SUMBARNET - Pemerintah Kota Padang kembali menuai apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilannya dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana. Hal tersebut disampaikan Tim Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pemerintah Pusat saat melakukan peninjauan penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) serta progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Senin (20/7/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, serta jajaran terkait lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Satgas Pusat meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan Hunian Tetap yang menjadi salah satu proyek strategis pemulihan pascabencana di Kota Padang.
Pemerintah pusat menilai Kota Padang berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memanfaatkan dukungan pendanaan melalui Tambahan TKD sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan cepat, terencana, dan tepat sasaran.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan berdasarkan sistem dasbor pemantauan pemerintah pusat yang mengukur hampir 38 indikator penanganan pascabencana, Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, termasuk daerah dengan progres pemulihan terbaik di Indonesia.
"Kita mengucapkan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, sebagai salah satu daerah yang cukup cepat pulih dalam penanganan pascabencana. Dari hampir 38 indikator yang kami pantau melalui dasbor di pemerintah pusat, Sumatera Barat termasuk yang menunjukkan hasil sangat baik, termasuk juga Kota Padang," ujar Kastorius.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat seluruh tahapan pemulihan.
Ia menjelaskan bahwa Kota Padang memegang tanggung jawab besar dalam pembangunan Hunian Tetap karena memiliki target tertinggi di Sumatera Barat, yakni lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target pembangunan Huntap di seluruh provinsi.
"Khusus di Kota Padang, target pembangunan Huntap cukup besar, lebih dari 500 unit atau sekitar seperempat dari total target di Sumatera Barat. Dari paparan Pak Sekda dan hasil peninjauan di lapangan, kami melihat perencanaannya sudah sangat baik, targetnya jelas, dan progresnya juga berjalan sesuai harapan," katanya.
Tidak hanya pembangunan Huntap, Tim Satgas juga menilai keberhasilan Kota Padang terlihat dari berbagai sektor lainnya. Mulai dari pembangunan Hunian Sementara (Huntara), ketepatan penyaluran dana tunggu hunian, distribusi bantuan sosial, pemulihan lahan pertanian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan normalisasi sungai yang berjalan secara terintegrasi.
Kastorius juga menyampaikan apresiasi khusus dari Menteri Dalam Negeri terhadap semangat solidaritas yang ditunjukkan Pemerintah Kota Padang.
Menurutnya, meskipun Kota Padang juga merupakan daerah terdampak bencana dan menerima Tambahan TKD dari pemerintah pusat, pemerintah kota tetap mampu memberikan bantuan kemanusiaan kepada daerah lain yang membutuhkan.
"Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mengapresiasi Kota Padang atas semangat solidaritasnya. Walaupun Kota Padang juga merupakan daerah terdampak dan menerima TKD tambahan, namun tetap mampu menyumbangkan bantuan sekitar Rp5 miliar kepada tiga kabupaten di Provinsi Aceh yang terdampak bencana lebih berat. Ini merupakan bentuk kepedulian yang patut menjadi contoh," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan bahwa Kota Padang menerima Tambahan TKD sebesar Rp371,85 miliar yang dimanfaatkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, hasil monitoring menunjukkan bahwa persiapan maupun pelaksanaan program berjalan dengan baik. Bahkan, pendanaan tersebut juga dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan lahan pembangunan kawasan Hunian Tetap.
"Padang telah menerima TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar. Kami melihat progres pelaksanaannya cukup baik, termasuk persiapan pembangunan dan pengadaan lahan Huntap yang juga dibiayai melalui TKD tambahan ini. Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang karena mampu membangun sinergi yang baik dalam pelaksanaannya," ujar Horas.
Ia menambahkan, pemerintah pusat akan terus melakukan monitoring guna memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.
"Kami akan memastikan seluruh program benar-benar tepat sasaran sehingga TKD tambahan ini mampu mempercepat proses pemulihan yang memang sangat dinantikan oleh masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa kawasan Hunian Tetap di Bumi Perkemahan Pramuka direncanakan akan dibangun sebanyak 340 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 39 unit telah memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing) dan ditargetkan rampung pada akhir bulan ini.
Secara keseluruhan, Kota Padang mengemban target pembangunan lebih dari 500 unit Huntap yang tersebar di beberapa lokasi. Target tersebut menjadi yang terbesar di Sumatera Barat dan didukung melalui penyediaan lahan yang dibiayai dari Tambahan TKD serta kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan, pembangunan Huntap di Kota Padang diharapkan dapat selesai sesuai target sehingga masyarakat terdampak bencana segera memperoleh tempat tinggal yang aman, layak, dan permanen sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar