SUMBARNET - Upaya pemulihan pascabanjir di Kota Padang terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Padang bersama berbagai instansi terkait memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pada sejumlah kawasan yang terdampak bencana banjir.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Air Pacah. Di kawasan tersebut, Wali Kota Padang bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat, SDABK Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan langsung terhadap progres pekerjaan rehab rekon pascabanjir.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan pekerjaan pemulihan di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Selain melihat perkembangan fisik pekerjaan, monitoring juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan.
Dengan demikian, langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan keamanan dan ketahanan kawasan terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan penanganan kawasan terdampak.
Menurut Malvi, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan progres rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, baik dari sisi pekerjaan maupun kualitas hasilnya. Kita ingin setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pascabanjir,” ujar Malvi Hendri.
Ia menjelaskan, penanganan pascabanjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kapasitas infrastruktur, kondisi lingkungan, serta potensi risiko bencana di masa mendatang.
Karena itu, Dinas PUPR Kota Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, balai teknis, serta OPD terkait agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Harapan kita, melalui sinergi lintas sektor ini, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan menghasilkan infrastruktur yang lebih aman serta tangguh. Kita tidak hanya ingin mengembalikan kondisi seperti sebelum banjir, tetapi juga melakukan perbaikan agar infrastruktur ke depan lebih mampu menghadapi risiko bencana,” katanya.
Malvi menambahkan, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan. Koordinasi diperlukan agar penanganan di setiap lokasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kawasan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana harus memiliki orientasi jangka panjang. Setiap pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini. Infrastruktur harus hadir sebagai bagian dari solusi, memberikan rasa aman, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mendukung kualitas kehidupan warga Kota Padang,” tutur Malvi.
Dalam pelaksanaan rehab rekon tersebut, Dinas PUPR juga terus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur kota, termasuk memastikan aspek teknis dan kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian utama.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat Padang Rancak, yakni membangun Kota Padang agar semakin baik, tertata, nyaman, aman, dan memiliki infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat.
Pemko Padang berharap proses pemulihan pascabanjir dapat terus berjalan secara konsisten melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan terhadap pekerjaan yang telah maupun sedang dilaksanakan.
Dengan adanya monitoring secara langsung dan koordinasi lintas instansi, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Pada akhirnya, seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pascabanjir, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun infrastruktur Kota Padang yang lebih kuat dan adaptif terhadap ancaman bencana.
“Kita akan terus bergerak dan memastikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami, seluruh proses pemulihan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Padang yang semakin aman, nyaman, dan tangguh,” pungkas Malvi Hendri. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar