SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang memastikan segera menindaklanjuti kebutuhan lahan untuk mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Proyek strategis yang didanai melalui anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dengan nilai sekitar Rp400 miliar tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi air bersih mencapai 500 liter per detik.
Keberadaan SPAM Palukahan diharapkan dapat memperkuat ketersediaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang sekaligus menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air minum di daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat Maria Doeni Isa, sejumlah anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Fadelan Fitra Masta.
Fadly mengatakan pembahasan bersama Andre Rosiade dan jajaran BPBPK Sumatera Barat menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat realisasi pembangunan SPAM Palukahan.
Menurutnya, persoalan kebutuhan lahan harus segera diselesaikan agar proyek yang telah mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat tersebut dapat berjalan tanpa kendala berarti.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” ujar Fadly Amran.
Masih Kurang 8.000 Meter Persegi Lahan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjelaskan, salah satu poin utama yang perlu segera dituntaskan adalah pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan SPAM Palukahan.
Dari total kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, saat ini baru sekitar 5.000 meter persegi yang telah tersedia. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan tambahan lahan sekitar 8.000 meter persegi.
Andre meminta Pemerintah Kota Padang dan BPBPK Sumatera Barat terus melakukan koordinasi secara intensif agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi,” kata Andre.
Menurutnya, penyelesaian kebutuhan lahan menjadi salah satu tahapan penting agar pembangunan fisik SPAM Palukahan dapat segera dimulai.
Ia menegaskan akan terus mengawal proses percepatan pembangunan proyek tersebut, khususnya dalam penyelesaian persoalan lahan yang masih menjadi kebutuhan utama.
Kapasitas 500 Liter per Detik
Andre menjelaskan, SPAM Palukahan diproyeksikan mampu menyediakan air bersih dengan kapasitas produksi 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang.
Kapasitas tersebut diharapkan dapat memberikan tambahan kemampuan pelayanan air minum sekaligus memperkuat sistem penyediaan air bersih di Kota Padang.
“SPAM ini akan menyediakan air bersih 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang sebagai pengganti instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal,” ujarnya.
Dengan kapasitas tersebut, SPAM Palukahan diharapkan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam mendukung kebutuhan air bersih masyarakat Kota Padang, terutama seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan.
Bagi Pemerintah Kota Padang, pembangunan infrastruktur air minum merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Fadly menegaskan Pemko akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Bahas Pengelolaan Sampah hingga Reboisasi
Pertemuan Fadly Amran dan Andre Rosiade tidak hanya membahas percepatan pembangunan SPAM Palukahan.
Sejumlah agenda pembangunan lainnya juga menjadi bagian dari pembahasan, termasuk pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-RDF), rencana reboisasi, serta dukungan sarana dan prasarana untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Padang.
Fadly mengatakan pengelolaan lingkungan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak.
Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat ditangani hanya melalui satu pendekatan. Dibutuhkan penguatan sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan sarana pengolahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
Rencana reboisasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas lingkungan dan menjaga kawasan yang memiliki fungsi ekologis.
Perkuat Penanganan Pascabencana
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran juga menyampaikan kondisi Kota Padang pascabencana banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026.
Banjir kembali berdampak terhadap sejumlah masyarakat di Kota Padang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena penanganan pascabencana membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Fadly berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan dan penyesuaian sejumlah program pembangunan akibat dampak bencana.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” ungkapnya.
Menurut Fadly, penanganan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak, tetapi juga perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan agar infrastruktur yang dibangun ke depan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana.
Pemko Komitmen Tindaklanjuti Kebutuhan Proyek
Fadly menegaskan Pemerintah Kota Padang siap menindaklanjuti berbagai kebutuhan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan proyek SPAM Palukahan.
Penyelesaian kebutuhan lahan menjadi prioritas agar tidak menghambat tahapan pembangunan yang telah direncanakan.
Dengan dukungan pemerintah pusat melalui anggaran sekitar Rp400 miliar, proyek tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kota Padang.
Di sisi lain, pengawalan dari DPR RI dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPBPK Sumatera Barat dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai persoalan teknis dan administratif dapat segera diselesaikan.
Pertemuan tersebut pun menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, legislatif, dan pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Kota Padang.
Dengan kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, di mana 5.000 meter persegi telah tersedia dan masih terdapat kekurangan sekitar 8.000 meter persegi, penyelesaian persoalan lahan kini menjadi salah satu fokus utama sebelum pembangunan SPAM Palukahan dapat dieksekusi.
Jika seluruh tahapan dapat dituntaskan sesuai rencana, SPAM Palukahan dengan kapasitas 500 liter per detik diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan air bersih Kota Padang sekaligus menjadi investasi penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk jangka panjang. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar