Sumbarnet.id Padang – Semangat luar biasa kembali ditunjukkan Tim Kickboxing Kabupaten Kepulauan Mentawai. Usai menuntaskan Penataran Pelatih dan Wasit-Juri di Kota Padang, rombongan justru harus menghadapi ujian berat saat hendak kembali ke daerah.

Hujan deras dan banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Padang pada Senin 3 Agustus 2026 membuat perjalanan tim terhambat. Bahkan, tim terpaksa berganti moda transportasi dan naik mobil Trans Padang rute Bungus untuk bisa meneruskan perjalanan.

 

Ketua KBI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Arif Rahmad Daut, mengapresiasi perjuangan seluruh anggota timnya. 

"Alhamdulillah penataran pelatih, wasit dan juri sudah selesai kita ikuti. Tapi saat mau berangkat pulang ke Mentawai, kita justru terkepung banjir. Meski kondisi kita seperti ini, hujan deras dan jalan tergenang, semangat tim tidak pernah padam," ujar Arif.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta. Dengan segala keterbatasan, tim tetap berupaya mencari jalan agar bisa segera kembali ke Mentawai dan menerapkan ilmu yang didapat selama penataran.

"Kita berjuang. Ini bentuk komitmen kami untuk membangun Kickboxing di Mentawai. Susah payah berangkat, susah juga pulangnya, tapi semua kami jalani dengan ikhlas," tambahnya.

  

Penataran yang berlangsung di UNP Hotel & Convention, 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu diikuti 40 peserta se-Sumbar. Dari Mentawai sendiri mengirimkan perwakilan pelatih dan calon wasit-juri.

Arif menyebut, ilmu yang didapat selama tiga hari penataran akan segera diterapkan di daerah. Targetnya, pembinaan atlet di Mentawai bisa berjalan lebih profesional untuk menghadapi Porprov XVI Sumbar 2026.

"Kami berterima kasih kepada Pemkab Mentawai atas dukungannya. Semoga dengan ilmu baru ini lahir atlet-atlet terbaik putra-putri Mentawai yang bisa mengharumkan nama daerah," katanya.

  

Kisah perjalanan pulang tim KBI Mentawai ini menjadi gambaran nyata semangat insan olahraga di daerah kepulauan. Keterbatasan cuaca dan geografis tidak menghalangi niat untuk belajar dan membangun prestasi.

"Banjir boleh menghalangi jalan pulang, tapi tidak akan pernah menghalangi semangat kami untuk memajukan Kickboxing Mentawai," pungkas Arif. (Robi)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Seorang Warga Negara Asing asal Australia meninggal dunia saat melakukan aktivitas penyelaman dasar laut atau spearfishing di perairan depan Karang Majat, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Korban teridentifikasi bernama Michael Zack Hugo, 29 tahun, pemegang paspor Australia.

Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., http://M.Tr.Opsla, menjelaskan peristiwa bermula pada Kamis, 30 Juli 2026 sekitar pukul 11.25 WIB. 

Korban berangkat dari resort menggunakan bot yang dikemudikan Sdr. J.S menuju titik penyelaman antara Pulau Pananggalat Besar dan Pulau Pananggalat Kecil.

"Saat menyelam, korban sempat terlihat muncul ke permukaan satu kali. Setelah itu korban kembali menyelam ke dasar laut. Namun hingga pukul 13.30 WIB korban tidak kunjung muncul," jelas Kapolres, Jumat 31 Juli 2026.

Melihat kondisi tersebut, operator bot langsung berkoordinasi dengan pihak resort untuk melakukan pencarian. Sekitar pukul 17.35 WIB, tim pencari menemukan korban di kedalaman sekitar 25 meter dalam posisi terlentang di atas batu karang. Senapan ikan yang digunakan korban masih tersangkut seekor ikan hasil tangkapan.

  

Kapolres menambahkan, pihak keluarga korban telah membuat surat pernyataan menolak dilakukannya autopsi atau visum dalam.

"Setelah seluruh prosedur administrasi dan hukum selesai, jenazah pada pukul 17.43 WIB diberangkatkan menuju Bali menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 165. Dari Bali akan diteruskan ke Australia untuk proses pemulangan," ujarnya.

Jajaran Polres Kepulauan Mentawai mengimbau kepada seluruh pengelola hotel, resort, serta wisatawan lokal maupun mancanegara agar selalu mengutamakan aspek keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan Mentawai.

"Pastikan kondisi fisik prima, menggunakan peralatan standar, dan didampingi pemandu yang berpengalaman. Laut Mentawai indah, tapi tetap memiliki risiko tinggi," pungkas Kapolres. (Robi/humas)

Sumbarnet.id. Mentawai – Pengurus Cabang Olahraga Kickboxing Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai mengutus 5 orang untuk mengikuti penataran pelatih dan wasit juri. Kegiatan tersebut diselenggarakan Pengurus Provinsi KBI Sumatera Barat pada Jumat hingga Minggu, 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Hotel UNP Padang.

Pengiriman SDM ini merupakan langkah awal pembinaan dan pengembangan olahraga Kickboxing di Mentawai. Sekaligus sebagai persiapan KBI Mentawai dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumbar Oktober 2026 mendatang.

 

Ketua KBI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Arif Rahmad Daut, menegaskan penataran pelatih dan wasit juri menjadi kunci utama dalam pengembangan Cabor Kickboxing di daerah kepulauan.

Sebagai Cabor baru di Kepulauan Mentawai, Kickboxing masih membutuhkan pembinaan serius dari hulu ke hilir. Mulai dari pembinaan atlet usia dini, pelatih yang bersertifikat, hingga wasit yang memahami aturan pertandingan.

"Kickboxing merupakan Cabor yang baru di Kepulauan Mentawai. Untuk itu, SDM yang mumpuni tentu menjadi kunci untuk menyukseskan dan mengembangkan olahraga Kickboxing di Mentawai. Tanpa pelatih dan wasit, pembinaan atlet tidak akan berjalan maksimal," ungkap Arif.

Ia berharap seluruh peserta dari Mentawai dapat mengikuti penataran dengan serius dan aktif. Sebab kegiatan ini memiliki legitimasi kuat dan dilaksanakan sesuai amanat konstitusi organisasi. 

"Harapan kami setelah pulang dari penataran, mereka bisa langsung mengaplikasikan ilmu di lapangan. Baik untuk membina atlet, maupun menjadi pengadil saat pertandingan," tambahnya.

  

Arif juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah mendukung penuh keberangkatan calon pelatih dan wasit dari Mentawai.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat penting agar Kickboxing bisa berkembang dan sejajar dengan Cabor lainnya di Mentawai. 

"Dengan adanya pelatih dan wasit KBI Mentawai yang sudah bersertifikat, kami berharap ke depan dapat membangun dan menciptakan atlet Kickboxing Mentawai yang berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional," pungkasnya.

  

Saat ini KBI Mentawai juga tengah melakukan penjaringan atlet untuk dipersiapkan tampil di Porprov Sumbar 2026. Dengan hadirnya pelatih dan wasit baru, proses seleksi dan pembinaan diharapkan berjalan lebih terstruktur.

"Kami optimis Mentawai bisa bicara banyak di Porprov nanti. Ini momentum bagi kita untuk memperkenalkan Kickboxing dan membuktikan bahwa anak-anak Mentawai juga punya potensi di Cabor bela diri," tutup Arif.

Penataran ini diharapkan menjadi awal lahirnya wasit dan pelatih Kickboxing dari Mentawai yang mampu membina atlet, menegakkan aturan pertandingan, serta mengharumkan nama daerah di ajang Porprov mendatang. (Robi)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Polres Kepulauan Mentawai kembali menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya, institusi ini berhasil mengirimkan salah satu personel terbaiknya untuk mengikuti pelatihan dan penugasan di luar negeri.

Kebanggaan itu datang dari Brigpol Aruni, Polwan Polres Mentawai yang terpilih mewakili Indonesia dalam pelatihan internasional bergengsi di People’s Security Academy, Ha Dong, Hanoi, Vietnam. Pelatihan ini akan berlangsung selama 6 bulan.

Acara pembukaan atau _opening ceremony_ telah digelar di kampus akademi kepolisian Vietnam tersebut. Brigpol Aruni bersama 26 peserta lainnya dari 8 negara bersaing dan belajar bersama. Total ada 9 negara yang mengirimkan perwakilannya, yakni Indonesia, Jepang, Korea Selatan, China, Mongolia, Angola, Laos, Rusia, dan Prancis.

 

Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla, menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian anak buahnya.

"Ini adalah momen bersejarah bagi Polres Kepulauan Mentawai. Pertama kalinya kami mengirim anggota untuk pelatihan di luar negeri. Kami sangat bangga kepada Brigpol Aruni yang telah membawa nama Mentawai dan Polri ke kancah internasional," ungkap Kapolres.

Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang untuk berprestasi. Brigpol Aruni dinilai memiliki dedikasi, disiplin, dan kompetensi yang mampu bersaing di tingkat global.

  

Kapolres berharap keberangkatan Brigpol Aruni bisa menjadi inspirasi, tidak hanya bagi personel Polres Mentawai, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, khususnya generasi muda di Bumi Sikerei.

"Semoga ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan kapasitas. Dan bagi adik-adik pelajar di Mentawai, lihatlah Brigpol Aruni. Dari Mentawai kita bisa mendunia. Jangan pernah takut bermimpi besar," pungkas AKBP Rory Ratno.

Keberhasilan Brigpol Aruni ini diharapkan dapat membuka jalan bagi personel Polres Mentawai lainnya untuk menorehkan prestasi serupa di masa mendatang.(Robi/humas)

 

Sumbarnet.id. Mentawai – Tim investigasi gabungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan TKSK Kemensos turun langsung ke rumah salah satu warga di Dusun Seay, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu 18/7/2026.

Kedatangan tim dipimpin oleh Eka dari Dinas Kesehatan dan Helmi selaku TKSK Kemensos. Mereka melakukan peninjauan ke kediaman Japar, warga berusia 61 tahun yang diketahui hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Rumah yang ditempati Japar dan keluarganya tergolong tidak layak huni. Dindingnya dari papan tua, atap sebagian bocor, dan lantai masih tanah. Tidak ada jaminan kesehatan maupun bantuan sosial yang diterima selama ini.

HIDUP DARI MENGUMPULKAN KARAH DAN BESI TUA

Japar selama ini menggantungkan hidup dengan bekerja serabutan. Setiap hari ia mencari karah dan mengumpulkan besi tua untuk dijual. Penghasilannya hanya cukup untuk sesuap nasi sehari-hari.

Namun sejak 9 hari terakhir, Japar terpaksa berhenti bekerja. Ia jatuh sakit dan tidak mampu lagi berjalan mencari nafkah.

"Demi sesuap nasi, beliau setiap hari mencari karah dan besi tua. Tapi sekarang sudah 9 hari tidak bisa mencari. Sakit," ucap Helmi kepada media.

Kondisi ini membuat dapur keluarga Japar semakin sulit. Tidak ada lagi pemasukan, sementara kebutuhan makan dan obat-obatan terus berjalan.

BELUM MEMILIKI KTP DAN KK

Yang membuat miris, hingga saat ini Japar dan keluarganya belum memiliki dokumen kependudukan. Baik Kartu Tanda Penduduk KTP maupun Kartu Keluarga KK belum mereka miliki.

Akibatnya, Japar tidak bisa mengakses bantuan pemerintah seperti PKH, BPNT, BPJS Kesehatan, maupun program rumah tidak layak huni.

"Sangat prihatin melihat kondisi keluarga Pak Japar ini. Beliau berharap ada uluran tangan dari pemerintah. Tapi karena tidak punya KTP dan KK, semua bantuan jadi terhambat," jelas Helmi.

HARAPAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Melalui investigasi ini, TKSK dan Dinas Kesehatan berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Mulai dari pengurusan administrasi kependudukan, bantuan pengobatan, hingga perbaikan rumah layak huni.

"Kami akan segera koordinasikan ke Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial. Pak Japar ini sudah lansia dan sakit. Beliau butuh jaminan kesehatan dan tempat tinggal yang layak," tambah Eka dari Dinkes.

Japar sendiri hanya bisa pasrah di atas dipan kayu. Dengan suara pelan ia berharap ada yang peduli dengan nasibnya.

"Saya sudah tua dan sakit. Kalau ada bantuan dari pemerintah, saya bersyukur sekali," ujarnya lirih.

Kasus Japar menjadi gambaran nyata masih adanya warga di daerah pesisir Mentawai yang hidup tanpa identitas dan jauh dari akses layanan dasar. Diharapkan perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait dapat segera meringankan beban keluarga ini. (Rob)

 

Sumbarnet.id Mentawai– Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS dimanfaatkan Polres Kepulauan Mentawai untuk menanamkan nilai anti kekerasan. Melalui Satuan Binmas, Polres menggelar sosialisasi "STOP Perundungan di Sekolah" di SDN 22 Tuapejat, Rabu 15/7/2026.

Kegiatan dipimpin langsung Plt. Kasat Binmas Polres Kepulauan Mentawai AKP Edi Yunasri, S.H., M.H. Turut hadir anggota Sat Binmas sebagai pemateri. Sebanyak 80 siswa baru dan dewan guru mengikuti sosialisasi ini dengan antusias.

Program ini merupakan arahan langsung dari Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla.

*Edukasi Bahaya Bullying Sejak Dini*

Di hadapan para siswa, AKP Edi Yunasri memberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk perundungan. Mulai dari bullying fisik, verbal, hingga perundungan di media sosial yang berdampak pada mental anak.

"Sekolah harus jadi rumah kedua yang aman dan nyaman untuk belajar. Kami mengajak adik-adik dan bapak ibu guru bersama-sama berkomitmen mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang bebas dari perundungan," kata AKP Edi Yunasri.

Ia menjelaskan, dampak perundungan tidak hanya luka fisik. Korban bisa mengalami trauma, malas sekolah, hingga menurunnya prestasi. Karena itu pencegahan harus dimulai sejak dini, terutama di bangku SD.

*Apresiasi Sekolah dan Pesan Kapolres*

Kehadiran personel Sat Binmas disambut baik pihak SDN 22 Tuapejat. Pihak sekolah mengapresiasi langkah Polres yang turun langsung memberikan edukasi moral dan hukum kepada siswa baru di awal tahun ajaran.

Di akhir kegiatan, AKP Edi juga menyampaikan pesan khusus dari Kapolres Mentawai.

"Bapak Kapolres menitipkan pesan kepada guru dan orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak. Tidak boleh ada toleransi untuk perundungan. Mari kita sinergi lewat program Sekolah Ramah Anak, agar anak-anak Mentawai tumbuh jadi generasi emas yang berkarakter dan berakhlak mulia," pungkasnya.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan siswa SDN 22 Tuapejat bisa lebih memahami hak dan kewajibannya di sekolah. Serta berani melapor jika melihat atau mengalami tindakan perundungan. (Robi/humas)

 

Sumbarnet.id Mentawai– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKPP terus menggenjot program pemberdayaan masyarakat pesisir. Salah satu langkah strategisnya adalah mengusulkan pembangunan 21 titik Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di seluruh wilayah pesisir Mentawai.

Program KNMP merupakan program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Konsepnya berbasis ekonomi biru yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Tujuannya jelas: memberdayakan nelayan, memutus rantai tengkulak, dan menghubungkan hasil tangkapan langsung ke koperasi serta pasar.

Kepala DKPP Mentawai Zakirman mengatakan, secara geografis wilayah pesisir Mentawai mencakup 33 titik di 43 desa. Dari jumlah tersebut, Pemkab mengusulkan 21 titik untuk dibangun kampung nelayan.

“Dari 21 titik yang kita usulkan, saat ini sudah ada 12 titik yang dokumennya lengkap. Setelah dilakukan verifikasi dan survei oleh tim, yang benar-benar memenuhi syarat untuk dibangun tahun ini ada 6 titik lokasi,” kata Zakirman kepada media, Kamis 9/7/2026.

*Survei Selesai, 6 Titik Siap Dibangun*

Proses identifikasi dilakukan tim dari KKP bersama DKPP Mentawai. Tim turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei, dokumentasi foto, dan memastikan kelengkapan administrasi setiap titik.

Hasilnya, 6 titik dinyatakan siap untuk segera dibangun pada tahun 2026. Keenam titik tersebut tersebar di 3 pulau besar Mentawai, yaitu:

1.  Labuan Bajau, Desa Sigapokna

2.  Pokai, Desa Sikabluan

3.  Saliguma, Desa Siberut Tengah

4.  Maileppet, Siberut Selatan

5.  Matobe, Sipora Selatan

6.  Sikakap

“Direncanakan tahun ini 6 titik lokasi kampung nelayan akan dibangun di Mentawai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk nelayan kita,” tutur  Zakirman kepada media Kamis, 09/7/2026

Sementara 6 titik lainnya dari 12 yang diusulkan masih terkendala kelengkapan proposal dan administrasi. DKPP Mentawai mengaku akan terus mendampingi desa-desa tersebut agar segera melengkapi berkas.

*Fasilitas Lengkap, Anggaran Rp18-22 Miliar Per Titik*

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar membangun pemukiman. Program ini menyiapkan ekosistem ekonomi nelayan secara utuh. Setiap titik akan dibangun dengan anggaran antara Rp18-22 miliar.

Fasilitas yang akan tersedia meliputi Cold Storage untuk menyimpan ikan, pabrik es, SPDN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, tempat pengolahan ikan, tambatan perahu, hingga pasar ikan modern.

“Dengan fasilitas selengkap ini, nelayan tidak perlu lagi menjual hasil tangkapannya ke tengkulak dengan harga murah. Mereka bisa langsung menjual ke koperasi atau pasar dengan harga yang lebih adil,” jelas Zakirman.

Ia menambahkan, program serupa sudah berjalan di beberapa kabupaten/kota lain di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Mentawai menjadi satu-satunya daerah yang mendapatkan alokasi 6 titik sekaligus pada tahap awal ini.

Zakirman berharap kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi nyata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir Mentawai. Dengan rantai distribusi yang lebih pendek, pendapatan nelayan diharapkan meningkat signifikan.

“Kami tetap mendukung 15 titik lainnya yang masih dalam proses. Mudah-mudahan ke depan semua usulan 21 titik bisa terakomodir. Ini bentuk komitmen Pemda untuk memastikan tidak ada desa pesisir yang tertinggal,” pungkasnya.

Dengan konsep ekonomi biru dari hulu produksi, pengolahan, hingga hilir pemasaran, Kampung Nelayan Merah Putih di Mentawai diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan. (Robi)

SUMBARNET - Tradisi sakral masyarakat Mentawai kembali dihadirkan melalui Pertunjukan Seni Budaya Liat Pulaggaijat yang digelar di Sikakap, Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini merupakan salah satu penerima Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2026 yang difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan Indonesia.

Pertunjukan yang berlangsung selama 7–10 Juli 2026 ini menghadirkan rangkaian ritual adat yang meliputi meramu obat tradisional, obatan, pembersihan desa, persembahan adat, ritual Liat Pulaggaijat, hingga pertunjukan Turuk Laggai, tarian sakral yang menjadi representasi hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur dalam budaya Mentawai.

Acara puncak pada Selasa (8/7) secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata pelestarian budaya daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung serta memperkuat identitas budaya Mentawai di tengah perkembangan zaman.

Sambutan juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nelsen Sakerebau, yang menegaskan bahwa keberlangsungan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, komunitas budaya, dan generasi muda agar nilai-nilai warisan leluhur tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ketua Yayasan Kirekat Indonesia Mentawai, Agustinus Dwi Harry, mengatakan bahwa Liat Pulaggaijat bukan sekadar pertunjukan budaya, melainkan ruang belajar bersama untuk menghidupkan kembali pengetahuan tradisional yang diwariskan oleh para Sikerei.

“Budaya Mentawai tidak cukup hanya didokumentasikan, tetapi harus terus dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan. Melalui Liat Pulaggaijat, kami ingin menghadirkan ruang agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat mengenal sekaligus merasakan langsung nilai-nilai budaya yang menjadi identitas mereka.”

Selain menjadi penyelenggara kegiatan, Agustinus Dwi Harry yang juga menjabat sebagai Direktur Mentawai Eden Journey turut memberikan dukungan melalui penyediaan merchandise bagi peserta dan tamu undangan sebagai bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelestarian budaya berbasis masyarakat.

Semangat kolaborasi juga terlihat dari keterlibatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipimpin oleh Ibram Paranta. Organisasi kepemudaan tersebut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus menggerakkan partisipasi pemuda untuk menjaga keberlangsungan tradisi budaya Mentawai.

Puncak pertunjukan ditandai dengan pelaksanaan Ritual Inti Liat Pulaggaijat yang dipimpin oleh para Sikerei, dilanjutkan dengan penampilan Turuk Laggai sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur sekaligus penegasan filosofi kehidupan masyarakat Mentawai yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, KNPI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Mentawai Eden Journey, Sinerik, Macaronis Resort, serta sejumlah mitra lainnya yang bersama-sama berkomitmen memperkuat ekosistem pelestarian budaya di Kepulauan Mentawai.

Melalui Program Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan (FPK) Tahun 2026, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat terus mendorong lahirnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan Indonesia. Kegiatan seperti Liat Pulaggaijat diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertunjukan, tetapi juga menjadi ruang pewarisan pengetahuan, penguatan identitas budaya, dan pengembangan potensi budaya sebagai aset masa depan bangsa. (**)

 

Sumbarnet.id Mentawai – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Mentawai Joni Anwar memaparkan tahapan rekrutmen Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat Kabupaten,  Secara nasional, pelaksanaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka.

“Dulu di kenal Paskibra saja. Sekarang dari pusat sampai daerah namanya Paskibraka. Keabsahannya ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, lalu dijabarkan melalui peraturan lebih lanjut. Jadi semua tahapan sudah diatur pusat,” jelas Joni kepada media Rabu, 08/07/2026

Proses seleksi di Mentawai dimulai 5 Maret 2026. Tahap pertama adalah seleksi administrasi selama 14 hari melalui aplikasi Paskibraka yang transparan. Calon mendaftar dan mengunggah berkas persyaratan secara mandiri.

Persyaratan umum: Warga Negara Indonesia, ada izin tertulis orang tua/sekolah, sehat jasmani dan rohani, tinggi badan sesuai ketentuan, serta bersedia mematuhi peraturan Paskibraka yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Dari hasil seleksi administrasi, sebanyak 108 pendaftar dinyatakan lolos dan berhak mengikuti ujian tertulis. Ujian dilakukan secara online dari sekolah masing-masing, dengan sistem seperti tes CPNS. Nilai langsung keluar sehingga tidak bisa dimanipulasi," Ucapnya

Dari hasil ujian tertulis, peserta terbaik kemudian mengikuti tes kesehatan yang melibatkan tim dokter dari Dinas Kesehatan. Setelah itu dilanjutkan tes kesamaptaan jasmani dan wawancara.

“akan di bagi 2 titik pelaksanaan. Titik pertama untuk wilayah Utara, Siberut Barat, Siberut Tengah, Siberut barat daya, Siberut utara, siberut selatan. Titik kedua untuk wilayah Selatan. Sipora utara, Sipora Selatan, pagai selatan,Pagai utara, sikakap tengah.Tim penguji terdiri dari unsur Kepolisian, TNI AL, Kodim, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan,” terang Joni.

Materi wawancara meliputi wawasan kebangsaan dan kepribadian. Semua nilai dari masing-masing tahapan diinput ke aplikasi oleh teknisi, sehingga hasil akhir benar-benar objektif.

Dari seluruh tahapan, terpilih 30 orang terbaik untuk dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat Kabupaten Mentawai tahun 2026. Dari 30 orang ini, nantinya akan diseleksi lagi 4 orang terbaik untuk dikirim mewakili Mentawai ke tingkat Provinsi dan Nasional.

“Penetapan untuk tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, sementara untuk nasional dengan Keputusan Presiden. Saat ini kita masih menunggu hasil akhir seleksi. Polisi dan TNI juga dilibatkan penuh dalam proses pembinaan,” pungkas Joni.

Dengan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, Kesbangpol Mentawai berharap lahir generasi terbaik yang siap mengibarkan Sang Merah Putih dengan penuh tanggung jawab. (Robi)

 

Sumbarnet.id Mentawai– Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa menegaskan komitmen membangun Rumah Sakit Umum Daerah RSUD berkelas untuk masyarakat Mentawai. Penandatanganan komitmen pembangunan RSUD terbaru telah dilaksanakan sebagai bagian dari Program Unggulan Bupati.

“Pembangunan RSUD ini adalah perwujudan mimpi 26 tahun usia Kabupaten Mentawai. RSUD ini akan lengkap dengan listrik andal, air bersih, jaringan internet, dan peralatan medis modern. Dengan begitu layanan kesehatan di Mentawai meningkat, agar masyarakat tidak lagi dirujuk ke luar daerah saat kondisi darurat,” ujar Bupati Rinto, kepada media Selasa, 07/7/2026

Bupati menjelaskan, kondisi geografis Mentawai yang kepulauan dan cuaca ekstrem menyulitkan pasien darurat dirujuk lewat laut. Perjalanan panjang dengan perahu sangat menyakitkan bagi pasien. Karena itu, layanan kesehatan harus dicukupkan di Tuapejat.

Tahun 2025, Tim Kementerian Kesehatan meninjau lokasi dan menyatakan lahan “clear and clean”. Kementerian meminta komitmen tertulis dari Bupati sebagai syarat pembangunan. Bupati Rinto langsung menandatangani surat pernyataan komitmen di hadapan Ketua DPRD, meski ia sadar ada risiko.

“Saya tanda tangani surat itu. Kalau dipersoalkan di kemudian hari, itu risiko sebagai pemimpin. Yang penting keselamatan umat. RSUD baru ini akan lengkap dengan fasilitas dan mobilitas. Kami percepat prosesnya,” tegasnya.

Untuk operasional RSUD setelah terbangun, anggaran akan dialokasikan melalui APBD. Bupati optimis Pemda mampu, karena anggaran kontinu tidak sebesar biaya pembangunan fisik awal. Ke depan, RSUD Mentawai ditargetkan setara rumah sakit rujukan nasional.

Bupati juga menyebut, RSUD berkelas ini penting untuk mendukung pariwisata internasional Mentawai. Dengan dokter spesialis lengkap, wisatawan asing yang mengalami kecelakaan laut tidak perlu dirujuk jauh.

“Kami berharap dengan adanya RSUD baru, masyarakat tidak keluar daerah lagi untuk berobat dan wisatawan mancanegara datang berobat ke Mentawai. Dokternya spesialis, pelayanannya maksimal, alamnya menyembuhkan. Puskesmas di Sikakap dan Siberut juga akan kami tingkatkan statusnya setara RSUD,” pungkasnya mengakhiri. (Robi)

Sumbarnet.id Mentawai– Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kepulauan Mentawai Rosmaida memaparkan tugas dan fungsi dinasnya, Selasa 7/7/2026. Secara struktur, Dinsos P3A memiliki 3 bidang dan 1 UPTD yang masing-masing punya fokus program berbeda.

“Struktur ada 3 bidang: Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Semua punya fungsi masing-masing untuk melayani masyarakat Mentawai,” jelas Rosmaida kepada media.

*1. Bidang Pemberdayaan Sosial: Angkat Masyarakat Terpencil & Fakir Miskin*

Bidang ini fokus pada pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil dan fakir miskin. Tahun ini Dinsos P3A masih bekerja sama dengan Direktorat Komunitas Adat Terpencil Kemensos. 

Dia menjelaskan, ada dua lokus yang di lakukan yaitu pembangunan rumah di pasakiat taileleu untuk masyarakat yang tidak mampu dan pemberian jaminan hidup kepada masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Programnya meliputi pembangunan rumah layak huni untuk keluarga tidak mampu dan pemberian jaminan hidup. Ada juga pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Contohnya di Samuko, masyarakat yang penghasil sagu dibina kelompoknya untuk mengolah sagu menjadi produk bernilai jual. Tahun lalu di Sikakap Utara juga diberikan alat pengolahan sagu. Tujuannya jelas: meningkatkan ekonomi warga dengan memanfaatkan potensi lokal.

