SUMBARNET - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Barat turun ke jalan dalam aksi bertajuk Sumbar Melawan untuk memperingati momentum May Day dan Hardiknas. Aksi dimulai dengan long march dari Kantor BPBD Provinsi menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat, membawa berbagai tuntutan terkait kondisi sosial, pendidikan, hingga ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Dalam aksi tersebut, Satria Perdana selaku Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia menyoroti absennya Gubernur setiap kali gelombang aksi berlangsung.
“Sudah bertahun-tahun, setiap ada aksi, Gubernur tidak pernah keluar menemui massa. Ini menunjukkan minimnya keberpihakan terhadap suara rakyat,” tegas Satria dalam orasinya.
Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Mahasiswa menilai kondisi pendidikan di Sumatera Barat semakin memprihatinkan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Satria menyebut pemerintah terkesan abai terhadap berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan jurusan pendidikan oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak solutif.
“Lulusan pendidikan memang banyak, tapi apakah solusinya menghapus jurusan? Ini persoalan perencanaan, bukan menyalahkan pendidikan. Ironisnya, negara yang dipenuhi lulusan pendidikan justru dipimpin dengan kebijakan yang tidak mencerminkan nilai pendidikan itu sendiri,” ujarnya.
Isu Buruh dan Outsourcing
Tak hanya pendidikan, isu ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menyoroti rendahnya kenaikan upah buruh yang disebut hanya sebesar 0,30% selama masa kepemimpinan saat ini.
Seorang perwakilan buruh yang turut hadir dalam aksi menyampaikan bahwa sistem outsourcing semakin menekan kesejahteraan pekerja.
“Outsourcing masih menjadi masalah besar yang belum diselesaikan. Buruh terus berada dalam posisi tidak aman,” ungkapnya.
Kritik Hilirisasi dan Ekonomi Daerah
Dalam sektor ekonomi, mahasiswa menilai pemerintah daerah gagal memaksimalkan potensi unggulan Sumatera Barat seperti gambir, sawit, dan kakao.
Satria menegaskan bahwa hingga kini daerah masih bergantung pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
“Kita punya potensi besar, bahkan dilirik internasional. Tapi kita terus ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Ini kegagalan strategi. Pemerintah harus jemput bola untuk hilirisasi agar membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Ketimpangan Infrastruktur dan Daerah 3T
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan pembangunan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu kasus yang diangkat adalah kondisi siswa di SMPN 4 Kapur IX yang harus melaksanakan ujian di atas terpal akibat keterbatasan fasilitas.
“Ini bukan sekadar angka statistik pembangunan. Ini realita yang dialami masyarakat,” ujar salah satu peserta aksi.
Selain itu, mahasiswa menilai penanganan pasca-bencana di Sumatera Barat masih belum optimal dan membutuhkan perhatian serius.
Desakan Tindakan Nyata
Aksi ditutup dengan tuntutan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih responsif, transparan, dan hadir langsung di tengah masyarakat.
Mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir jika tidak ada perubahan nyata.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar hadir dalam laporan,” tutup Satria. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar