Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil ditemukan oleh Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar selama pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM subsidi untuk mendukung aktivitas pertambangan ilegal.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius seluruh pihak yang hadir mengingat penyalahgunaan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), yang dalam beberapa pekan terakhir sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di berbagai daerah, termasuk Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa Pemko Padang siap mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
Menurut Fadly, pengawasan yang konsisten dan terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Selain itu, pengawasan yang efektif juga diyakini dapat mengurangi praktik-praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean panjang di SPBU.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar berbagai celah penyimpangan yang masih terjadi dapat segera ditutup.
Ia menilai penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas pengawasan di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menekankan bahwa subsidi energi merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pendistribusiannya berjalan sesuai ketentuan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, instansi teknis, serta pengelola SPBU guna memperkuat pengawasan di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas distribusi energi di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah-langkah pengawasan yang telah dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Ia menilai pengawasan yang semakin ketat telah memberikan hasil positif, terutama dalam menekan konsumsi solar subsidi yang sebelumnya mengalami peningkatan tidak wajar.
Menurut Chrisnawan, penurunan konsumsi solar subsidi yang terjadi setelah pengawasan diperkuat menjadi indikasi bahwa praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak mulai berkurang.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang konsisten mampu memberikan dampak nyata terhadap efektivitas penyaluran subsidi energi.
Selain itu, BPH Migas juga terus mengembangkan berbagai inovasi guna memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah penerapan sistem PIN atau One Time Password (OTP) pada QR Code yang digunakan dalam transaksi pembelian BBM subsidi.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” ungkap Chrisnawan.
Penguatan sistem digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan penggunaan QR Code sekaligus mencegah praktik peminjaman, penggandaan, atau penyalahgunaan identitas penerima subsidi yang selama ini masih menjadi salah satu celah dalam distribusi BBM bersubsidi.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di Sumatera Barat saat ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa setelah pengawasan distribusi diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Dampak positif lainnya adalah berkurangnya antrean kendaraan di sebagian besar SPBU yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Fakhri.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak yang hadir sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP di Sumatera Barat.
Pengawasan yang efektif dan berkelanjutan diharapkan mampu memastikan subsidi energi benar-benar tepat sasaran, meminimalkan potensi penyalahgunaan, menjaga kelancaran distribusi BBM, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar