PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip ekonomi serta keuangan syariah dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni melalui kegiatan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026), dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di lingkungan Pemko Padang.
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri, serta sejumlah perwakilan OPD dan Perumda.
Kegiatan literasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada jajaran aparatur mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pengelolaan keuangan.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam memastikan berbagai program dan kebijakan pembangunan serta tata kelola pemerintahan tetap berjalan selaras dengan landasan agama dan budaya yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai digulirkan secara bertahap sejak Juli 2026.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong penguatan ekonomi syariah, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan membangun pemahaman yang sama di kalangan aparatur.
"Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat," ujar Maigus Nasir.
Penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat tersebut, lanjut Maigus, menjadi salah satu bukti bahwa komitmen Pemko Padang dalam mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah mulai menunjukkan hasil.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dalam rangkaian peringatan 17 Agustus lalu.
Namun, Maigus menegaskan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah tersebut dapat benar-benar dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Karena itu, kegiatan peningkatan literasi menjadi penting untuk memastikan penerapan kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran aturan maupun instruksi dari pimpinan.
"Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama," katanya.
Maigus menjelaskan, salah satu tantangan dalam penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah adalah masih adanya keterbatasan pemahaman di tengah masyarakat maupun aparatur. Kondisi tersebut membuat edukasi dan sosialisasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi.
Pemko Padang, kata dia, ingin membangun kesadaran bahwa pengelolaan keuangan berbasis syariah bukan semata-mata kewajiban yang harus dilakukan karena adanya instruksi pemerintah, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipahami secara bersama.
"Jadi, kita tidak ingin penerapannya hanya karena ada perintah dari pimpinan. Kita ingin tumbuh kesadaran dari masing-masing individu dan setiap jajaran bahwa prinsip pengelolaan keuangan syariah ini memang penting untuk diterapkan," tuturnya.
Ia berharap, pemahaman yang diperoleh para peserta dalam kegiatan tersebut dapat diteruskan kepada seluruh jajaran di instansi masing-masing. Dengan demikian, proses penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti setelah pelatihan selesai, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Para perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti kegiatan juga diamanahkan untuk kembali melakukan sosialisasi kepada jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Materi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan setiap instansi.
Menurut Maigus, penguatan literasi menjadi fondasi penting agar kebijakan yang telah dicanangkan Pemko Padang dapat diterapkan secara lebih efektif. Kesamaan pemahaman antara pimpinan dan jajaran pelaksana akan memudahkan proses implementasi sekaligus mencegah adanya perbedaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan.
Lebih jauh, penerapan prinsip syariah diharapkan tidak hanya dipandang dari sisi teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki nilai, integritas, transparansi dan tanggung jawab.
Pemko Padang menilai bahwa keberhasilan penerapan ekonomi dan keuangan syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Karena itu, peningkatan kapasitas ASN melalui edukasi dan sosialisasi menjadi salah satu langkah yang terus didorong.
Kegiatan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang tersebut juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antar-OPD dan Perumda mengenai arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang sedang dikembangkan pemerintah daerah.
Dengan adanya pemahaman yang seragam, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung program tersebut.
Maigus menambahkan, Pemko Padang ingin agar semangat penerapan ekonomi syariah dapat menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan. Artinya, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya diterapkan ketika ada program tertentu, tetapi menjadi bagian dari kesadaran dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Ia berharap capaian Pemko Padang sebagai Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan.
"Harapan kita, penghargaan yang sudah diraih ini menjadi motivasi untuk kita semua. Jangan sampai penghargaan hanya menjadi simbol, tetapi harus kita buktikan melalui implementasi yang semakin baik dan konsisten," kata Maigus.
Dengan pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan, Pemko Padang optimistis penerapan prinsip ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin dipahami oleh aparatur sekaligus memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga berharap jajaran OPD dan Perumda dapat menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman tersebut kepada lingkungan kerja masing-masing, sehingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi berkembang menjadi kesadaran bersama.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas arah Pemko Padang untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga memperhatikan nilai agama, budaya, integritas dan kemaslahatan masyarakat.
Melalui sinergi seluruh jajaran, Pemko Padang menargetkan implementasi ekonomi dan keuangan syariah dapat terus diperkuat, sehingga capaian yang telah diraih saat ini menjadi pijakan untuk menghasilkan berbagai inovasi dan kebijakan syariah yang lebih baik pada masa mendatang. (AdF)
0 Post a Comment:
Posting Komentar