SUMBARNET - Komisi II DPRD Kota Padang secara resmi mengajukan permohonan audit operasional terhadap Perumda Air Minum Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 03/Kom II-DPRD/I-2026 tertanggal 23 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Padang, sebagai bentuk sikap tegas DPRD terhadap persoalan layanan air bersih yang dinilai kian mengkhawatirkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan bahwa audit operasional bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen pengawasan serius untuk menguji kinerja dan tanggung jawab manajemen PDAM. Menurutnya, DPRD tidak bisa lagi menerima pengelolaan perusahaan daerah yang tidak terukur dan minim akuntabilitas.

“Ini bukan sekadar audit rutin. Kami ingin melihat secara terang benderang bagaimana PDAM dikelola, sejauh mana anggaran digunakan secara efisien, dan apakah pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” tegas Rachmad Wijaya dari Fraksi Gerindra. 

Ia menambahkan, langkah audit diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Audit tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh terkait kinerja operasional, efisiensi manajemen, hingga kepatuhan PDAM terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Dalam surat resmi tersebut, Komisi II DPRD Padang meminta agar Ketua DPRD menugaskan Inspektorat Kota Padang melalui Wali Kota Padang untuk segera melaksanakan audit operasional. Hasil audit nantinya diharapkan tidak berhenti pada laporan formal, melainkan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam perbaikan layanan air bersih.

“Kami ingin audit ini objektif dan independen. Kalau ada persoalan struktural, manajerial, atau kebijakan yang keliru, harus dibuka apa adanya. DPRD tidak ingin masalah ini terus ditutup-tutupi,” ujar Rachmad dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timur. 

Rachmad Wijaya menegaskan, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik sebagai representasi rakyat untuk memastikan setiap badan usaha milik daerah menjalankan mandat pelayanan publik secara optimal. Menurutnya, layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikelola dengan pendekatan biasa-biasa saja.

“Air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika pelayanan terganggu dan keluhan masyarakat terus berulang, DPRD wajib hadir dan mengambil sikap,” katanya.

Permohonan audit operasional ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD Kota Padang siap menaikkan tekanan politik apabila hasil audit nantinya menunjukkan adanya kelalaian atau kegagalan manajemen. Rachmad menegaskan, DPRD tidak akan ragu menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk memastikan perbaikan nyata di tubuh PDAM.

“Tujuan kami satu, pelayanan publik harus membaik. Kalau tidak ada perbaikan, tentu DPRD akan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya.

Sejalan dengan langkah Komisi II, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan kesiapan menaikkan tekanan politik melalui penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang, Fadly Amran, apabila tidak segera dilakukan evaluasi total terhadap manajemen PDAM. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Wahyu Hidayat, menilai krisis air bersih yang berlangsung sejak bencana banjir bandang akhir November 2025 mencerminkan kegagalan serius pelayanan publik.

“Rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan paling dasar. Air tidak mengalir, aktivitas terganggu. Ini bukan lagi masalah teknis, tapi kegagalan pelayanan publik yang nyata,” tegas Wahyu.

Fraksi Gerindra menilai manajemen PDAM gagal mengantisipasi dampak pascabencana, baik dalam pemulihan infrastruktur maupun distribusi air bersih. Selain itu, pola komunikasi jajaran direksi PDAM di ruang publik dinilai tidak solutif dan tidak menunjukkan empati terhadap penderitaan masyarakat. (*)

SUMBARNET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meluapkan kekecewaannya terhadap tindakan penebangan pohon secara sembarangan yang dilakukan di Parak Laweh Pulau Aia Nan XX pada awal tahun ini.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Indra Guswadi menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah mundur dalam upaya pemerintah kota Padang menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memitigasi dampak perubahan iklim yang kian terasa di tahun 2026.

"Kami sangat menyayangkan aksi pemotongan pohon ini. Alih-alih melakukan perawatan atau perapian, yang terjadi justru penggundulan. Ini tidak sejalan dengan komitmen kota kita untuk menjadi kota hijau (Green City)," tegas Indra saat meninjau lokasi, Jumat (23/1).

Kemarahan dewan dipicu oleh beberapa poin utama:

• Tanpa Kajian Teknis: Penebangan diduga dilakukan tanpa melibatkan dinas terkait atau ahli botani, sehingga pohon-pohon yang masih sehat ikut menjadi korban.

• Kurangnya Koordinasi: DPRD mengaku tidak menerima laporan atau sosialisasi mengenai rencana penataan pohon di area tersebut.

• Dampak Estetika dan Lingkungan: Penebangan ini membuat wajah kota gersang dan menghilangkan peneduh alami bagi pejalan kaki dan pengendara.

"Jika alasannya untuk pembangunan perumahan, seharusnya ada solusi kreatif tanpa harus membunuh pohon yang sudah puluhan tahun tumbuh. Kami akan segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan pihak pelaksana untuk meminta pertanggungjawaban," tambah Indra dari Fraksi Persatuan Perjuangan ini.

DPRD mendesak pemerintah kota untuk segera menghentikan aktivitas penebangan di titik lain dan menuntut adanya program penanaman kembali (reboisasi) sebagai kompensasi atas kerusakan yang telah terjadi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak legislatif sedang menyusun jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan pohon di wilayah perkotaan.

"Kenapa pihak pemerintah kota (DLH) mau saja melakukan pemotongan pohon atas suruhan dari pihak pengembang, ada apa sebenarnya...???" tutup Indra. (Ade)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di SMP Negeri 4 Padang, Jalan Pulau Karam, Kecamatan Padang Barat, Senin (8/9).

Reses ini dihadiri wali murid, guru, kepala sekolah, alumni SMPN 4, serta tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi, khususnya terkait fasilitas sekolah.

Dalam kesempatan itu, Osman Ayub menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme DPRD. Menurutnya, perbaikan sanitasi sekolah dan pembangunan mushalla menjadi dua aspirasi utama yang akan diprioritaskan.

“Sebenarnya apa yang disampaikan wali murid, kepala sekolah, dan alumni merupakan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Namun, dengan hadir langsung di sini, kami bisa melihat kondisi nyata dan menampung aspirasi secara langsung,” ujar Osman Ayub.

