SUMBARNET - Perkumpulan Galapagos Lestari Indonesia menggelar Penanaman Perdana Festival Tanam Hulu di kawasan Guo, Kelurahan Kuranji, Kota Padang, Rabu (9/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal program pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana melalui penguatan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji.

Acara tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait kolaborasi pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Dr. Mohamad Hatta. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakapolresta Padang, anggota DPRD Padang, Ketua Yayasan Galapagos Romelson Candra, Camat Kuranji, Lurah Guo, Komisaris PT Semen Padang, Dewan Pengawas Perhutani, serta berbagai unsur masyarakat.

Ketua Perkumpulan Galapagos Lestari Indonesia, Hendra Amriz, mengatakan Festival Tanam Hulu merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap upaya pengurangan risiko bencana melalui penguatan kapasitas lingkungan di kawasan hulu DAS.

“Festival Tanam Hulu ini merupakan kegiatan multi-event yang berlangsung sekitar 30 minggu atau tujuh bulan. Program ini didukung klaster konsolidasi, edukasi, dan kompetisi yang saling berkaitan,” ujar Hendra.

Ia menjelaskan, pada tahap awal Galapagos memfokuskan kegiatan di kawasan Hulu DAS Batang Kuranji yang mencakup Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Program tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat setempat.

Menurut Hendra, salah satu agenda utama dalam festival tersebut adalah kompetisi restorasi lahan dan tutupan vegetasi. Kompetisi itu menargetkan penanaman sedikitnya 60 ribu bibit yang terdiri dari tanaman hutan, tanaman agroforestri, bambu, serta berbagai vegetasi pengikat tanah.

“Seluruh kebutuhan peserta mulai dari penyiapan lahan, pengangkutan bibit, penanaman hingga perawatan akan didukung panitia. Kami juga menerapkan teknologi geotagging pada setiap pohon dan bambu yang ditanam sehingga proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara rinci,” katanya.

Hendra menyebut gagasan Festival Tanam Hulu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria.

Dalam kesempatan yang sama, Andre Rosiade menegaskan upaya pengurangan risiko bencana di Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan normalisasi sungai. Menurutnya, rehabilitasi kawasan hulu harus menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi bencana.

“Kita akan melakukan penanaman pohon secara besar-besaran di kawasan hulu Kota Padang, khususnya di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Kawasan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan kebencanaan di Kota Padang,” ujar Andre.

Andre mengungkapkan program tersebut merupakan hasil diskusinya bersama COO Danantara Dony Oskaria. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, kata dia, telah disiapkan dukungan penanaman 60 ribu pohon dengan anggaran sekitar Rp2 miliar.

“Insya Allah Pak Dony Oskaria bersama BUMN siap mendukung melalui program TJSL. Harapannya pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi kolaborasi antara Galapagos, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat kawasan hulu melalui pendekatan green infrastructure atau infrastruktur hijau.

“Dalam perspektif penanggulangan bencana, kita tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Green infrastructure juga sangat penting. Jika kawasan hulu sungai tidak kita jaga dan tidak kita hijaukan kembali, maka ancaman banjir dan banjir bandang akan selalu berpotensi terjadi,” ujar Fadly.

Ia berharap gerakan penghijauan tersebut dapat diperluas ke berbagai kawasan lain di Kota Padang yang memiliki karakteristik serupa. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga akan memperkuat sistem peringatan dini bencana melalui pemasangan sensor dan perangkat pemantauan di kawasan rawan.

Festival Tanam Hulu menjadi salah satu program lingkungan terbesar yang digagas Galapagos dalam beberapa tahun terakhir. Selain menargetkan penanaman puluhan ribu pohon, kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hulu serta mengurangi risiko bencana di Kota Padang. (***)

SUMBARNET - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menghadiri pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat, (4/9/2026). Pertemuan itu membahas percepatan hilirisasi dan penataan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain Dony Oskaria, Presiden juga memanggil Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat restrukturisasi dan perampingan BUMN guna meningkatkan efisiensi serta memperkuat peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Sebagai Kepala BP BUMN dan COO Danantara, Dony Oskaria turut terlibat dalam pembahasan arah penataan BUMN yang saat ini terus dijalankan pemerintah. Hingga September 2026, pemerintah mencatat sebanyak 290 BUMN telah ditutup melalui proses restrukturisasi dan konsolidasi.

Langkah tersebut disebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp50 triliun. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.

Melalui program restrukturisasi yang lebih luas, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran dapat mencapai Rp100 triliun. Penataan itu dilakukan untuk membangun struktur perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, profesional, dan mampu bersaing secara global.

Selain membahas restrukturisasi BUMN, rapat di Hambalang juga menyoroti percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah menilai hilirisasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Presiden Prabowo menargetkan sinergi antara Danantara, BP BUMN, kementerian terkait, dan perusahaan negara dapat mempercepat pelaksanaan agenda hilirisasi sekaligus memastikan tata kelola BUMN berjalan lebih efektif dan efisien. (***)

 

SUMBARNET - COO Danantara yang juga Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, meminta rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang diselaraskan terlebih dahulu dengan Pelindo dan pemerintah daerah sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.

Pernyataan itu disampaikan Dony saat menerima proposal pengembangan kedua pelabuhan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Mahyeldi menyerahkan proposal tersebut melalui surat Nomor 552.4/195/DISHUB-SB/2026 tertanggal 1 September 2026. Surat itu juga ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta KSOP Kelas II Teluk Bayur.

Dalam pertemuan tersebut, Dony menegaskan pengembangan kawasan pelabuhan harus memiliki keselarasan antara perencanaan daerah, Pelindo, dan kebijakan pemerintah pusat.

"Rencana kawasan Teluk Bayur harus diselaraskan dulu dengan Pelindo dan pemerintah daerah, kemudian dikunci melalui kebijakan pusat agar resmi masuk dalam tata ruang," ujar Dony.

Pemprov Sumbar mengusulkan delapan pekerjaan prioritas di Pelabuhan Teluk Bayur. Di antaranya reklamasi terminal curah tahap pertama seluas 2,32 hektare, pembangunan Dermaga 08 dan Dermaga 09, pemasangan pipa CPO sepanjang 363,68 meter, penataan kawasan permukiman dalam pelabuhan, hingga perpanjangan pemecah ombak sepanjang 558 meter.

Sementara untuk Pelabuhan Muara Padang, usulan difokuskan pada pembangunan Gedung Maritime Centre dan penyusunan kajian bisnis kawasan.

Dalam proposalnya, Mahyeldi menyebut Teluk Bayur merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di pesisir barat Sumatera yang menjadi jalur utama ekspor dan distribusi komoditas Sumbar ke pasar nasional maupun internasional.

Data Pelindo yang dilampirkan menunjukkan Teluk Bayur memiliki dermaga peti kemas sepanjang 348 meter dan dermaga nonpeti kemas 850,5 meter. Kapasitasnya mencapai 345.600 TEUs per tahun, dengan kemampuan melayani curah cair 4,63 juta ton dan curah kering 4,74 juta ton setiap tahun.

Pelabuhan tersebut juga menjadi pusat distribusi minyak sawit mentah (CPO). Tujuh perusahaan memanfaatkan fasilitas tangki timbun di kawasan itu dengan total produksi lebih dari 3,15 juta ton pada 2025. Kontributor terbesar berasal dari PT Padang Raya Cakrawala dengan produksi 1,16 juta ton atau sekitar 37 persen dari total produksi.

Pemprov Sumbar juga mengungkap masih adanya kendala tata ruang. Perda RTRW dan RDTR Kota Padang 2023-2043 masih menetapkan kawasan Teluk Bayur sebagai zona transportasi sehingga belum mengakomodasi pengembangan kegiatan industri. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Muara Padang yang sebagian lahannya masih berstatus zona transportasi, kawasan perlindungan setempat, dan cagar budaya.

Untuk Muara Padang, rancangan Rencana Induk Pelabuhan telah memperoleh pertimbangan teknis dari Kementerian Perhubungan sejak 6 Februari 2025. Sementara pembangunan Gedung Maritime Centre telah mengantongi izin sumber daya air dan Amdal, serta tinggal menunggu persetujuan bangunan gedung sebelum masuk tahap pelaksanaan. (***)

 

Jakarta, – Kelangkaan solar yang berulang di Sumatera Barat diduga bukan karena kekurangan stok, melainkan diserap oleh aktivitas tambang emas ilegal. Kondisi itu dinilai sulit terjadi tanpa diketahui pihak yang bertugas di lapangan.

“Kita minta data tak dapat-dapat. Sudah kirim surat ke Pertamina juga tak diberi. Padahal kita tahu mobil bolak-balik ambil solar ke SPBU. Kita tahu ada mobil bolak-balik itu, sudah lama Pak Dony,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi kepada COO Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Persoalan solar di Sumbar sudah lama menjadi keluhan. Razia kerap dilakukan, namun praktik yang sama terus berulang. Pemerintah Provinsi Sumbar pun akhirnya membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dengan melaporkannya kepada Danantara.

Diperoleh informasi, PT Pertamina Patra Niaga segera mengirim tim ke Padang untuk membahas persoalan distribusi solar. Kunjungan itu diperkirakan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria menyatakan akan memanggil pihak Patra Niaga untuk meminta penjelasan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan Gubernur Mahyeldi.

Di sisi lain, aktivitas tambang emas ilegal di Sumbar disebut mencapai ratusan titik dan melibatkan ribuan pekerja. Ratusan alat berat beroperasi siang dan malam, sehingga membutuhkan pasokan solar dalam jumlah besar. Kebutuhan itulah yang diduga menjadi salah satu pemicu tingginya permintaan solar bersubsidi.

Aktivitas tambang ilegal juga dituding menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain meninggalkan lahan rusak, kegiatan tersebut berpotensi mencemari sungai akibat penggunaan merkuri.

Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penataan aktivitas pertambangan.

Dokumen yang diperoleh menunjukkan adanya dua surat usulan WPR yang dikirim gubernur kepada pemerintah pusat.

Surat pertama bernomor 540/249/MB/III/DESDM-2025 tertanggal 13 Maret 2025 ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam surat itu, Pemprov Sumbar mengusulkan WPR seluas 13.354,69 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten.

Rinciannya meliputi Agam sebanyak 9 blok seluas 68,81 hektare, Pasaman Barat 18 blok seluas 1.584,69 hektare, Solok Selatan 183 blok seluas 5.588,52 hektare, Solok 19 blok seluas 360,92 hektare, Sijunjung 131 blok seluas 5.625,06 hektare, Kepulauan Mentawai 16 blok seluas 93,87 hektare, serta Tanah Datar 12 blok seluas 32,82 hektare.

Surat kedua bernomor 540/563/BP/DESDM-2025 tertanggal 30 Juni 2025 merupakan tindak lanjut atas surat Dirjen Minerba tertanggal 15 Mei 2025. Dalam surat itu, gubernur mengusulkan tambahan WPR seluas 4.278,86 hektare.

Tambahan tersebut mencakup Dharmasraya sebanyak 90 blok seluas 2.777,15 hektare, Pasaman Barat 2 blok seluas 189,37 hektare, serta Pasaman 17 blok seluas 1.312,34 hektare.

Dengan dua surat tersebut, Pemprov Sumbar mengusulkan total 497 blok WPR dengan luas 17.633,55 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten. Sebagian besar wilayah yang diusulkan diperuntukkan bagi komoditas emas. (***)

 

Jakarta, – COO Danantara Dony Oskaria memastikan akan segera menindaklanjuti laporan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi terkait kelangkaan solar yang masih terjadi di berbagai daerah di Sumbar.

Komitmen itu disampaikan Dony saat menerima Mahyeldi dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Menurut Dony, ketersediaan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga distribusinya harus berjalan lancar.

"Saya panggil segera Dirut Patra Niaga," kata Dony saat merespons laporan mengenai antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan solar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina. Padahal, data tersebut dinilai penting untuk mengawasi penyaluran solar dan mencegah penyalahgunaan.

Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN menegaskan persoalan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain membahas solar, Dony dan Mahyeldi juga mendiskusikan sejumlah agenda strategis pembangunan di Sumbar. Topik yang dibahas meliputi pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), proyek energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pembangunan jalan tol, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Terkait maraknya aktivitas PETI di Sumbar, Dony menawarkan pendekatan yang menggabungkan aspek ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang ada.

Menurut Dony, Danantara akan mendorong PT Antam berperan sebagai perusahaan inti, sementara kelompok tambang rakyat yang telah mengantongi izin dapat menjadi plasma dalam ekosistem pertambangan yang lebih tertata.

Skema tersebut, katanya, harus disertai pengelolaan lingkungan yang ketat, termasuk penyusunan AMDAL, reklamasi lahan, serta penanaman kembali kawasan pascatambang.

"Hilirisasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyerahkan proposal lima proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) senilai Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029.

Lima proyek yang diajukan meliputi PLTS Terapung Singkarak di Tanah Datar, PLTS Sijunjung, PLTS Mentawai, PLTS Pesisir Selatan, serta PLTG Sijunjung yang memanfaatkan potensi gas dari Blok Sinamar.

Dony menilai pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan gas domestik memiliki potensi besar untuk memperkuat pasokan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, ia menegaskan seluruh proyek harus didukung kesiapan dokumen, kepastian perizinan, dan koordinasi lintas instansi.

Salah satu proyek yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan gas Sinamar di Kabupaten Sijunjung. Cadangan gas di wilayah kerja South West Bukit Barisan itu diperkirakan mencapai 35 MMSCFD dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik.

Selain sektor energi, pembahasan juga mencakup rencana pengembangan jalan tol dan perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Menurut Dony, proyek-proyek tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas dan mempercepat pergerakan barang serta investasi di Sumbar.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedy Bharata, Corporate Secretary Danantara Asset Management Maya Tyas Asmoro, dan Tenaga Ahli BP BUMN Khairul Jasmi.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat menindaklanjuti seluruh pembahasan melalui pertemuan teknis yang melibatkan kementerian, BUMN, dan instansi terkait guna mempercepat realisasi berbagai program strategis di Sumatera Barat. (***)

 

SUMBARNET - Danantara Housing Expo 2026 resmi ditutup di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Minggu (30/8/2026). Selama empat hari penyelenggaraan, pameran perumahan BUMN terbesar tersebut berhasil menarik sekitar 40 ribu pengunjung, mencatat lebih dari 1.000 akad pembelian rumah dengan nilai transaksi sekitar Rp2 triliun, serta menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp2,5 triliun.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, hadir dalam acara penutupan dan menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan pameran tersebut.

Menurut Dony, Danantara Housing Expo tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap hunian, tetapi juga mempertemukan berbagai sektor usaha dalam satu ekosistem yang saling mendukung dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

"Kita akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini. Tahun depan akan kami buat lebih baik lagi," ujar Dony dalam video yang diunggah akun Instagram @bumn_id.

Dony menilai penyelenggaraan tahun ini telah berjalan dengan baik. Namun, pihaknya berkomitmen meningkatkan skala dan kualitas acara pada tahun mendatang.

"Sebenarnya sekarang sudah bagus dan sudah oke, tetapi tahun depan kami ingin membuatnya lebih besar," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa rumah subsidi menjadi salah satu segmen yang paling diminati selama pameran berlangsung. Berdasarkan laporan yang diterimanya saat penutupan acara, transaksi rumah subsidi telah mencapai sekitar 3.000 unit.

"Transaksi rumah subsidi saja sudah mencapai sekitar 3.000 unit? Alhamdulillah, luar biasa," katanya.

Dony menambahkan, sinergi dalam ekosistem Danantara akan terus diperkuat untuk mendorong kegiatan yang memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, Danantara Housing Expo telah menjadi momentum yang mempertemukan sektor perumahan, pembiayaan, UMKM, kuliner, hingga industri kreatif dalam satu rangkaian kegiatan ekonomi.

Melalui kolaborasi tersebut, Danantara berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap hunian sekaligus mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta melalui ekosistem BUMN.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Danantara Housing Expo akan terus dikembangkan sebagai wadah kolaborasi berbagai sektor ekonomi. Dengan skala yang lebih besar pada tahun mendatang, kegiatan ini diharapkan mampu memperluas akses kepemilikan rumah, meningkatkan transaksi sektor perumahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (***)

 

Jakarta, – Kesempatan memiliki rumah dengan cicilan ringan ditawarkan dalam Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Banten, pada 27-30 Agustus 2026.

Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dengan harga mulai sekitar Rp120 juta hingga rumah premium senilai Rp2-3 miliar. Ribuan pengunjung memadati lokasi pameran untuk mencari informasi dan peluang memiliki rumah impian.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya menghadirkan berbagai kemudahan pembiayaan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah.

Berbagai promo yang ditawarkan meliputi uang muka atau down payment (DP) mulai 1 persen, suku bunga mulai 2,75 persen per tahun, hingga tenor cicilan yang jauh lebih panjang dibanding skema perbankan pada umumnya.

"Selama ini di perbankan hanya 10-15 tahun. Kita bisa berikan sampai 30 tahun, bahkan 40 tahun," kata Rosan.

Kemudahan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengunjung memanfaatkan pameran untuk berkonsultasi langsung dengan perbankan dan pengembang terkait skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Selain menghadirkan promo pembiayaan, Danantara Housing Expo 2026 juga menggelar akad kredit pemilikan rumah (KPR) massal yang melibatkan 200 calon pemilik rumah bersama Himbara dan sejumlah pengembang pada Kamis (27/8).

Sebagian besar rumah yang diakadkan merupakan hunian dengan harga rata-rata sekitar Rp166 juta. Program tersebut didukung skema pembiayaan dengan bunga tetap 5 persen hingga masa kredit berakhir.

Danantara Housing Expo 2026 menghadirkan lebih dari 360 ribu unit properti dari lebih 130 pengembang BUMN dan swasta. Khusus pengembang BUMN, sebanyak 12 perusahaan menawarkan lebih dari 16 ribu unit hunian yang tersebar dalam 98 proyek di 23 provinsi.

Nilai inventori proyek perumahan BUMN yang dipasarkan mencapai Rp9,79 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.611 unit diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara 9.948 unit lainnya menyasar segmen non-MBR.

Untuk memudahkan pengunjung memilih hunian sesuai kebutuhan, pameran dibagi dalam tiga zona utama, yakni first home bagi pembeli rumah pertama, family home untuk kebutuhan keluarga, serta premium living yang menawarkan hunian kelas atas mulai dari rumah tapak hingga apartemen.  (***)

 

SUMBARNET - Kinerja perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) mencatatkan capaian signifikan. Total laba BUMN mencapai Rp330 triliun, jauh melampaui laba Temasek Holdings Singapura yang berada di kisaran Rp136 triliun.

Capaian tersebut diungkapkan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Menurutnya, kekuatan kinerja BUMN menjadi modal penting bagi Danantara untuk memperluas investasi hingga ke pasar global.

“Kalau kita lihat laporan keuangan Temasek, laba bersih mereka sekitar 12 miliar dolar Singapura atau kurang lebih Rp136 triliun. Sementara laba BUMN kita mencapai Rp330 triliun,” kata Dony seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (24/8/2026).

Dony menjelaskan, laba konsolidasi BUMN pada 2026 bahkan diproyeksikan meningkat menjadi Rp360 triliun. Dengan angka tersebut, posisi BUMN Indonesia dinilai sudah unggul dibandingkan Temasek dari sisi laba bersih.

“Kalau secara ukuran net income, tentu kita sudah lebih besar daripada Temasek,” ujarnya.

Menurut Dony, capaian itu menunjukkan perusahaan-perusahaan negara memiliki kemampuan untuk tumbuh dan bersaing di tingkat internasional. Karena itu, Danantara terus memperluas portofolio investasi di berbagai negara.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah akuisisi hotel di Makkah, Arab Saudi. Danantara juga menyiapkan lahan yang akan dikembangkan untuk mendukung kebutuhan jemaah haji Indonesia. Selain itu, perusahaan investasi negara tersebut tengah mengkaji investasi pada sektor bandar udara di Madinah.

“Banyak sekali langkah yang akan membawa kita semakin go global,” katanya.

Tidak hanya berinvestasi langsung, Danantara juga mendorong perusahaan BUMN melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. PT Pegadaian (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang disiapkan untuk memperluas pasar melalui peluang akuisisi perusahaan sejenis di Filipina.

Menurut Dony, model bisnis perusahaan pegadaian di Filipina memiliki kesamaan dengan Pegadaian Indonesia. Dengan pengalaman dan skala usaha yang lebih besar, Pegadaian dinilai memiliki peluang kuat untuk berkembang di pasar regional.

“Bisnisnya mirip dengan Pegadaian dan kita sudah lebih unggul. Karena itu, peluang ekspansi ke sana cukup terbuka,” tuturnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Danantara optimistis dapat memperkuat posisi BUMN sebagai pemain global sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (***)

 

SUMBARNET - Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan sebanyak 290 perusahaan BUMN telah menjalani proses perampingan atau streamlining. Sementara itu, sekitar 300 perusahaan lainnya masih dalam proses penataan dan ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dony dalam acara Investor Daily Policy and Economic Dialogue di Jakarta, Rabu (19/8/2026). Menurutnya, transformasi BUMN terus berjalan melalui langkah konsolidasi dan penataan perusahaan guna menciptakan organisasi yang lebih efisien dan produktif.

“Memang transformasi BUMN ini berjalan dengan cukup baik. Kita sudah melakukan streamlining 290 perusahaan dan ke depannya kita harapkan masih ada sekitar 300-an lagi yang akan kita selesaikan,” ujar Dony.

Program streamlining menjadi salah satu strategi utama BP BUMN dalam memperkuat kinerja perusahaan pelat merah. Melalui langkah tersebut, perusahaan yang tidak produktif, tumpang tindih, atau tidak lagi memiliki nilai tambah dapat digabungkan maupun ditutup sehingga sumber daya dapat difokuskan pada sektor yang lebih strategis.

Dony menjelaskan, kebijakan tersebut telah menghasilkan dampak signifikan terhadap efisiensi. Perusahaan-perusahaan yang ditutup sebelumnya tercatat menanggung kerugian hingga sekitar Rp20 triliun per tahun. Dengan penghentian operasional perusahaan tersebut, potensi kerugian itu dapat ditekan.

Selain itu, BP BUMN juga menemukan berbagai praktik bisnis yang tidak efisien antara perusahaan anak dan induk usaha. Nilai inefisiensi dari aktivitas tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun.

