SUMBARNET - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan pentingnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nasional sebagai kunci menjaga ketahanan ekonomi di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu.
Hal tersebut disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, yang membahas evaluasi kinerja korporasi serta roadmap pengembangan usaha ke depan .
Menurut Nevi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global industri logam, khususnya aluminium dan mineral strategis lainnya. Namun, peluang tersebut harus diiringi dengan strategi yang matang, terutama dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku seperti alumina serta memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir.
“Penguatan hilirisasi tidak cukup hanya dengan ekspansi produksi, tetapi harus didukung oleh ketahanan energi, efisiensi biaya, serta mitigasi risiko geopolitik yang komprehensif,” ujarnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai fondasi dalam menjaga keberlanjutan kinerja BUMN tambang. Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko menjadi faktor kunci agar investasi besar di sektor ini tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
Selain itu, ia menekankan perlunya strategi mitigasi terhadap volatilitas harga energi dan logistik global yang berdampak langsung pada biaya produksi industri aluminium dan mineral. Dalam konteks ini, sinergi antar BUMN, khususnya dalam penyediaan energi yang stabil dan kompetitif, menjadi sangat krusial.
Nevi juga mendorong optimalisasi cadangan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa eksploitasi yang tidak terencana dapat mengancam ketahanan sumber daya nasional dalam jangka panjang, sehingga diperlukan keseimbangan antara ekspansi industri dan konservasi.
Di sisi lain, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti pentingnya pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara dan mengganggu stabilitas pasar. Penguatan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) serta kemitraan dengan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang sehat.
“Momentum harga komoditas global harus dimanfaatkan secara bijak, bukan untuk ekspansi jangka pendek semata, tetapi untuk memperkuat fondasi industri nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi,” tutup Nevi Zuairina. (**)
0 Post a Comment:
Posting Komentar