Jemput Dukungan APBN 2027 ke KKP RI, Pemko Padang Usulkan Revitalisasi Sentra Pengolahan Ikan hingga Pengembangan Kampung Nelayan



PADANG – Pemerintah Kota Padang terus berupaya memperkuat pembangunan sektor kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan daerah melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjemput peluang pendanaan program prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 melalui kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta.

Kunjungan kerja yang dilaksanakan pada 13–16 Oktober 2026 tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (15/10/2026), jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang menyampaikan sejumlah usulan strategis yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat untuk mendorong kemajuan sektor perikanan di Kota Padang.

Langkah jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan dan merealisasikan program prioritas daerah di tengah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama tim menyampaikan berbagai usulan program kepada sejumlah pejabat dan unit kerja terkait di lingkungan KKP RI.

Program yang diusulkan mencakup revitalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau, pengembangan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), program Minapadi, serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.

Berbagai usulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, memperkuat sarana dan prasarana pengolahan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan di Kota Padang.

Revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo Jadi Prioritas

Salah satu usulan utama yang disampaikan Pemerintah Kota Padang adalah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo. Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengolahan hasil perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal.

Dalam pembahasan bersama pihak KKP RI, usulan revitalisasi tersebut mendapat sambutan positif. Pihak kementerian menyampaikan rencana untuk memprioritaskan alokasi anggaran melalui APBN 2027.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi peluang bagi Kota Padang untuk meningkatkan kualitas fasilitas pengolahan, memperbaiki proses produksi, serta mendorong pengembangan produk perikanan yang lebih kompetitif.

Keberadaan fasilitas pengolahan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik, produk perikanan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar berorientasi ekspor.

Revitalisasi ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan di Kota Padang, mulai dari nelayan sebagai pemasok bahan baku, pelaku pengolahan sebagai penghasil produk bernilai tambah, hingga pelaku pemasaran yang bertugas memperluas jangkauan distribusi.

Meski demikian, realisasi dukungan anggaran tersebut tetap bergantung pada proses perencanaan dan penetapan program APBN 2027 oleh pemerintah pusat.

Batang Arau Diusulkan Menjadi Kampung Nelayan Merah Putih Tematik

Selain memperkuat sektor pengolahan, Pemerintah Kota Padang juga mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau.

Pengembangan kawasan tersebut dirancang dengan pendekatan terintegrasi yang menghubungkan aktivitas perikanan dengan potensi wisata bahari, kuliner berbahan dasar ikan, serta kawasan Kota Tua yang memiliki nilai sejarah dan daya tarik wisata.

Melalui konsep tersebut, kawasan Batang Arau diharapkan tidak hanya berkembang sebagai ruang aktivitas masyarakat nelayan, tetapi juga menjadi destinasi yang mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor pariwisata dan usaha kreatif berbasis kelautan dan perikanan.

Integrasi antara kegiatan perikanan, wisata, dan kuliner juga berpotensi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Hasil tangkapan nelayan dapat dikembangkan menjadi beragam produk olahan, sementara aktivitas wisata dapat mendorong peningkatan permintaan terhadap produk perikanan dan kuliner lokal.

Konsep pengembangan ini turut mendukung upaya Kota Padang dalam memperkuat identitas gastronomi daerah dan menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO.

Dalam pembahasan tersebut, pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan. Peninjauan lapangan diharapkan dapat menjadi langkah lanjutan untuk melihat potensi kawasan, kebutuhan pengembangan, serta kemungkinan dukungan program dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kota Padang berharap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik dapat menjadi salah satu model pengembangan kawasan pesisir yang menggabungkan peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi masyarakat, pelestarian kawasan bersejarah, dan pengembangan pariwisata.

Mini RAS dan Minapadi Didorong Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Pada sektor budi daya, Pemerintah Kota Padang turut mengusulkan pengembangan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan program Minapadi.

Kedua program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi perikanan budi daya sekaligus memperkuat ketersediaan pasokan pangan bergizi bagi masyarakat.

Mini RAS merupakan sistem budi daya ikan dengan teknologi sirkulasi dan pengolahan air yang memungkinkan air digunakan kembali setelah melalui proses pengolahan. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mendukung pengelolaan budi daya secara lebih terkontrol.

Sementara itu, Minapadi merupakan sistem usaha tani terpadu yang mengombinasikan budi daya ikan dengan penanaman padi dalam satu kawasan. Sistem tersebut berpotensi memberikan nilai tambah bagi petani melalui produksi padi dan ikan secara bersamaan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian kondisi lahan dan pengelolaannya.

Pemerintah Kota Padang juga mendorong agar pengembangan kedua program tersebut terhubung dengan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk mendukung rencana itu, Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Kota Padang.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih jelas bagi hasil panen pembudi daya ikan. Dengan adanya kepastian penyerapan hasil produksi, pembudi daya diharapkan memiliki dorongan lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga kualitas komoditas yang dihasilkan.

Di sisi lain, keterhubungan antara produksi perikanan lokal dan kebutuhan SPPG berpotensi memperkuat pasokan bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Skema ini juga diharapkan dapat mendukung perputaran ekonomi daerah karena produk yang dihasilkan pembudi daya lokal berpeluang diserap untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah.

Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, mengatakan pihaknya berupaya menghubungkan pengembangan usaha perikanan dengan kebutuhan pangan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya.

Melalui pendekatan tersebut, pengembangan perikanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kesinambungan pasar dan keterkaitan dengan program prioritas pemerintah.

Budi Daya Rumput Laut dan Ikan Kerapu Buka Peluang Investasi

Usulan lainnya yang turut dibahas dalam kunjungan kerja tersebut adalah pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.

Pengembangan kedua komoditas ini dinilai memiliki peluang untuk memperluas aktivitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Kota Padang, sekaligus membuka ruang investasi bagi pelaku usaha.

Rumput laut menjadi salah satu komoditas yang berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pasar ekspor. Pengembangannya membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari kesesuaian lokasi budi daya, ketersediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan akses pemasaran.

Sementara itu, pengembangan budi daya ikan kerapu diharapkan dapat memperluas pilihan komoditas unggulan perikanan dan meningkatkan nilai ekonomi usaha budi daya. Peluang tersebut perlu didukung dengan teknologi yang sesuai, pengelolaan kualitas air, ketersediaan benih, serta akses terhadap pasar yang menjanjikan.

Melalui usulan ini, Pemerintah Kota Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu mendorong pengembangan usaha perikanan yang lebih produktif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.

Dukungan terhadap kedua komoditas tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, pembudi daya, investor, dan pelaku usaha dalam membangun rantai usaha perikanan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Pemko Padang Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Muhammad Dwi Richie menegaskan bahwa kunjungan kerja ke KKP RI merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memperjuangkan dukungan anggaran bagi program prioritas sektor perikanan.

“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melakukan koordinasi dan menyampaikan usulan kepada sejumlah pejabat KKP RI, di antaranya Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ady Chandra.

Pertemuan tersebut juga melibatkan Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Triastutik; Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya, Enggar Sadtopo; serta Direktur Rumput Laut, Nono Hartanto.

Dari Pemerintah Kota Padang, rombongan turut dihadiri Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Elvida, serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, Titin Sumarni, bersama Muhammad Dwi Richie selaku Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.

Koordinasi dengan berbagai unit kerja di lingkungan KKP RI tersebut diharapkan dapat membantu menyelaraskan kebutuhan pembangunan sektor perikanan Kota Padang dengan program dan kebijakan pemerintah pusat.

Penyampaian usulan sejak tahap perencanaan juga menjadi langkah penting agar kebutuhan daerah dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program dan penganggaran tahun berikutnya.

Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan

Pemerintah Kota Padang berharap upaya jemput bola ini dapat menghasilkan dukungan konkret melalui APBN 2027 untuk merealisasikan berbagai program yang telah diusulkan.

Revitalisasi sentra pengolahan perikanan diharapkan memperkuat nilai tambah produk, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik dapat menggerakkan ekonomi kawasan pesisir, sedangkan Mini RAS dan Minapadi diharapkan meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung rantai pasok pangan bergizi.

Di samping itu, pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu berpotensi memperluas peluang usaha serta meningkatkan daya saing sektor perikanan daerah.

Keberhasilan berbagai program tersebut nantinya akan bergantung pada dukungan anggaran, kesiapan teknis, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Kota Padang menargetkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih terarah, produktif, dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan daerah, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. (**)

0 Post a Comment:

Posting Komentar