SUMBARNET - Kenapa SR terbesar di Indonesia berlokasi di Tanjung Alam? Jawabannya tidak jatuh dari langit. Ada mimpi di baliknya. 

Semua anak Minang yang merantau selalu punya mimpi untuk keluarga dan kampung halamannya. Putera asli nagari tersebut, Dony Oskaria membawa mimpinya jadi kenyataan.

“Beliau punya mimpi menjadikan nagari asalnya, Tanjung Alam sebagai desa yang sejahtera,” kata Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra di Tanjung Alam, Sabtu (8/8/26). 

Menurut Anton, Dony lahir dan tumbuh di kampungnya itu. “Waktu itu tak ada TK di sini, sekarang ada,” kata dia pula.

SR itu berdiri di atas tanah 23 hektare. Tidak ada sekolah di Sumbar dengan kampus seluas itu.

 

Bandingkan kampus UNP Air Tawar yang menampung puluhan ribu mahasiswa hanya sekitar 34 hektare. Sebuah sekolah rakyat, kampusnya sekelas universitas.

 

Tanahnya dari keluarga besar Dony Oskaria. Perai untuk sekolah. Tanah itu punya kisahnya sendiri.

 

Dari 543 nagari induk di Sumatera Barat, hanya 219 yang masih memiliki tanah ulayat. 

Sisanya sudah beralih jadi tanah negara, dilepas ke investor lewat HGU, lalu hilang begitu HGU habis.

 

“Hanya 219 saja lagi nagari yang punya tanah ulayat,” kata Prof. Kurnia Warman, ahli tanah ulayat Universitas Andalas. 

Di tengah arus itu, Tanjung Alam berlawanan jalan. Ulayatnya lepas bukan ke kebun sawit, melainkan ke bangku sekolah anak miskin.

 

Prosesnya pun tidak main serobot. Musyawarah adat bajanjang naiak, batanggo turun, melibatkan niniak mamak, kaum dan warga pemilik ulayat, sampai mufakat. 

Legalitas adat berjalan seiring hukum negara. Bersih, tanpa konflik.

Dony Oskaria lahir dan dibesarkan di Gantiang Bawah, Tanjung Alam. Masa kecilnya masa kanak-kanak desa, main bola, main-main ke sawah, mengaji dan tidur di surau.

 

Juga malala kian kemari dalam nagari bahkan ke bukit-bukit. Di SD depan rumahnya, yang pagi untuk SD dan sore untuk anak PGA, ia selalu jadi ketua kelas dan juara satu. 

“Tidak bisa kami mengalahkannyo doh,” kata Erman, kawan sekelasnya dulu, kini Sekretaris Kecamatan Tanjung Baru. 

Kelas IV Dony pindah sekolah ke Padang, lalu merantau jauh dan memikul amanah besar di Jakarta. 

Tapi, sejauh apa pun rantau, kampung tidak pernah lepas dari ingatannya.

Mimpi itu kini menemukan jalannya. Sekolah Rakyat berdaya tampung 3.000 siswa dibangun di kampung halamannya dengan investasi Rp1,5 triliun. 

SD tua tempat ia belajar dulu masih awet, namun gulma sudah tumbuh di halamannya. 

Tak jauh dari situ, sekolah triliunan rupiah sedang berdiri. Bagi Dony, SR bukan sekadar bangunan. SR adalah pintu memutus rantai kemiskinan. 

“Ini untuk memutus rantai anak kelompok rentan agar bisa bersekolah seperti yang lain. Negara mesti hadir untuk anak bangsa,” kata Dony.

Sekolah Rakyat adalah program Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Semua gratis. Pendidikan, asrama, makan, seragam, buku, layanan kesehatan, ditanggung negara. 

Secara nasional 166 titik SR sudah beroperasi di 34 provinsi, menampung hampir 16 ribu siswa. Targetnya 200 titik pada 2027. Dan yang terbesar dari semuanya, dibangun di Nagari Tanjung Alam, Tanah Datar.

Angka Rp1,5 triliun itu perlu diletakkan dalam timbangan. Dalam sepuluh tahun terakhir, uang sebesar itu di satu titik di Sumatera Barat bisa dihitung dengan jari. 

Pabrik Indarung VI Semen Padang Rp4 triliun, beroperasi 2017. Tol Padang-Sicincin hampir Rp10 triliun. Panas bumi Muara Laboh di Solok Selatan bertriliun-triliun pula.

 

Hanya itu. Semuanya semen, jalan dan perut bumi. Belum pernah sekali pun uang sebesar itu ditanam untuk pendidikan. 

Baru kali ini. Tanjung Alam akan jadi kota kecil. Bukan soal gemerlap lampu kala malam. Ini tentang uang yang berputar. Penduduk nagari itu 9 ribu jiwa, murid SR 3.000 orang.

 

Nah, kehidupan peserta didik dijamin pemerintah. Mantunlah, Tanjung Alam dekat ke Batusangkar, dekat pula ke Payakumbuh, juga Bukittinggi. Akan jadi titik pertumbuhan baru yang diapit tiga kota tadi.

Uang sebesar itu tidak berhenti di pagar sekolah. Sekolah berasrama dengan 3.000 siswa hidup 24 jam. Dapurnya menyiapkan 9.000 porsi sehari. 

Berasnya hampir satu ton per hari, telurnya 3.000 butir sehari, ayam dan ikan berton-ton sebulan. Belanja dapur saja Rp3 sampai 4 miliar sebulan. 

Ditambah gaji 400 sampai 500 guru dan tenaga pendukung, belanja seribu keluarga penjenguk tiap akhir pekan, jasa cukur, laundry sampai fotokopi, putaran uangnya Rp5 miliar sebulan atau Rp55 sampai 70 miliar setahun. 

Angka itu sebanding dengan APBDes puluhan desa. Petani, peternak, pedagang pasar sampai tukang ojek kebagian. Satu sekolah, seribu periuk nasi.

Dony sekali pulang, membawa buah tangan jumbo. Ia juga akan membuat “taman hutan” sebagai obyek wisata di lahan seluas 15 hektare. Lokasinya sehamparan dengan SR. Ini akan jadi ikon wisata Sumbar beberapa tahun lagi.

Masjid, pasar, kantor walinagari dan kantor KAN juga segera dipermak. Lapangan bola kaki, basket, badminton akan dibangun pula. Segeh luar biasa nagari tersebut nanti. 

Apa yang ia lakukan bukan untuk ria, namun kecintaan pada kampung halaman semata. Kalau untuk kesenangan hati, ia sudah punya banyak hal.

Orang Minang berpasal, satinggi-tinggi tabang bangau, suruiknyo ka kubangan juo. Sang ketua kelas yang dulu jalan kaki ke Tabek Patah itu kini pulang.

 

Membawa sekolah, membawa hadiah, rimba jadi taman hutan nan rancak. Membawa roda ekonomi. Berputarlah. Itulah efek domino SR. (kj)

 

Pessel - Malam ini, Sekretaris kecamamatan Koto XI Tarusan, Fitri Yeni, J., S.T, hadir di tengah masyarakat Nagari Kapuh untuk Nonton Bareng dukung putri terbaik kita, Zhifana di D’Academy 8 Indosiar Top 37 Group 6.

Dari Lapangan Sepak Bola Kaki Nagari Kapuh, kita satukan doa dan dukungan. 

Tujuannya yaitu memberi semangat dan dukungan penuh untuk Zhifana, jagoan kita di D’Academy 8 Indosiar yang sudah masuk Top 37 Group 6!

Teriakan, tepuk tangan, dan doa kita mengiringi setiap penampilannya.

"Mari kita doakan dan dukung Zhifana. Semoga terus melaju dan membawa harum nama kecamatan Koto XI Tarusan." Ujar ibuk fitri (sekcam koto xi tarusan).

Karena Zhifana bukan hanya berjuang untuk dirinya, tapi juga mengharumkan nama baik kecamatan Koto XI Tarusan, kabupaten pesisir selatan dan juga provinsi sumatera barat. (**)

 

SUMBARNET.ID - Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memulihkan akses transportasi masyarakat pascaruntuhnya Jembatan Titian Putiah membuahkan hasil. Jembatan Bailey yang dipasang sebagai jembatan darurat kini telah selesai ditangani dan resmi dapat dilalui masyarakat mulai 3 Agustus 2026.

Jembatan Titian Putiah berada pada Ruas Jalan Sitangkai–Tanjuang Ampalu Link P.040. Infrastruktur tersebut merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat, termasuk konektivitas antara wilayah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar.

Penanganan jembatan dilakukan secara cepat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) sebagai langkah tanggap terhadap kondisi darurat akibat runtuhnya jembatan permanen yang sebelumnya menyebabkan akses transportasi masyarakat terputus.

Untuk memulihkan kembali konektivitas, pemerintah memasang Jembatan Bailey sebagai jembatan sementara. Penanganan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan dua abutment atau struktur penyangga pada kedua sisi jembatan.

Setelah pembangunan Abutment 1 dan Abutment 2 rampung, tahapan pekerjaan dilanjutkan dengan proses penggeseran Jembatan Bailey dari posisi sementara menuju posisi akhir di atas abutment yang telah disiapkan.

