SUMBARNET - Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SLTA kembali menjadi sorotan tajam di Kota Bukittinggi. Kali ini, sorotan datang dari masyarakat adat Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong, yang menyatakan sikap tegas atas banyaknya anak nagari yang terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan daya tampung sekolah.
Dalam pernyataan resminya, salah seorang anak nagari Nofhong Rajo Parmato, sekaligus tokoh adat dari aliansi tersebut, menegaskan bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal angka dan aturan, tapi menyangkut tanggung jawab moral, adat dan masa depan generasi nagari.
"Anak-anak nagari harus tetap bisa bersekolah. Ini bukan sekadar administrasi, ini adalah tanggung jawab adat, harga diri dan masa depan kami,” tegas Nofhong.
Aliansi menyampaikan bahwa mereka telah mengirimkan surat resmi kepada DPRD Kota Bukittinggi yang membidangi pendidikan. Surat tersebut telah diterima dan audiensi direncanakan akan dilangsungkan pada Selasa atau Rabu mendatang setelah anggota dewan kembali dari kunjungan luar daerah.
Tak hanya menyuarakan keluhan, aliansi juga tengah mengkonsolidasikan gerakan aksi damai yang akan digelar pada Senin, 14 Juli 2025. Menurut mereka, ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan wujud dari suara asli anak nagari yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan zonasi.
"Ini bukan aksi bayaran. Ini adalah gerakan murni. Suara anak nagari yang bangkit karena merasa dilupakan oleh sistem,” lanjut Nofhong
Aliansi menuntut DPRD agar berpihak kepada rakyat, terutama anak-anak dari wilayah nagari yang kerap kalah dalam persaingan zonasi akibat keterbatasan geografis dan daya tampung sekolah negeri yang terbatas.
"Kalau satu saja anak gagal sekolah, satu generasi bisa putus. Dan itu bukan sekadar statistik, itu kegagalan kita bersama sebagai bangsa dan sebagai nagari,” ujarnya.
Nofhong juga mengingatkan para anggota dewan, khususnya yang berasal dari nagari, agar tak melupakan akar dan amanah rakyat.
"Inilah waktunya membuktikan keberpihakan. Jangan hanya jadi anak nagari saat kampanye, lalu jadi asing saat duduk di kursi kekuasaan,” ucapnya.
Lebih jauh, Aliansi Anak Nagari Kurai Limo Jorong menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus bergulir dengan pendekatan yang kritis, selektif, dan edukatif. Mereka menolak segala bentuk pengambilan kebijakan tanpa partisipasi masyarakat adat.
"Kami tidak ingin jadi penonton di negeri sendiri. Kami ingin jadi pemain aktif dalam menentukan masa depan anak-anak kami,” tegas Nofhong menutup pernyataannya.
Dengan semangat saciok bak ayam, sadanciang bak basi, aliansi ini meyakini bahwa perjuangan pendidikan anak nagari bukan hanya soal kursi di sekolah, tapi juga tentang marwah, masa depan, dan keadilan sosial yang sesungguhnya. (Mira)
0 Post a Comment:
Posting Komentar