SUMBARNET - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menghantam sektor industri di Batam, Kepulauan Riau. Alhasil, jumlah pengangguran di Indonesia bakal terus menumpuk.
Adalah PT Maruwa Indonesia, perusahaan manufaktur yang beroperasi sejak 1999, mendadak menghentikan operasionalnya di Kawasan Industri Bintang Industri II, Tanjung Uncang, Batuaji, sejak awal April 2025.
Akibatnya, ratusan bahkan ribuan pekerja, baik yang berstatus karyawan tetap maupun kontrak, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara dadakan.
Atas fenomena ini, Presiden partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendorong segera terbentuknya Satgas PHK.
“Kami mendesak dibentuknya Satgas Nasional PHK. Satgas ini penting agar ada satu sumber data yang sahih, dilakukan pemetaan, klasifikasi penyebab, dan dirumuskan solusi untuk menyelamatkan nasib buruh dan keluarganya," kata Said Iqbal, Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Selanjutnya, Said Iqbal menyayangkan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data PHK yang marak di tahun ini.
"KSPI dan KSP-PB siapkan aksi besar-besaran pada 10 Juni 2025. Serentak di lebih dari 300 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta, aksi dipusatkan di depan Gedung DPR dan Istana Negara. Kami menuntut keadilan dan pembenahan total sistem ketenagakerjaan nasional," lanjut Said Iqbal.
Selanjutnya dia membuka data Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB), mencatat adanya PHK massal di lebih dari 40 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2025. Jumlah pekerja atau buruh yang terkena PHK mencapai 60.000 orang.
"Namun, hanya dalam waktu sebulan, angkanya melonjak. Per April 2025, sedikitnya 80 perusahaan melakukan PHK, Jumlah buruh yang kena sekitar 70 ribuan. Meningkat dua kali lipat di empat bulan pertama 2025," ungkapnya.
Dia pun menyindir data PHK yang rajin ditenteng Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang angkanya cukup rendah. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, beberapa waktu lalu, Menaker Yassierli menebut angka PHK hanya 26 ribu pekerja sepanjang Januari hingga April 2025.
“Mengapa data Kemnaker hanya 26 ribu? Itu jelas manipulatif, seolah ingin memoles citra di hadapan Presiden. Ini bukan sekadar salah data, tapi berpotensi terjadi kebohongan publik,” tegas Said Iqbal.
Sangat njomplang jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat peningkatan jumlah pengangguran sebesar 80 ribu orang. Definisi pengangguran menurut BPS adalah mereka yang bekerja kurang dari satu jam dalam seminggu. "Ini mencerminkan jumlah PHK-nya segitu, lebih besar kan," ungkapnya.
Kedua, lanjut Said Iqbal, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan, data PHK yang lumayan gede. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menyebut 73 ribu orang telah mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) periode Januari-April 2025. Syarat utama pencairan JHT adalah status PHK.
"Pihak BPJS Ketenagakerjaan melansir buruh yang sudah mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada Januari-April 2025, sebanyak 52 ribu orang. Setidaknya 52 ribuan buruh kena PHK hingga April 2025, mengingat syarat mendapatkan JKP adalah buruh yang ter-PHK di bulan tersebut," terang Said Iqbal.
Demikian pula Apindo yang memprediksi angka PHK sepanjang 2025, bisa mencapai 250 ribu orang.
Sumber : inilah.com
0 Post a Comment:
Posting Komentar