SUMBARNET - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Kota Padang.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026), menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang dalam percepatan pemulihan pascabencana sekaligus penanganan risiko bencana di masa mendatang.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut dibahas progres pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didukung melalui Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Padang menerima alokasi TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang diperuntukkan khusus bagi penanganan dan mitigasi bencana.
Wali Kota Padang Fadly Amran menjelaskan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan berbagai langkah percepatan sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat segera berjalan. Salah satunya dengan dimulainya proses tender sejumlah proyek strategis penanganan dan mitigasi bencana.
"Lebih dari Rp300 miliar dana TKD yang dikembalikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Kami sudah mempersiapkan seluruh prosesnya dan hari ini tender-tendernya juga mulai berjalan. Alhamdulillah tim monitoring dari Kementerian juga hadir bersama kami, memberikan saran dan masukan, sekaligus kami menyampaikan tahapan-tahapan yang perlu terus kita sinergikan," ujar Fadly Amran.
Menurutnya, kehadiran Tim Monitoring Kemendagri menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
Sebelum pertemuan di Rumah Dinas Wali Kota, Tim Monitoring Kemendagri bersama jajaran Pemerintah Kota Padang telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Dalam kunjungan tersebut, tim memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan Huntap serta langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Fadly Amran mengatakan pembangunan Huntap menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Selain bagi warga yang saat ini masih menempati hunian sementara, pembangunan Huntap juga diproyeksikan untuk mengakomodasi masyarakat yang nantinya harus direlokasi akibat pelaksanaan proyek-proyek pengendalian banjir oleh balai-balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
"Khususnya kami menaruh perhatian pada pembangunan Huntap. Bukan hanya Huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga Huntap bagi masyarakat yang kemungkinan harus direlokasi karena pembangunan yang akan dilakukan oleh balai-balai Kementerian PU," katanya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat melalui pemanfaatan dana TKD tidak hanya difokuskan pada pembangunan rumah, tetapi juga mencakup pengembangan kawasan relokasi beserta infrastruktur pendukungnya sehingga masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai.
Selain percepatan pembangunan Huntap, Pemerintah Kota Padang juga memaparkan rencana besar penanganan banjir yang telah dituangkan dalam master plan pembangunan daerah.
Program tersebut mengedepankan konsep green infrastructure atau infrastruktur ramah lingkungan yang dipadukan dengan pembangunan infrastruktur berskala besar sebagai solusi jangka panjang mengurangi risiko banjir di Kota Padang.
Salah satu proyek strategis yang diusulkan adalah pembangunan dua embung besar sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu.
Menurut Fadly Amran, pembangunan dua embung tersebut membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat karena nilai investasinya sangat besar dan tidak mungkin dapat direalisasikan hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang dalam kurun waktu lima tahun.
"Tadi kami juga menyampaikan bahwa dalam master plan yang telah kami susun terdapat rencana pembangunan dua embung besar. Saya rasa program ini perlu kita kawal bersama. Sangat tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan kemampuan Kota Padang dalam kerangka lima tahun. Namun apabila ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat, maka pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dapat terlaksana secara paripurna sehingga masyarakat Kota Padang akan semakin aman dan nyaman dalam menghadapi potensi banjir besar di masa mendatang," ungkapnya.
Melalui kunjungan Tim Monitoring Kemendagri tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh, mempercepat relokasi masyarakat terdampak, sekaligus meningkatkan ketahanan Kota Padang terhadap ancaman bencana di masa depan. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar