MENTAWAI — Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan Kepala Staf Korem (Kasrem) 032/Wirabraja Kolonel Inf. Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., beserta rombongan di Dermaga Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf. Bambang Budi Hartanto, Danlanal Mayor Darmo, serta perwakilan Kejaksaan Negeri.

Turut hadir dalam rombongan Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Inf. Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., Kasiops Korem 032/Wirabraja Kolonel Inf. Aribowo Dwi Hartanto, serta Kasilog Korem 032/Wirabraja Letkol Inf. Ahmad Fauzi.

Kunjungan kerja tersebut memiliki sejumlah agenda, di antaranya meninjau hasil pekerjaan sekaligus menghadiri penutupan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0319/Mentawai, serta bersilaturahmi dengan unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas dan soliditas antarinstansi, khususnya TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda.

“Sinergitas dan koordinasi yang baik antara TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur Forkopimda merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui kebersamaan ini, kita dapat terus mendukung pembangunan daerah serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” ungkap AKBP Nendra.

Usai penyambutan di Dermaga Tuapejat, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Forkopimda di Makodim 0319/Mentawai.

Seluruh rangkaian kegiatan penyambutan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Polres Kepulauan Mentawai berkomitmen untuk terus memperkuat sinergitas bersama TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen terkait dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Roby)

 

MENTAWAI — Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Sikakap melaksanakan kegiatan penertiban kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) serta pengecekan rumah kos atau kontrakan di wilayah Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu malam (11/11/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Sikakap IPTU Edy Roszal, S.H., bersama personel Polsek Sikakap.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di halaman Mako Polsek Sikakap. Dalam arahannya, Kapolsek menekankan agar seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sekitar pukul 20.30 WIB, personel melaksanakan patroli dan penertiban terhadap kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot brong di sepanjang wilayah Desa Sikakap. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan terkait kebisingan kendaraan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

Dari kegiatan tersebut, petugas mengamankan sebanyak tiga unit sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Terhadap para pengendara diberikan teguran dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga ketertiban bersama.

Pengendara juga diminta mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB, personel Polsek Sikakap melanjutkan kegiatan dengan melakukan pengecekan sejumlah rumah kos atau kontrakan di kawasan Desa Sikakap. Kegiatan tersebut turut didampingi oleh kepala dusun setempat.

Dalam pengecekan tersebut, petugas melakukan pendataan identitas penghuni, pemeriksaan terhadap barang bawaan yang mencurigakan sesuai prosedur, serta memberikan imbauan kamtibmas kepada pemilik dan penghuni rumah kos.

Dari kegiatan tersebut, petugas melakukan pendataan terhadap 11 orang penghuni kos yang sebagian besar masih berstatus pelajar. Personel juga memberikan edukasi agar para penghuni senantiasa menjaga norma dan ketertiban lingkungan, menjaga pergaulan, serta menjauhi penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.

Kapolsek Sikakap IPTU Edy Roszal, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sekaligus menindaklanjuti keluhan terkait penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

“Kami ingin memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Sikakap tetap terjaga. Penertiban knalpot brong dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, sementara pengecekan rumah kos merupakan upaya pendataan dan pencegahan terhadap potensi gangguan kamtibmas. Kami mengedepankan pendekatan humanis serta memberikan edukasi agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban bersama,” ujar IPTU Edy Roszal.

Sementara itu, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., mengapresiasi langkah preventif yang dilaksanakan jajaran Polsek Sikakap dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya.

Plt. Kapolres menegaskan bahwa kegiatan kepolisian melalui patroli, penertiban, dan pendataan lingkungan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para generasi muda dan pelajar, agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar karena dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban. Kepada para orang tua, mari bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Polri akan terus hadir melakukan upaya pencegahan dan pembinaan demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” pesan AKBP Nendra.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir sekitar pukul 22.00 WIB dan dilanjutkan dengan apel konsolidasi serta pengecekan hasil penertiban.

Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Mentawai melalui Polsek Sikakap berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan preventif dan edukatif guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, serta nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. (Roby)

 

MENTAWAI — Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas, Polsek Sipora melaksanakan kegiatan sosialisasi kewajiban dan tata cara berlalu lintas kepada pemilik penginapan/resort, pelaku usaha rental kendaraan, serta wisatawan asing (WNA) di Dusun Katiet, Desa Bosua, Kecamatan Sipora Selatan, Rabu (11/11/2026) mulai pukul 10.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Sipora IPTU Musa bersama sejumlah personel dengan mendatangi penginapan, resort, dan tempat usaha rental sepeda motor yang berada di kawasan wisata Dusun Katiet.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Sipora IPTU Musa menyampaikan pentingnya peran pemilik penginapan dan pelaku usaha rental kendaraan dalam memberikan edukasi kepada wisatawan, khususnya wisatawan asing, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas selama berkendara di wilayah Kepulauan Mentawai.

Kapolsek mengimbau agar pemilik penginapan dan resort mewajibkan para tamu untuk mematuhi ketentuan berlalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di antaranya menggunakan helm berstandar SNI, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, mematuhi batas kecepatan, tidak berkendara dalam pengaruh alkohol, serta melengkapi dokumen kendaraan.

Selain itu, kepada pemilik usaha rental sepeda motor diingatkan agar memastikan setiap kendaraan yang disewakan dalam kondisi layak jalan, dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, serta menyediakan helm bagi penyewa.

“Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak para pemilik penginapan dan rental kendaraan agar turut berperan aktif mengingatkan setiap wisatawan untuk mematuhi aturan lalu lintas, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan selama berwisata di Kepulauan Mentawai,” ujar IPTU Musa.

Tidak hanya terkait keselamatan berkendara, Kapolsek Sipora juga mengingatkan para pemilik penginapan agar menyampaikan kepada wisatawan untuk menghormati adat istiadat, budaya lokal, tata krama, serta norma kehidupan sosial masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, personel Polsek Sipora juga memberikan imbauan agar wisatawan tidak menggunakan kendaraan bermotor di kawasan pantai karena dapat mengganggu kelestarian lingkungan serta ekosistem makhluk hidup di wilayah pesisir.

Sebagai bentuk edukasi dan penyampaian informasi secara berkelanjutan, Kapolsek Sipora bersama personel turut membagikan serta memasang selebaran bertuliskan imbauan “TERTIB BERLALU LINTAS” di sejumlah titik penginapan dan lokasi yang mudah terlihat serta dibaca oleh pengunjung.

Sementara itu, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., memberikan apresiasi atas langkah preventif yang dilakukan Polsek Sipora dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, khususnya di kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Plt. Kapolres menegaskan bahwa Polri berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat maupun wisatawan tanpa membedakan latar belakang.

“Kami mengimbau seluruh wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Mentawai agar selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menghormati adat istiadat dan budaya lokal. Kepada para pelaku usaha pariwisata, mari bersama-sama menciptakan lingkungan wisata yang aman, tertib, nyaman, dan tetap menjaga kelestarian alam Mentawai,” pesan AKBP Nendra.

Kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan Kapolsek Sipora IPTU Musa, Kanit Reskrim AIPTU R.TM Sitohang, Kanit Intelkam AIPTU Hermanto, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Bosua AIPTU Sarfendi, Kanit Patroli BRIPKA Ade Nafrianto, serta Kanit Binmas BRIPKA Zenri Nasmarta.

Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Mentawai melalui Polsek Sipora berharap kesadaran berlalu lintas semakin meningkat, sekaligus terwujudnya kawasan pariwisata Mentawai yang aman, tertib, ramah wisatawan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. (Roby)

 

MENTAWAI — Dalam rangka mendukung Program Quick Wins 100 Hari Kerja Kapolri serta mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, Polres Kepulauan Mentawai melaksanakan kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di Homestay Araita Beach, Pantai Mapadegat Km 4, Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., didampingi Kabag Ops AKP Budi Setiawan, S.H., Kasat Samapta AKP Makmur Choir, Kasat Lantas IPTU Dasril, dan Pamapta II IPDA Danial Araboy, S.H. Turut hadir Kepala Dusun Mapadegat Ayub Tatubeket, pemilik Cafe Araita Beach Syapridin Cau, serta sejumlah masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi dan keluhan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya aktivitas balap liar yang dilakukan oleh sejumlah anak muda di sekitar kawasan Pantai Mapadegat.

Aktivitas tersebut dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan, sehingga masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi dan mencegah kegiatan balap liar tersebut.

Menanggapi keluhan itu, Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., menyampaikan bahwa pihaknya akan meningkatkan patroli rutin dengan melibatkan personel gabungan dari Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas di sekitar kawasan Pantai Mapadegat.

“Kami akan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan meningkatkan patroli rutin di kawasan Pantai Mapadegat, khususnya untuk mengantisipasi aksi balap liar. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta mengingatkan generasi muda agar tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” ungkap Plt. Kapolres.

Selain persoalan balap liar, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pengurusan izin usaha yang berada di sekitar kawasan Pantai Mapadegat.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kapolres menyampaikan bahwa persoalan perizinan usaha akan dikoordinasikan dan dibahas bersama Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai agar dapat dicarikan solusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Melalui kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat, Polres Kepulauan Mentawai berupaya membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai keluhan, serta mengetahui potensi gangguan kamtibmas sejak dini.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis, sehingga terjalin hubungan yang harmonis serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri semakin meningkat. (Roby)

KEPULAUAN MENTAWAI, SUMBARNET – Pembangunan jalan Masokut–Beriulou, tepatnya di Desa Beriulou, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, hingga kini masih dalam tahap pengerjaan. Masa pelaksanaan pekerjaan tersebut juga diperpanjang hingga 26 Desember 2026 guna memberikan kesempatan kepada pihak penyedia untuk menuntaskan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Brandus Simanjuntak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.

Menurut Brandus, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, akses jalan Masokut–Beriulou selama ini sangat diharapkan masyarakat karena memiliki peranan penting dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, melainkan merupakan upaya pemerintah dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan konektivitas antarkawasan.

"Apapun yang sudah direncanakan oleh pemerintah bersama DPRD, tentu semuanya bertujuan untuk meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat. Kita memahami bahwa akses Beriulou, termasuk ruas jalan yang sedang kita tangani saat ini, sangat diharapkan masyarakat," ujar Brandus.

Ia menyebutkan, keberadaan jalan yang memadai akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Selama ini, kondisi akses jalan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran aktivitas warga. Karena itu, penyelesaian pembangunan jalan tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik, aman, dan lancar.

PUPR Minta Pekerjaan Dituntaskan Secara Maksimal

Brandus mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas maupun tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurutnya, sangat disayangkan apabila pembangunan jalan yang telah lama dinantikan masyarakat tidak dapat dituntaskan secara maksimal, mengingat manfaatnya sangat besar bagi kepentingan publik.

Oleh sebab itu, ia berharap seluruh pihak yang terlibat, khususnya pihak penyedia jasa, dapat memanfaatkan waktu perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

"Kami berharap kepada semua pihak agar berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab, melalui hasil pekerjaan inilah masyarakat bisa melihat dan merasakan bahwa pemerintah bersama seluruh pihak telah memberikan yang terbaik," tegasnya.

Brandus juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya pekerjaan secara administratif, tetapi juga dari kualitas hasil akhir yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurutnya, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan teknis maupun kontraktual yang berlaku.

Penyelesaian Pekerjaan Harus Mengutamakan Itikad Baik

Lebih lanjut, Brandus tidak menampik bahwa dalam perjalanan pelaksanaan proyek tersebut sebelumnya terdapat dinamika, termasuk keterlambatan pihak penyedia dalam memulai pekerjaan.

Namun, ia berharap berbagai persoalan yang muncul selama proses pelaksanaan tidak menjadi penghambat utama dalam penyelesaian pembangunan jalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan Masokut–Beriulou merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, sekaligus menjadi harapan besar masyarakat terhadap pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, menurutnya, setiap perbedaan pandangan maupun penafsiran terkait pelaksanaan kontrak merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Meski demikian, yang paling penting adalah adanya komitmen dan itikad baik dari seluruh pihak untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

"Memang sebelumnya ada dinamika, termasuk keterlambatan pihak penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Namun, kita berharap apapun perbedaan penafsiran dalam penyelenggaraan kontrak, hal tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang paling utama adalah adanya itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan," ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat persoalan data maupun kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, maka seluruh pihak diharapkan segera melakukan koordinasi dan percepatan penyelesaian.

Dengan demikian, setiap persoalan dapat dicarikan solusi terbaik tanpa mengesampingkan aturan serta mekanisme yang telah ditetapkan.

PUPR Tegaskan Dukungan Sesuai Mekanisme Kontraktual

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai juga telah memberikan dukungan melalui mekanisme kontraktual, termasuk proses administrasi pemberian uang muka serta berbagai hal lain yang membutuhkan persetujuan sesuai ketentuan kontrak.

Brandus menegaskan bahwa seluruh bentuk dukungan pemerintah harus tetap berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme administrasi yang berlaku.

Menurutnya, pemerintah melalui Dinas PUPR pada prinsipnya mendukung agar pekerjaan dapat berjalan optimal. Namun, dukungan tersebut harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan tidak boleh keluar dari ketentuan kontraktual.

"Kita sudah melakukan penawaran dan memilih pekerjaan ini dengan harapan dapat dilaksanakan secara optimal. Karena itu, optimalisasi pekerjaan menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan peran dan kewajibannya masing-masing," jelas Brandus.

Ia juga menekankan bahwa setiap proses yang membutuhkan persetujuan pemerintah harus melalui mekanisme kontraktual agar pelaksanaan pekerjaan memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.

Harapan Pemerintah untuk Kepentingan Masyarakat

Di akhir keterangannya, Brandus kembali menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan jalan Masokut–Beriulou adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar berbagai aktivitas warga.

Ia berharap perpanjangan waktu pengerjaan hingga 26 Desember 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak penyedia untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan memperhatikan kualitas, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang telah disepakati.

Baginya, pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah menghadirkan pelayanan dan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah tentu ingin agar pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin akses ekonomi semakin terbuka, anak-anak lebih mudah menjangkau fasilitas pendidikan, dan masyarakat juga semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan," harapnya.

Brandus berharap seluruh pihak dapat mengesampingkan perbedaan yang tidak produktif dan lebih mengutamakan komunikasi, koordinasi, serta tanggung jawab bersama demi kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan jalan tersebut nantinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun penyedia jasa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini sangat dinantikan, sekaligus menjadi bagian dari peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sipora Selatan. (Roby)

 

BOSUA, SUMBARNET – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membawa perubahan nyata bagi lingkungan pendidikan di SD Negeri 25 Bosua. Melalui program tersebut, sekolah yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana kini memiliki bangunan serta fasilitas yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk menunjang aktivitas belajar mengajar.

Kepala SD Negeri 25 Bosua, Idris Sunardi, S.Pd.SD, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas perhatian dan bantuan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang telah diberikan kepada sekolahnya.

Menurut Idris, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi peserta didik dan tenaga pendidik di daerah.

Ia menjelaskan bahwa sebelum mendapatkan bantuan revitalisasi, kondisi sarana dan prasarana SD Negeri 25 Bosua masih menghadapi sejumlah persoalan yang cukup mengganggu kelancaran proses pembelajaran.

Salah satu permasalahan utama adalah kondisi atap ruang kelas yang mengalami kebocoran ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Selain itu, seluruh ruang kelas juga kerap mengalami genangan air sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara optimal.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, para guru dan peserta didik harus terlebih dahulu melakukan kerja bakti membersihkan ruang kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi warga sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif.

"Sebelum adanya revitalisasi, sekolah kami sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, atap ruang kelas mengalami kebocoran dan seluruh ruang kelas sering tergenang air. Akibatnya, guru dan murid harus bergotong royong membersihkan ruang kelas terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan," ungkap Idris Sunardi.

Namun, melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026, harapan untuk memiliki lingkungan sekolah yang lebih baik akhirnya dapat terwujud.

SD Negeri 25 Bosua mendapatkan bantuan revitalisasi dengan jenis pekerjaan konstruksi dan penataan lingkungan dengan total anggaran sebesar Rp632.115.000.

Adapun pekerjaan yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi empat ruang kelas, rehabilitasi empat ruang toilet, serta penataan lingkungan sekolah.

Pelaksanaan revitalisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas pendukung pendidikan. Rehabilitasi ruang kelas diharapkan dapat memberikan kenyamanan lebih bagi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan perbaikan fasilitas toilet dan penataan lingkungan menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, dan tertata.

Kini, setelah program revitalisasi dilaksanakan, kondisi SD Negeri 25 Bosua mengalami perubahan yang sangat berarti. Bangunan sekolah yang sebelumnya memiliki sejumlah keterbatasan kini menjadi lebih layak digunakan oleh seluruh warga sekolah.

Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberikan harapan baru bagi terciptanya suasana pembelajaran yang lebih baik. Dengan ruang kelas yang telah direhabilitasi, peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman, sementara para guru dapat melaksanakan tugas mengajar secara lebih optimal.

Idris Sunardi menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi ini sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Menurutnya, tersedianya fasilitas pendidikan yang layak merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Ia juga berharap agar Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, masih terdapat sejumlah sarana dan prasarana pendidikan di sekolahnya yang membutuhkan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Revitalisasi ini membawa perubahan nyata bagi sekolah kami. Alhamdulillah, sekarang gedung sekolah kami menjadi lebih layak bagi seluruh warga sekolah. Besar harapan kami agar program yang sangat bermanfaat ini dapat terus berlanjut sehingga sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang masih membutuhkan perbaikan juga bisa mendapatkan perhatian pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di daerah dapat terus diperkuat. Sebab, pemerataan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan peserta didik, tetapi juga harus didukung oleh ketersediaan bangunan sekolah serta fasilitas pembelajaran yang aman, sehat, dan memadai.

Menurutnya, lingkungan belajar yang baik akan memberikan dampak positif terhadap semangat belajar peserta didik. Anak-anak akan lebih bersemangat datang ke sekolah apabila didukung ruang belajar yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta lingkungan sekolah yang bersih dan tertata.

Bagi keluarga besar SD Negeri 25 Bosua, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 bukan sekadar pembangunan dan perbaikan fisik gedung sekolah. Lebih dari itu, program ini menjadi wujud perhatian pemerintah dalam menghadirkan pemerataan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak hingga ke satuan pendidikan di daerah.

Bantuan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk menjaga, merawat, dan memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Dengan kondisi bangunan dan lingkungan sekolah yang semakin baik, SD Negeri 25 Bosua optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta menciptakan proses pembelajaran yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.

Keluarga besar SD Negeri 25 Bosua pun kembali menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas dukungan melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.

Harapannya, program ini terus berlanjut, menjangkau lebih banyak sekolah yang membutuhkan, dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih maju, merata, dan berkualitas demi masa depan generasi penerus bangsa.

Masyarakat Sao, Desa Bosua, Sampaikan Terima Kasih kepada Bupati Kepulauan Mentawai atas Perhatian dan Dukungan terhadap Pembangunan Pendidikan

Masyarakat Sao, Desa Bosua, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kepulauan Mentawai, Bapak Rinto Wardana Samaloisa, atas perhatian, kepedulian, dan dukungan terhadap pembangunan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Desa Bosua.

Selain itu masyarakat juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kementerian Pendidikan.

Masyarakat menilai perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan fasilitas pendidikan merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. Kehadiran dukungan pemerintah, baik melalui kebijakan pembangunan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat, menjadi harapan besar bagi masyarakat agar pemerataan pembangunan dapat terus dirasakan hingga ke wilayah desa.

Bagi masyarakat Sao, Desa Bosua, pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun masa depan generasi muda. Oleh karena itu, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak, aman, dan nyaman menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar.

Masyarakat berharap perhatian dan dukungan Bupati Kepulauan Mentawai terhadap sektor pendidikan dapat terus ditingkatkan, sehingga anak-anak di Desa Bosua memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas sebagaimana anak-anak di daerah lainnya.

Apresiasi ini juga menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat atas berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Masyarakat memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses, perencanaan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pihak sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

Masyarakat Sao, Desa Bosua, berharap Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan amanah kepemimpinan serta terus memperjuangkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai.

"Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa. Kami masyarakat Sao, Desa Bosua, sangat mengapresiasi perhatian dan kepedulian pemerintah daerah. Besar harapan kami agar perhatian terhadap pembangunan di wilayah kami, khususnya pendidikan dan fasilitas umum, dapat terus berlanjut demi kepentingan masyarakat dan masa depan anak-anak kami," demikian ungkapan apresiasi masyarakat.

Masyarakat juga berharap agar komunikasi dan hubungan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat di tingkat desa terus terjalin. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lapangan diharapkan dapat menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Bagi masyarakat Sao, Desa Bosua, perhatian terhadap pembangunan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan juga bentuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, masyarakat Sao, Desa Bosua, menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai program pembangunan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta memajukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa. Semoga perhatian, kepedulian, dan komitmen dalam membangun Kepulauan Mentawai dapat terus diwujudkan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh masyarakat. (Roby)

 

Kepulauan Mentawai – Bupati Kepulauan Mentawai bersama Dandim 0319/Mentawai Letkol Inf Bambang Budi Hartanto dan unsur Forkopimda menyambut kedatangan Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., beserta rombongan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rabu (11/11/2026).

Turut hadir dalam rombongan Kasiops Korem 032/Wbr Kolonel Inf Ariwibowo Dwi Hartanto, S.I.P., M.I.P., Kaslog Korem 032/Wbr Ahmad Fauzi, Pamen Ahli Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol Kolonel Inf Adrian Adek, serta Kolonel Inf Agus Salim.

Kunjungan Kasrem 032/Wbr ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut dalam rangka menghadiri kegiatan penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kodim 0319/Mentawai, yang akan dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di halaman Kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Km 5, Sipora Utara.

Usai penyambutan, Kasrem 032/Wbr beserta rombongan juga melaksanakan kunjungan ke Makodim 0319/Mentawai. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan koordinasi dengan jajaran Kodim 0319/Mentawai.

Kehadiran Kasrem 032/Wbr ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas dan soliditas TNI bersama pemerintah daerah serta Forkopimda dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Roby)

KEPULAUAN MENTAWAI, SUMBARNET – Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA). Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai 9 hingga 12 November 2026, dan diikuti sebanyak 45 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kebencanaan.

Pelatihan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melakukan pengkajian dampak bencana, menghitung kerusakan dan kerugian, serta mengidentifikasi kebutuhan pemulihan pascabencana secara sistematis, terukur, dan komprehensif.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) BNPB, Dr. Kheriawan, M.M., dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir secara langsung di Kabupaten Kepulauan Mentawai akibat beberapa hal yang tidak dapat ditinggalkan.

Meski demikian, ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya BPBD, atas inisiatif dan komitmennya dalam menyelenggarakan pelatihan JITUPASNA.

Menurutnya, BNPB telah menugaskan sejumlah personel untuk memberikan materi sekaligus mendampingi peserta selama proses pelatihan. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga didukung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi.

Dalam sambutannya, Dr. Kheriawan menegaskan bahwa bencana tidak hanya mengakibatkan kerusakan secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai sektor pembangunan lainnya.

Oleh karena itu, setelah terjadinya bencana, diperlukan proses pengkajian yang baik, terukur, dan menyeluruh untuk mengetahui secara pasti tingkat dampak yang ditimbulkan, besaran kerusakan, kerugian, serta kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

"Melalui kegiatan JITUPASNA ini, kita diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas seluruh pihak terkait dalam melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana secara tepat. Hasil pengkajian tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak," kata Dr. Kheriawan, M.M.,.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan serius dan sungguh-sungguh. Peserta juga didorong untuk aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, serta memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengkajian kebutuhan pascabencana.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor maupun antarinstansi. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama pada tahap pemulihan, tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sementara itu, dalam laporan panitia pelaksana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diwakili Sekretaris BPBD, Jarson, S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan JITUPASNA memiliki arti penting dalam memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi tahapan penanganan pascabencana.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pelaksanaan pelatihan ini adalah agar seluruh peserta memiliki pemahaman dan kemampuan untuk berkolaborasi dalam melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana serta menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Menurut Jarson, penyusunan dokumen R3P membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai sektor. Karena itu, keterlibatan OPD terkait menjadi sangat penting agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam menentukan program serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana ini sangat penting. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu berkolaborasi dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pelatihan yang berlangsung selama empat hari tersebut diikuti oleh 45 peserta dari berbagai OPD yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan adanya keterlibatan lintas perangkat daerah, diharapkan peserta dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sektor dalam proses pengkajian dampak bencana, pengumpulan data, analisis kebutuhan, hingga penyusunan perencanaan pemulihan pascabencana.

Pelaksanaan pelatihan JITUPASNA ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hal ini penting mengingat karakteristik wilayah Kepulauan Mentawai yang memiliki tantangan geografis tersendiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan demikian, kemampuan melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana secara cepat, tepat, dan akurat menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung proses pemulihan masyarakat apabila terjadi bencana.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan semakin siap dalam membangun sistem perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.

Pada akhirnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan JITUPASNA dan mampu berkontribusi secara nyata dalam penyusunan dokumen R3P. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. (Roby)

Mentawai - Dalam rangka mendukung Program Prioritas Kapolri serta meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Polres Kepulauan Mentawai melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas (Gatur Lalin) pada Senin (9/11/2026), bertempat di depan Kantor Bupati Kepulauan Mentawai KM 5, Kecamatan Sipora Utara.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., bersama Kasat Lantas. Kehadiran pimpinan dan personel Polri di lapangan merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang memulai aktivitas pada pagi hari.

Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jalan pada pagi hari. Kegiatan ini juga diikuti oleh personil Dishub Mentawai.

Melalui kegiatan tersebut, personel melakukan pemantauan arus lalu lintas serta mengantisipasi potensi kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Kehadiran langsung pimpinan di lapangan juga menjadi bentuk komitmen Polres Kepulauan Mentawai dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Polres Kep. Mentawai mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta menjaga ketertiban dalam berkendara. (Roby)

 

Mentawai,Sumbarnet.id-Setelah meninjau jalan, Bupati Kepulauan Mentawai, Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H.,langsung melanjutkan kunjungan ke kawasan permukiman masyarakat di Monganpoula, Kecamatan Siberut Utara, Jumat (6/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau penataan lingkungan rumah warga sekaligus memantau perkembangan pembangunan rumah melalui program bantuan perumahan.

Bupati menilai, penataan kawasan permukiman di Monganpoula sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, ia menegaskan pembangunan rumah jangan hanya dilihat dari bangunannya saja. Lingkungan di sekitarnya juga harus diperhatikan agar kawasan permukiman terlihat rapi, tertib, dan nyaman untuk dihuni.

“Pembangunan rumah jangan hanya melihat bangunannya saja, tetapi lingkungan di sekitarnya juga harus diperhatikan. Mulai dari posisi rumah, halaman, jalan gang antarwarga, sampai saluran drainase harus ditata dengan baik dan teratur,” tegas Bupati.

Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap penataan jalan utama dan simpang empat di kawasan perkampungan. Ia meminta agar pembangunan bandar atau saluran pembuangan air segera dikerjakan, sehingga aliran air dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu badan jalan maupun kawasan rumah masyarakat.

“Drainase ini sangat penting. Jangan sampai air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya menggenangi jalan maupun halaman rumah warga. Karena itu, bandar dan saluran pembuangan air harus segera dikerjakan sesuai perencanaan,” ujarnya.

Selain itu, Bupati mengingatkan masyarakat agar memperhatikan batas-batas jalan yang telah ditentukan. Ia meminta agar pembangunan maupun penataan halaman rumah tidak melewati batas jalan, sehingga akses masyarakat tetap terjaga.

“Kita sudah menentukan batas-batas jalan yang harus dipatuhi. Jangan sampai halaman atau bangunan rumah melewati batas tersebut. Jalan ini untuk kepentingan bersama, sehingga harus kita jaga agar akses masyarakat tetap baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memantau perkembangan pelaksanaan program bantuan pembangunan rumah di wilayah Monganpoula dan Sotboyak.

Berdasarkan data yang disampaikan, di wilayah Monganpoula terdapat 117 unit rumah dengan total nilai bantuan sebesar Rp 5.265.000.000. Hingga saat ini, realisasi pelaksanaan pembangunan telah mencapai 63,34 persen.

Sementara itu, di wilayah Sotboyak terdapat 105 unit rumah dengan total nilai bantuan sebesar Rp 4.725.000.000. Realisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut telah mencapai 42,74 persen.

Secara keseluruhan, program bantuan pembangunan rumah di kedua wilayah tersebut mencakup 222 unit rumah dengan total nilai bantuan sebesar Rp 9.990.000.000.

Bupati berharap, seluruh proses pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik dan sesuai target, termasuk penyelesaian penataan lingkungan pendukungnya.

“Harapan kita, masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah yang layak huni, tetapi juga lingkungan yang tertata, jalan yang baik, serta drainase yang berfungsi. Semua ini harus berjalan beriringan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus mendorong pembangunan kawasan permukiman yang terencana dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan rumah, ketersediaan akses jalan, dan sistem drainase.

Melalui penataan yang baik dan terintegrasi, kawasan Monganpoula dan Sotboyak diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan permukiman yang lebih tertib, nyaman, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat tentunya. (Roby/prokopim)

 

Mentawai, Sumbarnet. id- Tidak mau hanya menerima laporan dari balik meja, Bupati Kepulauan Mentawai, bupati  Rinto Wardana  turun langsung ke lapangan untuk memastikan pembangunan Jalan Monganpoula – Sotboyak benar-benar berjalan.

Peninjauan tersebut dilakukan pada Jumat (6/11/2026) di Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bupati datang untuk melihat langsung progres pekerjaan, sekaligus memonitoring kualitas pengerjaan di lapangan.

Fokus utama Bupati dalam kunjungan itu adalah percepatan penyelesaian dua unit jembatan besi  yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dua jembatan ini menjadi kunci utama agar akses jalan tersebut bisa segera difungsikan secara penuh oleh masyarakat.

Bupati menegaskan, peningkatan jalan Monganpoula – Sotboyak harus tuntas sesuai target. Tidak boleh molor. Masyarakat harus sudah bisa menikmati akses transportasi yang lebih baik sebelum perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

“Saya minta pekerjaan jalan ini benar-benar diperhatikan dan dipercepat. Terutama pembangunan dua unit jembatan besi yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Kita berharap sebelum Natal dan Tahun Baru seluruh pekerjaan sudah rampung, sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik,” tegas Bupati Rinto Wardana di lokasi pekerjaan.

Tidak hanya soal kecepatan, Bupati juga mengingatkan soal kualitas. Ia meminta pihak pelaksana agar memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditentukan.

Menurut Bupati, percepatan pekerjaan harus tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan konstruksi, agar infrastruktur yang dibangun tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Jangan hanya mengejar waktu penyelesaian, tetapi kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian utama. Jalan dan jembatan ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, sehingga harus benar-benar dikerjakan dengan baik dan sesuai standar,” ucap Bupati.

Berdasarkan laporan progres pekerjaan Minggu ke-18, periode 26 Oktober hingga 1 November 2026, realisasi pelaksanaan peningkatan Jalan Monganpoula – Sotboyak telah mencapai *54,312 persen.* Artinya, pekerjaan sudah lebih dari separuh jalan.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh *CV. SYAMPELO KARDENSO* melalui program Peningkatan Jalan Monganpoula – Sotboyak (Penambahan Dana Bencana/TKD), dengan nilai kontrak sebesar *Rp 12.160.705.000* dan masa pelaksanaan selama *160 hari kalender,* terhitung sejak 29 Juni 2026.

