MENTAWAI, SUMBARNET – Penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pemerintahan menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan setiap pekerjaan fisik terlaksana sesuai spesifikasi teknis, kualitas konstruksi, serta waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan dua paket pekerjaan fisik di kawasan Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui Bidang Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2026.
Dua pekerjaan tersebut meliputi rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai yang merupakan bangunan eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta penataan halaman dan pembangunan pagar rumah dinas.
Berdasarkan nilai kontrak, total anggaran yang dialokasikan untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp797.923.000. Anggaran itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Dengan nilai anggaran yang hampir menyentuh Rp800 juta, pelaksanaan kedua proyek tersebut diharapkan mendapat perhatian serius, khususnya dalam aspek pengawasan teknis, mutu material, kesesuaian volume pekerjaan, hingga penyelesaian sesuai jadwal kontrak.
Paket pekerjaan pertama berupa rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dikerjakan oleh CV. Tirik Pondonan Jaya dengan nilai kontrak Rp399.501.000.
Pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak SP-11/PPK-DAU/Kon-RehabRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026, dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender. Sementara itu, konsultan pengawas yang ditunjuk dalam kegiatan tersebut adalah CV. Luas Engineering Consultan.
Adapun paket kedua berupa penataan halaman dan pembangunan pagar Rumah Dinas DPRD Mentawai dilaksanakan oleh CV. Ukranesia dengan nilai kontrak Rp398.422.000.
Pekerjaan tersebut berdasarkan nomor kontrak SP-12/PPK-DAU/Kon-PagarRudin-DPRD/CKBK/PUPR/2026, dengan sumber pendanaan yang sama, yakni APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Mentawai, Jumesri Sirisagu, menjelaskan bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah dinas saat ini masih berada pada tahapan pembongkaran bangunan.
Menurutnya, rehabilitasi tersebut mencakup sejumlah pembenahan fasilitas bangunan, mulai dari pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, hingga penambahan fasilitas WC dan menara air.
"Untuk rehabilitasi Rumah Dinas DPRD Mentawai, saat ini masih dalam tahap pembongkaran. Nantinya gedung tersebut akan dilakukan sejumlah pembenahan, seperti pemasangan plafon, instalasi listrik, pengecatan, serta penambahan fasilitas WC dan menara air," ungkap Jumesri kepada media, Rabu (4/11/2026).
Sementara untuk pekerjaan penataan halaman dan pagar, Jumesri menyebut pelaksanaan saat ini masih dalam proses pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar. Setelah tahapan tersebut selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan pagar.
Ia menyampaikan, kedua pekerjaan mulai dilaksanakan pada September 2026 dan ditargetkan rampung pada 26 Desember 2026, dengan masa pelaksanaan masing-masing selama 90 hari kalender.
Pengawasan Mutu dan Ketepatan Waktu Jadi Perhatian
Melihat besarnya anggaran yang digunakan, pengawasan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Pengawasan tidak hanya sebatas memastikan aktivitas pekerja berlangsung di lokasi proyek, tetapi juga harus menjamin seluruh tahapan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak, gambar perencanaan, spesifikasi teknis, serta standar kualitas konstruksi yang berlaku.
Pada pekerjaan rehabilitasi rumah dinas, misalnya, kualitas pemasangan plafon, instalasi kelistrikan, pekerjaan pengecatan, pembangunan fasilitas WC, hingga pemasangan menara air perlu dipastikan memenuhi standar teknis dan dapat difungsikan dengan baik.
Begitu pula pada pekerjaan penataan halaman dan pagar. Pembuatan kolom pedestal serta pemasangan pagar harus memperhatikan kualitas material, ukuran, kekuatan konstruksi, dan kesesuaian dengan perencanaan teknis.
Kehadiran konsultan pengawas pada paket rehabilitasi juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, mencatat perkembangan fisik, serta memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak terkait di lingkungan DPUPR Mentawai juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Aspek ketepatan waktu juga menjadi perhatian mengingat kedua pekerjaan memiliki target penyelesaian pada 26 Desember 2026. Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara percepatan progres fisik dan kualitas hasil akhir.
Jangan sampai upaya mengejar target penyelesaian justru mengabaikan mutu konstruksi maupun kelengkapan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Aktivitas Pekerjaan Mulai Terlihat di Lapangan
Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas pengerjaan fisik di kawasan Rumah Dinas DPRD Mentawai mulai terlihat. Sejumlah pekerja tampak melakukan pembongkaran pada bangunan eks Kantor DLH sebagai bagian dari tahapan rehabilitasi.
Sementara itu, pada lokasi pekerjaan penataan halaman dan pagar, aktivitas pembuatan kolom pedestal atau tiang pagar juga tengah berlangsung sebelum dilanjutkan dengan pemasangan pagar.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua paket pekerjaan telah memasuki tahapan pelaksanaan fisik. Namun, perkembangan pekerjaan selanjutnya tetap perlu dipantau secara berkala agar sesuai dengan target progres yang telah direncanakan.
Jumesri mengatakan, kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas Rumah Dinas DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ia berharap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kedua perusahaan dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
"Pekerjaan yang dilaksanakan oleh kedua perusahaan ini kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan," tutupnya.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp797,9 juta, masyarakat tentu berharap hasil dari kedua proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menghasilkan fasilitas rumah dinas yang layak, berkualitas, serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
Transparansi pelaksanaan, pengawasan yang optimal, dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi hal penting agar setiap rupiah dari APBD-P Tahun Anggaran 2026 dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi kontrak. (Roby)





0 Post a Comment:
Posting Komentar