SUMBARNET – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menilai keterbukaan informasi dalam situasi bencana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat. Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang membayangi Sumatera Barat, keterbukaan informasi tidak sekadar berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga keselamatan jiwa masyarakat.
KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data secara real time, terutama menyangkut peta wilayah rawan bencana, alokasi dana darurat, hingga skema distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Informasi yang terbuka dan akurat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur informasi maupun disinformasi ketika kondisi krisis terjadi.
Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, kepada RRI kemarin mengatakan, kepanikan massa sering kali tidak hanya dipicu oleh bencana itu sendiri, tetapi juga akibat minimnya informasi terpercaya yang dapat diakses masyarakat secara cepat.
“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” ujarnya.
Menurut Mona Sisca, informasi mengenai mitigasi dan pendistribusian bantuan badan publik harus dipastikan sampai dan dapat diakses masyarakat secara cepat, jelas juga mudah dipahami.
Ia mengingatkan tidak transparannya alokasi dana darurat maupun alur pendistribusian bantuan justru dapat memicu munculnya rumor dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Publik harus memahami bahwa membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.
Mona Sisca menambahkan, keterbukaan data secara real time mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik juga harus disajikan secara inklusif hingga ke tingkat nagari.
Dengan tersedianya informasi yang akurat sampai ke tingkat masyarakat paling bawah, warga di daerah rawan bencana dapat membangun kesiapsiagaan secara mandiri. Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawal akuntabilitas penyaluran bantuan di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Mona Sisca mengimbau seluruh instansi atau badan publik di daerah agar tidak menutup-nutupi realisasi anggaran bencana maupun alur distribusi bantuan kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam kondisi darurat, data resmi yang presisi merupakan instrumen penting untuk menangkal disinformasi. Informasi resmi yang cepat, akurat dan mudah diakses akan membantu membendung arus hoaks serta narasi menyesatkan yang berpotensi berkembang di media sosial.
“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” ujarnya. (*)
