Tampilkan postingan dengan label MK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MK. Tampilkan semua postingan


Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Putusan ini menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dijerat sanksi pidana maupun perdata atas karya jurnalistik yang dijalankan secara sah dan profesional.


Ketua MK Suhartoyo menyatakan, frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.


Pasal tersebut harus dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari prinsip restorative justice.


“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” kata Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1).


Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan, Pasal 8 UU Pers merupakan norma esensial yang mencerminkan komitmen negara hukum demokratis dalam menjamin kebebasan pers sebagai pilar utama kedaulatan rakyat. Menurutnya, perlindungan hukum bagi wartawan tidak boleh dimaknai secara sempit atau sekadar administratif.


“Produk jurnalistik adalah bagian dari implementasi hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan menyatakan pendapat serta hak memperoleh dan menyebarluaskan informasi kepada publik,” tegas Guntur.


Ia menegaskan, perlindungan hukum harus melekat pada seluruh tahapan kerja jurnalistik, mulai dari pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan serta verifikasi informasi, hingga penyajian dan penyebarluasan berita kepada masyarakat.


Sepanjang seluruh proses tersebut dilakukan secara sah, profesional, dan sesuai kode etik jurnalistik, wartawan tidak boleh dengan mudah diposisikan sebagai subjek hukum yang langsung dikenai sanksi pidana atau perdata.


“Pasal 8 UU Pers berfungsi sebagai norma pengaman agar profesi wartawan tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam (strategic lawsuit against public participation), maupun tindakan kekerasan dan intimidasi,” ujarnya.


Guntur juga menekankan, sengketa pers yang bersumber dari karya jurnalistik harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dengan melibatkan Dewan Pers. Sanksi pidana dan perdata hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional apabila mekanisme tersebut tidak atau belum dijalankan.


Menurut MK, Pasal 8 UU Pers selama ini bersifat deklaratif dan belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang konkret bagi wartawan. Tanpa pemaknaan konstitusional, norma tersebut berpotensi membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers.


Meski demikian, putusan ini tidak diambil secara bulat. Tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan tersebut. (jp)

 


SUMBARNET - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari Sumatera Barat, Selasa (4/2/2025). Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban, mengungkapkan bahwa terdapat enam perkara yang telah diputuskan hari ini.


Hasil putusan MK untuk enam daerah di Sumbar, 


Kota Sawahlunto (Perkara 50/PHPU.WAKO-XXIII/2025) – Putusan: Permohonan pemohon dikabulkan untuk ditarik kembali.


Kota Padang Panjang (Perkara 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025) – Putusan: Permohonan pemohon tidak dapat diterima.


Kota Solok (Perkara 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025) – Putusan: Permohonan dinyatakan gugur.


Kota Payakumbuh (Perkara 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025) – Putusan: Permohonan pemohon tidak dapat diterima.


Kabupaten Solok Selatan (Perkara 112/PHPU.BUP-XXIII/2025) – Putusan: Permohonan pemohon tidak dapat diterima.


Kabupaten Pasaman (Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025) – Putusan: Dilanjutkan ke sidang pemeriksaan (pembuktian).


Selain enam perkara yang telah diputuskan, MK masih melanjutkan persidangan hingga malam hari untuk tiga perkara lainnya, yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat dan Limapuluh Kota .


Ory Sativa Syakban menegaskan bagi lima daerah yang perkaranya telah diputuskan MK dengan amar putusan berupa penarikan kembali permohonan, permohonan tidak dapat diterima, atau permohonan dinyatakan gugur, maka KPU kabupaten/kota terkait harus segera menetapkan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di masing-masing daerah.


Sementara untuk KPU Pasaman harus bersiap menghadapi sidang pemeriksaan dan pembuktian. Sesuai dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota, sidang lanjutan akan dilaksanakan mulai 7 Februari 2025.


Dengan demikian, tahapan sengketa Pilkada di Sumatera Barat masih terus berlanjut, khususnya bagi daerah yang masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi.(***)



SUMBARNET - Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dipimpin Ketua Suhartoyo SH.MH tentang Perkara Perselisihan suara Pilkada Solok Selatan (Solsel) dibacakan Selasa 4/5-2025 di Jakarta.


Pada sidang sebelum ini, Kuasa Hukum Paslon pemenang Pilkada Solok Selatan Khairunas - Yulian Efi, Dr Suharizal, SH.MH secara meyakinkan dengan bukti kuat telah membantah seluruh dalil pemohon. Termasuk soal ijazah SMA dari H Khairunas 


Hari ini pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara eksplisit kata Suharizal usai sidang , majelis MK RI menerima dalil-dalil bantahan yang disampaikan Suharizal selaku kuasa hukum Khairunas. 


Dan putusan dismissal perkara Pilkada Solsel adalah menolak atau belum menerima permohonan pemohon PHPU Solsel.


"Allhamdulillah, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dalil-dalil bantahan kami pada sidang sebelumnya, Paslon peraih suara rakyat terbanyak di Pilkada Solok Selatan H Khairunas - Yulian Efi sah secara elektoral 27 November dan sah secara legal Mahkamah menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode kedua 2025-2030,"ujar Suharizal kepada wartawan Padang malam ini. (***)



SUMBARNET - Sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) 2024  Kota Padang masuk agenda sidang mendengarkan jawaban. Termohon KPU Kota Padang, mendengar keterangan pihak terkait pasangan calon (paslon) Fadli-Maigus dan mendengarkan keterangan bawaslu kota Padang. 


"Termohon membantah seluruh dalil pemohon Hendri Septa - Hidayat yang menyebut telah terjadi pelanggaran dalam pilkada kota Padang yang melanggar asas jurdil diseluruh kecamatan di kota Padang," ujar Kuasa Termohon KPU Kota Padang Zulnaidi & Fauzan Azim di MK pada Rabu 22 Januari 2024.



Zulnaidi menjelaskan, tuduhan paslon petahana tersebut sebagai dalil berbasis opini tanpa dasar fakta yang konkrit.


"Dalil pemohon bahkan dibangun atas imajinasi yang tak terhubung dengan peristiwa pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan dan tidak relevan dengan regulasi yang ada alias dugaan pelanggaran yang disampaikan bukanlah ranah sengketa hasil dimahkamah konstitusi melainkan ranah bawaslu, ranah pidana pilkada dan ranah kode etik penyelenggara negara - jika benar peristiwa itu ada, " ujar Zulnaidi



Lebih lanjut, ia mengatakan Kalau benar ada keterlibatan Ketua RT/RW dalam tim pemenangan paslon Fadli-Maigus tentu seharusnya paslon Hendri Septa-Hidayat melaporkan ke Bawaslu untuk diproses.


Tuduhan keterlibatan Ketua RW/RW dari pemohon bukan hanya dibantah Termohon namun juga terbantahkan oleh keterangan bawaslu bahkan pihak terkait paslon fadli-maigus lebih gamblang lagi menjelaskan bahwa memang ada konsolidasi di sebuah hotel di kota Padang namun jauh lebih sedikit dari yang dituduhkan dan bukan dalam masa kampanye. 


Zulnaidi menambahkan bahwa pemohon sebenarnya tidak punya legal standing untuk mengajukan sengketa karena syarat untuk bisa mengajukan sengketa hasil pilkada adalah selisih suara pemohon dengan peraih suara tertinggi maksimal 1persen  sedangkan selisih pemohon dengan paslon Fadli-Maigus 27 persen lebih. 


Termasuk soal ketiadaan peristiwa pelanggaran yang signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara, menjadi faktor yang meyakinkan Termohon bahwa perkara ini akan terhenti ditahap putusan sela yang kemungkinan diputus Mahkamah Konstistusi awal Februari tahun ini. 


Upaya Termohon mempersoalkan LHKPN dan LPPDK (Laporan Dana Kampanye) menurut lawyer dari Pariaman yang biasa dipanggil nama Edi ini, merupakan bentuk ketidakcermatan pemohon mempersoalkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan perolehan suara. Terkait LPPDK pemohon, malahan Termohon menemukan fakta bahwa hasil audit LPPDK Termohon berstatus Tidak Patuh alias tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. 


"Terkait tuduhan mobilisasi massa, ASN dan RT/RW, Zulnaidi menyebutkan bahwa Termohon mencoba membangun logika sungsang karena lazimnya dalam kontestasi pilkada, Petahanalah yang berkemungkinan dan punya potensi untuk melakukan itu. Petahanalah yang punya "Relasi Kuasa" dengan ASN, Camat, Lurah dan RT/RW karena itu."Petahanalah yang logis akan menggunakan kuasanya untuk mobilisasi bahkan sebaliknya jika dilakukan oleh selain petahana, maka ASB sd RT/RW pasti akan melapor ke Walikota!?" pungkas Zulnaidi. (***)