Bupati menyampaikan, pembangunan infrastruktur jalan ini bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan penting masyarakat. Jalan yang bagus akan memperlancar mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta membuka akses yang lebih baik antarwilayah di Mentawai.

“Pembangunan infrastruktur ini harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kita ingin akses transportasi semakin lancar, aktivitas ekonomi masyarakat semakin mudah, dan konektivitas antarwilayah di Mentawai semakin baik,” ujarnya.

Peninjauan langsung ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi progres, kualitas, maupun ketepatan waktu.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap, peningkatan Jalan Monganpoula – Sotboyak beserta pembangunan dua jembatan besi tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga masyarakat Kecamatan Siberut Utara dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur yang lebih memadai menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.(Roby/prokopim)

 

SUMBARNET - Polres Kepulauan Mentawai melaksanakan apel pagi pada Senin (9/11/2026) yang dipimpin langsung oleh Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., dan diikuti oleh personel Polres Kepulauan Mentawai.

Dalam arahannya, Plt. Kapolres menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas dedikasi serta pelaksanaan tugas yang telah berjalan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan, menjaga profesionalisme, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Plt. Kapolres mengingatkan seluruh personel terkait larangan penggunaan vape sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri. Seluruh personel juga diimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai.

Melalui apel pagi tersebut, diharapkan seluruh personel Polres Kepulauan Mentawai semakin meningkatkan kedisiplinan, soliditas, dan kesiapsiagaan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Roby)

Mentawai Sumbarnet.id – Sabtu malam, (7/11/2026) suasana Homestay Pantai Mapaddegat, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, mendadak beda. Bukan sekadar nongkrong biasa, tapi jadi panggung diskusi ilmiah pemuda dan pentas seni budaya yang vibes-nya anak muda banget, dengan satu misi besar: Mewujudkan Mentawai Sebagai Ibu Kota Surfing Dunia.

Acara ini bukan acara seremonial kaku. Ini adalah ruang anak muda Mentawai untuk unjuk gigi, menyampaikan gagasan, dan menunjukkan kalau Mentawai itu bukan daerah pinggiran, tapi daerah yang punya daya tarik kelas dunia.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, yang tampil beda. Dalam pidatonya, Bupati Rinto blak-blakan curhat soal perjuangan Mentawai di Jakarta.

Menurutnya, selama ini hampir semua kepala daerah datang ke Jakarta dengan misi yang sama: "Kapan jalan kami dibuat? Kapan infrastruktur kami dibuat" Semua daerah datang mengejar pembangunan, meminta alokasi anggaran tambahan dan fasilitas lainnya. Tapi sayangnya, kondisi kebijakan pemerintah saat ini sangat tidak memungkinkan untuk membuka keran itu karena keterbatasan anggaran.

Bahkan, saat bertemu dengan Mendagri, Bupati Rinto mengaku sempat tertawa sendiri mendengar pesan agar kepala daerah harus kreatif.

"Kalau dengar kreatif saya ketawa sendiri, apalagi di tengah efisiensi ini membuat kita dipaksa untuk kreatif walaupun kere tapi tetap kreatif," ujar Bupati Rinto disambut tawa dan tepuk tangan pemuda yang hadir.

Dari situlah, Bupati Rinto mulai berpikir keras. Bagaimana caranya agar Mentawai tidak membawa misi yang sama seperti kabupaten/kota lain, Bagaimana caranya agar Mentawai bisa dibedakan dan diprioritaskan untuk dieksekusi pembangunannya. 

Jawabannya ada di ombak.

Bupati Rinto mengungkapkan, ombak selalu menjadi prioritas utama dalam memberikan kontribusi PAD bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jika dibandingkan dengan pemasukan lainnya, kontribusi dari retribusi surfing adalah yang paling besar.

Pada tahun 2024, retribusi surfing mencapai sekitar Rp 9 Miliar lebih. Lalu setelah dilakukan digitalisasi, pada tahun 2025 melonjak menjadi Rp 14,3 Miliar. Dan di tahun 2026, baru sampai bulan Oktober saja sudah diangka Rp 14,8 Miliar. Mudah-mudahan ada penambahan nanti bergeser ke 15 atau ke 16 Miliar. Setidaknya harus terus mengalami progres, tidak stagnan.

"Ini yang mendasari pemikiran munculnya ide untuk menjadikan Mentawai sebagai Ibu Kota Surfing Dunia," tegas Bupati Rinto.

Bupati Rinto kemudian membandingkan Mentawai dengan Hawaii yang selama ini sudah terlebih dahulu mendominasi permainan surfing di dunia. Di mana pun, di negara manapun, Hawaii selalu menjadi tolak ukurnya. Hawaii selalu menjadi poin pandangan daripada negara-negara lain dalam wisata surfingnya.

Tetapi, ketika dimulai akhir tahun 80-an, para peselancar mulai mengeksplorasi Indonesia dan mengeksplorasi titik-titik ombak baru, maka nama Mentawai yang mencuat pada waktu itu. Tahun 90-an mulai semakin banyak, tahun 2000-an semakin banyak lagi.

Bahkan, Mentawai berani mengambil langkah yang menurut Bupati Rinto adalah gagasan berani dan terobosan luar biasa. Hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hanya Mentawai yang menerapkan dan menarik retribusi surfing. Bahkan sempat ada friksi dengan provinsi pada waktu itu karena provinsi juga mau mengambil retribusi ini. Namun dengan diplomasi dan komunikasi yang baik, Mentawai memberi pemahaman bahwa retribusi surfing ini sudah melalui tahapan yang tidak mudah sampai mendapatkan legalisasi, sudah ada dasar hukumnya sehingga sah.

Bahkan, Nias tahun lalu mengadakan kunjungan kerja ke Mentawai dalam rangka belajar bagaimana cara menarik retribusi surfing. Bayangkan saja, mereka datang studi banding ke Mentawai.

"Saya agak alergi sedikit dengan masalah studi banding. Bagi saya kalau kita melakukan studi banding itu kita tidak mau mengasah pikiran kita saja, maunya kita meniru saja. Padahal Tuhan memberikan kita otak dan pikiran ini untuk bisa berkreasi," ujar Bupati Rinto.

Lebih lanjut, Bupati Rinto menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain, bahkan Hawaii sekalipun, Hawaii itu mungkin hanya punya ratusan, bahkan mungkin 150-an titik surfing. Sedangkan Mentawai punya lebih banyak titik surfing.

Ombak premium Mentawai itu ada di beberapa tempat, terutama di *Silabu, Lance Kiri dan Lance Kanan, dan juga di daerah Karangmaja.* Inilah yang mendasari pemikiran munculnya ide menjadikan Mentawai sebagai Ibu Kota Surfing Dunia.

"Karena apa? Dibandingkan dengan negara lain dan juga kabupaten/kota di Indonesia, Mentawai yang paling banyak memiliki titik surfing," jelasnya.

Lalu, apa makna Ibu Kota Surfing Dunia itu?

Menurut Bupati Rinto, ide Ibu Kota Surfing Dunia adalah ide bagaimana agar Mentawai didudukkan dan dikukuhkan sebagai ibu kota surfing di dunia, di mana para peselancar dunia sehebat apapun dia, kehebatannya itu tidak kita akui kalau dia belum menjajal ombak Mentawai.

Untuk membukukan Mentawai sebagai Ibu Kota Surfing Dunia, saat ini Pemda sedang membangun *Monumen Ibu Kota Surfing Dunia* dan juga *Wall of Fame.*

Nantinya, Wall of Fame itu adalah sebuah bangunan di mana para peselancar dunia yang datang ke Mentawai dan sudah menjajal ombak Mentawai akan diabadikan secara monumental. Apakah itu papan surfingnya kita buat replika kecilnya, lalu taruh tulis namanya di sana, atau mungkin telapak kakinya kita buat dan taruh di dinding, bahwa dia sudah pernah menjajal ombak Mentawai.

Sehingga ada motivasi bagi mereka untuk datang ke Mentawai. Bagi seorang surfer, perjalanan karirnya belum lengkap kalau dia belum menaklukkan ombak Mentawai. Ombak Mentawai adalah ujian terakhir dan pembuktian tertinggi bagi para surfer dunia.

"Kawan-kawan, Ibu Kota Surfing Dunia ini adalah gagasan kita untuk menjadi batu loncatan kita dalam rangka meminta pembangunan. Dengan adanya gagasan Ibu Kota Surfing Dunia ini, maka pemerintah pusat kita gugah mereka," tegas Bupati Rinto.

Karena hampir 90 persen turis Mentawai itu adalah mancanegara, sedikit sekali wisatawan nusantara yang datang ke sini. Maka Mentawai didedikasikan sebagai Ibu Kota Surfing Dunia supaya dunia juga tahu bahwa Mentawai lah menjadi kiblat mereka untuk mengadakan pertandingan surfing dan kegiatan surfing.

Bahkan sekarang, Pemda Mentawai lagi melobi supaya *Pelatnas Surfing itu dipindahkan ke Mentawai.*

Di akhir pidatonya, Bupati Rinto Wardana menegaskan kepada pemuda Mentawai agar jangan hanya jadi penonton di tanah sendiri. Pemuda harus jadi motor, jadi pelaku, jadi kreator yang mengawal gagasan besar ini sampai Mentawai benar-benar diakui dunia sebagai Ibu Kota Surfing Dunia.

Acara diskusi ilmiah pemuda dan pentas seni budaya malam itu pun ditutup dengan penampilan seni budaya Mentawai yang memukau, menjadi bukti bahwa Mentawai tidak hanya kaya ombak, tapi juga kaya budaya. (Roby)

SUMBARNET - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Kepulauan Mentawai melaksanakan kegiatan patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna mengantisipasi aksi tawuran dan balap liar di wilayah hukum Polres Kep. Mentawai, Sabtu (7/11/2026)

Kegiatan patroli dipimpin oleh Kabag Ops Polres Kep. Mentawai AKP Budi Setiawan, S.H., didampingi Kasat Samapta dan Pamapta beserta personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan patroli, petugas melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) unit sepeda motor yang ditemukan,  mereka yg terjaring dibawa ke Mako untuk di data, kemudian diberikan teguran tertulis dan pembinaan.

Plt. Kapolres Kep. Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K. menyampaikan bahwa patroli ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas, khususnya aksi tawuran, balap liar, serta aktivitas lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat pada malam hari.

Melalui kegiatan KRYD, Polres Kep. Mentawai berkomitmen untuk terus meningkatkan kehadiran personel Polri di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Polres Kep. Mentawai juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terlibat dalam aksi tawuran maupun balap liar serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. (Roby)

 

MENTAWAI, Sumbarnet.id – Kondisi Kantor Bupati Kepulauan Mentawai yang mengalami kerusakan cukup parah menjadi perhatian serius. Gedung yang seharusnya menjadi pusat aktivitas pemerintahan sekaligus simbol wibawa daerah tersebut kini dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai tempat berkantor kepala daerah maupun menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal.

Ironisnya, akibat kondisi bangunan yang memprihatinkan, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, terpaksa memindahkan aktivitas perkantorannya ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sejak Februari 2026 hingga saat ini.

Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan serius terkait kelayakan sarana dan prasarana pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pasalnya, kantor bupati merupakan salah satu fasilitas vital yang menjadi pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, sekaligus tempat masyarakat mendapatkan pelayanan dan menyampaikan berbagai aspirasi.

Foto : Ruangan Sekda Mentawai

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah ruangan di lingkungan Sekretariat Kantor Bupati Kepulauan Mentawai, termasuk ruangan kepala daerah, mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan. Kondisi fisik bangunan yang tidak lagi memadai membuat aktivitas pemerintahan sulit dilaksanakan secara optimal apabila tetap dipaksakan menggunakan gedung tersebut.

Situasi inilah yang akhirnya membuat Bupati Rinto Wardana harus mencari alternatif tempat berkantor agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Hampir Sembilan Bulan Berkantor di Bappeda

Sejak Februari 2026, Bupati Rinto Wardana praktis tidak lagi menjalankan aktivitas perkantoran di gedung utama Kantor Bupati Kepulauan Mentawai. Sudah hampir sembilan bulan dirinya harus menjalankan tugas pemerintahan dari kantor Bappeda dengan kondisi ruangan dan fasilitas yang tentunya memiliki keterbatasan.

Foto : Ruangan Sekda Mentawai

Keputusan tersebut bukan dilatarbelakangi keinginan untuk berpindah kantor, melainkan karena kondisi gedung utama yang dinilai sudah tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai tempat bekerja dengan aman dan nyaman.

Dalam audiensi bersama sejumlah awak media di ruangan Sekretariat Kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Bupati Rinto Wardana mengungkapkan bahwa kondisi kantor bupati saat ini memang membutuhkan perhatian serius.