Proses penggeseran tersebut dilaksanakan oleh tim teknis UPTD Workshop dan Peralatan Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat. Pekerjaan dilakukan melalui perencanaan dan koordinasi teknis yang matang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja.

Dengan selesainya proses penggeseran, posisi Jembatan Bailey kini berada di atas struktur abutment secara permanen untuk kebutuhan jembatan sementara.

 

Kondisi tersebut membuat jembatan lebih stabil dan aman untuk mendukung aktivitas masyarakat sampai pembangunan jembatan permanen dapat dilaksanakan.

Akses Masyarakat Kembali Normal

Terhitung sejak 3 Agustus 2026, Jembatan Titian Putiah pada Ruas Jalan Sitangkai–Tanjuang Ampalu Link P.040 telah kembali dapat dilalui masyarakat.

Beroperasinya kembali jembatan darurat ini menjadi langkah penting dalam memulihkan akses transportasi yang sebelumnya terganggu akibat runtuhnya jembatan permanen.

Tidak hanya memudahkan mobilitas warga, terbukanya kembali akses tersebut juga diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan yang terdampak.

Konektivitas antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar juga kembali terbangun sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan akses sebagaimana yang terjadi ketika jembatan permanen mengalami keruntuhan.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, ST., MT, menyampaikan bahwa penanganan Jembatan Titian Putiah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan akses masyarakat tetap berjalan, khususnya pada kondisi yang membutuhkan penanganan cepat.

Menurutnya, pemasangan Jembatan Bailey merupakan solusi sementara yang harus segera diwujudkan agar aktivitas masyarakat tidak berlarut-larut terganggu.

“Penanganan ini merupakan bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan akses masyarakat setelah runtuhnya jembatan permanen. Prioritas kami adalah memastikan konektivitas masyarakat kembali berjalan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketepatan teknis, dan keselamatan pengguna,” ujar Armizoprades.

Ia menjelaskan, proses penanganan tidak berhenti pada pemasangan Jembatan Bailey. Setelah jembatan ditempatkan, pemerintah juga memastikan struktur penyangga berupa dua abutment selesai dibangun sehingga jembatan dapat ditempatkan pada posisi akhir dan memiliki stabilitas yang lebih baik.

“Setelah abutment selesai, Jembatan Bailey kemudian digeser ke posisi akhirnya. Seluruh tahapan dilaksanakan dengan koordinasi teknis dan memperhatikan standar keselamatan kerja. Hal ini penting agar jembatan darurat yang digunakan masyarakat benar-benar berada dalam kondisi yang layak dan aman,” katanya.

Jembatan Darurat Sambil Menunggu Jembatan Permanen

Armizoprades menegaskan bahwa keberadaan Jembatan Bailey merupakan solusi sementara untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka sembari pemerintah mempersiapkan penanganan jembatan permanen.

Menurutnya, pemerintah memahami bahwa keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Gangguan pada satu titik jaringan jalan dapat berdampak terhadap mobilitas warga, distribusi barang, hingga aktivitas perekonomian di wilayah sekitar.

Karena itu, percepatan penanganan Jembatan Titian Putiah menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat terputusnya akses.

“Kami berharap dengan kembali berfungsinya Jembatan Titian Putiah, mobilitas masyarakat dapat kembali lancar, distribusi barang dan kebutuhan sehari-hari tidak lagi terkendala, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tutur Armizoprades.

Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan jembatan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan kondisi teknis jembatan sebagai infrastruktur sementara.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.

“Jembatan Bailey ini adalah penanganan darurat untuk memulihkan akses. Harapan kami, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih mudah dan aman, sementara proses menuju pembangunan jembatan permanen terus menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.

Apresiasi untuk Masyarakat dan Tim Teknis

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan Jembatan Titian Putiah, mulai dari jajaran Dinas BMCKTR, tim teknis UPTD Workshop dan Peralatan, tenaga lapangan, hingga masyarakat di sekitar lokasi.

Kerja sama dan koordinasi antarpihak dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan.

Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat yang telah menunjukkan kesabaran dan memberikan dukungan selama proses penanganan berlangsung.

Runtuhnya jembatan permanen sebelumnya membuat aktivitas masyarakat di kawasan tersebut mengalami gangguan. Namun, dengan adanya penanganan darurat dan selesainya pemasangan Jembatan Bailey, akses kini kembali terbuka.

Armizoprades berharap dukungan masyarakat tetap terjaga dalam setiap tahapan penanganan infrastruktur di Sumatera Barat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan, pengertian, dan kesabarannya selama proses penanganan berlangsung. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Pemerintah akan terus berupaya menghadirkan infrastruktur yang aman, tangguh, dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dengan kembali berfungsinya Jembatan Titian Putiah sejak 3 Agustus 2026, masyarakat yang menggunakan Ruas Jalan Sitangkai–Tanjuang Ampalu Link P.040 kini dapat kembali melakukan perjalanan dengan lebih mudah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan penanganan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pemulihan akses dalam kondisi darurat, tetapi juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Kembalinya akses tersebut diharapkan menjadi momentum pemulihan aktivitas masyarakat sekaligus menjaga kelancaran konektivitas antarwilayah, khususnya antara Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar. (**)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID -Sebanyak 54 Calon Paskibraka Bukittinggi, ikuti pemusatan latihan tahap 2 yang biasa dikenal dengan tantingan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Dymens yang ditunjuk sebagai Desa Bahagia, 8 Hingga 18 Agustus 2026.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan. 

Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih, tetapi juga menjadi simbol semangat perjuangan bangsa, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, serta harapan masa depan Indonesia. 

Paskibraka juga menjadi sekolah karakter yang mengajarkan disiplin, kerja sama, kepemimpinan dan tanggung jawab.

Menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan dan kebanggaan. Ikuti seluruh proses latihan dengan sungguh-sungguh, karena setiap proses akan membentuk pribadi yang kuat dan matang. 

"Tunjukkan bahwa generasi muda Bukittinggi adalah generasi berkarakter, berbudaya, dan memiliki semangat kebangsaan. Terlebih, Paskibraka Bukittinggi mengibarkan replika bendera pusaka yang hanya ada di tiga daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Bukittinggi," ujarnya.

Wawako juga mengingatkan bahwa Bukittinggi memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa dan pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia pada masa PDRI. 

Kepala Badan Kesabngpol, melalui Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, Ramon Arisa Putra, menjelaskan, sebanyak 54 orang Calon Paskibraka Kota Bukittinggi Tahun 2026 terpilih dalam seleksi, terdiri dari 28 putra dan 26 putri. 

Seluruh peserta akan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan melaksanakan tugas pada Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kota Bukittinggi. Pendidikan dan latihan dilaksanakan 21 Juli hingga 15 Agustus 2026, dengan kegiatan Desa Bahagia pada 8 hingga 18 Agustus 2026 dan pengukuhan Paskibraka direncanakan pada 15 Agustus 2026. (**)

SUMBARNET - Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi, SH, S.Ik memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di lingkungan Polres Solok Selatan, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan sertijab tersebut berlangsung di halaman Mapolres Solok Selatan dan diikuti jajaran pejabat utama, para Kapolsek, personel Polres Solok Selatan serta Bhayangkari.

Dalam sertijab tersebut, terdapat lima jabatan yang mengalami pergantian, yakni Kepala Satuan (Kasat) Sabhara, Kasat Narkoba, Kapolsek Sangir, Kapolsek KPGD, serta Kasi Humas Polres Solok Selatan.

Pergantian jabatan di lingkungan kepolisian merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karier personel. Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, mutasi dan sertijab juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi dalam amanatnya menekankan bahwa serah terima jabatan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi serta menjawab berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Menurutnya, setiap pejabat yang diberikan amanah memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan berbagai inovasi dalam pelaksanaan tugas di satuan masing-masing.

“Serah terima jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri. Pergantian pejabat diharapkan dapat memberikan penyegaran, meningkatkan motivasi serta memperkuat kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres dalam amanatnya.

AKBP Andreanaldo juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama menjalankan tugas di lingkungan Polres Solok Selatan.

Ia berharap seluruh pengalaman dan capaian yang telah ditorehkan selama menjabat dapat menjadi bagian dari kontribusi positif bagi kemajuan institusi serta menjadi bekal bagi pelaksanaan tugas di tempat yang baru.

“Terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Polres Solok Selatan. Apa yang telah dilakukan dan dicapai selama ini merupakan bagian dari kontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Solok Selatan,” katanya.

Pejabat Baru Diminta Segera Beradaptasi

Kepada pejabat yang baru menerima amanah, Kapolres meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur terkait.

Menurutnya, tantangan tugas kepolisian di wilayah Solok Selatan membutuhkan kesiapan personel, soliditas internal dan kemampuan membaca perkembangan situasi di tengah masyarakat.

