteksi dini untuk konflik berdimensi sosial keagamaan. Sistem ini dirancang untuk memantau dinamika kerukunan secara real-time.

“Lebih baik memelihara kerukunan sebelum konflik terjadi daripada menyesal setelahnya. Damai adalah pondasi, sebuah investasi,” tegas Adib.

Aplikasi yang telah diujicobakan di Jawa Barat dan Makassar ini rencananya akan diluncurkan pada 29 September 2025. Nantinya, para penyuluh agama dari semua direktorat jenderal di Kemenag akan diberikan akun untuk melaporkan kondisi kerukunan di lapangan, menjadikan mereka garda terdepan dalam deteksi dini.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Adib Abdushomad, memaparkan tujuan dan manfaat mendalam dari penerapan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini "Si Rukun" yang akan segera diimplementasikan. 

Adib menjelaskan bahwa EWS "Si Rukun" dirancang dengan beberapa tujuan strategis sslain mendeteksi secara dini, juga untuk memastikan Respons Cepat. Dengan Membangun mekanisme untuk validasi laporan, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian secara cepat dan tepat untuk mencegah eskalasi.

Termasuk juga memperkuat peran aktor lokal dalam mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Urusan Agama (KUA), dan relawan kerukunan sebagai garda terdepan dalam deteksi dan pencegahan konflik.

"Intinya, kami ingin membangun ekosistem sistem peringatan dini yang benar-benar menyentuh hingga ke akar rumput," jelas Adib.

Adib membeberkan target output yang ingin dicapai dari sistem ini. Selain terbentuknya ekosistem EWS yang solid hingga tingkat grassroots, Produksi peta kerawanan konflik yang diperbarui setiap triwulan, juga terimplementasinya respon cepat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan yang jelas.

Untuk mewujudkannya, Adib menyebutkan setidaknya diperlukan empat pilar dukungan.

Pertama, Regulasi adalah Payung hukum yang kuat dari pemerintah daerah. Kedua SDM seperti pelatihan bagi operator, relawan, dan mediator lokal. Ketiga, anggaran, baik Penganggaran untuk penguatan aplikasi, dashboard, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) lapangan. Keempat, Sinergi yaitu Kolaborasi yang erat antara Kemenag, FKUB, Kesbangpol, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat

Lebih lanjut, Adib menekankan manfaat besar yang diharapkan dari EWS "Si Rukun sebagai Preventif, dimana untuk mencegah konflik sedini mungkin dan mencegah potensi eskalasi. Penguatan yaitu: memperkuat fondasi kerukunan hidup bermasyarakat secara luas. Data yang Valid Menyediakan data yang akurat dan real-time untuk mendukung perumusan kebijakan kerukunan yang tepat sasaran oleh Kementerian Agama RI.

"Pada akhirnya, EWS ini bukan sekadar aplikasi teknologi, tetapi sebuah ikhtiar sistematis untuk menjaga kerukunan sebagai investasi bangsa yang tak ternilai. Dengan pencegahan dini, kita semua bisa berkontribusi menciptakan kedamaian yang berkelanjutan," pungkas Adib. 

Adib juga menyoroti tantangan kerukunan di era digital. Menurutnya, tsunami informasi dan maraknya konten provokatif di media sosial merupakan ancaman serius.

“Digital literasi sangat penting diberikan kepada generasi muda agar mereka bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan berita tanpa disaring,” imbaunya. Ia menambahkan, kecepatan penyebaran ujaran kebencian (hate speech) seringkali lebih cepat daripada upaya menciptakan kedamaian, sehingga peran EWS menjadi krusial.

Adib menutup dengan menekankan pentingnya sinergi semua pihak Kemenag, FKUB, Kesbangpol, tokoh masyarakat, dan pemda. Ia berharap Sumbar dapat menjadi contoh daerah yang rukun dan damai.

“Kalau Harmoni Award bisa didapatkan di daerah tertentu, berarti adem ayem rukun. Mari bersama-sama menciptakan Sumatera Barat yang rukun dan damai. Let’s be contributive!” ajaknya mengakhiri. 

Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat Duski Samad menegaskan bahwa kerukunan umat beragama harus menjadi agenda strategis dan prioritas semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, hingga masyarakat yang diwakili ormas dan tokoh agama.

“Kebutuhan masyarakat terhadap kerukunan tidak bisa ditawar. Pertemuan ini hadir karena kesadaran, bukan karena paksaan,” ujar Duski. Ia mengungkapkan komitmennya untuk mendiskusikan isu strategis ini secara serius dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Plt Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar.

Duski mengharapkan adanya kesadaran kolektif dari semua pihak. “Teori mengatakan, semakin heterogen suatu masyarakat, justru semakin diperlukan wadah perjumpaan. Pentingnya ruang perjumpaan dan kebersamaan ini juga menjadi pernyataan utama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama,” jelasnya, menekankan bahwa kehadiran forum ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan individu, dan harus mengalir hingga ke level kabupaten/kota.

Duski Samad memberikan peringatan keras agar komitmen terhadap kerukunan tidak sampai “bangkrut”. “Jangan sampai kita distigma oleh media, atau dicurigai memiliki kepentingan tertentu. Investasi kita di bidang kerukunan jangan sampai bangkrut. Itu tagline-nya,” tegasnya.

Ia lantas membantah keras segala stigma negatif tentang kerukunan di Sumbar. “Tidak ada bukti historis, tidak ada bukti empiris, dan tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan Sumatera Barat itu tidak rukun. Di mana pun komunitas Minang berada, mereka selalu mampu beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ini adalah investasi sejarah, investasi budaya, dan investasi kearifan lokal masyarakat Minangkabau,” papar Duski.

Duski menekankan bahwa peran serta dan kesadaran para pimpinan daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kerukunan. Menurutnya, pertemuan seperti Silatda ini bukan sekadar acara teknis-akademis, tetapi harus mampu menggugah semua pihak untuk mencari solusi bersama.

“Kerukunan itu lahir dari rangkulan, dari salaman, dari pertemuan, dan dari dialog. Minimal dengan adanya ruang dialog ini, kita bisa mendengar dan mengumpulkan aspirasi untuk kemudian merekomendasikannya kepada pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi FKUB,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan tiga poin kunci kerukunan harus menjadi agenda serius semua stakeholder, kerukunan adalah investasi berharga, dan FKUB diharapkan dapat efektif menjadi penjaga harmoni tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Hadir Wakil Walikota Padang H Maigus Nasir, Sekretaris FKUB, jajaran KakanKemenag Kabupaten dan Kota, Pembimas, tokoh lintas agama, FKUB Kabupaten dan Kota dan lembaga Keagamaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. (AdF/Vera)

SUMBARNET - Kakanwil Kemenag Sumbar H Mahyudin menerima audiensi dari PGI Wilayah Sumatera Barat di ruang kerjanya, Senin (24/03/25).

Dalam audiensi itu, Mahyudin mengimbau kerjasama dari Pendeta-Pendeta Kristen se-Sumatera Barat untuk turut mensukseskan program Asta Protas Kemenag.

“Menjaga masyarakat Sumatera Barat yang damai, harmonis, aman, adalah PR bersama antara Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan masyarakat. Semua elemen harus saling bahu-membahu dan saling mendukung,” tuturnya.

Untuk itu Kakanwil mengajak jajarannya di lingkungan Kemenag Sumbar mengawal delapan program prioritas 2025 - 2029 atau Asta Protas yang bertajuk 'Kemenag Berdampak'. 

"Program ini menjadi landasan utama Kemenag dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo, salah satu fokus kita adalah penguatan kerukunan umat beragama.” Jelas Mahyudin.

Kakanwil menegaskan, kerukunan adalah kewajiban jajaran Kemenag untuk terus mengawal, agar Indonesia ini tetap rukun, damai, yang dilandasi saling mencintai antar sesama. 

Menurutnya pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi dan membangun sinergi dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan dan pendidikan di Sumatera Barat.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PGI Wilayah Sumatera Barat  Pdt. D. Marpaung, S.Th menyatakan dukungannya terhadap Asta Protas Kemenag dan berharap seluruh elemen dapat melaksanakannya dengan baik. 

Ketua umum PGI juga mengungkapkan rasa syukur atas kerukunan umat beragama yang sangat baik di Sumatera Barat sejauh ini sudah terlihat.

Pihaknya menyampaikan Terima kasih disampaikan kepada Pak Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat atas kesediaannya menerima PGI Wilayah Sumatera Barat hari ini. Hal itu sebagai follow up dari pertemuan bersama FKUB Sumbar baru baru ini di Hotel Rangkayo Basa.

Menurutnya yang disampaikan Kakanwil dalam Asta Protas Kemenag sangat luar biasa. Dari delapan program prioritas yang dicetuskan Kemenag pada poin nomor satu tentang kerukunan.

“Itu yang sangat menarik bagi kami dan itu yang kami coba untuk memperdalam dalam pertemuan ini dengan Kakanwil untuk mengimplementasikan kerukunan ditengah masyarakat Sumbar. Kakanwil sangat welcome dan kami merasakan silaturahmi ini,” ujarnya.

Mewakili PGI, Ia berharap program Asta Protas pemerintah melalui Kemenag ini bisa berjalan dengan baik, khususnya terkait kerukunan. Selain itu ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Sumbar untuk saling menjaga dan meningkatkan toleransi satu sama lain. 

“Dengan sama sama menjaga dan terus bergandengan tangan nama Sumatera Barat semakin diakui sebagai daerah yang penuh toleransi dan saling menghargai,” harapnya.

Hadir bersama rombongan tersebut Pdt. D. Marpaung, S.Th (Ketua Umum), St. M. Siringoringo, S.Pd.K (Sekretaris Umum), Pdt. Titus Wadu, S.Th (Majelis Pertimbanga, Pdt. Agusman Zega, S.Th (Ketua I), Pdt. Erich EA, S.Th (Sekretaris I), Pdt. Amos Rabetuka, S.Th (Sekretaris II). (vera)

 

SUMBARNET - Adanya Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) merupakan salah satu inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat pada Bidang Haji. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI, H. Hilman Latief saat meresmikan gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Senin (26/12).

"PLHUT ini merupakan perpanjangan tangan antara lembaga pengelola haji dengan Masyarakat sehingga segala pelayanan Haji tertata menjadi satu pintu," ujarnya. 

"Karakteristik dari PLHUT adalah tidak bisa direnovasi dan harus dimulai dari nol," tambahnya. 

"Dan ini adalah PLHUT yang pertama kali diresmikan di tahun ini dipenghujung tahun dengan anggaran 2,6 Milyar," ujarnya lagi. 

Dirjen PHU Kemenag RI ini juga menyampaikan bahwa informasi dari pihak saudi jika tidak ada varian baru covid, InsyaAllah tahun 1444H pemberangkatan Jamaah Haji akan menggunakan kuota maksimal yaitu 221 ribu Jamaah. 

"Dan semoga kebijakan pembatasan usia 65 tahun untuk pemberangkatan haji tahun mendatang dengan kuota normal ditiadakan," ujar H. Ilman Latif nemberi secercah harapan. 

Terkait pembiayaan haji, Dirjen PHU juga menyampaikan, kita akan merumuskan bagaimana biaya haji yang profesional sehingga tidak memberatkan Jamaah dan tidak membebani pemerintah juga.

"Semoga dengan adanya pembangunan pembangunan PLHUT di Kabupaten Kota berbagai Provinsi bisa memberikan kemudahan dan pelayanan yang maksimal serta memuaskan kepada Jamaah Haji khususnya dan Masyarakat pada umumnya," usainya. 

Hadir dalam peresmian tersebut Kabag Perencanaan Haji dan Humas Kemenag RI, Alam Agoga, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi, Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Suhatri Bur, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumbar, H. Ramza Husmen, Kakan Kemenag Kabupaten Kota dan unsur forkopimda terkait dari Kab. Padang Pariaman. 

Peresmian PLHUT ini ditandai dengan Penandatanganan prasasti dan pengguntingan Pita oleh Dirjen PHU Kemenag RI, H. Hilman Latief. 

Kegiatan peresmian ditutup dengan acara makan bersama seluruh undangan. (AdF/DW)