Jakarta.SNet- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa, Senin (31/12/2018), di Kantor Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa pelaksanaan BBM Satu Harga di tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun target pemerintah, BBM Satu Harga akan dilaksanakan di kecamatan-kecamatan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Alhamdulillah apa yg kita targetkan 130 itu bahkan melampaui. Kami laporkan, sampai akhir 2018 ini justru yang beroperasi 131 lokasi. Jadi ada 1 lokasi tambahan yang kita majukan, karena memang sudah siap. Yang kemarin saya resmikan di Maluku Tenggara Barat, yaitu di Saumlaki,” ungkap Fanshurullah.

Realisasi 131 lokasi ini tersebar di beberapa pulau, yaitu sebanyak 29 penyalur di Sumatera, 33 penyalur di Kalimantan, 14 penyalur di Sulawesi, 11 penyalur di Maluku dan Maluku Utara, 26 penyalur di Papua dan Papua Barat, 14 penyalur di NTB dan NTT, 1 penyalur di Bali, serta 3 penyalur di Jawa dan Madura.

Realisasi Program BBM Satu Harga di tahun 2018 ini diproyeksikan dapat menjangkau sekitar 421.955 Kepala Keluarga. Hal ini artinya BBM Satu Harga dapat dinikmati oleh kurang lebih 2 juta warga di berbagai wilayah 3T.

“Pertamina bisa membangun di 2017 sebanyak 54 lokasi, 2018 sebanyak 68 lokasi. AKR corporindo 2017 3 lokasi, dan tahun 2018 ini di 6 lokasi. Totalnya 131 lokasi, akumulasi BBM Satu Harga sejak akhir 2016,” jelas Fanshurullah.

Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2016 ini ditujukan agar BBM bersubsidi jenis Premium seharga Rp 6.450 per liter dan Solar sebesar Rp 5.150 per liter dapat dirasakan secara sama dan merata hingga ke daerah-daerah pelosok Indonesia. Kehadiran lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan upaya pemerintah wujudkan energi berkeadilan seluruh masyarakat.

Tahun 2019, Kementerian ESDM dan BPH Migas menargetkan kebijakan BBM Satu Harga dapat mencapai 160 titik melalui Badan Usaha pelaksana penugasan BBM Satu Harga yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo.

“Untuk 160 lokasi ini, sisanya tinggal 29. Pertamina sudah ada 2 lokasi yang siap operasi, di Maybrat, Papua Barat, dan satunya lagi di NTT,” pungkas Fanshurullah. Diharapkan 29 lokasi ini bisa diselesaikan dan diresmikan sebelum Juni 2019.

# SNet - Red / Indonesiadev

Jakarta.SNet- Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat 2 hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama, mayoritas anggaran dibelanjakan untuk infrastruktur. Kedua, realisasi anggaran yang tercatat hampir 90%, meski masih bergerak.

“Sebagian besar anggaran Kementerian ESDM tahun 2018 terealisasi untuk infrastruktur atau program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat termasuk memberikan akses energi bagi masyarakat yang sebelumnya belum merasakan kehadiran energi sama sekali,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Selasa pagi di tahun baru 2019 (1/1/2019).

Ia mengungkapkan, 54% anggaran Kementerian ESDM atau sekitar Rp 3,6 triliun pada 2018 dibelanjakan untuk infrastruktur atau publik fisik yang menyasar langsung kepada rakyat kecil.

“Seperti untuk jaringan gas kota, konversi minyak tanah ke LPG, konverter kit untuk nelayan kecil, Penerangan Jalan Umum (PJU), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk masyarakat di daerah pelosok, juga Sumur Bor untuk daerah yang sulit air,” papar Ego.

Capaian realisasi penyerapan angaran tahun ini pun membaik. “Dalam 10 tahun terakhir sejak 2009, baru kali ini penyerapan anggarannya telah mencapai diatas 87%, dari total anggaran Rp 6,6 triliun,” lanjut Ego.

Apresiasi juga disampaikan Sekjen ESDM kepada seluruh unit kerja atas capaian-capaian strategis yang merupakan cerminan perbaikan tata kelola, diantaranya penghargaan dari KPK atas Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kementerian ESDM yang mencapai 100%, serta Kementerian ESDM menjadi penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar sekaligus sebagai pengelola PNBP terbaik.

# SNet - Red / Indonesiadev

PadangPariaman(Sumbar).SNet- Archandra Tahar, Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia bersama Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina (Persero) menyerahkan 314 paket perdana konverter kit kepada nelayan kecil yang berdomisili di Kecamatan Sungai Limau secara simbolis di PPI Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (30/11/2018).

Paket perdana yang diberikan terdiri atas 1 (satu) unit mesin/motor penggerak, 1 (satu) unit konverter kit dan aksesori pendukungnya, 2 (dua) buah tabung LPG 3 kg beserta isinya, serta 1 (satu) unit as panjang, baling-baling, dan aksesorisnya.

“Paket perdana yang telah diberikan, semoga bisa bermanfaat bagi warga nelayan dan bisa mengurangi beban operasionalnya. Pemerintah juga berterima kasih kepada Pertamina yang telah membantu merealisasikan program konversi ini.” ujar Archandra.

Konversi BBM ke LPG membuat operasional nelayan menjadi lebih hemat hingga 50%. Sebelumnya dengan menggunakan bensin nelayan merogoh kocek sekitar Rp 135.450,-, dengan asumsi penggunaan kapal selama 10 jam atau setara dengan 21 liter (Rp 6.450/liter). Namun, setelah konversi menggunakan LPG, nelayan hanya memerlukan Rp 64.000,-.

Pendistribusian paket perdana di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I direncanakan sebanyak 3.238 paket, dan untuk wilayah Sumatera Barat sendiri mendapatkan pendistribusian sebanyak 899 paket. Pada 25 November 2018, di wilayah MOR I sudah terealisasi pendistribusian sebanyak 2.834 paket perdana dan di ditargetkan pendistribusian selesai pada akhir bulan November 2018.

Untuk memastikan pasokan LPG 3 kg tersedia untuk memenuhi kebutuhan nelayan, Pertamina bermitra dengan 19 agen di Kabupaten Padang Pariaman dan 724 pangkalan. Pertamina pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan LPG 3 kg sesuai haknya, dan bagi mereka yang mampu diharapkan untuk segera beralih ke Bright Gas.

# SNet - Red/Indonesia Dev