PASAMAN BARAT — Polres Pasaman Barat bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumatera Barat melakukan ekshumasi terhadap jenazah Rasya Arfabian Shaarim, bayi berusia delapan bulan yang meninggal dunia pada 22 September 2026.

Ekshumasi dilaksanakan pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 09.00 hingga 12.30 WIB. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan laporan dugaan malapraktik dan kelalaian medis yang dilaporkan keluarga korban terkait penanganan medis di Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat.

Kegiatan ekshumasi dihadiri kuasa hukum keluarga korban, Ahmad Romi, Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, Kaur Identifikasi/Inafis Polres Pasaman Barat Aiptu Roni, serta Kepala Subbagian Kedokteran Polda Sumatera Barat dr. Eka Purnama Sari.

Ekshumasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/243/IX/2026/SPKT/POLRES PASAMAN BARAT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 28 September 2026.

Keluarga Pertanyakan Tindakan Medis

Kuasa hukum keluarga korban, Ahmad Romi, mengatakan perkara tersebut bermula ketika Rasya mengalami sakit perut disertai muntah-muntah. Pada 1 September 2026, korban dibawa ke IGD RSI Ibnu Sina Simpang Empat untuk mendapatkan penanganan medis.

Menurut Ahmad Romi, keluarga mempertanyakan tindakan medis yang dilakukan terhadap korban. Salah satu hal yang menjadi perhatian keluarga adalah dugaan adanya tindakan pemotongan usus yang dinilai tidak dijelaskan secara terang sebelum operasi dilakukan.

Ia menjelaskan, kondisi korban kemudian kembali memburuk. Pada 9 September 2026, orang tua korban membawa Rasya ke RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk memperoleh penanganan dan perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan kuasa hukum, korban kemudian menjalani operasi pada 12 September 2026 dan dirawat di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Sekitar 10 hari setelah operasi, tepatnya pada 22 September 2026 sekitar pukul 23.00 WIB, Rasya dinyatakan meninggal dunia. Jenazah kemudian dimakamkan di Nagari Pinaga, Kabupaten Pasaman Barat, pada 23 September 2026.

Ahmad Romi juga menyebutkan, berdasarkan keterangan orang tua korban, informasi mengenai dugaan bekas pemotongan usus diperoleh dari seorang dokter bedah di RSUP Dr. M. Djamil Padang setelah operasi. Namun, identitas dokter tersebut belum diketahui pihak keluarga.

Selain itu, keluarga mempertanyakan isi surat persetujuan tindakan medis yang ditandatangani sebelum operasi di RSI Ibnu Sina. Menurut kuasa hukum, surat tersebut disebut tidak mencantumkan tindakan pemotongan usus, melainkan menyebutkan tindakan penyusunan usus.

Atas persoalan tersebut, keluarga melaporkan dugaan kelalaian dan tindakan medis yang dinilai tidak sesuai standar kepada kepolisian. Laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

RSI Ibnu Sina Bantah Ada Pemotongan Usus

Direktur RSI Ibnu Sina Simpang Empat, Meri Herliza, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya pasien. Ia menegaskan bahwa pihak rumah sakit telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, serta etika profesi.

Meri Herliza juga membantah adanya tindakan pemotongan usus terhadap pasien selama menjalani penanganan di RSI Ibnu Sina.

Menurutnya, pasien pertama kali dibawa ke IGD RSI Ibnu Sina pada 1 September 2026 sekitar pukul 20.00 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter anak, dokter bedah menyarankan agar pasien segera menjalani operasi.

Pihak rumah sakit menyatakan keluarga telah mendapatkan pemberitahuan sebelum tindakan medis dilakukan. Operasi kemudian dilaksanakan pada 2 September 2026.

Setelah operasi, pasien menjalani perawatan selama tujuh hari di ruang rawat inap. Setelah kondisi dinilai membaik, pasien diperbolehkan pulang dengan anjuran menjalani rawat jalan.

Namun, pada 9 September 2026, pasien kembali dibawa ke IGD RSI Ibnu Sina. Melihat kondisi pasien, dokter bedah kemudian menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit di Kota Padang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Pihak RSI Ibnu Sina menyatakan akan kooperatif dalam menghadapi proses hukum dan siap memberikan keterangan maupun data yang diperlukan apabila diminta oleh kepolisian.

Polisi Dalami Dugaan Malapraktik

Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata membenarkan adanya laporan dari keluarga korban.

Ia mengatakan, proses penyelidikan masih berlangsung, termasuk meminta keterangan dari sejumlah pihak dan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Menurutnya, ekshumasi bersama Biddokkes Polda Sumatera Barat merupakan salah satu bagian dari proses penanganan laporan tersebut.

“Dugaan malapraktik maupun kelalaian medis belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan dan penyelidikan diperoleh,” demikian penjelasan pihak kepolisian.

Penyidik juga dapat meminta pertimbangan serta penilaian dari lembaga profesi dan instansi kesehatan yang berwenang apabila diperlukan.

Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap pendalaman. Dugaan yang disampaikan keluarga korban maupun bantahan pihak rumah sakit akan diklarifikasi melalui proses penyelidikan serta pemeriksaan medis dan forensik yang berwenang. (**)

 

SUMBARNET — PT Semen Padang menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp100 juta melalui Program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) 2026 untuk mendukung pembangunan turap saluran irigasi sepanjang 65 meter di Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Penyaluran dana tersebut dilakukan bersamaan dengan peluncuran Program BMN Tahun 2026 Forum Nagari Kelurahan Baringin yang digelar di Aula Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Baringin, Rabu (21/10/2026). Acara penyaluran dana dan peluncuran program tersebut dihadiri Lurah Baringin Sofyan, tokoh masyarakat, dan perwakilan PT Semen Padang.

Ketua Forum Nagari Kelurahan Baringin Doly Fajri mengatakan dana BMN tahun ini akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan turap saluran irigasi, mulai dari kawasan Masjid Nurul Wujud. Pembangunan tersebut menjadi salah satu kebutuhan masyarakat karena kondisi tanah di sepanjang bantaran saluran, baik di sisi kiri maupun kanan, mulai mengalami keruntuhan.

Menurut Doly, pembangunan turap diperlukan untuk memperkuat tebing saluran sekaligus menjaga agar aliran irigasi tetap berfungsi dengan baik. Keberadaan saluran tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, terutama warga yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perikanan.

“Banyak masyarakat yang bergantung pada saluran irigasi ini, baik untuk mengairi lahan pertanian maupun menunjang kegiatan budidaya ikan di kolam. Karena itu, pembangunan turap ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan saluran tersebut,” kata Doly.

Ia menjelaskan, pembangunan turap sepanjang 65 meter dengan anggaran Rp100 juta itu merupakan pekerjaan lanjutan untuk menyambung turap yang telah dibangun sebelumnya. Dengan adanya pembangunan lanjutan tersebut, diharapkan kondisi saluran irigasi semakin kuat dan risiko longsornya tanah di sekitar saluran dapat diminimalkan.

Doly menyampaikan, pekerjaan turap direncanakan mulai dilaksanakan pada November 2026 dengan target penyelesaian selama enam minggu. Ia berharap pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan.

“Kami di Forum Nagari terbuka terhadap masukan dan saran dari warga demi mendukung kelancaran pekerjaan serta menjaga kualitas hasil pembangunan. Kami berharap masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan program ini agar berjalan lancar dan sesuai dengan harapan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Baringin Sofyan mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung pembangunan turap melalui Program BMN 2026. Ia menilai pembangunan turap tersebut merupakan langkah yang tepat karena infrastruktur itu dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari, khususnya di sektor pertanian dan budidaya ikan.

“Sebagai wakil Pemko Padang di tingkat kelurahan, kami sangat mengapresiasi kepedulian PT Semen Padang yang telah mendukung pembangunan turap ini. Kami berharap sinergi antara Forum Nagari Kelurahan Baringin dan PT Semen Padang, termasuk masyarakat, dapat terus terjalin agar berbagai kebutuhan lingkungan dapat ditangani secara bersama-sama,” katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino mengatakan bahwa pembangunan turap saluran irigasi di Kelurahan Baringin merupakan salah satu program TJSL yang dilaksanakan melalui Program BMN 2026, sekaligus sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan bersama, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan turap tersebut. “Pengawasan bersama diharapkan dapat membantu memastikan pembangunan terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga,” kata Win.

Win berharap dukungan dari perusahaan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Program ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf TJSL Unit CSR PT Semen Padang Nurwan yang hadir mewakili manajemen perusahaan dalam acara peluncuran Program BMN Tahun 2026 Forum Nagari Kelurahan Baringin itu berharap agar masyarakat terus memberikan dukungan terhadap kinerja PT Semen Padang.

Menurutnya, kinerja perusahaan yang semakin baik akan membuka peluang bagi peningkatan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. “Kelurahan Baringin merupakan bagian dari lingkungan perusahaan. Karena itu, kami berharap dukungan masyarakat agar kinerja perusahaan terus terjaga. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin besar pula kontribusi yang diberikan perusahaan kepada lingkungan,” ujarnya. (*)

SUMBARNET - Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyoroti kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan dinamika pasar modal Indonesia. Ia membahas divestasi saham tambang batu bara, sumbangan pendidikan ke Singapura, serta dugaan tekanan asing terkait evaluasi klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Melalui unggahan di akun TikTok mmd.luthfi, Lutfi menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk membela pemerintah, melainkan memperjuangkan kepentingan negara.

"Saya bicara di sini bukan untuk membela pemerintah, tapi untuk membela negara saya sendiri," ujar Lutfi, dikutip Senin (19/10/2026).

Dalam pernyataannya, Lutfi mempertanyakan sejauh mana kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat dalam negeri. Ia mengangkat persoalan sumbangan sebesar 101 juta dolar Singapura atau sekitar Rp1,7 triliun untuk pendidikan di Singapura.

Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam Indonesia harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

"Ada perbedaan besar antara mencari makan di Indonesia dengan menjadi bagian dari bangsa Indonesia," katanya.

Soroti Divestasi Saham Bayan Resources

Lutfi kemudian menyinggung pendiri Bayan Resources, Low Tuck Kwong, serta persoalan kepemilikan saham perusahaan tambang tersebut.

Ia mengaitkan persoalan itu dengan Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan prinsip pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lutfi juga mengapresiasi pengambilalihan 30,25 persen saham yang disebutnya mengembalikan kepemilikan strategis ke tangan nasional.

Ia menyampaikan penghargaan kepada Haji Isam dan Bank Mandiri atas peran mereka dalam proses tersebut.

Menurut Lutfi, divestasi dapat menjadi instrumen untuk menjaga kepentingan nasional tanpa harus membebani anggaran negara.

Lutfi Pertanyakan Ancaman Penurunan Klasifikasi MSCI

Selain sektor pertambangan, Lutfi menyoroti ancaman perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI.

Ia mempertanyakan kemungkinan Indonesia turun dari kategori Emerging Market menjadi Standalone Market.

Menurut Lutfi, kategori Standalone Market berkaitan dengan kondisi pasar yang tidak memenuhi persyaratan tertentu bagi investor internasional.

Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kebijakan pengendalian modal atau capital control.

"Apakah Indonesia menerapkan capital control? Sama sekali tidak," tegasnya.

Lutfi juga menyebut Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), dua institusi investasi besar asal Singapura.

Ia mengaku menerima informasi mengenai dugaan tekanan dari petinggi GIC terhadap MSCI agar menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia.

Namun, dugaan keterlibatan GIC, Temasek, maupun pihak tertentu dalam tekanan tersebut belum terverifikasi secara independen.

Lutfi menduga persoalan yang mencuat berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin membeli saham Indonesia pada harga lebih rendah.

"Dana-dana institusi asing ini sudah keluar sekitar 80 persen dari pasar Indonesia. Masalahnya, waktu mereka keluar, bursa kita tidak hancur karena harganya tidak turun. Mereka tidak bisa masuk lagi buat beli murah," ungkapnya.

Ia menilai ancaman penurunan klasifikasi berpotensi memicu kepanikan investor domestik dan menekan harga saham.

Dalam skenario yang disampaikannya, tekanan harga dapat membuka peluang bagi investor tertentu untuk kembali membeli aset Indonesia dengan harga lebih rendah.

Meski demikian, klaim mengenai keluarnya 80 persen dana institusi asing dan dugaan upaya memicu kepanikan pasar masih memerlukan verifikasi melalui data transaksi serta keterangan pihak terkait.

Serukan Solidaritas Menjaga Kepentingan Nasional

Lutfi mengingatkan bahwa Indonesia tetap perlu membuka diri terhadap investasi asing. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam dan pasar modal harus mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga kendali nasional atas aset strategis.

"Jangan mau kita diadu-adu, dibuat minder oleh negara tetangga. Ini soal siapa memegang kendali atas kekayaan Indonesia. Kita harus kompak, kita harus patriotik, kita jaga harga diri bangsa kita sendiri," pungkasnya.

Pernyataan Lutfi kembali menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pasar modal Indonesia. Ia menegaskan bahwa kekayaan nasional harus memberikan manfaat bagi rakyat, sementara pasar modal harus tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan negara.

Di sisi lain, dugaan tekanan terhadap MSCI masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Transparansi, keterbukaan data, serta penjelasan resmi menjadi kunci untuk memastikan evaluasi pasar modal berlangsung secara objektif.

Pada akhirnya, kepentingan investor dan kepercayaan pasar harus berjalan seiring dengan perlindungan aset strategis serta kepentingan nasional Indonesia. Kedaulatan ekonomi bukan sekadar persoalan kepemilikan saham, melainkan juga tentang memastikan kekayaan bangsa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. (***)

 

SUMBARNET - Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat menggelar kegiatan kumpul bersama masyarakat setempat di Kedai Sahabi, Jorong Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada Rabu (21/10/2026). 

Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai ini diselenggarakan guna menghimpun data serta memetakan berbagai dinamika persoalan yang meresahkan warga terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.Ik., M.H dengan didampingi jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pasaman Barat, di antaranya Kasat Samapta AKP Dwi Rahmat Hadi Yanto, Kasat Binmas Iptu Zulfi, KBO Sat Samapta Ipda Yandri Salmi, Plh. Kasi Humas Bripka Tasnim Agung serta sejumlah personel dari Sat Binmas.

Melalui forum dialog terbuka ini, jajaran Polres Pasaman Barat mendengarkan secara langsung beragam aspirasi serta keluhan warga mengenai situasi keamanan di wilayah permukiman mereka. Langkah ini diambil sebagai sarana deteksi dini dan pendekatan partisipatif guna menciptakan lingkungan yang kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Agung menegaskan komitmen Polres Pasaman Barat untuk bersikap tegas dalam menjaga ketertiban umum melalui penegakan hukum yang berkeadilan, baik terhadap tindak pidana maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya. 

"Polres Pasaman Barat tetap berkomitmen penuh dalam penegakan hukum yang tegas dan profesional, baik terhadap segala bentuk tindakan pidana maupun pelanggaran hukum yang meresahkan warga,” ungkap Kapolres. 

Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

"Menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif tidak bisa dilakukan oleh aparat kepolisian saja, melainkan membutuhkan partisipasi serta sinergi aktif dari seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Selain memperkuat aspek penegakan hukum, Polres Pasaman Barat turut menyuarakan kesiapannya dalam memberikan pendampingan hukum serta bantuan sosial guna menyerap dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

"Kami senantiasa terbuka untuk membantu masyarakat, baik dalam memberikan perlindungan dan pendampingan hukum maupun bentuk bantuan lainnya demi terwujudnya keamanan di Kabupaten Pasaman Barat," tutup Kapolres. (HumasResPasbar)

 

MENTAWAI, Sumbarnet.id – Kodim 0319/Mentawai menunjukkan respon cepat terhadap persoalan masyarakat. Melalui Babinsa Koramil 02/Siberut, Sertu Iswendra, didampingi perangkat Desa Sagulubbeg melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi yang sempat viral akibat siswa-siswi SMP Negeri 2 Siberut Barat Daya harus menyeberangi sungai saat banjir beberapa waktu lalu.

Peninjauan dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) di Dusun Kaleak, Desa Sagulubbeg, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Dandim 0319/Mentawai, guna memperoleh informasi dan data akurat terkait kondisi aktual di lapangan, khususnya mengenai akses penyeberangan sungai yang digunakan para pelajar dalam menjalankan aktivitas pendidikan sehari-hari.

Dalam peninjauan tersebut, Sertu Iswendra bersama perangkat desa melakukan pengecekan kondisi sungai serta mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, terutama para pelajar saat debit air meningkat dan arus sungai deras.

Hasil peninjauan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah tindak lanjut, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan respons cepat Kodim 0319/Mentawai terhadap persoalan masyarakat, sekaligus komitmen TNI AD dalam mendukung keselamatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru wilayah NKRI. (Roby)

 

MENTAWAI, — Sejalan dengan program Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., Polisi Bersama Masyarakat, Polres Kepulauan Mentawai terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat.

Kali ini, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., melaksanakan silaturahmi dan dialog bersama para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Km. 2, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 WIB tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan nelayan, khususnya terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta keamanan dan keselamatan saat melaut.

Dalam pertemuan itu, para nelayan menyampaikan bahwa kuota BBM sebanyak dua ton yang saat ini diperoleh dari pemerintah daerah dinilai belum mencukupi kebutuhan sekitar 50 nelayan di wilayah Sipora Utara. Mereka berharap adanya penambahan kuota serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Para nelayan juga menyampaikan keluhan terkait pemberitaan mengenai dugaan penimbunan solar bersubsidi dan dugaan penyalahgunaan identitas nelayan untuk memperoleh BBM. Aspirasi tersebut disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna mencari solusi.

“Kami hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Berbagai masukan dari para nelayan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait agar dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Plt. Kapolres.

Pada kesempatan tersebut, Plt. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar menjauhi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengajak para nelayan dan seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Selain itu, para nelayan diingatkan agar selalu memperhatikan kondisi cuaca, memastikan perlengkapan keselamatan sebelum melaut, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui kegiatan Kumpul Bersama Masyarakat, Polres Kepulauan Mentawai berharap komunikasi dan sinergi dengan masyarakat semakin kuat. Kegiatan ini menjadi wujud pendekatan Polri yang humanis dalam mendengarkan aspirasi, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabag Ops AKP Budi Setiawan, S.H., Kabag Log AKP Devix Wilson, Kasat Samapta AKP Makmur Coir, Kasat Resnarkoba IPTU Ali AS Mardoni, Pamapta, dan personel Sat Intelkam Polres Kepulauan Mentawai. (Robi)

 

PADANG, SUMBARNET.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, S.STP., M.Si., dalam Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat tersebut berlangsung di Aula Utama Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Padang, Selasa (21/10/2026).

Kehadiran Sekda Rismal Hadi dalam agenda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, S.H., Dt. Nan Basa, bersama Wakil Wali Kota Ibnu Asis, Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam presentasi tersebut, Rismal Hadi didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, S.Kom., M.Kom., yang juga bertindak sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Keterbukaan Informasi Jadi Bagian Penting Tata Kelola Pemerintahan

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu instrumen untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik, termasuk dalam hal penyediaan informasi, pelayanan permohonan informasi, serta pengelolaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Pemerintah Kota Bukittinggi, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan informasi yang baik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keikutsertaan Sekda Rismal Hadi bersama PPID Utama dalam presentasi Monev 2026 diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, komitmen terhadap keterbukaan informasi diharapkan terus diwujudkan melalui peningkatan kinerja pengelolaan informasi, penguatan pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.(**)

Mentawai – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0319/Mentawai terus mempercepat pengerjaan sasaran fisik berupa pembangunan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) milik Bapak Bernardo di Desa Goiso’oinan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hingga Rabu, 21 Oktober 2026, pembangunan MCK tersebut telah memasuki tahap pemasangan seng dan longsor (bagian penutup dinding, jika yang dimaksud adalah loster, dapat disesuaikan).

Pengerjaan dilakukan oleh personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat melalui semangat gotong royong. Kebersamaan ini menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kepulauan Mentawai.

Dansatgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai, Letkol Inf Bambang Budi Hartanto, menyampaikan bahwa pembangunan MCK merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang layak.

“Melalui program TMMD ini, kami berharap pembangunan MCK dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga penerima, terutama dalam menunjang kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan. Kami juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat yang terus mendukung pelaksanaan pembangunan,” ujar Letkol Inf Bambang Budi Hartanto.

Ia menambahkan, Satgas TMMD akan terus berupaya menyelesaikan setiap sasaran fisik sesuai rencana agar hasil pembangunan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan adanya pembangunan MCK ini, diharapkan kebutuhan sanitasi keluarga Bapak Bernardo dapat terpenuhi dengan lebih baik sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui semangat kebersamaan dan gotong royong. (Robi)

 

Mentawai,  – Satgas TMMD ke-130 Kodim 0319/Mentawai terus melanjutkan pengerjaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Hamidi, 60 tahun, warga Desa Goiso’oinan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Saat ini, pengerjaan rumah tersebut telah memasuki tahap pemasangan dinding. Personel Satgas TMMD bersama warga bergotong royong mengerjakan pembangunan agar berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Kebersamaan antara personel Satgas TMMD dan masyarakat mencerminkan semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui program TMMD ke-130, diharapkan Bapak Hamidi dapat menempati rumah yang lebih layak, aman, dan nyaman. (Robi)

 

SUMBARNET — PT Semen Padang meraih penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pengumpul Zakat Terbaik. Penghargaan yang diberikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi perusahaan dalam mendukung pengelolaan zakat serta memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Grand BAZNAS Awards 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional BAZNAS 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum, MIDEc, Ak, CA, CPA, CRM, dan diterima oleh perwakilan manajemen PT Semen Padang Agung Joko Prasetiyo.

Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan ajang apresiasi bagi 100 penggerak zakat dari berbagai kategori, baik lembaga maupun individu, yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat ekosistem zakat nasional. Penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas tata kelola zakat, serta memperluas dampak pengelolaan dana zakat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., menyampaikan bahwa pemberian penghargaan kepada para penggerak zakat merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan zakat di Indonesia.

Menurut Sodik, penghargaan tersebut penting untuk menumbuhkan budaya saling menghargai sekaligus memotivasi para muzaki dan lembaga agar terus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem zakat nasional.

“Berikanlah doa, selamat, penghargaan kepada mereka yang membayarkan zakat itu. Padahal kita semua tahu, Allah mengajarkan kita untuk ikhlas dan sebagainya. Khusus untuk zakat, ada dua hal, yaitu boleh diceritakan dan sampaikan penghargaan kepada mereka yang membayar zakat,” ujar Sodik.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Grand BAZNAS Awards 2026 merupakan bagian dari implementasi Asta Stratas dan Asta Prioritas BAZNAS 2026–2031. Salah satu fokusnya adalah membangun ekosistem zakat yang produktif dan kolaboratif, memperkuat jaringan kemitraan, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam tata kelola kelembagaan.

Melalui penghargaan tersebut, BAZNAS juga berupaya memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, hingga para muzaki yang berperan dalam mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat.

“Acara ini adalah salah satu wujud pengamalan Asta Stratas, yakni kita jaga kolaborasi kita dengan berbagai pihak,” katanya.

Sodik turut menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap BAZNAS melalui prinsip 5D, yakni BAZNAS yang Diingat, Dipercaya, Dijangkau, Dicintai, dan Dibanggakan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam memperluas partisipasi publik serta meningkatkan manfaat zakat bagi penerima yang berhak.

Ia berharap, penghargaan yang diberikan dapat mendorong para penerima untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusinya, sekaligus menginspirasi lebih banyak pihak agar terlibat dalam penguatan ekosistem zakat nasional.

“Kami berharap melalui acara ini tumbuh sifat saling menghargai, sifat saling memotivasi agar terus berkembang. Untuk mereka yang mendapatkan penghargaan, ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat pengelolaan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang sebagai bagian dari kontribusi sosial yang berkelanjutan. Menurutnya, zakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat kemandirian masyarakat.

“Penghargaan Grand BAZNAS Awards 2026 ini menjadi penyemangat bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan tepat sasaran. Kami meyakini bahwa zakat memiliki potensi besar untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat,” ujar Win.

Ia menambahkan, pengelolaan zakat yang baik membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan dari berbagai pihak, mulai dari muzaki, lembaga pengelola zakat, hingga para penerima manfaat. Karena itu, sinergi dengan BAZNAS menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan dana zakat dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan dampak yang lebih luas.

Win menegaskan, semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga mendorong terciptanya manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (**)