Jika digabungkan, efisiensi dari kedua sumber tersebut mencapai sekitar Rp50 triliun. Angka itu belum termasuk penghematan dari biaya gaji, komisaris, direksi, serta berbagai fasilitas dan manfaat yang selama ini ditanggung perusahaan.

“Dengan berbagai langkah yang kita lakukan, target efisiensi yang bisa dicapai hingga akhir tahun diperkirakan lebih dari Rp70 triliun,” jelasnya.

Menurut Dony, transformasi BUMN tidak hanya bertujuan menekan biaya, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan negara. Kinerja bisnis yang lebih sehat diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

BP BUMN menargetkan proses penataan sekitar 300 perusahaan yang masih berjalan saat ini dapat dirampungkan secara bertahap hingga akhir 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar transformasi BUMN yang tengah dijalankan pemerintah untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih efisien, adaptif, dan berdaya saing global. (***)

 

Oleh: Gilang Gardhiolla Gusvero, Wartawan

Nama Dony Oskaria tidak disebut paling awal dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026. Namun jejak pekerjaannya terasa hampir di setiap bagian ketika Presiden berbicara tentang kebangkitan perusahaan-perusahaan milik negara.

PT Timah. Pupuk Indonesia. Semen Indonesia. Pertamina. Pelindo. BTN. Bank Mandiri.

Satu per satu nama BUMN itu disebut sebagai contoh perusahaan yang menunjukkan perbaikan kinerja dan pertumbuhan laba. Di hadapan para anggota parlemen dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden menyampaikan apresiasi atas transformasi yang sedang berlangsung di tubuh perusahaan negara.

Publik melihat hasilnya dalam bentuk angka. Laba meningkat. Kinerja membaik. Tata kelola yang semakin kuat.

Namun di balik angka-angka itu, ada pekerjaan panjang yang tidak banyak terlihat. Ada rapat yang berlangsung hingga larut malam. Ada evaluasi terhadap ratusan anak dan cucu usaha. Ada keputusan-keputusan sulit yang tidak selalu populer. Ada keberanian membongkar persoalan lama yang bertahun-tahun tersimpan di balik laporan keuangan perusahaan negara.

Salah satu orang yang berada di pusat pekerjaan itu adalah Dony Oskaria.

Putra Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, itu kini memegang dua amanah besar sekaligus. Ia dipercaya memimpin Badan Pengelola BUMN dan menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Jabatan itu, bukan hanya posisi administratif. Di pundaknya melekat tanggung jawab mengawal transformasi ratusan perusahaan negara yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Ketika Presiden Prabowo memberikan kepercayaan tersebut pada Oktober 2025, kondisi yang dihadapi tidak sederhana.

BUMN memiliki jaringan perusahaan yang sangat besar. Banyak entitas berdiri sendiri dengan arah bisnis yang saling tumpang tindih. Sejumlah perusahaan menghadapi persoalan efisiensi. Sebagian lainnya dibebani struktur organisasi yang terlalu gemuk. Di sektor konstruksi, beberapa BUMN Karya menghadapi tekanan finansial akibat proyek-proyek besar dan beban utang yang terus meningkat.

Di tengah situasi itu, Dony memilih memulai dari fondasi.

Ia terlebih dahulu memperkuat struktur internal BP BUMN melalui pelantikan pejabat Eselon I dan II. Organisasi dibangun agar memiliki kepemimpinan yang solid sebelum agenda perubahan dijalankan lebih jauh.

Setelah itu, pekerjaan besar dimulai.

Bersama Danantara, Dony menyusun peta jalan transformasi lima tahun untuk mengintegrasikan pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi menciptakan ekosistem BUMN yang lebih sehat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat global.

Salah satu langkah paling ambisius adalah program streamlining atau perampingan korporasi.

Selama bertahun-tahun, banyak BUMN berkembang dengan jaringan anak usaha hingga cucu usaha yang sangat luas. Tidak sedikit yang bergerak di bidang serupa sehingga menimbulkan tumpang tindih fungsi dan pemborosan sumber daya.

Melalui program tersebut, jumlah entitas perusahaan negara ditargetkan menyusut menjadi sekitar 250 perusahaan inti yang lebih fokus dan produktif. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 274 entitas telah berhasil ditata ulang sebagai bagian dari reformasi besar itu.

Di saat bersamaan, Dony memimpin evaluasi terhadap berbagai anak dan cucu usaha yang dinilai tidak lagi sejalan dengan bisnis utama perusahaan induk. Bersama Danantara Asset Management, proses penataan dilakukan untuk mengembalikan fokus operasional setiap BUMN kepada bidang usaha inti mereka.

Pengawasan juga diperketat.

Monitoring terhadap sejumlah perusahaan dilakukan secara berkala. Tata kelola diperbaiki. Transparansi diperkuat. Praktik-praktik yang berpotensi merusak kesehatan korporasi, termasuk rekayasa keuangan, menjadi perhatian serius.

Langkah paling menantang mungkin terjadi di sektor infrastruktur.

Selama bertahun-tahun, persoalan keuangan BUMN Karya menjadi salah satu isu yang paling sering dibicarakan. Banyak proyek besar berjalan dengan pembiayaan yang agresif. Beban utang meningkat. Sebagian proyek bahkan menghadapi persoalan penyelesaian.

Dony memilih pendekatan yang tidak biasa.

Alih-alih menutupi masalah, ia mendorong pembukaan data secara transparan. Audit terhadap proyek bermasalah dilakukan. Model bisnis yang terlalu bergantung pada utang mulai dievaluasi dan ditata ulang.

Langkah itu tidak selalu nyaman. Namun perubahan besar memang jarang lahir dari zona aman.

Perlahan hasilnya mulai terlihat.

Sejumlah perusahaan negara mencatatkan peningkatan kinerja yang signifikan. PT Timah menjadi salah satu contoh yang paling menonjol. Setelah melalui berbagai proses pembenahan, perusahaan tersebut berhasil membukukan lonjakan laba yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.

Perusahaan-perusahaan lain juga menunjukkan perkembangan positif. Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, Pertamina, Pelindo, BTN, hingga Bank Mandiri menjadi bagian dari daftar BUMN yang diapresiasi pemerintah atas capaian kinerjanya.

Bagi Indonesia, keberhasilan itu menunjukkan bahwa transformasi BUMN bukan sekadar slogan.

Namun bagi urang awak di ranah Minang, cerita ini memiliki makna yang lebih dalam.

Di tengah agenda besar penataan ekonomi nasional, seorang anak nagari dari Tanjung Alam dipercaya berada di ruang kendali perubahan. Ia tidak lahir dari pusat kekuasaan. Ia tumbuh di ranah Minang dengan nilai kerja keras, semangat belajar, dan tradisi marantau yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya.

Perjalanannya menjadi pengingat bahwa talenta-talenta terbaik bangsa tidak hanya lahir dari kota-kota besar. Banyak di antaranya tumbuh dari nagari, dari kampuang-kampuang kecil, dari keluarga sederhana yang percaya bahwa pendidikan dan kerja keras dapat mengubah masa depan.

Karena itu, kisah Dony Oskaria sesungguhnya bukan hanya tentang seorang pejabat atau profesional yang berhasil mencapai posisi tinggi. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang anak nagari mengambil bagian dalam pekerjaan besar negara.

Di usia kemerdekaan yang ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak cerita seperti ini. Cerita tentang orang-orang yang tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi ikut membangunnya.

Dan ketika perusahaan-perusahaan negara mulai bangkit, ketika tata kelola terus diperbaiki, serta ketika aset-aset nasional semakin produktif, ada jejak seorang anak nagari dari ranah Minang di dalam proses panjang tersebut.

