Wali Kota Fadly Amran Pimpin Evaluasi MBG, Targetkan Seluruh SPPG di Kota Padang Capai Standar Terbaik

 


SUMBARNET - Fadly Amran memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang yang berlangsung di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).


Rapat tersebut menjadi forum koordinasi antara Pemerintah Kota Padang bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di Kota Padang.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang, Utami Yuliani Amir yang mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta para Kepala SPPG dan perwakilan yayasan mitra SPPG di Kota Padang.


Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan agenda besar pemerintah yang memiliki tujuan bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, petani, nelayan, peternak, serta produsen lokal sebagai bagian dari rantai pasok pangan.


“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran.


Menurutnya, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari operasional dapur pelayanan, tetapi juga harus didukung oleh sistem tata kelola yang baik, mulai dari pendataan kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, sistem distribusi, hingga mengetahui respons masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.


Selain itu, Fadly Amran juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang untuk mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional (BGN).


Ia berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar tertinggi dalam aspek kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan pangan, serta pengelolaan operasional yang profesional.


Ia juga menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan yang memenuhi standar MBG, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.


Tidak hanya itu, Wali Kota Padang juga meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai guna menjamin kebersihan dan keamanan pengolahan makanan.


Ia juga mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar selalu mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung serta pemanfaatan lahan.


“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG setiap bulan.


Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, pengelolaan dapur, hingga kualitas pelayanan kepada seluruh penerima manfaat.


Menurut Alfiadi, hingga saat ini pelaksanaan Program MBG di Kota Padang berjalan relatif baik. Dari target sebanyak 96 SPPG, saat ini telah beroperasi sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen.


Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG lainnya dapat terpenuhi dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan sehingga layanan MBG dapat menjangkau seluruh sasaran secara maksimal.


“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” pungkas Alfiadi.


Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pemberdayaan potensi lokal dan tata kelola pelayanan yang semakin berkualitas. (**)

0 Post a Comment:

Posting Komentar