SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan, guna mencegah terjadinya pelanggaran dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pendidikan yang digelar di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopie Krislova, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari, seluruh kepala SD dan SMP se-Kota Padang, pengawas sekolah, serta bendahara sekolah.
Dalam sambutannya, Fadly Amran mengatakan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada bidang pendidikan yang menjadi salah satu sektor strategis pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, program unggulan Pemerintah Kota Padang telah dirancang sejak dua tahun lalu melalui pembahasan bersama tim ahli dan serangkaian diskusi yang mendalam.
Salah satu program unggulan tersebut adalah Padang Amanah, yang menjadi landasan dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
"Untuk mencapai sebuah tujuan perlu perencanaan yang baik. Seperti Program Unggulan yang disusun dua tahun lalu, melibatkan tim ahli dan diskusi yang alot, sehingga akhirnya melahirkan indikator pencapaian yang kini dijalankan," ujar Fadly.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun sejak awal. Perencanaan yang lemah berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan.
"Perencanaan kerja yang tidak baik akan dimanfaatkan oleh orang tertentu. Kami meminta Inspektorat dapat membantu supaya tidak terjadi pelanggaran," tegasnya.
Fadly juga mengingatkan seluruh kepala sekolah, pengawas, dan bendahara agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan perencanaan yang matang dalam setiap pelaksanaan program. Dengan demikian, temuan maupun pelanggaran di kemudian hari dapat diminimalkan.
Selain menjadi forum evaluasi, ia berharap rapat koordinasi tersebut dimanfaatkan sebagai wadah konsultasi dan berbagi pengalaman antarpeserta untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan.
"Saat ini kita hadir dalam forum evaluasi. Silakan bertanya apa yang menjadi kekurangan dan masalah yang ada, semoga ke depan tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perencanaan," katanya.
Sementara itu, Inspektur Pembantu IV Perwita Sari menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, pengawas, dan bendahara terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memperkuat kemampuan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kepala sekolah, pengawas maupun bendahara dalam melaksanakan tupoksi dan mampu mengelola dana BOS," ujar Perwita.
Ia menambahkan, kegiatan yang digagas Inspektorat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Program Unggulan Padang Amanah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bebas dari praktik pungutan liar.
Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 600 peserta yang berasal dari sekolah negeri maupun swasta di Kota Padang dan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 Juli 2026. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar