Ngabalin: Tuduhan Ijazah Palsu ke Jokowi Tidak Beretika, Proyek Uang Besar di Baliknya

 

SUMBARNET - Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, kembali buka suara soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Podcast To The Point, Ngabalin menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan tidak beretika.

"Jokowi itu dua periode jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Bagaimana bisa ada yang bilang ijazahnya palsu? Jadi orang itu harus beretikalah dalam cari makan," tegas Ngabalin dalam wawancara yang tayang baru-baru ini.

Menurutnya, isu ijazah palsu hanyalah proyek besar yang dimainkan oleh segelintir pihak untuk merusak citra mantan presiden. Ia bahkan menyebut proyek ini sudah berjalan bertahun-tahun dan melibatkan dana besar.

"Itu proyek uang besar. Sudah bertahun-tahun. Masa nggak selesai-selesai? Duitnya pasti banyak, bisa sampai triliunan," ujarnya.

Ngabalin juga mengaku tahu siapa saja yang berada di balik isu tersebut, termasuk pihak-pihak yang kerap tampil lantang di media sosial. Namun ia memilih untuk tidak menyebut nama secara langsung.

“Saya tahu siapa yang berteriak di media. Orang-orang ini bisa dihitung dengan jari. Tapi di balik itu ada kekuatan yang lebih besar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ngabalin mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam kehidupan publik, termasuk dalam mengkritik pejabat. Ia menekankan bahwa media dan masyarakat harus tetap rasional dan beradab.

“Silakan cari uang dengan cara yang halal dan thayibah. Jangan menghujat dan mencaci hanya untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Ngabalin juga menyampaikan dukungannya terhadap Hasan Nasbi, salah satu tokoh komunikasi istana yang sempat menyatakan mundur. Ia menyebut tekanan di lingkaran istana sangat besar dan komunikasi dengan presiden harus tetap terjaga.

“Istana itu lingkarannya luar biasa. Tapi kita harus tetap jaga komunikasi dengan presiden. Dulu saya selalu minta izin ke Pak Pratik, ke Pak Muldoko, dan sampaikan langsung ke Pak Jokowi,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Ngabalin berharap kasus ini menjadi pembelajaran agar kehidupan demokrasi di Indonesia tidak dicederai oleh fitnah dan hoaks.

Sumber : Update Nusantara