PALEMBANG - Sumbarnet, Upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai mulai membuahkan hasil, ditandai dengan turunnya angka kemiskinan dan membaiknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026), yang dihadiri Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet.
Rakor dipimpin langsung Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Cik Ujang serta diikuti kepala daerah se-Sumsel dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, persentase penduduk miskin di Sumsel per September 2025 tercatat 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 21,4 ribu orang menjadi 898,24 ribu orang.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,59 persen.
“Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Herman Deru.
Dia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas daerah serta dukungan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan.
BPS Sumsel juga mengajak seluruh pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Kabupaten Musi Banyuasin mencatat capaian signifikan. Bupati Muba Toha Tohet mengatakan, angka kemiskinan di daerahnya turun dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen pada 2025. Capaian itu menempatkan Muba kembali ke kategori satu digit setelah lebih dari dua dekade.
Dia menjelaskan, penurunan tersebut merupakan hasil konsistensi berbagai program intervensi sosial dan ekonomi yang dijalankan secara berkelanjutan.
“Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan telah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan kelompok rentan di sekitar garis kemiskinan, serta disesuaikan dengan pendekatan multiple interventions sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” ucap Toha.
Program tersebut meliputi stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui TPID dan operasi pasar, bantuan sosial seperti Bantuan Tunai Bantu Umak, Bakul Nasi, dan Jamkesda, hingga pemberdayaan ekonomi melalui program UMKM dan jaminan ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkab Muba juga memperluas akses layanan dasar, membangun infrastruktur, memperbaiki kualitas perumahan, serta meningkatkan pelayanan listrik masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Muba menegaskan komitmen mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat basis data pembangunan daerah dan menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar