PASAMAN BARAT, SUMBARNET.ID – Warga di kawasan Kampung Juar, Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, digegerkan dengan adanya temuan tumpukan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi yang diduga disimpan dalam jumlah cukup besar di lokasi yang dinilai tidak semestinya.
Temuan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, Biosolar merupakan salah satu jenis BBM bersubsidi yang penyalurannya diatur dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi ketentuan pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim media ini di lapangan pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 16.15 WIB, BBM jenis Biosolar tersebut diduga ditampung dan disimpan dalam jumlah yang cukup banyak.
Kondisi ini kemudian menjadi perhatian masyarakat sekitar karena lokasi penyimpanan diduga bukan merupakan tempat resmi yang diperuntukkan untuk penimbunan maupun pendistribusian BBM bersubsidi.
Belum diketahui secara pasti asal-usul, jumlah maupun tujuan penyimpanan Biosolar tersebut. Namun, keberadaan stok BBM bersubsidi dalam jumlah besar di lokasi tersebut telah memicu dugaan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Masyarakat khawatir BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang berhak menerima subsidi justru dialihkan untuk kepentingan tertentu atau bahkan berpotensi diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Warga Pertanyakan Asal dan Tujuan Penyimpanan BBM
Sejumlah warga yang ditemui oleh tim di sekitar lokasi mengaku terkejut dengan adanya temuan tersebut. Mereka berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan status dan legalitas penyimpanan BBM tersebut.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, masyarakat selama ini sering mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya Biosolar, ketika pasokan di sejumlah SPBU terbatas.
Namun di sisi lain, masyarakat justru menemukan adanya stok Biosolar dalam jumlah yang cukup besar yang diduga disimpan di tempat tertentu.
“Kami tentu bertanya-tanya, dari mana asal minyak ini dan untuk apa disimpan dalam jumlah sebanyak itu. Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau ada pelanggaran, aparat harus bertindak,” ujar seorang warga.
Warga lainnya mengatakan bahwa pemerintah selama ini telah menerapkan berbagai aturan dan sistem pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, apabila benar ditemukan adanya penyimpanan dalam jumlah besar tanpa prosedur dan izin yang jelas, persoalan tersebut harus segera diusut.
“Biosolar ini barang subsidi. Artinya ada uang negara di dalamnya. Jangan sampai yang seharusnya menjadi hak masyarakat malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi,” katanya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan transparansi dalam persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi berbagai spekulasi di tengah publik.
Muncul Dugaan Penyalahgunaan Distribusi
Temuan tumpukan Biosolar tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang. Sebab, BBM bersubsidi memiliki mekanisme distribusi dan pengawasan tersendiri.
Penyimpanan BBM dalam jumlah tertentu, terlebih BBM bersubsidi, tentunya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta aspek keselamatan.
Masyarakat menduga adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam proses distribusi.
Selain dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, di tengah masyarakat juga berkembang informasi mengenai dugaan adanya praktik tidak profesional dalam pengawasan distribusi BBM.
Bahkan muncul isu dan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang diduga menerima keuntungan tidak semestinya dalam proses penyaluran Biosolar bersubsidi.
Dugaan Suap Harus Dibuktikan Melalui Proses Hukum
Masyarakat meminta agar isu dugaan suap maupun keterlibatan oknum dalam rantai distribusi BBM tidak hanya berhenti sebagai informasi di tengah publik.
Jika terdapat bukti dan indikasi pelanggaran, masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional, transparan dan menyeluruh.
Seorang tokoh masyarakat di wilayah tersebut mengatakan, persoalan BBM bersubsidi merupakan persoalan serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keuangan negara.
“Kalau memang ada permainan dalam penyaluran BBM subsidi, harus dibongkar. Jangan hanya masyarakat kecil yang menjadi sasaran penindakan, sementara kalau ada jaringan besar justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Ia meminta pihak kepolisian, pemerintah daerah, BPH Migas serta instansi terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan distribusi Biosolar tersebut.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat dengan jelas. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai aturan. Jangan ada yang ditutupi,” tegasnya.
Tokoh masyarakat tersebut juga mengingatkan bahwa dugaan suap merupakan persoalan serius dan tidak boleh dilontarkan tanpa dasar.
Karena itu, aparat penegak hukum diminta melakukan pendalaman berdasarkan fakta, bukti, dokumen distribusi dan keterangan saksi.
“Semua harus berdasarkan bukti. Jangan sampai masyarakat hanya menerima informasi yang simpang siur. Aparat harus membuka fakta sebenarnya,” katanya.
BBM Subsidi Merupakan Hak Masyarakat
Biosolar bersubsidi merupakan salah satu komoditas energi yang mendapatkan dukungan subsidi dari pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat dan sektor tertentu.
Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus dilakukan secara tepat sasaran dan diawasi secara ketat.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi menimbulkan kerugian negara serta berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan.
Kelangkaan Biosolar di sejumlah daerah sering menjadi persoalan yang dikeluhkan oleh para sopir angkutan, petani, nelayan dan masyarakat lainnya yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar tersebut.
Seorang warga lainnya mengatakan bahwa masyarakat sering kali harus mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Karena itu, ia merasa prihatin apabila benar ada pihak tertentu yang menyimpan Biosolar dalam jumlah besar di luar mekanisme resmi.
“Kami masyarakat kecil kalau mau isi solar harus antre. Kadang stok habis. Kalau kemudian ditemukan solar ditumpuk dalam jumlah besar, tentu masyarakat berhak mempertanyakan. Ini harus dijelaskan,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan aparat tidak menutup mata terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai subsidi yang seharusnya membantu rakyat malah menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang,” tambahnya.
Warga Minta Aparat Segera Turun ke Lapangan
Atas temuan tersebut, masyarakat meminta aparat berwenang segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan dinilai penting untuk mengetahui apakah penyimpanan Biosolar tersebut memiliki izin resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, aparat juga diminta menelusuri jalur distribusi BBM tersebut.
Mulai dari sumber BBM, kendaraan pengangkut, dokumen pembelian, pihak yang menerima hingga tujuan akhir penggunaan BBM perlu diperiksa secara menyeluruh.
“Jangan hanya melihat barangnya saja. Harus ditelusuri dari mana asalnya, siapa yang membeli, bagaimana cara mendapatkannya dan mau digunakan untuk apa,” ujar seorang warga.
Menurut masyarakat, pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar persoalan tersebut tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kami ingin ada kejelasan. Kalau tidak ada masalah, sampaikan tidak ada masalah. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Yang penting masyarakat jangan dibiarkan bertanya-tanya,” ungkapnya.
Tiga Tuntutan Masyarakat
Menyikapi temuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang.
Pertama, aparat diminta segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap keberadaan dan penyimpanan Biosolar bersubsidi yang ditemukan di kawasan Kampung Juar, Ujung Gading.
Penyelidikan tersebut diharapkan dapat mengungkap asal-usul BBM, jumlah yang ditemukan, pemilik, serta tujuan penggunaan atau distribusinya.
Kedua, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maupun praktik suap, masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut secara profesional hingga tuntas.
“Siapa pun yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab. Jangan melihat jabatan atau kedudukan,” kata salah seorang warga.
Ketiga, masyarakat meminta pemerintah dan pihak terkait memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan dinilai harus dilakukan mulai dari tingkat depo, transportasi, SPBU hingga pengguna akhir.
Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Diminta Tidak Ada Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum
Masyarakat juga berharap penanganan persoalan tersebut dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih.
Penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi harus menyasar seluruh pihak yang terlibat apabila nantinya ditemukan adanya unsur pelanggaran.
“Kalau memang ada jaringan atau permainan, bongkar semuanya. Jangan hanya menangkap pelaku di lapangan tetapi aktor utama tidak tersentuh,” ujar seorang warga lainnya.
Menurutnya, penanganan serius terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem pengawasan distribusi energi di daerah.
Masyarakat juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem distribusi Biosolar di wilayah Pasaman Barat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini dipublikasikan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun instansi terkait mengenai temuan tumpukan Biosolar tersebut.
Untuk menjaga keberimbangan informasi, pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi mengenai persoalan ini.
Klarifikasi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, termasuk mengenai legalitas penyimpanan BBM, asal-usul Biosolar, mekanisme distribusi serta pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan BBM tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera memberikan respons terhadap informasi yang berkembang.
“Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut barang subsidi dan kepentingan masyarakat banyak. Kami berharap segera ada tindakan dan penjelasan resmi,” kata seorang warga.
Masyarakat menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak rakyat yang harus dijaga dan disalurkan sesuai peruntukannya.
Setiap dugaan penyimpangan dalam penyaluran subsidi harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM.
Apakah temuan tersebut merupakan bagian dari praktik penyimpanan yang sah atau terdapat dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, semuanya diharapkan dapat terungkap melalui proses pemeriksaan yang profesional dan transparan.
BBM bersubsidi adalah hak masyarakat. Jangan sampai subsidi yang dibiayai oleh negara justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tim Redaksi (Oloan,OS, Eka Saputra)