"Kantor Bupati ini sudah tidak layak lagi. Kita terpaksa berkantor di Bappeda agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti," ujar Rinto Wardana.

Menurutnya, meskipun harus menjalankan aktivitas pemerintahan dari tempat yang memiliki keterbatasan fasilitas, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Foto : Ruangan Bagian Umum Pemkab Mentawai

Bupati menegaskan bahwa kondisi bangunan tidak boleh menjadi alasan terhentinya pelayanan pemerintahan. Berbagai agenda kedinasan, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga menerima aspirasi masyarakat tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hari, dirinya tetap berupaya menerima berbagai tamu yang datang, mulai dari masyarakat, tokoh adat, hingga perwakilan instansi vertikal yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Namun, dengan keterbatasan ruangan dan fasilitas di Bappeda, tentu terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan secara maksimal.

Foto : Ruangan Bagian Umum Pemkab Mentawai

Ironi Daerah Wisata Kelas Dunia, Kantor Pusat Pemerintahan Justru Memprihatinkan

Kondisi Kantor Bupati Kepulauan Mentawai ini menjadi ironi tersendiri. Sebab, Mentawai selama ini dikenal sebagai salah satu daerah unggulan pariwisata di Sumatera Barat, bahkan telah memiliki reputasi internasional berkat keindahan alam dan ombaknya yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara.

Kepulauan Mentawai dikenal luas sebagai salah satu destinasi selancar terbaik dunia. Setiap tahunnya, kawasan ini dikunjungi wisatawan dari berbagai negara yang ingin menikmati keindahan alam, pantai, serta karakter ombak yang menjadi daya tarik tersendiri.

Selain potensi pariwisata, Mentawai juga memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan sumber daya alam yang menjadi kebanggaan Sumatera Barat.

Namun, di tengah potensi besar tersebut, kondisi pusat pemerintahan justru menghadapi persoalan mendasar. Gedung yang seharusnya menjadi representasi kemajuan daerah dan simbol hadirnya pemerintah justru tidak lagi memadai untuk menunjang aktivitas kepala daerah.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Sebab, kelayakan kantor pemerintahan bukan semata-mata persoalan bangunan fisik, melainkan juga berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kenyamanan aparatur sipil negara (ASN), serta kualitas pelayanan publik.

Kantor bupati yang representatif merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk mendukung jalannya roda pemerintahan, terutama di daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tersendiri seperti Mentawai.

Masyarakat dari Pulau-Pulau Jauh Butuh Pelayanan yang Maksimal

Persoalan ini semakin penting apabila melihat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan kecil.

Masyarakat yang berasal dari Pulau Siberut, Sipora, hingga Pagai harus menempuh perjalanan laut untuk mencapai pusat pemerintahan di Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara.

Tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar hanya untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan maupun menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing.

Karena itu, keberadaan kantor pemerintahan yang layak dan representatif menjadi kebutuhan penting. Masyarakat yang sudah menempuh perjalanan jauh tentu berharap dapat memperoleh pelayanan yang baik, nyaman, dan maksimal ketika tiba di pusat pemerintahan.

Kantor bupati juga harus mampu menjadi tempat yang memadai bagi masyarakat untuk bertemu langsung dengan pemerintah daerah, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan.

Dengan demikian, perbaikan atau pembangunan kembali Kantor Bupati Kepulauan Mentawai tidak seharusnya dipandang hanya sebagai proyek pembangunan gedung semata, tetapi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bupati Berharap Pemerintah Pusat Berikan Perhatian Serius

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Rinto Wardana berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi Kantor Bupati Kepulauan Mentawai.

Menurutnya, keberadaan kantor yang layak sangat dibutuhkan agar aktivitas kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik.

"Kami berharap, Kantor Bupati Kepulauan Mentawai dapat perhatian dari Pemerintah Pusat agar lebih layak lagi untuk berkantor kepala daerah," harap Bupati Rinto Wardana.

Harapan tersebut sekaligus menjadi aspirasi agar pemerintah pusat dapat melihat secara langsung kebutuhan infrastruktur pemerintahan di wilayah kepulauan, khususnya Mentawai yang memiliki tantangan geografis berbeda dengan daerah daratan.

Pemerintah daerah tentu membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk mewujudkan fasilitas pemerintahan yang memadai.

Sejumlah skema pendanaan dan dukungan program pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai kewenangan serta ketentuan program yang berlaku.

Kantor Bupati Bukan Sekadar Gedung, tetapi Simbol Kehadiran Negara

Pembangunan atau rehabilitasi Kantor Bupati Kepulauan Mentawai memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar menghadirkan bangunan baru.

Gedung pemerintahan yang layak merupakan simbol martabat daerah, wibawa pemerintah, sekaligus representasi kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Fasilitas perkantoran yang memadai juga sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas ASN, memperlancar koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Apalagi, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan warga.

Semua tugas tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.

Jangan sampai keterbatasan fasilitas justru menjadi kendala dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan berkualitas.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada bagaimana persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menerima pengajuan proposal, tetapi juga dapat melakukan kajian dan langkah konkret sesuai kebutuhan serta kondisi riil bangunan di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai disebut masih terus berupaya mengajukan proposal pembangunan maupun rehabilitasi Kantor Bupati kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat tentu berharap upaya tersebut mendapatkan respons positif sehingga persoalan kantor bupati yang tidak lagi layak digunakan dapat segera menemukan solusi.

Mentawai adalah bagian dari wajah Indonesia di wilayah barat. Daerah ini memiliki potensi besar, kekayaan alam, budaya, serta daya tarik internasional yang patut dibanggakan.

Sudah selayaknya potensi tersebut diiringi dengan dukungan infrastruktur pemerintahan yang memadai.

Jangan sampai kepala daerah harus terus menjalankan tugas dari kantor sementara karena gedung utamanya tidak layak digunakan.

Mentawai membutuhkan perhatian, membutuhkan fasilitas pemerintahan yang layak, dan yang terpenting membutuhkan kehadiran negara melalui pembangunan nyata serta pelayanan publik yang maksimal. (Roby)

 

SUMBARNET - Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam, Polres Kepulauan Mentawai bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan Pantai Jati, Kecamatan Sipora Utara, pada Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi dan sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat.

Plt. Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Nendra Madya Tias, S.I.K., melalui kegiatan ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai serta tidak membuang sampah sembarangan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Prioritas Kapolri yaitu Green Policing. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan kegiatan gotong royong ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi terciptanya kawasan pantai yang bersih, sehat, dan nyaman. (Roby)