SUMBARNET - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bersama Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Padang, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah jembatan yang terdampak bencana banjir di Kota Padang.

Peninjauan lapangan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur pascabencana, sekaligus mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah teknis yang diperlukan agar akses masyarakat dapat segera dipulihkan.

Sejumlah jembatan yang menjadi lokasi peninjauan di antaranya Jembatan Kalawi Limau Manis, Jembatan Lubuk Sarik, Jembatan Baringin, serta sejumlah jembatan lainnya yang terdampak akibat banjir.

Kondisi jembatan menjadi perhatian serius karena keberadaan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan peninjauan bersama lintas instansi tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi setiap jembatan dapat diketahui secara menyeluruh sehingga penanganan pascabencana dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Kita ingin melihat langsung kondisi jembatan-jembatan yang terdampak banjir. Peninjauan ini penting untuk mengetahui tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah yang harus dilakukan agar akses masyarakat dapat segera kembali normal,” ujar Malvi Hendri.

Menurutnya, penanganan infrastruktur pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan kerusakan yang terlihat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kekuatan konstruksi, kondisi aliran sungai, serta potensi terjadinya bencana susulan.

Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan pemerintah pusat dan instansi teknis lainnya dinilai sangat penting. 

Dengan keterlibatan Kementerian PUPR, BWS V Sumatera Barat, BPJN Padang dan OPD terkait, kondisi lapangan dapat dikaji secara lebih komprehensif sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami tidak ingin penanganan dilakukan secara parsial. Setiap lokasi harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kondisi struktur jembatan, lingkungan sekitar, aliran sungai, sampai akses masyarakat. Dari hasil tinjauan ini nantinya kita bisa menentukan prioritas dan bentuk penanganan yang paling tepat,” kata Malvi.

Malvi menegaskan, Pemerintah Kota Padang akan terus mendorong percepatan penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak bencana. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ia berharap hasil peninjauan bersama tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun langkah penanganan yang terarah, termasuk menentukan kebutuhan perbaikan, rehabilitasi maupun pembangunan kembali apabila terdapat jembatan yang mengalami kerusakan cukup berat.

“Harapan kita tentu akses masyarakat bisa segera pulih dan jembatan yang terdampak dapat kembali berfungsi dengan baik dan aman. Untuk itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait akan terus kita perkuat, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Percepat Pemulihan Akses Masyarakat

Keberadaan jembatan memiliki posisi strategis dalam sistem konektivitas Kota Padang. Kerusakan pada jembatan akibat banjir dapat berdampak langsung terhadap aktivitas warga, terutama masyarakat yang menggunakan jalur tersebut sebagai akses utama menuju kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, maupun lokasi pekerjaan.

Atas kondisi tersebut, penanganan pascabencana tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan bentuk fisik infrastruktur, tetapi juga memastikan fungsi pelayanan dan konektivitas masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Dalam tinjauan lapangan, tim juga melihat kondisi sekitar jembatan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kerusakan.

 

Informasi tersebut penting dalam menentukan desain dan metode penanganan agar infrastruktur yang dibangun atau diperbaiki nantinya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap risiko bencana.

Dinas PUPR Kota Padang bersama instansi terkait akan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap hasil tinjauan lapangan tersebut.

 

Setiap lokasi akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan sesuai tingkat urgensi dan kewenangan masing-masing instansi.

Penguatan Sinergi Pascabencana

Malvi Hendri menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana. 

Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam penanganan infrastruktur yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat maupun pengelolaan sumber daya air dan jaringan jalan nasional.

“Sinergi ini harus terus berjalan. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, BWS, BPJN dan OPD terkait memiliki peran masing-masing. Kalau kita bergerak bersama dan berdasarkan data lapangan yang jelas, tentu penanganannya akan lebih terarah dan hasilnya juga akan lebih maksimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain mempercepat pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah mitigasi agar infrastruktur yang telah diperbaiki memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur kota yang tidak hanya berfungsi secara optimal dalam kondisi normal, tetapi juga mampu mendukung keselamatan dan ketahanan masyarakat ketika terjadi bencana.

Sejalan dengan Semangat Padang Rancak

Penanganan jembatan terdampak banjir juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aman, tertata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Semangat Padang Rancak terus didorong melalui pembangunan dan penataan kota yang tidak hanya memperhatikan aspek estetika, tetapi juga kualitas, keamanan, konektivitas dan keberlanjutan infrastruktur.

Pemulihan jembatan dan akses masyarakat pascabencana diharapkan dapat memberikan kepastian bagi warga untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan lancar.

“Kita ingin pembangunan dan penanganan infrastruktur di Kota Padang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsipnya adalah bagaimana infrastruktur kita aman, berfungsi dengan baik dan mampu mendukung aktivitas warga. Ini sejalan dengan semangat Padang Rancak, yakni menghadirkan kota yang semakin tertata, nyaman dan tangguh,” pungkas Malvi Hendri.

Dengan adanya peninjauan bersama tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap proses penanganan infrastruktur terdampak banjir dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah teknis yang terukur. 

Kolaborasi lintas instansi akan terus diperkuat untuk memastikan pemulihan berjalan efektif sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun infrastruktur Kota Padang yang semakin tangguh terhadap bencana.

Pemulihan infrastruktur pascabanjir bukan hanya tentang memperbaiki jembatan yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses yang aman, lancar dan layak. 

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kota Padang yang semakin tangguh, tertata dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (**)

 

SUMBARNET - Upaya pemulihan pascabanjir di Kota Padang terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Padang bersama berbagai instansi terkait memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pada sejumlah kawasan yang terdampak bencana banjir.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah kawasan Air Pacah. Di kawasan tersebut, Wali Kota Padang bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Barat, SDABK Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan peninjauan langsung terhadap progres pekerjaan rehab rekon pascabanjir.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai program dan pekerjaan pemulihan di lapangan berjalan sesuai dengan perencanaan, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan teknis yang telah ditetapkan.

Selain melihat perkembangan fisik pekerjaan, monitoring juga menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih ditemukan di lapangan. 

Dengan demikian, langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga mampu meningkatkan keamanan dan ketahanan kawasan terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur dasar dan penanganan kawasan terdampak.

Menurut Malvi, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan progres rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, baik dari sisi pekerjaan maupun kualitas hasilnya. Kita ingin setiap pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat pascabanjir,” ujar Malvi Hendri.

Ia menjelaskan, penanganan pascabanjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan.

 

Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kapasitas infrastruktur, kondisi lingkungan, serta potensi risiko bencana di masa mendatang.

Karena itu, Dinas PUPR Kota Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, balai teknis, serta OPD terkait agar penanganan pascabencana dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Harapan kita, melalui sinergi lintas sektor ini, proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan menghasilkan infrastruktur yang lebih aman serta tangguh. Kita tidak hanya ingin mengembalikan kondisi seperti sebelum banjir, tetapi juga melakukan perbaikan agar infrastruktur ke depan lebih mampu menghadapi risiko bencana,” katanya.

Malvi menambahkan, keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan. Koordinasi diperlukan agar penanganan di setiap lokasi dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kawasan.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana harus memiliki orientasi jangka panjang. Setiap pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini. Infrastruktur harus hadir sebagai bagian dari solusi, memberikan rasa aman, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mendukung kualitas kehidupan warga Kota Padang,” tutur Malvi.

Dalam pelaksanaan rehab rekon tersebut, Dinas PUPR juga terus melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan infrastruktur kota, termasuk memastikan aspek teknis dan kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian utama.

Langkah tersebut sejalan dengan semangat Padang Rancak, yakni membangun Kota Padang agar semakin baik, tertata, nyaman, aman, dan memiliki infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat.

Pemko Padang berharap proses pemulihan pascabanjir dapat terus berjalan secara konsisten melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan terhadap pekerjaan yang telah maupun sedang dilaksanakan.

Dengan adanya monitoring secara langsung dan koordinasi lintas instansi, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

 

Pada akhirnya, seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pascabanjir, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun infrastruktur Kota Padang yang lebih kuat dan adaptif terhadap ancaman bencana.

“Kita akan terus bergerak dan memastikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Harapan kami, seluruh proses pemulihan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Padang yang semakin aman, nyaman, dan tangguh,” pungkas Malvi Hendri. (**)

SUMBARNET - Menjelang peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Kecamatan Padang Selatan, dan Kelurahan Batang Harau melaksanakan pengerukan sedimen di Sungai Batang Harau.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi lintas instansi untuk mempersiapkan Sungai Batang Harau sebagai salah satu lokasi pelaksanaan rangkaian HJK Kota Padang ke-357 melalui event Taste of Padang Experience 2026, khususnya kegiatan Selaju Sampan yang akan digelar di kawasan tersebut.

Pengerukan sedimen bertujuan meningkatkan kondisi alur sungai agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan nyaman bagi peserta maupun masyarakat yang hadir. 

Selain mendukung kelancaran event, penataan sungai juga menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi sungai serta menciptakan kawasan yang lebih bersih dan tertata.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry, mengatakan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Hari Jadi Kota Padang ke-357.

"Pengerukan sedimen di Sungai Batang Harau merupakan langkah persiapan yang kami lakukan bersama BWS Sumatera V, Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, dan Kelurahan Batang Harau agar lokasi pelaksanaan kegiatan Selaju Sampan berada dalam kondisi yang optimal. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan HJK Kota Padang dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun para pengunjung," ujar Malvi Hendry.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung pembangunan Kota Padang di berbagai sektor.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin ini tidak hanya mendukung kesuksesan peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-357, tetapi juga menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Dengan dukungan seluruh pihak, kita optimistis dapat mewujudkan Padang yang semakin rancak, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat serta wisatawan," tambahnya.

Pemerintah Kota Padang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Hari Jadi Kota Padang ke-357 dengan menjaga kebersihan lingkungan, mendukung setiap rangkaian kegiatan, serta terus menumbuhkan semangat gotong royong demi mewujudkan Padang Rancak. (**)

 

SUMBARNET - UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bergerak cepat melakukan penanganan terhadap longsoran yang terjadi di KM 18+100 Ruas Jalan Teluk Bayur–Nipah–Purus pada Senin (6/7/2026).

Longsoran tersebut terjadi pada Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 19.00 WIB akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut. Material berupa tanah, batu, dan ranting pohon menutupi sebagian badan jalan sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas.

Mendapatkan laporan dari masyarakat dan petugas di lapangan, UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI BMCKTR Provinsi Sumatera Barat segera mengerahkan personel beserta peralatan yang diperlukan untuk melakukan penanganan darurat.

Dalam proses penanganan tersebut, UPTD berkolaborasi dengan Dinas PUPR Kota Padang guna mempercepat proses pembersihan material longsor sehingga akses jalan dapat segera difungsikan kembali.

Tim gabungan bekerja membersihkan material longsoran yang menutupi badan jalan, memastikan kondisi jalan kembali aman, serta melakukan pemantauan terhadap area lereng yang berpotensi mengalami longsor susulan.

Berkat koordinasi dan kerja sama yang baik antarinstansi, proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat sehingga arus lalu lintas kembali normal dan masyarakat dapat melintasi ruas jalan tersebut dengan aman.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, ST, MT, mengatakan bahwa penanganan cepat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kemantapan infrastruktur jalan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Setiap kejadian yang berpotensi mengganggu fungsi jalan harus segera ditangani agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Kami mengapresiasi sinergi yang terjalin antara UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI dengan Dinas PUPR Kota Padang sehingga penanganan longsor dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan tepat sasaran," ujar Armizoprades.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan bencana yang berdampak pada infrastruktur jalan, terutama pada musim hujan ketika potensi terjadinya longsor dan bencana hidrometeorologi meningkat.

"Ke depan kami berharap sinergi yang baik ini terus terjalin sehingga setiap kondisi darurat dapat direspons dengan cepat. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara, khususnya ketika melintasi daerah yang memiliki tebing atau lereng rawan longsor. Apabila menemukan kondisi jalan yang membahayakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada petugas agar dapat segera ditindaklanjuti," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry, mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga kelancaran akses transportasi.

"Penanganan longsor ini merupakan bentuk respons cepat pemerintah terhadap kondisi darurat yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Sinergi yang terbangun antara Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PUPR Kota Padang menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan koordinasi yang baik," katanya.

Menurut Malvi Hendry, tujuan utama dari penanganan cepat tersebut adalah memastikan keselamatan masyarakat serta memulihkan akses jalan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas warga tidak terganggu.

"Harapan kami, kolaborasi seperti ini dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat memengaruhi infrastruktur jalan. Kami juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat musim hujan, mematuhi rambu lalu lintas, dan segera melaporkan apabila menemukan kondisi jalan yang berpotensi membahayakan agar dapat segera ditangani," ujarnya.

Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI, Dinas PUPR Kota Padang, serta pihak-pihak terkait yang telah bekerja sama dalam penanganan kejadian tersebut.