*2. Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial: Rawat Kelompok Rentan*

Bidang ini menangani kelompok rentan: lansia tidak mampu, disabilitas fisik dan mental, serta ODGJ. Layanannya mulai dari pendampingan, fasilitasi rujukan ke RS Jiwa Padang, hingga pengembalian ke keluarga setelah pulih. 

Untuk jaminan hidup, Dinsos menyalurkan bantuan permakanan bagi kelompok rentan. Saat bencana, Dinsos juga siap salurkan bantuan permakanan dari stok anggaran APBD/APBN. Selain itu ada bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan. Anak putus sekolah difasilitasi ikut pelatihan di LPK Lubuk Alung Padang Panjang, khusus perempuan ada pelatihan menjahit.

Bidang ini juga mengawal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN sesuai Inpres 4/2025, pengganti DTKS. Dinsos bersama desa dan pendamping terus update data agar bantuan tepat sasaran ke desil 1-5, yaitu warga paling tidak mampu. 

*3. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak + UPTD PPA: Lindungi dari Kekerasan*

Fokusnya advokasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinsos P3A tidak bekerja sendiri, tapi membangun jejaring sampai ke kecamatan, desa, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi wanita seperti Darma Wanita, Ikatri, GOW.

Untuk penanganan kasus, ada UPTD PPA. Begitu ada laporan dari kepala desa, camat, atau masyarakat, tim UPTD langsung asesmen bersama pekerja sosial yang punya legalitas. Hasil asesmen jadi dasar penentuan langkah hukum, bekerja sama dengan Kejaksaan dan pihak terkait. Tujuannya: korban aman, hak anak sebagai warga negara terpenuhi, dan pelaku diproses.

*Tugas Tambahan: BPJS & Pemulangan Jenazah*

Selain 3 bidang, Dinsos P3A juga bantu aktivasi BPJS Kesehatan warga yang nonaktif. Untuk warga tidak mampu yang meninggal di luar daerah, Dinsos bantu fasilitasi dokumen pengurusan dana repatriasi jenazah meski anggarannya ada di BKD. Ini bentuk hadirnya negara untuk keluarga yang sedang berduka.

“Dia berharap, semua program ini benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan. Jika penerima bantuan sudah berdaya, harus siap digantikan agar giliran warga lain yang dibantu. Kami kerja sama dengan kepala desa dan pendamping di lapangan agar program berjalan tepat sasaran,” pungkas mengakhiri. (Robi)

Sumbarnet. id. Mentawai– Dengan hormat, kami sampaikan kondisi warga Dusun Jati, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, atas nama Fitri Anita, 43 tahun.

Tiga tahun terakhir, Fitri Anita menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya, Antonius, menderita stroke. Penyakit tersebut menyebabkan Antonius lumpuh dan mengalami gangguan kejiwaan, sehingga seluruh beban nafkah dan perawatan berpindah kepada Fitri.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya obat suami, Fitri bekerja sebagai nelayan saat cuaca baik, dan ke ladang saat ombak besar. Hasilnya tidak menentu. Jika tangkapan laut melimpah, kebutuhan makan dan obat terpenuhi. Jika tidak, keluarga terpaksa menahan lapar.

Kondisi rumah yang mereka tempati saat ini jauh dari layak huni. Atap rumah banyak yang bolong, sehingga saat hujan air masuk ke ruang tamu dan kamar tidur. Hanya satu kamar yang masih dapat digunakan dengan aman.

Tiga bulan lalu, tim Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kunjungan ke kediaman Fitri Anita dan menjanjikan bantuan. Hingga Mei 2026, bantuan tersebut belum terealisasi.

Bhabinkamtibmas Sipora Utara, Polres Kepulauan Mentawai, Aipda Donny, membenarkan kondisi tersebut dan berharap perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial.

“Beban yang dipikul Ibu Fitri sangat berat. Selain kebutuhan ekonomi harian, beliau juga harus menangani kondisi kesehatan dan psikis suami yang butuh perhatian terus-menerus. Kami sangat berharap Bapak Bupati dan Dinas Sosial segera menyalurkan bantuan, baik berupa bantuan sosial tunai, bahan pokok, obat-obatan, maupun bantuan bedah rumah tidak layak huni,” ujar Aipda Donny.

Besar harapan kami, melalui pemberitaan ini, Ibu Fitri Anita beserta keluarga dapat segera mendapat perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Sosial, agar kehidupan dan perawatan suami beliau dapat lebih terjamin. (Robi)

 

Sumbarnet.id.mentawai– Menjelang HUT Bhayangkara ke-80, Polres Kepulauan Mentawai menggelar Lomba English Story Telling tingkat SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Mentawai. Kegiatan ini bentuk pembinaan Polri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris pelajar Bumi Sikerei.

Peserta ditantang menampilkan kemampuan bahasa Inggris, olah vokal, dan pembawaan karakter. Tema yang diangkat cerita rakyat Nusantara dengan fokus tiga budaya: Mentawai, Minang, dan Batak yang dinarasikan dalam bahasa Inggris.

Babak penyisihan berlangsung 15-25 Juni 2026 dan diikuti perwakilan SMA/SMK se-Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari seluruh peserta, dewan juri menetapkan 6 finalis terbaik yang berhak maju ke babak grand final.

Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla. menyampaikan, kegiatan ini investasi jangka panjang bagi generasi muda Mentawai agar mampu bersaing di era global tanpa meninggalkan akar budaya lokal.

“Lomba English Story Telling kami gagas sebagai ajang pembinaan kemampuan bahasa Inggris pelajar Mentawai. Kami ingin pelajar mahir bahasa internasional sekaligus mengenalkan kearifan lokal Mentawai, Minang, dan Batak ke dunia. Di usia Bhayangkara ke-80, Polres Mentawai berkomitmen mendukung peningkatan kualitas SDM pemuda daerah,” ujar AKBP Rory Ratno A.

Setelah babak final sengit di Mako Polres Mentawai, 6 finalis terbaik mendapat kesempatan tampil di Upacara Puncak HUT Bhayangkara ke-80, Selasa 1/7/2026 di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Mentawai. Mereka tampil di hadapan jajaran Forkopimda.

Melalui kegiatan ini, Polres Mentawai berharap dapat memotivasi pelajar mengasah kemampuan bahasa Inggris. Sekaligus mempererat sinergi antara kepolisian, sekolah, dan masyarakat dalam mencetak generasi muda yang cerdas dan berkarakter. (Robi/humas)

Sumbarnet.id. Mentawai – Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menggelar konferensi pers pengungkapan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan, dan Pencurian Kendaraan Bermotor. Kegiatan dipimpin Wakapolres Kompol Bustanul didampingi Kabag Ops Kompol Aleyxi Aubeyodillah, Kasat Reskrim Iptu D.P Pamungkas, dan rekan-rekan media di Aula Mako Polres Mentawai, Selasa 30/6/2026.

Wakapolres Kompol Bustanul menyampaikan, Satreskrim Polres Mentawai berhasil mengungkap 6 kasus dengan 2 tersangka periode Januari-Juni 2026. Barang bukti ratusan juta rupiah turut dipamerkan sebagai bukti kerja cepat polisi memburu pelaku 3C di Bumi Sikerei.

Kasus curanmor terungkap berdasarkan LP/B/06/III/2026/SPKT/Polres Mentawai/Polda Sumbar. Peristiwa terjadi Minggu 15/3/2026 sekitar pukul 07.30 WIB di Rumah Makan Anugrah, Jalan Raya KM 6 Dusun Turonia, Desa Tuapejat.

Pelaku J.A.P.S, 38 tahun, warga Dusun Sinabak, Desa Sido Makmur, Kec. Sipora Utara, mengambil 1 unit Honda Beat hitam milik Sapril Samputra yang terparkir di depan rumah. Modusnya mempreteli motor korban untuk menghilangkan jejak.

Barang bukti yang diamankan: 1 unit Honda Beat hitam nopol MH1JF21118K048333 nomor mesin JF21E1186893 kondisi sudah dibongkar, 2 lembar uang pecahan Rp20.000, jok motor, sisir hijau, jam tangan pria merk Fingeen, kain ungu motif bintik putih, tutup bagasi, dan 2 kaca bening.

“Perkara curanmor ini sudah Tahap II, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai,” sebut Wakapolres. J.A.P.S dijerat Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta kategori V.

Untuk kasus Curat, Satreskrim mengamankan R.N.S alias RK, 27 tahun, warga Dusun Maseai, Desa Sotboyak. Pelaku beraksi di 5 TKP berbeda dengan modus profesional: merusak ventilasi, memanjat pagar, membongkar plafon, dan mencongkel pintu.

TKP 1: Sabtu 2/5/2026 pukul 06.00 WIB di Dusun Tunas Baru, Desa Sipora Jaya. RK merusak ventilasi rumah Al-Furqan Nur Azis lalu mengambil HP, perhiasan emas, laptop, dan powerbank.

TKP 2: Senin 18/5/2026 pukul 11.00 WIB di Dusun Turonia. Pelaku merusak ventilasi rumah Rebecka dan membawa kabur laptop, jam tangan, speaker, serta kalung emas.

TKP 3: Selasa 19/5/2026 pukul 17.30 WIB di Dusun Turonia. RK memanjat pagar teras lalu plafon rumah Eki Butman, mengambil tas dan kemeja hijau.

TKP 4: Sabtu 12/5/2026 di Dusun Tunas Baru, Desa Sipora Jaya. Pelaku merusak pintu rumah Asna pakai pena, lalu mengambil laptop, tablet, smartwatch, dan tas.

TKP 5: Senin 27/4/2026 di Dusun Turonia, Desa Tuapejat. RK merusak pintu rumah Jamal Sapataddekat dan menggasak HP, case HP, serta kartu ATM korban.

“Saat ini berkas perkara sudah diserahkan kepada JPU Kejari Kepulauan Mentawai,” ujar Kompol Bustanul. RK dijerat Pasal 363 ayat 2 Jo Pasal 363 ayat 1 huruf f KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara.

Wakapolres menegaskan pengungkapan 6 kasus ini wujud komitmen Polres Mentawai memberantas 3C. Ia mengimbau warga menggunakan kunci ganda, memperkuat pengaman rumah, dan segera melapor ke 110 jika melihat hal mencurigakan. “Keamanan dimulai dari rumah kita sendiri,” pungkasnya mengakhiri. (Robi)

 

Sumbarnet id. Mentawai – Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan menggelar aksi donor darah, Kamis 25/6/2026. Kegiatan bakti sosial ini berlangsung khidmat di Aula Mapolres Kepulauan Mentawai mulai pukul 10.00 WIB, sebagai rangkaian menyambut HUT Bhayangkara ke-80.

Aksi kemanusiaan ini bersinergi dengan Unit Transfusi Darah RSUD Tuapejat. Puluhan personel Polres Mentawai dengan sukarela mendaftarkan diri dan mengantre untuk menyumbangkan darah demi membantu sesama di Bumi Sikerei.

Kapolres Mentawai AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M. menegaskan, donor darah adalah wujud nyata kepedulian Polri terhadap nilai kemanusiaan. Momentum HUT Bhayangkara dimaknai bukan hanya seremoni, tetapi aksi nyata untuk masyarakat.

“Melalui donor darah menyambut HUT Bhayangkara ke-80 ini, kami ingin berkontribusi langsung bagi ketersediaan stok darah di Mentawai. Setetes darah dari personel Polri sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa warga yang butuh penanganan medis darurat,” ujar AKBP Rory Ratno A.

Antusiasme personel luar biasa. Tercatat 40 personel mendaftar secara sukarela untuk donor. Namun tim medis UTD RSUD Tuapejat hanya bisa mengambil sesuai kapasitas penyimpanan yang tersedia.

“Fasilitas blood bank RSUD Tuapejat saat ini hanya mampu menampung 5 kantong darah. Karena itu pengambilan kami sesuaikan dengan kuota agar darah tetap aman dan layak pakai,” jelas Kapolres.

Dari aksi tersebut, tim berhasil mengamankan 5 kantong darah. Rinciannya Golongan Darah B sebanyak 3 kantong dan Golongan Darah O sebanyak 2 kantong. Seluruh kantong darah langsung dibawa UTD RSUD Tuapejat untuk segera disalurkan ke pasien yang membutuhkan.

Keterbatasan kapasitas ini justru jadi catatan penting. Tingginya semangat personel Polri donor darah menunjukkan kepedulian tinggi. Namun sarana penyimpanan darah di Mentawai masih perlu peningkatan agar lebih banyak darah bisa tertampung dan terselamatkan.

Di akhir kegiatan, Kapolres mengapresiasi seluruh personel yang antri donor serta tim medis RSUD Tuapejat yang bekerja keras menyukseskan acara. Ia berharap aksi sosial serupa digelar rutin, bukan hanya saat HUT Bhayangkara.

“Kami ingin jiwa empati dan solidaritas terus dipupuk di lingkungan Polres Mentawai. Donor darah ini bukti Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga peduli nyawa masyarakat,” pungkas AKBP Rory.

Aksi donor darah ini jadi pesan kuat di usia Polri ke-80: mengayomi dengan aksi nyata. Meski hanya 5 kantong, darah yang terkumpul punya arti besar bagi pasien dan keluarga di Mentawai. (Robi/humas)

Sumbarnet.id.Tuapejat – Satuan Polisi Pamong Praja Mentawai menggelar razia gabungan penertiban tempat hiburan malam di kawasan wisata Mapadegat, Sabtu 27/6/2026 malam. Operasi ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran jam operasional dan perizinan usaha.

Kasat Satpol PP Mentawai Hatisama Hura memimpin langsung kegiatan. Razia gabungan melibatkan personel Angkatan Laut, Kasat Reskrim dan anggota Intel Polres Mentawai, personel Kodim 0319/Mentawai, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Tim Kesehatan, Damkar, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Perizinan, Dinas Sosial, serta Kesbangpol.

“Penertiban tempat hiburan malam akan terus dilaksanakan secara intensif, sehingga tidak ada lagi terjadi keresahan di tengah masyarakat,” sebut Hatisama Hura kepada media.

Ia menjelaskan, razia ini fokus menertibkan usaha yang tidak mematuhi jam operasional. Jam buka di hari biasa dibatasi sampai pukul 22.00 WIB. Sementara Sabtu dan Minggu diperpanjang hingga pukul 00.00 WIB. Pelanggaran jam operasional dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat sekitar kawasan wisata.

*Temukan Usaha Belum Berizin*

Dalam operasi, tim gabungan menemukan satu pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Petugas langsung meminta pengelola mengurus perizinan dan akan didampingi instansi terkait agar prosesnya sesuai aturan.

Tim juga menertibkan penjualan minuman beralkohol jenis A atau bir. Hampir semua tempat hiburan malam di Mapadegat belum memiliki izin minuman beralkohol. Petugas menyarankan pelaku usaha segera mengurus izinnya agar tidak melanggar peraturan daerah.

“Pemeriksaan izin minol ini penting. Kami tidak melarang usaha, tapi semua harus taat aturan agar tidak menimbulkan dampak sosial dan keamanan,” tegas Hatisama.

*Cek Kesehatan, Antisipasi Penyakit Menular*

Selain perizinan, tim kesehatan turut melakukan pemeriksaan di lokasi hiburan malam. Langkah ini dilakukan karena ada informasi terkait satu orang yang mengidap penyakit berpotensi menular ke orang lain.

Pemeriksaan kesehatan jadi bagian dari cipta kondisi agar pengunjung dan pekerja hiburan malam tetap aman. Satpol PP bersama Dinkes ingin memastikan lingkungan hiburan tidak menjadi sumber penyebaran penyakit.

“Cipta kondisi ini tetap kami laksanakan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kawasan wisata Mapadegat harus aman, tertib, dan sehat,” ujarnya.

Hatisama Hura menegaskan, penegakan aturan jam operasional dan perizinan akan dilakukan konsisten. Pelaku usaha yang melanggar akan diberi pembinaan terlebih dahulu. Namun jika tetap abai, sanksi tegas sesuai peraturan daerah akan diterapkan.

Satpol PP Mentawai berharap pelaku usaha hiburan malam mendukung terciptanya Mapadegat sebagai destinasi wisata yang nyaman. Kepatuhan terhadap jam operasional dan perizinan dinilai kunci menjaga ketertiban dan citra wisata Mentawai. (Robi)

 

Sumbarnet.id.Mentawai – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mentawai akan membentuk Satuan Tugas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di setiap jenjang pendidikan. Langkah strategis ini diambil untuk mencegah, mengawasi, dan menangani bullying atau perundungan yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang peserta didik.

Kepala Disdikbud Mentawai Jop Sirirui menegaskan, program BSAN akan menyasar seluruh sekolah di empat pulau besar Mentawai. Total 172 satgas akan dibentuk begitu SK Bupati turun.

“Kalau SK Bupati sudah turun, kita segera bentuk di tingkat SD sebanyak 136 dan SMP 36. Total seluruhnya 172 Satgas BSAN,” sebut Jop Sirirui di ruang kerjanya, Jumat 26/6/2026.

Ia menjelaskan, satgas BSAN hadir untuk mengakomodir setiap persoalan bullying dan perilaku tidak menyenangkan lain di sekolah. Satgas tidak hanya bertindak saat kejadian, tetapi lebih fokus pada pencegahan lewat pembinaan budaya positif.

*Bullying Ancam Masa Depan Anak*

Bullying adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis yang dilakukan berulang kali dan dari waktu ke waktu. Korban bullying berisiko mengalami trauma, prestasi menurun, kehilangan motivasi belajar, hingga menarik diri dari lingkungan sosial.

Ada beberapa bentuk bullying yang perlu dikenali orang tua, guru, dan siswa. Bullying kontak langsung adalah perilaku yang menyasar fisik dan paling mudah diidentifikasi. Tindakannya meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, mengunci seseorang dalam ruangan, merampas, merusak, atau menyembunyikan barang milik orang lain.

Bullying verbal lebih halus tetapi dampak psikisnya besar. Bentuknya berupa ancaman, merendahkan, mencela, mengejek, memaki, mengintimidasi, memberi panggilan nama atau julukan buruk, sarkasme, hingga menyebarkan berita palsu atau gosip yang memojokkan korban.

Bullying non verbal dilakukan tanpa kata. Pelaku menunjukkan tatapan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi merendahkan, mengejek, atau mengancam. Perilaku ini sering muncul bersamaan dengan bullying fisik dan verbal sehingga korban merasa tertekan dari berbagai sisi.

Di era serba digital saat ini, bullying juga merambah dunia maya. Pelaku membuat video, meme, atau konten lain yang mengintimidasi, mempermalukan, atau menyebar fitnah tentang korban lewat media sosial. Dampaknya bisa lebih luas karena konten cepat menyebar tanpa batas.

Selain itu, pelecehan seksual baik fisik maupun verbal juga termasuk bentuk bullying. Agresi semacam ini dilakukan sengaja untuk menyebabkan kerusakan fisik atau mental korban. Karena itu Disdikbud menekankan, semua bentuk kekerasan harus dicegah sejak dini.

Jop Sirirui merinci, pembentukan satgas BSAN dilakukan berjenjang. Di tingkat kabupaten, satgas melibatkan semua unsur mulai dari OPD terkait, Kejaksaan, TNI, hingga Polri. Kehadiran unsur hukum dan keamanan bertujuan memberikan efek jera dan pendampingan hukum jika kasusnya berat.

Sementara di tingkat sekolah, satgas BSAN terdiri dari Kepala Sekolah sebagai ketua, guru, komite sekolah, dan perwakilan media. Komposisi ini dipilih agar pengawasan berjalan dari berbagai sudut pandang, baik internal sekolah maupun masyarakat.

“Tugas satgas BSAN adalah mencegah bullying. Di tingkat sekolah wajib membuat aturan, standar operasional prosedur, dan kode etik yang jelas. Aturan ini jadi pagar agar perundungan bisa diantisipasi sejak dini,” ungkapnya.

Jika terjadi pelanggaran, penyelesaian tidak langsung masuk jalur hukum pidana. Satgas BSAN akan menyelesaikan melalui pendekatan pembinaan dan restoratif. Tujuannya menjaga hak belajar siswa tetap terpenuhi, sementara pelaku dibina agar tidak mengulangi perbuatannya.

“Kami ingin anak tetap sekolah, tetap belajar, tetapi perilakunya diperbaiki. Pembinaan lebih diutamakan daripada hukuman yang justru bisa merusak masa depan anak,” kata Jop.

Disdikbud Mentawai berharap, dengan terbentuknya 172 satgas BSAN, budaya sekolah aman dan nyaman benar-benar tumbuh. Siswa bisa belajar dengan tenang tanpa rasa takut. Guru mengajar dengan nyaman tanpa beban mengawasi konflik. Orang tua juga tenang menitipkan anak ke sekolah.

“Ini harapan kita bersama. Ketika satgas BSAN sudah terbentuk dan berjalan, perbuatan bullying yang marak terjadi di setiap sekolah bisa dicegah. Sekolah jadi rumah kedua yang aman bagi anak-anak Bumi Sikerei,” pungkasnya.

Disdikbud juga mengajak seluruh komponen, mulai pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat, untuk bersinergi. Pengawasan, komunikasi terbuka, dan pendidikan karakter di rumah dinilai sama pentingnya dengan aturan di sekolah,"tutup nya. (Robi)

Sumbarnet.id.Mentawai– Dinas Kesehatan Mentawai menggelar Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan dan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Industri Rumah Tangga bagi pelaku UMKM, Kamis 25/6/2026. Kegiatan ini fokus membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan agar produk pangan rumah tangga memenuhi standar keamanan dan mutu.

Kegiatan resmi dibuka Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmuddin Siregar di Tuapejat. Hadir sebagai narasumber utama PFM Ahli Madya Balai Besar POM Padang Fitria, S.Si., Apt. Sejumlah pejabat terkait juga hadir mendampingi, di antaranya Kabid SDK Dinas Kesehatan Ikral Dinata, S.E., Ketua MUI Mentawai Mujamma’ul Khair, M.A., Kabid Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperindag Ananias, S.E., Kabid Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Umaruddin, S.P., serta Apoteker Muda Dinas Kesehatan Nurhadi Putra, S.Si., Apt. Para pelaku usaha industri pangan rumah tangga se-Kepulauan Mentawai tampak antusias mengikuti materi dari awal hingga akhir.

Dalam pemaparannya, Lahmuddin Siregar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Produk pangan yang tidak aman bisa memicu berbagai penyakit dan menurunkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO, setiap tahun jutaan orang di dunia mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga merugikan pelaku usaha karena produk kehilangan daya saing di pasar.

“Sebagai pelaku usaha industri pangan, Bapak Ibu memegang peran penting dalam memastikan setiap produk yang dihasilkan aman, bergizi, dan layak konsumsi. Pangan yang aman bukan hanya memenuhi standar kesehatan, tetapi juga menjadi nilai tambah yang meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun luar daerah,” ucap Lahmuddin kepada media.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pelaku UMKM perlu memahami seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan higienis, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Kesalahan sekecil apa pun di salah satu tahap bisa berisiko menimbulkan kontaminasi dan menurunkan kualitas produk.

Materi Bimtek kali ini mencakup berbagai aspek penting. Peserta mempelajari cara pengolahan yang higienis sesuai standar CPPOB-IRT, teknik penyimpanan yang tepat agar produk tidak cepat rusak, metode pengendalian kontaminasi silang, serta pemahaman regulasi keamanan pangan yang berlaku. Narasumber dari BBPOM Padang juga memberikan contoh praktik baik dan kesalahan umum yang sering terjadi di industri rumah tangga pangan.

Lahmuddin berharap setelah mengikuti bimtek, pelaku UMKM dapat langsung menerapkan standar keamanan pangan di tempat usaha masing-masing. Penerapan konsisten akan meningkatkan kualitas produk sehingga lebih dipercaya konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

“Bimtek ini kami gelar agar pelaku UMKM tidak hanya mampu menghasilkan produk yang lezat, tetapi juga higienis, aman, dan bermutu tinggi. Dengan begitu, produk Mentawai bisa bersaing dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat melalui pangan yang aman,” harapnya.

Ia menambahkan, keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pembina, produsen bertanggung jawab menghasilkan produk aman, sementara masyarakat berperan aktif memilih dan mengonsumsi pangan yang terjamin keamanannya.

Lahmuddin juga mengingatkan bahwa penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bukan sekadar syarat administratif untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau izin edar. Lebih dari itu, CPPOB-IRT merupakan investasi jangka panjang bagi pelaku usaha.

“Penerapan CPPOB bukan hanya untuk administrasi izin. Ini investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing produk, menjaga kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pasar. Yang paling penting tetap menjaga keamanan pangan demi melindungi kesehatan konsumen,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Dinkes Mentawai menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi pelaku UMKM. Pendampingan meliputi konsultasi teknis, monitoring penerapan CPPOB-IRT, hingga fasilitasi pengurusan SPPIRT. Dengan langkah ini, Dinkes optimis produk pangan olahan rumah tangga di Bumi Sikerei akan semakin berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat,"tutupnya. (Robi)

Sumbarnet.id.Mentawai– Menyambut Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Sikakap Polres Kepulauan Mentawai menggelar Bakti Religi di Musholla Nurul Ihsan, Dusun Sikakap Tengah, Selasa 23/6/2026.

Aksi gotong royong dimulai pukul 09.00 WIB. Personel Polsek Sikakap bersama warga dan pengurus musholla membersihkan lantai, karpet, kaca, hingga area wudu agar jamaah nyaman beribadah.

Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla., melalui Kapolsek Sikakap IPTU Edy Rozal menyebut kegiatan ini bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara sekaligus wujud kepedulian Polri pada kebersihan rumah ibadah.

“Hari ini personel turun langsung membersihkan masjid, musholla, dan gereja di wilayah hukum kami. Lewat aksi ini kami ingin mempererat silaturahmi dengan masyarakat,” ujar IPTU Edy Rozal.

IPTU Edy Rozal menambahkan, kehadiran Polri lewat aksi sosial diharapkan menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi jamaah. 

“Bakti Religi bukan sekadar bersih-bersih. Ini bentuk kepedulian sosial Polri agar selalu hadir di tengah masyarakat. Semoga sinergitas Polsek Sikakap dengan warga terus terjaga demi kamtibmas yang kondusif,” pungkasnya.

Kegiatan mendapat sambutan hangat warga Sikakap Tengah. Pengurus Musholla Nurul Ihsan mengapresiasi kehadiran polisi yang turun langsung berbaur menjaga kebersihan tempat ibadah.(Robi/humas)

Sumbarnet.id.Sipora Selatan – Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polsek Sipora Polres Kepulauan Mentawai menggelar aksi Bakti Religi di Masjid Nurul Iman Sioban, Selasa 23/6/2026.

Aksi gotong royong dimulai pukul 09.00 WIB. Personel Polsek Sipora turun langsung membersihkan halaman, selasar, hingga fasilitas wudu masjid bersama warga dan pengurus masjid.

Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Rory Ratno A., S.E., M.M., M.Tr.Opsla., melalui Kapolsek Sipora AKP Herlina menyampaikan kegiatan ini wujud nyata kepedulian Polri terhadap kebersihan tempat ibadah.

“Hari ini personel Polsek Sipora bersama masyarakat membersihkan Masjid Nurul Iman Sioban. Kami ingin memastikan tempat ibadah bersih dan asri, sehingga jemaah bisa beribadah dengan khusyuk, nyaman, dan tenang,” ujar AKP Herlina.

AKP Herlina menambahkan, kehadiran polisi di rumah ibadah bukan hanya soal bersih-bersih fisik. Ini juga langkah mempererat silaturahmi dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

“Kami ingin Polri selalu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang peduli aspek sosial keagamaan. Semoga hubungan harmonis antara warga Sioban dan Polsek Sipora terus terjaga,” pungkas Kapolsek Sipora.

Aksi ini mendapat apresiasi hangat dari pengurus masjid dan tokoh masyarakat. Mereka ikut turun ke lapangan mendampingi personel, sehingga suasana kebersamaan terasa kental,"tutupnya.(Robi/humas)