“Kepada pejabat yang baru, saya berharap segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan memahami karakteristik wilayah masing-masing. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, humanis dan tetap berpedoman pada aturan serta nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya,” tegasnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Setiap anggota Polri, kata dia, harus mampu menunjukkan kehadiran negara melalui pelayanan yang cepat, tepat dan humanis.

Ia meminta para pejabat baru tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tugas rutin, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, saya berharap seluruh personel mampu menjaga sikap, meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Perkuat Pemberantasan Narkoba dan Harkamtibmas

Khusus terkait jabatan Kasat Narkoba, Kapolres memberikan perhatian terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Ia berharap pejabat yang baru dapat meningkatkan langkah-langkah preventif dan represif secara terukur, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperkuat upaya pencegahan, edukasi dan membangun sinergi dengan masyarakat serta seluruh stakeholder,” ujarnya.

Sementara itu, pejabat yang dipercaya mengemban tugas di fungsi Sabhara diharapkan mampu meningkatkan kegiatan preventif dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), termasuk kegiatan patroli dan kehadiran personel di tengah masyarakat.

Untuk para Kapolsek yang baru, Kapolres menekankan pentingnya kemampuan dalam memetakan potensi gangguan kamtibmas di wilayah masing-masing serta membangun komunikasi yang intensif dengan unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Kapolsek merupakan ujung tombak Polri di wilayah. Saya berharap para Kapolsek mampu mengenali karakteristik dan potensi kerawanan di wilayahnya, membangun komunikasi dengan masyarakat serta mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat apabila terjadi gangguan kamtibmas,” jelasnya.

Humas Diminta Perkuat Komunikasi Publik

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan penekanan kepada pejabat yang mengemban fungsi Humas agar mampu meningkatkan komunikasi publik institusi kepolisian.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat cepat, fungsi Humas dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja kepolisian kepada masyarakat.

Kapolres berharap Humas mampu menyajikan informasi yang akurat, transparan, edukatif dan mudah dipahami masyarakat, sekaligus membangun hubungan yang baik dengan insan pers.

“Humas memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara Polri dengan masyarakat. Saya berharap fungsi Humas dapat semakin aktif menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik,” tuturnya.

Harapkan Soliditas dan Semangat Baru

Lebih lanjut, AKBP Andreanaldo menegaskan bahwa seluruh rangkaian pergantian jabatan harus menjadi momentum untuk memperkuat soliditas dan semangat baru di lingkungan Polres Solok Selatan.

Ia meminta seluruh personel tidak menjadikan mutasi sebagai sekadar pergantian posisi, melainkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan memperbaiki berbagai hal yang masih perlu dibenahi.

“Harapan saya, dengan adanya pergantian ini akan muncul semangat baru, inovasi baru dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita bekerja secara bersama-sama, saling mendukung dan menjaga soliditas untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Solok Selatan,” kata AKBP Andreanaldo.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga nama baik institusi dan mengedepankan sikap profesional dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Laksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Jadikan jabatan sebagai amanah untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Dengan dilaksanakannya sertijab tersebut, diharapkan roda organisasi Polres Solok Selatan semakin dinamis dan mampu menghadapi berbagai tantangan kamtibmas ke depan.

Pergantian sejumlah pejabat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kepolisian, meningkatkan profesionalisme personel, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui kehadiran Polri yang semakin responsif, humanis dan presisi di tengah masyarakat. (AdF)

 

Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menghadiri Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-357 Kota Padang yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Momentum hari jadi Kota Padang tahun ini menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang kota yang dikenal sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut dibangun melalui semangat persatuan, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Memasuki usia ke-357, Kota Padang diharapkan semakin kokoh menghadapi berbagai tantangan sekaligus mampu memanfaatkan setiap peluang untuk melahirkan kemajuan yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, peringatan Hari Jadi Kota Padang bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat tekad bersama dalam membangun daerah yang lebih maju, tangguh, dan sejahtera.

"Hari jadi Kota Padang harus menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta bersama-sama membangun kota ini agar semakin maju, nyaman dihuni, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ujar Muhidi.

Menurutnya, usia 357 tahun merupakan perjalanan sejarah yang panjang dan penuh makna. Berbagai capaian pembangunan yang telah diraih hendaknya menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat sektor pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur.

Muhidi juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Jadi Kota Padang sebagai energi baru untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

"Dengan semangat kebersamaan, saya yakin Kota Padang akan terus tumbuh menjadi kota yang maju, berdaya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Mari jadikan Hari Jadi ke-357 ini sebagai langkah awal untuk menghadirkan masa depan Kota Padang yang lebih gemilang," tuturnya.

Ia pun menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-357 Kota Padang seraya berharap kota ini terus menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, tetap menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau, serta semakin kuat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata di wilayah barat Indonesia.

"Selamat hari jadi Kota Padang ke-357 Tahun". (**)

 

PADANG - PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya sebagai perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat melalui partisipasi aktif dalam Festival Pawai Telong-Telong yang menjadi salah satu agenda utama peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Pantai Cimpago, Kamis (6/8/2026) malam itu berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat.

Festival tersebut menjadi panggung kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam menampilkan kekayaan budaya Minangkabau, sekaligus menandai dimulainya rangkaian perayaan HJK Padang ke-357 yang tahun ini mengusung tema “Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City”.

Acara pembukaan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Turut hadir menyaksikan kemeriahan festival di antaranya Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodal) II Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, Wali Kota Hildesheim, Jerman, Ingo Meyer, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Idris, serta sejumlah tamu kehormatan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Sebagai perusahaan semen pertama di Asia Tenggara, PT Semen Padang hadir bukan sekadar sebagai peserta pawai, tetapi membawa semangat pelestarian budaya yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang perusahaan selama lebih dari satu abad. Kehadiran perusahaan dalam barisan peserta menjadi simbol bahwa dunia industri memiliki peran penting dalam menjaga, merawat, dan mempromosikan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas daerah.

Barisan PT Semen Padang tampil menyatu dengan semarak pawai yang dipenuhi berbagai kreasi arak-arakan, dekorasi khas Minangkabau, serta simbol-simbol perjuangan yang menggambarkan sejarah, seni budaya, dan potensi unggulan dari setiap kecamatan di Kota Padang. Ribuan warga yang memadati sepanjang kawasan Pantai Cimpago memberikan sambutan hangat kepada seluruh peserta yang tampil dengan penuh kreativitas.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris, menegaskan bahwa keikutsertaan perusahaan dalam Festival Pawai Telong-Telong merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung perayaan identitas Kota Padang sekaligus memperkuat sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Menurutnya, PT Semen Padang tidak hanya hadir sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kota Padang.

Idris menambahkan, partisipasi PT Semen Padang juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung tema besar HJK Padang ke-357, yakni “Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City”, yang menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Padang menuju pengakuan sebagai Kota Gastronomi Dunia dari UNESCO.

Menurutnya, potensi budaya dan kuliner lokal merupakan aset yang harus dijaga bersama karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas yang mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat internasional.

“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan kota ini sebagai Kota Gastronomi Dunia. Melalui partisipasi budaya seperti ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa pelestarian budaya dan kuliner lokal membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. PT Semen Padang siap terus berkontribusi dalam mendukung berbagai program pembangunan dan promosi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Komitmen tersebut, lanjut Idris, sejalan dengan nilai-nilai perusahaan yang senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan atau sustainability, tidak hanya dalam aspek bisnis dan lingkungan, tetapi juga dalam pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan identitas lokal sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat, peserta, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan Festival Pawai Telong-Telong sebagai agenda pembuka rangkaian HJK Padang ke-357.

Menurutnya, kemeriahan yang tercipta menjadi bukti kuat bahwa semangat kebersamaan masyarakat Kota Padang tetap terjaga dan menjadi energi positif dalam mendukung pembangunan daerah.

“Tumpah ruah warga, semangat para peserta, dan antusiasme para tamu undangan semuanya bersatu memeriahkan kegiatan kota kita tercinta. Ini adalah bentuk nyata dukungan kita terhadap visi dan misi kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.

Ia menilai Festival Pawai Telong-Telong bukan sekadar pertunjukan budaya, tetapi memiliki makna historis yang mendalam karena menjadi pengingat semangat perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nilai perjuangan tersebut, kata Fadly, relevan untuk membangkitkan optimisme masyarakat, terutama setelah Kota Padang menghadapi berbagai tantangan akibat bencana yang melanda beberapa waktu terakhir.

Menurut Fadly, semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam festival tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pembangunan Kota Padang ke depan.

Ia juga berharap seluruh program pembangunan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah pusat dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita berharap seluruh program pembangunan yang saat ini sedang berproses, baik oleh Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maupun pemerintah pusat, dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Fadly menegaskan bahwa tema “Taste of Padang Experience: Road to Gastronomy City” merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Kota Padang ke panggung dunia. Menurutnya, Nasi Padang yang telah mendunia menjadi modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Kita berharap potensi gastronomi yang dimiliki Kota Padang, dengan Nasi Padang yang telah mendunia sebagai salah satu kekuatannya, mampu mengantarkan Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia dari UNESCO. Dengan demikian, Kota Padang semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Fadly. (**)

 

Tanah Datar, – Di tengah hamparan sawah dan udara sejuk Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, sebuah harapan besar mulai tumbuh. Bukan dari ladang yang menguning atau pasar yang ramai, melainkan dari rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang diperkirakan menelan investasi hingga Rp1,5 triliun.

Bagi sebagian warga, angka itu mungkin sulit dibayangkan. Namun yang mulai mereka rasakan adalah kemungkinan hadirnya kehidupan baru di nagari yang selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan pendidikan di Tanah Datar.

Jika proyek tersebut terwujud, sekitar 3.000 siswa akan menempati kawasan sekolah yang berdiri di atas lahan 23 hektare. Jumlah itu hampir sepertiga dari total penduduk Nagari Tanjung Alam yang diperkirakan berkisar 9.000 hingga 10.000 jiwa.

Artinya, setiap hari akan ada ribuan orang yang belajar, bekerja, berbelanja, dan beraktivitas di kawasan tersebut.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, melihat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai peluang besar yang dapat mengubah wajah ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

"Insya Allah investasi Rp1,5 triliun ini dapat terlaksana dengan baik. Kehadiran Sekolah Rakyat akan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanjung Alam dan Tanah Datar secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut Anton, proyek tersebut bukan hanya menghadirkan fasilitas pendidikan modern, tetapi juga membuka ruang tumbuh bagi berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Warung makan bisa bertambah ramai. Usaha transportasi dapat berkembang. Rumah kontrakan, penginapan, toko kebutuhan harian hingga pelaku UMKM berpotensi memperoleh pasar baru yang sebelumnya tidak ada.

"Ini bukan sekadar pembangunan sekolah. Ini investasi jangka panjang yang akan melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanah Datar," katanya.

Pandangan serupa disampaikan Tokoh Pers Sumatera Barat, Khairul Jasmi. Menurutnya, manfaat terbesar dari proyek tersebut justru akan terlihat setelah sekolah mulai beroperasi.

Ia menilai banyak orang masih memandang pembangunan Sekolah Rakyat hanya dari sisi bangunan fisik, padahal yang akan lahir adalah sebuah ekosistem ekonomi baru.

"Yang dibangun bukan hanya gedung sekolah. Yang tumbuh adalah aktivitas ekonomi baru. Ada ribuan orang yang tinggal, belajar, bekerja dan berbelanja setiap hari. Di situlah ekonomi mulai bergerak," ujar KJ, sapaan akrabnya diberbagai kalangan pada Jumat, (7/8/2026).

Menurutnya, kebutuhan 3.000 siswa akan menciptakan rantai ekonomi yang panjang. Mulai dari kebutuhan pangan, logistik, transportasi, jasa kebersihan, perdagangan, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Di balik rencana besar itu, tersimpan pula semangat gotong royong masyarakat Minangkabau. Lahan seluas 23 hektare yang menjadi lokasi pembangunan merupakan hibah dari keluarga besar Dony Oskaria sebagai dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Bagi warga Tanjung Alam, Sekolah Rakyat bukan hanya proyek pembangunan. Kehadirannya membawa harapan bahwa anak-anak dari berbagai daerah akan datang menuntut ilmu, sementara masyarakat setempat memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas.

Di nagari yang selama ini hidup dengan ritme pertanian dan perdagangan tradisional, investasi Rp1,5 triliun itu mulai dipandang sebagai titik awal perubahan. Bukan hanya membangun sekolah, tetapi membangun masa depan baru bagi Tanjung Alam dan Tanah Datar. (***)

 

Tanah Datar, – Investasi Rp1,5 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Nagari Tanjung Alam diperkirakan memunculkan efek domino ekonomi yang menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat di Tanah Datar.

Dengan kapasitas sekitar 3.000 siswa, Sekolah Rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kehadiran ribuan siswa, tenaga pendidik, dan tenaga pendukung akan menciptakan kebutuhan barang dan jasa yang berlangsung setiap hari.

Perputaran ekonomi dari operasional sekolah diperkirakan mencapai Rp55 miliar hingga Rp70 miliar per tahun. Dalam hitungan bulanan, nilai transaksi yang tercipta diperkirakan berada pada kisaran Rp4,7 miliar hingga Rp6 miliar.

Tokoh Pers Sumatera Barat, Khairul Jasmi, menilai dampak ekonomi yang muncul akan sangat besar karena kebutuhan sekolah berlangsung secara berkelanjutan.

“Kalau ada 3.000 siswa tinggal dalam satu kawasan, kebutuhan ekonominya sangat besar. Ini seperti menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Tanjung Alam,” ujarnya.