Politisi senior ini berharap pembangunan mushalla dan perbaikan sanitasi bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Ia menilai, dua kebutuhan tersebut sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan lingkungan sekolah.

“Mudah-mudahan aspirasi ini bisa diwujudkan tahun depan. Kami di DPRD akan berupaya maksimal memperjuangkan anggarannya,” tegas Osman.

Sementara itu, Kepala SMPN 4 Padang, Rohabdi Rusdan, mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Padang di sekolah tersebut. Menurutnya, keberadaan anggota dewan yang turun langsung dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi.

“Selama hampir tiga tahun menjabat, kami sudah berhasil membangun 10 ruang kelas baru. Saat ini, fokus kami adalah menyelesaikan pembangunan mushalla agar siswa memiliki tempat yang layak untuk beribadah,” jelas Rohabdi.

Ia berharap, melalui reses ini, aspirasi pihak sekolah bisa segera diakomodir dan diwujudkan oleh pemerintah kota dengan dukungan DPRD.

Kehadiran Osman Ayub dalam reses ini juga menunjukkan komitmen DPRD dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Padang Barat. Dengan fasilitas yang lebih memadai, seperti sanitasi yang bersih dan mushalla yang representatif, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih sehat dan kondusif.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang hadir dan ikut memberikan masukan. Pembangunan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan DPRD siap mengawal agar aspirasi masyarakat tidak berhenti hanya di forum ini,” tutup Osman Ayub.

Reses ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, pihak sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan sekolah ramah anak dan berbasis nilai religius, demi kemajuan pendidikan di Kota Padang. (AdF/105)

 

SUMBARNET - Upaya membentengi generasi muda dari pengaruh negatif zaman mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kota Padang, Yusli Latif. Legislator dari Fraksi PKB tersebut menyatakan komitmennya untuk mengawal program “Buat Kesan Manis” yang digagas Kementerian Agama Kota Padang melalui KUA Lubuk Kilangan.

Dalam pertemuan bersama tiga penyuluh agama Islam dari KUA Lubuk Kilangan, yaitu Syufriadi Antoni, Zalfitra Baroelak, dan Fatrul Fauzi, Yusli Latif menyimak langsung paparan mengenai konsep program yang menyasar pembinaan remaja usia sekolah, penguatan keluarga sakinah melalui posyandu, serta pemberdayaan komunitas berbasis masjid.

Sebagai alumni Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, Yusli menilai bahwa penguatan ketahanan moral harus dimulai dari keluarga dan diperkuat lewat pembinaan keagamaan yang sistematis dan terarah. “Program seperti ini bukan hanya penting, tapi sudah sangat mendesak. Anak-anak kita makin terpapar konten negatif, sementara keluarga banyak yang goyah karena minim bekal nilai spiritual dan komunikasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program ini selaras dengan semangat membangun masyarakat religius, harmonis, dan berkarakter. “Kita butuh langkah nyata seperti ini, menyasar dua pilar penting kehidupan sosial: remaja dan keluarga. Saya sangat mendukung,” kata Yusli.

Tidak sekadar memberikan dukungan moral, Yusli Latif juga menyatakan kesiapannya mengawal program tersebut secara politik di DPRD Kota Padang. Dalam pertemuan itu, para penyuluh agama turut menyerahkan proposal resmi berikut permohonan dukungan anggaran, yang menurut Yusli akan ia dorong sesuai mekanisme legislatif agar program ini mendapat perhatian serius dan pendanaan yang layak. (***)

 

SUMBARNET - Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. Namun, ia juga memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2026) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah. Ia juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal pengumpulan PAD.

“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) ini. 

Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. “Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad. 

//Tiga OPD Jadi Sorotan//

Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini. 

Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen. Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.

Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. “PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya. 

Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.

Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.

Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur. “Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025. Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)

SUMBARNET - Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang kembali menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PKB, Yusri Latif, menilai kebijakan berbasis domisili yang diterapkan saat ini tidak berpihak kepada siswa-siswa berprestasi, khususnya mereka yang tinggal jauh dari sekolah negeri.

Ia menegaskan bahwa pendekatan zonasi tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi akademik siswa hanya akan menciptakan ketidakadilan baru dalam dunia pendidikan.

“Jika memang domisili dijadikan acuan, mestinya harus melalui pengkajian yang jelas. Kan tidak semua daerah memiliki sekolah negeri. Ini sama saja dinas pendidikan tidak paham tentang penerapan sistem domisili itu,” ujar Latif, Minggu (29/6/2025).

Latif menyoroti bahwa Kota Padang memiliki banyak wilayah pinggiran yang belum terjangkau fasilitas pendidikan negeri. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan zonasi semestinya tidak diterapkan secara kaku dan harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial serta geografis masyarakat.

Selain soal zonasi, Latif juga menyoroti buruknya sistem pendaftaran online yang justru menjadi beban baru bagi masyarakat. Ia menyebut situs pendaftaran kerap bermasalah, sulit diakses, dan memiliki prosedur yang terlalu rumit, sehingga menghambat proses pendaftaran yang seharusnya berlangsung mudah dan cepat.

“Semestinya, pendaftaran secara online itu memberikan kemudahan, bukan malah menambah beban,” tegasnya.

Menghadapi berbagai keluhan masyarakat, Latif mengajak warga untuk aktif melaporkan setiap bentuk ketimpangan yang terjadi dalam proses PPDB. Ia menegaskan bahwa DPRD siap menampung dan meneruskan laporan-laporan tersebut secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ada ketimpangan, jangan diam. Laporkan. Supaya bisa kita kawal dan tindaklanjuti secara serius,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, Latif mendesak Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendidikan melakukan evaluasi total terhadap mekanisme PPDB, termasuk peninjauan ulang sistem zonasi dan perbaikan sistem daring. Ia juga mendorong agar dibuka jalur khusus bagi siswa-siswa berprestasi, tanpa mempersoalkan domisili mereka.

“Anak-anak pintar, yang punya nilai tinggi dan prestasi, harusnya diberi ruang untuk berkembang. Jangan sampai mereka dikorbankan hanya karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah favorit,” pungkasnya.

Latif berharap sistem pendidikan di Kota Padang dapat lebih berpihak pada keadilan akses dan kemajuan siswa, bukan sekadar mengikuti aturan administratif yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. (***)

SUMBARNET - Kasus viral dugaan penolakan pasien oleh RSUD Kota Padang yang menyebabkan meninggalnya Desi kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang.

Komisi IV DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak RSUD dan BPJS Kesehatan pada Senin (2/6/2025) guna meminta penjelasan resmi.

Menurut informasi yang beredar, Desi tidak mendapatkan pelayanan optimal karena Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibawanya tidak digunakan sebagai jaminan perawatan.

Pihak rumah sakit disebut hanya menyarankan rawat jalan. Setelah kembali ke rumah, Desi menghembuskan napas terakhirnya keesokan hari di RS Siti Rahmah.

Pernyataan tersebut dibantah oleh anggota DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. Ia mempertanyakan logika di balik keputusan pihak rumah sakit.

“Kalau berdasarkan diagnosa yang ibu sampaikan tadi, seolah pasien tidak sakit. Tapi coba ibu pikirkan, jam satu dini hari, siapa yang datang ke rumah sakit naik ojek online kalau tidak butuh pertolongan? Sekarang saya tanya, malam itu pasien hanya diperiksa atau diberi obat?” ujarnya dalam rapat.

Pihak dokter menjawab bahwa pasien diperiksa dan diizinkan pulang tanpa diberi obat, dengan alasan obat-obatan non-darurat tidak ditanggung oleh BPJS.

Pernyataan itu kembali menuai kritik dari anggota DPRD lainnya, Muhammad Khalidi Alkhair.

“Kalau rasa kemanusiaan sudah diabaikan karena pertimbangan administrasi dan keuangan, lalu untuk apa negara ini ada? Apakah ini karena keterbatasan fasilitas rumah sakit atau kemampuan dokter yang belum memadai? Pasien sakit tapi tidak terdiagnosa, lalu diminta pulang?” kata Khalidi dengan nada tajam.

Sementara itu, perwakilan BPJS yang hadir dalam rapat menegaskan bahwa seluruh warga Kota Padang telah dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selama pasien ber-KTP Kota Padang, penanganan harus diutamakan terlebih dahulu. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan merupakan komitmen wali kota untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Mastilizal Aye menegaskan bahwa kasus ini berpotensi masuk ke ranah hukum jika keluarga korban merasa dirugikan.

“Jika keluarga korban ingin melapor ke polisi atau Ombudsman, itu adalah hak mereka. Karena secara teknis, rumah sakit telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Pihak RSUD Kota Padang menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Desi dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di rumah sakit.

Jika keluarga korban ingin melapor ke polisi atau Ombudsman, itu adalah hak mereka. Karena secara teknis, rumah sakit telah lalai dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Pihak RSUD Kota Padang menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Desi dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di rumah sakit.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub partai Nasdem dan Mastilizal Aye partai Gerindra serta sejumlah anggota Komisi IV DPRD, antara lain Rusdi, Erianto dari Partai Golkar, Khalid dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mulyadi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Turut hadir perwakilan dari RSUD Kota Padang, BPJS Kesehatan, serta awak media. (**)

SUMBARNET - Keberanian dan semangat pantang menyerah para petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang bersama tim bantuan dari daerah sekitar menjadi sorotan publik usai sukses menanggulangi kebakaran besar di pabrik karet PT Teluk Luas, Senin (19/5).

Insiden yang terjadi sejak siang hingga malam itu nyaris mengancam permukiman padat penduduk di sekitar lokasi, namun berhasil dikendalikan berkat kesigapan seluruh petugas di lapangan.

Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dedikasi seluruh personel Damkar, baik dari Padang maupun dari daerah penyangga seperti Pesisir Selatan dan Padang Pariaman.

“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD Kota Padang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mereka telah bekerja tanpa lelah demi keselamatan warga,” ujar Yusri Latif.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengapresiasi kecepatan respons dan kekompakan tim Damkar yang dinilainya sangat menentukan keberhasilan dalam situasi darurat.

“Ini bukti bahwa sinergi antarwilayah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana. Mereka telah menunjukkan semangat juang dan keberanian luar biasa,” katanya lagi.

Yusri juga berharap peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan Damkar, baik dari sisi perlengkapan maupun pelatihan sumber daya manusia. Ia menegaskan perlunya kerja sama antarpemerintah daerah terus diperkuat.

“Semoga semangat pantang menyerah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan warga,” tutupnya.

Keberhasilan dalam mengatasi kebakaran ini menjadi cermin komitmen dan profesionalisme petugas Damkar sebagai pelindung masyarakat dari bahaya yang mengintai di tengah kota. (***)

SUMBARNET - Satu unit becak motor (betor) diserahkan Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif, S.Hi kepada Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Tunas Harapan, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, pada Kamis (17/4/2025). Bantuan tersebut disambut lega oleh pengurus LPS, karena selama ini hanya memiliki satu unit kendaraan operasional yang dinilai tidak mencukupi untuk menjangkau enam RW di kawasan tersebut.

Betor tersebut merupakan realisasi dana pokok pikiran (pokir) Yusri Latif. Prosesi penyerahan dilakukan di halaman Kantor Lurah Koto Lua dan disaksikan langsung oleh Lurah Susi Purnama Sari, S.Sos, Ketua LPM Zainal, serta puluhan ketua RW dan RT.

Yusri menyampaikan, bantuan itu merupakan bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah yang lebih efektif di tingkat masyarakat. Ia berharap, betor tersebut dapat digunakan secara optimal demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ini adalah kontribusi nyata dari pemerintah. Kami berharap betor ini bisa mempermudah pengangkutan sampah, terutama di RT dan RW yang belum terjangkau layanan resmi,” ujar Ketua DPC PKB Kota Padang tersebut.

Ia juga mengingatkan agar kendaraan tersebut dirawat dan dijaga sebaik-baiknya, agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Lurah Koto Lua, Susi Purnama Sari, mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Ia menegaskan bahwa penambahan armada sangat membantu kelancaran tugas LPS yang selama ini cukup kewalahan.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Selama ini, satu unit betor harus melayani enam RW. Dengan tambahan ini, tentu operasional menjadi lebih efisien,” jelasnya.

Susi juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bergabung dalam sistem pengelolaan sampah yang ada. Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan sembilan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang, Fadly Amran dan Maigus Nasir, yang telah mulai digulirkan sejak Maret 2025, salah satunya program BPJS gratis bagi seluruh warga.

“Kami harap RW dan RT bisa membantu menyosialisasikan program-program ini ke masyarakat,” tambahnya.

Ketua LPS Tunas Harapan, Ruri Arianto, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut menjawab kebutuhan vital yang selama ini dihadapi pihaknya. Ia pun mengapresiasi konsistensi Yusri Latif yang sebelumnya juga telah meminjamkan satu unit betor.

“Kami sangat terbantu. Terima kasih Uda Latif. Kami berkomitmen menjaga dan merawat betor ini agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pelayanan masyarakat,” katanya penuh semangat. (**)

SUMBARNET - Dalam rangka mewujudkan akselerasi dan percepatan pembangunan di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Pauh, Camat Pauh Titin Masfetrin diwakili Sekretaris Kecamatan, David Fardinan bersama para lurah se Kec. Pauh, menutup akhir pekan dengan kegiatan “barandam sehat” di pemandian Aie Angek Bukik Gadang, Gunung Talang, Kab. Solok, Jumat (7/2).

“Ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kami di Kec. Pauh. Alhamdulillah, kegiatan kali ini semakin hangat dengan keikutsertaan Anggota DPRD Kota Padang, Bapak Yusri Latif,” kata David.

Dikutip dari khazminang rombongan yang dipimpin Sekcam David antara lain beranggotakan Lurah Kapalo Koto, Afriwarman, Lurah Lambung Bukit, Andiy Defriyan, Lurah Pisang, Deswarman, Lurah BKD Ofrizal Qunut, Lurah Limau Manis, Muliardi, Plt. Lurah Piai Tangah, Tasril, Lurah Cupak Tangah, Saidul Bahri, Kasi Trantib Kec. Pauh, Hendri Yosa dan salah seorang staf kecamatan, Raju.

David mengatakan, selain menjaga sinergitas antar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kec. Pauh, kegiatan diluar dinas itu juga bertujuan untuk menguatkan silaturahmi, kolaborasi dan keakraban.

“Momen-momen informal seperti ini menjadi penting, ketika sepekan disibukan dengan rutinitas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Banyak hal yang kita diskusikan, banyak pula pengalaman yang dibagikan untuk pemecahan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang paling utama, badan sehat dan fikiran kembali fresh usai sepekan bekerja,” kata David.

Apalagi imbuh David, kegiatan kali ini diikuti salah seorang anggota dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kec. Pauh. Dia berharap, berbagai aspirasi yang mengapung dalam diskusi santai di pertemuan itu, bisa menjadi catatan, diserap dan berharap bisa diakomodir dan diperjuangkan oleh Yusri Latif.

Anggota DPRD Kota Padang, Yusri Latif merespon positif kegiatan tersebut. Dari harmonisasi dan sinergi dalam suasana santai penuh keakraban itu, diharapkan akan semakin mempertegas arah pembangunan daerah, khususnya di Kec. Pauh.

“Kebetulan saya juga di Komisi I yang membidangi dan membawahi langsung kecamatan dan kelurahan. Banyak hal yang bisa dirangkum dari pola komunikasi informal seperti ini, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan pembangunan,” kata Latif yang juga Ketua DPC PKB Kota Padang itu.

Latif berharap agar sinergitas dan kolaborasi seperti ini bisa terus berlanjut, dengan harapan bisa mencarikan solusi dan pemecahan terhadap berbagai permasalahan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Latif mengaku bahagia bisa terlibat dan menjadi bagian dari kegiatan yang digagas pihak Kec. Pauh itu.

“Setidaknya ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat, bahwa para pemimpin mereka saling bergandengan tangan, baik di urusan formal, maupun informal. Pauh telah mempelopori dan ini hendaknya bisa menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Kota Padang,” harap Latif.

Latif berharap, kegiatan kali ini bermuara pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang lebih serius dan substansial, terutama yang berkaitan dengan aspirasi, kebutuhan dan penanganan cepat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (AdF/Ryan Syair)

 

SUMBARNET - Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Padang, Kamis, 6 Februari 2025, DPRD Kota Padang dengan cepat memproses tahapan selanjutnya.

Pada Jumat, 7 Februari 2025, DPRD Kota Padang gelar Paripurna pengumuman penetapan pasangan calon terpilih Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan usai hasil putusan MK wajib dilaksanakan paripurna penetapan. 

“Karena KPU menyerahkan ke DPRD dan kita memparipurnakan hari ini dan hasilnya kita kirim ke Kemendagri melalui Gubernur Sumbar semua hasil paripurna kita hari ini beserta berkas-berkas terkait SK KPU, SK Pasangan terpilih, Perolehan Suara dan Putusan MK,” katanya.

Muharlion juga menyebutkan hal ini dilakukan dikarenakan sesuai jadwal kemendagri pada 20 Februari 2025 mendatang akan dilaksanakan prosesi pelantikan serentak.

“Jika kita lakukan segera tentunya kota Padang juga akan segera dikeluarkan SK nya sehingga tidak ada kendala nanti pada saat pelantikan,”ucapnya.

Demikian Muharlion mengatakan dengan akan dilantiknya Walikota Padang yang baru maka akan ada semangat baru dan kepemimpinan baru untuk kota Padang. 

“Beliau yang sudah berpengalaman di kota Padang Panjang dan sudah mengetahui juga  kota Padang diharapkan kota Padang akan semakin baik kedepannya,”ungkapnya.

Sementara itu PJ Walikota Padang Andre Algamar mengatakan Pemko Padang telah mematangkan persiapan dalam rangka pelantikan Walikota Terpilih Fadli Amran dan Wakil Walikota terpilih Maigus Nasir.  

Ia mengatakan sudah beberapa kali melakukan rapat persiapan dan berkonsultasi dengan walikota terpilih agar persiapan yang dilaksanakan disetujui.

“Sore ini kami akan menampaikan hasil dari paripurna kepada bapak Gubernur agar segera diteruskan ke Kemendagri. Insyaallah pada tanggal 20 Februari  nanti administrasi kita sudah lengkap,” tambahnya.

Kemudian Walikota Padang Terpilih Fadli Amran mengatakan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan dalam bentuk pengawalan pelaksanaan tahapan pemilu. 

“Kita sangat beryukur kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik,”ucapnya.

Fadli menambahkan dihari pertama ia dan wakilnya akan lansung bekerja karena seluruh prosesi perkenalan terkait program dan sebagainya telah dimulai sejak masa transisi berlasung.

“Kita berharap dihari pertama sudah mulai pengimplementasiannya dan dihari pertama sebagian program unggulan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak,” pungkasnya. (Adv)

SUMBARNET - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang secara resmi menetapkan Pasangan Fadly Amran dan Maigus Nasir sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2025-2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Hotel Truntum pada Kamis, 6 Februari 2025.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa KPU sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke DPRD pada hari yang sama. 

“Pada Kamis, 6 Februari 2025, berkas penetapan sudah diterima oleh DPRD Kota Padang,” kata Muharlion.

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa DPRD Kota Padang akan segera melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan calon terpilih pada hari Jumat, 7 Februari 2025, sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri. 

"Sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri dalam Zoom meeting beberapa hari lalu, rapat paripurna harus dilaksanakan sehari setelah pleno KPU," ujarnya.

Muharlion juga menambahkan bahwa setelah rapat paripurna, DPRD Kota Padang akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Barat, yang kemudian akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pelantikan. 

"Insya Allah, rapat paripurna akan dilaksanakan pada Jumat ini, dan surat akan segera kami kirimkan," katanya.

Rencananya, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara, Jakarta, dengan pelantikan serentak di seluruh Indonesia. 

“Pelantikan serentak ini akan dilakukan oleh Presiden pada tanggal 20 Februari, dan akan diikuti oleh pelantikan di daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada,” jelas Muharlion.

Dalam hal ini, pelantikan di daerah akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat, atau langsung oleh Menteri Dalam Negeri apabila kondisi memerlukan. 

Muharlion juga mengungkapkan bahwa seluruh proses pelantikan ini sudah mendapatkan arahan langsung dari Mahkamah Konstitusi dan Menteri Dalam Negeri.

Dirinya berharapa dengan adanya penetapan ini, Fadly Amran dan Maigus Nasir sudah bisa melanjutkan langkah untuk memimpin Kota Padang dalam periode kepemimpinan yang baru, dengan harapan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat kota Padang. (*)

 

SUMBARNET - Pertandingan koa merupakan momentum penting dalam rangka mengangkat kembali permainan tradisional ranah Minang, bukan hanya sekedar ajang kompetisi saja.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kota Padang yang juga merupakan ketua DPC PKB Yusri Latif saat penutupan turnamen koa badunsanak, pada Sabtu (1/2/2025).

"Kami mendukung penuh terhadap upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan komunitas melalui permainan koa ini," kata Yusri Latif.

Yusri menyebut, "masih banyak masyarakat yang memandang negatif mengenai permainan koa, ini yang perlu diluruskan bahwa koa memiliki nilai budaya yang dalam dan sejalan dengan tradisi Minang," sebutnya.

Menurutnya ini merupakan langkah nyata dalam membantu mengurangi tindak kriminal di Kota Padang.

Ia berharap, "semoga dengan adanya turnamen koa, dapat memberikan dampak positif dan menekan angka kriminalitas," harapnya.

Diketahui turnamen Koa Badunsanak digelar oleh Komunitas Pecandu Koa (Kopenko) Kota Padang sejak Jumat (24/1/2025) dan berakhir pada Sabtu (1/2/2025) dalam rangka HUT warung mie Lioner Pasar Ambacang.

Diikuti oleh banyak tim dari berbagai daerah di Kota Padang. Setelah melalui pertandingan sengit, tim "Kapundur" yang diperkuat Gilang Gardhiolla dan Feliadi berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim "PIPIK 2" dari Lubuk Lintah.

Tampak dari pantauan awak media, turnamen koa ditutup oleh anggota DPRD Provinsi Sumbar Firdaus, sekaligus penyerahan hadiah kepada tim yang juara. (AdF)

 

SUMBARNET - DPRD Kota Padang mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBD dan APBN.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., kepada wartawan melalui panggilan WhatsApp, pada Jumat, 31 Januari 2025

"Tentu kita mendukung pelaksanaan Inpres tersebut," tegas Ustad Muharlion melalui panggilan WhatsApp kepada awak media, Jumat, 31 Januari 2025.

Dikatakan Muharlion, asalkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan kota, DPRD Kota Padang tidak masalah adanya pemangkasan anggaran.

Meski demikian, Muharlion mengatakan, dalam rangka melaksanakan Inpres tersebut, DPRD dan Pemko Padang harus menggelar rapat.

"Harus kita sepakati bersama, antara DPRD dan Pemko, tidak bisa hanya DPRD saja," tukuknya.

Berdasarkan Inpres tersebut, anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) atau Perjalanan dinas dipangkas sebesar 53,9%.

"Tentu kita harus siap menjalankan Inpres itu. Tidak hanya itu, sebenarnya ada 7 kegiatan untuk daerah yang dipangkas anggarannya, terutama kegiatan yang bersifat seremonial," ungkap Muharlion.

Namun Muharlion, pemangkasan anggaran itu tidak hanya untuk daerah, tetapi juga mestinya untuk kementerian dan lembaga di pusat, seperti DPR RI.

"Jangan hanya daerah yang harus mengencangkan ikat pinggang, pusat juga," cakapnya.

Selain itu, tegas Muharlion, pemangkasan anggaran itu jangan hanya bertujuan untuk menyukseskan program pusat di daerah.

"Sebab, kita di daerah, juga punya visi misi dan program unggulan kepala daerah yang mesti didukung anggaran yang cukup, sehingga dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.

Pewarta: AdF/Zamri Yahya

SUMBARNET - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mencarikan solusi permasalahan banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kota Padang.

Kali ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Selasa, 21 Januari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dalam menyusun master plan penanganan banjir dan normalisasi aliran air yang ada di Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan maupun yang akan dijalankan di tahun 2025 dibahas secara mendalam.

Di antaranya adalah penyelesaian masalah pengelolaan aliran air di beberapa kawasan yang rawan banjir.

Salah satunya adalah normalisasi Sungai Batang Kandis yang telah dimulai pada tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Meski begitu, ada beberapa persoalan terkait tanah yang belum tuntas, khususnya di beberapa titik yang masih perlu penyelesaian. 

Pj. Wali Kota Padang melalui Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto berharap masalah ini segera diatasi agar pelaksanaan pengerjaan bisa berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, kita telah memulai normalisasi Batang Kandis di tahun 2024 dan diharapkan selesai pada 2025. Meski ada beberapa kendala tanah yang belum tuntas, kita berharap ini bisa diselesaikan dan proyek berjalan dengan lancar," ungkap Tri Hadiyanto.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengusulkan beberapa poin penting untuk meningkatkan pengelolaan aliran air di Kota Padang.

Di antaranya adalah usulan pembukaan beberapa titik aliran air di sekitar Lubuk Buaya dan Batang Kabung Ganting yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

Aliran air tersebut nantinya dihubungkan dengan sistem pengelolaan banjir di Kota Padang, yang diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penanganan banjir.

Tak hanya itu, Muharlion juga mengusulkan penanganan masalah banjir di Kecamatan Kota Tangah, khususnya di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang, melalui normalisasi Batang Kasang.

Saat ini, proses kajian teknis sedang berlangsung, dan diharapkan bisa menjadi salah satu prioritas dalam rencana penanganan banjir yang akan datang.

“Batang Kasang menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Koto Tangah, terutama di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang. Proses kajian sedang berlangsung dan kami berharap ini bisa menjadi prioritas untuk penanganan banjir,” ujar Muharlion.

Selain itu, beberapa lokasi lainnya seperti lingkar Jati dan Mata Air di Padang Selatan juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut.

 Pemerintah Kota Padang berencana untuk menyelesaikan proyek-proyek ini pada tahun 2025 dan 2026. Di sisi lain, pembenahan saluran drainase sepanjang jalur Bypass juga menjadi fokus penting, mengingat jalur tersebut belum memiliki aliran air yang memadai.

“Saluran drainase sepanjang Bypass yang belum memiliki aliran air akan menjadi fokus perbaikan. Kami berharap Pemerintah Kota Padang dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaikinya dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir di area tersebut,” kata Muharlion.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemko Padang dan BWS V, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang sering menjadi ketakutan masyarakat Kota Padang.

Penyelesaian proyek-proyek normalisasi aliran air serta penyusunan master plan pengelolaan banjir ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat di  Kota Padang.

"Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan bersama, baik dari Pemko  Padang maupun BWS V, untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Semoga kunjungan ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi kota Padang," tambahnya lagi. (*)

 

SUMBARNET - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menampung  sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat di dapilnya Kecamatan Nanggalo.

"Dari enam kelurahan di Nanggalo, ada beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat," ujarnya, Minggu (12/1). Diantaranya  persoalan P3K, pendidikan, kesehatan.

"Kemudian persoalan lainnya yang selalu ada tiap reses seperti perbaikan infrastruktur, jalan, drainase," katanya.

Kemudian pada kesempatan itu, Osman Ayub juga mensosialisasikan program unggulan (progul) Walikota terpilih.

Menurutnya, semua progul tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama menuju Padang sejahtera.

"Bagaimana masyarakat semakin mudah memperoleh kesejahteraan, kita sosialisasikan cara mendapatkan BPJS Gratis, seragam sekolah dan hal lainnya terkait progul Walikota yang tentu akan kita support," ujarnya.

Osman Ayub juga menyebutkan akan menargetkan sejumlah program khusus seperti bedah rumah masyarakat yang kurang mampu dan membangun musala di sekolah-sekolah.

"Kita akan bentuk tim verifikasi yang turun ke bawah sampai masyarakat. Sehingga masyarakat kita semakin sejahtera, dan sekolah-sekolah untuk menuntut ilmu semakin bagus," ujarnya. (AdF/yes)

SUMBARNET - Kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 dilakukan oleh semua pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Kegiatan tersebut digelar mulai dari Minggu hingga Kamis, 5-9 Januari 2024.

"Reses ini kegiatan yang dilaksanakan anggota dewan di luar masa sidang. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin," ungkap Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.

Dikatakannya, reses ini dilaksanakan bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen, menggali dan mengumpulkan harapan, serta kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Untuk masa sidang II tahun 2025 ini, reses akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang dari tanggal 5 hingga 9 Januari 2025," jelas dia.

Reses Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menggelar reses di beberapa titik yang telah dia tentukan dan sepakati dengan konstituennya.

Misalnya saja, Ketua DPD PKS Kota Padang ini menggelar reses lapangan bulutangkis RT 04 05 Kom­pleks Mega Permai, Kel­u­ra­han Padang Serai, Kom­pleks Singgalang, Masjid Jami’ Al Amin Lubuk Buaya, dan di lapangan PSTS Ta­bing.

Di tempat ini, Ketua  RW 05 Kelurahan  Batang Kabung Azwardi Dt.Sinaro mengusulkan kepada Muharlion lanjutan pencoran jalan, drainase, tambahan tiang listrik, memasang paving blok di halaman Balai Warga, memasang pagar tanah fasum dan membeli kebutuhan Dasawisma serta PKK.

Sementara Lurah Batang Kabung Ganting Okimi Oktoberry, berharap Muharlion menuntaskan persoalan banjir di kelurahannya.

"Saat ini kantor lurah juga sering terjadi banjir. Untuk itu kami juga mengusulkan penanganan banjir tersebut,” katanya.

Ketua Yayasan Khaira Ummah KPIK,­ Masril, berharap ketua DPRD dapat membantu penyediaan paving blok, lapangan terbuka pakai atap, ruang Pustaka, komputer, AC untuk ruangan pertemuan. Selain itu diharapkan ada pelebaran jalan,” kata Masril.

Sementara Ketua DPRD Kota Padang Mur­lion, mengatakan apa yang sudah diusulkan warga seperti persoalan banjir, diharapkan bisa diatasi dengan tuntasnya pengenda­lian banjir Batang Kandis.

“Adanya pengendalian banjir Batang Kandis, maka genangan air dan banjir bisa terselesaikan,” katanya.

Terkait pemberdayaan majelis taklim, pemberdayaan masyarakat dan agenda pembangunan lainnya, yang nanti kita meminta mereka dapat kembali untuk mendiskusikan di level RT RW dan kita akan terima pengusulan berupa proposal.

“Ada juga usulan dari Forum RT RW penambahan honor RT RW, Lembaga Pengelolaan sampah kita harap sudah berjalan unuk data yang ada di PDAM gunakan itu saja dulu,” tandas Murlion.

 

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye

Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Gerindra juga menggelar reses di beberapa titik untuk menjemput aspirasi dan mencarika solusi persoalan yang dihadapi konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo.

Misalnya saja di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, Mastiliza Aye menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan di lingkungan sekitar, Selasa (7/1/2025).

"Warga meminta perbaikan jalan, pos pemuda, bank sampah, lapangan sepakbola dan pengelolaan drainase yang lebih baik untuk mengatasi genangan air saat hujan,"kata Aye.

Bahkan, Mastilzal Aye mengatakan, untuk Pokir di tahun 2025 ini, khususnya di Kelurahan Lolong Belanti ini dikucurkan anggaran sebesar Rp 800 juta. 

"Semoga apa yang diperjuangkan dimudahkan realisasinya menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Lolong Belanti," katanya.

Reses Wakil Ketua DPRD  Kota  Padang Jupri

Jupri menjemput aspirasi warga di Tanjung Saba Pitameh Nan XX, Gang Seroja, Kelurahan Tanah Sirah Nan XX dan Peru­ma­han Farensa II Batu Kasek, Ke­lurahan Pengambiran Ampalu Nan XX.

“Saat ini saya turun di Perumahan Farensa II, karena bagi kami Farensa II tidak asing lagi. Selain itu juga kita melakukan reses di Tanjung Saba, Piai Tanah Sirah. Terima kasih juga atas dukungan yang memberikan amanahnya dan telah menghantarkan sebagai wakil Ketua DPRD Kota Padang,” kata Jupri Mak Adang.

Menurut Jupri, sebagian besar warga mengusulkan penanganan masalah banjir yang menjadi persoalan ketika hujan deras.

Selain itu, juga ada yang meminta pelebaran jalan, aspal ulang karena jalan sudah mulai rusak, betonisasi, penangulangan banjir yang diakibatkan akses air tertutup.

Pembangunan TPQ, bantuan modal usaha, sound system untuk kebutuhan senam, renovasi mushalla, pembukaan kases jalan baru  dari pematang sawah sepanjang 100 meter.

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menyerap sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat di dapilnya Kecamatan Nanggalo.

"Dari enam kelurahan di Nanggalo, ada beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat. Diantaranya persoalan P3K, pendidikan, kesehatan. Kemudian persoalan lainnya yang selalu ada tiap reses seperti perbaikan infrastruktur, jalan, drainase," ujarnya, Minggu (12/1).

Kemudian pada kesempatan itu, Osman Ayub juga mensosialisasikan program unggulan (progul) Walikota terpilih.

"Bagaimana masyarakat semakin mudah memperoleh kesejahteraan, kita sosialisasikan cara mendapatkan BPJS Gratis, seragam sekolah dan hal lainnya terkait progul Walikota yang tentu akan kita support," ujarnya.

Osman Ayub juga menyebutkan akan menargetkan sejumlah program khusus seperti bedah rumah masyarakat yang kurang mampu dan membangun musala di sekolah-sekolah.

"Kita akan bentuk tim verifikasi yang turun ke bawah sampai masyarakat. Sehingga masyarakat kita semakin sejahtera, dan sekolah-sekolah untuk menuntut ilmu semakin bagus," ujarnya. (adv)

 

SUMBARNET - Kebijakan Perumda Air Minum Kota Padang menaikkan tarif pemakaian air mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Padang, Alfi Beben One.

Pasalnya, kenaikan tarif air tersebut belum dibarengi dengan pelayanan maksimal.

Menurut anggota Fraksi Nasdem ini, banyaknya keluhan masyarakat merupakan indikasi bahwa pelayanan Perumda Air Minum Padang masih kurang.

Alfi Beben mencatat ada beberapa keluhan masyarakat terutama soal kualitas air dan air yang sering mati.

"Pelayanan Perumda Air Minum Padang masih belum maksimal. Keluhan-keluhan dari masyarakat soal tidak lancarnya aliran air masih banyak terjadi," kata Alfi Beben One ketika dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Politisi Nasdem ini menyarankan agar penyesuaian tarif memperhatikan berbagai hal. Salah satunya perbaikan layanan distribusinya kepada pelanggan.

"Kemudian, penataan SDM berbasis efesiensi, kompentesi dan profesionalitas serta bikin kajian secara komprehensif potensi dan problem yang saat ini dihadapi PDAM," tegas legislator dari Dapil Lubuk Kilangan-Pauh ini.

Beben panggilan akrabnya, juga mengakui Direksi Perumda Air Minum Padang harusnya mengkaji lebih dalam terkait kenaikan tarif air. 

Lebih lanjut Alfi Beben mengatakan, harusnya rencana kenaikan tersebut lebih memperhatikan ekonomi masyarakat yang dalam kondisi tidak baik-baik saja.

"Kenaikan tarif air ini jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi kondisi ekonomi masyarakat melemah," ujarnya.

Pihaknya berharap perluasan jangkauan pelayanan tidak mengorbankan pelanggan lama. 

"Distribusi air kepada pelanggan yang ada saat ini harus maksimal dulu. Baru memperluas jangkauan," pungkasnya.

Selain itu, persoalan biaya operasional bisa diatasi kalau kebocoran air ditekan seminimal mungkin. 

Sebelumnya, Perumda Air Minum Kota Padang berencana menyesuaikan tarif air awal tahun 2025 ini. Tidak hanya untuk tahun 2025 tapi juga untuk lima tahun,  2025 sampai 2030. 

Rata-rata kenaikan tarif  dari 2025 hingga 2030 sebesar Rp740.
Untuk 2025 naik sebesar Rp 754, tahun 2026 Rp481, tahun 2027 Rp340, tahun 2028 tahun Rp430 tahun 2029 Rp492 dan tahun 2030 sebesar Rp510. Misalnya, pelanggan rumah tangga pemakaian airnya 10 meter kubik tahun 2024 membayar Rp 39.500, maka setelah kenaikan tahun 2025 tagihan sebesar41.500,- saja.

Kenaikan juga untuk mengimbangi besarnya biaya produksi dan perawatan yang semakin meningkat. Ke depan Perumda AM Padang butuh anggaran pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dan bangunan pendukung sebesar Rp546 miliar. Biaya paling besar Perumda AM adalah perpipaan banyak yang sudah uzur usianya. (agb)

SUMBARNET - Kegiatan reses II tahun 2025 DPRD Kota Padang mulai dilakukan pada tanggal 5 hingga 9 Januari 2025, diikuti seluruh unsur pimpinan maupun anggota dewan untuk turun menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing -masing.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., dengan daerah pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo, turun langsung jemput aspirasi masyarakat konstituennya pada agenda reses masa sidang II tahun 2025.

Mastilizal Aye menyampaikan reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Reses bertujuan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan (Dapil) di dengan daerah pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Mastilizal Aye mengatakan, untuk aspirasi masyarakat di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara ini menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. 

"Warga meminta perbaikan jalan, pos pemuda, bank sampah, lapangan sepakbola dan pengelolaan drainase yang lebih baik untuk mengatasi genangan air saat hujan,"kata Aye pada media ini pada reses II yang dilaksanakan di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara,pada Selasa (7/1/2025).

Mastilizal Aye akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan mengajukannya dalam rapat DPRD. 

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan berperan dalam pembangunan Kota Padang.

Mastilizal Aye juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendorong pembangunan yang lebih merata.

Sementara itu, Lurah Lolong Belanti, Eripon juga mengatakan mengapresiasi kegiatan reses tersebut yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk kemajuan Lolong Belanti ini.

"Saatnya bapak dan ibu menyampaikan apa yang dirasa, aspirasi untuk pembangunan di Lolong Belanti kepada bapak kita Mastilizal Aye, pasti besar curah perhatiannya untuk daerah ini," katanya.

Kegiatan reses ini diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan langkah nyata dalam memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya, pungkasnya.

"Dengan banyaknya perhatian dari Pak Aye pada Kelurahan Lolong Belanti kami sangat berterima kasih banyak," tukuknya.

Kedepannya dengan adanya kegiatan reses ini semoga jadi amal ibadah bagi pak Aye demi kemajuan di Kelurahan Lolong Belanti ini. 

"Pada warga silahkan sampaikan apa - apa yang jadi aspirasi kepada Wakil ketua DPRD Kota Padang pak Aye dalam Reses ini," pungkasnya.

Diketahui dalam reses II yang dilaksanakan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilzal Aye bahwa untuk Pokir di tahun 2025 ini khususnya di Kelurahan Lolong Belanti ini dikucurkan anggaran sebesar Rp 800 juta. 

"Semoga apa yang diperjuangkan dimudahkan realisasinya menjadi manfaat bagi masyarakat khususnya di Kelurahan Lolong Belanti," katanya.

Dalam sesi diskusi tersebut, Mastilizal Aye juga mengajak warga Lolong Belanti untuk aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan UMKM dan infrastruktur, Keagamaan dan Bank Sampah melalui dana pokir ini akan cair di tahun 2026.

Dalam kegiatan reses ini hadir juga Camat Padang Utara diwakili Kasubag Keuangan Camat Padang Utara, Ketua LPM Lolong Belanti Jasman, Ketua RW/RT dan masyarakat setempat. (**)

SUMBARNET - Anggota DPRD Kota Padang, Dr.H. Hendrizal, M.Pd tampung usulan warga Pagambiran Ampalu Nan XX, kecamatan Lubuk Begalung, pada reses II tahun 2025, Minggu (5/1/2025) di aula lantai 3 kantor Camat.

Reses Anggota DPRD Kota Padang, fraksi PKS, Hendrizal dihadiri Camat Lubuk Begalung Nofiandi Amir dan lurah Pagambiran Ampalu Nan XX, serta tokoh masyarakat dan unsur kepemudaan dikecamatan Lubuk Begalung.

Usai reses Hendrizal kepada media menyampaikan, reses merupakan amanah dari konstitusi untuk menampung, mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.

"Tentu dari harapan yang diusulkan masyarakat tadi, seperti perbaikan jalan, permasalah drainase dan penerangan, Inn Syaa Allah nanti akan kita perjuangkan," katanya.

Juga disampaikan Hendrizal, dana pokok pokok pikiran selaku anggota DPRD Kota Padang akan dititipkan dianggaran kecamatan.

Ia menilai, dengan dititipkan anggaran pokir di kecamatan akan lebih cepat membangun didaerah pemilihan.

"Selaku yang diamanahkan oleh masyarakat daerah pemilihan tentunya dengan meletakan anggaran dikecamatan akan lebih memudahkan kita untuk membantu kebutuhah masyarakat Lubuk Begalung nantinya," pungkas Hendrizal. (AdF/Arman/AF)