SUMBARNET - Dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Perhatian tersebut ditunjukkan melalui audiensi dan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang terdampak cukup parah.
Kegiatan berlangsung pada Selasa (11/8/2026), dengan melibatkan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim.
Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Pertemuan tersebut membahas kondisi pascabanjir sekaligus berbagai langkah yang diperlukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak.
Usai audiensi, rombongan Satgas PRR bersama Wali Kota Padang dan jajaran turun langsung meninjau sejumlah titik yang mengalami dampak banjir cukup parah.
Lokasi pertama yang ditinjau berada di Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Banjir Berulang, R3P Perlu Diperbarui
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua yang memberikan dampak cukup signifikan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025.
Menurutnya, kejadian yang kembali terjadi dalam rentang waktu relatif dekat tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah titik rawan banjir yang membutuhkan penanganan secara lebih komprehensif.
Karena itu, Pemko Padang menilai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diperbarui. Pembaruan tersebut diperlukan agar rencana penanganan tidak hanya mengacu pada dampak bencana sebelumnya, tetapi juga mencakup seluruh kawasan yang kembali terdampak.
Fadly mengatakan, pemerintah daerah telah menyusun sejumlah usulan penanganan yang diharapkan dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam dokumen R3P, total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kegiatan strategis yang diharapkan mampu mengurangi risiko banjir sekaligus memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Padang.
Beberapa usulan di antaranya pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, hingga penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly Amran.
Ia berharap seluruh usulan yang telah disusun Pemko Padang dapat diterima dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” katanya.
Penanganan Tidak Cukup dengan Infrastruktur Fisik
Menurut Fadly, penanganan persoalan banjir di Kota Padang membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus berjalan bersamaan dengan sistem pengelolaan, pemantauan, dan mitigasi bencana.
Hal tersebut menjadi penting mengingat karakteristik Kota Padang yang memiliki sejumlah kawasan rawan genangan dan aliran sungai yang berpotensi menimbulkan dampak ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Karena itu, pembangunan waduk retensi, normalisasi sungai, perbaikan drainase, pengendalian sedimen, serta pemasangan sensor banjir diharapkan dapat menjadi bagian dari satu sistem penanganan yang saling terintegrasi.
Pemko Padang juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui pembangunan geoportal sebagai salah satu instrumen pendukung dalam pengelolaan informasi kebencanaan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan memiliki basis data dan informasi spasial yang lebih baik untuk mendukung perencanaan, pemantauan, mitigasi, hingga penanganan bencana.
Satgas PRR: Banjir Padang Perlu Dibahas Lebih Mendalam
Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir di Kota Padang.
Dari hasil peninjauan tersebut, ia melihat bahwa banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang sehingga pola penanganannya perlu dibahas lebih mendalam.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana sejauh ini telah berjalan cepat, baik pada tahap penanganan darurat maupun dalam progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, kejadian banjir yang kembali terjadi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap rencana penanganan yang telah disusun sebelumnya.
Menurut Yopie, usulan Pemko Padang mengenai penambahan sejumlah kegiatan dalam rencana induk akan menjadi bagian yang perlu dikaji lebih lanjut.
Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Kota Padang nantinya akan menjadi bahan bagi Satgas PRR untuk menyusun laporan dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Usulan Strategis untuk Mengurangi Risiko Banjir
Peninjauan lapangan yang dilakukan Satgas PRR bersama Pemko Padang menjadi bagian penting dalam melihat secara langsung kondisi kawasan terdampak.
Lokasi di Lapau Munggu dan kawasan Guo, Kuranji, menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena mengalami dampak banjir. Begitu pula kawasan By Pass Air Pacah yang masuk dalam usulan penanganan infrastruktur pengendali banjir.
Pemko Padang berharap penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan kondisi setelah banjir terjadi. Lebih jauh, program rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan mampu mengurangi potensi risiko dan mencegah dampak yang lebih besar apabila bencana serupa kembali terjadi.
Dengan nilai kebutuhan penanganan yang mencapai sekitar Rp955,771 miliar, berbagai usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
Kolaborasi antara Pemko Padang, Satgas PRR, BWS Sumatera V Padang, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengendalian banjir yang lebih kuat.
Bagi Pemko Padang, kejadian banjir pada 3 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi sekaligus mempercepat upaya penanganan kawasan rawan bencana.
Dengan pendekatan yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, pemanfaatan teknologi, pengendalian sedimen, sistem pemantauan, dan mitigasi jangka panjang, pemerintah berharap persoalan banjir di Kota Padang dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar