Presiden Prabowo Dapat Info Ada Anggota TNI dan Polri Terlibat Penyelundupan Ilegal

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa ada pejabat dan anggota TNI-Polri yang terlibat dalam kegiatan penyeludupan ilegal.

Dia pun meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas anggotanya yang melindungi penyeludupan ilegal maupun pelanggaran hukum lainnya.

"Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri-wamen di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiataan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius," sambungnya.

Prabowo menuturkan dirinya sudah mengerahkan TNI-Polri untuk menindak pemalakan liar, tambang ilegal, hingga penyeludupan. Namun, masih ada oknum-oknum nakal yang tak melanggar hukum Indonesia.

"Terlalu banyak kegiatan pembalakkan hutan liar illegal logging, juga illegal minning tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, kerahkan kekuatan masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," tuturnya. 

** Sebabkan Kerugian Besar **

Dia menekankan bahwa penyeludupan ilegal menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi nasional. Prabowo mencontohkan penyeludupan timah di Bangka Belitung yang membuat negara rugi hingga ratusan triliun.

"Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama," ujar Prabowo.

Disisi lain, Prabowo menegaskan bahwa tak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Dia mengingatkan bahwa korporasi swasta tak boleh mengatur negara.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," pungkas Prabowo.

Sc : Posmetro Medan