Melalui respons cepat dan kolaborasi yang solid, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan, menjaga keselamatan pengguna jalan, serta memastikan konektivitas antarwilayah tetap terpelihara demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (**)

SUMBARNET - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang bersama Tim Percepatan Pembangunan (TPP) melaksanakan peninjauan lapangan di kawasan Kota Tua, termasuk kawasan Batang Arau, pada Senin (6/7/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap program pembangunan berjalan secara terpadu, efektif, dan tepat sasaran.

Kehadiran TPP di lapangan menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memastikan setiap program prioritas tidak berjalan secara parsial. Tim yang dibentuk oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir tersebut bertugas mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan melalui kolaborasi antarlembaga, sehingga berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Peninjauan di kawasan Kota Tua dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur, mengevaluasi kebutuhan penanganan, serta menyusun langkah-langkah percepatan yang diperlukan agar pengembangan kawasan bersejarah tersebut dapat berjalan sesuai target.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry, mengatakan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui koordinasi langsung di lapangan, seluruh pihak dapat melihat kondisi riil, menyamakan persepsi, sekaligus menentukan langkah yang harus dilakukan secara bersama. Dengan demikian, setiap program tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat Kota Padang," ujar Malvi Hendry.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Tim Percepatan Pembangunan menjadi energi positif dalam mempercepat proses penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Harapan kami, sinergi yang terus dibangun antara Dinas PUPR, Tim Percepatan Pembangunan, dan seluruh OPD dapat membuat proses pembangunan semakin cepat, tepat, dan terukur. Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan infrastruktur yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Tua dan Batang Arau," tambahnya.

Menurut Malvi Hendry, pembangunan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan komunikasi yang intensif, koordinasi yang kuat, dan komitmen bersama agar setiap target pembangunan yang telah direncanakan benar-benar dapat diwujudkan di lapangan.

Melalui peninjauan ini, berbagai aspek teknis menjadi perhatian, mulai dari kondisi jalan, drainase, ruang publik, hingga penataan kawasan yang mendukung pengembangan Kota Tua sebagai salah satu destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang berharap koordinasi lapangan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mempercepat penyelesaian berbagai program prioritas, sehingga pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan kerja bersama, Dinas PUPR Kota Padang menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur yang berkualitas melalui prinsip bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat demi mendukung terwujudnya Kota Padang yang maju, nyaman, dan berkelanjutan. (**)

SUMBARNET - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendry, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Padang harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang berkualitas.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya memiliki konsep yang baik, tetapi juga harus dieksekusi secara tepat sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Malvi Hendry saat melakukan peninjauan ke kawasan Batang Arau dan saluran Kalimati pada Jumat (3/7/2026).

Kegiatan tersebut juga dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V serta Camat Padang Barat sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam menangani persoalan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kondisi kawasan Batang Arau dan saluran Kalimati, termasuk sejumlah titik yang memerlukan penanganan agar fungsi drainase, pengendalian banjir, serta penataan kawasan dapat berjalan lebih optimal.

Malvi Hendry mengatakan, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

"Setiap pembangunan harus memberikan manfaat yang nyata. Kita tidak ingin hanya memiliki perencanaan yang bagus di atas kertas, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai harapan. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Malvi Hendry.

Ia menambahkan, kunjungan lapangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyamakan persepsi dan langkah antarinstansi sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan secara terintegrasi tanpa tumpang tindih kewenangan.

Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Kota Padang, BWS Sumatera V, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

"Sinergi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Dengan koordinasi yang baik, setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan solusi atas persoalan yang ada, bukan justru menimbulkan masalah baru. Kami ingin seluruh program berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Malvi Hendry juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga berbagai pekerjaan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian banjir, normalisasi saluran, serta penataan kawasan Batang Arau dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas.

"Kami berharap seluruh pihak terus menjaga komitmen untuk bekerja bersama. Dengan kebersamaan dan koordinasi yang kuat, berbagai tantangan pembangunan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," tuturnya.

Peninjauan lapangan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus memastikan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui kolaborasi lintas instansi, diharapkan setiap program pembangunan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan kawasan terhadap banjir, serta mendukung pertumbuhan Kota Padang yang lebih tertata dan berdaya saing. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu proyek yang saat ini menjadi perhatian adalah pekerjaan pelebaran jalan di kawasan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry, didampingi Kepala Bagian Pembangunan Setdako Padang bersama tim, turun langsung ke lokasi guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap progres fisik pekerjaan.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berlangsung sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan lapangan juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam menjaga kualitas hasil pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Malvi Hendry menegaskan bahwa pelebaran jalan di Pasie Nan Tigo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mengurai kepadatan arus lalu lintas yang terus meningkat seiring berkembangnya kawasan Koto Tangah.

