Jakarta, — Senator muda asal Sumatra Barat, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., bersama Komite IV DPD RI menggelar rapat kerja strategis bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (14/9/2026). 

Pertemuan penting ini membahas arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.

Dalam forum tersebut, Cerint memanfaatkan momentum untuk menyampaikan sejumlah catatan krusial yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di daerah. Fokus utamanya mencakup sektor pelayanan dasar yang dinilai masih memerlukan intervensi anggaran negara secara lebih serius.

"Saya menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan agar memperhatikan pembiayaan negara terhadap Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan," ujar Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., usai persidangan.

Ia menekankan bahwa garda terdepan pembangunan sumber daya manusia ini memegang peranan vital dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dari pusat, beban daerah dalam mengelola layanan dasar akan semakin berat.

Selain isu tenaga pengajar dan medis, senator yang aktif memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan Sumatra Barat ini juga membawa aspirasi spesifik dari pemerintah daerah. Permintaan tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan fasilitas kesehatan publik di tingkat kabupaten.

"Selain itu kepada Menteri Keuangan, saya juga menitip pesan permintaan dari Kabupaten Agam agar lahan yang merupakan aset Kementerian Keuangan di Lubuk Basung bisa dihibahkan kepada Pemkab Agam guna perluasan area RSUD Lubuk Basung, Kabupaten Agam," tambahnya.

Hibah aset negara ini dinilai mendesak mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang representatif. Perluasan rumah sakit rujukan tersebut akan membuka ruang bagi peningkatan kapasitas fasilitas medis yang lebih modern.

Dinamika rapat sempat diwarnai oleh pergantian formasi pejabat di tengah jalannya sidang. Kendati demikian, pihak legislatif daerah berharap transisi kepemimpinan di kementerian tidak menghambat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.

"Sekalipun di tengah rapat terjadi pergantian pemain, saya harap aspirasi ini bisa ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan yang baru," tegas Cerint.

Langkah pengawalan anggaran ini menjadi komitmen nyata perwakilan daerah di tingkat nasional agar alokasi APBN 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Publik kini menanti tindak lanjut nyata dari kementerian terkait atas berbagai usulan strategis yang telah disuarakan di Senayan. (**)

 

SUMBARNET — Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat, H. Muslim M Yatim, Lc., MM, membawa langsung aspirasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama sejumlah kepala daerah yang terdampak bencana 2015 lalu dihadiri Bupati Agam, Wakil Walikota Padang, Sekda Kab. Solok dan Bupati Mentawi dalam forum strategis Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang mengangkat tema “Penguatan Sumatera Economic Corridor dan Pemulihan Pascabencana” di Batam, Jumat (11/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan unsur DPD RI, pemerintah daerah, serta pimpinan kementerian dan lembaga untuk membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan pemulihan Sumatera Barat pascabencana.

Dalam sambutannya, Muslim M Yatim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta pemerintah kabupaten dan kota yang terus bekerja melakukan pemulihan pascabencana.

“Pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan prioritas pembangunan Sumatera Barat kepada pemerintah pusat,” ujar Muslim.

Menurutnya, terdapat empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, percepatan pemulihan pascabencana, khususnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Menurut Muslim, kerusakan akibat bencana tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kedua, penguatan konektivitas Sumatera Barat dengan Riau dan Jambi. Muslim menilai konektivitas antarprovinsi merupakan bagian penting dalam memperkuat <em>Sumatera Economic Corridor</em>. Salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian serius adalah Sitinjau Lauik, yang memiliki posisi strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.

“Penguatan konektivitas tidak boleh dilihat hanya sebagai pembangunan jalan. Ini adalah bagian dari upaya membangun jalur ekonomi yang menghubungkan Sumatera Barat dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera,” katanya.

Ketiga, penguatan sentra pangan dan kawasan produksi. Muslim menekankan pentingnya dukungan terhadap infrastruktur pertanian dan kawasan produksi, termasuk **irigasi, rantai dingin (<em>cold chain</em>) dan infrastruktur pendukung hilirisasi.

Menurutnya, pemulihan pascabencana harus sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

“Sentra produksi harus terkoneksi dengan pasar. Karena itu, irigasi, infrastruktur distribusi, <em>cold chain</em>, hingga hilirisasi harus menjadi satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Keempat, penguatan konektivitas dan pembangunan Kepulauan Mentawai. Muslim menyampaikan bahwa pembangunan Sumatera Barat tidak boleh hanya berorientasi pada wilayah daratan. Kepulauan Mentawai juga perlu mendapatkan perhatian dalam aspek konektivitas, infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonominya.

Muslim menegaskan, sebagai anggota DPD RI dari Sumatera Barat, dirinya akan terus mengawal aspirasi pemerintah daerah agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan dan dukungan pemerintah pusat.

“Kita ingin pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi menjadi momentum untuk membangun Sumatera Barat yang lebih aman, lebih baik, lebih terkoneksi, dan lebih tangguh,” tegasnya.

Ia berharap pertemuan antara kepala daerah Sumatera Barat dengan Ketua DPD RI serta kementerian dan lembaga dapat menghasilkan tindak lanjut konkret terhadap berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

“Sinergi pusat dan daerah harus menghasilkan program yang nyata. DPD RI akan terus menjadi jembatan agar aspirasi Sumatera Barat dapat dikawal sampai ke tingkat kebijakan nasional,” tutup Muslim. (***)

Padang - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., melakukan kunjungan spesial ke alumni sekolahnya di SMA Negeri 1 Padang. Suasana hangat dan penuh antusiasme mewarnai pertemuan antara senator muda tersebut dengan ratusan siswa yang memadati aula sekolah. (28.8.26)

Dalam kesempatan berharga ini, Cerint membagikan pengalaman hidup serta wawasan mendalam mengenai kepemimpinan. Kehadirannya tidak hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen edukatif untuk membakar semangat generasi muda di almamater tercinta.

Sebagai alumni yang kini berkiprah di kancah nasional, Cerint menekankan pentingnya mempersiapkan diri sejak dini untuk menjadi pemimpin masa depan. Ia mendorong para siswa agar tidak hanya berfokus pada capaian akademis semata, melainkan juga mengasah jiwa kepemimpinan yang berkarakter.

"Saya berpesan kepada adik-adik agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang berdampak nyata bagi sekitar. Jangan menunggu momen besar untuk memulai, tapi mulailah dari diri sendiri," ujar Cerint di hadapan ratusan pelajar SMA Negeri 1 Padang.

Menurut senator berlatar belakang pendidikan kedokteran ini, membentuk karakter pemimpin yang kuat dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Langkah sederhana tersebut kelak akan membentuk disiplin dan Integritas yang tangguh.

Ia menambahkan, pengaruh positif yang dibangun secara konsisten di lingkungan sekolah, keluarga, hingga pertemanan akan menjadi modal utama dalam melatih rasa kepedulian sosial serta kemampuan mengambil keputusan.

Kehadiran Cerint yang disambut meriah oleh para siswa dan tenaga pendidik ini memperlihatkan betapa besarnya harapan yang ditaruh pada pundak generasi muda. Diskusi interaktif yang berlangsung pun berjalan hidup dengan berbagai pertanyaan kritis dari para pelajar.

Pihak sekolah mengapresiasi keikut sertaan Cerint yang mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai wakil daerah untuk kembali dan menginspirasi junior-juniornya di SMA Negeri 1 Padang.

Momen kebersamaan ini menjadi bukti bahwa benih-benih pemimpin masa depan yang siap memberikan kontribusi positif bagi masyarakat berawal dari ruang-ruang kelas dan lingkungan sekolah yang mendukung.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa SMA Negeri 1 Padang semakin termotivasi untuk terus berprestasi, menjaga integritas, dan siap menjadi agen perubahan yang membawa dampak luas bagi bangsa Indonesia. (**)

 

SUMBARNET - Senator RI Sumatera Barat Irman Gusman mendorong tradisi merantau masyarakat Minangkabau diberi makna baru sebagai kekuatan brain circulation.ǰ

Gagasan itu disampaikan mantan Ketua DPD RI  ke 2 itu saat menjadi Keynote Speech dalam Seminar Nasional Rangkayo Minang Indonesia (RMI) bertajuk “Tokoh Minangkabau yang Mengubah Indonesia” di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri antara lain Gubernur DKI  yang diwakikioleh Asisten Pemeruntahan Sekda DKI Jakarta Bpk Sigit Wiajatmoko dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Menurut Irman Gusman, gagasan brain circulation pada dasarnya menekankan bahwa mobilitas sumber daya manusia tidak harus berujung pada hilangnya talenta dari daerah asal. Sebaliknya, ilmu, pengalaman, jejaring, investasi, dan gagasan yang diperoleh di perantauan dapat terus mengalir dan kembali memberi manfaat bagi daerah.

Gagasan tersebut, menurut Irman, sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam falsafah Minangkabau. 

Hal itu tercermin dalam pepatah: “Karatau madang di hulu, Babuah babungo balun; Marantau bujang dahulu, Di rumah baguno balun.”

Pepatah tersebut menggambarkan bahwa merantau merupakan bagian dari proses pendewasaan. 

Anak muda didorong keluar dari lingkungan asal untuk belajar, mencari pengalaman, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri agar kelak memiliki manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan kampung halaman.

Lebih lanjut, menurut Irman Gusman, tradisi merantau bukan sekadar meninggalkan kampung halaman, tetapi merupakan proses pendewasaan untuk menambah ilmu, memperluas pengalaman, membangun jaringan, mengasah keberanian, dan belajar mandiri.

“Bagi tradisi Minangkabau, brain circulation terasa paling dekat: orang boleh bergerak ke mana saja, tetapi hubungan, pengetahuan, dan kontribusinya tetap berputar kembali untuk nagari,” ujar Irman.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu juga menilai Sumatera Barat memiliki modal besar melalui jaringan perantau yang tersebar di berbagai daerah dan negara.

Karena itu, lanjut Irman, perantau Minang di Jakarta, Singapura, Melbourne, New York, maupun tempat lainnya dapat terus berkontribusi melalui ilmu, investasi, peluang, jaringan, dan kepedulian terhadap nagari.

“Pergi untuk tumbuh, terhubung untuk berbagi, dan berkontribusi kembali,” katanya.

Irman menegaskan, kembali ke ranah tidak selalu berarti pulang dan menetap. Dokter di Melbourne dapat membimbing tenaga kesehatan di kampung, engineer di Singapura membuka akses teknologi bagi mahasiswa Sumbar, pengusaha di Jakarta membantu UMKM nagari memperluas pasar, atau akademisi di luar negeri membangun kolaborasi riset dengan perguruan tinggi di Sumatera Barat.

Dalam konteks itu, Irman Gusman yang saat ini juga diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu menilai Rangkayo Minang Indonesia dapat mengambil peran sebagai ruang temu antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi perantau, dan nagari agar potensi diaspora Minangkabau dapat disalurkan secara lebih terarah dan berdampak bagi kemajuan Sumatera Barat.

Di akhir sesi, Irman juga mengingatkan bahwa tradisi merantau merupakan salah satu faktor yang ikut membentuk karakter kepemimpinan tokoh-tokoh Minangkabau yang berkontribusi dalam perjalanan Indonesia.

Tradisi tersebut perlu diwariskan kepada generasi muda dalam bentuk kemandirian, kemampuan beradaptasi, keberanian berpikir, serta kemauan membangun jejaring.

Seminar Nasional RMI diarahkan untuk menggali nilai kepemimpinan dari tokoh-tokoh Minangkabau sekaligus menghubungkannya dengan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. (**)

SUMBARNET - Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya memberikan materi terkait evaluasi dan pengawasan dana desa dalam kegiatan di BPKP Kabupaten 50 Kota. Dalam kesempatan tersebut, Cerint membawa satu pesan utama: pengawasan anggaran desa harus mampu memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagi Cerint, pengawasan yang baik bukanlah mekanisme yang membuat pemerintah desa takut mengambil keputusan dalam mengelola anggaran. Sebaliknya, pengawasan harus menjadi instrumen yang membantu desa bekerja lebih tertib, terbuka, tepat sasaran, sekaligus berani menjalankan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya di Kabupaten 50 Kota, Cerint menekankan bahwa pengelolaan dana desa memiliki tanggung jawab yang besar karena anggaran tersebut pada akhirnya bersumber dari kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian penting dari membangun kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Menurut Cerint, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa besar anggaran yang masuk ke desa. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan, program apa yang dijalankan, siapa yang merasakan manfaatnya, serta perubahan apa yang benar-benar terjadi setelah anggaran dibelanjakan.

Karena itu, Cerint mendorong agar paradigma pengawasan dana desa terus diperkuat. Pengawasan, menurutnya, jangan hanya berhenti pada upaya menemukan kesalahan setelah terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah kesalahan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa pemeriksaan tidak seharusnya hanya terpaku pada kelengkapan dokumen. Dokumen memang penting sebagai bukti administrasi, namun jauh lebih penting adalah memastikan bahwa program yang tertulis di atas kertas benar-benar diwujudkan di lapangan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Cerint mencontohkan, keberhasilan sebuah program desa tidak semata-mata dapat diukur dari tingginya serapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah apakah pembangunan tersebut menjawab kebutuhan warga, meningkatkan pelayanan, membuka kesempatan ekonomi, memperbaiki lingkungan, atau membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena desa merupakan salah satu ujung tombak pembangunan. Ketika tata kelola anggarannya berjalan baik, masyarakat akan semakin mudah melihat hubungan antara uang yang dikelola pemerintah dengan manfaat yang mereka terima sehari-hari.

Dalam kegiatan di BPKP Kabupaten 50 Kota itu, Cerint juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa untuk membangun pola kerja yang tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga pendampingan dan pencegahan. Dengan begitu, pengawasan dapat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar mencari siapa yang salah.

Cerint berharap pengelolaan dana desa ke depan semakin akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil. Sebab, pada akhirnya, anggaran yang dikelola pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pembangunan yang nyata, tepat guna dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten 50 Kota. (**)

 

SUMBARNET - Turnamen Bola Voli Se-Kecamatan Koto Tangah Padang Cup I digelar sebagai bagian dari upaya memasyarakatkan olahraga, khususnya bola voli, sekaligus mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Turnamen tersebut dibuka Anggota DPD/MPR RI, Muslim M. Yatim. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga sekaligus wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang bola voli.

Dalam sambutannya, Muslim M. Yatim menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Turnamen Bola Voli Se-Kecamatan Koto Tangah Padang Cup I. Menurutnya, kompetisi olahraga tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun semangat kebersamaan masyarakat.

“Turnamen seperti ini sangat penting untuk lebih memasyarakatkan olahraga dan upaya hidup sehat, khususnya di Kecamatan Koto Tangah. Selain mengejar prestasi, kegiatan olahraga juga mengajarkan sportivitas, disiplin dan kebersamaan,” ujar Muslim M. Yatim,  Senin (17/8/2026) . 

Turnamen yang digelar di Lapangan Bola Voli Jalan Heater RW 08, Kel. Dadok Tunggul Hitam tersebut juga di hadiri oleh Walikota Padang,  Fadly Amran,  Ketua DPRD,  Muharlion dan ketua KONI Padang,  Erianto

Dengan adanya kompetisi yang digelar secara berkelanjutan, potensi atlet-atlet muda di Kecamatan Koto Tangah diharapkan semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama Kota Padang di berbagai ajang olahraga. (***)

SUMBARNET - Nuansa merah putih dan semangat kebangsaan kembali terasa di berbagai penjuru negeri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Momentum bersejarah ini menjadi ruang untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus melihat kembali tanggung jawab generasi hari ini terhadap masa depan bangsa.

Dalam suasana peringatan tersebut, Anggota DPD RI Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., menyampaikan pesan sederhana namun sarat makna. Baginya, kemerdekaan tidak berhenti pada upacara, pengibaran bendera maupun perayaan setiap 17 Agustus, tetapi harus diterjemahkan melalui sikap dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan, tetapi tentang meneruskannya dalam setiap pengabdian,” pesan Cerint dalam rangka memperingati HUT RI ke-81.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan generasi terdahulu memiliki kesinambungan dengan apa yang dilakukan masyarakat saat ini. Jika dahulu para pejuang mempertaruhkan tenaga dan pikiran demi kemerdekaan, maka generasi sekarang memiliki kewajiban mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian dan tanggung jawab.

Cerint memandang pengabdian tidak harus selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang besar. Setiap orang dapat mengambil peran melalui profesi, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kepada masyarakat maupun tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Di tengah kehidupan bangsa yang semakin dinamis, persatuan juga menjadi modal penting. Indonesia tumbuh dari keberagaman, sehingga perbedaan harus ditempatkan sebagai kekayaan yang memperkuat persaudaraan dan bukan menjadi alasan untuk saling menjauh.

“Semoga Indonesia senantiasa tumbuh sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaya,” demikian harapan Cerint untuk perjalanan Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke-81.

Menurutnya, bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang mampu membangun secara fisik, tetapi juga masyarakat yang memiliki kepedulian, rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga kepentingan bersama. Semangat gotong royong menjadi salah satu nilai yang perlu terus dirawat dalam kehidupan bermasyarakat.

Momentum HUT RI ke-81 juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan optimisme. Berbagai tantangan yang dihadapi bangsa harus dijawab dengan kerja bersama, semangat pantang menyerah dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk terus berkembang.

Sebagai Anggota DPD RI, Cerint Iralloza Tasya mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperbarui semangat untuk memberikan yang terbaik bagi daerah, masyarakat, serta Indonesia.

“Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus hidup dalam setiap pengabdian dan menjadi energi bagi Indonesia untuk semakin kuat, bersatu dan berdaya,” tutup Cerint. (**)

SUMBARNET — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat Kota Padang yang terdampak bencana banjir. Secara langsung, senator muda ini turun ke lokasi musibah untuk menemui para warga terdampak sekaligus menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok dan logistik dasar.

Dalam aksi kemanusiaannya tersebut, Cerint menyerahkan berbagai macam bantuan penting seperti mie instan, air mineral kemasan, dan bahan pangan mendasar lainnya. Kehadirannya di tengah-tengah pemukiman warga yang sempat terendam air disambut hangat dan haru oleh para korban. Cerint juga berinteraksi langsung guna mendengarkan keluh kesah serta kebutuhan mendesak yang dialami masyarakat saat ini.

Melihat kondisi warga yang memprihatinkan, Cerint menegaskan pentingnya respons cepat dan terpadu dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, maupun elemen masyarakat. Menurutnya, keselamatan, pemenuhan logistik harian, dan layanan kesehatan bagi para korban harus menjadi prioritas utama di masa-masa tanggap darurat seperti sekarang.

Sebagai seorang dengan latar belakang pendidikan kedokteran (S.Ked), Cerint turut menyoroti potensi gangguan kesehatan paska-banjir yang kerap mengintai warga. Ia mengimbau agar posko kesehatan lebih diperbanyak dan dioptimalkan untuk mengantisipasi timbulnya berbagai penyakit kulit, pencernaan, hingga ISPA yang biasa muncul akibat sanitasi dan lingkungan yang tercemar pascabencana.

Cerint Terkait Solusi Jangka Panjang

Tak hanya penanganan jangka pendek, Cerint juga memberikan pandangannya mengenai langkah jangka panjang penanganan banjir di Kota Padang. Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terkait tata ruang, perbaikan infrastruktur drainase, serta pemeliharaan daerah aliran sungai agar bencana serupa tidak menjadi musibah tahunan yang berulang kali merugikan masyarakat.

Aksi sosial ini diharapkan dapat meredakan sedikit beban yang dirasakan oleh para korban terdampak banjir. Cerint menutup kegiatannya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat rasa gotong royong serta saling bahu-membahu membawa Kota Padang segera bangkit dari masa sulit pascabencana. (**)

 

SUMBARNET - Senator RI Sumatera Barat, Irman Gusman, mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mendorong percepatan pencairan anggaran tambahan sekitar Rp6 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, percepatan pencairan anggaran tambahan merupakan kebutuhan yang mendesak karena menjadi harapan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

"Upaya percepatan pencairan anggaran ini patut diapresiasi. Masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan yang cepat agar proses pemulihan dapat segera berjalan dan aktivitas ekonomi maupun sosial kembali normal," kata Irman dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/7), meminta agar tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun bagi empat kementerian dapat segera disetujui. 

Anggaran tersebut dinilai mendesak untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah di Sumatera.

Tambahan anggaran itu dialokasikan untuk Kementerian Pertanian sekitar Rp2,6 triliun guna memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak, Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar Rp1,5 triliun untuk pemulihan tambak udang dan tambak ikan, Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun bagi perbaikan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang terdampak, serta Kementerian UMKM sekitar Rp600 miliar untuk membantu pemulihan pelaku usaha kecil. 

Tito menegaskan keempat sektor tersebut merupakan prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran secepatnya.

Lebih lanjut, Irman Gusman menilai tambahan anggaran tersebut sangat fundamental dan menjadi instrumen penting karena menyasar sektor-sektor yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

"Kita berharap proses persetujuan dan pencairan anggaran ini dapat dilakukan secepat mungkin, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang terpenting, seluruh anggaran tersebut tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak," ujar anggota komite I DPD RI itu.

Irman menambahkan, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait akan menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan manfaat anggaran dapat segera dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menegaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan UMKM merupakan fondasi kehidupan masyarakat. 

"Karena itu, dukungan anggaran untuk sektor-sektor tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas dan besar terhadap percepatan pemulihan daerah," pungkasnya. (**)

Pessel – Peringatan Hari Mangrove Sedunia digelar di Desa Wisata Ampiang Parak, Kenagarian Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (26/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., Sekretaris Daerah (Sekda) Pesisir Selatan Zainal Abidin, Kapolres Pesisir Selatan AKBP Derry Indra, S.I.K., M.H., Dandim 0311/Pesisir Selatan, serta unsur pemerintah, TNI, Polri,Jurnalis,tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian hutan mangrove yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi pantai, serta menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Selain itu, peringatan Hari Mangrove Sedunia juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Ketua Pelaksana, Soni, S.H., M.H. Ling., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menghadiri kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya pelestarian mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah hadir pada peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa wisata Ampiang Parak. Kehadiran seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan organisasi menjadi bukti nyata bahwa pelestarian mangrove merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Soni.

Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kawasan mangrove bukan hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia berharap generasi muda turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Mangrove adalah benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Karena itu, kita harus bersama-sama menjaga dan merawatnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang,” kata Cerint Iralloza Tasya.

Sekda Pesisir Selatan, Zainal Abidin, mengatakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen mendukung berbagai program pelestarian lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.

“Kami berharap peringatan Hari Mangrove Sedunia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk terus menjaga kelestarian hutan mangrove sebagai aset daerah yang sangat berharga,” ujar Zainal Abidin.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Derry Indra, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa Polri siap mendukung setiap program pelestarian lingkungan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kawasan mangrove dari berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

“Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menanam, merawat, dan melindungi mangrove demi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir,” ungkap Kapolres.

Sementara itu, Dandim 0311/Pesisir Selatan letkol Inf Yudi Eka Pratama, M.Han. menegaskan bahwa TNI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak dalam mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Menurutnya, menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.

Rangkaian kegiatan diisi dengan penanaman bibit mangrove secara simbolis oleh seluruh tamu undangan, dilanjutkan dengan edukasi mengenai pentingnya fungsi hutan mangrove terhadap perlindungan wilayah pesisir serta kelestarian ekosistem laut.

Melalui peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Ampiang Parak, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove sebagai warisan lingkungan yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan, sekaligus memperkuat sinergi seluruh stakeholder dalam menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. (*)

 

SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyatakan mendukung penuh Kapolda Sumatera dalam memberantas narkotika dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Irman setelah bertemu dan berdiskusi dengan Kapolda mengenai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta tingginya harapan masyarakat terhadap kepolisian pada Kamis (23/7).

“Harapan masyarakat kepada Polda Sumatera Barat sangat tinggi. Masyarakat Minangkabau juga kritis dan aktif menyampaikan pengaduan,” kata Irman.

Diketahui, ancaman narkotika di Sumatera Barat memang memerlukan perhatian serius. Sepanjang Semester I 2026, Polda Sumatera Barat dan seluruh jajaran mengungkap 705 perkara dengan 916 pelaku, serta menyita 41,66 kilogram sabu, 586,3 kilogram ganja, dan 593 butir ekstasi. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku lapangan.

Mantan Ketua DPD RI dua periode itu mengapresiasi keseriusan Kapolda dalam menangani peredaran narkotika, termasuk instruksi kepada seluruh Kapolres agar melaporkan dan memublikasikan hasil pengungkapan perkara kepada masyarakat.

Menurut Irman, pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir.

 Penyidikan harus menjangkau bandar, pemodal, pengendali jaringan, aliran dana, serta pihak yang memberikan perlindungan.

“Jangan sampai yang tertangkap hanya kurir, sedangkan pengendali dan pemodalnya tetap beraksi. Penindakan harus sampai ke akar jaringan,” tegas anggota Komite I DPD RI itu.

Irman juga menekankan pentingnya membedakan bandar dan pengedar dengan pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. 

Pecandu dan korban penyalahgunaan yang memenuhi ketentuan perlu diarahkan kepada asesmen dan rehabilitasi, sedangkan bandar dan jaringan pengedar harus ditindak tegas.

Selain penindakan, Senator kelahiran Padang Panjang itu menawarkan kolaborasi dengan Polda melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pencegahan yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, sekolah, perguruan tinggi, pemerintah nagari, media, dan organisasi kemasyarakatan.

“Tokoh masyarakat dan berbagai simpul pemangku kepentingan harus menjadi mitra strategis kepolisian. Mereka dapat berperan dalam edukasi, pengawasan lingkungan, deteksi dini, serta mendorong masyarakat berani melapor,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut juga dapat diarahkan untuk mencegah perjudian, premanisme, kekerasan, pertambangan ilegal, dan berbagai kejahatan lain yang mengganggu keamanan masyarakat.

Ketua Dewan Pengawas DPP IKM itu lantas berharap kepemimpinan baru Polda Sumatera Barat semakin memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

“Saya mendukung penuh langkah Kapolda dan ini harus jadi  gerakan bersama melindungi generasi muda serta memberantas narkoba dan berbagai kejahatan yang meresahkan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Irman Gusman. (**)

 

SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman, mengundang Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana.

Pertemuan yang berlangsung di Suaso Resto, Padang, Selasa (21/7/2026), itu difokuskan pada rapat koordinasi guna mengevaluasi progres pelaksanaan rehab rekon, mengidentifikasi berbagai kendala pencairan anggaran, serta merumuskan langkah-langkah percepatan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam pertemuan yang di selingi dengan makan siang tersebut, mantan Ketua DPD RI dua periode itu menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi agenda bersama. 

Menurutnya, seluruh hambatan yang menyebabkan lambatnya realisasi program perlu dipetakan secara menyeluruh agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.

"Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh di mana letak persoalannya. Kalau hambatannya berada pada regulasi atau mekanisme di kementerian, maka itu harus segera kita atasi agar ada jalan keluarnya," kata Irman.

Sementara itu, Gubernur Mahyeldi yang didampingi Kepala Bappeda Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas SDABK, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Adpim dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mahyeldi juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas inisiatif Irman Gusman yang mengundang pertemuan tersebut sebagai upaya mempercepat penyelesaian berbagai persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.

Mahyeldi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar terus berupaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan juga menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp534,99 miliar untuk mendukung penanganan pascabencana.

Namun hingga kini realisasi pencairannya baru mencapai sekitar 7,8 persen karena masih terkendala sejumlah ketentuan dan mekanisme di kementerian terkait.

Diketahui bahwa hingga pertengahan Juli 2026, realisasi tambahan TKD di Sumbar baru mencapai sekitar Rp204 miliar atau 7,8 persen.

Oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar berbagai hambatan tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mempercepat rehab rekon di Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Senator Irman  Gusman untuk membantu memperjuangkan kepada pemerintah pusat agar dana TKD dapat dipercepat realisasinya ke Pemprov Sumbar. 

Menanggapi penjelasan tersebut, Irman Gusman menilai diperlukan relaksasi terhadap sejumlah ketentuan yang selama ini menghambat proses penyaluran anggaran.

Sebagai langkah konkret, Ketua Dewan Pengawas DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengusulkan pembentukan tim task force yang bertugas menyusun telaah komprehensif mengenai berbagai kendala pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Hasil telaah inilah nantinya menjadi dasar untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan di tingkat pemerintah pusat.

"Masyarakat Sumbar tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi," tambah Ketua Dewan Pakar Ekonomi & UMKM PP Muhammadiyah itu.

Lebih lanjut, Irman juga mendorong agar kementerian dan lembaga terkait segera merealisasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.

"Karena perencanaannya sudah ada, sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar dapat dipercepat sehingga masyarakat segera memperoleh kepastian. (*)

 

SUMBARNET - Begitu menerima kabar banjir yang melanda Jorong Labuah dan Jorong Kubu, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Senator DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, langsung menginstruksikan Tim Irman Gusman Centre (IG Centre) untuk berkoordinasi dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumatera Barat guna menyalurkan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak.

Banjir dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. 

Luapan air merendam permukiman warga, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menyebabkan kebutuhan akan pangan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi sangat mendesak.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Tim Irman Gusman Centre bersama MDMC Sumbar bergerak menuju lokasi tanpa menunggu lama. Tim yang dipimpin Ketua IG Centre H. Marhadi Efendi bersama Ketua MDMC Sumbar Portito, Bahrul Ilmi, Ipal Rahmawan, dan Ismail Gusman membawa bantuan tahap awal berupa 250 kilogram beras, 20 dus mi instan, dan 18 dus air mineral untuk didistribusikan langsung kepada masyarakat di dua jorong terdampak.

Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus respons cepat atas kondisi darurat yang dihadapi masyarakat. Kehadiran tim di lokasi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sembari menunggu penanganan lebih lanjut dari berbagai pihak.

Ketua MDMC Sumbar, Portito, mengatakan bahwa kecepatan dalam merespons bencana merupakan bagian penting dari upaya kemanusiaan.

"Ketika musibah terjadi, masyarakat membutuhkan bantuan secepat mungkin. Karena itu, begitu menerima arahan dari Bapak Irman Gusman, kami langsung berkoordinasi dan bergerak ke lokasi. Bantuan ini merupakan tahap awal, dan Insyaallah kami akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk menyalurkan bantuan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Irman Gusman Centre, H. Marhadi Efendi, menegaskan bahwa gerak cepat tersebut merupakan komitmen Irman Gusman untuk selalu hadir bersama masyarakat, terutama pada saat menghadapi musibah.

"Pak Irman selalu berpesan bahwa kepedulian tidak boleh berhenti pada rasa empati. Kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Karena itu, kami memastikan bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir," kata Marhadi.

Ketua DPD RI ke-2 itu turut menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Nagari Sungai Batang.

 Menurutnya, setiap bencana merupakan panggilan kemanusiaan yang harus dijawab dengan solidaritas dan aksi nyata.

"Kondisi masyarakat terdampak adalah panggilan bagi kita semua untuk bergerak. Di saat seperti ini, yang dibutuhkan bukan hanya simpati, tetapi juga kehadiran dan kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan," ujar Irman Gusman dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, dan semoga seluruh warga yang terdampak diberikan kekuatan, kesehatan, serta ketabahan dalam menghadapi cobaan ini," tambahnya.

Sebagai Penasihat MDMC, ia juga mengapresiasi dedikasi para relawan yang bergerak cepat membantu masyarakat sejak awal bencana. 

Menurutnya, kolaborasi antara organisasi kemanusiaan, pemerintah, relawan, dan masyarakat merupakan modal utama dalam mempercepat penanganan bencana dan pemulihan wilayah terdampak.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu berharap semangat gotong royong yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau terus terjaga dalam menghadapi setiap musibah.

"Musibah memang tidak pernah kita harapkan, tetapi kepedulian selalu bisa kita hadirkan. Mari saling menguatkan, saling membantu, dan memastikan tidak ada saudara kita yang menghadapi cobaan ini sendirian. Insyaallah, dengan kebersamaan, masyarakat akan mampu bangkit dan pulih lebih cepat," tutupnya.

Kolaborasi antara Irman Gusman Centre dan MDMC Sumbar ini menjadi wujud nyata bahwa kepedulian sosial harus diwujudkan melalui tindakan yang cepat, terukur, dan tepat sasaran. 

Diharapkan, bantuan yang disalurkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga menjadi penyemangat bagi warga terdampak untuk bangkit kembali setelah musibah yang mereka alami. (**)

Padang — Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Muslim M Yatim kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui penyaluran hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Tahun ini, Muslim M Yatim ikut bergabung dalam pelaksanaan kurban di 37 titik masjid, mushalla, dan komunitas yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat saat Idul Adha.

Selain itu, senator asal Sumbar tersebut juga menyerahkan lima ekor sapi kurban yang didistribusikan untuk DPW PKS Sumbar, Solok Selatan, Padang Selatan, serta dua ekor sapi di Kantor Yayasan Mubina, Padang.

Tak hanya di daratan Sumbar, wilayah Kepulauan Mentawai juga kembali menjadi perhatian khusus dalam penyebaran hewan kurban tahun ini. Menurut Muslim M Yatim, distribusi kurban ke berbagai daerah merupakan bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kami kembali bisa ikut berbagi kebahagiaan Idul Adha bersama masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Barat, termasuk Kepulauan Mentawai. Semoga hewan kurban yang disalurkan dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi masyarakat yang menerima,” ujar Muslim M Yatim, Rabu, (27/5/2026), di Padang. 

Ia menambahkan, momentum Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial terhadap sesama.

“Kurban mengajarkan kita arti berbagi dan memperkuat rasa persaudaraan. Kami berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tambahnya.

Kegiatan kurban tersebut juga melibatkan berbagai masjid, mushalla, dan komunitas di Sumatera Barat sehingga distribusi daging kurban dapat menjangkau masyarakat lebih luas. (***)

SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyambut positif peluncuran city branding Mentawai " Surf & Soul dalam rangkaian Jakarta Marketing Week 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Mentawai memiliki kekuatan besar untuk menjadi ikon pariwisata Indonesia yang unik dan berbeda dibanding destinasi lain di dunia.

Irman menilai penguatan branding menjadi penting agar Mentawai tidak hanya dikenal karena ombaknya, tetapi juga karena nilai budaya dan keaslian masyarakatnya.

“Mentawai memiliki identitas yang sangat kuat. Karena itu, pengembangan pariwisata harus tetap berpijak pada budaya dan kearifan lokal masyarakat Mentawai,” ujarnya.

Peluncuran branding tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat positioning Mentawai sebagai destinasi kelas dunia yang tidak hanya menawarkan wisata selancar (surfing), tetapi juga pengalaman budaya yang autentik dan berkarakter.

Acara yang diprakarsai oleh Markplus dibawah komando Founder dan Chairmant yang merupakan seorang begawan pemasaran Indonesia, Bapak Hermawan Kertajaya ini mendapat sambutan yang luarbiasa   dan dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana beserta Wakil Bupati Mentawai, Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, Gunernur Sumbar yang diwakili Kadis Pariwisata Sumbar dan jajaran pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, hingga berbagai tokoh nasional.

Dalam pemaparannya, Hermawan Kartajaya mengungkapkan bahwa lahirnya branding “Surf & Soul” berawal dari diskusi bersama Senator RI Irman Gusman mengenai pentingnya Mentawai memiliki identitas global yang kuat dan berbeda dari destinasi lainnya.

“Pak Irman meminta kepada saya agar Mentawai dibuatkan branding yang kuat. Lalu kami melakukan riset, Mentawai branding-nya apa? Hasilnya adalah Surf & Soul. Mentawai saya taruh sebagai beyond tourism,” ujar Hermawan.

Menurut Begawan Marketing Indonesia tersebut, konsep “Surf & Soul” lahir dari pendekatan The Progression of Economic Value, yaitu transformasi ekonomi dari komoditas, jasa, pengalaman, hingga penguatan nilai dan identitas budaya.

Selanjutnya, Hermawan  mengatakan Mentawai dinilai telah bergerak melampaui pariwisata konvensional. Jika pada tahap awal ekonomi daerah bertumpu pada pertanian dan perikanan, kemudian berkembang menjadi layanan wisata dan hospitality, maka Mentawai kini diarahkan menuju level beyond tourism melalui pengalaman (stage experience) dan penguatan identitas budaya.

Pada tahap pengalaman, Mentawai menawarkan kekuatan “Surf”, yakni ombak kelas dunia yang disebut sebagai “Mekkahnya peselancar”, tempat bertemunya ombak terbaik dunia dengan jiwa petualang.

Sementara pada tahap berikutnya, Mentawai menghadirkan “Soul” melalui kekayaan budaya masyarakat adatnya, terutama filosofi Sikerei yang menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan kehidupan.

Hermawan menyoroti keberadaan Sikerei sebagai simbol utama “soul” Mentawai. Dalam budaya Mentawai, Sikerei dikenal sebagai tabib tradisional yang meramu obat-obatan dari tumbuhan alami tanpa bahan kimia, sekaligus tokoh adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.

“Sikerei itu soul-nya Mentawai,” kata Hermawan.

Selain itu, elemen budaya lain juga diangkat dalam city branding tersebut, seperti motif tato “Titi Takep” Sikerei yang melambangkan harmoni antara manusia, alam, dan semesta, simbol “Jaraik” sebagai jejak hubungan manusia dengan asal-usul dan alam, serta “Silogui” atau anak panah yang merepresentasikan ketepatan arah dan tujuan hidup.

“Wisatawan yang datang ke Mentawai bukan hanya mencari ombak, tetapi juga merasakan pengalaman budaya dan keaslian kehidupan masyarakat adat yang masih terjaga,” ujarnya.

Hermawan bahkan menempatkan Mentawai sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata unggulan nasional di kawasan barat Indonesia.

“Mentawai adalah the epicenter of tourism in western Indonesia,” tegasnya.

Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya agar keaslian Mentawai tetap terjaga di tengah meningkatnya perhatian global.

Melalui city branding “Surf & Soul”, Mentawai diharapkan menjadi ikon pariwisata dunia yang menggabungkan keunggulan alam dan kekayaan budaya lokal. (**)

SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menegaskan potensi pariwisata daerah masih belum tergarap maksimal, meski kontribusinya terhadap ekonomi terus meningkat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, dalam kunjungan kerja ke Bukittinggi pada 29–30 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah destinasi unggulan, seperti Jam Gadang yang akan berusia 100 tahun pada 26 Juni 2026, Ngarai Sianok, hingga pusat kuliner khas Minangkabau.

Irman menilai Sumatera Barat memiliki kekayaan wisata yang lengkap, mulai dari panorama alam, budaya Minangkabau, hingga nilai sejarah. Namun, menurutnya, potensi besar tersebut belum dikelola secara optimal.

“Pariwisata Sumatera Barat ibarat harta karun. Kita punya semuanya—alam, budaya, dan sejarah. Tapi belum dimaksimalkan sebagai kekuatan ekonomi besar,” ujarnya.

Ia menegaskan sektor pariwisata menjadi pilihan paling rasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini berbiaya rendah namun berdampak luas langsung ke masyarakat.

“Ini sektor low cost, high impact. Dampaknya cepat dirasakan masyarakat. Karena itu, perlu kebijakan tepat dan dukungan nyata,” katanya.

Irman juga menyoroti pentingnya konektivitas, terutama akses penerbangan, sebagai kunci membuka potensi wisata. Ia menilai Sumbar masih terkendala akses yang terbatas meski memiliki destinasi kelas dunia.

“Kita butuh keberanian membuka jalur baru, termasuk penerbangan langsung dari Bali ke Padang atau Mentawai,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kepulauan Mentawai merupakan aset strategis berkelas global yang harus dikembangkan serius sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara.

“Mentawai adalah frontier pariwisata global kita. Ini harus menjadi bagian strategi besar pariwisata Sumatera Barat,” tegasnya.

Irman mendorong pengembangan pariwisata terintegrasi dengan menggabungkan kekuatan Mentawai sebagai destinasi alam internasional dan Minangkabau sebagai pusat budaya.

Selain itu, ia meminta penguatan promosi melalui program Wonderful Indonesia, pengembangan kawasan berbasis geopark, serta dukungan konkret pemerintah pusat.

Kunjungan ini disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, serta jajaran Forkopimda.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi potensi besar yang dimiliki Sumatera Barat, khususnya Bukittinggi.

“Bukittinggi sangat indah dan punya daya tarik kuat. Kami melihat peluang besar untuk dikembangkan dalam promosi nasional,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan dialog bersama pemangku kepentingan pariwisata dan peninjauan sejumlah lokasi strategis di daerah tersebut. (***)

 

Medan, - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada hari Selasa, 07 April 2026 di Gedung Graha Pelindo Regional 1 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan advokasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Pelindo, Capt. Hendri Ginting, bersama Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu, beserta jajaran anggota Komite II. Kehadiran rombongan disambut oleh manajemen Pelindo Regional 1, termasuk General Manager Pelindo Regional 1 Belawan beserta jajaran.

Turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya perwakilan Pemerintah Daerah dan Kapolres, serta pemangku kepentingan terkait seperti Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, Bea Cukai, PT Jasa Marga, serta asosiasi kepelabuhanan seperti ASDEKI dan PEPINDO.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi strategis antar pemangku kepentingan guna memastikan efektivitas implementasi regulasi di sektor pelayaran. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja sektor kepelabuhanan serta mewujudkan sistem logistik nasional yang semakin terintegrasi.

Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 1, Fadillah Haryono, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara regulator, operator, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan. “Melalui koordinasi yang erat, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih implementatif serta mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dan dinamika operasional di lapangan menjadi fokus pembahasan. Diskusi yang berlangsung menghasilkan sejumlah masukan dan rekomendasi konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

Pelindo Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan peran secara profesional, adaptif, dan berdaya saing global. Selain itu, Pelindo juga mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang unggul, aman, dan berkelanjutan. (**)

SUMBARNET - Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menegaskan bahwa sektor pariwisata perlu ditempatkan sebagai leading sector sekaligus quick winning strategy untuk mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat pasca bencana.

Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada Seminar Ekonomi Sumatera Barat 2026 yang digelar di Aula Bappeda Sumatera Barat, Rabu (1/4/2026).

Seminar ini merupakan gagasan Irman Gusman sebagai senator yang dikenal memiliki kepedulian kuat terhadap percepatan pembangunan di Sumatera Barat pasca bencana, khususnya dalam momentum pemulihan dan akselerasi ekonomi daerah.

Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, menurun dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya.

Dalam situasi ini, menurut Senator RI Sumatera Barat itu, daerah membutuhkan sektor yang mampu bergerak cepat, menyerap tenaga kerja, serta langsung menggerakkan ekonomi masyarakat.

Ketua Dewan Pakar Bidang Ekonomi UMKM PP Muhammadiyah itu menilai pariwisata memenuhi karakter tersebut karena bertumpu pada potensi yang telah dimiliki daerah tanpa membutuhkan investasi awal yang besar.

“Pariwisata itu produk atau investasi yang telah kita miliki tanpa kita keluarkan uang. Kekayaan alam, baik laut, danau, maupun gunung, sangat luar biasa. Bentang alamnya tidak kalah dengan Swiss," ujarnya.

Kekayaan alam Sumatera Barat yang mencakup laut, danau, serta pegunungan menjadi modal kuat untuk mendorong kebangkitan ekonomi, sepanjang mampu dikelola dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Anggota Komite I DPD RI itu menekankan bahwa kekuatan utama sektor pariwisata terletak pada efek berganda yang dihasilkannya. 

Aktivitas wisata tidak hanya berdampak pada sektor utama, tetapi juga menggerakkan berbagai sektor turunan seperti kuliner, transportasi lokal, homestay, kerajinan, hingga ekonomi kreatif yang langsung melibatkan masyarakat. 

Dengan karakter tersebut, pariwisata menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam paparannya, Irman juga menyoroti pentingnya kepemimpinan daerah yang proaktif dan berorientasi pada eksekusi. 

Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Kepulauan Mentawai. 

Dalam kunjungan tersebut, ia tidak hanya melihat potensi pariwisata, dan pemerintah daerah aktif sehingga Irman Gusman dengan jaringannya mengambil langkah untuk membuka akses dan peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

“Alhamdulillah saya mencoba mengoneksikan dengan Kementerian Pariwisata, kemudian juga lembaga konsultan marketing Pak Hermawan., MarkPlus, untuk men-branding Mentawai sebagai salah satu objek wisata dunia,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan telah memperkenalkan langsung Bupati Mentawai dengan pemilik TransNusa guna membuka peluang penerbangan wisatawan dari Bali menuju Padang dan Mentawai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan arus wisatawan ke Sumatera Barat.

Selain penguatan sektor pariwisata, Irman juga mendorong dukungan terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Ia menyebut telah meyakinkan Bulog untuk membangun gudang pangan di Mentawai. 

Bahkan, Bulog juga bersedia mendampingi masyarakat dalam pengembangan sawah seluas sekitar seribu hektar sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Namun, menurut Irman, substansi dari langkah tersebut bukan semata pada pengembangan Mentawai sebagai destinasi, melainkan pada cara kerja yang harus dimiliki oleh kepala daerah. 

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi saat ini, daerah tidak bisa hanya menunggu program atau anggaran, melainkan harus aktif menjemput peluang, membangun jejaring, dan mempercepat realisasi kerja sama lintas sektor.

Ia juga menambahkan bahwa percepatan pembangunan tidak harus selalu bergantung pada APBD maupun APBN. 

Banyak peluang kolaborasi yang dapat dimanfaatkan apabila pemerintah daerah mampu bergerak lebih proaktif dan adaptif dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga profesional.

“Di Indonesia ini siapa cepat, dia dapat. Siapa yang lebih aktif, dia akan lebih unggul. Kalau kita menunggu saja, tidak akan terjadi percepatan,” ujar Irman.

Seminar Ekonomi Sumatera Barat 2026 ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Reti Wafda. 

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai pemangku kepentingan, yakni Kepala Bappeda Sumatera Barat Zefnihan, Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Andi Satrio Biwodo, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat M. Dody Fachrudin, akademisi Universitas Andalas Syafruddin Karimi, serta Ketua Umum Kadin Sumatera Barat Buchari Bachter. Diskusi dalam seminar ini dipandu oleh moderator, Two Efli.

Antusiasme peserta terhadap seminar ini sangat tinggi. Dari target awal sekitar 150 peserta, jumlah kehadiran mencapai lebih dari 200 orang, mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap upaya pemulihan ekonomi daerah.

Sebagai tindak lanjut, hasil seminar ini tidak akan berhenti pada forum diskusi semata. Ke depan akan dibentuk tim perumus yang bertugas menyusun rekomendasi kebijakan konkret guna mempercepat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. (**)

 

SUMBARNET - Senator RI Sumatera Barat, Irman Gusman, menghadiri Silaturahmi Idulfitri 1447 H yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Auditorium Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Cireundeu, Tangerang Selatan, Selasa (31/3/2026).

Kegiatan yang dihadiri ribuan peserta ini menjadi ruang mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah, dan meneguhkan semangat kebersamaan pasca-Idulfitri. 

Hadir pula sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua DPD RI dua periode itu menyampaikan sambutan mewakili unsur legislatif bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Kehadiran lintas unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat itu menegaskan posisi strategis Muhammadiyah sebagai simpul dialog kebangsaan.

Dalam sambutannya, senator Irman Gusman menekankan pentingnya peran Muhammadiyah sebagai kekuatan moral bangsa di tengah tantangan global dan dinamika nasional yang kian kompleks.

Muhammadiyah, lanjut anggota Komite I DPD RI itu, memiliki kapasitas historis dan sosial untuk terus menjaga arah kebangsaan sekaligus menguatkan ketahanan umat.

“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, baik dalam situasi global maupun persoalan di dalam negeri, Muhammadiyah diharapkan terus hadir sebagai kekuatan moral, penjaga umat, sekaligus suluh penerang bagi Indonesia,” ujarnya.

Ketua Dewan Pakar Majelis Ekonomi Bidang UMKM PP Muhammadiyah itu menambahkan, Idulfitri harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi persaudaraan dan penguatan persatuan nasional. 

Nilai silaturahmi, menurutnya, tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi energi kolektif untuk membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usai sambutan Irman Gusman, acara dilanjutkan dengan pidato dan tausiyah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang berlangsung hangat dalam suasana penuh kekeluargaan.

Melalui silaturahmi ini, PP Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya menjaga ruang kebangsaan yang inklusif, memperkuat dialog lintas elemen, serta merawat persatuan di tengah dinamika kehidupan nasional. (**)

SUMBARNET - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI asal Sumatera Barat, Muslim M. Yatim, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Menurut Yatim, negara harus hadir untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di wilayah terdampak konflik.

“Pemerintah harus memastikan seluruh WNI dalam kondisi aman. Jika situasi semakin memanas, langkah evakuasi harus segera disiapkan dan dilaksanakan,” ujar Yatim dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Ia menegaskan, respons cepat dan terukur sangat diperlukan agar Indonesia tidak terlambat mengantisipasi dampak dari krisis geopolitik tersebut. Terlebih, perkembangan situasi keamanan di kawasan dilaporkan terus berubah dan berpotensi meluas.

Permintaan itu disampaikan di tengah laporan situasi keamanan yang berkembang di Iran. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran menyatakan hingga saat ini seluruh WNI yang terdaftar masih dalam kondisi aman pasca serangan militer yang terjadi baru-baru ini oleh AS dan sekutunya, Israel, terhadap wilayah Iran.

Meski demikian, pihak KBRI tetap mengimbau para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti arahan otoritas setempat guna menghindari risiko yang tidak diinginkan.

Yatim pun meminta Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di negara-negara kawasan Timur Tengah untuk terus memantau perkembangan situasi dan memperbarui data keberadaan WNI secara berkala.

“Keselamatan warga negara adalah prioritas utama. Negara tidak boleh lengah dalam situasi seperti ini,” tegasnya. (**)