Pesisir Selatan --Menyikapi isu yang beredar di masyarakat terkait pembangunan bangunan menyerupai klenteng di batu buayo samping Pulau Cubadak, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, DPD KNPI Pesisir Selatan angkat bicara.
Sekretaris DPD KNPI Pesisir Selatan Muhammad Rizki menegaskan, masyarakat diminta menyikapi isu ini dengan kepala dingin dan bijak. “Penting untuk observasi dulu. Jangan sampai perbedaan desain bangunan memecah persatuan kita di Pesisir Selatan,” ujarnya,
DPD KNPI Kabupaten Pesisir Selatan meluruskan bahwa bangunan tersebut tidak difungsikan sebagai klenteng atau tempat ibadah umum. Desain arsitektural yang menyerupai klenteng hanya bagian dari konsep eksklusif bangunan privat. Fungsinya murni sebagai office privat owner untuk menunjang produktivitas perusahaan. Tidak ada aktivitas keagamaan untuk publik di lokasi tersebut.
Dari sisi lokasi, pembangunan berada di Batu Buayo di Pulau Cubadak dan terpisah dari pemukiman masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan. Secara geografis dan sosial, aktivitas di lokasi privat ini tidak bersinggungan langsung dan tidak mengganggu ketenteraman warga sekitar.
Terkait legalitas, tanah tersebut merupakan kepemilikan pribadi yang sah. “Dari sisi aturan tata ruang dan desain bangunan, tidak ditemukan pelanggaran. Setiap warga negara berhak membangun di atas tanah miliknya selama sesuai regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, DPD KNPI Pesisir Selatan menyatakan menolak secara tegas rencana aksi yang akan diselenggarakan pada 13 Mei 2026 oleh organisasi masyarakat bernama PPNI. KNPI menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu kondusifitas daerah, dan membuat Kabupaten Pesisir Selatan tidak ramah dengan investor.
DPD KNPI Kabupaten Pesisir Selatan mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat Kabupaten maupun Pimpinan kecamatan agar menyikapi dengan bijak, dan mengultimatum seluruh jajaran agar tidak ada yang mengikuti aksi tersebut.
Mengingat Kawasan Mandeh merupakan salah satu objek wisata laut terkemuka di Sumatera Barat yang sangat diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Jangan sampai isu ini menimbulkan citra tidak adanya toleransi di Kabupaten Pesisir Selatan. Dampaknya bisa merugikan sektor pariwisata yang sedang kita bangun bersama,” kata Sekretaris KNPI.
Ia kembali menekankan agar pemuda jadi garda terdepan dalam menangkal isu-isu daerah. “Mari utamakan tabayyun. Pembangunan yang tidak merugikan masyarakat dan justru berpotensi membuka investasi harus kita dukung dengan kritis dan bijak. Pesisir Selatan rumah kita bersama. Jaga kondusifitas, utamakan data sebelum opini,” tutupnya. (*)
0 Post a Comment:
Posting Komentar