SUMBARNET - Keluarga dan rekan-rekan jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru speedboat yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan berlangsung di Posko Utama SAR Gabungan, Pandeglang, Banten, di tengah operasi pencarian yang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Suasana haru menyelimuti doa bersama tersebut. Sejumlah keluarga korban hadir untuk mendoakan keselamatan para jurnalis dan kru speedboat yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Salah seorang keluarga yang hadir adalah Desi, istri M. Bagus Khoirunnas, pewarta foto LKBN ANTARA yang termasuk dalam rombongan yang hilang kontak. Sejak Selasa (8/9) malam, Desi berada di lokasi untuk menunggu perkembangan proses pencarian.

Gubernur Banten Andra Soni turut mengunjungi Posko Utama SAR Gabungan. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa para jurnalis dan kru speedboat tersebut.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam kepada lima jurnalis dan tiga kru speedboat yang hilang kontak saat menuju kawasan Gunung Krakatau. Kita sama-sama berdoa agar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat," kata Andra Soni.

Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Virghandi P. juga hadir di posko untuk memberikan dukungan kepada keluarga korban dan memantau perkembangan pencarian.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan perhatian terhadap proses pencarian yang masih berlangsung. Ia mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan dan mendorong instansi terkait untuk melakukan upaya terbaik dalam pencarian.

"Pertama, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada teman-teman jurnalis yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Kami juga telah mendorong instansi terkait serta memonitor berbagai upaya pencarian yang dilakukan. Selain itu, kami memastikan agar kejelasan mengenai keberadaan teman-teman tersebut dapat segera diketahui," ujar Dasco.

Hingga Rabu malam, tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian di perairan Selat Sunda. Berbagai unsur terlibat dalam upaya tersebut, sementara keluarga korban terus menantikan kabar mengenai keberadaan para jurnalis dan kru speedboat yang hilang kontak. (***)

Padang - Perempuan dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian keluarga sekaligus menjadi bagian dari kekuatan pembangunan daerah. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mendapat perhatian serius melalui kebijakan, dukungan anggaran, hingga akses pasar yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumatera Barat dalam kegiatan peningkatan ekonomi perempuan, Rabu (9/9/2026).

Ia menekankan, penguatan ekonomi perempuan bukan sekadar mendorong kaum ibu memiliki penghasilan sendiri, tetapi juga membuka ruang agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan keluarga.

“Bagaimana ibu-ibu bisa mempunyai ekonomi yang bagus, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam keluarga. Di balik suami yang hebat, ada wanita yang hebat. Wanita hebat itu salah satunya adalah yang selalu mendoakan suaminya,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak perempuan di daerah yang memiliki potensi usaha cukup besar, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari terbatasnya akses permodalan, belum meratanya literasi keuangan dan digital, hingga minimnya kesempatan memperoleh pelatihan dan pendampingan usaha.

Selain itu, akses pasar dan promosi produk perempuan juga masih perlu diperkuat. Di sisi lain, banyak perempuan harus menjalankan peran ganda, mengurus keluarga sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

“Masih banyak perempuan pelaku usaha yang menghadapi hambatan struktural. Mereka memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar yang memadai,” katanya.

Karena itu, DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti sebatas wacana. Peran tersebut dapat dilakukan melalui tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat mendorong lahirnya regulasi daerah yang memberikan ruang dan keberpihakan kepada perempuan, khususnya perempuan pelaku usaha.

Sementara melalui fungsi anggaran, DPRD perlu memastikan APBD benar-benar memberikan dukungan terhadap program peningkatan ekonomi perempuan. Di antaranya melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan modal serta alat produksi, penguatan literasi keuangan dan digital, hingga fasilitasi promosi dan pemasaran produk.

Dukungan juga perlu diarahkan pada pendampingan usaha secara berkelanjutan, termasuk memperkuat koperasi dan kelompok-kelompok usaha perempuan agar mampu berkembang secara mandiri.

Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPRD berkewajiban memastikan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Perempuan adalah pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan yang berpihak kepada perempuan harus diwujudkan dalam regulasi, program, dan anggaran yang nyata,” tegasnya.

Ia menilai peningkatan ekonomi perempuan pada akhirnya bukan hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri. Ketika perempuan semakin mandiri secara ekonomi, ketahanan keluarga ikut menguat dan dampaknya dapat dirasakan terhadap perekonomian daerah.

“Peningkatan perekonomian perempuan adalah investasi sosial dan ekonomi bagi masa depan daerah,” pungkasnya. (**)

 

 

Padang - Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Sumbar 4 terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui program Polantas Karib. Salah satu bentuk kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar dialog santai atau “Ngobras Bersama Masyarakat” untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi warga terkait situasi lalu lintas.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai di tengah masyarakat itu menjadi sarana bagi personel Sat PJR Sumbar 4 untuk berkomunikasi langsung dengan warga. Melalui pendekatan humanis tersebut, polisi tidak hanya menjalankan tugas penegakan aturan, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di jalan.

Dalam kegiatan tersebut, personel mengedepankan prinsip mendengar keluhan, menampung aspirasi dan memberikan solusi demi menciptakan lalu lintas yang lebih baik.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Polri yang presisi, responsif dan humanis, sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Program Polantas Karib diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dua arah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, sementara personel kepolisian dapat memberikan edukasi serta solusi terhadap persoalan lalu lintas yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Selain membangun komunikasi, Sat PJR Sumbar 4 juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Pesan yang ditekankan adalah “Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.”

Para pengguna jalan diimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor serta mengenakan sabuk keselamatan bagi pengguna kendaraan roda empat.

Pengendara juga diminta untuk mematuhi rambu dan marka jalan serta tidak menggunakan telepon seluler ketika sedang berkendara. Penggunaan HP saat berkendara dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan.

Tidak kalah penting, masyarakat juga diajak untuk peduli terhadap sesama pengguna jalan. Keselamatan lalu lintas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.

Melalui kegiatan Polantas Karib tersebut, Sat PJR Sumbar 4 berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, serta memberikan pelayanan yang humanis.

Komunikasi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas sekaligus memperkuat kolaborasi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dengan semangat “Lalu Lintas Aman, Masyarakat Nyaman”, Sat PJR Sumbar 4 mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menciptakan budaya berlalu lintas yang tertib, aman dan berkeselamatan. (**)

 

PADANG — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat melalui personel Induk 1 Sat PJR terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, khususnya pada malam hari.

Imbauan tersebut disampaikan melalui program Polantas Karib Ditlantas Polda Sumbar sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Sumatera Barat.

Berkendara pada malam hari memiliki sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian pengguna jalan. Kondisi pencahayaan yang terbatas, kelelahan, hingga potensi gangguan jarak pandang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan apabila pengendara tidak berhati-hati.

Karena itu, Ditlantas Polda Sumbar mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip keselamatan dalam setiap perjalanan.

Salah satu imbauan utama adalah menggunakan helm standar. Helm berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepala apabila terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor juga diingatkan untuk memastikan helm digunakan dengan benar dan dalam kondisi layak.

Selain itu, pengendara diminta mengatur kecepatan dengan menyesuaikan kondisi jalan dan situasi lalu lintas. Kecepatan yang aman dapat membantu pengendara mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di depan.

Pengendara juga diminta memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Pemeriksaan sederhana terhadap kondisi lampu, rem, ban dan bahan bakar menjadi hal penting untuk memastikan kendaraan berada dalam kondisi siap digunakan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah larangan menggunakan telepon seluler saat berkendara. Penggunaan HP ketika mengemudi dapat mengurangi konsentrasi dan mengganggu fokus pengendara terhadap kondisi lalu lintas di sekitarnya.

“Fokus di jalan, selamat bersama keluarga,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan dalam edukasi keselamatan tersebut.

Tak kalah penting, pengendara wajib menggunakan lampu dan perlengkapan kendaraan sebagaimana mestinya. Lampu kendaraan membantu meningkatkan visibilitas sekaligus membuat keberadaan kendaraan lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya.

Ditlantas Polda Sumbar menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Melalui kegiatan Polantas Karib, personel Sat PJR diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus dapat memberikan edukasi secara langsung mengenai pentingnya budaya tertib dan aman dalam berlalu lintas.

“Malam aman, perjalanan nyaman,” menjadi pesan yang disampaikan Ditlantas Polda Sumbar kepada seluruh pengguna jalan.

Ditlantas Polda Sumbar juga mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan Kota Padang yang aman, tertib dan lancar, dengan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama setiap kali berkendara. (**)

  

Padang - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat terus memperkuat kemampuan personel dalam menjalankan tugas di lapangan, khususnya dalam memberikan pelayanan dan pengamanan lalu lintas. Salah satunya melalui Latihan Safety Riding Sat PJR Induk 1 Ditlantas Polda Sumbar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keterampilan berkendara sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam menjalankan tugas menggunakan kendaraan roda dua.

Melalui latihan safety riding, personel dibekali pemahaman dan keterampilan berkendara yang aman, tertib, serta sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Kemampuan tersebut dinilai penting mengingat personel Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) harus memiliki kesiapan dan penguasaan kendaraan saat melaksanakan tugas di jalan raya.

Dalam materi edukasi yang disampaikan Ditlantas Polda Sumbar, terdapat sejumlah hal utama yang menjadi perhatian dalam berkendara.

Pertama, mengutamakan keselamatan dengan menggunakan helm dan perlengkapan berkendara yang sesuai standar. Penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi salah satu langkah penting untuk meminimalkan risiko ketika terjadi kecelakaan.

Kedua, mengatur kecepatan. Pengendara diingatkan agar selalu menjaga kecepatan tetap aman serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, lingkungan, dan situasi lalu lintas.

Ketiga, menguasai teknik berkendara. Latihan safety riding juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan menjaga keseimbangan, kelincahan, serta pengendalian kendaraan bermotor. Keterampilan tersebut sangat dibutuhkan agar personel mampu mengendalikan kendaraan dengan baik dalam berbagai kondisi di lapangan.

Keempat, disiplin di jalan. Personel dituntut untuk selalu tertib, sabar, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas. Disiplin tersebut tidak hanya penting untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat pengguna jalan.

Pesan keselamatan tersebut sejalan dengan semangat Ditlantas Polda Sumbar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keselamatan berkendara tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengendalikan kendaraan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran untuk menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan.

Melalui latihan ini, personel Sat PJR Induk 1 diharapkan semakin siap menjalankan tugas secara profesional sekaligus mampu menerapkan prinsip-prinsip safety riding dalam setiap aktivitas di jalan raya.

“Berkendara aman, jiwa tenang, selamat sampai tujuan.”

Ditlantas Polda Sumbar juga terus mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berlalu lintas, dengan selalu menggunakan perlengkapan keselamatan, mematuhi batas kecepatan dan rambu lalu lintas, menguasai teknik berkendara, serta menjaga disiplin di jalan. (**)

 

PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 234 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Rabu (9/9/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Kantor Balai Kota Padang. Para pejabat yang dilantik terdiri dari Pejabat Administrator (eselon III), Pejabat Pengawas (eselon IV), Pejabat Fungsional, serta Kepala Sekolah.

Dari total 234 pejabat yang dilantik, sebanyak 24 orang merupakan Pejabat Administrator, 161 Pejabat Pengawas, 9 Pejabat Fungsional, dan 40 Kepala Sekolah.

Prosesi pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus memperkuat kinerja aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat bukan sekadar sebuah kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja nyata.

Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan visi, misi, serta sembilan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang ke dalam program kerja yang konkret dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurut Fadly, tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur untuk mampu bekerja secara efektif dan efisien. Keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pelayanan publik maupun pencapaian target pembangunan.

“Bapak Ibu yang baru dilantik harus mampu bekerja efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Jangan jadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak menjalankan program dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Fadly Amran.

Tinggalkan Zona Nyaman

Fadly juga mengingatkan para pejabat yang baru mendapatkan amanah agar tidak terjebak dalam pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas.

Setiap pejabat diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta membangun komunikasi dengan seluruh jajaran.

Ia juga mendorong pejabat baru untuk berdiskusi dengan pejabat sebelumnya agar dapat memahami berbagai persoalan yang telah maupun sedang dihadapi di lingkungan kerja.

Namun, proses adaptasi tersebut bukan berarti sekadar meneruskan pola kerja lama. Para pejabat baru justru dituntut mampu melihat ruang-ruang perbaikan dan menghadirkan inovasi.

Fadly menilai birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kita harus keluar dari zona nyaman karena kita adalah pelayan, bukan untuk dilayani. Mari bersama-sama menyukseskan visi, misi, dan 9 Progul Pemko Padang demi kejayaan Kota Padang,” ujarnya.

Ia berharap momentum pelantikan tersebut menjadi awal bagi para pejabat untuk meningkatkan semangat, kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Koordinasi antara pimpinan dengan staf juga menjadi salah satu hal yang ditekankan Fadly. Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak dapat dibangun secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh unsur.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta membangun suasana kerja yang produktif dan terbuka terhadap masukan dari jajaran di bawahnya.

Jabatan Fungsional Punya Peran Strategis

Selain pejabat struktural, Fadly Amran juga memberikan perhatian khusus kepada ASN yang menduduki jabatan fungsional.

Ia menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki kedudukan dan peran yang sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan organisasi pemerintahan.

Para pejabat fungsional didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang masing-masing.

Menurut Fadly, birokrasi membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki keahlian profesional yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi organisasi.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemko Padang akan terus mendorong pengembangan kapasitas ASN melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dengan peningkatan kompetensi tersebut, para ASN diharapkan mampu menjadi tenaga ahli di bidangnya masing-masing dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Fadly juga meminta pejabat yang baru dilantik menjadikan proses belajar sebagai bagian dari budaya kerja. Perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengharuskan aparatur untuk terus mengembangkan kemampuan.

Kepala Sekolah Jadi Garda Terdepan Pendidikan

Sementara itu, kepada 40 kepala sekolah yang turut dilantik, Fadly Amran menekankan besarnya tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang.

Menurutnya, sekolah merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pendidikan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah.

Fadly menilai keberhasilan Program Unggulan Padang Juara dan Smart Surau sangat bergantung pada komitmen serta kemampuan jajaran sekolah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi kegiatan yang nyata.

“Begitu juga bagi Bapak Ibu kepala sekolah, perannya sangat penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padang. Keberhasilan Progul Padang Juara dan Smart Surau sangat bergantung pada komitmen dan pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah,” katanya.

Karena itu, kepala sekolah diminta tidak hanya berfokus pada aspek administrasi sekolah, tetapi juga memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik dan mampu membentuk generasi yang berkualitas.

Kepala sekolah juga diharapkan mampu menjadi pemimpin yang dapat menggerakkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat.

Jabatan Adalah Amanah

Pelantikan 234 pejabat tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk memperkuat mesin birokrasi agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fadly Amran berharap para pejabat yang telah menerima amanah mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pemerintahan serta pelayanan publik.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan yang disandang, tetapi dari seberapa besar kontribusi yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi.

Para pejabat juga diminta menjaga integritas serta menghindari sikap merasa lebih tinggi karena jabatan yang diberikan.

Semangat melayani, menurut Fadly, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

Melalui penyegaran birokrasi ini, Pemko Padang berharap tercipta jajaran aparatur yang semakin solid, profesional, inovatif, dan mampu bekerja dengan orientasi hasil.

Dengan dukungan seluruh pejabat, ASN, tenaga pendidik, serta jajaran perangkat daerah, Fadly optimistis visi, misi, dan sembilan Program Unggulan Pemko Padang dapat diwujudkan secara bertahap.

Pelantikan tersebut pun diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni pergantian atau pengisian jabatan, tetapi menjadi titik awal untuk menghadirkan energi baru dalam birokrasi Kota Padang.

“Jabatan adalah amanah. Karena itu, mari kita buktikan amanah tersebut melalui kerja nyata, pelayanan yang lebih baik, serta keberanian melakukan inovasi demi kemajuan dan kejayaan Kota Padang,” pesan Fadly. (AdF)

PADANG — Wali Kota Padang, Fadly Amran, mendorong Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) IX LKAAM Kota Padang.

Musda IX LKAAM Kota Padang yang dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031, sekaligus memperkuat eksistensi dan peran lembaga adat dalam mendukung pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima audiensi Ketua LKAAM Kota Padang, Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo, bersama jajaran pengurus di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Rabu (9/9/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri pengurus LKAAM tingkat kecamatan dan perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kota Padang. Dari unsur Pemerintah Kota Padang, hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada persiapan Musda IX, tetapi juga menyentuh berbagai hal strategis terkait penguatan peran lembaga adat dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Padang.

Fadly Amran menilai keberadaan LKAAM, KAN, niniak mamak, dan unsur tokoh adat memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, penyakit masyarakat, hingga pembinaan generasi muda membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk lembaga adat.

Karena itu, diperlukan penyamaan persepsi antara pemerintah, lembaga adat, dan instansi terkait agar penanganan berbagai persoalan tersebut dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap Musda IX LKAAM Kota Padang mengedepankan musyawarah mufakat. Semangat ini juga sejalan dengan program Sinergi Nagari dan visi pembangunan yang berlandaskan agama dan budaya, yang dapat diwujudkan melalui program-program LKAAM,” ujar Fadly Amran.

Ia menegaskan, semangat musyawarah dan mufakat merupakan bagian penting dalam menjaga persatuan serta kebersamaan masyarakat Minangkabau. Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar, namun harus diselesaikan melalui mekanisme yang mengedepankan kebersamaan dan kepentingan bersama.

Fadly juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara LKAAM, KAN, Pemerintah Kota Padang, serta instansi terkait lainnya.

“Penyamaan persepsi antara LKAAM, KAN, pemerintah, dan instansi terkait sangat penting untuk menangani persoalan narkoba, LGBT, tawuran, dan lainnya secara efektif dengan tetap menghormati fungsi masing-masing lembaga. Saya rasa ini menjadi salah satu tugas pokok LKAAM ke depan untuk bersama-sama membahasnya dalam forum-forum yang independen,” katanya.

LKAAM Diharapkan Semakin Berperan

Lebih lanjut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemko Padang pada prinsipnya siap mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan LKAAM yang memiliki keterkaitan serta keselarasan dengan agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga adat harus memiliki ruang yang jelas sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan fungsi secara optimal.

Lembaga adat, kata Fadly, tidak hanya memiliki fungsi dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, tetapi juga dapat menjadi salah satu kekuatan sosial dalam membina masyarakat.

Terlebih di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, keberadaan niniak mamak dan tokoh adat dinilai semakin penting dalam memberikan pembinaan kepada anak kemenakan.

“Harapan kami, LKAAM ke depan semakin kuat dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga nilai-nilai adat, agama dan budaya, sekaligus ikut memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” ujar Fadly.

Ia berharap Musda IX tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan gagasan dan program kerja yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepengurusan periode 2026-2031 diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan LKAAM kecamatan dan KAN se-Kota Padang, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam berbagai program pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana setelah Musda nanti seluruh unsur dapat kembali bersatu, menyatukan langkah, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Padang. Pemerintah tentu terbuka untuk membangun kolaborasi dengan lembaga adat,” tuturnya.

Panitia Matangkan Persiapan Musda

Sementara itu, Ketua LKAAM Kota Padang, Syafril Ulbi Datuak Bagindo Rajo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap keberadaan lembaga adat.

Ia menyebutkan, sinergi antara pemerintah daerah dengan niniak mamak dan lembaga adat selama ini telah berjalan dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah, kami bersyukur sekali Pak Wali Kota dan jajaran sudah melaksanakan pembangunan secara bersama dengan kami, dan para niniak mamak se-Kota Padang. Insya Allah, segala program yang bisa dikerjasamakan dapat berjalan sebaik mungkin,” kata Syafril.

Menurut Syafril, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting bagi LKAAM untuk terus menjalankan fungsi dan perannya di tengah masyarakat.