Urang awak mengenalnya sebagai Dony Oskaria. Indonesia mengenalnya sebagai salah satu penggerak transformasi BUMN nasional.

Barangkali itulah makna paling sederhana dari sebuah perjalanan marantau. Berangkat dari Tanjung Alam sebagai anak nagari biasa, lalu ikut mengambil bagian dalam pekerjaan besar yang menentukan arah masa depan bangsa. Dari ranah Minang, jejak itu kini sampai ke ruang-ruang tempat masa depan ekonomi Indonesia dirancang. (***)

 

Jakarta, – Ketika Danantara resmi hadir sebagai badan pengelola investasi negara, respons publik terbelah. Sebagian melihatnya sebagai terobosan besar dalam pengelolaan aset negara. Sebagian lainnya memilih menunggu, bahkan menyimpan keraguan. Pertanyaan yang muncul saat itu sederhana namun mendasar: apakah aset negara yang selama ini tersebar di berbagai BUMN benar-benar bisa dikelola lebih produktif melalui satu payung pengelolaan?

Setahun kemudian, sejumlah indikator mulai memberikan jawaban.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa laba agregat BUMN sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp326 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengelolaan perusahaan negara.

Namun, bagi banyak kalangan, makna capaian itu tidak hanya terletak pada besarnya laba. Yang lebih menarik justru perubahan yang terjadi di balik angka tersebut.

Transformasi BUMN tidak lagi hanya diukur dari siapa yang mencatatkan keuntungan terbesar. Fokus kini bergeser pada seberapa efisien perusahaan bekerja, seberapa produktif aset yang dimiliki, serta seberapa profesional manajemen menjalankan bisnis. Dengan kata lain, keberhasilan tidak lagi semata-mata dilihat dari ukuran perusahaan, tetapi dari kemampuannya mengubah aset menjadi keuntungan, arus kas, dan nilai tambah yang berkelanjutan.

Perubahan itu mulai terlihat di berbagai perusahaan pelat merah.

Data yang dipaparkan Presiden menunjukkan sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba signifikan. PT Timah membukukan kenaikan laba hingga 804,7 persen. Pupuk Indonesia tumbuh 253 persen, Semen Indonesia 196,5 persen, Pegadaian 84,6 persen, Pertamina 80 persen, Pelindo 60,4 persen, BTN 40,8 persen, dan Bank Mandiri 24,3 persen.

Tidak hanya perusahaan yang selama ini sudah kuat. Kisah kebangkitan juga datang dari BUMN yang sebelumnya menghadapi tekanan berat. Krakatau Steel dan Kimia Farma, yang sempat mencatatkan kerugian, kini berhasil kembali membukukan laba. Arah perbaikannya menunjukkan satu pola yang sama: efisiensi, fokus bisnis, dan pengelolaan aset yang lebih disiplin.

Di sinilah peran Danantara mulai mendapat perhatian.

Pengamat Komunikasi Hendri Satrio menilai Danantara bukan hanya berhasil memperbaiki kinerja sejumlah BUMN, tetapi juga mulai mengembalikan optimisme publik terhadap kemampuan negara mengelola aset strategisnya.

"Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat penting dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan sangat mungkin akan diteruskan di masa depan mengingat peran penting dan strategis yang saat ini dijalani oleh Danantara," ujarnya.

Apresiasi serupa datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Menurutnya, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Danantara mulai menunjukkan hasil nyata, mulai dari penyederhanaan struktur BUMN hingga peningkatan kinerja perusahaan negara.

"Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses bagaimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN yang ada," kata Andre.

Sejumlah pengamat menilai keberhasilan yang mulai terlihat saat ini tidak lahir dari kebijakan jangka pendek. Danantara mendorong perusahaan negara untuk kembali fokus pada bisnis inti, memperkuat sinergi antarbisnis, mengurangi aktivitas yang tidak menciptakan nilai tambah, dan mengoptimalkan aset agar menghasilkan return yang lebih besar bagi negara.

Perubahan tersebut juga mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih mendasar. Selama bertahun-tahun, negara sering dipandang hanya sebagai pemilik aset. Kini pendekatan itu mulai bergeser. Negara tidak lagi sekadar memiliki aset, tetapi aktif mengelolanya agar lebih produktif.

Konsep ini dikenal sebagai pergeseran dari passive ownership menuju active ownership. Dalam pendekatan baru tersebut, aset negara tidak cukup hanya tercatat dalam neraca, tetapi harus bekerja, menghasilkan keuntungan, membuka peluang investasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai reformasi BUMN merupakan langkah penting agar perusahaan negara semakin sehat, profesional, dan produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa restrukturisasi harus tetap dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tujuan akhirnya benar-benar tercapai.

Pada akhirnya, yang sedang diuji hari ini bukan hanya kinerja Danantara sebagai sebuah lembaga baru. Yang sedang diuji adalah model baru pengelolaan kekayaan negara Indonesia.

Jika tren positif ini terus berlanjut, maka capaian laba Rp326 triliun bukan sekadar catatan keuangan tahunan. Angka tersebut dapat menjadi penanda lahirnya cara baru dalam mengelola aset negar. Cara yang menempatkan produktivitas, efisiensi, dan penciptaan nilai sebagai ukuran utama keberhasilan.

Seperti yang ditegaskan Presiden Prabowo dalam pidatonya, kekayaan Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan bagi banyak pihak, perjalanan Danantara saat ini mulai menunjukkan bahwa cita-cita tersebut bukan lagi sekadar konsep, melainkan arah yang perlahan sedang dibangun menjadi kenyataan. (***)

 

Jakarta, – Di tengah rangkaian Pidato Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu pesan yang menonjol di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Di balik lonjakan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdapat kerja besar transformasi yang dijalankan Danantara Indonesia bersama seluruh jajaran BUMN.

Secara khusus, Presiden Prabowo memberikan penghargaan kepada pimpinan Danantara dan seluruh timnya yang dinilai berhasil mendorong efisiensi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan keuntungan perusahaan-perusahaan negara.

"Saya memberikan penghargaan khusus bagi pimpinan Danantara dan seluruh timnya, seluruh jaringannya," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Apresiasi tersebut bukan tanpa alasan. Dalam laporannya, Prabowo mengungkapkan transformasi BUMN yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 telah menghasilkan efisiensi keuangan negara lebih dari Rp50 triliun. Penghematan itu berasal dari perampingan struktur perusahaan, pengurangan biaya operasional, hingga penyederhanaan organisasi.

Presiden bahkan menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dari total 1.074 BUMN yang pernah ada, pemerintah telah menutup 290 perusahaan. Hingga akhir 2026, jumlah BUMN ditargetkan tinggal sekitar 300 perusahaan yang benar-benar sehat dan produktif.

Di balik proses besar itu, nama Dony Oskaria menjadi salah satu figur yang mendapat sorotan. Sebagai pemimpin Danantara Indonesia sekaligus arsitek transformasi BUMN, Dony dinilai berhasil mengubah arah perusahaan-perusahaan negara dari sekadar bertahan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasilnya mulai terlihat. Sejumlah BUMN mencatat lonjakan laba yang signifikan sepanjang semester pertama 2026. PT Semen Indonesia membukukan kenaikan laba bersih 408,9 persen. PT Pupuk Indonesia meningkat 252,8 persen. Pertamina tumbuh 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN naik 54,4 persen.

Salah satu contoh yang disampaikan Presiden adalah kebangkitan PT Timah. Setelah pemerintah menertibkan sekitar 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025, kinerja perusahaan itu melonjak tajam. Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Timah meningkat 804,7 persen. Valuasi perusahaan pun naik hingga 280 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Transformasi juga terjadi di sektor penerbangan. Garuda Indonesia yang sebelumnya menghadapi tantangan berat berhasil mengaktifkan kembali 20 pesawat yang sempat tidak beroperasi. Hingga Juni 2026, total 104 armada kembali melayani penerbangan.

Tak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan, reformasi BUMN juga berdampak langsung pada penerimaan negara. Laba BUMN yang pada 2024 tercatat Rp186 triliun meningkat menjadi Rp326 triliun pada 2025. Dividen yang disetorkan kepada negara melonjak dari Rp85,5 triliun menjadi Rp142,3 triliun.

Pada 2026, pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN). Angka tersebut menunjukkan kontribusi perusahaan negara terhadap APBN semakin besar.

Prabowo menegaskan keuntungan yang diperoleh BUMN tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat program hilirisasi nasional, pembangunan industri strategis, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Bersama Danantara, pemerintah telah memulai 26 proyek hilirisasi sepanjang 2026. Proyek itu mencakup pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, hingga pembangunan smelter aluminium.

Lebih jauh, pemerintah juga mulai menerapkan strategi upstreaming, yaitu memanfaatkan kekuatan finansial BUMN untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan global yang memiliki teknologi, jaringan pasar, dan kemampuan manajemen kelas dunia.

Bagi Prabowo, keberhasilan transformasi BUMN bukan hanya soal laba yang meningkat atau jumlah perusahaan yang dirampingkan. Transformasi tersebut menjadi fondasi bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing global.

Di hadapan sidang kenegaraan yang menjadi bagian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Presiden menunjukkan bahwa pembenahan BUMN telah menjadi salah satu cerita penting perjalanan Indonesia menuju cita-cita besar sebagai negara maju. Di balik cerita itu, Danantara dan Dony Oskaria menjadi nama yang mendapat pengakuan langsung dari kepala negara atas keberhasilan mengubah wajah perusahaan-perusahaan milik rakyat Indonesia. (***)

SUMBARNET - Danantara jadi bintang dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Jumat 14 Agustus 2026. Bukan dengan kata pujian. 

Tapi, dengan angka yang bicara sendiri lewat kinerja yang memukau Kepala Negara. Danantara sukses memotong lemak BUMN dan kemudian merapikannya, itulah yang dipuji Presiden.

"Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia," kata Presiden di hadapan Sidang Tahunan MPR. 

Ketika Danantara dibentuk, ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Gemuk. Berlapis-lapis direksi dan komisaris. Kini 290 sudah ditutup. Akhir tahun ini tinggal paling banyak 300. 

Hasil nyatanya, overhead Rp50 triliun setahun terpangkas. Uang yang dulu habis karena inefisiensi dan rugi, kini mengalir ke investasi dan pelayanan rakyat.

Laba ikut melonjak. Keuntungan BUMN 2024 dikoreksi jadi Rp186 triliun. Tahun 2025 melesat ke Rp326 triliun. Naik 75,3 persen. Presiden menegaskan angka itu tanpa permainan. 

Dividen pun naik dari Rp85,5 triliun ke Rp142,3 triliun. Dihitung bersih dikurangi PMN, lompatannya lebih dahsyat, dari Rp53 triliun ke Rp138 triliun. Naik 160 persen. 

Tahun 2026 diproyeksikan Rp200 triliun, tanpa PMN sama sekali. Empat kali lipat dalam dua tahun.

Danantara juga tak berhenti di pembenahan. Lembaga ini bergerak ke hilirisasi. 

Dua kali groundbreaking, 6 Februari dan 29 April 2026, total 26 proyek. Batu bara jadi DME. Tembaga, emas, garam industri, smelter alumina. Puluhan ribu lapangan kerja tercipta.

Dan, ada anak baru yang langsung berlari, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Baru beroperasi 1 Juni 2026. 

Dalam 2 bulan 13 hari, DSI mengelola devisa ekspor 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas saja. Lebih 6.500 transaksi dipantau. 

Potensi tambahan 5 miliar dolar ditemukan. Sebentar lagi jangkauannya meluas ke 50 pelabuhan di 25 provinsi.

Presiden menutup dengan satu kalimat yang menjadi ruh semuanya. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. (**)

 

Jakarta, – BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merampungkan kebijakan penurunan bunga pembiayaan menjadi 8 persen bagi nasabah PNM Mekaar. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sekitar 14 juta nasabah Mekaar dan mendukung program prioritas Presiden dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin pembahasan percepatan implementasi kebijakan tersebut dalam pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, pada 11 Agustus 2026.

Pertemuan itu membahas sejumlah langkah strategis untuk memastikan program dapat segera berjalan. Pembahasan mencakup percepatan penyelesaian regulasi pendukung, relokasi anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga penerbitan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebagai instrumen pendukung implementasi kebijakan.

Dony Oskaria mengatakan pemerintah berkomitmen menghadirkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha ultra mikro yang menjadi sasaran program PNM Mekaar.

“Penurunan bunga menjadi 8 persen merupakan langkah nyata pemerintah untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Kami memastikan seluruh aspek regulasi dan pendukung program dapat diselesaikan agar manfaatnya segera dirasakan oleh jutaan nasabah PNM Mekaar,” ujar Dony.

Menurutnya, sinergi antara BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Kemenko Perekonomian menjadi kunci dalam mempercepat realisasi kebijakan tersebut. Pemerintah ingin memastikan program berjalan efektif dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Program ini diharapkan dapat meringankan beban pembiayaan nasabah Mekaar sekaligus memperkuat kapasitas usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Pemerintah saat ini terus menuntaskan berbagai persiapan teknis agar skema bunga 8 persen dapat segera diterapkan. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi sekitar 14 juta nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia. (***)

 

SUMBARNET - Kenapa SR terbesar di Indonesia berlokasi di Tanjung Alam? Jawabannya tidak jatuh dari langit. Ada mimpi di baliknya. 

Semua anak Minang yang merantau selalu punya mimpi untuk keluarga dan kampung halamannya. Putera asli nagari tersebut, Dony Oskaria membawa mimpinya jadi kenyataan.

“Beliau punya mimpi menjadikan nagari asalnya, Tanjung Alam sebagai desa yang sejahtera,” kata Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra di Tanjung Alam, Sabtu (8/8/26). 

Menurut Anton, Dony lahir dan tumbuh di kampungnya itu. “Waktu itu tak ada TK di sini, sekarang ada,” kata dia pula.

SR itu berdiri di atas tanah 23 hektare. Tidak ada sekolah di Sumbar dengan kampus seluas itu.

 

Bandingkan kampus UNP Air Tawar yang menampung puluhan ribu mahasiswa hanya sekitar 34 hektare. Sebuah sekolah rakyat, kampusnya sekelas universitas.

 

Tanahnya dari keluarga besar Dony Oskaria. Perai untuk sekolah. Tanah itu punya kisahnya sendiri.

 

Dari 543 nagari induk di Sumatera Barat, hanya 219 yang masih memiliki tanah ulayat. 

Sisanya sudah beralih jadi tanah negara, dilepas ke investor lewat HGU, lalu hilang begitu HGU habis.

 

“Hanya 219 saja lagi nagari yang punya tanah ulayat,” kata Prof. Kurnia Warman, ahli tanah ulayat Universitas Andalas. 

Di tengah arus itu, Tanjung Alam berlawanan jalan. Ulayatnya lepas bukan ke kebun sawit, melainkan ke bangku sekolah anak miskin.

 

Prosesnya pun tidak main serobot. Musyawarah adat bajanjang naiak, batanggo turun, melibatkan niniak mamak, kaum dan warga pemilik ulayat, sampai mufakat. 

Legalitas adat berjalan seiring hukum negara. Bersih, tanpa konflik.

Dony Oskaria lahir dan dibesarkan di Gantiang Bawah, Tanjung Alam. Masa kecilnya masa kanak-kanak desa, main bola, main-main ke sawah, mengaji dan tidur di surau.

 

Juga malala kian kemari dalam nagari bahkan ke bukit-bukit. Di SD depan rumahnya, yang pagi untuk SD dan sore untuk anak PGA, ia selalu jadi ketua kelas dan juara satu. 

“Tidak bisa kami mengalahkannyo doh,” kata Erman, kawan sekelasnya dulu, kini Sekretaris Kecamatan Tanjung Baru. 

Kelas IV Dony pindah sekolah ke Padang, lalu merantau jauh dan memikul amanah besar di Jakarta. 

Tapi, sejauh apa pun rantau, kampung tidak pernah lepas dari ingatannya.

Mimpi itu kini menemukan jalannya. Sekolah Rakyat berdaya tampung 3.000 siswa dibangun di kampung halamannya dengan investasi Rp1,5 triliun. 

SD tua tempat ia belajar dulu masih awet, namun gulma sudah tumbuh di halamannya. 

Tak jauh dari situ, sekolah triliunan rupiah sedang berdiri. Bagi Dony, SR bukan sekadar bangunan. SR adalah pintu memutus rantai kemiskinan. 

“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” kata Dony.

Sekolah Rakyat adalah program Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Semua gratis. Pendidikan, asrama, makan, seragam, buku, layanan kesehatan, ditanggung negara. 

Secara nasional 166 titik SR sudah beroperasi di 34 provinsi, menampung hampir 16 ribu siswa. Targetnya 200 titik pada 2027. Dan yang terbesar dari semuanya, dibangun di Nagari Tanjung Alam, Tanah Datar.

Angka Rp1,5 triliun itu perlu diletakkan dalam timbangan. Dalam sepuluh tahun terakhir, uang sebesar itu di satu titik di Sumatera Barat bisa dihitung dengan jari. 

Pabrik Indarung VI Semen Padang Rp4 triliun, beroperasi 2017. Tol Padang-Sicincin hampir Rp10 triliun. Panas bumi Muara Laboh di Solok Selatan bertriliun-triliun pula.

 

Hanya itu. Semuanya semen, jalan dan perut bumi. Belum pernah sekali pun uang sebesar itu ditanam untuk pendidikan. 

Baru kali ini. Tanjung Alam akan jadi kota kecil. Bukan soal gemerlap lampu kala malam. Ini tentang uang yang berputar. Penduduk nagari itu 9 ribu jiwa, murid SR 3.000 orang.

 

Nah, kehidupan peserta didik dijamin pemerintah. Mantunlah, Tanjung Alam dekat ke Batusangkar, dekat pula ke Payakumbuh, juga Bukittinggi. Akan jadi titik pertumbuhan baru yang diapit tiga kota tadi.

Uang sebesar itu tidak berhenti di pagar sekolah. Sekolah berasrama dengan 3.000 siswa hidup 24 jam. Dapurnya menyiapkan 9.000 porsi sehari. 

Berasnya hampir satu ton per hari, telurnya 3.000 butir sehari, ayam dan ikan berton-ton sebulan. Belanja dapur saja Rp3 sampai 4 miliar sebulan. 

Ditambah gaji 400 sampai 500 guru dan tenaga pendukung, belanja seribu keluarga penjenguk tiap akhir pekan, jasa cukur, laundry sampai fotokopi, putaran uangnya Rp5 miliar sebulan atau Rp55 sampai 70 miliar setahun. 

Angka itu sebanding dengan APBDes puluhan desa. Petani, peternak, pedagang pasar sampai tukang ojek kebagian. Satu sekolah, seribu periuk nasi.

Dony sekali pulang, membawa buah tangan jumbo. Ia juga akan membuat “taman hutan” sebagai obyek wisata di lahan seluas 15 hektare. Lokasinya sehamparan dengan SR. Ini akan jadi ikon wisata Sumbar beberapa tahun lagi.

Masjid, pasar, kantor walinagari dan kantor KAN juga segera dipermak. Lapangan bola kaki, basket, badminton akan dibangun pula. Segeh luar biasa nagari tersebut nanti. 

Apa yang ia lakukan bukan untuk ria, namun kecintaan pada kampung halaman semata. Kalau untuk kesenangan hati, ia sudah punya banyak hal.

Orang Minang berpasal, satinggi-tinggi tabang bangau, suruiknyo ka kubangan juo. Sang ketua kelas yang dulu jalan kaki ke Tabek Patah itu kini pulang.

 

Membawa sekolah, membawa hadiah, rimba jadi taman hutan nan rancak. Membawa roda ekonomi. Berputarlah. Itulah efek domino SR. (kj)

Tanah Datar - Bupati Tanah Datar, Sumbar, Eka Putra melapor kepada Menteri PU Dody Hanggodo dan COO Danantara, persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tanjung Alam telah selesai. Tinggal eksekusi.

"Ada dua rencana kami September 2026, pertama peresmian hunian tetap (huntap) di Rambatan 79 unit. Kedua, groundbreaking Sekolah Rakyat," kata dia Kamis (6/8).

Huntap dibangun Danantara di Rambatan, dikerjakan PT Nindya Karya. Berbagai pihak, kata Eka, memuji huntap yang kokoh, tertata dan rancak.

"Kita membangun dengan standar yang bagus," kata Dirut Nindya Karya, Firmansyah di tempat terpisah.

Eka menemui Menteri Dody melaporkan persiapan akhir lokasi SR Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Lahannya 23 hektare, hibah keluarga besar COO Danantara, Dony Oskaria kepada Pemkab Tanah Datar.

Menurut Dony kepada Bupati Eka, SR itu untuk 3 ribu siswa SD, SMP dan SMA. Implikasinya, berbagai kebutuhan harian siswa setiap hari mesti segera disiapkan oleh Pemkab dan rakyat sekitar Tanjung Alam.

 

Pengadaan telur, daging, ayam, sayuran, beras serta kebutuhan makan dua atau tiga kali sehari. Bahkan tukang cukur pun mesti tersedia cukup.

Siswa SR ini diutamakan dari Tanah Datar, dari keluarga desil 1 dan 2, yaitu 20 persen keluarga dengan tingkat ekonomi terbawah menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kunjungan orang tua ke sekolah tiap hari juga memicu peredaran uang, sebagai penambah belanja sembako. Ini pada gilirannya segera menggerakkan roda perekonomian Tanah Datar.

SR Tanjung Alam menurut Eka, pematangan lahan selesai, makanya peletakan batu pertama akan dilaksanakan September nanti. SR ini, kata dia, terbesar di Indonesia.

Saat ini di Indonesia telah beroperasi 182 Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027, naik dari 166 sekolah rintisan tahun sebelumnya. 

Jumlah peserta didiknya sekitar 45 ribu siswa SD, SMP dan SMA, melonjak dari 14.776 siswa tahun ajaran lalu. Dari jumlah itu, 93 di antaranya sudah berstatus gedung permanen.

 

Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat pada 2029. Kapasitas gedung permanen umumnya 2.000 sampai 2.500 siswa, sehingga SR Tanjung Alam dengan 3 ribu siswa akan menjadi yang terbesar. (*)

 

Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 18 bulan pemerintahannya. Menurut Presiden, percepatan konsolidasi yang dipimpin Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara Indonesia telah menghasilkan efisiensi besar sekaligus memperkuat daya saing perusahaan negara.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya transformasi dan konsolidasi BUMN agar menjadi perusahaan yang lebih efisien, transparan, kompetitif, serta mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

Taklimat tersebut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama jajaran Kabinet Merah Putih.

Presiden mengatakan pemerintah telah menyelesaikan berbagai persoalan strategis selama 18 bulan terakhir. Salah satu capaian yang dinilai signifikan adalah reformasi BUMN.

"Harusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Delapan belas bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil," ujar Prabowo.

Ia menjelaskan, saat pemerintahannya dimulai terdapat sekitar 1.077 entitas BUMN. Melalui proses konsolidasi, merger, dan restrukturisasi yang dilakukan BP BUMN dan Danantara, jumlah tersebut berhasil dikurangi menjadi sekitar 250 perusahaan yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif.

"Saya bangga pimpinan Danantara dalam 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut. Dari 1.077 mereka sudah mengonsolidasikan, merger, sehingga berkurang menjadi sekitar 250. Dengan ditutupnya 250, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun," kata Prabowo.

Selain konsolidasi BUMN, Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah membangun ekosistem Bullion Bank atau bank emas nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.

Menurut Prabowo, Bullion Bank BUMN kini telah mengelola sekitar 153 ton emas dengan nilai mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat transformasi sektor strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai pengelola ekspor satu pintu komoditas strategis.

Presiden menegaskan, penguatan tata kelola, optimalisasi portofolio BUMN, pengembangan ekspor melalui DSI, serta pembangunan ekosistem bullion nasional merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan BUMN yang semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. (***)

 

SUMBARNET - Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa ajang olahraga internasional tidak hanya menjadi wadah prestasi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dony saat menghadiri rapat bersama Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, serta Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, pada Senin, (13/7/2026).

Dony mengungkapkan, keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika menjadi bukti nyata bahwa sektor olahraga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah maupun nasional.

“Ajang olahraga internasional memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian. Selain meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, event olahraga juga mampu mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi baru,” ujar Dony.

Berdasarkan materi pengembangan sport tourism yang dipaparkan dalam rapat tersebut, MotoGP Mandalika menghasilkan dampak ekonomi nasional sekitar Rp4,9 triliun. Event tersebut juga berhasil menarik 140.324 penonton, melibatkan lebih dari 600 UMKM, menciptakan sekitar 3.000 tenaga kerja lokal, serta mendorong tingkat okupansi hotel hingga 100 persen dan penambahan 44 penerbangan.

Menurut Dony, capaian tersebut menunjukkan bahwa sport tourism memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sektor strategis yang mampu memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Karena itu, lanjutnya, sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem sport tourism yang berkelanjutan.

“Kolaborasi yang kuat diperlukan agar Indonesia mampu menghadirkan lebih banyak event olahraga berskala internasional yang memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penyederhanaan perizinan, penguatan ekosistem investasi, serta pengembangan kalender event olahraga internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Dony menambahkan, Danantara bersama BP BUMN siap mendukung berbagai upaya percepatan yang diperlukan guna menjadikan sport tourism sebagai salah satu penggerak utama investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan ekosistem yang semakin kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat penyelenggaraan event olahraga internasional di kawasan, sekaligus menarik lebih banyak wisatawan dan investor ke tanah air,” pungkasnya. (***)

Jakarta - Rencana pemerintah melalui Badan Pengelola (BP) BUMN / Danantara untuk melikuidasi 750 perusahaan pelat merah yang tidak produktif mendapat dukungan institusional dari parlemen. 

‎

‎Langkah berani ini diproyeksikan mampu menyelamatkan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah dari inefisiensi struktural.

‎

‎Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi langkah Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, yang berkomitmen mengaudit total seluruh entitas tersebut sebelum resmi dibubarkan. 

‎

‎Audit komprehensif ini dinilai krusial untuk memetakan kepastian kontribusi BUMN terhadap kas negara.

‎

‎"Menurut saya ini langkah baik yang dilakukan oleh Kepala BP BUMN Pak Dony Oskaria. Tentu kita ingin posisi BUMN yang sekarang itu memberikan dividen dan penghasilan untuk anggaran pendapatan negara," ujar Rahmat di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

‎

‎Rahmat menegaskan, evaluasi total terhadap BUMN yang tidak produktif dan terus merugikan keuangan negara sudah sepatutnya dilakukan.

‎

‎Namun, ia mewanti-wanti agar proses penutupan ini dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menguntungkan pihak tertentu.

‎

‎​"Ini tentu harus ditindak hukum, bukan hanya KPK tapi juga oleh penegak hukum lainnya, bisa kejaksaan atau kepolisian dan lain-lain. Intinya semangat memperbaiki tata kelola BUMN yang baik dan juga terkait dengan pembersihan di lingkungan internal BUMN, harus kita dukung," lanjut Rahmat.

‎

‎​Rencana restrukturisasi besar-besaran ini mencuat setelah Danantara mengidentifikasi adanya ratusan anak-cucu usaha BUMN yang membebani APBN.

‎

‎Selain menghentikan operasional perusahaan yang merugi, Danantara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan 750 perusahaan tersebut.

‎

‎​Hubungan kerja sama formal ini pun telah dibahas dalam audiensi antara Danantara dan KPK di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

‎

‎​COO Danantara, Dony Oskaria, memastikan proses likuidasi ini tidak akan menjadi tameng bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan penyelewengan. Seluruh temuan yang memiliki indikasi kuat pelanggaran hukum akan langsung diserahkan kepada lembaga antirasuah.

‎

‎​"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai audiensi tersebut.

‎

‎​Dony menegaskan, kebijakan menutup ratusan perusahaan ini murni diambil atas dasar penyelamatan aset negara dan efisiensi birokrasi korporasi, sehingga tidak akan menghapus tuntutan pidana bagi para pejabat yang melanggar.

‎

‎​"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Kepala BP BUMN tersebut.

‎

‎​Dari sisi fiskal, kebijakan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak instan yang signifikan bagi kesehatan anggaran negara. Danantara menaksir pemangkasan layering korporasi dan penutupan entitas non-produktif ini mampu menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

‎

‎​"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (**)

 

SUMBARNET - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan ribuan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi diproses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan perusahaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Dony usai rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dony, penutupan ratusan perusahaan BUMN merupakan bagian dari program perampingan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat, kuat, dan efisien. Namun, kebijakan tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap dugaan pelanggaran yang pernah terjadi.

"Penutupan-penutupan ini tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti jangan dibilang, ini ditutup terus yang dulu mereka lakukan bagaimana. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," kata Dony.

Ia menjelaskan, keputusan menutup perusahaan yang terus merugi justru bertujuan menghindari kerugian negara yang lebih besar.

"Justru yang kita tutup itu untuk menghindari potensi terjadinya kerugian negara yang lebih besar. Contohnya, perusahaan sudah rugi setiap tahun, tahun depan diperkirakan rugi lagi, tahun berikutnya rugi lagi. Ya lebih baik kita tutup untuk menghindari kerugian yang terus berlanjut," ujarnya.

Dony mengungkapkan pembahasan mengenai langkah tersebut juga telah dilakukan bersama KPK. Menurutnya, KPK memahami kebijakan penutupan perusahaan selama bertujuan mencegah kerugian negara yang lebih besar.

"KPK juga menyampaikan, selama niat kita baik untuk menghindari kerugian yang lebih dalam dan berkepanjangan, itu boleh dilakukan. Tapi, sekali lagi, itu tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang, jika memang ada unsur pidananya, ya harus diproses," tegasnya.

Ia menambahkan, data perusahaan BUMN yang diduga merugikan negara akan diserahkan kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. (***)