Tampilkan postingan dengan label Peti. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peti. Tampilkan semua postingan


Solok Selatan — Musibah tanah longsor menimpa lokasi penambangan emas tradisional di kawasan Sungai Paik Hulu, Pamong Gadang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026) dini hari. 


Empat penambang dilaporkan tewas tertimbun material tanah dan bebatuan.


Tanah dan bebantuan yang menimbun korban merupakan hasil galian para pendulang selama mencari emas dengan cara tradisional. 


Proses penggalian yang mengabaikan keselamatan membuat, bagian bawah perbukitan tegerus, menyebabkan longsor.



Kapolres Solok Selatan AKBP Andreanaldo Ademi membenarkan peristiwa tersebut. 


Ia mengungkapkan, musibah bermula saat keempat korban sedang mengambil material di area tebing yang terjal sekitar pukul 01.00 WIB.


"Saat mereka bekerja, tebing tiba-tiba longsor dan langsung menimbun para korban. Pekerja lain di sekitar lokasi sempat berupaya memberikan pertolongan, namun tebalnya material tanah bercampur batu membuat nyawa keempatnya tidak tertolong," kata Andrenaldo.


Identitas keempat korban tewas seluruhnya merupakan warga lokal, yakni:

• Defriadi (40), warga Jorong Kampuang Dalam, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir.

• Rafli (35), warga Jorong Sariak Taba, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

• Dani (25), warga Jorong Sungai Aro, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir.

• Zul Fatrianto (35), warga Jorong Sungai Aro, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir.


Proses evakuasi memakan waktu cukup lama mengingat lokasi tambang berada jauh di dalam hutan. 


Para korban baru berhasil dievakuasi oleh sesama pendulang sekitar pukul 05.00 WIB, untuk kemudian dibawa ke rumah duka masing-masing.


Pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian anggota keluarga mereka dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah saat mencari nafkah. 


Andrenaldo menegaskan, pihaknya selama ini aktif melakukan penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukumnya. 


Walau kerap terkendala lokasi yang terisolasi, tindakan tegas seperti pembakaran pondok tambang liar hingga penyitaan peralatan kerja rutin digelar.


Hingga Oktober 2026, pihaknya sudah melakukan razia belasan lokasi diduga tempat praktik tambang emas ilegal.


"Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Solok Selatan. Namun, kami tetap berkomitmen penuh untuk melakukan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal," ujar Andreanaldo. (**)

 


‎​DHARMASRAYA — Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Alang Bateh Kepolisian Resor (Polres) Dharmasraya, Sumatera Barat, menertibkan sekaligus memusnahkan sebuah lokasi yang diduga kuat menjadi area Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Muaro MOU, Nagari Sungai Kambut.


‎​Langkah tegas ini diambil guna merespons potensi kerusakan lingkungan serta mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah setempat.


‎​Dalam operasi penertiban tersebut, petugas langsung menyisir lokasi dan membongkar sejumlah sarana prasarana yang ditemukan.


Pemusnahan alat-alat tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan ilegal tidak dapat beroperasi kembali.

‎​Kasat Reskrim Polres Dharmasraya, AKP Andri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik tambang ilegal yang dapat merugikan kelestarian lingkungan hidup dan meresahkan warga.


‎​"Penertiban ini merupakan komitmen kepolisian untuk menjaga Kamtibmas dan mencegah meluasnya aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Dharmasraya," tegas AKP Andri dalam keterangannya.


‎​Sebagai langkah antisipasi lanjutan, kepolisian tidak hanya berhenti pada pembongkaran lokasi. AKP Andri menyebutkan bahwa Tim URC Alang Bateh bersama jajaran terkait akan menggencarkan patroli berkala di sejumlah titik yang dipetakan rawan menjadi lokasi penambangan liar.

‎​Di samping itu, Polres Dharmasraya juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat, apalagi memfasilitasi aktivitas PETI. Warga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungannya.


‎​"Kami meminta masyarakat untuk segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di sekitar mereka.


Upaya pengawasan ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan," pungkasnya. (*)

 


SUMBARNET – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga masih berlangsung di wilayah Galuguh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

 

Keberadaan aktivitas tambang ilegal tersebut mulai menjadi perhatian banyak masyarakat karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengancam kondisi aliran sungai dan kawasan sekitarnya.


Aktivitas penambangan emas ilegal itu disebut-sebut telah berlangsung di sejumlah titik. Mereka berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan segera mengambil langkah tegas.


Masyarakat menilai aktivitas PETI tidak hanya berkaitan dengan persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.


Beberapa warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan, aktivitas penambangan ilegal tersebut sudah cukup lama menjadi perhatian masyarakat.


“Kalau memang ini dibiarkan terus, kami khawatir dampaknya akan semakin besar. Lingkungan bisa rusak, sungai bisa tercemar, dan pada akhirnya masyarakat sekitar juga yang akan merasakan akibatnya,” ujarnya.


Menurut warga tersebut, pemerintah dan aparat terkait diharapkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.


“Kami berharap ada tindakan nyata. Jangan hanya ramai ketika persoalan ini muncul di media. Harus ada pengecekan langsung dan penindakan jika memang ditemukan aktivitas tambang tanpa izin,” katanya.


Kekhawatiran serupa juga disampaikan warga lainnya. Ia menilai keberadaan PETI berpotensi mengubah kondisi lingkungan, terutama jika aktivitas penambangan dilakukan menggunakan alat berat dan berlangsung di kawasan yang dekat dengan aliran sungai.


“Yang kami takutkan adalah dampak jangka panjang. Kalau tanah sudah rusak dan sungai tercemar, tentu tidak mudah mengembalikannya seperti semula. Jangan sampai nanti terjadi bencana baru kemudian semua pihak saling menyalahkan,” ungkapnya.


Warga meminta pihak berwenang tidak hanya melakukan penertiban sesaat. Menurut mereka, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar aktivitas serupa tidak kembali muncul setelah aparat meninggalkan lokasi.


“Kalau memang ditertibkan, harus benar-benar ditertibkan. Jangan hari ini berhenti, beberapa hari kemudian beroperasi lagi. Masyarakat ingin persoalan ini ditangani sampai tuntas,” ujar seorang warga lainnya.


Selain persoalan lingkungan, masyarakat juga mempertanyakan aspek pengawasan terhadap kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI tersebut.


Mereka berharap instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup, pertambangan, kehutanan serta aparat penegak hukum dapat berkoordinasi melakukan pemeriksaan.


“Harapan kami sederhana, hukum harus berlaku untuk semua. Kalau memang ada kegiatan yang tidak memiliki izin dan merusak lingkungan, tentu harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” kata warga.


Aktivitas PETI selama ini menjadi salah satu persoalan serius di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Selain berpotensi merusak ekosistem, penambangan ilegal juga dapat menyebabkan sedimentasi sungai, kerusakan kawasan hutan, pencemaran air hingga meningkatkan risiko terjadinya bencana alam.


Di wilayah Galuguh, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat berharap persoalan dugaan aktivitas PETI tidak dibiarkan berlarut-larut.


Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas di lapangan.


“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton terhadap kerusakan yang terjadi di daerah sendiri. Kami ingin lingkungan tetap terjaga untuk anak cucu kami nanti,” tegas seorang tokoh masyarakat.


Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan aktivitas PETI di wilayah Galuguh tersebut.


Tim awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait mengenai keberadaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan tersebut.


Masyarakat berharap adanya langkah konkret dan penegakan hukum yang konsisten agar dugaan aktivitas PETI tidak terus berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta kehidupan warga sekitar. (tim)

 


SUMBARNET – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) melalui Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di wilayah Kota Solok.


Dalam operasi penindakan yang dilaksanakan pada 15 Juli 2026, petugas mengamankan empat orang terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengolahan mineral secara ilegal.


Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polda Sumbar dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian bagi negara akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa emas, perak, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan mineral tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah.


Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar saat ini masih melakukan pendalaman guna mengungkap peran masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.


Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata komitmen Polda Sumbar dalam menegakkan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran di sektor pertambangan.


"Penindakan ini merupakan bentuk keseriusan Polda Sumatera Barat dalam memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain melanggar hukum, praktik pertambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta menyebabkan kerugian terhadap negara karena sumber daya alam dimanfaatkan tanpa melalui mekanisme yang telah ditetapkan," ujar Kombes Pol. Susmelawati Rosya.


Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum di bidang pertambangan bukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga sebagai langkah preventif agar tidak semakin banyak aktivitas serupa yang berkembang di berbagai wilayah di Sumatera Barat.


Menurutnya, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.


"Kami berharap melalui pengungkapan ini dapat memberikan pesan yang tegas bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas pertambangan ilegal di Sumatera Barat. Polda Sumbar akan terus melakukan pengawasan, penindakan, dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.


Kombes Pol. Susmelawati Rosya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pertambangan ilegal dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah masing-masing.


"Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Apabila mengetahui adanya aktivitas pertambangan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat terkait. Informasi dari masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat," tuturnya.


Polda Sumbar menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan ilegal, sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara. (**)

 


SUMBARNET - Tambang emas ilegal di Sumbar, mengangkangi kemanusiaan dan nyaris semua aturan. Pemerintah dan pihak-pihak terkait menumpulkan diri dan rakyat jadi tumbalnya.


Karena itu, Keluarga Mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya (KMM JAYA) mengecam keras maraknya  tambang emas ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah Sumbar. Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, mengancam keselamatan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa.


Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal persoalan tersebut, KMM JAYA telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Gubernur Sumbar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Kehutanan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Melalui surat tersebut, KMM JAYA mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi dan tegas guna menghentikan seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini masih berlangsung.


Berdasarkan data, pemantauan lapangan dan pemetaan wilayah yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), aktivitas pertambangan tanpa izin teridentifikasi di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten Solok Selatan,  Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar bagi KMM JAYA dalam mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban serta penegakan hukum secara menyeluruh. Menurut KMM JAYA, berbagai aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah-wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin luas serta mengancam keselamatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.


KMM JAYA menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Dalam regulasi tersebut, setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki perizinan yang sah dari pemerintah. Selain itu, praktik tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


KMM JAYA menilai, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal merupakan bentuk kegagalan dalam melindungi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Berbagai kejadian kecelakaan dan bencana yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Situasi ini dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa karena setiap korban yang jatuh merupakan bukti nyata bahwa praktik tambang ilegal telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sumbar.


Ketua Umum KMM JAYA, Hafis Septian Mubaraq, menegaskan pemerintah harus segera menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal tanpa kompromi.


“Kami mengecam keras seluruh praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung di Sumatera Barat. Aktivitas ini telah merusak lingkungan, mengancam kehidupan masyarakat dan bahkan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Kami meminta Ketua Pelaksana Satgas PKH, Gubernur Sumbar, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, Kompolnas dan Kapolri untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing guna menutup seluruh tambang ilegal yang masih beroperasi, khususnya di Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Pasaman. Negara tidak boleh kalah oleh pihak-pihak yang secara nyata melanggar hukum dan merusak masa depan daerah,” tegas Hafis Septian Mubaraq.


Menurut KMM JAYA, keberadaan tambang ilegal menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.


Lebih lanjut, KMM JAYA menilai, penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, profesional dan tanpa pandang bulu. Seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, jaringan distribusi, maupun pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


KMM JAYA juga mendesak agar Satgas PKH, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, serta Pemprov segera melakukan operasi terpadu, evaluasi menyeluruh dan pengawasan intensif terhadap kawasan-kawasan yang selama ini menjadi lokasi aktivitas pertambangan ilegal. Langkah cepat, terukur,m dan berkelanjutan dinilai sangat diperlukan untuk mencegah bertambahnya kerusakan lingkungan serta menghindari jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.


KMM JAYA menegaskan, keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal yang telah berulang kali merusak alam dan merenggut nyawa masyarakat. Oleh karena itu, KMM JAYA menuntut tindakan nyata dan segera dari seluruh instansi terkait untuk menutup seluruh tambang ilegal yang masih beroperasi serta memastikan penegakan hukum berjalan secara tegas, transparan, dan berkeadilan demi melindungi lingkungan hidup dan masa depan masyarakat Sumbar**


Hafis Septian Mubaraq 

Ketua Umum KMM JAYA

081315878167



SOLOK SELATAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolres Solok Selatan atas komitmen serius dalam memberantas aktivitas tambang emas ilegal di wilayah hukum Kabupaten Solok Selatan.


Menurut Roni, langkah tegas Kapolres Solok Selatan dalam membentuk Satgas Anti Illegal Mining sejak awal menjabat pada tahun 2025 merupakan bentuk keberanian dan keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga lingkungan hidup serta ketertiban masyarakat.


“Komitmen Kapolres Solok Selatan patut diapresiasi. Penindakan terhadap tambang ilegal harus didukung semua pihak karena berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial,” ujar Roni.


Namun demikian, Roni juga menegaskan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya terhadap usaha pertambangan legal yang telah mengantongi izin resmi.


Ia menjelaskan bahwa informasi yang berkembang terkait dugaan aktivitas ilegal dimaksud bukanlah tambang emas ilegal, melainkan Galian C milik Sutan Balun berupa material sirtu dan koral yang telah memiliki kelengkapan perizinan resmi sejak tahun 2025.


“Perlu diluruskan agar tidak terjadi opini yang menyesatkan. Galian C milik Sutan Balun merupakan usaha legal dengan izin lengkap sejak tahun 2025 dan berbeda dengan aktivitas PETI atau tambang emas ilegal,” tegasnya.


Sejak dibentuk, Satgas Anti Illegal Mining Polres Solok Selatan yang bersinergi dengan Ditkrimsus Polda Sumbar telah menangani sedikitnya delapan laporan polisi dengan belasan tersangka. Aparat juga telah memusnahkan sejumlah peralatan tambang ilegal dan menutup beberapa lokasi penambangan liar.


Kapolres Solok Selatan menegaskan bahwa pengungkapan kasus-kasus tambang ilegal merupakan bentuk komitmen institusinya untuk tidak memberi ruang terhadap praktik pertambangan ilegal di Solok Selatan.


“Penegakan hukum adalah bagian integral dari strategi komprehensif yang mencakup aspek preemtif, preventif, represif, dan solusi struktural yang dilakukan secara simultan. Jika hanya mengandalkan penindakan, masalah akan terus muncul karena akar sosial dan ekonominya tidak disentuh,” tegas Kapolres.


Kapolres juga menyebutkan bahwa penanganan tambang ilegal dilakukan melalui beberapa strategi utama, yakni edukasi masyarakat bersama tokoh adat dan pemerintahan nagari, patroli rutin Satgas Anti Illegal Mining, patroli siber untuk mendeteksi aktivitas ilegal, penindakan hukum tegas terhadap pelaku PETI, hingga pengawasan distribusi BBM subsidi yang kerap digunakan untuk operasional alat berat tambang ilegal.


Langkah tersebut menjadi atensi langsung Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta sebagai bentuk keseriusan Polda Sumbar dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.


Roni berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung langkah aparat penegak hukum sekaligus menjaga agar usaha-usaha legal yang telah memenuhi aturan tidak ikut terdampak stigma negatif akibat maraknya tambang ilegal.


“Penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku ilegal, tetapi usaha yang legal dan memiliki izin juga wajib mendapat kepastian hukum serta perlindungan,” tutupnya. (Red/tim01)

 


SUMBARNET - Langkah tegas Polres Sijunjung dalam memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mendapat apresiasi luas. Ketua DPW Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, memuji gerak cepat Kapolres Sijunjung bersama tim gabungan yang dinilai serius menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat tambang emas ilegal.


Menurut Roni, operasi penertiban yang melibatkan Polda Sumbar, Polres Sijunjung, dan Kodim 0310/SSD menunjukkan komitmen nyata aparat dalam menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku PETI.


“Langkah cepat dan tindakan tegas Kapolres Sijunjung patut diapresiasi. Ini bukti nyata keberpihakan aparat terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” ujar Roni, Jumat (29/5/2026).


Operasi pemberantasan PETI terus digencarkan secara intensif. Setelah sebelumnya menyisir jalur Batang Kuantan dan Batang Palangki, tim gabungan kembali bergerak menelusuri kawasan Sungai Batang Ombilin pada Selasa (25/5/2026).

Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Hendra Yose, menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari langkah berkelanjutan aparat dalam memutus aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.

“Kami terus melakukan penertiban di titik-titik yang terindikasi menjadi lokasi PETI. Kali ini penyisiran dilakukan di sepanjang Batang Ombilin,” tegas AKP Hendra Yose.


Dalam operasi itu, tim gabungan menemukan satu unit box yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Pulau Sprei, Jorong Mangkudu Kedap, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.


Peralatan tersebut ditemukan tidak jauh dari lubang tambang yang diduga baru saja digunakan pelaku PETI untuk beroperasi.

Roni menegaskan, pemberantasan tambang ilegal harus mendapat dukungan penuh seluruh elemen masyarakat karena dampaknya sangat merusak dan berpotensi memicu bencana lingkungan.


“PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak alam dan mengancam keselamatan masyarakat. Semua pihak harus mendukung langkah aparat agar aktivitas ilegal ini bisa dihentikan total,” tegasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian kembali mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas PETI dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.


“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas PETI, taat hukum, dan menjaga lingkungan demi masa depan bersama,” tutup AKP Hendra Yose. (**)

 


SUMBARNET - "Seribu, dua ribu, tiga ribu, bahkan sepuluh ribu orang ditahan dan dipenjarakan, apakah selesai? Tidak selesai."


Pernyataan tegas Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta itu, seolah menjadi cermin atas peliknya persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang hingga kini masih mengakar di Ranah Minang.


Di tengah kerusakan lingkungan yang terus meluas dan korban jiwa yang terus berjatuhan, tambang ilegal justru tetap bertahan. Sungai-sungai berubah keruh kecokelatan, perbukitan gundul akibat pembukaan lahan, sementara lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga tanpa reklamasi.


Bagi Gatot, penegakan hukum semata tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.


"Kepolisian hadir untuk menyelesaikan masalah. Penegakan hukum bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah," tegasnya saat sesuai rapat koordinasi percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada (25/5/2026) lalu.


Pernyataan itu menguatkan pandangan banyak pihak bahwa PETI bukan sekadar persoalan masyarakat yang mencari nafkah, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan jaringan kuat di belakangnya.


Akademisi Ilmu Politik Universitas Andalas sekaligus peneliti tambang ilegal Sumbar, Dewi Anggraini, menilai PETI mampu bertahan selama puluhan tahun karena ditopang jaringan ekonomi dan politik yang terorganisasi.


Dalam program Advokat Sumbar Bicara di Padang TV, Jumat (22/5/2026), Dewi menyebut aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pasaman dan sejumlah daerah lainnya tidak berdiri sendiri.


"PETI tidak bisa diberantas selama puluhan tahun karena ada jaringan ekonomi-politik, praktik rent-seeking, dan local strongman yang mengendalikan aktivitas tersebut," ujarnya.


Menurut Dewi, keuntungan terbesar dari aktivitas tambang ilegal justru dinikmati oleh aktor-aktor yang jarang terlihat di lapangan.


"Ada aktor bayangan yang justru menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas tambang ilegal ini," katanya.


Sementara itu, masyarakat lokal umumnya hanya berada pada lapisan terbawah sebagai pekerja tambang. Ironisnya, mereka pula yang paling sering menjadi korban ketika terjadi kecelakaan maupun penindakan hukum.


"Masyarakat selalu menjadi korban. Terakhir di Sijunjung sembilan orang meninggal dunia, sebelumnya juga terjadi di Solok dan Solok Selatan. Mereka hanya pekerja kasar di lapisan terbawah, sementara aktor intelektual di belakangnya jarang tersentuh," ungkap Dewi.


Ia juga mengkritisi pola penegakan hukum yang dinilai lebih sering menyasar penambang kecil dibanding pemilik modal dan pihak yang mengendalikan aktivitas PETI.


"Nah sekarang kalau tertangkap, masyarakat penambang itu yang menjadi aktor paling bawah. Apakah yang tertangkap hanya mereka?" ujarnya.


Dewi bahkan menyinggung dugaan bahwa pemilik alat berat kerap lolos dari jerat hukum, meskipun alat yang digunakan dalam aktivitas PETI sempat diamankan aparat.


Menurutnya, selama aktor intelektual, pemodal, serta jaringan yang berada di belakang PETI tidak tersentuh hukum, pemberantasan tambang ilegal hanya akan menyentuh permukaan persoalan tanpa menyelesaikan akar masalahnya.


Pandangan serupa disampaikan advokat Mevrizal. Ia menilai persoalan tambang ilegal di Sumatera Barat sudah berada pada titik yang sulit diselesaikan hanya melalui langkah-langkah biasa di tingkat daerah.


"Persoalan tambang ilegal ini, siapa pun aparatnya di Sumatera Barat, sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya. Satu-satunya cara adalah Presiden memerintahkan langsung seluruh aparat yang berada di bawahnya untuk menuntaskan persoalan ini. Kemudian, siapa yang tidak mampu menjalankannya harus dicopot," ujarnya.


Mevrizal mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo yang dilakukan melalui instruksi langsung dari pemerintah pusat dan diikuti evaluasi terhadap pejabat yang dianggap gagal menjalankan tugas.


Menurutnya, pola serupa perlu diterapkan terhadap penanganan PETI agar ada efek kejut dan keseriusan negara dalam menghentikan perusakan lingkungan yang terus berlangsung.


"Harus ada ketegasan. Kalau perlu pejabat yang bertanggung jawab dievaluasi. Jangan sampai tambang ilegal terus berjalan, sementara lingkungan rusak dan korban terus berjatuhan," katanya.


Di tengah berbagai operasi penertiban yang terus dilakukan, pernyataan Kapolda Sumbar dan para pengamat tersebut menggarisbawahi satu persoalan penting: PETI bukan sekadar masalah hukum, melainkan persoalan jaringan ekonomi, politik, dan kekuasaan yang selama ini membuat tambang ilegal tetap hidup meski berkali-kali ditindak. (***)



SUMBARNET - Ketua DPW REPRO Sumatera Barat, Roni, menyoroti tajam maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung yang kembali menelan korban jiwa. Tragedi terbaru terjadi di area bekas tambang emas di Gurun Jorong Ladang Kapeh, Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung, Jumat pagi.


Dalam peristiwa memilukan tersebut, dua remaja dilaporkan meninggal dunia. Korban diketahui berinisial H (16) dan S (17). Salah satu korban bahkan masih berstatus pelajar SMA. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua korban diduga tengah mencari emas menggunakan peralatan sederhana di lokasi bekas tambang yang telah lama ditinggalkan dengan kedalaman lebih dari sembilan meter.


Diduga salah satu korban terpeleset dan jatuh ke dalam genangan air yang dalam. Rekannya berusaha memberikan pertolongan, namun keduanya tidak berhasil menyelamatkan diri dan diduga tenggelam. Warga bersama tim pencarian kemudian melakukan evakuasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke fasilitas kesehatan sebelum disemayamkan di rumah duka di wilayah Kecamatan Kupitan.


Ketua DPW REPRO Sumbar, Roni, menegaskan bahwa tragedi ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sijunjung.


“Kami menilai aparat penegak hukum tidak boleh lagi tutup mata terhadap maraknya tambang emas ilegal di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung. Korban jiwa terus berjatuhan. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah menjadi tragedi kemanusiaan,” tegas Roni.


Roni juga menyoroti dugaan adanya oknum yang membekingi aktivitas tambang ilegal sehingga praktik tersebut terus berlangsung meski berulang kali memakan korban jiwa.


“Kami mendesak Kapolda Sumatera Barat beserta jajaran untuk benar-benar bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku tambang ilegal maupun pihak-pihak yang diduga menjadi beking aktivitas tersebut. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang ilegal,” ujarnya.


Menurutnya, tragedi ini semakin memperpanjang daftar korban jiwa akibat aktivitas PETI di Kabupaten Sijunjung. Sebelumnya, sembilan penambang juga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden serupa di Kecamatan Koto VII pada 14 Mei 2026. Artinya, dalam waktu kurang dari dua pekan, korban jiwa akibat tambang emas ilegal kembali bertambah.


DPW REPRO Sumbar menilai kondisi ini sudah sangat darurat dan membutuhkan langkah hukum yang serius serta menyeluruh.


“Tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merenggut nyawa masyarakat kecil. Jangan sampai ada pembiaran yang berujung pada tragedi demi tragedi berikutnya,” lanjut Roni.


Sebagai bentuk keseriusan, DPW REPRO Sumbar menyatakan akan segera menyurati Dewan Pimpinan Nasional REPRO untuk meneruskan laporan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik pembiaran dan kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat.


DPW REPRO Sumbar juga meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan segera melakukan langkah konkret guna menghentikan aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan masyarakat. (**)

 


Oleh:

Ilham Aldelano Azre

Dosen Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas


Tambang emas ilegal di Sumatera Barat hari ini tidak lagi bisa dilihat sekadar sebagai persoalan masyarakat yang melanggar hukum. Ia sudah berkembang menjadi cermin tentang lemahnya tata kelola pemerintahan daerah dalam mengendalikan persoalan yang sebenarnya sudah lama terlihat di depan mata. Setiap kali longsor terjadi, setiap kali korban meninggal tertimbun tanah, pemerintah daerah selalu hadir dengan pola yang sama: rapat koordinasi, kunjungan lapangan, pernyataan tegas, lalu perlahan hilang ketika perhatian publik mulai reda. Pemerintah tampak sigap setelah tragedi, tetapi lemah sebelum bencana datang.


Begitulah yang kembali terlihat di Sijunjung. Sembilan orang meninggal di lubang tambang emas ilegal. Anak kehilangan ayah. Ibu kehilangan anak bujangnya. Tetapi yang lebih menyedihkan, musibah seperti ini terasa semakin biasa dalam tata kelola pemerintahan kita. Seolah-olah pemerintah daerah sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan PETI tanpa pernah benar-benar mampu menghentikannya.


Padahal aktivitas tambang ilegal di Sumatera Barat bukan cerita baru. Ia tumbuh terbuka di banyak wilayah: Solok Selatan, Sijunjung, Pasaman, Dharmasraya hingga Solok. Alat berat keluar masuk. Aktivitas berlangsung siang dan malam. Bahkan masyarakat sering mengetahui titik-titik tambang itu jauh lebih cepat dibanding pemerintah sendiri. Maka pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin aktivitas ilegal sebesar itu dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan yang efektif? Jika pemerintah daerah mengetahui tetapi tidak mampu bertindak, maka itu menunjukkan lemahnya kapasitas pemerintahan. Tetapi jika pemerintah tidak mengetahui, maka situasinya justru lebih buruk karena memperlihatkan absennya sistem pengawasan daerah.


Dalam perspektif administrasi publik, kondisi seperti ini memperlihatkan gejala weak governance. Pemerintah daerah memiliki kewenangan formal, tetapi tidak cukup kuat mengonsolidasikan pengawasan, penegakan aturan, dan keberanian politik secara bersamaan. Akibatnya, tata kelola pemerintahan berjalan sangat reaktif. Pemerintah baru bergerak ketika tragedi sudah viral, ketika korban sudah jatuh, dan ketika tekanan publik mulai membesar.


Yang problematik, pemerintah daerah selama ini tampak lebih sibuk membangun narasi dibanding membangun kapasitas kelembagaan. Retorika tentang penertiban tambang, penyelamatan lingkungan, dan perlindungan masyarakat memang terus terdengar. Tetapi publik tidak sedang menilai kualitas pidato birokrasi. Publik sedang menyaksikan sungai yang keruh, hutan yang rusak, dan masyarakat yang terus mempertaruhkan nyawa demi emas.


Kondisi ini memperlihatkan paradoks dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah begitu kuat dalam bahasa larangan, tetapi lemah dalam implementasi. Instruksi dikeluarkan, imbauan disampaikan, forum koordinasi rutin digelar, tetapi aktivitas tambang ilegal tetap berjalan. Bahkan di banyak tempat, penertiban hanya terlihat seperti seremoni administratif. Petugas datang, tambang berhenti sebentar. Petugas pulang, aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Kucing-kucingan ini sudah berlangsung terlalu lama.


Dalam teori good governance, legitimasi pemerintah daerah tidak diukur dari banyaknya rapat atau kunjungan lapangan, melainkan dari efektivitas kebijakan di lapangan. Pemerintah dianggap legitimate ketika mampu memastikan aturan bekerja secara konsisten, bukan selektif. Persoalannya, dalam kasus PETI di Sumatera Barat, hukum sering tampak keras kepada pekerja kecil, tetapi terasa lunak terhadap aktor-aktor besar yang menopang ekonomi ilegal tersebut. Di sinilah publik mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.


Pernyataan mengenai adanya dugaan “beking” tambang ilegal justru semakin memperlihatkan problem tata kelola itu sendiri. Sebab ketika pemerintah daerah mengetahui adanya jaringan kepentingan di belakang PETI tetapi tidak mampu membongkar atau menindaknya secara serius, maka yang terlihat bukan ketegasan pemerintahan, melainkan keterbatasan otoritasnya. Pemerintah seperti mengetahui persoalannya, tetapi tidak cukup kuat menyelesaikannya.


Ajakan agar masyarakat segera mengurus IPR memang penting. Namun legalisasi tambang rakyat tidak cukup hanya berhenti pada imbauan administratif. Pemerintah daerah juga perlu menjawab mengapa jalur formal selama ini terasa lambat, rumit, mahal, dan sulit diakses masyarakat kecil. Dalam pendekatan institutional governance, masyarakat akan mencari jalur informal ketika institusi formal gagal menyediakan akses yang mudah dan adil. Maka PETI tidak cukup dijawab dengan slogan penertiban semata. Ia juga merupakan gejala kegagalan desain kelembagaan pemerintahan daerah itu sendiri.


Persoalan PETI juga tidak bisa dipisahkan dari dimensi ekonomi politik masyarakat. Banyak warga masuk ke lubang tambang bukan karena ingin melanggar hukum, tetapi karena sempitnya pilihan ekonomi yang tersedia. Ketika pemerintah daerah gagal menghadirkan pekerjaan yang layak dan ekonomi legal yang mampu menopang kehidupan masyarakat, maka ekonomi ilegal akan selalu menemukan ruang hidupnya sendiri. Tambang akhirnya menjadi jalan bertahan hidup, meskipun risikonya adalah kematian.


Masalah terbesar dari seluruh situasi ini adalah munculnya kesan bahwa pemerintah daerah perlahan kehilangan otoritas administratif atas wilayahnya sendiri. Pemerintah hadir dalam bentuk seremoni kekuasaan: rapat, inspeksi, konferensi pers, dan narasi empati. Tetapi di lapangan, alat berat tetap bekerja, sungai tetap rusak, dan masyarakat tetap masuk ke lubang tambang dengan risiko yang sama setiap hari.


Karena itu, tragedi Sijunjung seharusnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai kecelakaan tambang ilegal. Ia adalah alarm tentang krisis tata kelola pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Sebab kepemimpinan daerah tidak diuji ketika pejabat datang melayat korban sambil menyampaikan belasungkawa. Kepemimpinan diuji dari kemampuan membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah masyarakat menjadi korban sejak awal.


Jika pola tata kelola seperti ini terus dipertahankan, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali. Pemerintah daerah akan terus datang setelah kematian terjadi, lalu mengulangi siklus yang sama: rapat koordinasi, pernyataan tegas, kunjungan lapangan, dan lupa ketika perhatian publik mulai reda.


Dan mungkin di situlah krisis terbesar pemerintahan daerah kita hari ini: bukan semata maraknya tambang ilegal, melainkan semakin lemahnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan otoritas tata kelolanya sendiri. (***)

 


Oleh:

Kevin Philip

Peneliti Spektrum Politika & Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Andalas


Kematian sembilan penambang emas ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, semestinya menjadi momen perenungan paling serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun yang tampak justru sebaliknya: tragedi berubah menjadi panggung pencitraan politik yang dipenuhi kunjungan simbolik, narasi moralistik, dan pertunjukan empati yang datang terlambat.


Di atas tanah longsor yang menelan nyawa rakyat kecil, negara daerah hadir bukan sebagai penyelesai masalah, melainkan sebagai narator yang sibuk menjelaskan bahwa pemerintah “sudah berupaya”. Pertanyaannya sederhana: jika memang sejak lama Pemerintah Provinsi mengetahui bahwa Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah ancaman serius, mengapa baru bergerak agresif setelah sembilan nyawa melayang?


Ini inti kritik yang tidak boleh ditutupi oleh dokumentasi kunjungan lapangan, dialog dengan penambang, atau unggahan media sosial penuh belasungkawa. Publik Sumatera Barat hari ini mulai jenuh dengan pola kepemimpinan yang terlalu sibuk membangun kesan hadir di tengah tragedi, tetapi gagal menunjukkan ketegasan sebelum tragedi itu terjadi.


Selama bertahun-tahun, PETI bukan fenomena tersembunyi. Aktivitasnya terang-benderang. Ratusan box talang berdiri di sungai. Ponton-ponton bekerja siang malam. Alat berat keluar masuk kawasan tambang. Bahkan masyarakat biasa pun tahu lokasi-lokasi tambang ilegal tersebut. Ironisnya, pemerintah seolah baru “terkejut” ketika longsor memakan korban jiwa.


Di sinilah publik patut curiga: apakah pemerintah memang tidak mampu mengendalikan PETI, atau justru terlalu nyaman membiarkan persoalan itu hidup selama masih bisa dikelola sebagai komoditas politik dan pencitraan?


Kunjungan Gubernur Mahyeldi Ansharullah ke Sijunjung pasca-tragedi memang terlihat heroik di permukaan. Meninjau lokasi. Berdialog dengan penambang. Mendatangi rumah duka korban. Mengeluarkan pernyataan normatif tentang keselamatan dan lingkungan. Tetapi seluruh adegan itu menghadirkan pertanyaan: mengapa tindakan konkret tidak dilakukan jauh sebelum kamera media datang?


Politik pencitraan yang selama ini diandalkan oleh Gubernur Mahyeldi hingga hari ini terlalu sering menjadikan tragedi sebagai panggung empati sesaat. Ia datang ketika korban sudah berjatuhan, berbicara panjang di depan media, lalu meninggalkan persoalan tanpa perubahan berarti. Yang terlihat akhirnya bukan ketegasan pemerintah, melainkan rutinitas simbolik yang berulang: hadir, berbicara, didokumentasikan, lalu selesai.


Yang lebih problematik, narasi yang dibangun pemerintah saat ini terkesan ingin memindahkan fokus dari kegagalan pengawasan menuju jargon legalisasi tambang rakyat melalui WPR dan IPR. Padahal persoalan utamanya bukan sekadar legal atau ilegal. Persoalannya adalah lemahnya keberanian pemerintah daerah menghadapi jaringan ekonomi-politik di belakang PETI.


Publik tahu bahwa tambang ilegal tidak mungkin bertahan bertahun-tahun tanpa adanya pembiaran sistematis. Ketika gubernur sendiri dalam FGD Forkopimda mulai menyinggung adanya dugaan “oknum beking”, maka sesungguhnya itu pengakuan tidak langsung bahwa pemerintah daerah selama ini kalah atau mungkin sengaja kalah menghadapi para pemain tambang ilegal.


Lalu pertanyaannya: siapa yang harus bertanggung jawab atas kekalahan itu?


Jangan sampai rakyat kembali hanya disuguhi retorika “sinergi”, “koordinasi”, dan “komitmen bersama” yang berulang setiap kali tragedi terjadi. Sebab publik sudah terlalu lelah mendengar pidato yang tidak pernah benar-benar menurunkan angka tambang ilegal.


Tragedi kerap dijadikan momentum membangun citra kepedulian, bukan titik balik kebijakan. Kehadiran pejabat di lokasi bencana sering kali lebih menyerupai agenda simbolik ketimbang langkah korektif yang tegas. Publik akhirnya disuguhi empati verbal tanpa jaminan perubahan struktural.


Bahkan kritik keras dari Andre Rosiade patut menjadi alarm serius bagi Mahyeldi Ansharullah: “Sudahi pencitraan, jagolah lai pejabat Sumbar.” Pernyataan itu tidak lahir di ruang kosong, juga bukan sekadar serangan politik biasa. Kalimat tersebut mencerminkan akumulasi keresahan publik yang mulai melihat adanya jurang antara aktivitas simbolik pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.


Dalam kasus tambang emas ilegal di Sijunjung, kritik itu menemukan relevansinya. Sebab aktivitas PETI bukan persoalan baru yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Praktik ini sudah berlangsung lama, terbuka, bahkan diketahui luas oleh masyarakat. Namun penindakan berjalan sporadis, sementara narasi pemerintah lebih sering dipenuhi ajakan, imbauan, dan simbol empati setelah tragedi terjadi.


Dan memang sulit membantahnya.


Sebab jika pemerintah benar-benar serius sejak awal, mustahil PETI berkembang sedemikian masif hingga ratusan titik tersebar di berbagai kabupaten. Mustahil aktivitas tambang ilegal berjalan terbuka di sungai-sungai tanpa tindakan tegas yang konsisten. Mustahil korban jiwa terus berjatuhan dari tahun ke tahun.


Yang terjadi justru pola klasik: pemerintah lambat ketika mencegah, tetapi sangat aktif ketika tragedi sudah viral.


Di era politik digital hari ini, pencitraan memang menjadi instrumen kekuasaan yang murah dan efektif. Turun ke lokasi, memakai rompi lapangan, berdialog dengan warga, lalu mengunggah dokumentasi ke media sosial, semuanya bisa membentuk kesan kepemimpinan yang peduli. Tetapi publik semakin cerdas membedakan mana empati tulus dan mana performa politik.


Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan pemimpin bukan seberapa sering ia muncul di lokasi masalah, melainkan seberapa sedikit masalah itu terjadi di masa kepemimpinannya.


Tragedi Sijunjung harus dibaca sebagai kegagalan tata kelola, bukan sekadar musibah alam. Dan dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur tidak bisa terus berdiri sebagai komentator moral yang hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Gubernur adalah pengendali arah kebijakan daerah. Ketika tambang ilegal terus tumbuh liar, ketika korban terus berjatuhan, dan ketika penindakan berjalan sporadis, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan pemerintah provinsi.


Jangan biarkan tragedi sembilan nyawa ini berhenti sebagai headline sesaat yang kemudian tenggelam bersama kunjungan seremonial pejabat.


Sebab rakyat Sumatera Barat tidak membutuhkan gubernur yang hanya pandai hadir setelah tragedi. Rakyat membutuhkan keberanian politik untuk menghentikan tragedi itu sejak sebelum korban dikuburkan. (***)

 


SUMBARNET - Sungai yang dulu jernih kini berubah keruh kecokelatan. Di sejumlah perbukitan, suara mesin tambang terdengar hampir setiap hari. Pohon-pohon di kawasan hulu perlahan hilang, sementara lubang bekas galian dibiarkan terbuka tanpa reklamasi.


Di tengah kondisi itu, muncul pertanyaan besar dari masyarakat: sampai kapan kerusakan ini terus dibiarkan?


Sumatera Barat hari ini sedang menghadapi ancaman serius terhadap lingkungan. Tambang ilegal terus tumbuh di berbagai daerah, sementara bencana ekologis datang silih berganti. Banjir bandang, galodo, longsor, rusaknya aliran sungai, hingga hilangnya kawasan resapan air menjadi peringatan keras bahwa alam Sumbar sedang tidak baik-baik saja.


Mirisnya, di tengah maraknya tambang ilegal yang terus memakan korban jiwa, pemerintah daerah dinilai belum mampu menunjukkan ketegasan penuh dalam menertibkan aktivitas perusakan lingkungan tersebut.


Data yang beredar di berbagai media menunjukkan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Sumbar semakin masif. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkirakan terdapat sekitar 200 hingga 300 titik tambang ilegal yang tersebar di Solok Selatan, Solok, Dharmasraya, Sijunjung, Pasaman, Pasaman Barat hingga Sawahlunto.


Hasil citra satelit memperlihatkan bukaan lahan akibat tambang ilegal terjadi cukup luas, termasuk di kawasan hutan dan aliran sungai. Aktivitas itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memakan korban jiwa.


Korban terus berjatuhan.


Salah satu tragedi terbesar terjadi di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Pada Kamis, 26 September 2024, puluhan orang dilaporkan tertimbun longsor di lokasi tambang emas diduga ilegal yang berada di daerah terpencil.


Proses evakuasi berlangsung sulit karena akses menuju lokasi cukup berat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Irwan Efendi, menyebutkan sebanyak 15 orang ditemukan meninggal dunia. Sebelas korban telah dibawa ke rumah sakit, sementara empat lainnya masih berada di lokasi menunggu evakuasi. Selain itu, sekitar 25 orang dilaporkan masih tertimbun material longsor dan tiga lainnya mengalami luka-luka.


Peristiwa itu menjadi bukti nyata bahwa tambang ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi ancaman serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Lereng dibongkar tanpa pengamanan. Kawasan hutan dibuka tanpa kendali. Sungai tercemar akibat aktivitas tambang liar.


Tidak hanya di Solok, berbagai insiden tambang ilegal juga terjadi di sejumlah daerah lain di Sumbar. Dalam dua pekan terakhir saja, sembilan orang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan di lokasi PETI. Sejak 2020 hingga 2026, aktivitas tambang ilegal di Sumbar disebut telah menelan puluhan korban jiwa.


Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal dinilai turut memperparah ancaman bencana ekologis. Hilangnya tutupan hutan membuat daya serap tanah berkurang. Aliran sungai mengalami sedimentasi dan pencemaran. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, risiko longsor dan banjir bandang semakin besar.


Sumatera Barat hari ini tidak hanya dirusak oleh penambang liar. Kerusakan juga datang dari maraknya karamba yang tidak terkendali, penebangan hutan, eksploitasi kawasan resapan air, serta ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang dan lingkungan.


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai banyak bencana ekologis terjadi akibat lemahnya tata kelola lingkungan. Sementara Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat konflik pertambangan terus meningkat di berbagai daerah, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga persoalan sosial di tengah masyarakat.


Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengakui aktivitas PETI berpotensi memperparah ancaman banjir bandang, galodo, dan bencana ekologis lainnya. Pemerintah daerah bersama Forkopimda dan aparat penegak hukum diminta memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal.


Namun, masyarakat menilai pengakuan saja tidak cukup.


Jika pemerintah daerah sudah mengetahui adanya tambang ilegal, maka aktivitas tersebut seharusnya segera ditertibkan dan dihentikan. Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan lingkungan dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan alam terus meluas dan bencana terus berulang.


Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah membuka jalur legal melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Melalui skema itu, masyarakat dapat melakukan aktivitas tambang secara resmi dengan memenuhi syarat lingkungan, keselamatan kerja, dan ketentuan tata ruang.


Namun proses legalisasi tambang rakyat dinilai masih lambat dan belum berjalan maksimal. Kondisi itu membuat praktik tambang ilegal terus tumbuh di berbagai daerah.


Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengakui adanya tambang ilegal, tetapi juga bertindak nyata menertibkan seluruh aktivitas yang merusak lingkungan. Penindakan harus dilakukan secara serius, konsisten, dan tanpa pandang bulu.


Sebab di tengah kerusakan yang terus meluas, pertanyaannya kini bukan lagi apakah Sumatera Barat sedang menghadapi krisis lingkungan. Pertanyaannya, seberapa lama kerusakan itu akan terus dibiarkan. (***)



SUMBARNET - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Relawan Prabowo Subianto Indonesia Kuat (REPRO) Sumatera Barat, Roni, menyoroti semakin maraknya aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang dinilai telah merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan praktik mafia tambang yang terorganisir.


DPW REPRO Sumbar menyayangkan masih adanya pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai tidak mengindahkan instruksi Gubernur Sumatera Barat terkait penertiban aktivitas tambang emas ilegal yang terus beroperasi secara terang-terangan.


“Tambang emas ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum semata, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, sumber air masyarakat, hingga keselamatan generasi mendatang. Sangat disayangkan apabila masih ada pihak-pihak di daerah yang terkesan membiarkan praktik ini terus berlangsung,” tegas Roni dalam keterangannya, Kamis (14/5).


REPRO Sumbar juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku tambang ilegal, termasuk oknum yang diduga membekingi aktivitas tersebut.


“Kami meminta aparat penegak hukum tidak ragu menindak para pelaku tambang emas ilegal beserta pihak-pihak yang menjadi backing atau mafia di belakangnya. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir kelompok yang merusak alam dan merugikan masyarakat,” lanjutnya.


Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, DPW REPRO Sumbar menyatakan akan segera menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta perhatian khusus terhadap dugaan praktik mafia tambang emas ilegal di Sumatera Barat yang dinilai telah meresahkan masyarakat.


REPRO Sumbar menilai persoalan tambang ilegal berpotensi berkaitan dengan praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga dugaan aliran dana ilegal yang harus diusut secara transparan dan menyeluruh.


“Kami akan menyurati KPK agar persoalan ini menjadi perhatian nasional. Jangan sampai ada pembiaran terhadap mafia tambang yang diduga bermain di balik kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat,” ujar Roni.


DPW REPRO Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu lingkungan, penegakan hukum, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang bersih, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Red/tim01)

 


Pesisir Selatan – Jajaran Polres Pesisir Selatan bersinergi dengan TNI, Satpol PP, dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melaksanakan operasi besar-besaran untuk memberantas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di zona inti kawasan hutan TNKS, Minggu (10/5) hingga Selasa (12/5).


Personel Polres Pesisir Selatan di bawah pimpinan Aiptu Adani Erman melakukan penetrasi ke dalam hutan yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Batang Kapas guna menyisir aktivitas ilegal yang merusak ekosistem.


Operasi ini merupakan langkah nyata Polres Pesisir Selatan dalam menegakkan hukum lingkungan dan melindungi kawasan hutan negara dari eksploitasi tanpa izin yang kian meresahkan.


Dalam patroli tersebut, tim gabungan yang dikawal ketat oleh personel Polres Pesisir Selatan berhasil menemukan lokasi penambangan di tengah hutan setelah menempuh perjalanan darat sejauh ± 9 kilometer.


Di lokasi tersebut, petugas menemukan infrastruktur penambangan berupa pondok besar berukuran 10x15 meter beserta berbagai peralatan mesin seperti mesin dongfeng, genset, hingga 30 unit mesin gelondong.


Petugas dari Polres Pesisir Selatan bersama tim lainnya langsung melakukan pemusnahan di tempat terhadap seluruh barang temuan yang ditaksir mencapai nilai Rp125.000.000, serta menghancurkan base camp agar tidak dapat dipergunakan kembali oleh para pelaku.


Polres Pesisir Selatan memastikan seluruh rangkaian operasi mulai dari penyisiran hingga pemasangan papan larangan di titik-titik rawan berjalan dalam keadaan aman dan kondusif.


Meskipun pada saat penggerebekan tidak ditemukan penambang di lokasi, Polres Pesisir Selatan telah mengantongi data koordinat titik-titik bedeng lainnya melalui pantauan udara menggunakan drone untuk ditindaklanjuti pada operasi berikutnya. (**)

 


SUMBARNET - Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat pada Selasa (27/1/2026). Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan lokasi dan menyegel sejumlah alat berat.


Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter AKBP Okta Rahmansyah ini menyasar kawasan Jorong Simpang, Kenagarian Koto Nan Duo, Kecamatan Koto Balingka.


Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, mengonfirmasi bahwa saat tim tiba di lokasi sekira pukul 15.30 WIB, para pelaku diduga telah melarikan diri. Namun, jejak aktivitas ilegal terpantau jelas dari bekas galian di lokasi tersebut.


"Meskipun saat penggerebekan tidak ditemukan aktivitas aktif, tim kami berhasil menemukan empat unit alat berat jenis ekskavator yang tersembunyi tidak jauh dari area tambang. Kami langsung mengambil tindakan tegas dengan memasang police line dan mengamankan komponen vital mesin agar alat tersebut tidak bisa digunakan kembali," ujar Kombes Pol Andry Kurniawan, Rabu (28/1).


Adapun rincian alat berat yang dipasangi garis polisi meliputi satu unit ekskavator merek Kobelco (hijau), dua unit merek XCMG (kuning), dan satu unit merek SANY (kuning). Selain menyegel alat berat, petugas juga membakar peralatan tambang manual yang ditemukan di lokasi guna memastikan aktivitas ilegal tersebut berhenti total.MedaResis


Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menambahkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen Kapolda Sumbar dalam memberantas kegiatan pertambangan ilegal yang merusak ekosistem lingkungan.


Kabid humas melanjutkan, dilapangan petugas telah memasang spanduk imbauan di sekitar lokasi agar masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas penambangan tanpa izin yang melanggar.


"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika melihat adanya aktivitas mencurigakan," tutupnya.


Hingga berita ini diturunkan, barang bukti berupa panel dan monitor dari keempat ekskavator telah diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar sebagai langkah penyidikan lebih lanjut.

 

Sumber : Sumbarkita



SUMBARNET - Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal di Sumatera Barat bukan untuk mematikan ekonomi masyarakat, melainkan untuk menata sektor pertambangan agar ramah lingkungan dan berpihak kepada rakyat.


Hal tersebut disampaikan Andre saat bersama Kapolda Sumatera Barat mengunjungi Nenek Saudah guna memberikan dukungan moril agar tetap semangat dan lekas pulih. Andre menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal akan diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.


“Kami ingin masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum dilakukan secara adil dan konsisten,” tegas Andre.


Ia mengapresiasi langkah tegas Kapolda Sumatera Barat beserta seluruh jajaran, serta dukungan unsur pemerintah dan Polri. Andre menyebutkan bahwa per hari ini seluruh tambang ilegal di Sumatera Barat, termasuk di Pasaman dan Pasaman Barat, telah ditutup.


Menurut Andre, penertiban tambang dilakukan bukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat, melainkan menata ulang sektor pertambangan agar hasilnya dinikmati rakyat, bukan cukong, pemodal besar, atau pihak luar.


Andre Rosiade  juga menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sumatera Barat. Dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, Menteri ESDM akan menyurati Komisi XII DPR RI untuk konsultasi penetapan Wilayah Pertambangan (WP).


“Setelah ditetapkan Wilayah Pertambangan, akan ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Selanjutnya disiapkan dokumen pengelolaan WPR dan dokumen lingkungan hidup. Jika sudah rampung, Gubernur Sumatera Barat berwenang menerbitkan IPR,” jelasnya.


Andre menambahkan, izin untuk koperasi dapat mencakup lahan hingga 10 hektare, sedangkan perorangan hingga 5 hektare. Dengan demikian, masyarakat dapat menambang secara legal, tertib, dan bertanggung jawab.


Dampak positif penertiban, kata Andre, sudah mulai dirasakan. Sungai-sungai kembali jernih, antrean BBM di SPBU berkurang, dan penyerapan subsidi solar lebih tepat sasaran.


Ia berharap penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual di belakangnya, termasuk pemilik alat berat dan pihak yang diduga menjadi cukong.


“Ini penting sebagai shock therapy bahwa di Sumatera Barat tidak ada yang lebih kuat dari hukum,” tegas Andre.


Di akhir pernyataannya, Andre menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumatera Barat atas keberanian dan ketegasannya dalam menegakkan hukum serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. (**)



Pasbar - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), meringkus delapan lelaki yang diduga melakukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).


Operasi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Iptu Habib Fuad Alhafsi, S.Tr.K berlangsung di Kasiak Putiah Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau pada Kamis (8/1/2026).


"Benar, operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas PETI di wilayah Nagari Kajai Kecamatan Talamau," kata Kapolres Pasaman AKBP Agung Tribawanto, S.Ik Jumat (16/1/2026).


Diterangkan, bahwa  Satreskrim Polres Pasaman Barat berangkat menuju lokasi tepatnya di Kasiak Putiah Jorong Lubuak Sariak, Nagari Kajai pada Kamis (8/1) sekitar pukul 03.15 WIB dini hari.


"Sesampai dilokasi, petugas mendapati adanya satu unit alat berat (excavator) yang sedang beroperasi melakukan aktivitas Peti," terangnya.


Petugas langsung melakukan penyergapan di lokasi tersebut dan berhasil mengamankan delapan pelaku masing-masing berinisial PSP (23), DH (34), P (27), AS (27), MH (23), M (44), D (33), dan MH (36).


"Dari delapan pelaku yang berhasil diamankan, dua pelaku berperan sebagai operator alat berat, satu orang helper, satu  pengawas lapangan dan empat lainnya berperan sebagai anak bok," ungkapnya.


Kapolres menjelaskan, petugas menyita barang bukti berupa satu unit alat berat (excavator) PC 210F merk SDLG warna Kuning, dua buah alat dulang emas terbuat dari kayu dan tiga lembar karpet warna hijau terbuat dari plastik.


"Petugas juga menyita barang bukti lainnya yakni satu buah timbangan digital warna hitam merk CHQ HWH POCKET SCALE, dan pasir diduga bercampur dengan butiran emas," jelasnya. 


Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal.


"Jika masih ditemukan, Polres Pasaman Barat akan menindak tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku," tegasnya.


Saat ini, kedelapan pelaku sudah berada di Mapolres Pasaman Barat untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.


Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 5 huruf b Jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar. (HumasResPasbar)

 


PASAMAN — Tim Terpadu Pencegahan dan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali melanjutkan aksi penertiban tambang ilegal di Kabupaten Pasaman. Setelah sebelumnya menertibkan PETI di Jorong Lubuk Aro, Kecamatan Rao, tim bergerak ke Muaro Tambangan, Kecamatan Duo Koto, Kamis malam (15/1/2026).


Di lokasi tersebut, tim terpadu yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, jajaran TNI, jajaran Satpol PP serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar menemukan satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan tanpa izin.


Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan meski para pelaku tidak ditemukan karena telah meninggalkan lokasi, sejumlah barang bukti berhasil diamankan dan semakin menguatkan dugaan terjadinya praktik PETI.


“Di lokasi PETI Muaro Tambangan, Kecamatan Duo Koto ini, tim menemukan satu unit alat berat merek Komatsu, satu box alat penyaring, serta tenda. Monitor alat berat kita sita untuk kepentingan penyelidikan, sementara tenda, box, dan peralatan pendukung lainnya kita musnahkan dengan cara dibakar agar tidak digunakan kembali,” ungkap Helmi.


Selain itu, tim juga memasang police line dan spanduk larangan sebagai penegasan bahwa kawasan tersebut tidak boleh lagi digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal.


Helmi menegaskan, penertiban ini merupakan wujud komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menekan maraknya aktivitas PETI yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.


Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Sumbar terus mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selanjutnya dapat menjadi dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Kementerian ESDM.


“Kami berharap dalam waktu dekat WPR ini dapat ditetapkan oleh Menteri ESDM. Ini menjadi solusi agar masyarakat bisa melakukan penambangan secara legal, tertib, dan bertanggung jawab,” jelasnya.


Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Muaro Tambangan untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sembari menunggu kejelasan proses legalitas.


“Jika sudah legal, penambangan bisa dilakukan sesuai kaidah yang baik, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat ekonomi. Kalau sekarang, menambang tapi dihantui rasa takut dan berisiko merusak alam,” katanya.


Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol. Andry Kurniawan menegaskan pihak kepolisian mendukung penuh langkah Pemprov Sumbar dalam menekan PETI, termasuk dengan mendorong penetapan WPR sebagai solusi jangka panjang.


“Di lokasi ini kami menemukan satu unit alat berat yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyelidikan. Polri mendukung Pemprov Sumbar dalam mendorong penetapan WPR agar masyarakat dapat beraktivitas secara legal, aman, dan lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.


Menurutnya, dengan adanya legalitas, masyarakat dapat bekerja dengan tenang, pemerintah memperoleh manfaat dari sektor pajak, dan potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.


“Yang paling utama, kelestarian alam tetap terjaga,” pungkasnya. (adpsb/cen/bud)

 


SUMBARNET - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri langsung menurunkan tim ke Sumatera Barat (Sumbar) untuk menindak aktivitas tambang emas ilegal yang marak dan menimbulkan kerusakan lingkungan.


Hal itu setelah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi soal hal itu.


Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menegaskan pihaknya bergerak cepat setelah menerima arahan dari pimpinan Polri.


“Kami sudah diperintahkan oleh pimpinan. Tadi Pak Wakabareskrim memerintahkan kami dan kami sudah menurunkan tim ke Sumatera Barat untuk melakukan penegakan hukum terkait tambang ilegal, terutama emas,” kata Irhamni di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/1/2026).


Irhamni menekankan bahwa pihaknya membuka ruang partisipasi publik dalam pengungkapan kasus ini. 


Ia meminta masyarakat, termasuk media untuk aktif memberikan informasi terkait pelaku tambang ilegal yang selama ini beroperasi.


Bareskrim juga telah menyiapkan hotline khusus pengaduan.


Nomor tersebut telah diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat segera melapor bila mengetahui aktivitas tambang ilegal.


“Kalaupun ada informasi siapa-siapa pelakunya, terutama media sebagai kontrol sosial, bisa menginformasikan ke kami,” tuturnya.


Terkait mekanisme penindakan, Irhamni menyebut pengusutan kasus tidak hanya dilakukan oleh Bareskrim tetapi melibatkan aparat kewilayahan. 


Tim gabungan telah berada di lapangan dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Barat serta Polres setempat.


“Bisa gabungan. Tim kami sudah di sana, koordinasi dengan Polda dan Polres setempat,” katanya.


Penyelidikan pun nantinya akan melihat apakah ada keterlibatan korporasi besar di balik praktek tambang ilegal tersebut.


“Kami sedang melakukan penyelidikan. Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak,” tuturnya.


Sc : Tribun

Penulis: Abdi Ryanda Shakti

Editor: Hasanudin Aco




FOTO: Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni (kanan) menyebut pihaknya akan menurunkan tim untuk mengusut dan menindak aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sumatera Barat. Hal itu setelah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade pada Senin (12/1/2026). (Sumber foto: Tribunnews.com/Abdi Ryanda Shakti).



SUMBARNET - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11/2025).


Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya membeberkan bahwa pertemuan itu berlangsung sejak siang hingga malam.


Menurut Teddy, Prabowo dan para menteri membahas mengenai aktivitas tambang ilegal.


"Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, dan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat," ujar Teddy dalam akun Sekretariat Kabinet, Minggu malam.


Teddy menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945.


Siapa saja yang hadir?


Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, mulai dari menteri bidang ekonomi hingga menteri bidang pertahanan.


Ada pula kepala penegak hukum dan militer yang turut hadir.  Mereka yang hadir adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BPKP Yusuf Ateh, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.


Sumber : Kompas