Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memotivasi seluruh warga yang ada di Tapanuli Utara dan juga di daerah-daerah yang terdampak bencana seperti di Aceh dan Sumatera Barat, bahwa kalian tidak sendirian. Ditegaskan, pemerintah ada bersama-sama memikirkan bagaimana bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini.

Demikian disampaikan Menko Polkam Djamari Chaniago pada Perayaan Natal OIKUMENE Tahun 2025 Kemenko Polkam dan Kemen PPPA bersama GKPI Sibalang Tapanuli Utara (on site), Rabu (14/1/2026). “Saya ingin ingatkan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana bersama dengan anak-anak, kalian tidak sendirian. Kalian bersama kami yang ada di sini (Jakarta). Kami selalu memikirkan bagaimana segera bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara yang berada di Tapanuli Utara dan di daerah-daerah lain, di Aceh dan di Sumatera Barat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menko Polkam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, memperkuat toleransi, dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan persaudaraan. Menurutnya, hidup ini adalah berkah dari Tuhan sehingga jangan sampai disia-siakan.

“Hidup jangan disia-siakan, (karena) hidup adalah berkah. Kalimat ini sangat penting karena hidup kita ini sangat berharga untuk kepentingan keluarga kita, diri kita sendiri, bahkan bangsa ini memerlukannya,” kata Menko Polkam.

Menurut Menko, tugas ke depan bangsa ini sangat besar untuk menjadi bangsa yang hebat. Oleh karenanya, kita tidak bisa bekerja sendiri tapi harus bersama-sama. “Sekat-sekat yang ada sekarang jangan sampai membatasi upaya kita mencapai sasaran itu. Pekerjaan tidak akan bisa dilakukan dan dicapai manakala kita juga tidak pernah mengingat kepada Tuhan, karena atas ridho Tuhan pekerjaan kita pasti akan bisa kita selesaikan,” kata Djamari.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan, tema Natal tahun ini mengingatkan peran seluruh masyarakat bahwa keluarga adalah fondasi utama untuk membangun bangsa. Oleh karenanya, tema ini sangat selaras dengan upaya yang dilakukan Kementerian PPPA yang menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dan strategis dalam memberikan kesempatan yang sama untuk memberdayakan perempuan dan anak.

“Mari kita sama-sama melakukan refleksi untuk memperkuat komitmen dalam menjaga dan memperkuat keluarga dari tantangan seperti diskriminasi dan kekerasan,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Sesmen PPPA Titi Eko Rahayu, para pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Polkam dan Kementerian PPPA. (**)

 

Gorontalo - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Presiden Tahun 2025 di Provinsi Gorontalo.

Pemantauan ini difokuskan pada dua program strategis, yakni Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 71 Boalemo dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Gandaria dan Hutadaa di Kabupaten Gorontalo, bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan memastikan program berjalan efektif.

Di SR 71 Boalemo, tim Kemenko Polkam menemukan sejumlah kendala teknis, termasuk belum terintegrasinya program dengan program MBG dan kesulitan pengadaan seragam oleh vendor lokal. Selain itu, ketiadaan dukungan laptop bagi tenaga pendidik serta tingginya angka siswa yang keluar turut menjadi sorotan.

Sementara itu, KDMP Gandaria di Desa Tolangohula menghadapi hambatan berupa ketiadaan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha ternak ayam, serta belum cairnya modal penyertaan yang dinanti-nanti dari LPDB.

Isu yang lebih substansial ditemukan di KDMP Hutadaa, di mana pelaksanaan program terhambat oleh ketidakjelasan kebijakan, khususnya rumor perubahan skema pembiayaan di tingkat pusat. Perubahan skema dari pengajuan langsung oleh Koperasi menjadi penyaluran modal melalui PT Agrinas dikhawatirkan akan menghasilkan perhitungan kebutuhan pinjaman yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di desa. Kepala Desa setempat juga menyoroti kurangnya fleksibilitas aturan yang mengatur tujuh usaha wajib Koperasi.

Menanggapi temuan di lapangan ini, Plh. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Cuncun Sunarya, menekankan pentingnya respons cepat dan terpadu dari para pemangku kepentingan, “Secara keseluruhan, program prioritas ini menghadapi beberapa kendala di tingkat kebijakan, kelembagaan, dan teknis yang harus segera kita atasi. Diperlukan koordinasi serta kolaborasi yang intensif oleh seluruh stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan,” tegas Cuncun Sunarya. (**)

 

Jawa Timur – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Prioritas Presiden Sekolah Rakyat (SR) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur pada 22–24 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pasuruan sebagai bagian dari pengawalan pemerintah terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto.

Pemantauan dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam dengan melibatkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pengelola Sekolah Rakyat Terpadu (SRT), Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi, sekaligus menjaring masukan guna perbaikan pelaksanaan program ke depan.

Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional (Kabid Poldamint) Kemenko Polkam, Triyono Yulianto, menyampaikan bahwa peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik. Menurutnya, Kemenko Polkam memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai daerah.

“Dalam Perpres 141 Tahun 2024, salah satu tugas Kemenko Polkam adalah melakukan pengawalan terhadap program prioritas nasional. Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, sehingga kami hadir untuk melaksanakan mandat tersebut,” ujar Triyono.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, tim Kemenko Polkam juga melakukan kunjungan dan dialog dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan ini dibahas perkembangan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur, termasuk tantangan utama yang dihadapi, khususnya terkait kesiapan lahan pembangunan (clean and clear), proses sertifikasi, pematangan lahan, serta kesesuaian tata ruang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian aspek legalitas dan dukungan infrastruktur dasar.

Selanjutnya, tim Kemenko Polkam meninjau empat Sekolah Rakyat dari total 26 SR yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, yaitu SRMA 21 Universitas Negeri Surabaya (UNESA), SRT 51 Bangkalan, SRT 48 Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan. Sekolah-sekolah tersebut melayani peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan dukungan tenaga pendidik, wali asuh, dan wali asrama.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sebagian Sekolah Rakyat telah beroperasi sejak 14 Juli 2025, sementara lainnya mulai beroperasi pada 30 September 2025. Pembangunan gedung permanen untuk seluruh Sekolah Rakyat yang dipantau masih dalam tahap penyiapan lahan dan ditargetkan selesai pada Juli 2026. Meski demikian, kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Selain Sekolah Rakyat, tim Kemenko Polkam juga mengunjungi SPPG Klampis Asem di Kota Surabaya sebagai bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG tersebut telah beroperasi sejak 27 Oktober 2025 dan melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat yang tersebar di 11 sekolah, dengan menu makanan yang disesuaikan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Melalui kegiatan pemantauan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus memastikan Program Prioritas Presiden berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. (**)

 

Jakarta – Dalam rangka memantau situasi keamanan pada perayaan Natal tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan ke Gereja Katedral dan Gereja Immanuel di Jakarta, Rabu (24/12/2025). Pada kesempatan itu, Menko Polkam juga menyampaikan pesan Presiden untuk seluruh umat kristiani yang merayakan Natal.

“Hari ini kami mengunjungi dua gereja, yang pertama tadi di Katedral kemudian yang ke dua di sini (Immanuel). Kami datang untuk menyampaikan pesan Bapak Presiden yang mengucapkan selamat Natal kepada umat yang merayakan dan ingin juga meyakinkan bahwa semua acara ini bisa dinikmati karena kami menjaga umat Katolik di sini untuk tenang melaksanakan ibadah Natal,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.

Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak jemaat semua untuk turut mendoakan saudara-saudara yang berada di daerah yang dilanda bencana, baik di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Menurut Menko Djamari, para korban bencana juga ingin melaksanakan atau mungkin sekarang sedang melaksanakan ibadah seperti ini, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan.

“Oleh karena itu, kami juga menyampaikan kepada umat di sini untuk turut mendoakan agar mereka segera bisa mengatasi ini semua, termasuk mendoakan pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan, membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini,” kata Menko Djamari.

Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Dikatakan, Presiden turut mengingatkan bahwa di tengah suka cita perayaan Natal, masih ada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Menurutnya, pemerintah terus melakukan upaya maksimal agar semua korban bencana tetap bisa merasakan kehangatan Natal.

“Di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan juga Provinsi Sumatera Barat, saudara-saudara kita masih harus berjuang menghadapi bencana. Ada yang merasakan merayakan Natal jauh dari rumah dalam segala keterbatasan, ada yang merayakan Natal dalam pengungsian,” kata Pratikno.

“Pemerintah bekerja keras luar biasa, berupaya memastian perlindungan, menjamin kebutuhan sehari-hari masyarakat, memberikan bantuan darurat, dan juga segera memulihkan kehidupan masyarakat, memulihkan infrastruktur, memulihkan logistik, memulihkan sawah dan ladang yang rusak, membangun rumah-rumah baik hunian sementara maupun hunian tetap,” sambungnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147 ribu personil gabungan. Dijelaskan bahwa Polri juga sudah melaksanakan apel, termasuk mengikutsertakan ormas seperti Banser untuk ikut terlibat melakukan kegiatan pengamanan khususnya di gereja-gereja yang merayakan Misa Natal. “Ini juga merupakan bagian dari wujud Bhineka Tunggal Ika, dimana seluruh masyarakat dan elemen bangsa, bersama-sama tanpa membedakan agama, semua bersatu untuk memberikan jaminan rasa aman,” katanya.

Di tempat yang sama, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah melakukan kunjungan ke gereja untuk meninjau persiapan dan memastikan pengamanan Misa Natal 2025. Menurutnya, kehadiran para pejabat pemerintah ini meyakinkan seluruh umat bahwa setiap kali ada perayaan oleh umat Katolik pemerintah selalu hadir untuk meneguhkan, menyemangati, dan mendorong semua umat Katolik yang hadir untuk terus berusaha menjadi warga negara yang baik.

“Kami mendoakan supaya dalam tugas, tanggung jawab yang para pejabat emban untuk bangsa selalu dapat dijalankan sebaik-baiknya untuk Tuhan dan untuk Tanah Air,” kata Kardinal Suharyo. (**)

 

Yogyakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui dialog kebijakan dan pertukaran ilmu dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Jumat (19/12/2025).

Dialog kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Abas Supriyadi, dan berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi DIY.

Abas menegaskan bahwa SAKIP merupakan instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

“SAKIP tidak hanya menjadi alat penilaian administratif, tetapi juga sistem manajemen kinerja yang mendukung pengambilan keputusan dan penguatan koordinasi kebijakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, konsistensi kualitas SAKIP perlu dijaga melalui penyederhanaan indikator kinerja berbasis outcome, serta penguatan peran pengawasan internal agar capaian kinerja benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Abas diterima oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bapperida Provinsi DIY, Pratama Wahyu Hidayat, Pemprov DIY yang secara konsisten meraih predikat AA dalam evaluasi SAKIP nasional, sehingga dinilai dapat menjadi rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah lain dalam mendorong reformasi birokrasi dan pemerintahan yang akuntabel. (**)

NASIONAL - Kemenko Polkam RI kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana diwilayah Aceh sebagai bentuk percepatan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengirimkan tambahan bantuan sosial sebanyak empat ton termasuk makanan dan pakaian dan satu unit kendaraan water treatment. 

Pengiriman unit water treatment dilakukan untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi masyarakat, mengingat sebagian besar infrastruktur mengalami kerusakan akibat banjir yang menerjang sejumlah wilayah Tanah Rencong. 

Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif, mulai dari fase tanggap darurat hingga upaya pemulihan pasca bencana. 

"Pemerintah tidak hanya mengirimkan bantuan, tetapi memastikan setiap dukungan tiba tepat waktu dan menjawab kebutuhan paling mendesak masyarakat.

Pengiriman unit water treatment hari ini adalah bukti bahwa pemerintah bergerak cepat untuk memastikan masyarakat Aceh untuk mendapatkan akses air bersih,"kata Menko.(**)

 

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional. Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal. Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun.

Humas Kemenko Polkam RI

 

Pekanbaru - Program Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang ditugaskan oleh Menko Polkam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital dalam Implementasi Kebijakan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) bagi Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri, bertempat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Rapat ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur negara dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai BEJO’S di tengah tantangan ekosistem digital yang semakin kompleks. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi lintas institusi untuk membangun ruang digital yang aman, informatif, dan mendukung ketahanan informasi nasional.

Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda Eko D. Indarto yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi  Alpen menegaskan bahwa di era digital, ASN, TNI, dan Polri bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga pihak yang memiliki peran strategis dalam membangun persepsi dan kepercayaan masyarakat.

“Setiap tindakan dan komunikasi kita di media sosial dapat membentuk persepsi publik. Karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi teladan dalam berkomunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” ujar Alpen.

Kemenko Polkam melalui Asisten Deputi Bidang Media Komunikasi dan Informasi,  Alpen menyoroti maraknya disinformasi, provokasi digital, hingga pola infodemic yang dapat melemahkan ketahanan informasi nasional. Tantangan inilah yang mendorong pentingnya literasi digital yang kuat dan konsisten.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkomdigi, dan mitra strategis memperkuat komitmen untuk meningkatkan literasi digital aparatur negara dalam memverifikasi dan merespons informasi, menyusun pedoman berbasis nilai BEJO’S yang seragam, membangun mekanisme respons cepat terhadap hoaks dan narasi negatif, serta mendorong aparatur negara menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi berkualitas dan narasi kebangsaan yang positif.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Riau. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang memperkuat ketahanan informasi serta meningkatkan profesionalitas aparatur negara dalam menghadapi dinamika ruang digital.***

Bandung - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kegiatan Pemantauan Industri Pertahanan di PT Pindad (Persero), Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (7/11/2025).

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menyampaikan bahwa Pemerintah memiliki visi besar untuk memajukan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Berbagai kebijakan dan stimulus telah diberikan untuk memperkuat kemandirian sektor ini, namun menurutnya, keberhasilan implementasi masih membutuhkan kesamaan visi, koordinasi, serta sinkronisasi kebijakan yang lebih terpadu antarinstansi.

"Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing merupakan sasaran utama dari Program Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dimana indikatornya yaitu: Peningkatan peringkat industri pertahanan nasional hingga masuk dalam 100 besar dunia pada tahun 2029, dan Peningkatan kemampuan industri pertahanan nasional hingga mencapai 100% pada tahun 2029," ujar Kresno.

Melalui kegiatan pemantauan ini, Kemenko Polkam juga berharap dapat memperoleh masukan strategis sebagai tindak lanjut Rekomendasi Kemenko Polkam terkait penguatan industri pertahanan dalam RPJMN 2025-2029. 

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kemenko Polkam, Kemhan, Kemenperin, Kemendag, Bappenas, DPN, KSP, BKP, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Rombongan Kemenko Polkam diterima oleh Direktur Produksi PT Pindad bersama jajaran Vice President dan General Manager PT Pindad.

Sementara itu, Direktur Produksi PT Pindad dalam paparannya menjelaskan bahwa PT Pindad merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan. Sejak 2 Maret 2022, PT Pindad resmi menjadi bagian dari holding industri pertahanan nasional DEFEND ID, bersama PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT PAL Indonesia, dengan PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding.

Tujuan utama pembentukan DEFEND ID adalah untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia dan memperkuat daya saing global. PT Pindad saat ini memiliki dua fasilitas utama di Bandung untuk produk pertahanan dan industri, serta di Turen (Malang) untuk produksi munisi, dan fasilitas tambahan MV3 di Bekasi.

PT Pindad juga menjalin koordinasi erat dengan DEFEND ID dan berbagai mitra industri dalam negeri, seperti PT Krakatau Steel, untuk pengembangan material strategis seperti armored plate. Sinergi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selain itu, PT Pindad tengah mengembangkan berbagai inovasi produk pertahanan, antara lain: Senapan varian amphibious baru yang mampu beroperasi hingga kedalaman 10 meter; Pengembangan munisi kaliber sedang dan besar melalui skema joint development dengan mitra luar negeri, yang akan dilokalisasi di Indonesia melalui alih teknologi dan manufaktur; serta Rencana pengembangan munisi kaliber 100 mm–155 mm untuk mendukung kebutuhan pertahanan nasional.

Melalui kunjungan ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional agar mampu mewujudkan kemandirian dan daya saing global dalam mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan negara. (**)

Papua - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua, sehingga ruang kreativitas dan ekonomi seperti Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dapat tumbuh dengan aman dan produktif.

Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang.

"Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata," kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

"BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

"Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia," tutup Menko Djamari.

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

"TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan," kata Menko Polkam.

Ia juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

"Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju," tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi. "Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah," ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini. "Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera," ujar Mathius. (**)

Bekasi - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Indonesia. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Asia, Nur Rokhmah Hidayah, dan diikuti perwakilan kementerian serta lembaga terkait di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).

Saat membuka rakor, Nur Rokhmah menjelaskan bahwa penetapan batas maritim Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor teknis, hukum, geopolitik, keamanan, dan ekonomi yang menjadi variabel dalam memengaruhi kompleksitas proses perundingan.

“Negosiasi batas maritim tidaklah mudah dan sering kali memakan waktu panjang,” ujarnya.

Kemenko Polkam, lanjutnya, telah memperkuat koordinasi dan kapasitas nasional melalui diskusi diplomasi perbatasan serta kegiatan pemantauan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II. Dari hasil peninjauan ditemukan beberapa hal penting, antara lain batas yang belum terselesaikan dan berpotensi menimbulkan konflik, keterbatasan armada dan teknologi pengawasan, serta perlunya peningkatan kehadiran negara di perbatasan maritim.

“Diperlukan langkah terpadu untuk meningkatkan patroli, teknologi pemantauan, serta kapasitas pengawasan di lapangan,” kata Nur Rokhmah. Ia menambahkan, hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan strategi diplomasi maritim nasional ke depan.

Dari Kementerian Luar Negeri, Koordinator Batas Laut dan Hukum Udara Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan (Dit. HPK), M. Taufan, yang hadir secara virtual, menyampaikan bahwa proses perundingan batas maritim membutuhkan waktu panjang karena harus mengacu pada hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta disesuaikan dengan ketentuan hukum nasional.

Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, melalui Direktur C, Brigjen TNI Mirza Patria Jaya, menyoroti aspek keamanan di wilayah perbatasan laut yang perlu terus diwaspadai dari potensi aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang ilegal, narkoba, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dari Bakamla, Direktur Kerja Sama, Laksma TNI Askari, menyoroti tantangan penguatan kedaulatan maritim seperti kompleksitas keamanan laut, perbedaan kepentingan antarnegara, serta keterbatasan sumber daya dan sarana.

“Bakamla terus berupaya memperkuat sinergi patroli, baik mandiri maupun bersama antarinstansi dan dengan negara tetangga, sebagai bagian dari sistem keamanan maritim nasional yang terpadu,” ujarnya.

Sementara Pabantas Aspamkersamtas Pushidrosal, Letkol Ahmad Lufti Ibrahim, menekankan peran penting aspek hidrografi dan pemetaan laut dalam penetapan batas maritim Indonesia. Sebagai lembaga resmi penyedia peta laut nasional, Pushidrosal memastikan seluruh kegiatan pemetaan dilakukan sesuai standar internasional berdasarkan UNCLOS 1982.

Sinergi antara kementerian dan lembaga menunjukkan pendekatan komprehensif antara aspek kebijakan, diplomasi, keamanan, dan teknis-hidrografi dalam menjaga kedaulatan serta memastikan batas-batas maritim Indonesia ditegakkan berdasarkan hukum internasional.

Melalui kolaborasi antarlembaga, pemerintah terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia secara berkelanjutan. (**)

NTT - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini sebagai upaya memastikan keterpaduan kebijakan lintas sektor untuk memperkuat ketahanan sosial dan ketahanan pangan di daerah. Monitoring program prioritas Presiden di NTT fokus ke empat lokasi utama, yaitu antara lain; Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Kupang Timur; Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang; Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Penfui Timur; dan Sentra Pengolahan Pangan Gizi (SPPG) Alak, Kota Kupang.

Dalam kunjungan tersebut, Kemenko Polkam menegaskan fungsinya sebagai otoritas koordinatif yang mengawal implementasi program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Hadirnya tim Kemenko Polkam bertujuan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan saling terintegrasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, lembaga pendidikan, serta pelaku ekonomi lokal.

“Kemenko Polkam hadir untuk menyinkronkan kebijakan lintas sektor sehingga program prioritas pusat memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional, khususnya di wilayah strategis seperti NTT,” tegas Marsma TNI Bayu Hendra Permana, Asdep koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional saat peninjauan di NTT, Kamis (30/10/2025).

Tim meninjau pelaksanaan MBG di SMAN 1 Kupang Timur yang disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan dikonsultasikan dengan ahli gizi. Program ini terbukti meningkatkan kehadiran dan motivasi belajar siswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari wilayah jauh. Hingga saat kunjungan, belum ditemukan kasus keracunan makanan; sekolah menerapkan protokol pengecekan kualitas makanan yang ketat sebelum distribusi.

Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang sebagai satu-satunya sekolah rakyat di provinsi yang memberikan akses pendidikan berasrama bagi anak-anak dari Kabupaten Kupang. Meskipun fasilitas asrama dan kegiatan pembelajaran telah berjalan, pihak sekolah melaporkan kebutuhan tambahan tenaga pendidik, terutama untuk bidang seni budaya dan olahraga. Rencana pengembangan jenjang SMA pada 2026 juga menjadi perhatian untuk kesinambungan pendidikan.

Koperasi Desa Merah Putih Penfui yang berdiri pada April 2025 ini berfungsi sebagai pusat distribusi bahan pokok dan usaha ekonomi lokal dengan anggota mencapai ribuan. Kopdes telah menjalankan usaha secara swadaya dan menjalin kemitraan dengan sejumlah distributor dan BUMN. Namun pengurus menyampaikan kebutuhan dukungan regulasi, ketersediaan lahan, serta akses pembiayaan yang lebih memadai dari pemerintah daerah dan pusat.

SPPG Alak melayani ribuan penerima manfaat dari sekolah dan puskesmas serta menerapkan prosedur pengolahan makanan yang higienis. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan tenaga operasional dan kesulitan memperoleh pasokan bahan baku akibat kompetisi suplai di wilayah setempat. Kemenko Polkam mencatat kebutuhan percepatan dukungan logistik dan pengaturan distribusi yang lebih terkoordinasi.

Dari hasil kunjungan tersebut Kemenko Polkam merekomendasikan langkah-langkah prioritas berikut, pertama memperkuat koordinasi lintas sektor (pusat-daerah) untuk mempercepat bantuan regulasi, anggaran, dan dukungan fasilitas bagi koperasi serta institusi pendidikan rakyat.

"Perluya optimalisasi rantai pasokan bahan pokok melalui sinergi dengan distributor dan mitra BUMN agar program MBG dan SPPG dapat berkelanjutan dan menambah kapasitas sumber daya manusia pada SRMP dan SPPG melalui penempatan tenaga pendidik, wali asuh, serta tenaga operasional sesuai kebutuhan, tegas Bayu

Asdep koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional juga menambahkan pentingnya pengawalan integrasi program prioritas nasional agar berdampak nyata pada ketahanan sosial dan kesiapsiagaan daerah menghadapi dinamika kawasan.

Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menyinkronkan pelaksanaan program-program prioritas nasional di daerah, serta memperkuat kerja sama antar-instansi agar kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan di wilayah strategis seperti NTT," tutupnya. (**)

Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaksanakan kegiatan Pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai tahapan penting dalam penyusunan Indeks Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (ISKM) di Jakarta, Selasa (28/10).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenko Polkam untuk menghadirkan tolok ukur kinerja yang tepat, efektif, dan relevan dalam mencerminkan capaian pelaksanaan tugas dan fungsi koordinatif Kemenko Polkam.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) Kemenko Polkam, Nizhamul, menjelaskan bahwa metode AHP digunakan untuk memastikan setiap elemen dalam penyusunan indeks memiliki bobot kepentingan yang proporsional dan mencerminkan perspektif para pemangku kepentingan (stakeholder).

Lebih lanjut, Nizhamul menambahkan bahwa sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memiliki karakteristik tugas dan fungsi yang berbeda dari kementerian teknis. Oleh karena itu, diperlukan ukuran kinerja yang dapat menggambarkan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan antar-kementerian/lembaga secara objektif.

Sementara itu, Ketua Komisi Ilmu Sosial pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Prof. Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa ISKM-Polkam memiliki peran strategis baik secara internal maupun eksternal.

“Secara internal, ISKM-Polkam akan menjadi instrumen pengukuran kinerja yang membantu memantau pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan. Secara eksternal, indeks ini dapat menjadi tolok ukur tingkat keterlibatan dan kepatuhan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti hasil koordinasi dan kebijakan bersama,” ujar Syarif.

Syarif juga menegaskan bahwa dalam struktur pemerintahan, Kemenko memiliki peran penting dalam memastikan sinergi kebijakan antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan nasional.

Kegiatan pembobotan AHP ISKM-Polkam ini turut menghadirkan narasumber dari Anggota Perhimpunan Peneliti Indonesia, Moch. Nurasim Indonesia, Sekjen Dewan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Sri Yanuarti, Direktur Riset LP3E UI Farhan Muntafa, serta Dosen Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar.

Para peserta kegiatan juga mengikuti simulasi pengisian AHP ISKM-Polkam untuk memvalidasi struktur indikator dan memastikan kesesuaian bobot antar variabel yang akan digunakan dalam penyusunan indeks.

Dengan tersusunnya ISKM-Polkam, diharapkan Kemenko Polkam dapat memiliki alat ukur kinerja yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika koordinasi lintas kementerian/lembaga di bidang politik dan keamanan. (**)

 

Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka penyusunan serta penyempurnaan publikasi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Desain Infografik Publikasi IDI dengan Pimpinan Rapat oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, dan dihadiri oleh Tim Pokja IDI Pusat yakni unsur perwakilan dari Kemendagri, Bappenas, BPS, serta Harian Kompas sebagai lini pendukung publikasi.

Dalam pembahasannya, Rapat dilakukan dalam rangka penelaahan secara mendalam terkait desain infografik dan pembaruan progres penulisan guna memastikan publikasi dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Publikasi IDI tahun 2024 dibentuk dalam bentuk buku capaian nilai IDI yang tidak hanya menampilkan hasil capaian indeks, tetapi juga menguraikan peran IDI sebagai indikator pembangunan nasional, Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, komponen RPJPD, serta kondisi demokrasi Indonesia sepanjang tahun 2024.

“Kemenko Polkam berkomitmen memastikan publikasi Indeks Demokrasi Indonesia disusun secara komprehensif dan informatif. Publikasi ini diharapkan tidak hanya menampilkan data capaian, tetapi juga memberikan gambaran utuh tentang dinamika dan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujar Noor Aras, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Polkam, Kamis (23/10/2025).

Noor Aras menambahkan bahwa proses penyusunan publikasi capaian IDI masih terus berlangsung dan akan dilanjutkan dengan pendalaman substansi menyeluruh terhadap draf buku IDI sebelum diterbitkan.

Sebagai salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tercantum dalam RPJPN dan RPJMN, Indeks Demokrasi Indonesia berperan penting dalam mengukur tingkat perkembangan demokrasi nasional dan menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan politik di masa mendatang.

Kemenko Polkam akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait agar publikasi IDI 2024 dapat tersusun secara tepat, akurat, dan menggambarkan kemajuan demokrasi Indonesia secara menyeluruh. (**)

Bekasi - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus berkomitmen memperkuat keamanan data kependudukan nasional, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terpercaya, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis utama penyelenggaraan layanan publik dan transformasi digital pemerintahan menuntut adanya sistem perlindungan data yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan," tegas Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan saat memimpin rapat koordinasi yang bertema Penguatan Keamanan Data Kependudukan untuk Peningkatan Tata Kelola dan Kepercayaan Publik di Bekasi, selasa, (21/10/25).

Kartika menambahkan bahwa dalam upaya digitalisasi data identitas kependudukan, pemerintah telah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi penting dalam modernisasi layanan administrasi kependudukan. Meski begitu, keamanan data perlu menjadi perhatian pada era digital seperti saat ini, mengingat adanya ancaman kebocoran data dan serangan siber yang berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan.

Forum ini diadakan dengan maksud untuk membangun kesamaan persepsi antarinstansi mengenai urgensi penguatan keamanan data kependudukan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

"Langkah ini menjadi penting untuk memperkuat keamanan data kependudukan nasional, meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terpercaya, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya

Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang akan terus berupaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keandalan data kependudukan.

Hadir dalam Rapat Koordinasi yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Badan Siber Sandi Negara. Hadir pula perwakilan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Intelijen Siber Badan Intelijen Negara, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. (**)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penguasaan teknologi Artificial Intelligence (AI) bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan tanggung jawab strategis bangsa. AI diharapkan menjadi alat penting dalam memperkuat koordinasi kebijakan, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan efektivitas deteksi dini potensi gangguan di bidang politik dan keamanan.

“Memahami dan menguasai AI adalah bagian dari tanggung jawab strategis untuk mendukung fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan terukur,” ujar Djamari pada Sosialisasi dan Pengenalan AI bagi Aparatur Kemenko Polkam di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski memberikan banyak manfaat, Menko juga mengingatkan risiko serius seperti penyalahgunaan teknologi deepfake, disinformasi algoritmik, dan ancaman keamanan siber yang menuntut adanya pemahaman etika, keamanan, dan tata kelola AI yang ketat. Ini menjadi bagian penting dalam agenda transformasi digital nasional agar AI digunakan secara aman dan berintegritas.

“Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Kemenko Polkam agar semakin adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan teknologi,” tutup Menko Polkam.

Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus menambahkan pentingnya konsep smart defence yang cerdas, efisien, dan terintegrasi untuk menghadapi berbagai ancaman modern, terutama di ranah siber.

Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan tiga fokus utama dalam mengawal AI, yaitu koordinasi lintas kementerian agar penggunaan AI terkendali, integrasi infrastruktur data demi kedaulatan data nasional, serta pencegahan penyalahgunaan AI yang dapat mengancam ruang publik dan keamanan nasional.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Pengamat Teknologi Informasi Yono Reksoprodjo dan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Wahyu Andrianto. Hadir pula Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Dubes Mohammad K. Koba, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, para Staf Ahli, serta para pejabat eselon II di Kemenko Polkam. (**)

Pangkalpinang - Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik fokus strategi keamanan laut nasional melalui serangkaian kegiatan yang diinisiasi Tim Kedeputiam Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo terkait penguatan keamanan laut, pengawasan sumber daya maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kegiatan ini berlangsung secara berurutan mulai dari peninjauan operasi SAR, analisis kapabilitas maritim terhadap penyelundupan, hingga Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang menjadi agenda utama. Kunjungan ke Kantor SAR Pangkalpinang pada 7 Oktober 2025 menekankan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi risiko keselamatan maritim.

Berdasarkan data, Kansar Pangkalpinang menjalankan 47 operasi SAR sepanjang 2024 dengan 227 korban, meningkat menjadi 57 operasi hingga Oktober 2025, mayoritas akibat kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia.

"Sarana dan prasarana termasuk kapal KN SAR Karna 246, KN RB 201, RIB, rubber boat, drone thermal, serta alut darat di pos strategis mendukung efektivitas respons," ungkap Plh. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Wahyu Handoyo.

Kemudian keesokan harinya kunjungan ke Markas Komando Lanal Bangka Belitung pada 8 Oktober mengungkap kesenjangan kapabilitas maritim terhadap aktivitas penyelundupan. Para pelaku menggunakan kapal cepat hingga 60 knot, sementara armada patroli hanya mampu mencapai 35 knot, membatasi efektivitas intersepsi.

"Selain kendala teknis, hambatan yurisdiksi juga muncul karena TNI tidak memiliki kewenangan penyidikan formal. Laporan Tim Kemenko Polkam merekomendasikan penambahan unit kapal cepat, peningkatan kompetensi personel, koordinasi lintas-lembaga, serta modernisasi sistem pengawasan dengan teknologi canggih, langkah yang mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan laut nasional," jelasnya.

Pada hari ke-3 dilaksanakan Rapat Koordinasi tanggal 9 Oktober 2025 pembahasan Analisis Penguatan Dimensi IKNL. Rapat ini menekankan integrasi kebijakan, penelitian akademik, dan pengawasan maritim. Rapat dihadiri berbagai instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, DPRD, Bakamla, BINDA, BMKG, Karantina, SAR, BNN, PT. Pelindo Regional 2, serta Universitas Bangka Belitung. Kemenko Polkam hadir untuk memastikan arahan Presiden Prabowo diimplementasikan secara terpadu.

“IKLN harus menjadi standar utama untuk menilai kemajuan Indonesia dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah lautnya selama lima tahun ke depan. Setiap upaya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan mendukung kemandirian bangsa berbasis potensi maritim,” tegasnya.

Selain fokus pada keamanan laut, Tim Kemenko Polkam meninjau program pemenuhan gizi sekolah dan pemberdayaan masyarakat di Pangkalpinang. Program ini memanfaatkan tenaga lokal, menyediakan menu bergizi seimbang, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kegiatan ini menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan aparat keamanan dalam memperkuat keamanan laut, meningkatkan keselamatan nelayan, dan mendukung implementasi kebijakan strategis Presiden Prabowo di Kepulauan Bangka Belitung. Integrasi kebijakan, riset berbasis bukti, penguatan kapabilitas operasional, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan tata kelola maritim yang aman, produktif, dan berkelanjutan. (**)

 

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan PT Hikmah Cakra Mulia tentang Penyebarluasan Informasi Publik di Bidang Politik dan Keamanan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya terkait penyebaran informasi publik yang akurat dan kredibel,” ungkap Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan dalam sambutannya di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Sesmenko Polkam menjelaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga penyiaran dan penyedia layanan komunikasi yang memiliki kredibilitas dan jangkauan luas merupakan langkah penting dalam memperkuat peran pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik secara efektif.

“Kerja sama ini sangat relevan dengan dinamika era informasi saat ini, kita menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Perum LKBN Antara telah lama menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebijakan pemerintah. “Sementara PT Hikmah Cakra Mulia diharapkan dapat memperkuat aspek teknologi dan inovasi dalam penyebaran pesan kebijakan publik,” tambahnya.

Melalui sinergi ini, Kemenko Polkam berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, di mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai kebijakan dan program pemerintah.

“Penandatanganan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan informasi publik yang kredibel. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat stabilitas nasional, dan menjaga keutuhan bangsa,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Sesmenko Hasan menegaskan, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat transparansi, literasi informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan dan program strategis khususnya dalam bidang politik dan keamanan.

Humas Kemenko Polkam RI

Bali – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam bersama Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) Bidang Hukum Indonesia – Rusia pada tanggal 29–30 September 2029 di Denpasar, Bali.

Penyelenggaraan FKB ini menjadi bagian dari tindak lanjut Deklarasi Kemitraan Strategis RI–Rusia, yang telah disepakati oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, pada 19 Juni 2025 di St. Petersburg.

“Kerja sama ini harus hasilkan sesuatu konkret yang merefleksikan kepentingan kedua negara dan memberikan dampak pada masyarakat luas,” tegas Deputi Bidkor Pollugri Kemenko Polkam Duta Besar Mohammad K. Koba dalam sambutannya.

Deklarasi tersebut menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia, sekaligus menjadi tonggak penting dalam memperluas cakupan kerja sama bilateral di berbagai bidang, termasuk hukum dan keamanan.

Forum ini merupakan FKB Bidang Hukum pertama antara Indonesia dan Rusia dan menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog konstruktif di bidang hukum internasional serta mendorong kerja sama hukum yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Dalam diskusi, kedua negara membahas prinsip-prinsip hukum internasional di tengah landskap geopolitik.

“Terdapat kemajuan signifikan dalam hukum internasional namun di saat yang bersamaan terjadi peningkatan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan seperti Palestina, Sudan, LCS, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea yang mempersulit perkembangan hukum internasional,” Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu.

Kedua negara memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya menjaga kedaulatan negara, serta mendukung independensi Mahkamah Internasional (ICJ) dari tekanan politik dan intervensi pihak ketiga.

“Mahkamah Internasional telah menyelesaikan lebih dari 30 kasus terkait kedaulatan negara, dan ini menunjukkan tren positif dalam penyelesaian sengketa melalui jalur yudisial,” ujar Direktur Jenderal Departemen Hukum Kemlu Rusia.

Forum ini juga menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Rusia untuk terus mendorong penerapan hukum internasional yang adil, setara, dan responsif terhadap dinamika global. Selain memperkuat koordinasi bilateral, FKB diharapkan dapat menjadi forum berkesinambungan sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama bilateral khususnya di bidang hukum dan keamanan antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Forum ini dihadiri oleh Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam, Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam Kemlu, Sekretaris Direktur Hukum dan Perjanjian Polkam Kemlu, serta perwakilan Direktorat Eropa II Kemlu. Sementara itu, Delegasi Rusia yang terdiri dari Direktur Jenderal Departemen Hukum Kemlu Rusia, Dubes Rusia untuk Indonesia, dan Konselor Politik Kedubes Rusia di Jakarta. (**)

 

Sydney – Indonesia kembali dipercaya untuk memimpin tiga agenda prioritas pada Pertemuan ke-6 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) yang digelar di Sydney, Australia, 22–23 September 2025.

“Pelaksanaan SRM ini penting untuk memperkuat solidaritas kawasan menghadapi tantangan keamanan bersama, mulai dari terorisme hingga kejahatan transnasional,” ujar Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, yang memimpin Delegasi Republik Indonesia.

Pada forum yang diinisiasi bersama Indonesia dan Australia sejak 2017 ini, Indonesia dipercaya memimpin tiga isu besar, mulai dari penanganan migrasi ireguler, penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, serta keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal.

“Selain itu, pertemuan juga membahas isu strategis lain, termasuk keamanan maritim, kejahatan transnasional, dan stabilitas domestik di kawasan,” tambah Sesmenko Hasan.

Di sela pertemuan, Delegasi RI mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan Australia, Filipina, dan Singapura. “Kami membahas langkah konkret seperti pemberantasan narkoba, penipuan online, hingga kerja sama kepolisian dalam penegakan hukum terhadap buronan,” jelas Sesmenko Polkam.

Pertemuan SRM ke-6 diikuti delapan negara, yakni Australia, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand. Delegasi RI hadir bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk Kemlu, Polri, BSSN, BNPT, Bakamla, dan Perwakilan RI di Australia.

“Indonesia akan terus berperan aktif dalam kerja sama regional. Hasil pertemuan ini akan segera kami tindaklanjuti agar selaras dengan kepentingan nasional sekaligus memperkuat stabilitas kawasan,” pungkas Sesmenko Hasan.

Humas Kemenko Polkam