PADANG – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat evaluasi tersebut diikuti sebanyak 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi progres penyaluran bantuan stimulan, Dana Tunggu Hunian (DTH), serta percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Padang dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, serta Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya percepatan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, hingga saat ini penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian di sejumlah daerah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.
"Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya," tegas Suharyanto.
Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan rumah rusak sedang dapat dituntaskan sepanjang tahun 2026. Sementara itu, pembangunan rumah bagi korban dengan kategori rusak berat melalui program Hunian Tetap (Huntap) ditargetkan selesai pada tahun 2027.
Selain itu, BNPB bersama pemerintah pusat juga tengah mengusulkan peningkatan nilai bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan tersebut muncul karena besaran bantuan yang berlaku saat ini dinilai belum memadai untuk membangun rumah yang layak bagi masyarakat.
"Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar," ujar Suharyanto.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap menjalankan seluruh arahan BNPB demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi langkah penting agar masyarakat segera memperoleh kepastian serta dapat kembali menempati rumah yang layak dan aman.
"Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat," kata Maigus Nasir.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton melaporkan bahwa seluruh bantuan stimulan bagi penerima rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah berhasil disalurkan.
"Seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima bantuan rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan sebagai calon penerima bantuan tahap berikutnya," jelas Hendri.
Ia menambahkan, saat ini pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB sebelum memasuki tahapan pembangunan.
Lebih lanjut, Hendri memaparkan bahwa kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan kebutuhan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Menurut Hendri, pembangunan Huntap juga telah menunjukkan progres yang positif. Sebanyak 85 unit Huntap terpusat yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi saat ini telah berjalan. Sementara itu, pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
"Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada tahun 2027," ujar Hendri.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga kemanusiaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh proses pemulihan pascabencana dapat berjalan tepat waktu sehingga masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan secara normal di hunian yang aman, layak, dan nyaman. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar