SUMBARNET - Proyek Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dengan nilai anggaran sekitar Rp82 miliar, kini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (DPW REPRO) Sumatera Barat.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Rudy Jaya dengan Nomor Kontrak HK0201/T/Bws5.9.2/2026/08 tersebut mendapat perhatian serius dari Roni, Ketua DPW REPRO Sumbar. Sorotan utama tertuju pada transparansi sumber material, khususnya penggunaan batu bolder jetty yang menjadi bagian dari pekerjaan proyek tersebut.
Roni menegaskan, penggunaan material dalam proyek yang bersumber dari anggaran negara tidak boleh hanya dilihat dari aspek penyelesaian fisik pekerjaan. Legalitas sumber material, kesesuaian spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban administrasi juga harus menjadi perhatian serius.
"Kami meminta BWSS V Padang tidak hanya melakukan pengawasan terhadap progres fisik pekerjaan, tetapi juga memeriksa secara menyeluruh asal-usul material yang digunakan PT Rudy Jaya. Jangan sampai material yang digunakan dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak memiliki kejelasan legalitas maupun dokumen pendukung yang sah," tegas Roni.
Menurut Roni, pemeriksaan harus mencakup dokumen legalitas quarry atau sumber tambang, izin usaha pertambangan (IUP) apabila dipersyaratkan, bukti pembelian material, surat jalan pengangkutan, serta dokumen lain yang membuktikan asal-usul material.
Selain itu, REPRO Sumbar juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan batu bolder jetty, apakah benar berasal dari sumber material yang memiliki izin sesuai ketentuan dan apakah penggunaannya telah sesuai dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak pekerjaan.
"Kalau memang penggunaan material batu bolder jetty tersebut sudah sesuai dengan izin yang berlaku, silakan dibuktikan melalui dokumen resmi. Namun, kami juga meminta aparat penegak hukum memeriksa apakah jenis, kualitas, volume, dan sumber material batu yang digunakan benar-benar sesuai dengan dokumen kontrak. Jangan sampai ada perbedaan antara apa yang tertulis dalam kontrak dengan material yang direalisasikan di lapangan," lanjutnya.
REPRO SUMBAR MINTA APH TURUN TANGAN
Roni juga mendorong aparat penegak hukum (APH) agar tidak mengabaikan aspek pengadaan dan penggunaan material dalam proyek infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran negara tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, penggunaan material yang tidak memenuhi ketentuan, ataupun indikasi kerugian keuangan negara, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
DPW REPRO Sumbar menilai transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan sekaligus memastikan uang negara benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
"Kami tidak ingin membangun opini bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Namun, kami meminta semua pihak berani membuka dokumen dan memberikan penjelasan secara transparan. Jika semuanya sudah sesuai aturan, tentu harus disampaikan kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang dilindungi," tegas Roni.
REPRO SUMBAR AKAN TERUS MENGAWAL
Roni menegaskan, DPW REPRO Sumbar akan terus mengawal pelaksanaan proyek Rehabilitasi Bendungan dan Jaringan Irigasi DI Batang Anai agar berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia berharap BWSS V Padang, pihak pelaksana PT Rudy Jaya, serta instansi pengawasan terkait dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber material yang digunakan dalam proyek tersebut.
"Ini uang negara, bukan uang pribadi. Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta BWSS V Padang dan APH melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional. REPRO Sumbar akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan," tutup Roni. (Tim08/Red)

0 Post a Comment:
Posting Komentar