Ia berharap hubungan yang telah terbangun antara Pemko Padang dengan lembaga adat dapat semakin erat, khususnya dalam menjalankan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Terkait pelaksanaan Musda IX LKAAM Kota Padang, Syafril menjelaskan bahwa panitia telah melakukan berbagai persiapan secara matang. Masukan dari KAN dan jajaran LKAAM juga telah dihimpun sebagai bagian dari proses persiapan menuju pelaksanaan Musda.

Musda tersebut diharapkan menjadi forum bersama untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah LKAAM Kota Padang untuk lima tahun mendatang.

“Kami berharap Musda ini menghasilkan kepengurusan periode lima tahun ke depan yang mampu memperkuat persatuan lembaga adat, menjalankan fungsi pembinaan anak kemenakan, serta meningkatkan keterlibatan niniak mamak dalam pembangunan Kota Padang,” ujar Syafril.

Perkuat Pembinaan Generasi Muda

Salah satu perhatian yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah pentingnya peran lembaga adat dalam pembinaan generasi muda.

Perkembangan lingkungan sosial dan teknologi menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Persoalan narkoba, tawuran, penyakit masyarakat, serta berbagai persoalan sosial lainnya tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Dalam konteks tersebut, LKAAM bersama KAN dan niniak mamak diharapkan dapat mengambil peran melalui pendekatan adat, kekeluargaan, dan pembinaan terhadap anak kemenakan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kembali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah masyarakat.

Bagi Pemko Padang, penguatan lembaga adat juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Karena itu, Musda IX LKAAM Kota Padang diharapkan tidak berhenti pada proses pemilihan kepengurusan semata, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Dengan mengedepankan musyawarah, mufakat, persatuan, serta kolaborasi lintas lembaga, kepengurusan LKAAM Kota Padang periode 2026-2031 diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi dan menjawab berbagai tantangan masyarakat.

Pada akhirnya, sinergi antara Pemko Padang, LKAAM, KAN, niniak mamak, serta seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat memperkuat pembangunan Kota Padang sekaligus menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau agar tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. (AdF)

Padang, – Polsek Koto Tangah membagikan masker gratis kepada pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat di kawasan Simpang Pasar Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Rabu (9/9/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung Kapolsek Koto Tangah, KOMPOL Afrino, SH, MH, bersama personel Polsek Koto Tangah. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya pencegahan dampak paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Petugas membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Simpang Pasar Tabing serta warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan di tengah potensi paparan asap.

Kapolsek Koto Tangah KOMPOL Afrino mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla.

“Pembagian masker ini merupakan salah satu langkah pencegahan agar masyarakat dan pengendara kendaraan bermotor dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Selain membagikan masker, personel kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung pernapasan saat beraktivitas di luar ruangan apabila kondisi kualitas udara menurun akibat kabut asap.

Polsek Koto Tangah berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh karhutla.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di Simpang Pasar Tabing terpantau aman dan lancar. (***)

SUMBARNET – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Panjang berhasil mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menjadi Target Operasi (TO) dalam pelaksanaan Operasi Jaran Singgalang Tahun 2026, yang merupakan bagian dari Target Operasi Polda Sumatera Barat.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka masing-masing berinisial D (32) dan R (28).

 

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Jorong Koto, Nagari Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi salah satu bentuk keseriusan jajaran Polres Padang Panjang dalam mendukung pelaksanaan Operasi Jaran Singgalang Tahun 2026, khususnya dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang selama ini masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, S.IK, MIK menyampaikan bahwa pengungkapan perkara tersebut merupakan hasil kerja keras personel Satreskrim Polres Padang Panjang dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus curanmor yang masuk dalam Target Operasi Polda Sumatera Barat.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu fokus penting dalam Operasi Jaran Singgalang 2026. 

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menekan angka tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polda Sumbar, khususnya Polres Padang Panjang.

“Pengungkapan ini merupakan komitmen Polres Padang Panjang dalam mendukung pelaksanaan Operasi Jaran Singgalang Tahun 2026. Kami tidak hanya melakukan penindakan terhadap para pelaku, tetapi juga terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan agar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat ditekan,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Kapolres menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesigapan anggota di lapangan dalam merespons setiap informasi, melakukan penyelidikan serta mengembangkan perkara hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para tersangka yang diduga terlibat.

Dua tersangka, D (32) dan R (28), selanjutnya diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang.

Polisi masih melakukan pendalaman terhadap kedua tersangka guna mengetahui secara rinci peran masing-masing dalam aksi pencurian tersebut. 

Selain itu, penyidik juga melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun kemungkinan kasus serupa yang pernah dilakukan para tersangka.

AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan Operasi Jaran Singgalang bukan hanya sebatas mengungkap dan menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif.

“Tujuan kami adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sangat merugikan korban, baik secara materi maupun dari sisi aktivitas sehari-hari. Karena itu, kami akan terus melakukan upaya maksimal untuk mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolres berharap pengungkapan kasus tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, khususnya pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

“Masyarakat kami harapkan tetap waspada dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Pastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman, gunakan pengaman tambahan apabila diperlukan dan jangan ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan,” ungkapnya.

Menurut AKBP Wisnu Hadi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga situasi kamtibmas. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, informasi dan kerja sama dari masyarakat.

Ia berharap sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai bentuk gangguan keamanan dan tindak kriminalitas dapat dicegah sejak dini.

“Kami berharap masyarakat terus menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan. Informasi sekecil apa pun dari masyarakat sangat berarti dalam membantu tugas kepolisian untuk mencegah dan mengungkap tindak kejahatan,” tambahnya.

Polres Padang Panjang, kata Kapolres, akan terus meningkatkan kegiatan kepolisian baik melalui langkah preemtif, preventif maupun represif selama pelaksanaan Operasi Jaran Singgalang 2026.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain penegakan hukum terhadap para pelaku curanmor, jajaran Polres Padang Panjang juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan kendaraan pribadi dan lingkungan sekitar.

Masyarakat diminta tidak meninggalkan kunci kendaraan, menghindari parkir di lokasi yang sepi tanpa pengawasan serta menggunakan kunci pengaman tambahan untuk meminimalisir risiko terjadinya pencurian.

Dengan berhasilnya pengungkapan kasus yang menjadi Target Operasi Ops Jaran Singgalang 2026 tersebut, Polres Padang Panjang menegaskan komitmennya untuk terus memburu para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Proses hukum terhadap kedua tersangka kini masih terus berjalan. Penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang juga masih melakukan pengembangan guna melengkapi alat bukti dan memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolres Padang Panjang AKBP Wisnu Hadi, S.IK, MIK kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku tindak kriminal untuk beraksi di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan wilayah. Harapan kami, dengan adanya operasi dan pengungkapan kasus seperti ini, angka kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor dapat ditekan dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman serta nyaman,” pungkasnya. (**)

 

SUMBARNET – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Panjang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dan mengamankan seorang terduga pelaku di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti keseriusan jajaran Polres Padang Panjang dalam menindak setiap bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Seorang laki-laki berinisial APS berhasil diamankan dalam operasi penangkapan yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang pada Sabtu, 5 September 2026.

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan penyelidikan atas laporan pencurian satu unit sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

Kasus ini sebelumnya dilaporkan secara resmi melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/131/VIII/2026/SPKT/Polres Padang Panjang/Polda Sumatera Barat, tertanggal 21 Agustus 2026.

Berawal dari Pencurian di Wisma Bagonjong

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Wisma Bagonjong, Jalan Padang Panjang-Bukittinggi, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam perkara tersebut, pelaku diduga melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor milik korban.

Kendaraan yang menjadi objek tindak pidana tersebut diketahui merupakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BA 3813 AAD.

Setelah menerima laporan dari korban, jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang langsung melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan keberadaan kendaraan yang dilaporkan hilang tersebut.

Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa pencurian.

Petugas kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku yang diketahui berada di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaku Diburu hingga Tapanuli Selatan

Tidak berhenti pada proses penyelidikan di wilayah Sumatera Barat, jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang terus melakukan pengembangan terhadap perkara tersebut.

Hasil penyelidikan mengarahkan petugas pada keberadaan terduga pelaku di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Tim kemudian bergerak melakukan operasi penangkapan terhadap APS.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, IPTU Ronald Hidayat, S.H., M.H., bersama personel Satreskrim Polres Padang Panjang.

Setelah dilakukan serangkaian upaya di lapangan, polisi akhirnya berhasil mengamankan APS yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut.

Terduga pelaku selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Keberhasilan penangkapan hingga ke luar provinsi tersebut menunjukkan kesungguhan aparat kepolisian dalam menangani laporan masyarakat dan memburu pelaku tindak pidana.

Satreskrim Lakukan Pengembangan Perkara

Pasca penangkapan, penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang terus melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui secara utuh rangkaian peristiwa pencurian, termasuk modus yang digunakan serta kemungkinan adanya fakta-fakta lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Polisi juga akan melengkapi alat bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara.

Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dalam penanganan perkara tersebut, Polres Padang Panjang menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status hukum seseorang akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan proses hukum selanjutnya.

Kapolres Padang Panjang: Polri Hadir Memberikan Kepastian Hukum

Kapolres Padang Panjang, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras jajaran Satreskrim Polres Padang Panjang yang berhasil mengungkap kasus tersebut hingga mengamankan terduga pelaku di luar wilayah Sumatera Barat.

Menurut Kapolres, keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Padang Panjang dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, kata dia, merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.

“Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polres Padang Panjang dalam menindak setiap bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Menurutnya, tujuan utama dari pengungkapan berbagai tindak pidana bukan hanya untuk menangkap pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Masyarakat, lanjutnya, harus memiliki keyakinan bahwa aparat kepolisian akan bekerja maksimal dalam merespons setiap permasalahan hukum dan gangguan keamanan yang terjadi.

“Kami ingin masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika terjadi tindak pidana, masyarakat jangan ragu untuk melapor kepada kepolisian. Polres Padang Panjang bersama jajaran akan berupaya maksimal untuk menindaklanjuti setiap laporan dan mengungkap setiap perkara sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ada,” katanya.

Harapkan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan

AKBP Wisnu Hadi menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera.

Selain itu, keberhasilan pengungkapan perkara juga diharapkan menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

“Harapan kami, penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pelajaran bagi siapa pun agar tidak melakukan tindak pidana. Tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan untuk menghindari proses hukum. Selama ada laporan, bukti dan fakta yang dapat dikembangkan, kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, menjaga situasi kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat.

“Kami berharap masyarakat terus menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jika melihat, mengetahui atau mengalami adanya tindak pidana maupun gangguan kamtibmas, segera sampaikan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Komitmen Ciptakan Situasi Kamtibmas Kondusif

Kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat memberikan kerugian materiil dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karena itu, Polres Padang Panjang terus berupaya meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kriminalitas.

Selain melakukan tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, kepolisian juga terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kendaraan dan barang berharga.

Masyarakat diharapkan menggunakan sistem pengamanan tambahan pada kendaraan serta memastikan kendaraan diparkir di tempat yang aman.

Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk meminimalisir kesempatan bagi pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya.

Namun demikian, apabila masyarakat menjadi korban tindak pidana, Polres Padang Panjang meminta agar korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Laporan yang cepat akan membantu petugas melakukan tindakan awal dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Penyidikan Terus Berlanjut

Saat ini, perkara dugaan pencurian sepeda motor tersebut masih dalam penanganan penyidik Satreskrim Polres Padang Panjang.

Terduga pelaku APS telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penyidik akan terus melengkapi berkas perkara, mengumpulkan alat bukti serta mendalami seluruh rangkaian kejadian.

Polres Padang Panjang memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan pengungkapan kasus hingga ke Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut sekaligus memperlihatkan keseriusan jajaran Polres Padang Panjang dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tanpa mengenal batas wilayah.

Dengan dukungan masyarakat dan kerja keras seluruh personel, Polres Padang Panjang berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya dapat terus terjaga.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Harapan kami adalah terciptanya situasi kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan tenang,” tutup AKBP Wisnu Hadi.

Polres Padang Panjang menegaskan akan terus berkomitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana demi terwujudnya rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat. (**)