Kebutuhan pangan menjadi sektor yang diperkirakan paling merasakan dampak. Setiap hari, sekolah membutuhkan ribuan porsi makanan dengan kebutuhan beras mencapai sekitar satu ton per hari. Selain itu, sekolah juga memerlukan pasokan telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, serta berbagai bahan pangan lainnya dalam jumlah besar.

Nilai belanja kebutuhan pokok diperkirakan mencapai Rp100 juta hingga Rp135 juta per hari atau sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar per bulan.

Selain kebutuhan pangan, sekolah juga memerlukan berbagai kebutuhan penunjang seperti perlengkapan kebersihan, kebutuhan asrama, layanan laundry, listrik, air, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Total kebutuhan nonpangan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan.

Sekolah Rakyat juga diperkirakan menyerap sekitar 400 hingga 500 tenaga kerja tetap. Mereka terdiri dari guru, tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, tenaga dapur, hingga berbagai profesi pendukung lainnya.

Gaji guru dan tenaga pendukung diperkirakan mencapai Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar per bulan. Kondisi ini dinilai akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perputaran ekonomi di kawasan sekitar.

Khairul Jasmi menilai peluang terbesar berada di tangan petani, peternak, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM lokal yang dapat menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan sekolah.

“Kalau rantai pasoknya dibangun dengan baik, masyarakat Tanah Datar yang akan menikmati manfaat terbesar. Uangnya berputar di daerah sendiri,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan Tokoh Adat Sumatera Barat, Dt Ricky Donals. Menurutnya, masyarakat menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Tanjung Alam karena diyakini membawa manfaat besar bagi daerah.

“Demi niat baik pemerintah atas adanya Sekolah Rakyat di Tanjung Alam, indak tatampuang jo tapak tangan, jo nyiru kami tampuangkan,” ujar Dt Ricky Donals, Jumat, (7/8/2026) kepada wartawan.

Ia menilai investasi sebesar Rp1,5 triliun akan melahirkan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.

“Pastilah banyak efek dominonya. Jika ini tuntas dan berjalan baik, Tanjung Alam akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dari keberadaan sekolah ini,” katanya.

Selain sektor pertanian dan perdagangan, peluang usaha baru diperkirakan muncul di bidang kuliner, penginapan, jasa laundry, jasa jahit, toko alat tulis, fotokopi, transportasi, hingga berbagai sektor UMKM lainnya. Kunjungan orang tua siswa dan tamu sekolah juga diperkirakan ikut menggerakkan ekonomi lokal.

Karena itu, banyak pihak menilai Sekolah Rakyat Tanjung Alam bukan hanya proyek pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Tanah Datar. (***)

 

Bukittinggi, SUMBARNET.ID — DPRD Kota Bukittinggi secara resmi menutup Masa Sidang Tahun 2025–2026 sekaligus membuka Masa Sidang Tahun 2026–2027. Momentum tersebut ditandai dengan rapat paripurna istimewa yang dihadiri langsung Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Jumat (7/8/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama satu tahun terakhir, sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran pada masa sidang berikutnya.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama Tahun Sidang 2025–2026, DPRD Kota Bukittinggi telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, berakhirnya Masa Sidang Tiga Tahun Sidang 2025–2026 dan dimulainya Masa Sidang Satu Tahun Sidang 2026–2027 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai pelaksanaan tugas yang telah dilakukan.

“Momentum ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan langkah-langkah ke depan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan laporan kinerja DPRD Kota Bukittinggi selama Tahun Sidang 2025–2026.

Ia menyebutkan, sepanjang tahun kedua masa jabatan tersebut, DPRD Kota Bukittinggi tetap fokus dan tegas menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, kata Beny, pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejak 7 Agustus 2025 hingga 7 Agustus 2026, sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan 2026, DPRD Kota Bukittinggi telah membahas dan menetapkan sebanyak 13 Peraturan Daerah (Perda).

Selain itu, DPRD Kota Bukittinggi juga telah mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Reklame. Kedua Ranperda tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan.

DPRD Kota Bukittinggi bersama Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menandatangani dua Nota Kesepakatan Bersama. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 serta Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2026.

Capaian tersebut, menurut Beny, menjadi bagian dari komitmen DPRD Kota Bukittinggi dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja DPRD Kota Bukittinggi selama Masa Sidang 2025–2026.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Wali Kota berharap memasuki Masa Sidang 2026–2027, komunikasi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dan kebijakan daerah dapat dirumuskan secara bersama, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Bukittinggi.

Penutupan masa sidang sekaligus pembukaan masa sidang baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat Bukittinggi.(**)