Anggota DPRD Bukittinggi Soroti Masalah Ketenagakerjaan dan Air Bersih dalam Reses Gabungan di Kecamatan MKS

 

SUMBARNET - Dalam reses gabungan anggota DPRD Kota Bukittinggi masa sidang II tahun 2024-2025 yang berlangsung di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), isu ketenagakerjaan dan infrastruktur air bersih menjadi dua topik utama yang dibahas. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Amrizal, A.Md., menyampaikan sejumlah poin penting terkait langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Jum'at 25 April 2025

Reses ini dihadiri oleh tujuh anggota dewan lintas fraksi, yaitu Hj. Elfianis, A.Md. (Fraksi Demokrat), Berliana Betris, S.IP (Fraksi Golkar), Neni Anita, S.H. (Fraksi NasDem), Ibra Yaser, S.Ag. (Fraksi PKS), Amrizal, A.Md. (Fraksi PKB), Dede Suriady Harahap (Fraksi PAN), dan Yundri Refno Putra, S.T. (Fraksi Gerindra). Turut hadir Camat MKS beserta seluruh lurah se-Kecamatan MKS, serta jajaran SKPD dan dinas terkait.

Dalam pemaparannya, Amrizal menyoroti pentingnya pengaktifan kembali program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) serta optimalisasi skema Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai solusi jangka pendek bagi 947 tenaga kerja yang saat ini tengah dirumahkan.

“Untuk menjawab masalah ini, sebetulnya memang BKP SDM itu jalan keluar yang pertama. Yang kedua ada namanya PJLP, penyediaan jasa tenaga perorangan, tetapi itu sedang dalam pembahasan,” ujar Amrizal di hadapan peserta rapat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah kota terus berupaya mengakomodasi tenaga kerja tersebut agar tetap terdata dan dapat terlibat dalam kedua skema tersebut. Namun demikian, ia juga menekankan perlunya kejelasan pertanggungjawaban dalam menangani dampak dari kebijakan sebelumnya.

“Tentu sekarang pertanggungjawaban itu dilimpahkan kepada pemerintahan yang berjalan sekarang, karena pemerintahan itu sifatnya berkesinambungan. Kesalahan pemerintahan sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang sekarang,” tegasnya.

Selain itu, Amrizal turut mengkritisi lemahnya koordinasi dari pihak PDAM dalam menyelesaikan persoalan air bersih. Ia menyayangkan ketidakhadiran direktur PDAM dalam rapat-rapat penting bersama DPRD, yang dinilai menghambat upaya penyelesaian masalah secara menyeluruh.

“Kami pernah mengimbau PDAM untuk berkoordinasi dan berkonsultasi, tetapi sampai saat ini mereka belum pernah menghadirkan direktur kepada kami. Ini menyulitkan kami, terutama di Komisi II, untuk membedah permasalahan yang ada secara menyeluruh,” ujarnya.

Amrizal berharap pihak PDAM segera memberikan klarifikasi dan hadir secara langsung dalam forum-forum pembahasan agar permasalahan air bersih dapat ditangani dengan lebih konkret dan tepat sasaran.

Rapat reses gabungan ini ditutup dengan seruan agar terjalin sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait dalam memberikan solusi nyata bagi masyarakat Bukittinggi. (Mira S)