"Pelebaran jalan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan pengawasan secara langsung agar seluruh pekerjaan berjalan sesuai standar kualitas, tepat waktu, dan memberikan hasil terbaik," ujar Malvi Hendry.

Ia menjelaskan, keberadaan jalan yang lebih lebar nantinya diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasie Nan Tigo dan sekitarnya.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara berkala juga bertujuan mengantisipasi berbagai kendala di lapangan sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat tanpa menghambat progres pekerjaan.

"Kami berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kepada seluruh pelaksana pekerjaan, kami mengingatkan agar tetap menjaga kualitas pekerjaan, mengutamakan keselamatan kerja, dan mempertahankan semangat bekerja keras, bergerak cepat, serta bertindak tepat demi tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan," tambahnya.

Malvi Hendry juga mengajak masyarakat untuk turut mendukung proses pembangunan dengan menjaga ketertiban di sekitar lokasi pekerjaan serta bersabar terhadap potensi gangguan lalu lintas yang bersifat sementara selama proyek berlangsung.

Pemerintah Kota Padang optimistis, setelah pekerjaan pelebaran jalan selesai, akses transportasi di kawasan Pasie Nan Tigo akan semakin lancar, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Koto Tangah.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, Dinas PUPR Kota Padang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik melalui pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mendukung kemajuan Kota Padang. (**)

 

SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan jalan berupa patching atau penambalan pada ruas Jalan Inspeksi, tepatnya di depan Pangeran Beach Hotel, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin jalan yang bertujuan mengatasi kerusakan permukaan jalan sekaligus meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Ruas Jalan Inspeksi merupakan salah satu jalur yang cukup padat dilalui masyarakat sehingga memerlukan penanganan cepat ketika ditemukan kerusakan pada badan jalan.

Tim Operasional (OP) Jalan Dinas PUPR Kota Padang bergerak cepat melakukan pekerjaan patching pada sejumlah titik yang mengalami kerusakan. Sebelum dilakukan penambalan, petugas terlebih dahulu membersihkan area pekerjaan, mempersiapkan permukaan jalan, kemudian melakukan penghamparan material aspal pada bagian yang berlubang maupun mengalami penurunan.

Seluruh proses pekerjaan dilakukan sesuai prosedur teknis agar hasil perbaikan memiliki daya tahan yang baik dan memberikan permukaan jalan yang lebih rata serta aman dilalui kendaraan.

Dengan selesainya pekerjaan tersebut, kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah kembali lebih baik.

Permukaan jalan menjadi lebih nyaman dilalui sehingga risiko kecelakaan akibat jalan berlubang dapat diminimalkan. Masyarakat yang setiap hari melintasi ruas Jalan Inspeksi pun kini dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar, aman, dan nyaman.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendry Chaniago, mengatakan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Padang dalam memastikan seluruh jaringan jalan tetap berada dalam kondisi yang layak digunakan oleh masyarakat.

"Patching yang dilakukan di Jalan Inspeksi ini merupakan bentuk respons cepat Dinas PUPR terhadap kondisi jalan yang memerlukan penanganan. Tujuannya adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta menjaga kelancaran mobilitas di kawasan ini. Infrastruktur jalan yang baik akan mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Dinas PUPR Kota Padang akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan di berbagai wilayah dan mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan tingkat kerusakan dan skala prioritas.

"Kami berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari setiap pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Selain itu, kami juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menjaga infrastruktur yang telah diperbaiki dengan mematuhi aturan berlalu lintas dan melaporkan apabila terdapat kerusakan jalan yang membutuhkan penanganan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan jalan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi semua," kata Malvi Hendry Chaniago.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas PUPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara bertahap dan berkelanjutan.

Melalui pemeliharaan rutin seperti patching jalan ini, diharapkan aksesibilitas masyarakat semakin baik, keselamatan pengguna jalan semakin terjamin, serta aktivitas ekonomi dan mobilitas warga dapat berjalan lebih lancar.

Kini, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, ruas Jalan Inspeksi di depan Pangeran Beach Hotel telah kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik.

Masyarakat pun menyambut positif upaya cepat yang dilakukan Dinas PUPR Kota Padang dalam menghadirkan infrastruktur jalan yang lebih aman, nyaman, dan andal. (**)